Bupati Siak Lepas 257 JCH Menuju Tanah Suci melalui Embarkasi Batam

Iki Radio - Bupati Siak, Afni Zulkifli, secara resmi melepas 257 Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Siak tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Ratusan jemaah tersebut dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci Mekkah melalui Embarkasi Batam pada 4 Mei.2026.

"Tahniah para jemaah calon haji. Panggilan haji ini adalah rezeki dari Allah yang lahir dari kesabaran bapak ibu semua yang sudah menunggu bertahun-tahun. Semoga saat menjejakkan kaki di Tanah Suci semuanya dalam kondisi sehat walafiat,” ujar Afni, Rabu (1/4/2026).

Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di Masjid Al-Fatah, Jalan Dr. Soetomo, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, yang ditandai dengan tradisi Tepuk Tepung Tawar. Para jemaah dijadwalkan berangkat dalam Kelompok Terbang (Kloter) 12.

Momentum ini menjadi penanda terwujudnya penantian panjang para jemaah yang akhirnya mendapat panggilan untuk menunaikan rukun Islam kelima.

"Kami minta titip doa untuk kabupaten kita. Doakan negeri kita dicurahkan rahmat dan rezeki yang berlimpah dari Allah. Doakan negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga bapak ibu membawa doa itu ke Tanah Suci,” kata Afni.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk pengelolaan kuota dan daftar tunggu.

“Alhamdulillah, kuota haji kita insyaallah masih dalam porsi yang layak. Ini harus kita syukuri bersama. Kami terus berikhtiar agar kuota haji dan daftar antrean bisa tercicil sesuai alur," ujar dia.

Ia turut mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga kesehatan, mematuhi arahan petugas, serta saling membantu selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Diharapkan seluruh jemaah dapat menunaikan ibadah dengan lancar dan memperoleh haji yang mabrur.

Adapun total jemaah yang tergabung dalam Kloter 12 berjumlah 257 orang, terdiri atas 119 laki-laki dan 138 perempuan.

Dengan rincian, dari Kecamatan Siak sebanyak 45 orang, Sungai Apit 11 orang, Tualang 50 orang, Minas 9 orang, Kandis 2 orang, Lubuk Dalam 10 orang, Kerinci Kanan 20 orang, Dayun 29 orang, Koto Gasib 11 orang, Bunga Raya 24 orang, Sabak Auh 26 orang, Mempura 11 orang, Pusako 3 orang, serta Sungai Mandau 6 orang.

Salah seorang jemaah tertua, Muinah binti Mustari (80), asal Kecamatan Sabak Auh, mengaku bersyukur dan antusias menyambut keberangkatan ke Tanah Suci.

“Alhamdulillah senang sekali, ini pertama kali saya berangkat haji, soalnya dulu hanya sempat umrah sekali. Saya sudah menunggu dari 2020, akhirnya rezeki tahun ini saya berangkat," ujar dia.

Perjalanan haji ini menjadi momen istimewa bagi Muinah dan seluruh jemaah, penuh harapan agar ibadah yang dijalankan berjalan lancar, diterima, serta diridai Allah SWT.

Diharapkan pula setiap langkah para jemaah membawa keberkahan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun kemajuan Kabupaten Siak.

Read More

Naik Sepeda ke Kantor, Bupati Ipuk Ajak ASN Banyuwangi Hemat BBM

Iki Radio - Gerakan hemat energi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai digalakkan di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, terlihat bersepeda menuju kantor pemerintah kabupaten, Rabu pagi (1/4/2026). 

Ipuk mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) mengurangi penggunaan BBM, dengan bersepeda ke kantor bagi rumahnya dekat, atau naik transportasi umum dan online.

Dari kediamannya Ipuk mengayuh sepeda menuju Kantor Pemkab Banyuwangi yang berjarak sekitar 2 kilometer. 

“Ini langkah kecil untuk menghemat energi, utamanya BBM. Hari ini saya sengaja gowes menuju kantor. Selain badan lebih bugar, saya juga bisa bersosialisasi langsung dengan warga,” ujar Ipuk.

Dalam perjalanan menuju kantor, Ipuk menyempatkan diri menyapa warga yang ditemuinya di sepanjang jalan. Ia mengatakan bersepeda tidak hanya menghemat BBM,, tetapi juga memberi kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat.

Bahkan Ipuk juga terlihat bersepeda saat meninjau sejumlah pelayanan publik. Salah satunya saat meninjau progres pembangunan gedung baru Perpustakaan Daerah.

Ipuk mengajak agar ASN membiasakan bersepeda bahkan berjalan kaki di lingkungan ASN, bagi mereka yang tinggal dekat dengan tempat kerja.

“Saya mengajak semua ASN mulai membiasakan naik sepeda atau jalan kaki, bagi yang rumahnya dekat. Bahkan ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk lari. Apalagi bagi yang kesehariannya bekerja di belakang meja, duduk lama, ini harus dibiasakan, bahkan dijadikan budaya karena menyehatkan,” ujarnya.

Jauh sebelum wacana penghematan BBM, sejak Februari 2026 Bupati Ipuk telah mengeluarkan kebijakan gerakan penggunaan angkutan umum tiap hari Jumat. Dalam gerakan itu ASN diminta untuk menggunakan ojek online (ojol) maupun transportasi umum ke kantor.

Program tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan para pengemudi.

Terkait kebijakan pemerintah pusat yang mulai 1 April 2026 menerapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN dan sektor swasta, Ipuk mengatakan Pemkab Banyuwangi masih akan dibahas.

“Ini sedang kami bahas, apakah Banyuwangi juga memungkinkan melaksanakan WFH. Kalau sudah banyak yang menggunakan angkot/ojol, jalan kaki, atau bersepeda, saya rasa WFH akan menjadi pilihan terakhir,” kata Ipuk.

Ipuk mengatakan efisiensi BBM tetap harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, menurutnya, tetap membutuhkan kecepatan kerja dan koordinasi agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara optimal.

