Pemkab Lumajang Perkuat Pengawasan Pajak Pasir untuk Dukung PAD

Iki Radio - Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan pajak pertambangan pasir sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mewujudkan pengelolaan sektor pertambangan yang tertib dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan saat Bupati menerima audiensi para pelaku usaha stockpile pasir di Kantor Bupati Lumajang.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha terkait pengelolaan pertambangan pasir sesuai ketentuan yang berlaku.

Indah Amperawati menyampaikan bahwa sistem pengawasan pajak yang tertata dan terukur memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan penerimaan daerah. Dengan pengawasan yang optimal, kontribusi sektor pertambangan pasir diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan Kabupaten Lumajang.

Ia juga menanggapi sejumlah masukan dari pelaku usaha, termasuk usulan penataan sistem checkpoint pengawasan kendaraan pengangkut pasir. Menurutnya, penentuan titik pengawasan perlu dikaji secara menyeluruh agar mendukung akurasi pendataan angkutan pasir sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas masyarakat.

“Pengawasan yang tertib diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan kewajiban pajak dijalankan sesuai ketentuan serta mendukung keteraturan lalu lintas angkutan pasir,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Indah Amperawati menilai inisiatif pembentukan paguyuban pelaku usaha sebagai langkah positif untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Dengan koordinasi yang baik, proses pendataan, pembinaan, dan pengawasan dinilai dapat berjalan lebih efektif.

Bupati Lumajang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen mengelola sektor pertambangan pasir secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, perwakilan pengusaha stockpile pasir, Didik, menyampaikan kesiapan pelaku usaha untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung penataan sektor pertambangan pasir. Ia mengungkapkan rencana pembentukan paguyuban pemilik stockpile dan penambang pasir sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar pelaku usaha.

“Paguyuban ini diharapkan menjadi sarana pembinaan dan penguatan koordinasi, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan tertib dan selaras dengan kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah,” katanya.

Melalui dialog yang berkesinambungan, sektor pertambangan pasir diharapkan terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah serta mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Lumajang yang berkelanjutan.

 

Read More

Tekan Harga Pangan Pemkab Balangan Gelar Pasar Murah

Iki Radio – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, terus berupaya mengendalikan inflasi daerah melalui kegiatan pasar murah. 

Warga Desa Mantuyan, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan mendatangi pasar murah pada Selasa (13/1/2026).

Kali ini, pasar murah digelar di Desa Mantuyan, Kecamatan Halong, pada Selasa (13/1/2026).

Analis Perdagangan Kabupaten Balangan, Asbit, mengatakan kegiatan pasar murah ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh program CSR Adaro dan Balangan Coal, serta melibatkan sejumlah mitra, antara lain Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Wings Food.

“Target awal pelaksanaan pasar murah tahun ini sebanyak 75 kali. Namun, seiring adanya efisiensi anggaran, jumlah kegiatan disesuaikan menjadi 60 kali,” ujar Asbit.

Ia berharap pasar murah dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya warga Desa Mantuyan, dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. 

Program ini juga diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberi manfaat jangka panjang.

“Semoga kegiatan ini membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dan tidak hanya dilaksanakan satu kali, tetapi dapat terus berlanjut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Mantuyan, Muslini, mengapresiasi penyelenggaraan pasar murah di wilayahnya. 

Menurutnya, program tersebut sangat membantu warga, terutama dalam menekan pengeluaran kebutuhan sehari-hari.

“Kami berterima kasih atas kegiatan pasar murah ini. Harga kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, sehingga sangat membantu warga,” ujarnya.

Read More

Dorong Disiplin Kelola Anggaran Desa, Bupati Madiun Ingatkan Skala Prioritas

Iki Radio - Bupati Madiun Hari Wuryanto mendorong seluruh Desa di Kabupaten Madiun, untuk disiplin dalam pengelolaan anggaran sejak awal. Hal ini agar seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dapat segera berjalan dan masyarakat segera bisa merasakan manfaatnya.

Bimtek Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Desa di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Selasa (13/1/2026)

Sehingga, kegiatan yang sudah terencana tersebut tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Ini disampaikan Bupati Madiun saat Bimbingan Teknis Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Desa se-Kecamatan Wungu, di Graha Lembah Wilis, Desa Kresek, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Selasa (13/1/2026).

“Program yang sudah disepakati harus dilaksanakan sesuai perencanaan. Dengan begitu, pelaksanaan bisa lebih terukur dan tidak terburu-buru di akhir tahun,” ujar Bupati.

Ditegaskan, disiplin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi kunci utama dalam pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu terkait dengan adanya efisiensi dan keterbatasan anggaran, Bupati meminta agar pemerintah desa bisa menyesuaikan dengan membuat skala prioritas.

“Anggaran itu terbatas, sehingga perlu penentuan prioritas agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak,” lanjutnya.

Dalam kesempatan ini Bupati juga mengingatkan desa untuk tetap melaksanakan program prioritas dari pemerintah pusat. Soal penganggaran, hal ini dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan anggaran.

“Jika nantinya terdapat penyesuaian, mekanismenya akan dilakukan melalui perubahan anggaran,” tambahnya.

Peningkatan kapasitas aparatur desa serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan desa, juga menjadi kunci keberhasilan pemerintah desa.

“Pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan dan akuntabel, akan mendukung efektivitas pemerintahan desa, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(ir)

 

Read More

Pemkab Morowali dan TNI AL Teken Nota Kesepakatan Penguatan Keamanan Maritim

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, menyambut kunjungan kerja Komandan Komando Armada (Dankoarmada) VI Makassar, Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz bersama rombongan, bertempat di Aula Lantai II Kantor Bupati Morowali, Selasa (13/1/2026).

Komandan Komando Armada (Dankoarmada) VI Makassar, Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz bersama rombongan, bertempat di Aula Lantai II Kantor Bupati Morowali, Selasa (13/1/2026).

Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Yusman Mahbub, Ketua DPRD Morowali, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Morowali dan TNI Angkatan Laut tentang peningkatan tugas dan fungsi TNI AL di Kabupaten Morowali. Kesepakatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi menjaga keamanan dan stabilitas wilayah maritim.

Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Pemerintah Kabupaten Morowali. Ia mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan kali pertama dirinya menginjakkan kaki di Kabupaten Morowali sejak dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Morowali memiliki posisi yang sangat strategis dari sisi kemaritiman. Dengan wilayah laut yang luas, Morowali dinilai perlu diperkuat dari aspek pertahanan laut guna menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz beserta seluruh rombongan atas kunjungan kerja yang dilakukan.

“Kehadiran Bapak beserta jajaran merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, Kabupaten Morowali sebagai daerah pesisir dan kawasan strategis di Sulawesi Tengah memiliki potensi kelautan yang besar, baik dari sisi ekonomi, industri, maupun pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, peran TNI AL dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah laut dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Wakil Bupati Morowali juga menyampaikan keyakinannya bahwa melalui kunjungan kerja ini, hubungan kerja sama, koordinasi, dan komunikasi antara Komando Armada VI Makassar dan Pemerintah Kabupaten Morowali akan semakin erat.

“Sinergi yang kuat antara TNI dan Pemerintah Daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan daerah yang aman, kondusif, dan sejahtera,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI Angkatan Laut atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah perairan Indonesia Timur.

Kegiatan kunjungan kerja diakhiri dengan jamuan makan siang sebagai bentuk penghormatan, persaudaraan, dan kebersamaan, dengan harapan kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Morowali.

 

Read More

Pemkot Pontianak Minta OPD Percepat Belanja Modal dan Layanan Responsif

Iki Radio - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya percepatan eksekusi program, khususnya belanja modal, agar kualitas pekerjaan dapat terjaga dan tidak terkendala faktor cuaca maupun musim pasang.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemkot Pontianak 2026

Hal itu disampaikan kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ketika penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di Ruang Kerja Wali Kota Pontianak, Selasa (13/1/2026).

Edi menjelaskan bahwa perjanjian kinerja ini merupakan bentuk kesepakatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 yang telah disusun dan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan. 

“Saya sudah perintahkan agar belanja modal sudah mulai dilaksanakan sejak Januari dan Februari. Ini penting supaya pekerjaan tidak terlambat, kualitasnya terjaga, dan tidak terganggu musim hujan atau air pasang,” ujarnya.

Selain percepatan fisik, Wali Kota juga menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia meminta seluruh OPD lebih peduli dan responsif terhadap persoalan masyarakat di lapangan, serta mendorong lahirnya inovasi-inovasi yang mampu mempermudah dan mempercepat pelayanan. Menurutnya, kinerja birokrasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Edi turut menyampaikan hasil evaluasi penyerapan anggaran 2025. Ia mengakui masih terdapat beberapa OPD dengan belanja modal besar yang penyerapannya belum optimal, seperti Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Hal itu diakibatkan waktu pelaksanaan lelang yang dimulai pada pertengahan tahun dan terkendala kondisi lapangan.

“Secara umum penyerapan anggaran kita cukup baik, rata-rata mencapai 93 persen. Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) terjadi karena beberapa faktor, seperti penghematan, pendapatan yang melebihi target, serta sisa dana lelang,” jelasnya. 

Dibandingkan 2024, penyerapan anggaran tahun 2025 mengalami selisih sekitar 0,7 persen, yang salah satunya disebabkan keterlambatan memulai pekerjaan.

Wali Kota Edi Kamtono menekankan pentingnya transparansi dan kecepatan pelaksanaan program. Ia meminta setiap pekerjaan yang belum tuntas segera diselesaikan, serta memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan tetap peduli terhadap lingkungan sekitar.

“Yang paling penting itu cepat, transparan, dan peduli dengan lingkungan di mana kegiatan dilaksanakan. Jangan sampai program berlarut-larut dan manfaatnya terlambat dirasakan masyarakat,” katanya.

Perjanjian kinerja merupakan amanat regulasi nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Dokumen tersebut menjadi bentuk penugasan resmi dari pimpinan kepada jajaran perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja utama (IKU) yang terukur.

“Perjanjian kinerja bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi tolok ukur mengevaluasi kinerja kepala perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Pontianak,” tegasnya. 

Ia menambahkan, seluruh IKU yang ditetapkan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2025–2029 serta Renstra masing-masing perangkat daerah. Edi juga menekankan pentingnya distribusi kinerja hingga ke level individu ASN, sejalan dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 43 Tahun 2024 tentang mekanisme kerja ASN pasca penyederhanaan birokrasi. Dengan demikian, setiap aparatur memiliki sasaran kinerja pegawai (SKP) yang selaras dengan tujuan organisasi.

“Kinerja organisasi tidak akan tercapai jika tidak ditopang kinerja individu yang jelas dan terukur,” ujarnya. 

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menekankan pentingnya peran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih reaktif dalam merespons persoalan publik. Menurutnya, pola kerja yang hanya bersifat rutinitas dan formal sudah tidak lagi memadai di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Bebby menilai, lemahnya perencanaan dan pengelolaan data masih menjadi persoalan mendasar di sejumlah OPD. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya respons terhadap masalah yang muncul di lapangan. Ia mengingatkan bahwa keterbatasan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

“Kalau kita sudah memahami kekurangan, seharusnya bisa menentukan langkah konkret untuk memperbaikinya. OPD tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi harus mampu membaca persoalan dan bergerak cepat,” terangnya.

Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dalam kinerja OPD. Menurut Bebby, tanpa inovasi, pelaksanaan program akan berhenti pada aspek administratif dan sulit menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Karena itu, kepala OPD dituntut memiliki kepekaan dan keberanian untuk melakukan terobosan.

Bebby menambahkan, pengawasan terhadap kinerja OPD saat ini tidak hanya datang dari DPRD, tetapi juga dari masyarakat luas, terutama melalui media sosial. Situasi tersebut seharusnya menjadi pemicu bagi OPD untuk lebih responsif, terbuka, dan adaptif.

“Sekarang pengawasan itu terbuka. Masyarakat ikut memantau. Maka OPD harus lebih reaktif, tidak menunggu masalah membesar baru bergerak,” katanya.

DPRD, lanjut Bebby, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada OPD agar pelayanan publik di Kota Pontianak semakin baik. Ia berharap semangat inovasi dan respons cepat dapat menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah.

