Penyelundupan Emas Senilai Rp63 Miliar Berhasil Digagalkan

Iki Radio - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) kembali menunjukkan keberhasilannya dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang di perbatasan.

Dalam waktu kurang dari 24 jam, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Aviation Security (Avsec) Bandara Internasional Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan emas melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Dari dua penindakan yang dilakukan pada 10 dan 11 Agustus 2026 tersebut, petugas mengamankan 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar mencapai Rp63 miliar. Keberhasilan ini menjadi bukti efektivitas sinergi antara pengawasan berbasis teknologi, analisis risiko, pengolahan data penumpang, pemeriksaan lapangan, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan di lingkungan bandara.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Bea Cukai sebagai penjaga perbatasan Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan beradaptasi terhadap perkembangan modus penyelundupan yang semakin beragam.  “Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia terus meningkatkan kapabilitas dan harus selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang. Dengan mengombinasikan teknologi pemeriksaan, analisis risiko, analisis data penumpang, pengawasan lapangan, serta sinergi dengan seluruh stakeholder bandara, kita harus terus meningkatkan kewaspadaan,” ujar Menkeu dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (13/8/2026).

Ungkap Modus Beragam, Amankan 17,436 Kilogram Emas

Penindakan pertama bermula dari sinergi Avsec dan petugas Bea Cukai yang menemukan dugaan pembawaan emas oleh seorang penumpang warga negara asing (WNA) China melalui Terminal 3 Keberangkatan. Pemeriksaan terhadap tas hand carry menemukan emas berbentuk silinder atau telur.

Dalam proses pendalaman, petugas kembali menemukan penumpang lain berdasarkan anomali hasil body scanner. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan emas berbentuk silinder yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang telah dimodifikasi.

Bea Cukai kemudian melakukan analisis data penumpang melalui Passenger Analysis Unit (PAU) dan menemukan dugaan keterkaitan kedua penumpang tersebut dengan penumpang lainnya yang hendak melakukan perjalanan menggunakan dua penerbangan tujuan Hong Kong, yaitu CX798 dan GA860. Sebanyak lima penumpang yang diduga terkait kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, petugas menemukan emas berbentuk telur dengan modus inserter yang disembunyikan pada area kemaluan dan dubur, serta emas yang ditempatkan di dalam pakaian dalam yang telah dimodifikasi.

Secara keseluruhan, dalam penindakan pertama Bea Cukai mengamankan tujuh penumpang dengan 41 keping emas seberat 17,436 kilogram. Nilai pasar emas tersebut diperkirakan mencapai Rp46 miliar. Hasil pengujian menggunakan Detektor Mineral XRF menunjukkan seluruh emas memiliki kadar Au 99,99 persen atau setara 24 karat.

Berdasarkan hasil gelar perkara, tujuh penumpang tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Penindakan Kedua, Ungkap Pemanfaatan Jalur Operasional Bandara

Kurang dari 24 jam setelah penindakan pertama, petugas kembali menggagalkan upaya penyelundupan emas. Kali ini, seorang staf ground handling ditemukan membawa emas melalui jalur khusus karyawan atau loading dock untuk selanjutnya diserahkan kepada seorang penumpang yang akan melakukan penerbangan menuju Dubai menggunakan EK357.

Dari pemeriksaan, petugas menemukan tujuh keping emas berbentuk cast bar dengan berat 6,357 kilogram dan perkiraan nilai pasar mencapai Rp17 miliar. Emas tersebut disimpan di dalam tas ransel dan koper kabin tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan.

Menkeu menekankan bahwa keberhasilan penindakan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan pengawasan yang tidak hanya mengandalkan pemeriksaan fisik, tetapi juga mengintegrasikan teknologi, analisis risiko, pemanfaatan data, pengawasan lapangan, dan sinergi lintas instansi.

“Setiap temuan harus dikembangkan, tidak berhenti pada siapa yang membawa barang, tetapi juga dari mana barang berasal, kepada siapa akan diserahkan, dan siapa saja yang akan terlibat. Ke depan, pengawasan terhadap lalu lintas barang dan penumpang internasional akan terus diperkuat, khususnya terhadap komoditas bernilai tinggi yang memerlukan pemenuhan ketentuan kepabeanan dan peraturan terkait,” tegas Menkeu.

Dari dua penindakan tersebut, Bea Cukai Soekarno-Hatta secara keseluruhan berhasil mengamankan 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar Rp63 miliar. Selanjutnya, untuk pengembangan perkara dan penelusuran asal-usul emas, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersinergi dengan Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM.

Keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Bea Cukai untuk memperkuat pengawasan terhadap komoditas bernilai tinggi serta mencegah praktik penyelundupan yang berpotensi merugikan negara. Pengawasan dilakukan secara berlapis dengan mengembangkan informasi dari setiap temuan untuk mengungkap jaringan dan alur pergerakan barang.

Pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa pembawaan emas ke luar negeri wajib memenuhi ketentuan kepabeanan dan ketentuan ekspor yang berlaku. Ketentuan barang bawaan penumpang antara lain diatur melalui PMK Nomor 203/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 34 Tahun 2025. Selain itu, sejak 23 Desember 2025 berlaku PMK Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur jenis barang ekspor berupa emas tertentu yang dikenakan Bea Keluar.

Masyarakat yang akan membawa emas ke luar negeri diimbau untuk menyampaikan pemberitahuan kepada petugas Bea Cukai, memastikan kewajiban Bea Keluar, serta memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan. Pemerintah terus memperkuat pengawasan sekaligus memberikan edukasi agar kegiatan ekspor dan pembawaan barang ke luar negeri berlangsung secara legal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan.

Read More

Kawal Program MBG, Budiman Sudjatmiko Minta PAPDESI Dorong Warga Desa Jadi Pelaku Ekonomi Modern

Iki Radio — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan pentingnya peran Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) dalam mengawal keterlibatan masyarakat desa pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal tersebut disampaikan Budiman usai memberikan arahan dalam pengukuhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAPDESI periode hingga 2031 di Pendopo Ronggo Djumeno, Madiun, Kamis (13/8/2026). 

Sinergi ini ditujukan untuk menjawab kritik bahwa rantai pasok MBG hanya dinikmati oleh pengusaha kelas menengah ke atas.

Sebagai organisasi yang menaungi para kepala dan perangkat desa di 38 provinsi, PAPDESI dinilai memegang peran kunci untuk mendidik warga lokal agar bertransformasi dari sekadar petani tradisional menjadi pelaku ekonomi modern.

"Selama ini ada kritik bahwa MBG tidak 'netes' ke bawah dan pengelolanya masih pengusaha besar. PAPDESI hadir untuk menjawab itu. Warga desa harus diajak aktif menyuplai telur, beras, dan sayuran. Namun, pasokan untuk Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) butuh standar produk dan quality control yang ketat," ujar Budiman.

Untuk mendukung standar pasokan tersebut, Budiman menekankan agar kepemimpinan desa mendidik warga terkait akuntansi dasar, standar pemupukan, hingga tata kelola komoditas panen antarwilayah.

