PPDI Kabupaten Madiun Komitmen Perkuat Sinergi dan Peningkatan SDM Perangkat Desa

MADIUN, Iki Radio — Pengurus Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Madiun menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) di Gedung Diklat BKPSDM Kabupaten Madiun pada Sabtu (17/10/2026).

Mengusung tema "Sinergi Bersahaja, Mengayomi, Berkelanjutan", agenda tahunan ini dihadiri oleh 126 peserta yang terdiri dari pengurus Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB), serta perwakilan dari 4 bidang organisasi yang mencakup 15 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun.

Ketua Panitia Muskerda PPDI Kabupaten Madiun, Anjar, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyusun program kerja strategis organisasi ke depan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua PPDI Kabupaten Madiun, Sutoyo, menegaskan komitmen penuh seluruh jajaran pengurus dan anggota PPDI dalam mendukung serta mensukseskan program-program kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun.

Kegiatan Muskerda ini dibuka Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi. Wabup menekankan pentingnya PPDI sebagai wadah perjuangan soliditas, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan skill dan kapasitas para perangkat desa.

"Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PPDI merupakan wadah utama perangkat desa. Oleh karena itu, PPDI harus terus berkolaborasi dan berjalan selaras dengan kepala daerah," ujar dr. Purnomo Hadi saat memberikan sambutan.

Usai acara Wabup Purnomo Hadi memaparkan tiga harapan utama Pemkab Madiun terhadap keberadaan PPDI di wilayahnya.

1.       Wadah Perjuangan Hak dan Kewajiban:

PPDI menjadi ruang bagi seluruh jajaran perangkat desa—mulai dari Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur), hingga staf—dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya, terutama terkait aspek kesejahteraan.

2.       Peningkatan Kapasitas SDM:

PPDI diharapkan menjadi sarana peningkatan kapasitas SDM aparatur desa. Dengan kualitas SDM yang terus meningkat melalui kolaborasi bersama Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kepala Desa, dan BPD, perangkat desa diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.

3.       Mitra Strategis dan Soliditas Organisasi:

PPDI berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyatukan serta membangun solidaritas lintas sektor guna mendukung pembangunan wilayah.

Terkait dengan peningkatan kesejahteraan perangkat desa, dr. Purnomo Hadi menjelaskan bahwa Bupati Madiun sangat menyambut baik dan berkomitmen mendukung pemenuhan hak-hak perangkat sesuai aturan yang berlaku.

"Sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2026, kesejahteraan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD bersumber dari Penghasilan Tetap (Siltap), tunjangan dari PADes, serta tunjangan dari ADD. Selama tidak melanggar regulasi dan mendapatkan izin Pak Bupati, tunjangan tersebut dapat ditingkatkan untuk menambah kesejahteraan teman-teman di desa," jelas Wabup.

Dengan adanya perhatian dan dukungan regulasi dari pemerintah pusat maupun Pemkab Madiun, seluruh perangkat desa dapat memberikan timbal balik positif berupa kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

 

Read More

DPRD Gowa Gelar Paripurna Usulkan Darmawangsa Muin Jadi Bupati Definitif Usai Pemakzulan Sitti Husniah

GOWA, Iki Radio — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa menggelar rapat paripurna untuk mengusulkan penetapan Darmawangsa Muin sebagai Bupati Gowa definitif. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas pemberhentian Sitti Husniah Talenrang dari jabatannya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, mengonfirmasi pelaksanaan rapat paripurna tersebut sebagai bentuk respons cepat atas arahan pemerintah pusat.

"Jadi malam hari ini kita telah melaksanakan rapat paripurna, kemudian usul bupati definitif. Ini tentu kita lakukan sebagai respons DPRD Kabupaten Gowa atas instruksi dan penyampaian Bapak Menteri Dalam Negeri," ujar Hasrul, Jumat (16/10/2026).

Hasrul menambahkan bahwa pihak DPRD menargetkan berkas usulan penetapan bupati definitif tersebut sudah dikirimkan ke Kemendagri pada awal pekan mendatang.

"Iya, jadi semoga hari Senin (19/10/2026) bisa kita kirim," kata Hasrul.

Saat ini, prioritas utama DPRD Gowa adalah menyelesaikan seluruh tahapan pengusulan agar kepemimpinan daerah dapat segera berjalan secara penuh dan efektif di bawah bupati definitif.

Pengisian Posisi Wakil Bupati Ditunda

Terkait posisi Wakil Bupati Gowa yang bakal kosong, Hasrul menegaskan bahwa DPRD hingga kini belum membahas nama-nama calon pengganti. Pembahasan mengenai kursi wakil bupati baru akan dimulai setelah Darmawangsa Muin resmi dilantik secara definitif.

Setelah pelantikan berlangsung, DPRD dijadwalkan bakal membuka ruang komunikasi dengan partai-partai politik pengusung untuk membicarakan pengisian jabatan tersebut.

"Untuk calon wakil, kita belum bicarakan. Jadi fokus kami bagaimana Pak Bupati bisa segera dilantik sebagai bupati definitif. Setelah definitif, baru kita bicarakan dengan teman-teman partai pengusung," terangnya.

Latar Belakang Pemakzulan Sitti Husniah Talenrang

Pemberhentian Sitti Husniah Talenrang oleh Kemendagri merupakan buntut dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan dirinya dari DPRD Kabupaten Gowa.

Pemakzulan tersebut didasarkan pada hasil investigasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gowa yang menemukan indikasi tiga dugaan pelanggaran mendasar:

Dugaan Perbuatan Tercela: Isu dugaan perselingkuhan yang mengemuka pada Maret 2026 melibatkan Sitti Husniah dengan mantan konsultan politiknya, Muhammad Basri. Kasus ini berujung pada gelombang aksi unjuk rasa masyarakat hingga pembentukan Pansus DPRD tiga bulan kemudian, yang turut meminta keterangan dari pihak suami Sitti Husniah.

Dugaan Korupsi: Adanya penyimpangan anggaran pada program pengadaan seragam sekolah gratis Tahun Anggaran 2025 dengan estimasi nilai mencapai Rp16 miliar.

Penyalahgunaan Wewenang: Tindakan pencabutan bantuan beasiswa program doktoral (S3) secara sepihak terhadap salah seorang mahasiswi.

Dengan selesainya rapat paripurna pengusulan ini, masyarakat Kabupaten Gowa kini menantikan proses administrasi di Kemendagri hingga pelantikan resmi Bupati Gowa yang baru.

 

Read More

Pastikan Status Lahan Gedung Baru, BPOM RI Sambangi BPKAD Kabupaten Madiun

MADIUN, Iki Radio – Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) terus mematangkan rencana pembangunan gedung kantor dan laboratorium Loka POM di Kabupaten Madiun. Untuk memastikan status legalitas lahan hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, perwakilan Biro Umum BPOM RI menyambangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun pada Jumat (16/10/2026).