 

Read More

Sepanjang 2025, Riau Catat 304 Kasus Penyakit Mulut dan Kuku

Iki Radio - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau mencatat sebanyak 304 kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sepanjang tahun 2025. Kasus tersebut dilaporkan terjadi di delapan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau.

Kepala Dinas PKH Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengatakan Kabupaten Indragiri Hulu menjadi daerah dengan jumlah kasus PMK tertinggi, yakni sebanyak 143 kasus.

“Selama kurun waktu tahun 2025 terdapat 304 kasus PMK di Riau. Dari jumlah tersebut, satu ekor ternak dilaporkan mati di Dumai,” ujar Mimi, Selasa (13/1/2026).

Setelah Indragiri Hulu, daerah dengan jumlah kasus PMK terbanyak berikutnya adalah Siak sebanyak 65 kasus. Selanjutnya Rokan Hulu dan Kota Dumai masing-masing 25 kasus, serta Indragiri Hilir sebanyak 19 kasus.

“Kasus PMK juga ditemukan di Kampar sebanyak 9 kasus, Pelalawan 6 kasus, Kuantan Singingi dan Bengkalis masing-masing 5 kasus, serta Rokan Hilir satu kasus,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Dinas PKH Provinsi Riau telah melaksanakan vaksinasi PMK terhadap hewan ternak di 12 kabupaten/kota, termasuk pada unit pelaksana teknis (UPT) milik Dinas PKH.

“Sepanjang tahun 2025, vaksinasi PMK telah diberikan kepada sekitar 40 ribu ekor ternak di seluruh Riau. Vaksinasi dilakukan di semua daerah, termasuk wilayah yang tidak ditemukan kasus PMK,” paparnya.

Selain itu, Dinas PKH Riau mengimbau para peternak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit ternak, terutama di musim hujan dan banjir. Menurutnya, selain PMK, ancaman penyakit lain seperti Septicaemia Epizootica (sapi ngorok) dan Jembrana juga berpotensi meningkat akibat cuaca ekstrem.

“Musim hujan dan banjir dapat mempercepat penyebaran virus. Kami mengimbau peternak untuk menjaga kebersihan kandang dan segera melaporkan kepada petugas jika menemukan ternak yang sakit,” tutupnya.

 

Read More

Buleleng Operasikan Fasilitas Pilah dan Cacah Plastik TPS 3R

Iki Radio - Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, kini kembali memiliki fasilitas pengelolaan sampah berbasis komunitas yang modern dan terintegrasi dengan teknologi tepat guna. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu dengan konsep Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) “Rumah Pilah Resik Mesari” di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, secara resmi dioperasikan pada Selasa (13/1/2026).

Wakil Bupati (Wabup) Buleleng Gede Supriatna (baju putih) saat mendengarkan penjelasan mengenai proses yang dilakukan mesin pemilah dan pencacah di TPS 3R Rumah Pilah Resik Mesari, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Selasa (13/1/2026).

Peresmian yang dilakukan Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, itu menandai upaya lanjutan transformasi pengelolaan sampah menuju ekonomi sirkular di wilayah setempat. Keunggulan utama fasilitas ini adalah keberadaan mesin pemilah dan pencacah sampah plastik pertama yang dimiliki oleh sebuah TPS 3R di Buleleng.

Wabup Supriatna menyatakan, apresiasi sekaligus pengakuan bahwa langkah itu memang sedikit terlambat jika dibandingkan daerah lain.

Meski demikian, ia berharap masyarakat Desa Anturan dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal untuk mengurangi persoalan lingkungan.

Menurut wabup, pihaknya mengembangkan model serupa di TPS 3R lainnya mengingat kapasitas mesin pemilah dan pencacah sampah plastik itu mencapai 3 hingga 5 ton per hari, sehingga mampu melayani dua atau tiga desa sekaligus dan lebih hemat anggaran.

“Kita juga merasa senang dan bangga karena mesin pemilah dan pencacah sampah plastik ini adalah produk Putra Buleleng asli,” tegas Supriatna, seraya mengungkapkan total anggaran pembangunan dan mesin dari APBD mencapai sekitar Rp800 juta.

Laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang dibacakan oleh Kepala Bidang Cipta Karya, Gede Suharjono, menegaskan  peresmian itu menjadi awal perubahan perilaku masyarakat.

Intinya adalah peralihan dari ekonomi linier menuju ekonomi sirkular, di mana sampah yang dipilah di rumah dianggap sebagai investasi, bukan beban.

Dijelaskan bahwa meski Buleleng telah memiliki 58 prasarana pengelola sampah hingga 2025, volume sampah ke TPA Bengkala belum maksimal teredam karena kendala sampah tercampur.

Kolaborasi dengan PT Rumah Plastik Mandiri menghadirkan solusi teknologi tepat guna berupa mesin pemilah dan pencacah sampah plastik untuk mengolah sampah anorganik, terutama plastik, menjadi bahan campuran aspal.

Untuk sampah residu, diusulkan pembangunan fasilitas RDF (Refuse Derived Fuel) Center yang berpotensi menjadi bahan bakar alternatif PLTU Celukan Bawang.

Sedangkan, Perbekel Desa Anturan, I Ketut Soka, memaparkan mekanisme pengelolaan yang akan diserahkan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) “Rumah Pilah Resik Mesari”.

Pembagian hasil telah diatur: 60% untuk pengelola, 20% untuk Desa Adat, dan 20% untuk Desa.

“Untuk pekerja pemilah, kami anggarkan dari dana desa dan dapat gaji bulanan. Yang struktural di Pokmas tidak digaji, tapi kami berikan modal usaha,” jelas Soka.

Pokmas juga akan segera turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilahan sampah dari sumber.

Dengan dioperasikannya TPS 3R itu, Buleleng berharap dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang mandiri, mengurangi ketergantungan pada TPA, sekaligus membuka peluang ekonomi baru dari sampah yang terkelola.

Keberadaan mesin pemilah dan pencacah sampah plastik menjadi tulang punggung dalam mewujudkan harapan tersebut, dijadikan sebagai pionir bagi pengembangan serupa di kecamatan lain.

