Cegah Dampak Kabut Asap, IBI Balangan Bagikan 1.000 Masker Gratis

Iki Radio - Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (PC IBI) Kabupaten Balangan menggelar aksi kepedulian sosial dengan membagikan 1.000 masker gratis kepada pengguna jalan, pelajar, dan masyarakat di kawasan Jalan A. Yani, Kelurahan Batu Piring, Paringin Selatan, Kamis (3/9/2026).

Pembagian masker gratis oleh Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (PC IBI) Kabupaten Balangan kepada pelajar, Kamis (3/9/2026).

Ketua Cabang IBI Balangan, Arymurti Kurnia Hakimah mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian tenaga kesehatan terhadap masyarakat di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap.

"Kami dari Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Balangan hari ini membagikan masker untuk anak-anak sekolah karena kita tahu kabut asap di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Balangan, semakin tebal. Jadi, kita peduli terhadap anak-anak sekolah dan pengguna jalan, kita bagikan masker," katanya.

Ia berharap, pembagian masker tersebut setidaknya dapat mengurangi atau mencegah risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.

Salah satu warga, Joda, menyampaikan, apresiasinya atas kepedulian IBI Kabupaten Balangan terhadap masyarakat.

"Alhamdulillah, terima kasih kepada Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Balangan dalam meringankan dan mengingatkan masyarakat supaya sigap dan tanggap dalam memakai masker," ungkapnya.

Selain di Batu Piring, pembagian masker juga dilaksanakan di Bundaran Kota Paringin dengan berkolaborasi bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Balangan.

 

Read More

Percepat Penanganan Karhutla Gunung Semeru, BPBD Jatim Kerahkan Helikopter Water Bombing

Iki Radio - Tim BPBD Jatim bersama petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang.

Sebagai upaya percepatan pemadaman, per Rabu (2/9/2026), BPBD Jatim mulai mengerahkan helikopter untuk aksi pemadaman lewat jalur udara melalui water bombing.

Helikopter PK-DAP milik BNPB yang dihadirkan dari Lampung ini mulai melakukan water bombing (WB) di kawasan bagian Barat Pos 1 Pendakian, tepatnya di tebing punggungan Desa Ranupane, Kecamatan Senduro.

Hingga pukul 12. 00 WIB, siang ini, helikopter berkapasitas bucket 1000 liter ini telah berhasil melakukan water bombing di lokasi tersebut sebanyak 21 kali dengan curahan air sebanyak 21000 liter.

Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, hingga saat ini masih ada dua titik api yang masih menyala di kawasan Gunung Semeru, yakni, di sekitaran Ranu Kumbolo dan di Ranu Pane B29, yang lokasinya jauh, curam dan sulit dijangkau dari darat.

"Kendala di lokasi adalah angin yang kencang. Selain membuat api cepat menjalar, operasi water bombing juga terkendala, akibat hempasan angin," ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/9/2026).

Kalaksa Gatot Soebroto juga menjelaskan, selain penanganan lewat jalur udara, upaya pemadaman api juga tetap dilakukan lewat jalur darat oleh tim gabungan.  Tim jalur darat melakukan pemadaman secara manual dan membuat sekat bakar untuk memutus jalur perambatan api agar tidak meluas ke rumah penduduk.

Sementara, berdasar data Pusdalop BPBD Jatim, luas lahan yang terdampak kebakaran di kawasan Gunung Semeru sejak tanggal 26 Agustus 2026 hingga saat ini telah mencapai sekitar 600 hektare. "Semoga besok cuacanya lebih mendukung, karena angin yang kencang mempengaruhi keamanan unit helikopter saat melakukan operasi Water Bombing," harapnya. 

 

Read More

Cavendish Lumajang Bersiap Ekspor, Hong Kong dan Malaysia Jadi Sasaran

Iki Radio - Pisang Cavendish asal Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, ditargetkan menembus pasar Hong Kong dan Malaysia dalam dua tahun mendatang.

Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang, Jamaluddin, mengatakan peluang menuju pasar ekspor mulai terbuka seiring berkembangnya jaringan pemasaran Cavendish Lumajang di dalam negeri.

Menurutnya, tantangan menuju pasar ekspor bukan hanya menghasilkan pisang dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan kualitas produk dan kesinambungan pasokan.

“Target kami dalam dua tahun ke depan sudah bisa masuk pasar Asia, terutama Hong Kong dan Malaysia. Untuk itu, kualitas dan kontinuitas pasokan harus benar-benar dijaga,” ujar Jamaluddin di Kabupaten Lumajang, Rabu (2/9/2026).

Ia mengatakan, pasar ekspor membutuhkan produk dengan mutu yang konsisten serta pasokan yang tersedia secara berkelanjutan.

Jamaluddin menyebut, satu kontainer untuk pengiriman skala ekspor dapat memuat sekitar 7 hingga 10 ton pisang.

Kapasitas tersebut membutuhkan kesiapan produksi yang terukur, mulai dari budi daya, penanganan pascapanen, pengemasan, hingga distribusi.

Bagi petani, terbukanya peluang pasar Hong Kong dan Malaysia dapat memperluas pemasaran sekaligus meningkatkan nilai ekonomi pisang Cavendish Lumajang.

Pengembangan pasar ekspor juga berpotensi menggerakkan sektor pendukung, mulai dari pengumpulan hasil panen, pengemasan, transportasi, hingga distribusi.

Karena itu, target menembus pasar Asia perlu diikuti peningkatan standar pengelolaan komoditas dari hulu hingga hilir agar kualitas dan kesinambungan pasokan tetap terjaga.

Read More

Peringati Hari Lahir Kejaksaan ke-81, Kejari Kabupaten Madiun Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum Berintegritas

Iki Radio – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026, di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun pada Selasa (2/9/2026).

Upacara ini diikuti oleh para Kepala Seksi, Kepala Subbagian Pembinaan, Kasubsi, Kaur, hingga seluruh pegawai di lingkungan Kejari Kabupaten Madiun. 

Momentum ini menjadi sarana refleksi perjalanan panjang institusi sekaligus penguat semangat insan Adhyaksa dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Mengusung tema "Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum Berintegritas, Adil, dan Humanis", peringatan tahun ini menekankan pentingnya profesionalitas dan nilai kemanusiaan dalam setiap proses hukum.

"Kejaksaan dituntut untuk selalu hadir memberikan kepastian hukum yang transparan dan adil," tegasnya.

Melalui peringatan ke-81 ini, Kejari Kabupaten Madiun berkomitmen untuk terus membenahi kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.(ir)

Read More

Pegadaian Madiun Komitmen Terus Dorong Literasi dan Inklusi Investasi Emas

Iki Radio – Pegadaian Madiun terus mendorong literasi dan inklusi investasi emas bagi masyarakat setempat melalui berbagai kemudahan layanan serta program penawaran menarik. 

Mulai dari gelaran bazar emas, kemudahan akses Tabungan Emas via mobile banking, hingga program promo cicilan emas disiapkan untuk memacu minat investasi warga Madiun.

Manager Bisnis Pegadaian Madiun, Charis Fauzil Fahmi, menyampaikan bahwa gelaran bazar emas menjadi salah satu opsi favorit masyarakat untuk mendapatkan emas dengan harga terjangkau. Menurutnya, harga emas di bazar Pegadaian lebih mwmberikan banyak kemudahan bagi masyarakat.

"Kalau di bazar emas, masyarakat bisa melihat harganya dan bisa membandingkan sendiri. Di kami (Pegadaian) mungkin bisa jadi harganya jauh lebih miring," ujar Charis, Selasa (1/9/2026).

Selain bazar emas, animo masyarakat Madiun terhadap produk Tabungan Emas juga tergolong sangat tinggi. Tren positif ini didorong oleh kemudahan digitalisasi. 

Saat ini, pembukaan dan pemupukan saldo Tabungan Emas tidak hanya bisa dilakukan via aplikasi Digital Pegadaian, tetapi juga telah terintegrasi langsung dengan fitur m-banking perbankan nasional.