Tim Biro Umum BPOM RI bersama Kepala Loka POM Madiun, Azis Jihaddudin, berkoordinasi langsung dengan pihak Pemkab Madiun guna mempercepat proses sertifikasi dan pemecahan sertifikat tanah atas nama BPOM. Langkah ini menjadi syarat mutlak sebelum pengerjaan fisik bangunan dapat direalisasikan.

Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Biro Umum BPOM RI, Renggo Triwijoyo, menjelaskan bahwa koordinasi ini dilakukan untuk memastikan status lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Caruban benar-benar bersih dan bebas dari kendala teknis maupun hukum (clean and clear).

"Kami berkoordinasi dengan BPKAD Pemkab Madiun dalam rangka mempercepat proses sertifikasi. Sertifikat tanah tersebut nantinya akan dipecah atas nama BPOM sebagai prasyarat utama sebelum masuk ke tahap pembangunan fisik," ujar Renggo usai pertemuan di BPKAD Kabupaten Madiun, Jumat (16/10/2026).

Menurutnya, pemenuhan kelengkapan administrasi dan legalitas lahan sangat krusial karena BPOM RI telah memasukkan Madiun ke dalam usulan prioritas pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) secara bertahap bersama beberapa wilayah lainnya.

Menyinggung mengenai tahapan pembangunan, pada tahun pertama pihak BPOM akan memprioritaskan penyusunan Detail Engineering Design (DED) atau dokumen perancangan teknis gedung.

"Tahun depan agenda kita adalah penyusunan DED terlebih dahulu. Setelah rancangan selesai, usulan anggaran pembangunan fisik baru diajukan kembali," imbuhnya.

Sementara Kepala Loka POM Madiun, Azis Jihaddudin menyebut, gedung yang bakal berdiri di atas lahan Puspem Caruban tersebut nantinya difokuskan pada fasilitas laboratorium uji. 

"Keberadaan laboratorium ini dinilai sangat vital untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM Madiun dalam memperketat pengawalan serta pengawasan obat dan makanan di wilayah Madiun dan sekitarnya," terangnya.(ir)

Read More

Sertijab Danrem 081/DSJ: Kolonel Inf Erwin Agung Resmi Gantikan Kolonel Arm Untoro Hariyanto

SURABAYA, Iki Radio – Kodam V/Brawijaya menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Korem (Danrem) 081/Dhirotsaha Jaya (DSJ) sekaligus Tradisi Penerimaan dan Pelepasan Warga Kodam V/Brawijaya di Balai Prajurit Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Kamis (15/10/2026).

Upacara yang dipimpin langsung oleh Panglima Kodam (Pangdam) V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudi Saladin, diikuti oleh sekitar 100 personel TNI AD. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari penyegaran organisasi serta pembinaan personel guna menjaga kesinambungan kepemimpinan di tubuh TNI Angkatan Darat.

Dalam prosesi tersebut, posisi Danrem 081/DSJ resmi diserahterimakan dari Kolonel Arm Untoro Hariyanto, kepada pejabat baru, Kolonel Inf Erwin Agung.

Mayjen TNI Rudi Saladin menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika pembinaan organisasi TNI AD untuk meningkatkan efektivitas tugas kewilayahan.

"Serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan personel TNI AD untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Saya berharap pejabat baru dapat melanjutkan program-program positif yang telah berjalan, menghadirkan inovasi, serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, dan dedikasi demi kepentingan bangsa dan negara," ujar Mayjen TNI Rudi Saladin.

Pangdam juga mengimbau seluruh jajaran prajurit untuk terus memelihara ikatan jiwa korsa dan meningkatkan profesionalisme.

"Saya mengajak seluruh prajurit di jajaran Kodam V/Brawijaya untuk terus menjaga soliditas, memperkuat kebersamaan, dan meningkatkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Jadikan setiap pergantian jabatan sebagai momentum untuk memperbarui semangat pengabdian," tambahnya.

Melalui pergantian kepemimpinan ini, Kolonel Inf Erwin Agung diharapkan dapat segera beradaptasi dengan dinamika wilayah tugasnya serta membawa Korem 081/DSJ semakin optimal dalam mendukung tugas pokok Kodam V/Brawijaya.

Read More

Menko Pangan Zulkifli Hasan Tinjau Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Kediri

KEDIRI, Iki Radio — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau kesiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berlokasi di Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (15/10/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan fasilitas serta ketersediaan komoditas dan barang bersubsidi yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Menko Pangan mengecek langsung berbagai komoditas utama, seperti beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, hingga minyak goreng. Tak hanya memeriksa komoditas pangan, Zulhas juga menjajal beberapa armada operasional fasilitas KDMP, di antaranya becak motor, mobil operasional, dan truk.

Zulhas menjelaskan bahwa pembangunan gedung KDMP beserta sarana pendukung dan isinya bisa menelan anggaran hingga Rp 3 miliar per unit. Koperasi ini dirancang untuk mendekatkan akses warga terhadap berbagai program bantuan pemerintah sekaligus memutar roda perekonomian di tingkat desa.

“KDMP ini nantinya untuk menyalurkan seluruh bantuan bersubsidi pemerintah. Mulai PKH, bantuan pangan, bantuan gas, pupuk, alsintan, pinjam KUR, segala macam yang disubsidi di sini. Untuk KUR saja Pemerintah mempersiapkan Rp 300 triliun, pupuk Rp 44 triliun, bantuan pangan kira-kira Rp 35 triliun, dan PKH sekitar Rp 90 triliun,” ujar Zulhas di Kediri, Kamis (15/10/2026).

Gandeng Pemda, TNI, dan Polri untuk Pengecekan Serentak

Untuk menjamin ketersediaan pasokan di lapangan, pemerintah pusat telah menerbitkan surat edaran resmi kepada para kepala daerah, pimpinan TNI, dan Polri untuk turut mengawasi keberadaan stok barang bersubsidi di setiap KDMP.

“Target kita petugas mampu mengecek 10.070 KDMP selama 8 hari, untuk memastikan barang-barang subsidi tersedia di KDMP. Kita telah membuat surat kepada Pangdam, Kapolda, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk turun dan mengecek. Dengan tujuan jika ada pupuk subsidi atau gas subsidi yang kosong, langsung bisa diisi atau dilengkapi,” tegasnya.

Tantangan Awal: Transaksi Warga Masih Rendah

Meski didukung fasilitas dan anggaran besar, operasional awal KDMP di tingkat desa masih menghadapi tantangan sosialisasi. Pengelola KDMP Desa Sonorejo, Niswatul Hikmah, mengakui bahwa tingkat transaksi dan antusiasme masyarakat setempat saat ini masih relatif minim.

“Barang yang sudah ada di KDMP ini beras, minyak, gula, gas elpiji, pupuk subsidi, dan UMKM, yang harganya lebih murah dibandingkan dengan di pasaran. Antusias warga juga masih minim, dengan omzet per hari hanya Rp 150.000,” ungkap Niswatul.

Menurut Niswatul, kondisi ini terjadi karena sebagian besar warga belum memahami secara utuh fungsi dan peran KDMP, serta belum seluruhnya komoditas kebutuhan masyarakat tersedia secara lengkap di koperasi tersebut.

