Targetkan Tak Ada Penumpukan Berkas di 2026, Menteri ATR/BPN Tetapkan Evaluasi Layanan Tiap Tiga Bulan

Iki Radio - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang pada Tahun 2026. 

Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik yang terukur, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026).

“Resolusi kita di tahun 2026 adalah membangun visi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pelayanan akan kita evaluasi setiap tiga bulan. Harapannya, tidak ada lagi dokumen yang menumpuk,” tegas Menteri Nusron.

Menurut Menteri Nusron, karakter utama proses bisnis di Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik. 

Karena itu, peningkatan layanan tidak cukup hanya pada perbaikan alur, tetapi harus disertai evaluasi berkala agar kualitas layanan dapat diukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna.

Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian menyeluruh, bukan hanya kepastian hukum atas tanah, tetapi juga kepastian waktu penyelesaian layanan.

“Kalau berkas dinyatakan memenuhi syarat dalam tujuh hari, masyarakat harus tahu setelah itu prosesnya sudah sampai tahap mana. Jika 14 hari, sudah berada di mana. Ini komitmen pelayanan yang harus kita bangun bersama,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga mengevaluasi progres penyelesaian berkas pertanahan, khususnya di wilayah DKI Jakarta. 

Ia menyebutkan bahwa percepatan penyelesaian berkas telah dilakukan secara masif oleh seluruh kantor pertanahan di Indonesia sejak kuartal IV tahun 2025.

Sebagai bagian dari kebijakan percepatan, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan pedoman waktu penyelesaian berkas berdasarkan periode masuknya permohonan.

“Kita sudah buat guideline. Berkas yang masuk pada kuartal I 2025 harus selesai akhir bulan ini. Berkas kuartal II 2025 harus selesai pada minggu pertama dan kedua Februari 2026, dan seterusnya,” tegas Menteri Nusron.

Dalam forum tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta memaparkan capaian pelayanan masing-masing wilayah serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. 

Diskusi ini dimanfaatkan untuk memetakan persoalan pertanahan secara lebih spesifik agar solusi kebijakan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Melalui kebijakan evaluasi berkala dan percepatan penyelesaian berkas ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih pasti, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Read More

Presiden Targetkan Renovasi 60 Ribu Sekolah pada 2026

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui renovasi besar-besaran fasilitas sekolah di seluruh Indonesia.

Presiden menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pemerintah menargetkan renovasi 60.000 sekolah. Program tersebut menjadi bagian dari rencana jangka menengah untuk memperbaiki seluruh infrastruktur pendidikan nasional yang jumlahnya mencapai sekitar 300.000 sekolah.  

“Tahun ini saja saya akan merenovasi 60.000 sekolah. Kita memiliki sekitar 300.000 sekolah. Saya berharap dalam empat tahun ke depan seluruh sekolah di Indonesia dapat kita selesaikan dan kualitasnya terus kita tingkatkan,” ujar Presiden saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).

Presiden menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfungsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi fondasi utama kesejahteraan dan demokrasi. 

“Pendidikan adalah instrumen pembangunan dan kesejahteraan. Pendidikan dan kesehatan adalah instrumen utama untuk menghilangkan kemiskinan,” tegas Presiden Prabowo.

Selain renovasi sekolah, pemerintah juga tengah membangun kampus SMA Taruna Nusantara baru di kawasan Ibu Kota Nusantara, Sulawesi Utara, dan Sumatra Selatan. Presiden menargetkan seluruh kampus tersebut dapat mulai beroperasi pada akhir Desember 2026.

Di samping itu, Presiden mengungkapkan rencana pembentukan sedikitnya 20 sekolah unggulan baru dengan nama SMA Garuda. 

Kedepan, pemerintah menargetkan setiap provinsi memiliki minimal satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda.

Lebih lanjut, Presiden juga mencanangkan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi di setiap kabupaten, dengan target sekitar 500 sekolah dalam empat tahun ke depan.

Prabowo menekankan pentingnya pendidikan karakter, akhlak, dan integritas. Ia meminta para pimpinan lembaga pendidikan, kepala sekolah, serta tenaga pendidik menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. 

“Kita ingin mencetak kader yang patriotik, cinta tanah air, bertanggung jawab, jujur, dan tidak korupsi. Pemimpin yang berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsanya,” tegas Kepala Negara. 