Read More

Optimis Selesai Tepat Waktu, Alokasi Bapang Jatim Bulan Maret dan April Tembus 112 Ribu Ton Beras

Iki Radio - Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Jawa Timur optimis penyaluran bantuan pangan (Bapang) untuk alokasi bulan Maret dan April 2026, akan bisa terselesaikan tepat waktu, untuk penyaluran di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pimpinan Wilayah Bulog Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho menyerahkan simbolis bantuan pangan bagi penerima, di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Selasa (31/3/2026)

Sebab, penyaluran bantuan pangan ini telah dilaksanakan sejak sebelum lebaran.

“Jadi sudah tersalurkan mulai sebelum Lebaran kemarin, sampai nanti di akhir April insyaallah seluruh Jawa Timur akan sudah tersalurkan,” ujar Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho di Madiun, Selasa (31/3/2026).

Dijelaskan, yang disalurkan dalam program bantuan pangan di Jawa Timur, untuk alokasi bulan Maret – April 2026, meliputi 112.769,56 ton beras, dan 22.553.912 liter minyak goreng (Minyak Kita). Dengan jumlah penerima bantuan pangan (PBP) sebanyak 5.638.478 penerima.

“Untuk bantuan pangan di Jawa Timur, untuk alokasi Maret-April ini memang naik signifikan,” terangnya.

Sementara di wilayah kerja Bulog Madiun, yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun serta Kabupaten Ngawi, alokasi bantuan pangan untuk bulan Maret dan April 2026 ini mencapai 5.835,06 ton beras, dan 1.167.012 liter minyak goreng. Dengan jumlag penerima sebanyak 291.753 PBP.

Meski mengalami kenaikan, Bulog Jatim mengaku tidak kesulitan dalam penyaluran karena stok yang melimpah.

“Untuk bantuan pangan minyak kita masih stok ada 12 juta liter. Jadi kita sangat aman insyaallah untuk wilayah Jawa Timur khususnya untuk pangan yang utamanya beras tidak ada masalah,” tambahnya.

Diketahui, dalam program bantuan pangan alokasi Maret dan April 2026 ini, setiap penerima memperoleh 20 Kg beras dan 4 titer minyak goreng.(sw/IR)

Read More

Penyerapan Gabah Tertinggi Nasional, Bulog Jatim Pastikan Stok Aman Hingga 14 Bulan Kedepan

Iki Radio - Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Jawa Timur mencatatkan rekor penyerapan gabah petani tertinggi secara nasional pada triwulan pertama tahun 2026.

Sampai hari ini, penyerapan gabah petani oleh Bulog Jatim telah mencapai 387 ribu ton.

Pimpinan Perum Bulog Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho saat di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Selasa (31/3/2026)

“Sampai hari ini penyerapan di Jawa Timur untuk gabah tertinggi se-Indonesia. Jadi sebentar lagi kita akan mencapai 50 persen dari target,” ujar Pimpinan Wilayah Bulog Jatim, Langgeng Wisnu Adinugroho, di Madiun, Selasa (31/3/2026).

Kata Langgeng, petani sangat terbantu karena memang harga Gabah Kering Panen (GKP) yang di beli Bulog, yakni Rp 6.500 per kilo.

“Itu di pinggir sawah, sudah dalam bentuk gabah yang sudah dipanen,” lanjutnya.

Keberhasilan dalam capaian serapan gabah tertinggi secara nasional ini, juga hasil dari sinergitas Bulog bersama sejumlah pihak lain.

“Strateginya kita memang kebetulan kita sangat dibantu dari Bapak-Bapak TNI, Babinsa, kemudian Babinkamtibmas, kemudian PPL juga seperti itu. Kemudian Dinas Pertanian juga sangat intens. Dan memang kebetulan tahun ini kan cuaca juga sangat mendukung,” terangnya.

Selain itu, Langgeng juga mengingatkan potensi terjadinya El Nino yang dimungkinkan juga akan membawa pengaruh pada hasil pertanian.

“Kita berharap makanya betul-betul program dari pemerintah dimanfaatkan. Harga Rp 6.500 juga sangat menguntungkan petani. Jadi itu memang identik, inline dengan kesejahteraan petani yang semakin meningkat, dan sekarang petani juga akan semakin bersemangat untuk menanam padinya,” lanjutnya.

Selain padi, Bulog juga melakukan penyerapan untuk komoditi jagung. Dimana saat ini, penterapannya di Bulog Jatim juga tertinggi secara nasional.

“Kita sudah 56 ribu ton dari target 100 ribu ton. Jawa Timur sekarang sudah separuh lebih. Jadi Alhamdulillah berkat dukungan semuanya TNI - Polri, kemudian Pemerintah Daerah, hal-hal yang ditargetkan oleh Pemerintah ke Perum Bulog Jawa Timur insyaallah bisa terpenuhi,” imbuhnya.

Sedangkan untuk minyak goreng (Minyak Kita), Bulog Jatim masih mempunyai stok hampir 1 juta liter.

“Untuk mengisi stok di pasar-pasar, di luar minyak yang disalurkan untuk bantuan pangan,” jelasnya.

Sementara itu krisis energi global, akibat terjadinya geopolitik di kawasan Timur Tengan, sangat dimungkinakan akan membawa pengaruh terhadap kondisi perekonomian dalam negeri. Dikhawatirkan, akan membawa dampak pada kondisi pangan nasional.

Namun, Bulog Jatim juga memastikan stok pangan di gudang Bulog seluruh Jawa Timur, aman hingga 14 bulan kedepan.

“Masyarakat Jawa Timur tidak usah panik karena stok (pangan) yang dikuasai oleh Perum Bulog Jawa Timur di seluruh Jawa Timur 1.093.000 ton,” jelas Langgeng.

Selain itu justru Bulog Jawa Timur juga mengirimkan beras di 16 provinsi lain yang defisit.

“Kita memang wilayah surplus jadi kita membantu wilayah-wilayah lain. Seperti Papua, NTT, Maluku, kemudian Bali, Kalimantan. Itu, jadi kita sudah 16 provinsi yang dikirim berasnya dari Jawa Timur,” katanya.

Bahkan untuk untuk wilayah Asia Tenggara, stok pangan Bulog salah satu yang tertinggi sekarang.