Sebagai informasi, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan program strategis pemerintah yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis desa. Selain berfungsi sebagai jaringan distribusi barang bersubsidi dan bantuan sosial, KDMP diharapkan mampu menggerakkan potensi usaha lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat terdepan.

 

Read More

Lebih Murah, Kopdes Merah Putih Boyolali Diserbu Warga

BOYOLALI, Iki Radio — Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, diserbu warga yang ingin berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari.

Selain menyediakan bahan pangan dengan harga jauh lebih terjangkau dibanding toko ritel lain, kedatangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto, pada Kamis (15/10/2026) kian menambah antusiasme masyarakat setempat.

Manajer Kopdes Merah Putih Desa Pandeyan, Dea Hagania Laia, mengungkapkan bahwa sejak resmi beroperasi pada 14 September 2026, koperasi ini konsisten melayani kebutuhan pokok warga. Produk yang disajikan mencakup sembako (beras, minyak goreng, gula), gas LPG, hingga pupuk bersubsidi untuk petani.

“Berdasarkan pengalaman dan dialog dengan warga yang berbelanja, harganya cukup terjangkau, bahkan lebih murah daripada di luar,” ujar Dea di sela-sela kegiatan.

Ia mencontohkan, minyak goreng Minyakita di koperasi ini dibanderol Rp15.700 per liter, sedangkan pasaran di luar mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000. Begitu pula dengan gas LPG 3 kg yang dijual seharga Rp16.000, jauh lebih hemat dibanding toko lain yang mematok harga sekitar Rp20.000.

Mudahkan Petani dan Wadahi UMKM Lokal

Tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Kopdes Merah Putih Pandeyan juga mendistribusikan pupuk bersubsidi—seperti Urea, NPK Phonska, dan pupuk organik—sehingga para petani lokal tidak perlu lagi melangkah jauh untuk mendapatkan pasokan pupuk.

Selain itu, koperasi mulai merangkul para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) desa. Saat ini, sebanyak lima produk UMKM lokal telah dipasarkan setelah lolos seleksi kualitas.

“Ke depan, kami berharap dapat memperluas kerja sama dengan pelaku UMKM lainnya di Desa Pandeyan,” tambah Dea.

Saat ini, omzet harian koperasi diperkirakan telah mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000 per hari. Pengelola optimistis angka ini akan terus berkembang seiring makin dikenalnya peran Kopdes di tengah masyarakat.

Sambutan Hangat dari Masyarakat

Kehadiran koperasi ini disambut penuh gembira oleh para emak-emak setempat. Lastri, salah seorang pembeli, mengaku senang bisa memborong kebutuhan dapur seperti minyak goreng, beras, mi instan, hingga perlengkapan mandi dengan harga miring.

“Semua ada di sini, lebih murah. Ibu-ibu kalau murah tentu lebih senang,” tutur Lastri tersenyum.

Hal senada disampaikan warga Pandeyan lainnya, Pipit. Ia merasakan langsung selisih harga berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per barang dibandingkan pasar umum. Menurutnya, perbedaan harga tersebut sangat membantu menjaga kestabilan anggaran belanja rumah tangga.

“Saya berharap ke depan produk yang tersedia semakin lengkap, dan jam operasional koperasi bisa diperpanjang,” harap Pipit.

Pemprov Jateng Pacu Verifikasi dan Kompetensi SDM

Pengembangan Kopdes Merah Putih di Jawa Tengah saat ini terus dipacu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Hingga akhir September 2026, progres verifikasi dan validasi gerai telah mencapai 61,67 persen dari total 4.230 Kopdes prioritas—melebihi target yang ditetapkan secara nasional.

Guna memperkuat tata kelola, Pemprov Jateng juga menyiapkan program sertifikasi kompetensi bagi 5.040 bendahara Kopdes pada Oktober hingga November 2026 mendatang.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pengembangan unit bisnis KDKMP (Kopdes) wajib menyesuaikan potensi komoditas unggulan masing-masing daerah.

“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, harus disesuaikan dengan kearifan lokal daerahnya,” tegas Luthfi.

Read More

Rumah Warga Saradan Madiun Ludes Terbakar, Dua Ekor Kambing Ikut Terpanggang

MADIUN, Iki Radio — Sebuah rumah milik warga bernama Kaminem di Dusun Purworejo, Desa Tulung, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, ludes dilalap si jago merah pada Kamis (15/10/2026). 

Peristiwa nahas ini diduga bermula dari sisa bara api di dapur yang belum sepenuhnya padam.

Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun, Andy Koerniawan, mengonfirmasi kejadian tersebut. Berdasarkan laporan awal, petugas pemadam kebakaran menerima informasi insiden ini pada pukul 14.22 WIB dan langsung mengerahkan satu unit armada ke lokasi kejadian.

"Petugas tiba di lokasi sekitar 15 menit setelah laporan diterima. Api berhasil dipadamkan sekitar satu setengah jam kemudian," ujar Andy.

Kerugian Materiil Capai Rp 50 Juta

Meskipun dipastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam peristiwa ini, musibah tersebut menyisakan duka mendalam bagi korban. Selain bangunan rumah beserta isinya yang rata dengan tanah, dua ekor kambing milik Kaminem turut mati terpanggang akibat amukan api yang merambat dengan cepat. Total kerugian materiil akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai Rp 50 juta.

Imbauan Warga: Waspada Potensi Kebakaran Musim Kemarau

Menanggapi insiden ini, Andy mengimbau masyarakat Kabupaten Madiun agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas selama musim kemarau.

Pihaknya mengingatkan beberapa langkah antisipasi penting bagi warga:

Pastikan bara api padam: Warga diminta memastikan bara api di dapur benar-benar padam setelah selesai memasak dan tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan.

Jangan bakar sampah sembarangan: Masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan karena berisiko merambat dan memicu kebakaran besar jika luput dari pengawasan.

Langkah-langkah kewaspadaan dini ini dinilai krusial guna melindungi keselamatan jiwa penghuni rumah serta mencegah kerugian harta benda akibat musibah kebakaran.

Read More

Peringati Hari Jadi Ke-81 Pemprov Jatim, Gubernur Khofifah Salurkan Bansos Rp17 Miliar di Sumenep

SUMENEP, Iki Radio — Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri kegiatan SAPA Bansos dan Bakti Sosial di Pantai Slopeng, Kabupaten Sumenep, Rabu (14/10/2026). Dalam acara yang mengusung semangat “Jawa Timur Unggul, Maju Berkelanjutan” ini, Pemprov Jatim menyalurkan berbagai bantuan sosial senilai sekitar Rp17 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kolaborasi antara Pemprov Jatim, TNI Angkatan Laut, dan Pemkab Sumenep, serta dihadiri langsung oleh sekitar 500 penerima manfaat.

Turut hadir dalam acara tersebut Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Laut Letjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, S.E., M.M., M.Tr.(Han), Panglima Komando Armada II Laksda TNI I Gung Putu Alit Jaya, S.H., M.Si., Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim, BUMD, serta unsur terkait lainnya.