Guna mencegah anjloknya harga akibat panen serentak, BP Taskin mendorong penerapan clustering (pengelompokan) komoditas pangan. Dengan kepengurusan baru PAPDESI, pihaknya mematok target agar dalam dua hingga tiga tahun ke depan (2027–2028), sebanyak 50.000 desa dari total sekitar 75.000 desa di Indonesia sudah menerapkan sistem clustering ini.

Sistem pemenuhan rantai pasok berbasis desa ini diproyeksikan memberi dampak ekonomi yang signifikan.

Efisiensi Anggaran program MBG diperkirakan dapat dihemat hingga 50 persen. 80 persen bahan baku MBG wajib dipasok dari wilayah/provinsi setempat. Kelebihan kuota produksi pangan dapat dijual ke pasar bebas melalui BUMDes dan KDKMP.

Budiman mewanti-wanti agar pelaksanaan program MBG dan KDKMP di tingkat desa tidak hanya dinikmati oleh elite lokal atau kelompok mampu.

"Penekanan dari Pak Prabowo adalah memastikan orang miskin ikut terlibat. Orang miskin di desa harus diutamakan untuk ikut menyuplai telur, padi, dan sayur," tegasnya.

Terkait kendala ketersediaan lahan fasilitas pendukung, Budiman menyampaikan sikap tegas pemerintah pusat mengenai aset negara. Ia menegaskan bahwa lahan BUMN yang tidak terpakai atau mangkrak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan rakyat.

"Negara ini milik rakyat. Jika ada lahan BUMN mangkrak dan akan dibangun untuk kemanfaatan rakyat, maka lahan tersebut harus dikembalikan dan dimanfaatkan untuk rakyat. Untuk regulasi teknis lainnya, kami terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait," pungkas Budiman.(ir)

Read More

Kemenko Pangan Dorong Penguatan KDMP Jadi Soko Guru Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Iki Radio — Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat dan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan mewakili Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam acara Pengukuhan Pengurus DPP PAPDESI (Perhimpunan Aparat Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Masa Bakti 2026–2031 dan Seminar Nasional, di Pendopo Ronggo Djumeno Caruban Kabupaten Madiun, Kamis (13/8/2026).

Acara tersebut turut dihadiri secara virtual oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budidaya Budiman Sudjatmiko. Turut hadir secara langsung Bupati Madiun Hari Wuryanto, Ketua Umum DPP PAPDESI Wargiyati, serta perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait.

Wamenko Pangan menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan lebih dari 80.000 KDKMP di seluruh tanah air sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang RPJMN. Langkah ini menjadi intervensi langsung Presiden Prabowo Subianto guna mengembalikan fungsi koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945.

"Pemerintah perlu hadir secara tegas dan kuat untuk mendampingi koperasi. KDKMP bukan sekadar wacana, melainkan program konstitusional yang dirancang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan menjaga ketahanan pangan nasional," ujar Hanif Faisol.

Ia membeberkan ketimpangan ketahanan ekonomi saat ini, di mana dari Rp7.100 triliun kredit perbankan Himbara pada tahun 2024, hampir Rp5.700 triliun disalurkan kepada korporasi besar. Oleh sebab itu, KDKMP hadir untuk memangkas rantai distribusi perdagangan yang panjang, menyerap hasil produksi petani, nelayan, dan UMKM lokal sebagai offtaker, serta menekan biaya distribusi agar harga pangan di tingkat konsumen tetap terjangkau.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) mengenai tata kelola KDKMP. Regulasi ini nantinya mengatur KDKMP sebagai infrastruktur utama penyaluran barang bersubsidi dan bantuan pemerintah—seperti pupuk bersubsidi, LPG, beras SPHP, dan bantuan sosial—baik secara langsung maupun virtual.

Hanif Faisol mengingatkan agar pengelolaan dana APBN untuk KDKMP dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari korupsi. Ia berpesan agar pengurus desa dan asosiasi masyarakat desa tidak sekadar menjadikan KDKMP sebagai simbol atau pembangunan fisik semata.

"Indikator keberhasilan KDKMP tidak diukur dari jumlah bangunan gerainya saja, tetapi dari riilnya penyerapan produksi warga, peningkatan pendapatan anggota, pembukaan lapangan kerja, serta bergeraknya ekonomi lokal di desa," tegasnya.

Wamenko Pangan mengajak seluruh asosiasi pemerintahan dan masyarakat desa untuk bersinergi memberikan masukan konkret agar langkah operasional KDKMP berjalan efektif dan tepat sasaran menuju kemandirian ekonomi bangsa.(ir)

Read More

Wisman ke Tumpak Sewu Melonjak hingga 40 Persen, Media Sosial Jadi Promosi Global

Iki Radio - Kunjungan wisatawan mancanegara ke Air Terjun Tumpak Sewu menunjukkan peningkatan sekitar 30–40 persen. Dalam kondisi normal, destinasi wisata di Kabupaten Lumajang itu dikunjungi sekitar 100–200 wisatawan asing per hari, dengan pengunjung berasal dari sejumlah negara di Asia hingga Eropa.

Pengelola Tumpak Sewu, Dwi Rumanto, mengatakan peningkatan terutama terlihat pada kunjungan wisatawan dari luar negeri.

“Kunjungan wisatawan melonjak antara 30–40 persen, utamanya yang dari luar negeri,” ujar Dwi di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (12/8/2026).

Asal wisatawan mancanegara yang berkunjung juga semakin beragam. Jika sebelumnya wisatawan asal China mendominasi, kini pengunjung dari sejumlah negara Eropa dan Malaysia juga semakin banyak terlihat.

“Itu yang banyak dari Eropa, China, dan Malaysia,” katanya.

Peningkatan tersebut turut membuka peluang promosi Tumpak Sewu melalui media sosial. Foto, video, dan pengalaman perjalanan yang dibagikan wisatawan dapat menjangkau calon pengunjung dari berbagai negara.

Menurut Dwi, aktivitas wisatawan di media sosial secara tidak langsung membantu pengelola memperkenalkan Tumpak Sewu ke pasar internasional. Promosi tersebut muncul dari pengalaman langsung pengunjung selama berada di destinasi.

“Harapannya tidak hanya sekarang, tapi ke depan lebih banyak lagi yang datang. Dengan adanya mereka secara tidak langsung membantu promosi kita di luar negeri melalui media sosial mereka,” ungkap Dwi.

Promosi melalui pengalaman wisatawan memiliki jangkauan yang tidak terbatas pada kawasan destinasi. Setiap unggahan mengenai panorama Tumpak Sewu berpeluang memperkenalkan Lumajang kepada jejaring pengguna media sosial yang lebih luas.

Kenaikan jumlah wisatawan mancanegara juga membuka peluang bagi aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Kehadiran pengunjung dapat mendukung berbagai layanan pariwisata, seperti jasa pemandu, transportasi, kuliner, serta usaha masyarakat di sekitar destinasi.