“Dan memang terbukti tahun 2025 sama sekali tidak ada impor sama sekali, satu butir beras pun enggak ada impor. Jadi kita bisa swasembada berkat pemerintahan ini,” pungkasnya.(sw/IR)

Read More

Satpol PP Madiun, Bredel Puluhan Reklame Liar

Iki Radio -  Puluhan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Madiun, menurunkan paksa puluhan reklame bodong di sejumlah titik wilayah Kabupaten Madiun.

Petugas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, turunkan paksa reklame liar di wilayah Kabupaten Madiun, Senin (30/3/2026)

Selain yang tidak berijin, petugas juga menurunkan reklame yang masa ijinnya sudah habis atau kadaluarsa. Baik berupa spanduk ataupun banner yang dipasang di pinggir jalan.

“Berdasarkan hasil pengecekan, kami menemukan cukup banyak reklame yang tidak memiliki izin. Selain itu, ada juga sejumlah reklame yang masa berlaku izinnya sudah habis namun masih tetap terpasang,” ujar Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Danny Yudi Satriawan, Senin (30/3/2026).

Penertiban dilakukan di sejumlah titik rawan. Di antaranya kawasan Alun-alun Mejayan, Kecamatan Wonoasri hingga Balerejo.

Reklame ini jelas melanggar peraturan daerah (Perda) Kabupaten Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame.

“Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat mematuhi peraturan daerah yang ada, sehingga penataan wilayah Kabupaten Madiun tetap tertib, aman, dan indah,” lanjutnya.

Diketahui, disatu sisi keberadaan reklame menjadi media bagi para pengusaha, organisasi, maupun instansi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bila penyelenggaraannya sesuai dengan aturan, maka dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pajak reklame.

Namun diharapkan dalam pemasangan reklame ditepi jalan, juga memperhatikan unsur keselamatan dan estetika atau keindahan, sehingga tidak terkesan semrawut, dan mengganggu keindahan.(sw/IR)

 

Read More

Di Bawah Terik Matahari, Warga Batam Bersimpuh Memohon Hujan

Iki Radio - Di bawah terik matahari, Senin (30/3/2026) pagi, ratusan warga bersama aparatur Pemerintah Kota Batam memadati Dataran Engku Putri, Batamcentre, bersimpuh dalam Salat Istisqa, memanjatkan doa memohon turunnya hujan setelah beberapa pekan Batam dilanda cuaca panas yang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih.

Wali kota Batam, Amsakar Achmad, turut hadir dan tampak khusyuk mengikuti rangkaian ibadah meski cuaca terik. Amsakar mengatakan, Salat Istisqa merupakan upaya batin yang berjalan seiring dengan langkah teknis yang telah dilakukan pemerintah. Ia menyebut kondisi cuaca ekstrem mulai berdampak pada menurunnya ketersediaan air baku di sejumlah waduk utama serta meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kita menyadari air merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat Batam. Melalui Salat Istisqa ini, kita memohon kepada Allah SWT agar segera menurunkan hujan yang membawa berkah, sehingga waduk kembali terisi dan risiko kebakaran hutan dapat diminimalkan,” ujarnya.

Salat Istisqa tersebut dipimpin oleh Ustaz Hefri AR sebagai imam, sementara khutbah disampaikan oleh Kiai Dhoifi Ibrahim.

Dalam khutbahnya, Kiai Dhoifi mengajak jemaah untuk memperbanyak istigfar dan melakukan introspeksi diri. Ia menegaskan bahwa kekeringan yang terjadi menjadi pengingat bagi manusia untuk lebih peduli terhadap lingkungan serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Sementara itu, berdasarkan data terbaru, tingginya intensitas panas menyebabkan peningkatan penguapan dan minimnya resapan air ke waduk. Kondisi ini turut memengaruhi ketersediaan air bersih di Batam.

Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengusahaan  Batam terus mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak, memprioritaskan kebutuhan utama, serta tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan. Warga juga diminta waspada terhadap potensi munculnya titik api di lingkungan masing-masing.

Pemerintah berharap, melalui ikhtiar doa bersama ini, kondisi cuaca segera membaik dan ketahanan air di Batam dapat kembali stabil dalam waktu dekat.

 

Read More

Wisatawan Membludak, Pengamanan Pantai Mbah Drajid Ditingkatkan

Iki Radio - Pengamanan di kawasan Pantai Mbah Drajid, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur,  diperketat menyusul meningkatnya kunjungan wisatawan pada momentum Lebaran Ketupat, pada Sabtu (28/3/2026).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas wisata berlangsung aman di tengah tingginya antusiasme masyarakat.

Lonjakan pengunjung yang menjadi bagian dari tradisi Lebaran Ketupat mendorong aparat gabungan meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi risiko di area perairan. Tim SAR bersama petugas dari berbagai unsur disiagakan di sejumlah titik strategis untuk mengawasi aktivitas wisatawan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Yudhi Cahyono, mengatakan pengamanan tidak hanya dilakukan secara statis, tetapi juga melalui patroli dan pengawasan aktif di lapangan.

“Kami tidak hanya berjaga di tepi pantai, tetapi juga aktif mengawasi dan menghalau pengunjung yang berenang ke laut, terutama di area yang berbahaya,” ujarnya.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan untuk menekan potensi kecelakaan laut. Karakter ombak dan arus di kawasan Pantai Mbah Drajid yang cenderung kuat menjadi perhatian utama dalam pola pengamanan.

Selain pengawasan, petugas juga melakukan edukasi langsung kepada pengunjung. Wisatawan diimbau untuk tetap berada di zona aman serta mematuhi rambu peringatan yang telah dipasang di sejumlah titik.

“Keselamatan menjadi prioritas. Kami terus mengingatkan pengunjung agar tidak berenang di area berbahaya dan selalu mengikuti arahan petugas di lapangan,” kata Yudhi.

Keberadaan tim SAR lokal dinilai sangat membantu karena memiliki pemahaman yang baik terhadap karakteristik perairan setempat. Kondisi tersebut memudahkan deteksi dini terhadap potensi bahaya sekaligus mempercepat respons apabila terjadi situasi darurat.

Pemerintah daerah berharap pengamanan yang diperkuat ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang berwisata tanpa mengurangi kenyamanan dalam menikmati momen libur Lebaran Ketupat.

Di sisi lain, kesadaran pengunjung juga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan bersama. Kepatuhan terhadap imbauan petugas di lapangan diharapkan dapat mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan.