Read More

ATR/BPN Perkuat Pembinaan SDM untuk Hadapi Tantangan Layanan Publik

Iki Radio - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun progres pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah strategis menghadapi kompleksitas tugas dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik. Penguatan kompetensi dinilai krusial untuk memastikan kualitas layanan pertanahan yang profesional, adaptif, dan berkeadilan.

Rapat Pembahasan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM diperlukan untuk memitigasi risiko ketimpangan kompetensi dan pengetahuan di lingkungan organisasi yang memiliki keragaman jabatan, latar belakang pendidikan, serta fungsi kerja.

“Untuk memitigasi risiko terkait ketimpangan kompetensi dan pengetahuan, peran pengembangan dan pembinaan SDM ini sangat dibutuhkan. Tugas kita semakin kompleks, sementara tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik juga semakin tinggi,” ujar Dalu Agung Darmawan, Selasa (13/1/2026). 

Berdasarkan data Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR), jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian ATR/BPN saat ini mencapai sekitar 34.000 pegawai, yang terdiri atas PNS dan PPPK. Kondisi tersebut menuntut pendekatan pengembangan SDM yang lebih terstruktur, terperinci, dan berbasis pemetaan potensi individu.

Menurut Dalu, pembinaan SDM harus menyentuh seluruh lini kerja, mulai dari front office pelayanan publik hingga pekerjaan teknis dan ketatausahaan. Pemetaan karakteristik pegawai menjadi kunci agar pengembangan kompetensi tepat sasaran.

“Peran pengembangan SDM sangat penting untuk melihat para aktor di kantor pertanahan. Misalnya, karakteristik pegawai loket pelayanan hingga pekerjaan teknis seperti ketatausahaan, itu perlu kita bahas secara serius,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa berbagai persoalan organisasi kerap bermula dari aspek SDM. Untuk itu, BPSDM telah membentuk assessment center sebagai instrumen pemetaan profil pegawai sekaligus dasar penyusunan pelatihan pengembangan kompetensi, baik manajerial maupun teknis.

“Kami memetakan profil pegawai dan kebutuhan pelatihannya. Ke depan, pada Mei 2026, kami menyiapkan proyek kantor model untuk tiga kantor pertanahan sebagai percontohan bagi ratusan kantor pertanahan lainnya,” ujar Agustyarsyah.

Ia berharap model tersebut dapat menjadi rujukan nasional dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Penguatan kapasitas SDM ATR/BPN sejalan dengan Asta-Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Melalui pembinaan SDM yang berkelanjutan, ATR/BPN diharapkan mampu mempercepat transformasi pelayanan pertanahan menuju standar kelas dunia.

 

Read More

Dana Desa Jadi Penggerak Koperasi Merah Putih dari Akar Rumput

Iki Radio - Upaya pemerintah membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya. Dibalik ruang rapat Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2025), satu pesan ditegaskan, koperasi desa bukan sekadar program, melainkan fondasi baru penguatan ekonomi rakyat.

Mendes PDT Yandri Susanto (kiri, memakai peci) bersama Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rapat koordinator bidang pangan bersama sejumlah menteri terkait.

Rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, itu mempertemukan sejumlah menteri strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan fisik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Salah satu perhatian utama adalah memastikan koperasi ini benar-benar hidup dan beroperasi di tingkat desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, yang hadir bersama Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, membawa kabar penting dari akar pemerintahan desa. Ia memastikan bahwa dukungan terhadap Kopdes Merah Putih kini telah memiliki pijakan hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025.

“Kemendes telah mengeluarkan Permendesa Nomor 16 tahun 2025 tanggal 29 Desember kemarin yaitu tentang fokus penggunaan dana desa. Kami sudah mengatur, salah satu fokus penggunaan dana desa untuk koperasi desa merah putih,” ujar Mendes PDT di hadapan peserta rapat.

Bagi desa, regulasi ini menjadi kunci. Dana Desa yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan lokal kini diarahkan untuk menopang koperasi sebagai motor ekonomi bersama. 

Artinya, Kopdes Merah Putih tidak lagi berdiri sebagai proyek terpisah, tetapi menyatu dalam perencanaan dan musyawarah desa.

“Jadi Pak Menko, sudah kami masukkan sehingga dari sisi legalitas di tingkat desa insyaallah sudah termaktub dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2025. Jadi semua musyawarah desa nanti akan memasukkan dukungan dana desa untuk koperasi desa merah putih,” sambung Yandri.

Di sisi lain, pemerintah pusat bergerak cepat pada tahap implementasi. Menko Pangan Zulkifli Hasan memaparkan progres pembangunan koperasi yang terus dikebut di berbagai daerah.