Kondisi tersebut membuat pengalaman wisatawan selama berada di Tumpak Sewu menjadi bagian penting dalam pengembangan destinasi. Pelayanan, kebersihan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang dapat mendukung kenyamanan pengunjung.

Peningkatan kunjungan wisatawan asing sekaligus menunjukkan semakin luasnya jangkauan Tumpak Sewu sebagai destinasi wisata. Pengalaman yang dibagikan para wisatawan melalui media sosial turut membuka jalur promosi secara organik ke berbagai negara.

Dari kunjungan wisatawan Eropa, China, hingga Malaysia, Tumpak Sewu tidak hanya menarik pengunjung ke Lumajang, tetapi juga membawa cerita tentang pariwisata daerah tersebut kepada calon wisatawan di luar negeri.

 

Read More

Perkuat Deteksi TBC, Kemenkes Distribusikan Alat Portable X-Ray

Iki Radio - Kementerian Kesehatan  memperkuat upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) dengan memperluas dukungan sarana deteksi dini, termasuk melalui penyaluran alat Portable X-Ray ke sejumlah provinsi dengan beban kasus TBC tinggi.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, bantuan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat penemuan kasus TBC di lapangan.

Hal itu disampaikan wamenkes,   setelah meresmikan Kecamatan Siaga TBC di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Rabu (12/8/2026).

“Alatnya, kita telah menyalurkan X-ray portable ke-18 provinsi di mana kasus TBC-nya 80% kasus ada di situ berarti masih ada 20 provinsi lain yang sedang dalam pengiriman” ungkap wamenkes.

Menurut wamenkes, penggunaan Portable X-Ray diharapkan dapat memperluas akses pemeriksaan, khususnya dalam mendukung penemuan kasus secara aktif. Ketersediaan perangkat yang dapat digunakan secara lebih fleksibel di lapangan dinilai penting untuk mendekatkan proses deteksi TBC kepada masyarakat.

Khusus untuk Provinsi Gorontalo, Kemenkes akan menyalurkan delapan unit Portable X-Ray. Alat tersebut nantinya dapat dimanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat kegiatan penemuan kasus TBC, termasuk mendukung pelaksanaan skrining di masyarakat.

“Saya harapkan bulan September ini alat sudah bisa sampai di Gorontalo kita akan memberikan delapan X-ray portable untuk Provinsi Gorontalo” ujarnya.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat eliminasi TBC.

Kehadiran alat pemeriksaan di daerah diharapkan mampu memperluas jangkauan skrining sekaligus mempercepat identifikasi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya, dalam kunjungan kerja di Kabupaten Gorontalo, wamenkes bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ahmad Wiyagus meresmikan Kecamatan Siaga TBC di Kecamatan Tilango.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peninjauan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terintegrasi dengan skrining TBC, serta pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis. 

 

Read More

Pasar Murah HUT RI Di Demak Diserbu Warga, Sembako Ludes

Iki Radio - Pasar murah dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah diserbu warga. Sejumlah stan sembako dan kebutuhan rumah tangga ramai didatangi masyarakat setelah dibuka Bupati Demak Eisti’anah, Rabu (12/8/2026).

Pasar murah yang digelar di halaman Balai Desa Bungo tersebut menjadi upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi daerah, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Antusiasme warga terlihat sejak kegiatan dimulai. Masyarakat langsung memadati stan yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Bupati Demak Eisti’anah turut meninjau, sejumlah stan dan berdialog dengan pemilik stan serta masyarakat yang berbelanja.

Eisti’anah mengatakan, pasar murah diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli sekaligus meringankan beban masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Inilah salah satu bentuk bagaimana kemerdekaan kita hadir dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan lebih terjangkau, pelayanan semakin mudah, dan masyarakat semakin terlindungi,”ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pengabdian kepada masyarakat. Pembangunan, lanjutnya, tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi, kepedulian, dan semangat gotong royong dari berbagai pihak.

“Pemerintah, dunia usaha, organisasi, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat harus bergerak dalam satu irama untuk memberikan manfaat yang lebih besar,” terangnya.

Dalam pasar murah tersebut tersedia paket sembako bersubsidi, antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Seluruh produk ditawarkan dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin.

Tak hanya sembako murah, panitia juga menyediakan beragam doorprize bagi pengunjung. Hadiah yang disiapkan antara lain mesin cuci, televisi, kipas angin, sepeda gunung, serta sejumlah hadiah kejutan lainnya.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih ringan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong dalam memperingati kemerdekaan.

Read More

Update, Gempa Dahsyat M 7,4 Kolombia, Korban Jiwa Tembus 250 Orang

Iki Radio — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah barat Kolombia pada Senin pagi menyebabkan sedikitnya 254 orang tewas. Bencana ini tercatat sebagai salah satu gempa paling menghancurkan yang melanda negara tersebut pada abad ke-21.

Guncangan merusak blok apartemen, pemukiman, sekolah, hingga fasilitas kesehatan di sepanjang kawasan perkebunan kopi. Tim penyelamat kini berpacu dengan waktu menyisir reruntuhan bangunan untuk mencari korban selamat.

Laporan resmi per Selasa pagi mencatat sebaran korban jiwa di wilayah utama Pereira, yang menjadi area paling terdampak dengan 101 korban jiwa. Selanjutnya wilayah Cali, mencatat 95 korban jiwa, dengan kerusakan parah di kompleks apartemen Torres del Limonar.

Di lapangan, tim SAR gabungan bersama warga memobilisasi alat berat, ekskavator, hingga pencarian manual. Warga kerap diminta menghentikan aktivitas sejenak guna mendengarkan jeritan atau suara korban yang terperangkap di bawah puing.

"Struktur bangunan mulai berderit, dan tepat saat kami berlari keluar, bangunan itu langsung runtuh," ungkap Rosa Gonzalez, warga Pereira yang berhasil menyelamatkan diri bersama suami dan bayinya.

Kondisi di kawasan terpencil seperti Choco—yang berdekatan dengan pusat gempa—jauh lebih memprihatinkan. Komunitas adat setempat mengalami kelumpuhan total pada pasokan listrik, air bersih, gas, dan jaringan komunikasi.

Andres Caicedo, tokoh masyarakat di Sipi, menyebut warga terpaksa memanjat pohon demi mencari sinyal seluler untuk meminta bantuan.

"Anak-anak dan lansia mengalami trauma berat. Kami tidak memiliki puskesmas maupun pasokan medis; kami melakukan apa pun yang kami bisa dengan tenaga seadanya," tutur Andres.

Hingga Selasa sore, tercatat lebih dari 100 gempa susulan. Tiga bandara utama masih ditutup sementara dan sejumlah jalan nasional belum dapat dilalui.

Pemerintah menyatakan pemutakhiran data korban akhir dan total kerugian membutuhkan waktu beberapa hari ke depan hingga seluruh jalur komunikasi kembali pulih.

Read More

KAI Hadirkan Livery Merah Putih di Sejumlah KA Sambut HUT ke-81 RI

Iki Radio - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan desain eksterior khusus (livery) Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada sejumlah rangkaian kereta api antarkota untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan.