Rincian Bantuan dan Alokasi Anggaran

Bantuan yang disalurkan mencakup program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan desa, perbaikan infrastruktur, hingga dukungan sektor pertanian dan perikanan:

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Rp6,959 Miliar):

Alokasi ini ditujukan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus bagi 2.880 keluarga, bantuan penyandang disabilitas, buruh rokok, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Putri Jawara, KIP PPKS Jawara, serta dukungan bagi SDM pendamping program sosial.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim (Rp603,2 Juta):

Digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat seperti Desa Berdaya* di dua desa, Jatim Puspa di dua desa, bantuan untuk satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kabupaten.

Bantuan Keuangan Desa & Infrastruktur (Rp9,75 Miliar):

Diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa yang disinergikan melalui Dinas PMD, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Layanan Masyarakat dan Aksi Sosial Keliling

Selain bantuan fisik dan anggaran, kegiatan ini juga menghadirkan beragam layanan publik gratis yang dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar, di antaranya:

• Khitanan massal gratis yang diikuti sedikitnya 163 peserta.
• Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut serta pelayanan kesehatan keliling dari TNI AL.
• Layanan Administrasi Kependudukan (Adduk) Digital dan Dapur Umum.
• Perpustakaan keliling, dukungan psikososial, dan ruang bermain anak.

Gubernur Khofifah juga meninjau penyerahan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa 17 unit hand traktor dan 3 unit corn sheller untuk kelompok tani, bantuan penunjang bagi nelayan dan pelaku usaha kecil, zakat produktif bagi pedagang, paket etalase, tali asih pilar sosial, hingga bantuan aspal.

Rangkaian kegiatan di Sumenep ini dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Dusun Daja, Desa Bates, Kecamatan Dasuk, serta penyaluran bantuan air bersih di Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih.

Komitmen Dorong Pemerataan Kesejahteraan

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemprov Jatim berupaya memastikan program perlindungan sosial dapat berjalan selaras dengan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, khususnya bagi masyarakat rentan.

“Semoga melalui berbagai bantuan dan ikhtiar bersama ini, masyarakat Jawa Timur semakin sejahtera, ekonominya tumbuh, dan kehidupannya semakin makmur. Semoga setiap langkah pembangunan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” ujar Khofifah.

Aksi sinergi antara Pemprov Jatim, TNI AL, Pemkab Sumenep, BUMD, dan para pemangku kepentingan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh penjuru Jawa Timur.

Read More

Fenomena Langka Kemarau: Hamparan Bunga Eceng Gondok di Bengawan Solo Ngawi Viral dan Sedot Perhatian Warga

NGAWI, Iki Radio — Fenomena tak biasa melanda aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Saat musim kemarau panjang menerjang, hamparan bunga eceng gondok tumbuh subur dan mekar sempurna hingga menutupi aliran sungai sepanjang lebih dari satu kilometer. Fenomena yang viral di media sosial sejak sepekan terakhir ini sukses menarik ribuan pengunjung dari berbagai daerah untuk menyaksikan langsung pemandangan mirip permadani alam tersebut.

Pemandangan langka ini berlokasi tepat di bawah Jembatan Payak, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Menyusutnya debit air sungai akibat kemarau membuat eceng gondok yang tumbuh subur melingkupi bebatuan sungai dan memancarkan keindahan bunganya yang bermekaran.

Visual udara menggunakan drone yang beredar luas di media sosial memperlihatkan betapa luasnya hamparan warna ungu dan hijau yang menyelimuti permukaan sungai. Sontak, hal ini memicu rasa penasaran masyarakat untuk berbondong-bondong datang, menikmati suasana sore, hingga mengabadikan momen tersebut.

Berburu Foto di Kala Senja

Waktu favorit pengunjung untuk memadati lokasi adalah sore hari menjelang matahari terbenam. Momen matahari terbit maupun senja dipadu dengan latar belakang hamparan bunga eceng gondok menjadi spot favorit warga untuk berswafoto (selfie).

Salah seorang pengunjung, Alya Syaifa Nur Hafizzah, menuturkan bahwa mekarnya bunga eceng gondok ini menjadi magnet tersendiri bagi warga.

“Karena banyak tumbuh bunga eceng gondok, dan ini tumbuh kalau musim kemarau saja. Tiap sore makin ramai, pengunjungnya datang dari mana-mana,” ujar Alya saat ditemui di lokasi.

Senada dengan Alya, pengunjung lain bernama Eka Wulandari mengaku sengaja datang jauh-jauh setelah melihat unggahan yang viral di media sosial.

“Tahu dari sosmed yang viral itu. Karena musim kemarau dan sungai mengering, akhirnya area ini tertutup penuh oleh bunga. Cantik sekali,” ungkap Eka.

Bagi warga lokal, fenomena ini juga menjadi pemandangan yang tak lazim. Ayu Puspita, warga Desa Kauman, menyebutkan bahwa tumbuhnya eceng gondok dalam skala sebesar ini terjadi akibat kemarau yang berlangsung cukup panjang tahun ini.

“Awalnya kemarau panjang, lalu tumbuh eceng gondok dan berbunga sampai rata menutupi sungai,” terang Ayu.

Daya Tarik dan Imbauan Keselamatan

Surutnya air sungai memungkinkan pengunjung menyusuri bebatuan hingga ke bagian tengah Bengawan Solo untuk mendekati hamparan bunga. Tak sedikit pula warga yang mengambil beberapa tangkai bunga eceng gondok untuk dibawa pulang.

Namun, pengelola lokal dan warga mengimbau agar masyarakat tidak lengah. Meski terlihat kering dan dangkal di beberapa tempat, sejumlah titik di aliran Bengawan Solo masih memiliki cekungan air yang cukup dalam dan berpotensi membahayakan.

Pengunjung diharapkan selalu berhati-hati saat memilih pijakan di antara bebatuan licin serta menghindari area sungai yang tidak diketahui kedalamannya.

Kesadaran Lingkungan dan Sifat Sementara

Selain faktor keselamatan, meningkatnya jumlah wisatawan musiman ini memicu imbauan penting terkait kelestarian lingkungan. Pengunjung diharapkan tetap menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan di area aliran sungai.

Perlu diingat bahwa fenomena hamparan bunga eceng gondok di Widodaren ini bersifat sementara. Begitu musim hujan tiba dan debit air Bengawan Solo kembali meningkat atau menerjang banjir, hamparan bunga ini dipastikan akan hanyut dan menghilang.

Bagi masyarakat yang ingin menikmati keindahan fenomena musiman ini, disarankan untuk tetap memantau kondisi cuaca, utamanya dalam mengutamakan keselamatan diri serta menjaga kebersihan ekosistem sungai.

Read More

Kabut Asap Kiriman Papua Perburuk Kualitas Udara di Maluku Utara, Operasi Water Bombing Terhalang Jarak Pandang

TERNATE, Iki Radio — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kiriman dari Papua turut memperburuk kondisi udara dan memperparah jarak pandang di wilayah Maluku Utara.