“Kami sedang mendata, yang sudah sekarang ter data 40.000, dalam proses pembangunan 26.000 Kopdes Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan.

Angka tersebut mencerminkan skala besar dari program Kopdes Merah Putih. Pembangunan fisik gerai koperasi tidak hanya dilakukan oleh satu kementerian, melainkan melibatkan Agrinas Pangan yang bekerja sama dengan TNI di daerah, sebagai bagian dari percepatan operasionalisasi.

Bagi pemerintah, koperasi desa bukan sekadar tempat transaksi. Ia diharapkan menjadi ruang tumbuh ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, memperkuat distribusi pangan, dan memangkas rantai pasok yang selama ini merugikan petani dan pelaku usaha desa.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Menteri Koperasi, Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Kehadiran lintas sektor ini menandakan bahwa Kopdes Merah Putih diposisikan sebagai agenda bersama, bukan program sektoral semata.

Dengan Dana Desa sebagai penggerak, regulasi sebagai pijakan, dan pembangunan fisik yang dipercepat, pemerintah berharap koperasi desa benar-benar menjadi simbol kebangkitan ekonomi dari bawah; dari desa, oleh desa, untuk Indonesia.

Read More

Bulan K3 2026 Dimulai, Menaker Tegaskan Komitmen Turunkan Angka Kecelakaan Kerja

Iki Radio - Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menekan angka kecelakaan kerja nasional melalui pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026. 

Menaker memimpin Apel Hari K3 sekaligus Pencanangan Bulan K3 Nasional 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/1/2026).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan bahwa esensi utama K3 adalah memastikan setiap pekerja dapat kembali ke rumah dalam keadaan selamat setelah bekerja.

Penegasan tersebut disampaikan saat Menaker memimpin Apel Hari K3 sekaligus Pencanangan Bulan K3 Nasional 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/1/2026). 

“K3 bukan sekadar kewajiban regulatif atau administrasi. K3 adalah nilai. Nilai bahwa setiap pekerja berhak pulang dengan selamat,” tegas Yassierli di hadapan ratusan peserta apel.

Bulan K3 Nasional 2026 mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif". 

Tema ini menegaskan bahwa upaya perlindungan keselamatan kerja membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga pekerja itu sendiri.

Menaker Yassierli mengungkapkan, penguatan K3 masih menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat 319.224 kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan. 

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kecelakaan kerja dengan korban jiwa juga masih terjadi dan mendapat sorotan publik. 

“Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan kecelakaan kerja harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal melindungi pekerja dan keluarganya, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha serta produktivitas nasional,” ujarnya.

Memasuki 2026, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memfokuskan agenda aksi K3 nasional pada sejumlah langkah strategis. 

Diantaranya penyempurnaan regulasi dan standar K3, transformasi layanan serta pembinaan K3 melalui penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi, serta penguatan peran Balai K3 sebagai motor promotif dan preventif di daerah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan sertifikasi Ahli K3 melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), pembudayaan K3 di kalangan serikat pekerja/buruh dan manajemen perusahaan, serta penguatan pengawasan K3 dengan melibatkan pekerja secara aktif. 

Peran Dewan K3 Nasional dan Dewan K3 Provinsi juga diperkuat untuk memastikan implementasi K3 berjalan efektif di lapangan.

Pemanfaatan data untuk pencegahan kecelakaan kerja yang lebih tepat sasaran, sosialisasi Sistem Manajemen K3 (SMK3), Norma 100, serta agenda K3 lainnya turut menjadi fokus penguatan pada tahun ini.

Menaker menegaskan, tujuan besar K3 hanya dapat dicapai melalui kerja bersama. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator, dunia usaha sebagai pelaksana utama, pekerja sebagai mitra aktif, serta dukungan akademisi, asosiasi profesi, dan media untuk meningkatkan literasi publik.

“Semua aktor harus bergerak dalam satu arah tujuan, yakni mencegah kecelakaan kerja dan melindungi setiap pekerja Indonesia,” pungkasnya.

Read More

Presiden Prabowo: 3 Miliar Porsi Makan Bergizi Gratis Telah Dibagikan

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat, yang terdiri atas anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia.

Presiden Prabowo Subianto saat berbincang dengan siswa yang sedang sarapan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026). 

Program tersebut dinilai menjadi salah satu intervensi sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah.