Dengan sinergi antara petugas dan masyarakat, aktivitas wisata di Pantai Mbah Drajid diharapkan dapat berlangsung tertib, aman, dan tetap memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengunjung.

Read More

Hari Jadi ke-170, Pemkab Cilacap Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Iki Radio - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Jadi ke-170 Kabupaten Cilacap, pada Sabtu (28/3/2026).

Penyerahan pataka Kabupaten Kabupaten Cilacap dari Ketua DPRD Taufik Nurhidayat kepada Plt. Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menjadi simbol amanat rakyat dalam Rapat Paripurna Hari Jadi ke-170, Sabtu (28/3/2026)

Upacara tersebut diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat Sekretariat Daerah, kepala OPD, serta para camat dan lurah.

Hari Jadi Kabupaten Cilacap diperingati setiap 21 Maret, namun pada tahun ini puncak peringatan dilaksanakan pada 28 Maret karena bertepatan dengan Hari Raya Idulfitri.

Prosesi berlangsung khidmat, diawali dengan pembacaan sejarah Cilacap, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, serta Panca Prasetya Korpri.

Dalam amanatnya, Ammy menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini, “Sesarengan Mewujudkan Cilacap Bercahaya, Maju Besar”, harus menjadi penggerak kebersamaan dalam pembangunan daerah.

“Tema ini tidak sekadar slogan, tetapi harus menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah,” ujar dia.

Ia juga mengajak seluruh aparatur untuk memanfaatkan momentum Hari Jadi sebagai sarana memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Melalui momentum ini, mari kita hadirkan program-program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas terselenggaranya rangkaian kegiatan secara tertib dan lancar.

Pada hari yang sama, DPRD Kabupaten Cilacap juga menggelar rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-170 yang dipimpin Ketua DPRD Taufik Nurhidayat dan dihadiri jajaran Forkopimda serta anggota dewan.

Rapat diawali dengan pembacaan sejarah daerah oleh Plh. Sekretaris Daerah Annisa Fabriana serta pembacaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 oleh Sekretaris DPRD Bambang Tujiatno.

Momentum paripurna ditandai dengan penyerahan bendera lambang daerah (pataka) dari Ketua DPRD kepada Plt. Bupati sebagai simbol amanat dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Ammy menyampaikan bahwa meskipun peringatan tidak dilaksanakan tepat pada tanggal 21 Maret, hal tersebut tidak mengurangi makna Hari Jadi Kabupaten Cilacap.

“Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam memperingati Hari Jadi ke-170 Kabupaten Cilacap,” ujar dia.

Ia juga mengapresiasi berbagai capaian pembangunan sepanjang 2025, di antaranya predikat A Indeks Reformasi Hukum, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut, serta sejumlah penghargaan di tingkat provinsi dan nasional.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik,” kata dia.

Ia berharap momentum Hari Jadi ke-170 ini semakin memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan Cilacap yang lebih maju dan sejahtera.

Read More

Ditinggal Takziyah, Rumah Warga Madiun Terbakar

Iki Radio - Sebuah rumah milik Jaenal Arifin di Dukuh Jabon, Desa Darmorejo RT 19, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, terbakar, Jum’at (27/3/2026) malam. 

Api cepat merambat dan menghanguskan rumah, saat pemilik rumah sedang melakukan takziyah ke daerah Ponorogo.

Warga sekitar mengetahui adanya kebakaran ketika api sudah dalam kondisi membesar dan menjalar hingga ke bagian atap rumah.

Warga sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun kobaran api tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya, warga menghubungi call center pemadam kebakaran.

Petugas yang menerima informasi langsung menuju ke lokasi dan melakukan pemadaman.

“Setelah mendapatkan laporan tim damkar di pos 1 segera meluncur dengan 1 unit mobil pemadam ditambah 1 unit mobil tangki dari pos 2 untuk melakukan pemadaman,” kata Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun, Andy Koerniawan.

Selain menghanguskan rumah, tiga unit kendaraan bermotor milik korban juga habis terbakar. Beruntung  api cepat bisa dipadamkan, dan tidak sempat merembet ke rumah warga lain.

Tidak ada korban jiwa atau luka luka dalam peristiwa tersebut.

Akibat kebakaran ini, pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan rupiah.

Sementara, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.(sw/IR)

 

Read More

WFH, RSUD Caruban : Kami Tidak Berlakukan

Iki Radio - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memastikan tidak akan menerapkan sistem work from home (WFH). Meskipun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun telah memberikan kepastian untuk memberlakukan WFH, sebagaimana arahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Direktur RSUD Caruban, drg. Farid Amirudin mengatakan, WFH tidak bisa dilaksanakan karena berkaitan langsung dengan pelayanan.

"Kalau pelayanan, tidak mungkin WFH," ujarnya (27/3/2026).

Dijelaskan untuk pelayanan yang langsung ke masyarakat, tidak mungkin menerapkan sistem kerja jarak jauh.

"Kita tidak bisa berlakukan (WFH)," jelasnya.

Sementara sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemkab Madiun, hingga kini masih menunggu surat edaran resmi untuk teknis pelaksanaan WFH.

"Kita masih menunggu SE (surat edaran) untuk petunjuk teknisnya," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Madiun, Agus Sucipto, Jum'at (27/3/2026).

Dan hingga kini, pihaknya belum bisa memberikan kepastian, apakah nanti siatem pembelajaran akan dilakukan secara daring atau tetap pembelajaran tatap muka (luring).

"Kalau sudah ada SE nya, nanti baru kita sikapi," lanjut Agus.

Sebelumnya, Bupati Madiun memastikan akan memberlakukan satu hari WFH dalam satu pekan, bagi seluruh ASN di Kabupaten Madiun.

Kebijakan WFH ini disampaikan Bupati Madiun, sebagaimana arahan dari Provinsi Jawa Timur, dalam upaya efisiensi energi di tengah krisis energi global, sebagai dampak adanya konflik di Timur Tengah.(sw/IR)

Read More

Program Parkir Berlangganan Lumajang Dipastikan Tetap Sesuai Aturan

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memastikan program parkir berlangganan tetap berjalan sesuai ketentuan, yakni tanpa pungutan biaya tambahan bagi pengguna yang telah terdaftar. Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait dugaan penarikan tarif parkir di lapangan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Rasmin, mengatakan hingga kini pihaknya belum menemukan bukti valid terkait adanya juru parkir yang memungut biaya dari pengguna parkir berlangganan.