Pernyataan tersebut disampaikan Sherly usai melakukan kunjungan kerja dan berdiskusi langsung dengan Kepala BMKG Maluku Utara, Desindra Deddy Kurniawan, pada Kamis (15/10/2026).

"Menurut penjelasan BMKG, selain kebakaran di Maluku Utara, asap kiriman dari Papua turut memperburuk kondisi. Jarak pandang turun di bawah 2.000 meter, sementara untuk normalisasi penerbangan dibutuhkan sekitar 3.800 meter," ujar Sherly melalui unggahan di akun Instagram resminya, Kamis (15/10/2026).

Titik Panas Mulai Berkurang Paschahujan

Meskipun menghadapi tantangan asap kiriman, Sherly menjelaskan bahwa intensitas titik panas (hotspot) di wilayah Maluku Utara sebenarnya sudah mulai menunjukkan penurunan. Hal ini dipicu oleh hujan yang mulai membasahi enam kabupaten/kota pada 12–13 Oktober lalu.

Berdasarkan pemantauan terbaru, sebaran titik panas di Maluku Utara kini tersisa 2 titik dalam kategori merah (sangat rawan), 63 titik kategori kuning (sedang), dan 4 titik kategori hijau (rendah).

"Namun, beberapa lokasi kebakaran masih sulit dijangkau dan belum diguyur hujan," tambah Sherly.

Bantuan Helikopter Tiba, Operasi Udara Masih Tertahan

Guna menangani karhutla yang meluas, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengajukan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta water bombing kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak 9 September lalu.

Permohonan tersebut telah disetujui, dan armada helikopter water bombing bahkan telah mendarat di Ternate pada Rabu (14/10/2026). Kendati demikian, pelaksanaan penanganan dari udara masih menemui kendala teknis akibat pekatnya kabut asap.

"Kendalanya, kru water bombing dan pesawat OMC belum dapat mendarat akibat kabut asap. Sementara itu, asap dari luar wilayah juga memengaruhi kondisi udara kita. Kami terus mengupayakan percepatan kedatangan tim agar pemadaman dari udara dan intervensi cuaca dapat segera dilakukan," jelasnya.

Apresiasi Petugas dan Empati terhadap Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh personel gabungan dari TNI, Polri, Kementerian PU, BNPB, BMKG, BPBD Provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota dan para relawan di lapangan yang terus berjibaku memadamkan api.

Ia juga menyampaikan rasa simpati atas dampak ekonomi dan sosial yang dialami warga akibat gangguan penerbangan serta terancamnya mata pencaharian akibat lahan yang terbakar.

"Saya memahami beratnya kondisi ini. Ada keluarga yang menunggu, perjalanan tertunda, aktivitas ekonomi terganggu, bahkan lahan sumber penghasilan masyarakat yang terbakar. Saat hujan mulai turun dan bantuan sudah tersedia, kita masih membutuhkan satu hal yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan: kondisi langit yang memungkinkan bantuan itu bekerja," tuturnya.

Menutup pernyataannya, Sherly mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus berdoa agar kondisi cuaca dan jarak pandang segera membaik sehingga penanganan udara dapat berjalan optimal.

"Kita terus berikhtiar, dan saya sungguh berdoa semoga Allah memberi pertolongan-Nya. Hujan turun di wilayah kebakaran Maluku Utara dan Papua, jarak pandang membaik, dan tim segera bisa mendarat. Semoga segera ada jalan keluar. Api padam, asap hilang, langit kembali bersih, dan kehidupan masyarakat kembali normal," pungkasnya.

 

Read More

Perkuat Transparansi dan Layanan Publik, Pemko Banda Aceh Genjot Inovasi Digital

BANDA ACEH, Iki Radio — Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Melalui inovasi, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan, Pemko Banda Aceh bertekad menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat menghadiri sesi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Aceh, Geuceu Komplek, Rabu (14/10/2026).

Dalam kesempatannya, Illiza menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak sebatas menyediakan data dan dokumen teknis pemerintahan, melainkan memastikan masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah. Oleh karena itu, integrasi sistem pelayanan terus dikembangkan mulai dari tingkat gampong, kecamatan, hingga ke tingkat pemerintah kota.

"Keterbukaan informasi bukan sekadar menyediakan data, tetapi memastikan masyarakat mudah mengaksesnya dan memperoleh pelayanan terbaik. Insyaallah, kita terus berjuang agar informasi dan ruang publik semakin terbuka, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih," ujar Illiza.

Inovasi Layanan Digital dan Program Kemasyarakatan

Untuk mendukung visi tersebut, Pemko Banda Aceh saat ini mengelola sebanyak 58 aplikasi, yang terdiri atas 26 aplikasi informasi publik dan 32 aplikasi administrasi pemerintahan. Berbagai inovasi unggulan telah dihadirkan, di antaranya:

• Layanan Informasi PPID & Aplikasi SALEUM: Sistem pengaduan terpadu bagi masyarakat.
• Command Center & CCTV: Fasilitas pemantauan kondisi kota, ketertiban, dan keamanan ruang publik secara real-time.
• Pendampingan PPID Gampong: Rencana pembentukan dan penguatan pengelolaan informasi hingga tingkat desa di sembilan kecamatan.

Tidak hanya fokus pada infrastruktur digital, Pemko Banda Aceh juga meluncurkan berbagai program inovatif yang bersentuhan langsung dengan warga, seperti Ambulans Puskesmas Keliling, Dokter Saweu Sikula, Gerakan Seniman Masuk Sekolah, serta Forum Suara Warga sebagai wadah penyerapan aspirasi.

Langkah Ke Depan: Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)

Menatap masa depan, Pemko Banda Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola informasi dan mengoptimalkan teknologi terkini. Salah satu rencana strategis yang disiapkan adalah pengembangan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) guna mendukung digitalisasi di berbagai sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan.

Melalui langkah-langkah transformatif ini, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap dapat terus memberikan pelayanan publik terbaik yang berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat.

 

Read More

Pemkab Kubu Raya Raih Indeks SPBE 3,38, Jadi Materi Pembelajaran Civitas Academica MIKOM Pontianak

KUBU RAYA - KALBAR, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya berhasil mencatatkan nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,38 pada tahun 2025. Capaian positif dalam penerapan pemerintahan digital ini menarik perhatian civitas academica dan dijadikan materi pembelajaran langsung bagi dosen serta mahasiswa Manajemen Informatika dan Komputer (MIKOM) Pontianak.

Kunjungan studi dan audiensi tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kubu Raya, Hefmi Rizal, di Ruang Rapat Wakil Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Rabu (14/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Hefmi Rizal menjelaskan bahwa evaluasi SPBE merupakan instrumen krusial untuk mengukur sejauh mana perkembangan penerapan teknologi digital dalam roda penyelenggaraan pemerintahan.

“Pada 2025, Kabupaten Kubu Raya memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 3,38 yang menunjukkan capaian cukup baik dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” ujar Hefmi saat menyambut rombongan MIKOM Pontianak.