 

Read More

Disnakerin Madiun Minta Perusahaan Laksanakan K3 Sesuai Standar

Iki Radio - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Salah satu perusahaan di wilayah Kabupaten Madiun yang aktif mengkampanyekan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.245/MEN/1990

Selain itu, penerapan standar kerja sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku, guna menjamin perlindungan bagi para pekerja.

Hal ini disampaikan Kepala Disnakerin Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto, dalam Bulan K3 tahun 2026, yang dimulai tanggal 12 Januari hingga 12 Februari 2026.

“Kami menghimbau di perusahaan perusahaan untuk melaksanakan K3 sesuai dengan standart dan peraturan perundangan undangan,” kata Arik, Selasa (13/1/2026).

Penetapan periode Bulan K3 ini bukan tanpa alasan. Tanggal 12 Januari memiliki makna historis karena berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menjadi landasan hukum perlindungan pekerja di Indonesia.

Secara resmi, kampanye Bulan K3 ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.245/MEN/1990.

“Pada tahun 2025 kemarin kami juga melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) untuk K3, dan diikuti oleh 22 perusahaan yang ada di Kabupaten Madiun,” lanjutnya.

Adapun Bulan K3 Nasional Tahun 2026 mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal dan Kolaboratif.”

Tema ini diharapkan menjadi penguat sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam mewujudkan sistem pengelolaan K3 yang berkelanjutan.

Bulan K3 Nasional 2026 adalah panggilan untuk transformasi budaya. Dari sekadar kepatuhan (compliance) menjadi kebutuhan (culture).

Tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif”, yang membawa pesan kuat tentang pentingnya membangun sistem K3 yang tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga terintegrasi dengan profesionalisme dan kerja sama lintas sektor.

Kata “ekosistem” menekankan bahwa K3 bukan tanggung jawab satu pihak saja, melainkan jaringan kerja sama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Profesionalisme dalam tema ini mengacu pada pengelolaan K3 yang berbasis kompetensi dan standar internasional.

Sementara “andal” menekankan konsistensi penerapan K3 di segala kondisi. Aspek “kolaboratif” menjadi kunci, karena tanpa sinergi antara pemerintah, perusahaan, pekerja, hingga masyarakat, upaya perlindungan tenaga kerja tidak akan berjalan optimal.

Tema tahun 2026 ini juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan K3. Penggunaan teknologi informasi untuk sistem manajemen K3, pelaporan kecelakaan kerja secara daring, hingga inovasi e-K3 menjadi fokus yang sejalan dengan perkembangan dunia kerja kontemporer.

“Kami menghimbau, mari ciptakan iklim K3 yang baik dan sehat di perusahaan, untuk meningkatakan produktivitas karyawan dan pekerja,” pungkasnya.(iw/IR)

Read More

Gelar Kenduri, Momentum Positif Kabupaten Blora Bagi Pembangunan Desa

Iki Radio - Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Tabrani, menyampaikan kegiatan Kenduri Desa menjadi momentum positif bagi pembangunan desa.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Tabrani (tengah) bersama Bupati Blora Arief Rohman, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua Apdesi Blora di acara Kenduri Desa.

“Pembangunan desa harus dimulai dari bawah untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan sesuai arahan Presiden,” ujarnya.

Demikian pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri kenduri desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin (12/1/2026).    

Dirjen Kemendes PDTT juga menyampaikan bahwa program nasional seperti  Makan Gizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat mampu memberikan dampak ekonomi, khususnya di sektor peternakan dan pangan.

Kemendes PDTT mengapresiasi gagasan desa tematik organik yang digagas oleh Bupati Blora Arief Rohman, serta menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terdapat 191 koperasi desa Merah Putih dalam proses pembangunan dan banyak dapur SPPG  yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Blora menggelar Kenduri Desa dalam rangka Peringatan Hari Desa 2026 di Alun-alun Blora. Kegiatan ini sebagai wujud rasa syukur sekaligus komitmen bersama dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Baznas Kabupaten Blora, Sutaat. Suasana khidmat menyelimuti kegiatan sebagai ungkapan syukur atas ditetapkannya Hari Desa secara nasional.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Blora, Agung Heri Susanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan Kenduri Desa dengan tema “Kenduri Desa Nasional dalam Rangka Hari Desa”.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 di Jawa Tengah pada 15 Januari 2026, yang mendapat kehormatan sebagai tuan rumah, dengan pusat kegiatan di Kabupaten Boyolali, serta Kabupaten Blora turut berpartisipasi menyemarakkan peringatan tersebut.

“Kami mengajak seluruh kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga desa untuk terus membangun desa sesuai dengan arahan dan perintah Presiden Prabowo. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas Hari Desa yang telah ditetapkan secara nasional,” ungkap Agung.

Dalam kegiatan itu, juga ditampilkan pembacaan puisi “Puisi Harapan Desa” oleh perwakilan kepala desa, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan puisi bertajuk sama oleh Agung Heri Susanto, sebagai refleksi dan harapan bagi masa depan desa-desa di Kabupaten Blora.

Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa atas kerja sama, dedikasi, serta pengabdiannya dalam membangun Kabupaten Blora.

“Terima kasih kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Blora atas dedikasi dan pengabdiannya,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya  (THR) bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa tetap diberikan sesuai dengan penghasilan tetap (Siltap) desa tanpa pengurangan.

Selain itu, Bupati menjelaskan adanya kebijakan efisiensi anggaran akibat pemotongan TKD, sehingga pelaksanaan rapat di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara sederhana.

“Ini merupakan bentuk pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai dengan perintah Presiden, sehingga dalam rapat tidak lagi disediakan konsumsi, kecuali air putih,” jelasnya.

Terkait program nasional, Bupati Blora meminta dukungan desa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Di Kabupaten Blora, bahan baku MBG diarahkan untuk disuplai melalui koperasi desa, dengan melibatkan Ibu PKK dalam pengelolaan sayuran, serta TPS3R dalam pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomi.

Bupati juga menyampaikan keberlanjutan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Dari 275 peserta sebelumnya, sebagian peserta telah dinyatakan lulus. Pada  2026, program ini akan dilanjutkan bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan kuota 250 kepala desa atau perangkat desa, yang mendapatkan subsidi biaya sebesar 30 persen.