“Informasi yang beredar kemungkinan belum utuh. Sampai saat ini kami belum menemukan bukti bahwa juru parkir memungut biaya dari pengguna yang sudah berlangganan,” kata Rasmin,  di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (27/3/2026).

Meski demikian, Dinas Perhubungan tetap membuka kemungkinan adanya kejadian di lapangan yang belum terdokumentasi atau belum dilaporkan secara lengkap. Karena itu, proses verifikasi terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan yang berkembang di masyarakat dapat ditelusuri kebenarannya.

Program parkir berlangganan di Kabupaten Lumajang mulai diberlakukan sejak Januari 2026 dan mencakup seluruh jenis kendaraan bermotor. Melalui sistem tersebut, pemilik kendaraan yang telah terdaftar tidak lagi dikenai pembayaran parkir di ruas jalan protokol yang masuk dalam skema layanan.

Kebijakan itu diterapkan sebagai upaya meningkatkan ketertiban dan transparansi pengelolaan parkir, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Lumajang hingga Maret 2026, jumlah pengguna parkir berlangganan tercatat mencapai 30.143 unit sepeda motor, 4.545 mobil kecil, dan 792 mobil besar. Capaian tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan sistem parkir yang lebih tertib dan terintegrasi.

Pemerintah daerah juga menegaskan akan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran oleh oknum juru parkir yang tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya.

“Kami akan bertindak tegas jika ada pelanggaran. Karena itu, kami juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan laporan yang disertai bukti agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Rasmin.

Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, partisipasi aktif warga dalam memberikan laporan yang akurat sangat membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban dan pengawasan di lapangan.

“Jika memang ada kejadian, silakan didokumentasikan agar kami bisa menindaklanjuti secara cepat dan tepat,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa program parkir berlangganan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih tertib, transparan, dan nyaman bagi masyarakat.

Dengan komunikasi yang terbuka serta pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat, program tersebut diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi warga Lumajang.

 

Read More

Bayar Pajak Kendaraan Tepat Waktu, Warga Riau Bisa Dapat Hadiah

Iki Radio - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau resmi meluncurkan program Gebyar Apresiasi Wajib Pajak Patuh 2026 sebagai upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Program tersebut dirancang untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan kebijakan tahun ini menjadi langkah baru dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Jika pada tahun sebelumnya pemerintah lebih menitikberatkan pada program pemutihan denda pajak, maka pada 2026 fokus diarahkan pada pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang disiplin.

“Langkah ini diambil untuk menciptakan budaya patuh pajak yang berkelanjutan di Riau,” kata Ninno di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Jumat (27/3/2026).

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Bapenda Riau dan Jasa Raharja, yang ditujukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Program ini berlaku untuk kendaraan roda dua dan roda empat yang terdaftar di Samsat wilayah Provinsi Riau dengan nomor polisi seri BM.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan tepat waktu akan otomatis terdaftar dalam sistem undian elektronik Samsat. Pengundian dibagi dalam dua periode dengan sejumlah hadiah yang telah disiapkan.

Untuk periode pertama, yakni 1–31 Maret 2026, peserta berkesempatan memenangkan dua logam mulia masing-masing seberat 1 gram. Pengundian hadiah tersebut dijadwalkan berlangsung pada April 2026.

Sementara itu, pada periode kedua yang berlangsung mulai 1 April hingga 30 Juni 2026, hadiah yang disediakan lebih beragam. Hadiah utama meliputi emas batangan 5 gram, dua unit sepeda motor Yamaha, dua unit sepeda motor Honda, dua logam mulia seberat 2,5 gram, serta dua logam mulia seberat 1 gram.

Bapenda Riau juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang masa jatuh tempo pajaknya berada setelah periode program untuk melakukan pembayaran lebih awal agar tetap dapat mengikuti undian.

Dari sisi administrasi, peserta diwajibkan memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) yang sah selama periode Maret hingga Juni 2026. Selain itu, kendaraan yang didaftarkan dipastikan tidak memiliki tunggakan pajak, baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai kanal layanan, mulai dari Samsat konvensional, Samsat Drive Thru, hingga aplikasi Signal.

Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, proses pengundian akan dilakukan secara terbuka menggunakan basis data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor polisi kendaraan yang tercatat otomatis dalam sistem.

“Proses pengundian dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan melalui live streaming media sosial resmi kami. Pelaksanaannya juga disaksikan langsung oleh notaris, pihak kepolisian, dan Dinas Sosial agar benar-benar akuntabel,” ujar Ninno.

Melalui program ini, Pemprov Riau berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dapat terus meningkat, sekaligus mendukung penguatan pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan.

 

Read More

Bakal Berlakukan WFH, Pemkab Madiun Masih Tunggu SE Pusat

Iki Radio - Bupati Madiun Hari Wuryanto memastikan, Pemerintah Kabupaten Madiun akan menerapkan satu hari kerja dengan sistem Work From Home (WFH) dalam satu pekan. 

Ini dilakukan untuk mendukung program efisiensi energi, akibat terjadinya krisis energi global, sebagai dampak eskalasi di Timur Tengah.

Kepastian untuk penerapan sistem WFH satu hari dalam satu pekan ini, setelah sehari sebelumnya Bupati Madiun mengikuti arahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kemarin sudah disampaikan, Insyaalloh kita akan empat hari kerja yang satu WFH," ujar Bupati Madiun, Kamis (26/3/2026).

Selanjutnya, kata Bupati, akan digelar rapat untuk menentukan pelaksanaan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Madiun.

"Akan kita rapatkan dulu. Dan itu kebijakan (WFH) diserahkan kepada masing masing daerah. Nanti akan kita rapatkan termasuk kita informasikan ke DPRD selaku wakil masyarakat," lanjutnya.

Dengan diberlakukannya sistem kerja satu hari WFH dalam satu pekan bagi ASN di lingkungan Pemeritah Kabupaten Madiun ini diharapkan bisa efektif dalam upaya penghematan energi.