Selama audiensi berlangsung, tim Diskominfo Kubu Raya memaparkan berbagai topik strategis, mulai dari pengelolaan infrastruktur jaringan internet, dasar-dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), hingga penerapan sistem pengamanan data pemerintah daerah.

Hefmi menekankan bahwa keamanan informasi menjadi prioritas utama pemerintah daerah, khususnya terhadap data-data krusial yang menopang pelayanan publik.

“Untuk pengamanan data, saat ini sudah kita optimalkan, terutama data-data yang sangat krusial. Ke depan, pengamanan tersebut akan terus kita tingkatkan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa masifnya penggunaan layanan digital harus berbanding lurus dengan penguatan sistem keamanan guna meminimalkan risiko gangguan serta penyalahgunaan data.

Sambut hangat pemaparan tersebut, Dosen MIKOM Pontianak, Edisius Lancani, mengapresiasi kesempatan yang diberikan Pemkab Kubu Raya. Menurutnya, audiensi ini membuka wawasan mahasiswa dalam memahami implementasi nyata ilmu TIK di lingkungan kerja pemerintahan.

Edisius menilai, selain menguasai keterampilan teknis yang dipelajari di kampus—seperti persandian, pemrograman (coding), kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan desain grafis—mahasiswa juga wajib memahami pentingnya keamanan informasi serta perlindungan data pribadi.

“Penguasaan berbagai bidang tersebut dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja, baik di sektor pemerintahan maupun dunia usaha,” tutur Edisius.

Ia berharap kunjungan ke Diskominfo Kubu Raya ini tidak hanya memperluas wawasan mahasiswa terkait penerapan TIK dalam pelayanan publik, tetapi juga memberikan gambaran jelas mengenai peluang pemanfaatan keahlian mereka setelah lulus nanti.

 

Read More

Pemkab Morowali Salurkan 500 Stel Seragam Sekolah Gratis di Menui Kepulauan

MOROWALI, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menyalurkan bantuan 500 stel seragam sekolah gratis bagi siswa-siswi di Kecamatan Menui Kepulauan. Penyerahan secara simbolis ini dilakukan sebagai langkah nyata Pemkab Morowali dalam memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas hingga ke wilayah kepulauan.

Kegiatan penyerahan bantuan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Menui Kepulauan pada Minggu (11/10/2026). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas bersama jajaran pemerintah daerah setempat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali, Arifin Lakane, menjelaskan bahwa program bantuan seragam sekolah pada tahun ini mengalami perluasan cakupan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Tahun ini tidak seperti tahun lalu. Tahun ini semua tingkatan sekolah kami berikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga SMK,” ujar Arifin.

Ia menambahkan, total seragam sekolah yang disalurkan di seluruh wilayah Kabupaten Morowali mencapai ribuan stel. Penentuan penerima bantuan didasarkan pada data resmi siswa yang dihimpun dari setiap sekolah.

Untuk Kecamatan Menui Kepulauan, bantuan 500 stel seragam diserahkan secara simbolis kepada para kepala sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah akan membagikan langsung kepada siswa sesuai dengan data ukuran pakaian yang telah terdata. Dalam waktu dekat, Pemkab Morowali juga telah menjadwalkan penyaluran bantuan seragam khusus bagi siswa jenjang TK di kecamatan tersebut.

Program Tepat Sasaran dan Komprehensif

Secara terpisah, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abd Rauf menegaskan pentingnya efektivitas setiap program pembangunan daerah agar berdampak nyata bagi warga.

“Kita tidak ingin program hanya sekadar ada, tapi harus tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” tegas Bupati Iksan.

Penyaluran seragam sekolah gratis ini merupakan bagian dari komitmen serta realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali di bidang pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para orang tua murid sekaligus menjamin kesetaraan akses pendidikan di wilayah terpencil dan kepulauan.

Selain bantuan di sektor pendidikan, pada kesempatan yang sama Pemerintah Kabupaten Morowali juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial lainnya. Bantuan tersebut meliputi santunan jaminan kematian, serta bantuan tali rumpon dan kulkas freezer dari Dinas Perikanan untuk mendukung perekonomian nelayan setempat.

 

Read More

Hari Santri 2026, ASN Ponorogo Wajib Bersarung

PONOROGO, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah untuk mengenakan pakaian muslim selama sepekan, mulai 15 hingga 22 Oktober 2026. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyampaikan bahwa penggunaan busana muslim ini merupakan tradisi tahunan yang terus dilestarikan di Kabupaten Ponorogo untuk menyemarakkan Hari Santri.

Dalam aturan tersebut, ASN laki-laki diinstruksikan mengenakan sarung dan peci. Sementara itu, pegawai perempuan diharapkan memakai pakaian muslim yang sopan dan berhijab. Khusus bagi pegawai nonmuslim, imbauan ini sifatnya menyesuaikan dengan tetap menjunjung tinggi rasa toleransi dan menghormati keyakinan masing-masing.

“Penggunaan busana muslim ini merupakan bagian dari tradisi peringatan Hari Santri Nasional di Ponorogo yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk pegawai laki-laki mengenakan sarung dan peci, sedangkan perempuan menyesuaikan dengan ketentuan berpakaian muslim,” ujar Lisdyarita.

Pelayanan Lapangan Tetap Prioritas

Meski ada imbauan mengenakan pakaian muslim, Pemkab Ponorogo memberikan fleksibilitas bagi ASN yang menjalankan tugas operasional di lapangan, seperti personel Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Fleksibilitas ini diberikan agar pelayanan publik dan pelaksanaan tugas keamanan maupun ketertiban tetap berjalan optimal tanpa terkendala busana.

“Untuk petugas yang menjalankan tugas lapangan, pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Misalnya, petugas laki-laki cukup mengenakan peci agar tetap bisa menjalankan tugas dengan baik,” jelasnya.

Diramaikan Beragam Kegiatan

Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Ponorogo tidak hanya diwarnai dengan perubahan busana dinas para ASN, tetapi juga dimeriahkan oleh serangkaian agenda keagamaan dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat luas.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Pemkab Ponorogo berharap semangat dan nilai-nilai perjuangan santri dapat terus dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat serta jajaran jajaran birokrasi di Ponorogo.

Read More

Kemendagri Resmi Pemberhentian Sitti Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin Ditunjuk Jadi Plt

GOWA, Iki Radio — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Sitti Husniah Talenrang dari jabatannya sebagai Bupati Gowa pada Rabu (14/10/2026). Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3256 Tahun 2026.

Bersamaan dengan keputusan tersebut, Kemendagri juga menunjuk Darmawangsyah Muin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa untuk mengisi kekosongan kepemimpinan daerah.

Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, membenarkan penerbitan Surat Keputusan (SK) tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu malam.

"Adami SK pemberhentian Husniah Talenrang dan SK Plt Bupati Darmawangsyah Muin tertanggal hari ini," ujar Hasrul melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (14/10/2026).

Hasrul menambahkan bahwa dokumen fisik SK tersebut rencananya akan diambil secara langsung di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) pada Kamis (15/10/2026).