"Selama saya bertugas di Madiun, animo masyarakat untuk Tabungan Emas ini paling tinggi. Kesadaran investasi warga mulai meningkat, apalagi sekarang makin gampang karena bisa diakses langsung lewat m-banking," tambahnya.

Meski porsi bisnis terbesar Pegadaian Madiun masih didominasi oleh lini gadai emas, pihak manajemen kini tengah fokus mendongkrak performa lini pembiayaan atau cicilan emas. 

Langkah ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target total penyaluran bisnis Pegadaian Madiun yang terdiri dari gabungan lini gadai, pembiayaan emas, pinjaman BPKB/sertifikat, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Guna meningkatkan lini cicilan emas, Pegadaian Madiun menghadirkan skema promo potongan DP (uang muka) atau diskon angsuran untuk tenor 12 bulan, serta program insentif referral bagi masyarakat yang membantu memasarkan produk tersebut.

"Untuk cicilan emas, kami berikan pilihan benefit bagi nasabah, seperti potongan DP atau diskon angsuran. Selain itu, ada program referral. 

Jika ada yang mereferensikan nasabah untuk mengambil cicilan emas, misalnya 100 gram, pemberi referensi akan mendapatkan fee pemasaran sebesar Rp10.000 per gram atau senilai Rp1 juta," jelas Charis.

Melalui kemudahan akses digital dan ragam promo pembiayaan ini, Pegadaian Madiun optimistis dapat terus mengedukasi masyarakat sekaligus memperkuat perannya dalam ekosistem bullion bank (bank emas) di Indonesia.(ir)

Read More

Kemkomdigi Ajukan Tambahan Anggaran 2027 untuk Jaga Infrastruktur Digital Negara

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Pengajuan penambahan ini ditujukan untuk menutup defisit pembiayaan program prioritas nasional menjaga infrastruktur digital vital milik negara, terutama operasional Pusat Data Nasional (PDN) serta pemenuhan kebutuhan tiga lembaga kuasi publik.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa penyesuaian alokasi tambahan dari Kementerian Keuangan diprioritaskan pada sektor-sektor mendesak yang membutuhkan kepastian pembiayaan operasional.

"Penambahannya itu memang dikunci dari Kemenkeu hanya untuk tiga program ini. Makanya untuk Komunikasi Publik belum bisa kita selesaikan dari adjustment anggaran di Nota Keuangan, karena peruntukannya untuk membayar operasional dari PDN, kemudian juga untuk pendanaan akses internet publik yang berupa O&M," ujar Meutya Hafid dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Pimpinan Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengonfirmasi bahwa pihak legislatif memahami pengajuan kebutuhan alokasi dana tambahan tersebut agar total anggaran kementerian dapat terpenuhi secara optimal.

"Komisi I DPR RI dapat memahami usulan kebutuhan tambahan anggaran Kemkomdigi sebesar Rp3.236.355.822.000 untuk memenuhi kebutuhan anggaran TA 2027 menjadi sebesar Rp14.753.422.887.000," kata Dave Laksono saat membacakan draf kesimpulan rapat.

Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail, menambahkan bahwa porsi terbesar dari usulan tambahan dana tersebut akan dialokasikan langsung untuk menjaga keberlangsungan infrastruktur digital vital milik negara.

"Penambahan sebesar 2,83 triliun dalam nota keuangan ditegaskan digunakan untuk operasional dan pemeliharaan (maintgenance) Pusat Data Nasional. Sebagaimana kita ketahui, Pusat Data Nasional ini belum dapat berjalan maksimal kemarin karena memang belum mendapat dukungan anggaran," terang Ismail.

Selain porsi kementerian, pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun tersebut secara terpadu mencakup usulan penambahan alokasi bagi tiga lembaga kuasi publik mitra kementerian, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sebesar Rp49,98 miliar, Komisi Informasi (KI) Pusat sebesar Rp32,95 miliar, dan Dewan Pers sebesar Rp38,97 miliar.