“Dengan program ini, kami berharap kualitas SDM kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Blora dapat terus meningkat,” tambahnya.

Selain itu, Bupati menegaskan dukungan Kabupaten Blora terhadap program ketahanan pangan melalui pengembangan perkebunan organik.

Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan dan akan melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII, guna mewujudkan Blora sebagai kabupaten organik. Bupati juga mengajak seluruh kepala desa untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan penggalangan dana bagi korban bencana banjir di Sumatra, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Kabupaten Blora.

Pada akhir kegiatan, sejumlah desa menerima penghargaan atas peningkatan Indeks Prestasi Pembangunan Desa, di antaranya Desa Pilang (Randublatung), Sumber (Keradenan), Kapuan, Kentong, Mulyorejo, Nglanjuk (Cepu), Gadu dan Sambongrejo (Sambong), Bangsri, Tempellemahbang, Balong (Jepon), Sukorejo (Tunjungan), Banjarejo (Banjarejo), Trembulrejo, Berbak, Sarimulyo, Sambongrejo (Ngawen), Sempu dan Jagong (Kunduran). 

Read More

Wali Kota Malang Serahkan Penghargaan K3 Perkantoran 2025

Iki Radio - Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga instansi di Kota Malang yang meraih predikat Tempat Kerja yang Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Tahun 2025 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Senin (12/1/2026).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat (tengah) didampingi Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso (dua dari kiri)  menyerahterimakan piagam penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran 2025 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Senin (12/1/2026)

Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Kesehatan Kota Malang, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Malang, serta PT Telkom Indonesia Witel Jawa Timur Barat.

Penyerahan penghargaan yang dirangkaikan dalam apel pagi aparatur sipil negara (ASN) di Balai Kota Malang tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen instansi dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perkantoran.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa penerapan K3 perkantoran merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pegawai saat melaksanakan tugas.

“Penghargaan ini diberikan kepada instansi seperti Dinas Kesehatan, PLN, dan Telkom atas komitmen mereka dalam menjalankan standar keselamatan kerja yang tinggi di lingkungan Kota Malang,” ujar dia.

Ia menambahkan, penghargaan K3 perkantoran bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sekaligus mencegah terjadinya penyakit akibat kerja.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang terus mendorong seluruh instansi dan perkantoran agar menerapkan K3 secara konsisten di lingkungan kerja masing-masing.

“Ini momentum strategis untuk terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan aman guna mendukung terwujudnya K3 perkantoran,” tambah dia.

Penghargaan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tersebut juga menjadi penguatan komitmen lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Jawa Timur.

Selain itu, penghargaan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini diharapkan mendorong peran aktif tenaga kesehatan, lintas program, organisasi profesi, lintas sektor, institusi fasilitas pelayanan kesehatan, serta masyarakat dalam mendukung program prioritas kampanye hidup bersih dan sehat.

Read More

Ratusan Becak Listrik Bantuan Presiden Tiba di Banyuwangi

Iki Radio - Sebanyak 200 unit becak listrik bantuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk para tukang becak telah tiba di Kabupaten Banyuwangi, Senin (12/1/2026). Ratusan becak listrik tersebut diprioritaskan untuk pengemudi becak lanjut usia. 

"Alhamdulilah bantuan becak listrik telah tiba di Banyuwangi. Terima kasih bapak Presiden. Program ini akan meringankan para pengemudi becak yang lanjut usia," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. 

Ipuk mengatakan program bantuan elektrifikasi angkutan roda tiga ini diprioritaskan untuk para pengemudi becak, yang berusia di atas 60 tahun.

“Dengan bantuan ini, para tukang becak yang usianya sudah sepuh bisa lebih mudah dan ringan karena tidak perlu mengayuh lagi. Semoga ini bisa mendukung peningkatan kesejahteraan mereka,” ujar Ipuk.

Ratusan becak listrik tersebut didatangkan oleh Gerakan Sosial Nasional (GSN),  yang ditunjuk untuk menyalurkan moda transportasi tersebut kepada para tukang becak.

Perwakilan GSN, Candra Mahardika, mengatakan becak listrik ini diperuntukkan bagi pengemui becak berusia di atas 55 tahun.

"Prioritas utama memang untuk tukang becak lansia. Rinciannya, untuk usia 55–60 tahun hanya diberikan kuota 20 orang, selebihnya harus di atas 60 tahun," kata Candra.

Candra mengatakan GSN telah mendata sekitar 100 tukang becak yang nantinya bakal menerima bantuan becak listrik. Sementara 100 tukang becak calon penerima sisanya masih didata.

GSN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan penerima becak listrik tepat sasaran.

"Becak listrik tidak boleh diberikan ke selain tukang becak. Mau penerimanya berasal dari kecamatan mana pun tidak masalah, yang penting tukang becak aktif dan memenuhi syarat usia," ungkap dia.

Ratusan becak listrik tersebut saat ini berada di area Gedung Korpri Banyuwangi, sebelum nantinya akan diserahkan kepada para tukang becak. Saat ini becak listrik tersebut tengah dilakukan penanganan dasar oleh mekanik sebelum diserahkan.

Becak listrik ini didatangkan ke Banyuwangi dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 100 unit, didatangkan awal Januari lalu. Disusul tahap dua sebanyak 100 unit tiba di Banyuwangi, Senin pagi (12/1/2026).

Becak listrik yang dikirim ke Banyuwangi adalah produk buatan PT Pindad. Becak-becak listrik ini dilengkapi dengan kanopi, spion, lampu, dan sadel serta tempat duduk penumpang yang nyaman.

Becak listrik juga dilengkapi motor penggerak dengan baterai yang diklaim mampu menjalankan kendaraan dengan jarak tempuh sekitar 50 kilometer (km).

Candra menyebut, mekanisme becak listrik ini cukup sederhana. Perawatannya mudah dan dayanya bisa diisi di tempat pengisian daya yang ada di rumah. Perawatan rutin juga bisa dilakukan di mekanik yang ada di Banyuwangi.