"Kita harapkan efektif, karna itu sudah anjuran dari pusat. Kalau kendaraan tidak dipakai satu hari otomatis efektif," tambahnya.

Tidak hanya untuk ASN atau pejabat struktural, namun rencananya WFH ini juga akan berlaku untuk tenaga fungsional.

"Otomatis untuk semuanya baik itu struktural maupun fungsional, kita akan lakukan itu (WFH). Karena era-nya sudah digitalisasi," pungkasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto menyampaikan, untuk pelaksanaan WFH bagi ASN Pemkab Madiun, masih menunggu surat edaran pemerintah pusat.

"Kita tunggu SE pemerintah pusat, tentang petunjuk teknisnya," katanya, Kamis (26/3/2026).

Masyarakat berharap, dengan pelaksanaan WFH, tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Selain itu, ada kepastian bahwa mereka yang WFH benar benar bekerja serta dapat menjalankan tugasnya dengan baik.(sw/IR)

Read More

Paska Lebaran, Ratusan Pemohon Padati Layanan Kependudukan di Batang

Iki Radio - Ratusan pemohon langsung memadati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Batang untuk kepentingan layanan administrasi kependudukan setelah libur lebaran. 

Sejumlah warga Batang mengantre membuat data kependudukan di Disdukcapil Batang, Kabupaten Batang.

Hari pertama pelayanan masyarakat langsung menyerbu untuk mendapatkan layanan mulai dari perekaman KTP Elektronik hingga pembuatan Kartu Identitas Anak.

Mayoritas warga memilih hari pertama masuk kerja, untuk mendapatkan layanan dengan harapan segera terlayani secara cepat, sehingga sempat menimbulkan antrean. 

Hal tersebut dibenarkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Batang Ahmad Fatoni dengan menerjunkan seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan hingga ratusan pemohon.

“Lumayan ramai, kami melayani hingga 623 pemohon, di antaranya untuk pengurusan KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak hingga pindah wilayah dan lainnya,” katanya, saat ditemui di Kantornya, Kamis (26/3/2026).

Diakuinya, peningkatan jumlah pemohon sebagian pemohon merupakan pemudik yang memanfaatkan waktu sebelum kembali merantau.

Salah satu pemohon, Fajeri pemohon asal Gringsing mengaku kedatangannya ke Disdukcapil untuk melakukan perpindahan tempat tinggal karena kepentingan pendidikan.

“Hal ini penting karena saat ini putranya melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Kota Kembang Bandung. Biar secara administratif dan kegiatan pendidikannya lebih mudah, makannya pindah ke Bandung. Istilahnya mau" atau pindah tempat tinggal,” jelasnya.

Sementara, Ghofar bersama istri asal Tegalsari sengaja melakukan perbaikan data kependudukan saat awal pascalebaran karena melihat situasi layanan yang belum begitu padat.

“Ini baru sempat ngurus Kartu Keluarga, yang kemarin belum sempat menambahkan nama ibu kandung dalam data. Mumpung belum terlalu padat, kami langsung ke Disdukcapil biar keperluan administrasi kependudukan ke depan lebih mudah,” terangnya.

Selama proses pengurusan diakuinya tak memakan waktu lama, sehingga dapat terlayani dengan cepat.

“Waktu tunggu pelayanan cuma 10 menit dan tidak terlalu ribet, langsung bisa ditambahkan nama ibu kandung ke Kartu Keluarga,” ujar dia.

Read More

Berlebaran ke Bupati Sepuh, Bupati dan Wabup Madiun Diberi Pesan Ini

Iki Radio - Momen Idulfitri 1447 Hijriyah, dimanfaatkan oleh petinggi Pemerintah Kabupaten Madiun untuk bersilaturahmi ke kediaman Bupati dan Wakil Bupati sepuh, Kamis (26/3/2026).

Bupati Madiun Hari Wuryanto dan rombongan saat di kediaman mantan Bupati Madiun Muhtarom, di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Madiun, Kamis (26/3/2026)

Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun dr Purnomo Hadi, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, beserta seluruh kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD) hingga Camat dan pimpinan BUMD, bertandang ke kediaman Bupati Madiun (2008 – 2018) Muhtarom di Desa Ketawang, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, dan Wabup Madiun (2008 – 2018) Iswanto, di Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.

"Kita tetap silaturahmi, karena apapun beliau adalah pendahulu kita, yang sudah membimbing kita,” ujar Bupati Madiun.

Menurut Bupati, kegiatan ini sekaligus sebagai sarana untuk mendapatkan saran dan masukan untuk untuk jalannya pemerintahan di Kabupaten Madiun.

“Beliau adalah teladan kita, dan kita juga mohon arahan dari beliau yang sudah berpengalaman di pemerintahan," lanjutnya.

Bupati Hari Wuryanto berharap Bupati dan Wakil Bupati sepuh ini senantiasa diberikan kesehatan.

Bupati Madiun Hari Wuryanto dan rombongan saat di kediaman mantan Wakil Bupati Madiun Iswanto, di Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, Kamis (26/3/2026)

"Alhamdulillah beliau masih sehat. Mudah mudahan bisa selalu mendampingi kita," tambahnya.

Selain itu, mas Hari Wuryanto (sapaan Bupati Madiun) juga memperoleh pesan kusus, dari Bupati dan Wabup Madiun sepuh, untuk bisa membawa Kabupaten Madiun lebih maju dan sejahtera.

"Pesannya harus kompak. Harus kompak semuanya dalam melayani masyarakat," pungkasnya.

Mantan Wakil Bupati Madiun, Iswanto, mengaku sangat senang dengan masih terjalinnya silaturahmi para pemimpin Kabupaten Madiun.

"Kami sebagai seniornya mendo'akan semoga pak Bupati dan pak Wabup yang didukung seluruh jajaran ASN, pimpinan OPD, Kabupaten Madiun semakin baik, maju, lancar dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam bidang pemerintahan pembangunan maupun kemasyarakatan,” kata Iswanto usai menerima rombongan Bupati Madiun.

Lebih lanjut, Iswanto menegaskan pentingnya menjaga kerukunan di lingkungan pemerintah dan masyarakat untuk kemajuan Kabupaten Madiun.