LIvery Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada sejumlah rangkaian kereta api antarkota untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan. (PT KAI)

Livery bernuansa Merah Putih tersebut hadir pada KA Pandalungan 2 relasi Jember–Gambir PP, KA Argo Wilis dan KA Turangga relasi Bandung–Surabaya Gubeng PP, serta KA Gajayana relasi Malang–Gambir PP.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, kehadiran livery kemerdekaan membawa suasana peringatan HUT RI semakin dekat dengan perjalanan masyarakat.  

“Kereta api setiap hari menghubungkan kota, keluarga, tempat bekerja, pusat pendidikan, destinasi wisata, serta berbagai aktivitas masyarakat. Pada Bulan Kemerdekaan ini, semangat Merah Putih ikut melaju bersama perjalanan tersebut,” ujar Anne dalam keterangan di Jakarta, Rabu (12/8/2026). 

Livery tersebut mengusung semangat tema resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Identitas visual kemerdekaan ditampilkan pada eksterior rangkaian dengan nuansa merah dan putih yang memperkuat atmosfer perayaan sepanjang perjalanan.

Kehadiran livery pada sejumlah kereta api tersebut membawa semarak kemerdekaan melintasi berbagai wilayah di Pulau Jawa. KA Pandalungan 2 menghubungkan Jember dengan Jakarta, KA Argo Wilis dan KA Turangga menghubungkan Bandung dengan Surabaya, sedangkan KA Gajayana menghubungkan Malang dengan Jakarta.

Menurut Anne, lintas tersebut menggambarkan peran kereta api dalam memperkuat konektivitas masyarakat antardaerah. Setiap perjalanan mempertemukan berbagai kepentingan, mulai dari keluarga, pekerjaan, pendidikan, pariwisata hingga kegiatan ekonomi.  

“Semangat kemerdekaan memiliki makna yang dekat dengan perjalanan kereta api. Dari satu daerah ke daerah lainnya, masyarakat saling terhubung dan berbagai aktivitas terus berlangsung. KAI ingin semarak HUT ke-81 RI dapat dirasakan pelanggan sejak berada di stasiun hingga selama perjalanan,” kata Anne.

Kehadiran livery kemerdekaan juga menjadi bagian dari upaya KAI menghadirkan pengalaman perjalanan yang selaras dengan momentum nasional. Nuansa Merah Putih pada rangkaian diharapkan dapat membangun suasana kebersamaan sekaligus mengingatkan bahwa perjalanan Indonesia dibangun dari keterhubungan antarmasyarakat dan antardaerah.

Semangat tersebut dirangkum KAI melalui pesan, “Merah Putih Terus Melaju, 81 Tahun Indonesia, Satu Semangat Perjalanan Bangsa.”  

“Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka adalah perjalanan panjang yang terus dilanjutkan bersama. KAI akan terus mengambil bagian melalui layanan transportasi yang menghubungkan masyarakat dan berbagai pusat aktivitas, sejalan dengan semangat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tutup Anne.

Read More

Datang Di Surabaya, Kepala Bapanas dan Dirut BULOG Serahkan Langsung Bantuan Pangan

Iki Radio — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, bersama Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, menyerahkan secara langsung Bantuan Pangan Pemerintah kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Rabu (12/8/2026).

Penyerahan langsung ini menjadi bentuk sinergi nyata pemerintah untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan langsung dirasakan oleh Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Dalam kegiatan tersebut, bantuan diserahkan secara simbolis kepada PBP. Masing-masing penerima mendapatkan alokasi beras sebanyak 30 kilogram untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 (10 kilogram per bulan).

Khusus di Kelurahan Lidah Kulon, bantuan menyasar 495 PBP dengan total beras disalurkan mencapai 14.850 kilogram. 

Sementara itu, cakupan penerima bantuan pangan untuk provinsi Jawa Timur 5.690.353 PBP, dan Skala Nasional 33,24 juta PBP (total beras mencapai 997,2 ribu ton).

Mentan sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penyaluran ini merupakan bentuk tindak lanjut arahan Presiden RI untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

“Ini adalah arahan Bapak Presiden agar bantuan beras pemerintah dapat diterima oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Targetnya bantuan ini dapat disalurkan secepatnya. Dengan stok beras yang melimpah, ini merupakan bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia,” tegas Amran.

Surabaya menjadi lokasi peninjauan kedua setelah sebelumnya rombongan mendatangi Alor, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan kesiapan penuh jajarannya sebagai operator utama logistik pangan nasional. BULOG mengawal penuh proses mulai dari ketersediaan stok, pengelolaan gudang, hingga distribusi di lapangan.

“Program Bantuan Pangan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara. Dengan stok beras nasional yang sangat memadai, BULOG siap mendukung penuh arahan Bapak Presiden agar bantuan pangan dapat segera disalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” pungkas Rizal.

Read More

Mentan Pastikan 33,4 Juta Warga Terima Bantuan Pangan Gratis

Iki Radio — Pemerintah memastikan program penyaluran bantuan pangan komoditi beras disalurkan secara gratis kepada 33,4 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban ekonomi masyarakat.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Rabu (12/8/2026).

“Untuk bantuan pangan untuk 33,4 juta masyarakat kita itu gratis. Itu adalah perintah Bapak Presiden,” ujar Amran di hadapan warga penerima manfaat.

Amran menjelaskan bahwa keputusan memberikan bantuan secara cuma-cuma ini didukung oleh kondisi stok beras nasional yang sangat kuat, yakni mencapai sekitar 5,2 juta ton. Ia menekankan bahwa ketersediaan beras tersebut merupakan hasil nyata dari peningkatan produksi pertanian dalam negeri, bukan bergantung pada impor.

"Beras kita menyimpan 5,2 juta ton. Kalau mau datang tanya ke BPS, kalau tanya produksi di pertanian, beras ini tidak sendiri, bukan beras impor. Jadi kita sudah mampu produksi sendiri," jelas Mentan.

Tingginya angka cadangan beras nasional ini menjadi landasan utama Presiden dalam menginstruksikan pendistribusian bantuan secara masif ke berbagai daerah.

Kunjungan kerja Mentan ke Jawa Timur, khususnya Surabaya, bertujuan untuk menyapa masyarakat sekaligus memastikan proses distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran. Melalui produksi dalam negeri yang optimal dan stok yang memadai, pemerintah optimistis kebutuhan pangan harian masyarakat dapat terus terpenuhi dengan baik.

Mengakhiri peninjauannya di Surabaya, Mentan turut menyampaikan pesan hangat dari Kepala Negara kepada para warga penerima bantuan sebelum melanjutkan agenda peninjauan berikutnya.

“Salam hormat dari Bapak Presiden. *Matur nuwun*,” pungkas Amran.

Read More

Peluang Kerja ke Jepang hingga Jerman, Simak Pendaftaran SMK Go Global 2026

Iki Radio - Kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk mempersiapkan diri memasuki pasar kerja internasional kembali dibuka. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membuka pendaftaran tahap pertama Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program Asta Mandala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Go Global pada 12–16 Agustus 2026.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengatakan SMK Go Global merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses terhadap peluang kerja internasional. (Humas KP2MI)

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja di berbagai negara.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengatakan SMK Go Global merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses terhadap peluang kerja internasional.