"SK-nya tertanggal hari ini, baik SK pemberhentian HT (Husniah Talenrang) maupun SK Plt Bupati DM (Darmawangsyah Muin). InsyaAllah besok fisiknya kita ambil di Pemprov," jelasnya.

Fokus DPRD: Jamin Pelayanan Publik dan Transisi Pemerintahan

Menindaklanjuti terbitnya keputusan Kemendagri ini, Hasrul menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Gowa akan segera menjalankan fungsi dan tugas kelembagaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ia memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan ini tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat Gowa.

"Prioritas kami adalah memastikan proses transisi pemerintahan berjalan tertib, pelayanan publik tidak terganggu, hak-hak ASN tetap terpenuhi, dan seluruh program pembangunan daerah berjalan sebagaimana mestinya," ungkap Hasrul.

Buntut Putusan Mahkamah Agung

Penerbitan SK pemberhentian ini merupakan kelanjutan dari langkah hukum dan administratif yang ditempuh DPRD Gowa. Sebelumnya, pimpinan dan anggota DPRD Gowa secara resmi menyerahkan dokumen usulan pemberhentian Bupati ke Kemendagri pada Kamis (8/10/2026).

Penyerahan berkas tersebut dipimpin langsung oleh jajaran Wakil Ketua DPRD Gowa, yaitu Hasrul Abdul Rajab (Wakil Ketua I), Taufik Surullah (Wakil Ketua II), dan Tyna Haji Tino Daeng Mawangi (Wakil Ketua III). Turut hadir pula anggota DPRD Gowa Abdul Razak serta kuasa hukum DPRD Gowa, Khaeril Jalil.

Langkah pemakzulan dan pengusulan pemberhentian Sitti Husniah Talenrang dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji pendapat yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Gowa terkait pelanggaran yang dilakukan oleh sang bupati.

Read More

Dukung Produktivitas Sektor Pertanian, Pemkab Madiun Luncurkan Program KRETA Bagi 80 Petani Milenial

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun resmi meluncurkan program Kredit Tanpa Agunan (KRETA) yang ditujukan bagi 80 orang petani milenial di wilayah Kabupaten Madiun. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong regenerasi sektor pertanian serta meningkatkan produktivitas para petani muda.

ilustrasi (Ai)

Program pembiayaan ini disalurkan langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Madiun (Bank Madiun). Melalui program KRETA, para petani milenial mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan plafon hingga Rp10 juta dan tenor pembayaran selama 1 tahun. Menariknya, penerima manfaat tidak dibebani bunga sama sekali alias bunga 0%, karena seluruh bunga pinjaman ditanggung oleh APBD Kabupaten Madiun.

 

Persyaratan dan Ketentuan Penerima

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Paryoto, menyampaikan usai ditemui di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa (13/10/2026), bahwa terdapat kriteria dan persyaratan khusus bagi para penerima manfaat.

"Persyaratan verifikasi tetap dilakukan oleh BPR Madiun untuk menentukan layak dan tidaknya. Namun, syarat utamanya penerima harus terdaftar resmi sebagai anggota Petani Milenial Madiun. Mengenai plafon pinjaman, sesuai dengan SK Bupati, maksimal adalah Rp10 juta dengan tenor satu tahun," ujar Paryoto.

Paryoto menambahkan, untuk memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, Pemkab Madiun telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pendampingan bersama BPR.

"Kami membentuk tim pendampingan di sektor pertanian maupun peternakan. Secara berkala kami akan turun ke lapangan untuk memantau perkembangan komoditas serta mengukur sejauh mana dampak ekonomi yang dirasakan petani setelah mendapatkan fasilitasi pembiayaan ini, termasuk memastikan ketertiban pengembalian," jelasnya.

 

Mekanisme Operasional dan Subsidi Bunga

Sementara itu, Direktur BPR Kabupaten Madiun, Velly Murdianto, menjelaskan bahwa secara prinsip operasional, penyaluran KRETA sama dengan produk kredit BPR pada umumnya. Namun, keunggulan utama program ini terletak pada kemudahan tanpa agunan serta adanya subsidi bunga dari pemerintah daerah.

"Dari sisi operasional BPR tidak ada bedanya dengan kredit nasabah lain. Bedanya ada pada agunan yang dibebaskan, serta bunga kredit sebesar 1 persen seluruhnya disubsidi oleh pemerintah daerah," kata Velly.

Ia menambahkan, pihak BPR telah melakukan proses verifikasi ketat terhadap para calon penerima sebelum bantuan modal disalurkan. Diharapkan program KRETA ini dapat menjadi dorongan stimulus yang mampu memicu produktivitas serta daya saing petani milenial di Kabupaten Madiun.(ir)

Read More

Buka Peluang Pasar Ekspor hingga Arab Saudi, Pemkab Madiun Dorong Petani Beralih ke Padi Organik

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) terus memacu pengembangan pertanian organik di wilayahnya. Langkah ini dinilai menjadi solusi strategis untuk meningkatkan pendapatan petani di tengah melandainya produktivitas pertanian non-organik akibat serangan hama.

Kepala DKPP Kabupaten Madiun, Paryoto menyampaikan bahwa peluang pasar untuk produk pertanian organik, khususnya beras, masih sangat terbuka lebar. Bahkan, potensi permintaan dari luar negeri sangat signifikan.

"Peluang pasar terbuka lebar, salah satunya permintaan beras organik untuk kebutuhan di Arab Saudi yang mencapai 200 ton per bulan. Ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi para petani di Kabupaten Madiun," ujarnya usai Sarasehan Petani Milenial, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa (13/10/2026).

Bebas HET dan Produktivitas Tinggi

Salah satu keunggulan utama pengembangan beras organik atau beras khusus ini adalah tidak adanya batasan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pemerintah. Petani memiliki keleluasaan menentukan harga jual sesuai kesepakatan dengan konsumen.

"Beras organik masuk kategori beras khusus, jadi tidak ada batasan HET. Jika beras medium biasa HET-nya di kisaran Rp11.000, beras organik dari petani lokal kita ada yang sudah bisa tembus diserap pasar Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Ini menjadi solusi konkret jika petani ingin mendapatkan hasil dan pendapatan yang lebih tinggi," jelasnya.

Dari segi produktivitas, pertanian organik juga membuktikan keunggulannya dibanding konvensional. Saat produktivitas padi non-organik cenderung menurun dan sulit mencapai 7–7,5 ton per hektar akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) seperti hama tikus, lahan organik justru mampu bertahan dan menghasilkan panen lebih tinggi.

"Hasil laporan dari petani organik kita di Nglames, produktivitasnya mampu menembus 8 hingga 9 ton per hektar. Menariknya lagi, saat lahan non-organik di sekitarnya terserang hama tikus, lahan padi organik ini relatif tidak terserang. Ini bukti nyata keunggulan pola organik," tambahnya.