"Jika terjadi trouble selama masa garansi 1 tahun, kami akan mengupayakan pendampingan dan penanganan dari pihak kami," ujarnya. (*)

Read More

Gorontalo Terapkan Manajemen Talenta untuk Isi Jabatan Strategis

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Gorontalo secara resmi menerapkan sistem Manajemen Talenta yang profesional dan objektif dalam pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie saat memberikan ucapan selamat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, Senin (12/1/2026).

Penegasan itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, usai menghadiri pelantikan 25 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Senin (12/1/2026).

Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800.1.1.3/JPT/BKD/SK/28/I/2026. 

Idah Syahidah menjelaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses penilaian menyeluruh sesuai prinsip Manajemen Talenta. 

Ia menekankan bahwa penetapan jabatan tidak lagi didasarkan pada faktor kedekatan, kesukaan, atau hubungan tertentu.

“Semua ASN yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti uji kompetensi dan menduduki jabatan,” tegas Wagub Idah Syahidah.

Wagub menegaskan, penilaian dalam sistem Manajemen Talenta itu berfokus pada prestasi, kemampuan, dan rekam jejak kinerja masing-masing ASN.

Lebih detail, Idah menyebutkan bahwa asesmen jabatan tidak hanya melihat kecerdasan intelektual semata.

Aspek lain seperti loyalitas, sikap, etika, karakter, dan attitude menjadi komponen penting yang turut menentukan kecocokan seseorang pada suatu jabatan.

“Kami bersama Gubernur melihat secara menyeluruh, siapa yang cocok di jabatan tertentu. Kecerdasan penting, tetapi loyalitas, sikap, dan etika juga menjadi penilaian utama,” tambahnya.

Proses transformasi sistem karier ASN itu akan berlanjut secara berjenjang.

Saat ini, Pemerintah Provinsi tengah melaksanakan asesmen untuk pengisian jabatan Kepala Biro. 

Selanjutnya, penataan akan menjangkau pejabat eselon II yang mendekati masa pensiun. Skema ini dirancang untuk menciptakan sistem karier ASN yang objektif, terukur, dan berkelanjutan.

Usai pelantikan, para pejabat eselon II yang baru dilantik diinstruksikan untuk segera menyusun usulan pengisian jabatan di bawahnya, yaitu eselon III dan IV.

Meski demikian, seluruh proses rekrutmen dan promosi pada jenjang tersebut wajib melalui mekanisme persetujuan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memastikan konsistensi penerapan Manajemen Talenta.

Pengangkatan massal pejabat tinggi itu merupakan bagian dari penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diselaraskan dengan visi-misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo periode 2024–2029. 

Read More

DPA 2026 Diserahkan, Kasmarni Tekankan Komitmen Nyata

Iki Radio - Bupati Bengkalis Provinsi Riau, Kasmarni, menegaskan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen administratif.

Bupati Bengkalis Kasmarni saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, serta penyerahan penghargaan hasil Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025. 

“Jadikan DPA ini sebagai komitmen kerja, komitmen anggaran, dan komitmen hasil yang harus diwujudkan seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Kasmarni, Senin (12/1/2026).

Penegasan tersebut disampaikan saat penyerahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, serta penyerahan penghargaan hasil Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang sinergi pelayanan masyarakat di bidang penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, produk hukum, serta bidang hukum lainnya. 

Acara berlangsung di Ruang Pertemuan Dang Merdu, Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.

Dalam sambutannya, Kasmarni menjelaskan bahwa DPA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah beserta target realisasinya yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sepanjang tahun 2026.

“DPA bukan hanya dasar penggunaan anggaran, tetapi juga bentuk komitmen kinerja yang harus diwujudkan oleh setiap kepala perangkat daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati perempuan pertama di Provinsi Riau ini mengingatkan agar seluruh kepala perangkat daerah lebih cermat dan berhati-hati dalam merancang serta melaksanakan kebijakan fiskal, seiring dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, agar pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan.

“Kita dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan efisien dalam mengelola anggaran, sekaligus mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah,” jelasnya.

Selain itu, Kasmarni mendorong perangkat daerah agar lebih proaktif menggali sumber pendanaan dari APBN, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Bagi Hasil Sawit, Dana Alokasi Umum Peruntukan, serta Dana Insentif Fiskal, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana bagi hasil.

Terkait penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, Bupati menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kontrak moral dan kontrak kinerja dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

“Oleh karena itu, saya mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, disiplin, dan loyalitas. Terus tingkatkan kinerja serta lakukan evaluasi secara berkelanjutan, termasuk evaluasi kinerja tahun 2025 agar kekurangan tidak terulang pada 2026,” pesannya.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H. Misno, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah Bengkalis, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Bengkalis, Tim Percepatan Pembangunan, serta undangan lainnya.

Read More

Batam Kirim Rp4,5 Miliar untuk Sumbar

Iki Radio - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai lebih dari Rp4,5 miliar kepada masyarakat terdampak bencana alam di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). 

Sekretaris Daerah Batam, Firmansyah, dan sejumlah Fokopimda bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, usai penyerahan bantuan di Istana Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Minggu (11/1/2026).

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Minggu (11/1/2026).

Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp4,56 miliar, terdiri atas Rp2,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025 serta Rp2,06 miliar hasil donasi masyarakat Batam. Bantuan ini menjadi wujud kepedulian dan solidaritas warga Batam terhadap saudara-saudara di Sumatera Barat yang terdampak bencana.

Sebelumnya, Pemko Batam telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Provinsi Sumatera Utara pada 8 Januari 2026 dan ke Provinsi Aceh pada 9 Januari 2026. Sumatera Barat menjadi daerah terakhir penyaluran bantuan di Pulau Sumatera.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batam dan seluruh masyarakatnya atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bukti kuatnya rasa persaudaraan antardaerah.

“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, masyarakat Sumatera Barat tidak sendiri. Hari ini hal itu terbukti dengan kehadiran masyarakat Batam yang menunjukkan solidaritas dan kepedulian,” ujar Mahyeldi.

Ia menambahkan, bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat untuk bangkit serta mempercepat pemulihan pascabencana.

Penyerahan bantuan dipimpin oleh Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin bersama Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah yang mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.

Firmansyah menjelaskan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam pada prinsipnya ingin menyerahkan bantuan secara langsung, namun harus menjalankan tugas kedinasan mendesak di Batam.