“Program SMK Go Global merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan talenta-talenta muda Indonesia agar memiliki kompetensi, keterampilan, dan kesiapan yang dibutuhkan oleh pasar kerja global,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan 500.000 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 peserta dari masyarakat umum.

Menurut Mukhtarudin, target tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem penyiapan tenaga kerja yang terhubung dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.

Dari SMK Menuju Pasar Kerja Dunia

Asta Mandala SMK Go Global dirancang berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Peserta tidak hanya memperoleh pelatihan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa, pemahaman budaya, disiplin kerja, serta pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai pekerja migran.

“Pelatihan tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga kesiapan peserta untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kehidupan di negara tujuan. Karena itu, aspek bahasa, budaya, disiplin kerja, dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban pekerja migran juga menjadi bagian penting,” kata Mukhtarudin.

Program tersebut mencakup sejumlah bidang prioritas, yakni kesehatan, perhotelan, manufaktur, transportasi, konstruksi, agrikultur, pekerjaan berbasis laut atau anak buah kapal (ABK), serta bahasa asing.

Pada sektor kesehatan, kompetensi yang disiapkan meliputi caregiver, caretaker, elderly caretaker, dan nursing home. Bidang perhotelan mencakup terapis spa, housekeeping, petugas kebersihan, pramusaji, barista, dan juru masak.

Untuk sektor manufaktur, tersedia kompetensi pengelasan, molding, dan operasional produksi. Sementara bidang transportasi meliputi pengemudi kendaraan, bus, dan truk.

Program juga mencakup pekerja konstruksi serta sektor agrikultur, seperti perkebunan kelapa sawit, peternakan, akuakultur, kehutanan, dan pertanian. Pada sektor berbasis laut tersedia pelatihan bagi nelayan dan ABK niaga.

Peserta juga dapat memperoleh penguatan kemampuan bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Mandarin, dan Korea.

Peluang dari Jepang hingga Eropa

Pemerintah telah memetakan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan sektor dan negara tujuan.

Sektor perhotelan menjadi salah satu bidang dengan kebutuhan terbesar, yakni 14.140 orang untuk sejumlah negara, antara lain Turki, Malaysia, Maladewa, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga kawasan Eropa Timur.

Sementara kebutuhan sektor kesehatan ditargetkan mencapai 12.780 orang dengan negara tujuan antara lain Jepang, Belanda, Singapura, Taiwan, dan Jerman.

“Sektor lain turut berkontribusi, yakni manufaktur sebanyak 6.400 orang ke Korea Selatan, Qatar, dan Taiwan; agrikultur sebanyak 4.300 orang ke Malaysia, Taiwan, dan Jepang; pelatihan bahasa sebanyak 1.700 orang; konstruksi sebanyak 400 orang; sea based sebanyak 220 orang; serta transportasi sebanyak 60 orang,” beber Mukhtarudin.

Menurutnya, pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar kerja luar negeri agar kompetensi yang diperoleh peserta relevan dengan permintaan tenaga kerja di negara tujuan.

“Melalui pendaftaran ini, kami ingin memastikan Calon Pekerja Migran memiliki bekal yang memadai sebelum memasuki pasar kerja luar negeri. Kompetensi yang kuat akan meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang bagi Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik,” tuturnya.

Ini Syarat Pendaftaran SMK Go Global

Pendaftaran tahap pertama Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program SMK Go Global berlangsung mulai Rabu (12/8/2026) hingga Minggu (16/8/2026).

Calon peserta harus berusia minimal 18 tahun serta menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan, meliputi fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan terdekat.

Peserta juga harus melengkapi surat pernyataan kesanggupan mengikuti program peningkatan kapasitas CPMI/PMI untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja luar negeri, surat pernyataan berminat bekerja di luar negeri, serta surat izin orang tua, wali, suami, atau istri.

Persyaratan lainnya adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir. Dokumen keterampilan teknis, kemampuan bahasa, atau pengalaman sesuai bidang pekerjaan yang dipilih diutamakan, tetapi tidak bersifat wajib.

Peserta juga diharapkan memiliki kartu AK-1 atau surat keterangan pencari kerja dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

Informasi mengenai persyaratan, jenis pelatihan, jadwal, mekanisme pendaftaran, dan ketentuan program dapat diperoleh melalui kanal resmi KP2MI serta 23 Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di seluruh Indonesia.

Masyarakat Diminta Waspadai Informasi Tidak Resmi

Mukhtarudin mengingatkan calon peserta untuk menggunakan informasi dari kanal resmi pemerintah dan berhati-hati terhadap informasi pendaftaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Untuk masyarakat yang berminat, silakan mengikuti informasi resmi yang disampaikan KP2MI maupun BP3MI. Jangan menggunakan informasi dari sumber yang tidak resmi. Kami ingin seluruh proses pendaftaran berlangsung secara transparan, mudah diakses, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan,” imbuh Mukhtarudin.

Pemerintah menempatkan peningkatan kompetensi sebagai bagian penting sebelum CPMI memasuki pasar kerja internasional. Peserta dipersiapkan tidak sekadar untuk berangkat bekerja, tetapi juga memiliki keterampilan, pemahaman budaya kerja, dan pengetahuan mengenai perlindungan sebagai pekerja migran.

“Dengan peningkatan kapasitas sejak tahap persiapan, pemerintah berharap semakin banyak calon Pekerja Migran yang dapat bekerja melalui prosedur yang resmi, memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya,” pungkas Mukhtarudin.

 

Read More

Merdeka Run 2026 Dibuka Hari Ini, Kemenpora Ajak Masyarakat Berolahraga Rayakan HUT ke-81 RI

Iki Radio - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengajak seluruh elemen masyarakat mengikuti Merdeka Run 2026 untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendaftaran ajang lari bertajuk “Bangun, Bergerak, Merdeka” tersebut dibuka mulai Rabu (12/8/2026) pukul 17.00 WIB melalui situs resmi Merdeka Run.

Merdeka Run 2026 akan berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026, dengan jarak tempuh 8 kilometer dan titik start di Istana Merdeka, Jakarta.

Kemenpora menyebut ajang tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan olahraga, tetapi juga momentum bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan bersama keluarga, komunitas, dan berbagai elemen masyarakat.

Selain kegiatan lari, rangkaian Merdeka Run 2026 akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, seperti bazar UMKM, festival kuliner, atraksi drone, serta penampilan para musisi.

Masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui www.merdekarun.id.

Kemenpora juga mengimbau calon peserta untuk mengikuti perkembangan informasi terkait Merdeka Run 2026 melalui akun Instagram @merdekarun_indonesia dan @kemenpora.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erik Thohir mengatakan Merdeka Run 2026 dirancang dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ajang lari tersebut digelar secara gratis dan terbuka bagi berbagai elemen, mulai dari pemerintah, pengusaha, figur publik, selebritas, masyarakat umum hingga awak media.