Pasar Lokal dan Rencana Perluasan Lahan

Saat ini, beberapa titik embrio pertanian organik telah berkembang di Kabupaten Madiun, salah satunya di wilayah Kecamatan Nglames yang dikelola oleh Pak Karno. Meski garapannya masih relatif terbatas sekitar 3 hingga 4 kotak sawah (menghasilkan sekitar 2 ton beras), produknya telah memiliki pelanggan dan segmen pasar loyal di tingkat lokal.

Beras organik ini dinilai memiliki keunggulan kualitas, seperti hasil olahan makanan (seperti lontong) yang dapat bertahan hingga tiga hari tanpa basi.

Untuk memperluas areal pertanian organik, DKPP Kabupaten Madiun berencana menyelaraskan program agar pengembangan tidak hanya berhenti di tataran konsep.

"Salah satu upaya perluasan lahan yang sedang kita fasilitasi adalah dorongan bagi desa untuk memanfaatkan aset tanah bengkok desa sebagai percontohan kawasan pertanian organik penuh," pungkasnya.(ir)

Read More

Sambut HUT ke-81 Pemprov Jatim, Khofifah dan Baznas Serahkan Bantuan Rombong dan Modal Usaha

Iki Radio — Sebanyak 81 unit alat usaha berupa rombong senilai total Rp283,5 juta disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Timur kepada masyarakat pelaku usaha kecil. Bantuan sarana usaha dan modal ini diserahkan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa bantuan rombong dan modal usaha ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi para penerima manfaat untuk mengembangkan dagangannya serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

“Ini merupakan bagian dari kolaborasi Pemprov Jatim dengan Baznas Jatim di bidang ekonomi, melalui program pemberian rombong dan modal usaha. Semoga manfaat barokah,” ujar Khofifah saat menghadiri acara penyerahan bantuan pada Minggu (11/10/2026).

Kebahagiaan dan rasa syukur dirasakan langsung oleh para pelaku usaha penerima manfaat. Salah satunya Diah, seorang pedagang tempe yang sehari-hari berjualan di kawasan Bandar Gresik. Ia mengaku sangat terbantu dengan hadirnya rombong baru untuk menunjang aktivitas usahanya.

“Alhamdulillah, seneng. Harapannya, mudah-mudahan kulo saged lancar dagangannya, mengubah nasib ngunu loh,” ungkap Diah dengan penuh harapan.

Rasa terima kasih juga diungkapkan oleh Agus, pedagang minuman tradisional sinom dan sari kedelai yang berjualan di kawasan Wonokromo, Surabaya. Ia berharap program keberlanjutan seperti ini dapat terus menjangkau masyarakat Jawa Timur yang lebih luas.

“Ya, saya sangat berterima kasih atas bantuan Ibu Gubernur, Ibu Khofifah. Harapan saya, masyarakat Jawa Timur bisa menikmati bantuan semaksimal mungkin,” tutur Agus.

Melalui sinergi antara Pemprov Jatim dan Baznas Jatim dalam penyediaan sarana usaha serta modal ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat membuka peluang peningkatan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi.

Read More

Anugerah MTQ Madiun 2026: Kecamatan Geger Juara Umum, Madiun Kian Mantap Sambut MTQ Jatim

Iki Radio – Pendopo Muda Graha Madiun menjadi saksi kemeriahan Malam Anugerah Qur’ani MTQ Kabupaten Madiun 2026 pada Sabtu (10/10/2026). Perhelatan tahunan yang diinisiasi Pemkab Madiun bersama LPTQ ini menjadi puncak apresiasi bagi 338 peserta berprestasi dari 15 kecamatan.

Kecamatan Geger sukses menyabet gelar Juara Umum dengan raihan skor 105. Posisi runner-up diraih Kecamatan Kebonsari (98 poin), sedangkan Kecamatan Dolopo berada di peringkat ketiga (69 poin).

Hadir dalam momentum bersejarah ini Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Wabup dr. Purnomo Hadi, pimpinan DPRD, Forkopimda, ulama, serta jajaran pejabat jajaran Pemkab Madiun.

Ketua Panitia MTQ, Irfan Al Khaidari, menjelaskan bahwa kompetisi tahun ini berjalan makin objektif dan transparan berkat pemanfaatan aplikasi E-Maqro. Ia juga mengulas rentetan prestasi kafilah Madiun, salah satunya capaian Gus Danial Muhammad Hubaibillah yang meraih Juara 1 Nasional cabang Qira'at Mujawwad pada MTQ Nasional XXXI 2026 di Semarang, serta raihan Peringkat 6 Jatim pada MTQ Prov. Jatim 2025.

"Kami optimistis menembus posisi 5 besar atau bahkan Juara Umum pada MTQ Provinsi Jatim 2027 di Tulungagung," tegas Irfan.

Bupati Hari Wuryanto menekankan pentingnya membumikan Al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, melebihi sebatas kompetisi. Berlandaskan kesiapan infrastruktur dan SDM daerah, Bupati juga mengumumkan kesiapan Madiun menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Jatim pada tahun 2029.

Acara diakhiri dengan penyerahan piala bergilir kepada Kecamatan Geger serta penghargaan bagi para pemenang di masing-masing cabang lomba.

Read More

Pulang Kampung ke Bojonegoro, Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Ziarah Makam Leluhur

Iki Radio — Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kekeluargaan ke tanah kelahirannya di Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (10/10/2026) siang. Agenda utama jenderal bintang dua tersebut adalah untuk berziarah ke makam keluarga sekaligus bersilaturahmi dengan jajaran Forkopimda setempat.

Kapolda Jatim beserta rombongan tiba di kediaman keluarganya di Kelurahan Ledokwetan, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, sekitar pukul 13.19 WIB dan disambut Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty beserta jajaran, Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono, dan Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar.

Setelah beristirahat sejenak, Irjen Pol. Dekananto melanjutkan agenda menuju tempat pemakaman keluarga di Desa Kauman, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, kemudian dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga.

Usai ziarah, Kapolda kembali ke kediaman keluarga di Kelurahan Ledokwetan untuk bersantai dan bersilaturahmi. Suasana hangat tampak saat Kapolda berdiskusi bersama Bupati Setyo Wahono, Ketua DPRD Abdulloh Umar, Kapolres AKBP Yenni Diarty, serta Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sri Wahyuni yang turut hadir.

Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, mengonfirmasi bahwa kunjungan Kapolda Jatim kali murni merupakan agenda internal keluarga.

"Ini hanya acara keluarga, beliau ziarah ke makam leluhurnya," terang Umar.

Politisi asal Kecamatan Baureno dari fraksi PKB tersebut mengaku sangat bangga atas pencapaian Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono sebagai putra asli Bojonegoro yang kini mengemban amanah besar memimpin Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Ia berharap Kapolda senantiasa diberikan kelancaran dalam bertugas, sekaligus menegaskan kesiapan jajaran pemerintah dan masyarakat Bojonegoro untuk terus bersinergi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Semoga beliau mudah menjalankan amanah sebagai Kapolda Jatim dan kita dari Bojonegoro siap bersinergi untuk menciptakan Kamtibmas," pungkas Umar.

Read More