“Kerukunan baik di pemerintah maupun masyarakat itu menjadi kunci agar Kabupaten Madiun semakin lebih maju,” pungkasnya.(sw/IR)

 

Read More

Disdikbud Batang akan Kaji Terkait Rencana Pembelajaran Daring

Iki Radio - Wacana pemerintah pusat untuk kembali mengutak-atik sistem pembelajaran antara daring dan luring mulai memicu diskusi hangat di daerah, berdalih untuk efisiensi energi ditengah kemelut perang Iran,  Israel dan Amerika.

Meski kebijakan ini masih samar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Batang Bambang Suryantoro Sudibyo mengatakan, secara jujur mengakui bahwa dirinya lebih "sreg" jika anak didik tetap belajar di dalam ruang kelas secara tatap muka. 

Layar gawai tidak akan pernah bisa menggantikan kehadiran sosok guru di depan kelas. Ada nilai-nilai yang hilang ketika interaksi fisik dibatasi oleh jaringan internet.

Bambang menyandarkan pendapatnya pada data objektif. Ia melihat ada penurunan kualitas serapan ilmu jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi melanda.

“Ada plus-minusnya. Kalau saya kok lebih condong lebih baik tatap muka pembelajarannya. Lebih intens. Karena kan tidak semua anak itu bisa belajar dengan menangkap dari medsos,” katanta saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/3/2026).

Ia memberikan komparasi nyata melalui hasil evaluasi pendidikan yang ada. Menurutnya, anak-anak yang melewati masa kritis belajarnya di era COVID-19 menunjukkan tren penurunan daya tangkap.

“Beda Mas, anak kelas 6 sekarang hasil dari COVID dengan dulu agak menurun. Kan kita ada rapor pendidikan itu, agak menurun daya-dayanya gitu. Bukan hanya soal kualitas materi, kendala teknis masih menjadi "hantu" bagi dunia pendidikan di daerah,” jelasnya.

Bambang mengakui bahwa infrastruktur sekolah di Kabupaten Batang belum sepenuhnya siap jika harus dipaksa beralih ke sistem digital secara penuh. 

Menurutnya, ada dua masalah besar: ketersediaan internet dan kepemilikan gawai. Belum semua siswa memiliki perangkat pribadi, dan jumlah komputer di sekolah pun belum mampu meng-cover seluruh jumlah siswa.

Persoalan ini semakin pelik jika melihat kondisi sosial ekonomi orang tua siswa saat ini. Berbeda dengan masa pandemi di mana kebijakan Work From Home (WFH) berlaku, saat ini orang tua sudah kembali bekerja normal di luar rumah.

“Kadang-kadang gawai itu kan satu, yang bawa orang tua. Kemarin pas COVID kan WFH kan? Bisa dipakai bareng-bareng,” terangnya.

Meski memiliki catatan kritis, Bambang menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menjadi pelaksana kebijakan yang loyal jika pemerintah pusat akhirnya mengetok palu.  

Baginya, dinas adalah kepanjangan tangan teknis dari kebijakan nasional maupun pimpinan daerah.

“Kalau itu sudah instruksi pusat ya, kebijakan pusat harus mengikuti. Kalau Dinas ya enggak bisa (mengajukan keberatan). Yang keberatan itu pimpinan daerah (Bupati),” ungkapnya.

Jika skenario daring tetap dijalankan, Bambang sudah menyiapkan beberapa langkah darurat untuk menyiasati keterbatasan alat, mulai dari sistem pembagian waktu (shift) hingga skema pinjam pakai fasilitas antar-kelas atau antar-sekolah.

Hingga saat ini, pihak Disdikbud Batang masih dalam posisi menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi.

Read More

Pemkab Lumajang Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Dampak Geopolitik Global

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi berdampak pada daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat mengikuti diskusi publik bertema Mitigasi dan Solusi Dampak Sosial Ekonomi bagi Jawa Timur Akibat Ketegangan Geopolitik Global Antara Amerika–Israel dengan Iran di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (25/3/2026).

Indah menegaskan bahwa langkah pemerintah daerah harus diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan pasokan kebutuhan pokok dan memastikan masyarakat tetap tenang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kondisi yang berkembang perlu kita sikapi dengan bijak. Yang terpenting adalah memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses dengan baik,” ujarnya.

Menurut Indah, pemerintah daerah perlu hadir secara aktif untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sebagai contoh, ia menyampaikan upaya pengecekan distribusi LPG 3 kilogram (kg) yang dilakukan pada momentum Idulfitri. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah bersama aparat terkait guna memastikan distribusi berjalan lancar dan merata.

“Melalui pengecekan langsung dan pengawasan bersama, kita ingin memastikan distribusi berjalan baik dan masyarakat merasa tenang karena kebutuhan tersedia,” jelasnya.

Selain pengawasan distribusi, Indah juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi lokal sebagai fondasi ketahanan daerah. Menurutnya, sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta distribusi lokal memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi di tingkat daerah.

“Ketahanan daerah dapat kita bangun dari kekuatan lokal, sehingga masyarakat tetap mudah mengakses kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi yang kondusif melalui komunikasi yang baik dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat. Menurut dia, informasi yang tepat dan menenangkan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

“Kita perlu memastikan informasi yang disampaikan dapat menyejukkan, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” imbuhnya.

Melalui forum tersebut, Pemkab Lumajang berharap terbangun kesamaan langkah antardaerah dalam menghadapi potensi dampak sosial ekonomi akibat situasi global, sekaligus memperkuat koordinasi lintas wilayah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang, lanjut Indah, akan terus memantau perkembangan di lapangan dan mengambil langkah yang diperlukan secara terukur dan proporsional.

“Dengan kebersamaan dan langkah yang selaras, kita optimistis dapat menjaga kondisi daerah tetap baik dan masyarakat tetap merasa nyaman,” pungkasnya.

Read More

Bupati Siak Ajak ASN Tetap Solid Hadapi Tekanan Keuangan Daerah

Iki Radio - Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak untuk tetap solid, optimistis, dan mampu bertahan menghadapi tekanan keuangan daerah pada 2026.