Menurut Menpora, Merdeka Run menjadi bagian dari momentum untuk mensyukuri perjalanan Indonesia selama 81 tahun kemerdekaan sekaligus memperkuat kolaborasi antarelemen bangsa.

Ia menilai Indonesia terus berkembang dan semakin diperhitungkan di dunia, tidak hanya dalam aspek geopolitik dan ekonomi, tetapi juga melalui berbagai karya anak bangsa.

“Karya anak Indonesia seperti film, musik, olahraga dan bidang lain terus menjadi sebuah perhitungan di situasi global saat ini,” ujarnya.

Ia mengatakan perkembangan tersebut tidak terlepas dari kreativitas masyarakat Indonesia. Karena itu, Merdeka Run diharapkan menjadi salah satu ruang untuk memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi.

“Ini tentu berkat masyarakat Indonesia yang terus berkreativitas. Merdeka Run juga menjadi bagian untuk memperkuat kolaborasi,” katanya.

Menpora menjelaskan, Merdeka Run 2026 diprioritaskan bagi warga negara Indonesia. Namun, penyelenggara tetap membuka kesempatan bagi warga negara asing (WNA) yang ingin berpartisipasi.

Keterbukaan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terbuka dalam pergaulan global.

Melalui Merdeka Run 2026, Kemenpora berharap peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat dirayakan secara inklusif melalui kegiatan olahraga, kreativitas, UMKM, hiburan, serta interaksi masyarakat.

 

Read More

Polda Jatim Perkuat Kesiapan Personel dan Peralatan Hadapi Ancaman Karhutla

Iki Radio - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah.  Kesiapan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan dan peralatan penanganan karhutla 2026 di lapangan apel Polda Jatim, Selasa (11/8/2026).

Direktur Samapta Polda Jatim Kombes Pol Noerwiyanto mengatakan Jawa Timur memiliki potensi kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Kondisi geografis di Jawa Timur yang memiliki kawasan hutan, pegunungan, perkebunan hingga wilayah dengan kepadatan penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

“Jawa Timur merupakan wilayah yang mempunyai potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Kawasan hutan jati dan hutan pinus yang tersebar di berbagai wilayah berpotensi terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau,” kata Kombes Noerwiyanto.

Potensi tersebut semakin perlu diantisipasi mengingat sejumlah kawasan di Jawa Timur tengah menghadapi kondisi kering. Salah satunya kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang saat ini masih dalam penanganan. Kombes Noerwiyanto menyebut karhutla tidak hanya dipengaruhi faktor alam dan cuaca, tetapi juga aktivitas manusia. Salah satunya pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.

“Terjadinya karhutla selain faktor alam atau cuaca pada musim kering yang ekstrem, juga dapat disebabkan faktor manusia. Misalnya membakar lahan untuk membersihkan daun-daun kering yang ada di lahan yang akan dijadikan perkebunan,” ujar Kombes Noerwiyanto.

Berdasarkan prediksi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal, sementara sebagian wilayah juga diprediksi mengalami musim kemarau lebih panjang. “Potensi munculnya titik panas atau hotspot perlu diantisipasi di sejumlah wilayah, antara lain Probolinggo, Situbondo, Lumajang, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Kediri, Bojonegoro, Gresik dan wilayah lainnya,” jelas Kombes Noerwiyanto

Untuk mengantisipasi potensi tersebut, Polda Jatim memastikan kesiapan personel, peralatan serta sarana dan prasarana pendukung. Seluruh unsur yang terlibat diminta mampu bergerak cepat dan terpadu ketika terjadi kebakaran. “Apel gelar pasukan dan peralatan ini merupakan langkah dan bukti nyata bahwa baik aspek personel, peralatan maupun sarana prasarana pendukung siap melaksanakan tugas penanganan karhutla,” tegas Kombes Noerwiyanto.

Ia juga menegaskan penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri, namun dbutuhkan sinergi antara Polri, BPBD, Basarnas, Damkar, relawan, dinas terkait serta masyarakat. Kombes Noerwiyanto juga meminta jajarannya meningkatkan deteksi dini dan patroli di kawasan rawan, memanfaatkan teknologi untuk pemantauan hotspot, serta menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. 

Selain itu, kesiapan personel dan peralatan harus dipastikan setiap saat, disertai koordinasi lintas sektoral yang kuat. “Keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral. Karena itu, kita harus menghilangkan ego sektoral agar penanganan di lapangan bisa berjalan dengan baik,” kata Kombes Noerwiyanto.

Dalam penanganan karhutla, Kombes Noerwiyanto juga menekankan pentingnya keselamatan personel. Petugas diminta mematuhi standar operasional prosedur keselamatan kerja, terutama ketika melakukan pemadaman di medan yang sulit. “Utamakan keselamatan personel. Patuhi standar operasional prosedur keselamatan kerja atau safety first saat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di medan yang sulit. Ingat, jiwa personel sangat berharga,” pungkas Kombes Noerwiyanto.

 

Read More

Bea Cukai Gagalkan Pengiriman 8,96 Juta Batang Rokok Ilegal Melalui Pelabuhan Tanjung Priok

Iki Radio — Bea Cukai Tanjung Priok dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai gagalkan pengiriman 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai.

Penindakan dilakukan terhadap dua kontainer dalam kegiatan pengawasan lalu lintas barang antarwilayah dan antarpulau di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Penindakan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju wilayah Sumatra melalui Pelabuhan Tanjung Priok. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan pengawasan dan penyisiran kontainer di kawasan pelabuhan pada 7 Agustus 2026.

Berdasarkan hasil analisis dan pengumpulan informasi, petugas mengidentifikasi dua kontainer yang diduga digunakan untuk mengangkut rokok illegal dengan pemberitahuan barang berupa pipa dan baja ringan. 

Kedua kontainer tersebut kemudian diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Untuk memastikan isi muatan, petugas melakukan pemindaian menggunakan alat pemindai peti kemas. Hasil analisis citra pemindaian menunjukkan pola yang menyerupai susunan karton secara rapi dan mengindikasikan adanya muatan rokok ilegal. 

Atas indikasi tersebut, kedua kontainer kemudian diamankan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan nota hasil intelijen (NHI) oleh Bea Cukai Tanjung Priok.

Pada 10 Agustus 2026 petugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap kedua kontainer. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos dengan total 8.960.000 batang, yang terdiri atas beberapa merek rokok.

Barang tersebut diperkirakan memiliki nilai sebesar Rp13,3056 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,6698 miliar. 

Nilai tersebut terdiri atas potensi penerimaan cukai sebesar Rp6.684.460.000, pajak rokok sebesar Rp668.446.000, dan pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT) sebesar Rp1.317.254.400.

Setelah hasil penelusuran kembali, kedua kontainer tersebut dikirim dari wilayah Jawa Timur menuju Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan angkutan kereta kargo. Selanjutnya, barang tersebut direncanakan untuk dikirim menuju wilayah Sumatra melalui jalur laut.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.), Djaka Budhi Utama menyampaikan bahwa pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal merupakan bagian dari upaya Bea Cukai dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai sekaligus melindungi masyarakat dan penerimaan negara. 