“Bantuan ini merupakan amanah masyarakat Batam yang harus disalurkan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,”imbuh Firmansyah.

Hingga 31 Desember 2025, total dana kemanusiaan yang berhasil dihimpun Pemko Batam mencapai Rp14,07 miliar. Dana tersebut berasal dari APBD sebesar Rp7,5 miliar dan donasi masyarakat sebesar Rp6,57 miliar.

Selain bantuan dari Pemko Batam, sejumlah paguyuban dan institusi juga menyalurkan bantuan secara mandiri. PLN Batam, misalnya, menyalurkan bantuan senilai Rp5,2 miliar dalam dua tahap, baik dalam bentuk tunai maupun barang.

Penyaluran bantuan secara langsung ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antardaerah, mempercepat pemulihan pascabencana, serta meneguhkan nilai persaudaraan dan gotong royong. Pemko Batam juga mengapresiasi seluruh masyarakat dan dunia usaha yang telah berpartisipasi melalui jalur resmi.

 

Read More

Gaji ASN Telat, Gubernur Gorontalo Minta Maaf

Iki Radio - Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Gorontalo,menyusul keterlambatan pembayaran gaji yang hingga pertengahan Januari 2026.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat memberikan sambutan pada pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kantor Gubernuran, Senin, (12/1/2026).

Permintaan maaf itu disampaikan gubernur, usai melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kantor Gubernuran, Senin (12/1/2026).

Menurut gubernur, gaji ASN belum bisa dibayarkan menunggu pengisian pejabat di tingkat eselon II, III dan IV rampung.

Hal itu disebabkan penyesuaian organisasi perangkat daerah yang dilakukan sejak tahun 2025.

“Oleh sebab itu, atas nama Gubernur saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pegawai karena belum menerima gaji. Hari ini kita Lantik eselon II insyaallah kita upayakan Minggu ini eselon. III dan IV juga selesai,” katanya.

Terkait pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Gorontalo, gubernur mengatakan bahwa proses pelantikan harus mengikuti mekanisme dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini baru pejabat eselon II yang dilantik mengikuti penyesuaian nama OPD atau berpindah jabatan ke tempat lain.

“Ada dinas yang masih kosong karena pejabatnya dari eksternal. Belum mengikuti management talenta. Ini yang masih kita proses. Begitu juga dengan eselon III dan IV harus sudah mengikuti proses itu,” katanya.

Sebanyak 25 pejabat dilantik hari ini. Terdiri dari dua orang staf ahli, tiga asisten dan 20 kepala OPD.

Sementara masih ada empat biro dan dua dinas yang belum bertuan. Yakni Biro Umum, Biro Pemerintah dan Kesra, Biro Organisasi, Biro Ekonomi pembangun,Dinas Kominfo dan Statistik serta Inspektorat.

OPD yang tidak berganti nama dan pejabat seperti Kaban Kesbang, Kadis Nakertrans dan Kadis PUPRPKP tidak dilantik lagi.

 

Read More

Situs Selogending, Warisan Leluhur Lumajang yang Menjaga Tuntunan Hidup

Iki Radio - Pagi hari di Situs Selogending selalu hadir dengan ketenangan. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, menyelimuti susunan batu dan punden berundak yang berdiri dalam keheningan. 

Situs Selogending Lumajang Jawa Timur

Di tempat ini, setiap langkah seolah mengajak pengunjung untuk melambat, menata sikap, dan datang dengan rasa hormat.

Bagi masyarakat Lumajang, Selogending bukan sekadar situs sejarah. Kawasan ini merupakan lanskap batin yang menyimpan jejak peradaban leluhur Nusantara sejak masa megalitikum. 

Susunan batu yang tertata rapi menjadi penanda bahwa manusia masa lampau telah memiliki kesadaran ruang, spiritualitas, dan keseimbangan hidup jauh sebelum konsep-konsep modern dirumuskan.

Romo Dukun sekaligus juru kunci Situs Selogending, Gatot, menyebut kawasan ini sebagai salah satu cikal bakal peradaban leluhur Nusantara. Menurutnya, Selogending bukan hanya peninggalan sejarah, tetapi warisan nilai kehidupan yang terus relevan hingga kini.

“Selogending bukan sekadar tinggalan masa lalu, tetapi tuntunan hidup. Di sini leluhur mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan semesta,” ujarnya, Minggu (11/1/2026).

Jejak nilai tersebut tampak pada keberadaan punden berundak, batu-batu besar, dan petilasan yang tersebar di kawasan situs. Struktur ini tidak dibangun secara acak, melainkan sebagai ruang sakral untuk menata hubungan manusia dengan alam dan kekuatan spiritual.

Di pintu masuk kawasan, pengunjung akan menjumpai petilasan Dewi Sri atau Mbok Sri Sedono, simbol kemakmuran dan kesuburan. Sosok ini mencerminkan kuatnya ikatan masyarakat agraris Nusantara dengan tanah dan hasil bumi.

“Dewi Sri bukan tentang kekayaan materi, tetapi tentang rasa syukur. Hidup cukup adalah hidup yang seimbang dengan alam,” tutur Gatot.

Di sisi kanan kawasan terdapat petilasan Mbah Tejo Gedang, yang dipercaya sebagai penjaga situs. Keberadaannya mengajarkan etika dan kesadaran diri sebelum memasuki ruang sakral. 

Sementara di sisi kiri, petilasan Mbah Tejo Kusumo menghadirkan simbol Linggayoni, lambang bapak dan ibu atau bopo biyung, sebagai pengingat asal-usul kehidupan.

“Linggayoni bukan simbol pemujaan, melainkan pengingat agar manusia tidak lupa asalnya dan tetap rendah hati,” kata Gatot.

Di bagian tengah situs, terdapat petilasan Mbah Bukulon yang pada masa lalu menjadi pusat ritual ungkapan syukur atas kehidupan dan hasil panen. Ritual di Selogending, menurut Gatot, lahir dari kesadaran, bukan rasa takut.

“Leluhur menyampaikan syukur dengan hormat, bukan dengan ketakutan,” ujarnya.