Bupati Siak Afni Zulkifli menjadi pembina upacara dalam apel perdana pasca cuti dan libur bersama idulfitri 1447 hijriyah, di halaman Kanor Bupati, Rabu (25/3/2026)

Hal tersebut disampaikan Afni saat memimpin apel pagi pasca libur dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan kegiatan halalbihalal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Rabu (25/3/2026).

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Siak, saya bersama Bapak Wakil Bupati mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami menyadari dalam memimpin daerah ini masih banyak kekurangan, dan kami mohon maaf atas hal tersebut,” ujar Afni.

Dalam arahannya, Afni menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah yang menantang tidak hanya dialami Kabupaten Siak, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Meski demikian, kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat tetap harus dijalankan.

Ia menjelaskan, pada 2026 terjadi pemangkasan transfer dari pemerintah pusat hingga sekitar 50 persen, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah lebih dari setengah triliun rupiah.

“Ini challenge untuk kita semua. Di sinilah kita diuji, apakah kita benar-benar hadir sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat di tengah kondisi yang sulit,” kata dia.

Ia meminta seluruh ASN tidak larut dalam keluhan dan tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab.

“Kalau kita hanya mengeluh, tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kita wajib bertahan (survive) dalam kondisi apa pun. Yang dibutuhkan hari ini adalah kerja keras, kekompakan, dan keyakinan bahwa kita mampu melewati situasi ini,” tegas dia.

Ia juga menegaskan pentingnya kebersamaan dalam birokrasi tanpa sekat.

“Kami tidak akan berarti apa-apa tanpa Bapak/Ibu semua. Tidak ada lagi kalangan elit. Kita semua adalah pelayan masyarakat,” ujar dia.

Selain itu, Afni menyoroti kewajiban penyesuaian belanja pegawai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengharuskan proporsi belanja pegawai ditekan hingga maksimal 30 persen paling lambat Mei 2027.

“Kita harus melakukan efisiensi yang tidak ringan, namun kami akan berikhtiar agar tidak ada pegawai yang dirumahkan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata dia.

Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Pemerintah Kabupaten Siak juga menerapkan Work From Anywhere (WFA) secara terbatas dengan tetap memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

“WFA bukan berarti tidak bekerja. ASN tetap harus menjalankan tugasnya dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tegas dia.

Read More

Sidak, Pemkot Pontianak Pastikan Pelayanan Publik Optimal Pasca-Libur Lebaran 2026

Iki Radio - Usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026, Tim Monitoring dan Pengawasan Disiplin ASN menyisir seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Walikota Pontianak saat sidak di hari pertama masuk paska libur lebaran 2026

Tim yang terbagi dalam lima kelompok ini menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan ASN di masing-masing organisasi perangkat daerah masuk kerja sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal pasca libur panjang. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang memimpin tim sidak di Kantor Terpadu Sutoyo, memeriksa absensi pegawai di empat instansi yang ada di gedung itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Tenaga Kerja.

Dari hasil peninjauan tersebut, Edi memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa ASN yang belum masuk kerja karena alasan cuti maupun sakit.

“Secara umum ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sudah masuk kerja dan pelayanan tetap berjalan, terutama di Disdukcapil. Memang ada beberapa staf yang tidak masuk karena izin sakit dan masih cuti, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujarnya usai menggelar sidak, Rabu (25/3/2026).

Ia menegaskan, kehadiran ASN di hari-hari awal kerja setelah libur panjang menjadi hal penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan seluruh ASN agar kembali meningkatkan kinerja dan kedisiplinan.

Terkait disiplin pegawai, Edi menekankan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme penegakan aturan sesuai tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran lisan dan tertulis hingga hukuman yang lebih berat.

Namun demikian, ia menekankan bahwa penerapan sanksi juga mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk kendala yang mungkin dihadapi pegawai, seperti persoalan transportasi saat arus mudik.

Menurut Edi, momentum Idulfitri harus dimaknai sebagai titik awal untuk memperkuat semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita harapkan setelah libur Lebaran dan dalam suasana Idulfitri ini, ASN bisa bekerja lebih semangat. Jadikan momentum ini untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, baik, dan responsif,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Kota Pontianak dapat diselesaikan secara optimal.

“Pelayanan harus dilakukan dengan hati, sehingga persoalan-persoalan di Kota Pontianak bisa kita atasi, kita selesaikan, dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. 

Read More

Halal Bihalal Hari Pertama Kerja, Bupati Lumajang Tekankan Integritas ASN

Iki Radio - Kegiatan halalbihalal pada hari pertama masuk kerja setelah libur Idulfitri 1447 Hijriah dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memperkuat kembali komitmen pelayanan publik.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam bekerja.

Bupati menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada seluruh ASN sekaligus mengajak jajaran pemerintah daerah memulai kembali tugas dengan semangat baru.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Lumajang, saya bersama Mas Wakil Bupati mengucapkan minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” ujar Indah di halaman Kantor Bupati Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Rabu (25/3/2026)

Ia menegaskan, halalbihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum refleksi bagi seluruh aparatur untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan segala dosa dan khilaf kita diampuni oleh Allah SWT, dan ibadah Ramadan kita diterima. Kita kembali fitri dan siap memulai semangat baru untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” imbuhnya.

Menurut Indah, semangat Idulfitri harus diwujudkan dalam kinerja nyata, terutama melalui pelayanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran ASN. Menurutnya, dalam menjalankan pemerintahan, evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan bersama.

“Kami mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Dalam memimpin tentu tidak bisa sempurna, namun kami terus berikhtiar untuk menjadi lebih baik, agar ke depan kita semua bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, budaya kerja yang sehat di lingkungan birokrasi perlu terus dibangun dengan mengedepankan keterbukaan, evaluasi diri, dan kemauan untuk berkembang.

Momentum halalbihalal ini juga diharapkan dapat memperkuat soliditas dan kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, sekaligus mendorong kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, ASN dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu bekerja secara adaptif, cepat, dan solutif.

Karena itu, Pemkab Lumajang menegaskan pentingnya semangat baru pasca Idulfitri diwujudkan dalam langkah konkret, mulai dari peningkatan disiplin, percepatan layanan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Pelayanan publik, menurut Pemkab Lumajang, tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Read More