“Bea Cukai terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, termasuk pada jalur distribusi antarwilayah dan antarpulau. Penindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan analisis risiko dan informasi yang diterima dari masyarakat,” ujar Djaka dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (11/8/2026).

Djaka menambahkan bahwa pemberantasan peredaran rokok ilegal memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.  

“Kami mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dengan menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan peredaran barang kena cukai ilegal. Sinergi antara Bea Cukai, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya penting untuk menciptakan perdagangan yang tertib dan berkeadilan,” katanya.

Atas temuan tersebut, Bea Cukai Tanjung Priok melakukan pengamanan terhadap seluruh barang bukti untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Proses penyidikan akan dilakukan berkoordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri. Bea Cukai juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, menyimpan, dan mendistribusikan produk hasil tembakau ilegal.

Peredaran rokok tanpa pita cukai berpotensi merugikan penerimaan negara, juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

 

Read More

Pemerintah Alokasikan Rp18,9 Triliun untuk Gaji PPPK di 546 Daerah

Iki Radio - Pemerintah pusat memutuskan mengalokasikan anggaran sejumlah Rp18,9 triliun, untuk 546 daerah guna memastikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga kerja paruh waktu tetap terjamin.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, seusai menghadiri rapat koordinasi bersama lintas lembaga yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/8/2026).

Tito mengatakan, upaya itu diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak ada PPPK di daerah yang diberhentikan atau kehilangan pekerjaan akibat kendala anggaran belanja pegawai.

"Pada prinsipnya tak boleh ada pegawai PPPK yang dirumahkan sehingga tak memiliki pekerjaan atau menganggur," tegas Tito.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lintas lembaga menyepakati tiga opsi penanganan bagi pemerintah daerah.

Opsi pertama mengarahkan daerah melakukan efisiensi anggaran, seperti memangkas perjalanan dinas dan menghapus agenda rapat yang kurang mendesak. Opsi kedua, pemerintah pusat segera mencairkan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang belum menerimanya.

Bagi daerah yang tidak dapat melakukan efisiensi serta tidak lagi memiliki alokasi DBH, pemerintah menyiapkan opsi ketiga berupa penambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

Tito menyatakan, dari total anggaran Rp18,9 triliun yang dikucurkan, sejumlah Rp10 triliun berasal dari sisa DBH yang dicairkan, sedangkan Rp8,9 triliun sisanya disalurkan dalam bentuk tambahan DAU.

Kebijakan mengenai penambahan alokasi dana tersebut secara resmi telah disahkan dan dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 yang terbit pada 5 Agustus 2026.

"Nah dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap dan ini akan sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai baik P3K maupun paruh waktu juga ya itu dibiayai dibayar oleh Pemda masing-masing," ujar Tito.

 

Read More

BI Kediri Dorong Akselerasi QRIS dan Edukasi Keamanan Transaksi Digital Melalui Strategi PEKA

Iki Radio — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kediri terus mendorong percepatan adopsi transaksi pembayaran digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dari ancaman penipuan digital.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Saryo, menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan gadget telah mengubah pola transaksi masyarakat. Capaian transaksi digital secara nasional terus melonjak hingga mencapai triliunan rupiah.

“Sebagai regulator, Bank Indonesia (BI) bertugas mengawasi seluruh lembaga penyelenggara sistem pembayaran—baik sektor perbankan maupun non-bank seperti dompet digital (GoPay, ShopeePay, OVO, dan sejenisnya)—guna memastikan kepatuhan regulasi serta mitigasi risiko,” ujarnya di Madiun, Selasa (11/8/2026).

Seiring meningkatnya inovasi layanan keuangan, pelaku kejahatan siber turut memanfaatkan celah kelalaian pengguna (human error). BI Kediri menyoroti beberapa modus penipuan yang kerap terjadi di lapangan diantaranya panggilan telepon palsu, dimana ada pihak tidak bertanggung jawab mengaku sebagai petugas bank atau kepolisian untuk meminta PIN atau kode One-Time Password (OTP).

Selain itu akun media sosial palsu yang mengatasnamakan bank resmi dan menghubungi nasabah via pesan pribadi (Direct Message). Modus meminjam rekening bank nasabah untuk menampung dana hasil tindak kejahatan. Penukaran stiker QRIS milik pedagang dengan QRIS milik pelaku fraud sehingga dana pembayaran pembeli tidak masuk ke rekening pedagang. Hingga rekayasa tangkapan layar (screenshot) bukti pembayaran editan yang menyasar pelaku usaha mikro.

Untuk membendung risiko kejahatan digital, BI mengampanyekan slogan "Kalau Ragu, Stop Dulu". Konsumen diminta langsung menghentikan transaksi, tidak membagikan PIN/OTP, serta memverifikasi informasi ke nomor resmi bank jika menemukan hal mencurigakan.

Selain itu, masyarakat diimbau menerapkan konsep PEKA (Peduli, Kenali dan Adukan). Yakni dengan menjaga data pribadi, PIN, dan kode OTP layaknya menjaga kunci rumah, mengidentifikasi ciri-ciri modus penipuan yang berpotensi menyasar kelompok masyarakat, serta mengirimkan laporan apabila mengalami gangguan atau kendala transaksi.

Terkait alur pengaduan, nasabah diimbau terlebih dahulu melaporkan kendala kepada pihak bank atau penyelenggara layanan terkait. Apabila tidak memperoleh penyelesaian dari pihak penyelenggara, laporan dapat dilanjutkan ke Bank Indonesia.

Mengenai kerugian finansial, penyedia jasa pembayaran wajib memberikan ganti rugi apabila kerugian timbul akibat murni gangguan sistem atau kelalaian internal penyelenggara. Namun, kerugian akibat kelalaian konsumen yang memberikan data rahasia (seperti PIN/OTP) tidak menjadi tanggung jawab bank.

Selain itu BI Kediri juga mendorong penggunaan QRIS sebagai cara meminimalkan risiko penerimaan uang palsu serta menghilangkan kerepotan penyediaan uang kembalian pecahan kecil.

Terkait aturan biaya MDR (Merchant Discount Rate), Saryo menjelaskan bahwa MDR merupakan biaya operasional pedagang kepada lembaga keuangan dan bukan beban pembeli. Untuk transaksi usaha mikro di bawah Rp500.000, tarif MDR ditetapkan sebesar 0%. Pedagang diimbau untuk tidak mengenakan biaya administrasi tambahan kepada konsumen.