Presiden menjelaskan, pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari sekolah bagi peserta didik. Sementara itu, bagi ibu hamil, distribusi makanan diberikan secara rutin sepanjang pekan untuk memastikan kecukupan gizi ibu dan janin.

“Kalau tidak salah sudah mencapai 58 juta. Anak-anak, ibu-ibu hamil, dan lansia menerima makan tiap hari. Untuk anak-anak, tiap hari sekolah. Untuk ibu hamil, tujuh hari,” ujar Prabowo saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Menurut Presiden, capaian tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Ia bahkan mempertanyakan negara mana di dunia yang mampu menjalankan program pemberian makanan bergizi secara masif dan berkelanjutan dengan cakupan puluhan juta penerima manfaat. “Negara mana yang bisa berbuat seperti ini?” kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendistribusikan sekitar 3 miliar porsi makanan sejak program Makan Bergizi Gratis diluncurkan.

Ia menyebut angka tersebut sebagai sebuah prestasi nasional yang patut dijaga dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

Prabowo optimistis target nasional program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai paling lambat pada akhir 2026.

Ia menyebut jumlah penerima manfaat diperkirakan akan terus meningkat hingga 82 juta penerima manfaat seiring dengan perluasan jangkauan program di berbagai daerah.

“Kalau Januari saja sudah 58 juta, saya percaya kita akan capai sasaran pada Desember,” ujarnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar percepatan pelaksanaan program tidak mengorbankan ketelitian dan mutu. Ia menanggapi laporan dari Badan Gizi Nasional yang menyatakan target pencapaian dapat diraih lebih cepat dari jadwal.

Prabowo menegaskan bahwa kecepatan harus tetap diimbangi dengan pengawasan ketat, standar gizi yang terukur, serta distribusi yang tepat sasaran.

“Jangan dipaksa. Teliti. Buat yang terbaik,” tegasnya.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, serta mendukung keberhasilan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah berharap program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat.

 

Read More

Terjemahan Visi Presiden: 166 Sekolah Rakyat Siap Cetak Generasi Bebas dari Kemiskinan

Iki Radio - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai strategi untuk memotong mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Mensos Saifullah Yusuf saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat  di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1/2026).

Pernyataan itu disampaikan Mensos, saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat  di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1/2026).

Mensos mengatakan, program itu merupakan bentuk penerjemahan dari keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak menghendaki anak-anak dari keluarga miskin tumbuh, dan terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang sama.

"Kami berusaha menerjemahkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan melakukan penjangkauan kepada mereka dari keluarga paling tidak mampu," ucap Saifullah Yusuf.

Lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan,  Sekolah Rakyat sendiri merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Perkembangannya telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden. Hingga saat ini, telah ada 166 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Rincian operasionalnya dimulai dengan 60 sekolah pada Juli 2025, disusul 37 sekolah pada Agustus 2025, dan 66 titik pada akhir September hingga awal Oktober 2025.

Program pendidikan ini telah menjangkau lebih dari 15 ribu siswa dengan didukung oleh lebih dari 2 ribu guru serta hampir 5 ribu tenaga kependidikan.

"Keseluruhannya menampung 15.954 siswa, 2.218 guru dan 4.889 tenaga pendidikan," jelas Gus Ipul.

Fasilitas yang diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat terbilang komprehensif, bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang setara dan mendukung.

Setiap siswa akan mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, mulai dari berat dan tinggi badan hingga pemeriksaan gigi, mata, jantung, dan darah.

Mereka juga dilengkapi dengan berbagai seragam lengkap, mulai dari jas almamater, seragam dinas, batik, olahraga, Pramuka, hingga jas laboratorium.

Pendekatan pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya akademis. Siswa akan menjalani pemetaan bakat (talent mapping), pemeriksaan kompetensi dasar akademik dan literasi digital, serta pembentukan kebiasaan baru yang disiplin dan sehat.

Seluruh siswa tinggal di asrama dengan standar layak, nyaman, dan bersih, serta mendapatkan jaminan makan tiga kali sehari ditambah dua kali camilan dengan gizi yang terpantau oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dari sisi penunjang belajar, siswa dibekali dengan perlengkapan sekolah lengkap, laptop, smartboard, dan pembelajaran berbasis digital.

Pola pembelajarannya terintegrasi; pendidikan formal dijalani pada siang hari, sementara pada malam hari siswa akan mendapatkan penguatan pendidikan karakter yang mencakup nilai-nilai agama, kepemimpinan, dan keterampilan hidup.

 

Read More