Menapaki undakan menuju bagian atas situs, suasana semakin sunyi. Di titik tertinggi berdiri petilasan Bahwadung Prabu atau Wadung Prabu, batu tegak yang dimaknai sebagai simbol kepemimpinan.

“Kepemimpinan menurut leluhur adalah tanggung jawab menjaga keseimbangan, bukan kekuasaan untuk menindas,” jelas Gatot.

Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah tokoh besar pada masa kerajaan pernah singgah di Selogending, salah satunya Prabu Siliwangi, yang jejaknya dipercaya ditandai dengan tumbuhnya Pandan Betawi di kawasan tersebut.

Makna Selogending juga tersirat dari namanya. Selo berarti batu, sementara gending dimaknai sebagai hitungan, nyanyian, atau pujian. Dalam falsafah Jawa, batu dimaknai sebagai waton atau tuntunan hidup.

“Batu-batu ini bukan untuk disembah, tetapi untuk mengingatkan manusia tentang tuntunan hidup,” tegas Gatot.

Meski telah mengalami pemugaran untuk menjaga kelestarian, nilai utama Selogending tetap dijaga. Masuknya berbagai agama dan keyakinan tidak menghapus makna universal yang diwariskan leluhur.

“Leluhur tidak pernah mengajarkan perpecahan. Siapa pun yang datang ke sini adalah saudara,” ujarnya.

Kini, Situs Selogending terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang. Di tengah dunia yang bergerak cepat dan kerap melupakan akar, batu-batu tua Selogending tetap berbisik pelan, mengajak manusia kembali pada kesederhanaan, keseimbangan, dan tuntunan hidup yang hakiki.

Read More

Tak Perlu Cemas, Harga Daging di Batang Stabil

Iki Radio - Harga daging sapi di Kabupaten Batang Jawa Tengah, dipastikan masih dalam kategori normal yakni Rp125 ribu per kilogram, pasca perayaan Natal dan tahun baru. 

Salah satu pedagang (kanan), melayani pembeli membeli daging di Pasar Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah

Hal tersebut dipastikan oleh Kepala Bidang Perdagangan, Disperindagkop dan UKM Batang Ekhwan yang memandang harga komoditas daging sapi di Pasar Batang dan Bandar masih dalam kondisi wajar.

Sebelumnya, ia telah menghubungi langsung sejumlah pedagang daging sapi skala besar di kedua pasar tersebut, dan dipastikan tidak terjadi kenaikan harga.

“Tadi sudah menghubungi pedagang daging di Pasar Batang sama Bandar, ternyata harganya masih stabil, belum ada tanda-tanda kenaikan, konsumen masih bisa beli seharga Rp120 ribu hingga Rp125 ribu per kilogram,” katanya, Minggu (11/1/2026).

Dari hasil pantauan justru yang mengalami naik turun jenis komoditas telur dan ayam potong, yakni Rp28 ribu dan Rp38 ribu per kilogramnya. Sekarang telur ayam sama ayam potong malah menunjukkan penurunan secara signifikan sebesar Rp2 ribu.

Ditemui secara terpisah, Kepala Bidang Peternakan, Dispaperta Batang Muhammad Arif Ediyanto menegaskan, harga sapi hidup sampai saat ini belum menunjukkan kenaikan di pasaran. Terlebih saat ini masih dalam suasana awal tahun, yang dirasa harga sapi hidup masih dalam kategori normal.

“Jika melihat harga daging di pasar antara Rp120 ribu hingga Rp125 ribu, harga untuk sapi hidup berkisar Rp12 juta per ekornya. Jadi dipastikan tidak ada kenaikan harga sapi hidup di Batang saat ini,” jelasnya.

Untuk stok dipastikan aman karena Jawa Tengah merupakan salah satu sentra sapi, tentu para distributor akan mencukupi kebutuhan lokal terlebih dahulu.

“Setelah daerah terpenuhi, jika ada sisa sapi baru bisa didistribusikan ke luar daerah,” ujarr dia.

Perlu diketahui bagi masyarakat untuk harga sapi hidup, khususnya saat Iduladha kecenderungan harga akan mengalami kenaikan mulai Rp17 juta per ekornya.

“Harga itu pun tergantung dari peternak langsung dengan melihat kualitas dan bobotnya,” tandasnya.

Read More

Sektor Pariwisata Sumbang Rp1,19 Miliar PAD Bojonegoro pada 2025

Iki Radio - Geliat sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sepanjang tahun 2025, PAD dari sektor pariwisata tercatat mencapai Rp1,19 miliar, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Objek Wisata Geopark Kayangan Api Bojonegoro

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bojonegoro Lukiswati menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari optimalisasi pengelolaan destinasi wisata yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

“Capaian ini menunjukkan minat kunjungan masyarakat ke objek wisata di Bojonegoro terus meningkat, sekaligus menjadi indikator membaiknya pengelolaan dan pelayanan sektor pariwisata,” ujar Lukiswati, Sabtu (10/1/2026).

Berdasarkan data Disbudpar Bojonegoro, realisasi PAD sektor pariwisata dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, namun tetap berada dalam tren positif. Pada tahun 2023, PAD pariwisata tercatat sebesar Rp1,06 miliar, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi Rp859 juta, dan kembali meningkat signifikan pada tahun 2025.

Lukiswati menjelaskan, sejumlah destinasi wisata menjadi penyumbang terbesar PAD pariwisata pada 2025. Dander Water Park mencatat pendapatan sebesar Rp497,9 juta, disusul Wisata Kayangan Api sebesar Rp480,8 juta. Selain itu, Gedung Serba Guna menyumbang Rp133,9 juta, serta Waduk Pacal sebesar Rp65,9 juta.

“Sementara itu, objek wisata lainnya seperti Galeri Bengawan, Rumah Singgah Wonocolo, Pesanggrahan Klino, dan Padangan Heritage juga turut berkontribusi, meskipun nilainya belum terlalu besar,” imbuhnya.

Ke depan, Disbudpar Bojonegoro akan terus melakukan pembenahan dan inovasi, baik dari sisi peningkatan fasilitas, kebersihan, keamanan, maupun promosi destinasi wisata.

“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik destinasi wisata agar pariwisata Bojonegoro semakin berkembang serta mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Lukiswati.

Read More