“Tingkat adopsi dan pertumbuhan pengguna maupun merchant QRIS di 13 kabupaten/kota wilayah kerja KPwBI Kediri tercatat mengalami lonjakan tinggi dan melebihi target yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

BI Kediri memastikan kegiatan edukasi dan sosialisasi sistem pembayaran digital terus dilakukan secara masif hingga ke wilayah pelosok. Melalui pilar edukasi dan kolaborasi, masyarakat diharapkan dapat bertransaksi secara aman, nyaman, dan bijak di era digital.(ir)

 

Read More

OJK: Penguatan Pasar Modal Jadi Prioritas Utama

Iki Radio - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan penguatan integritas Pasar Modal sebagai prioritas utama dalam mendorong akselerasi transformasi Pasar Modal Indonesia agar semakin efisien, transparan, terpercaya, dan inovatif.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Peringatan 49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia (HUT ke-49 Pasar Modal) di Jakarta, Senin (10/8/2026). (Dok. OJK)

Penguatan Pasar Modal Indonesia diharapkan dapat berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan transformasi menuju ekonomi Indonesia yang resilien dan berkelanjutan.

“OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan likuiditas, transparansi, tata kelola dan enforcement serta sinergitas sebagai bagian dari rencana aksi reformasi integritas di Pasar Modal Indonesia. OJK juga senantiasa terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan juga sistem pengawasan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Peringatan 49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia (HUT ke-49 Pasar Modal) di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Perayaan HUT Pasar Modal Indonesia dengan tema “Akselerasi Transformasi untuk Berdaulat, Mandiri, dan Maju Bersama” turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), asosiasi serta stakeholders lainnya.

Friderica Widyasari Dewi menjelaskan reformasi integritas pasar modal yang telah dilakukan, sudah banyak mengubah wajah Pasar Modal Indonesia saat ini, antara lain dengan jumlah Single Investor Identification (SID) yang telah menembus angka 30,27 juta atau tumbuh 48,67 persen (yoy).  “Tentu angka ini mencerminkan tidak hanya sekedar angka, tidak hanya sekedar pertumbuhan jumlah investor, tetapi makna dibalik itu bahwa ada trust, ada confidence, ada harapan masyarakat Indonesia terhadap pasar modal Indonesia,” kata Friderica.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan peringatan 49 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia merupakan momentum untuk terus menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional, karena Pasar Modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor terutama pada saat-saat yang sangat strategis.

“Saya apresiasi juga reformasi yang telah dilakukan dan berharap sektor keuangan makin kredibel dalam inovatif dan berdaya saing,” kata Airlangga.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga mengapresiasi reformasi integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dilakukan OJK bersama SRO, sehingga diharapkan Pasar modal bisa hadir sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin dalam, liquid, trustable dan credible serta berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah menyambut baik agenda reformasi yang tengah dijalankan oleh OJK dan BEI Mulai dari penguatan likiditas, peningkatan transparansi, penguatan tata kelola hingga pendalaman pasar yang tercakup dalam rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia,” katanya.

Peluncuran ETF Emas

Dalam kesempatan perayaan HUT ke-49 Pasar Modal ini juga digelar peluncuran Exchange Traded Fund (ETF) Emas sebagai produk baru investasi yang diperdagangkan di bursa saham.

Friderica menambahkan bahwa ETF Emas menjadi salah satu quick win dari delapan rencana aksi yang dilakukan OJK yaitu pendalaman pasar secara terintegrasi.

“ETF Emas menawarkan investasi yang praktis, likuid, sesuai prinsip syariah, berfungsi sebagai safe haven, sekaligus memperluas Pasar Bullion melalui kolaborasi antarlembaga dan pelaku industri,” kata Friderica.

Hal yang sama disampaikan Airlangga Hartarto yang mengharapkan produk ETF Emas bisa memperkuat perekonomian nasional sebagai bagian dari pendalaman pasar. “Saya berharap produk ini tidak hanya menambah pilihan investasi tetapi juga meningkatkan likuiditas,” kata Airlangga.

Sementara Juda Agung mendukung peluncuran ETF Emas yang diharapkan bisa memperluas basis investor, menambah keragaman instrumen, meningkatkan likuiditas serta memperkuat tata kelola.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia juga menyampaikan bahwa kehadiran ETF Emas diharapkan dapat memperkuat stabilitas Pasar Modal Indonesia melalui diversifikasi instrumen dan pilihan investasi bagi investor.

Kinerja Pasar Modal Indonesia

Hingga 7 Agustus 2026 realisasi penghimpunan dana melalui pasar modal tercatat sebesar Rp123,21 triliun melalui 135 aksi korporasi dengan jumlah Emiten di Pasar Modal Indonesia telah melampaui 962 perusahaan.

Jumlah investor terus meningkat signifikan, mencapai 30,27 juta atau bertambah sekitar 9,8 juta investor, dengan mayoritas 78 persen berusia di bawah 40 tahun. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana per 7 Agustus 2026 tercatat sebesar Rp667 triliun dan nilai Asset Under Management (AUM) berada di posisi Rp1.026 triliun.

Dari sisi perdagangan karbon, volume transaksi akumulatif sejak 26 September 2023 hingga 7 Agustus 2026 mencapai 1,98 juta ton CO2 ekuivalen dengan nilai Rp93,89 miliar, diikuti partisipasi 158 perusahaan dan ketersediaan unit karbon 3,14 juta ton CO2 ekuivalen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa Pasar Modal Indonesia terus tumbuh, baik dari sisi kemampuan menghimpun dana bagi dunia usaha maupun dari sisi perluasan basis investor. Di sisi lain, peningkatan dana kelolaan mencerminkan semakin berkembangnya pilihan dan kebutuhan investasi masyarakat,” ujar Hasan Fawzi dalam konferensi Pers HUT ke-49 Pasar Modal.

Dalam MSCI Market Classification Review pada Juni 2026, Indonesia kembali dipertahankan dalam klasifikasi Emerging Market. Keputusan tersebut menjadi pengakuan terhadap berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan seluruh pemangku kepentingan di Pasar Modal.

OJK bersama SRO dan seluruh pemangku kepentingan terus mempercepat implementasi sejumlah inisiatif strategis, antara lain:

• Peningkatan persyaratan minimum free float menjadi 15 persen;
• Penyusunan kerangka pengaturan mengenai High Shareholder Concentration (HSC); dan
• peningkatan transparansi kepemilikan saham.

Sesuai Roadmap PMDK 2022-2027, OJK terus mendorong pencapaian sejumlah target dan inisiatif strategis yang menjadi fondasi bagi pengembangan pasar modal ke depan.

Dalam fase akhir roadmap tersebut, terdapat empat target dan inisiatif strategis yang perlu terus didorong, yaitu:

• Pendalaman pasar melalui optimalisasi sisi supply, demand, dan enhancement infrastruktur;
• Peningkatan integritas pasar melalui efektivitas pengenaan sanksi dan peningkatan kualitas Emiten dan Perusahaan Publik;
• Penguatan kelembagaan PUJK melalui pengembangan demutualisasi bursa, peningkatan kualitas penyelenggara Securities Crowdfunding (SCF), dan penguatan cybersecurity; dan
• Pengembangan keuangan Keberlanjutan melalui penambahan pengguna jasa baru di Bursa Karbon serta dorongan inovasi produk investasi berbasis pelestarian lingkungan atau Sustainable Fund.

Read More