Ketua KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, menekankan bahwa penambahan alokasi dana tersebut sangat berpengaruh pada pengawasan media penyiaran di tanah air.

"Bagi KPI, pembahasan anggaran ini tidak semata berbicara mengenai besaran pagu, tetapi menyangkut kemampuan KPI dalam menjalankan mandat pengawasan penyiaran sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 32 Tahun 2002," kata Hasrul Hasan.

Dukungan alokasi tambahan turut diharapkan Komisi Informasi Pusat untuk mendukung peningkatan target Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) menjadi 76,30 pada 2027, serta Dewan Pers guna mengaktifkan kembali program prioritas pengawasan kemerdekaan pers yang belum terakomodasi dalam pagu awal.

Seluruh usulan penambahan anggaran ini selanjutnya diserahkan oleh Komisi I DPR RI kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Read More

Muhaimin Iskandar: Kearifan Lokal Jadi Fondasi Kebijakan Penanganan Karhutla

Iki Radio - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengatakan masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki pengetahuan yang lahir dari pengalaman panjang dalam menjaga keseimbangan alam.

Hal tersebut disampaikannya dalam People's Conservation Summit 2026 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (1/9/2026). Pengetahuan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu sumber penting dalam merumuskan kebijakan konservasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).  

“Kita semua lagi pusing mengatasi bencana rutin kebakaran hutan di mana-mana. Kita tidak sadar bahwa sumber pengetahuan, bahkan ilmu pengetahuan ada di masyarakat adat dan para pengelola lokal yang punya pengalaman dan kearifan, yang itu mestinya menjadi sumber kebijakan,” ujar Muhaimin.

Menurutnya, penanganan karhutla yang dilakukan secara berulang setiap tahun perlu dievaluasi. Salah satu hal yang perlu diperkuat adalah keterlibatan masyarakat yang selama ini hidup dan beraktivitas paling dekat dengan kawasan hutan.

Menko Muhaimin menilai kebijakan konservasi dan penanganan persoalan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis dan administratif.

Pengalaman masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad perlu ditempatkan sebagai bagian dari fondasi kebijakan. 

“Saya meminta kepada menteri-menteri di bawah koordinasi saya untuk benar-benar mendengarkan, melihat langsung, mengambil dari pengetahuan yang ada dalam masyarakat adat dan pelaku konservasi lokal,” tegas Muhaimin.

Menko Muhaimin juga menyatakan dukungannya terhadap upaya dekolonisasi konservasi sumber daya alam. Ia menekankan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek atau pelengkap dalam agenda konservasi.

Sebaliknya, para pemangku adat dan komunitas lokal perlu ditempatkan sebagai subjek yang terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan untuk menjaga keberlanjutan alam.  

“Mari kita letakkan para pemangku adat sekaligus komunitas lokal menjadi subjek untuk lahirnya kebijakan yang tepat, hulu masalah teratasi, tidak parsial, tapi terintegrasi dalam mengatasi dan menjaga sustainabilitas seluruh kekayaan alam kita,” kata Menko Muhaimin.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar penanganan persoalan lingkungan tidak hanya berorientasi pada penanggulangan ketika bencana telah terjadi, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan dari hulu melalui kebijakan yang terintegrasi.

People's Conservation Summit 2026, menurutnya, menjadi forum strategis untuk mempertemukan pengalaman masyarakat adat dan komunitas lokal dengan dunia akademik serta para pengambil kebijakan.

Karena itu, Muhaimin Iskandar menilai pengalaman panjang para pelaku konservasi di tingkat lokal harus didengar dan menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia.

Read More

Tanggal 2 September Diperingati Sebagai Hari Kejaksaan RI, Ini Sekilas Sejarahnya

Iki Radio — Kejaksaan Republik Indonesia memperingati Hari Lahirnya setiap tanggal 2 September. Penetapan sejarah penting ini merujuk pada momentum bersejarah saat Presiden Soekarno melantik Mr. Gatot Tarunamihardja sebagai Jaksa Agung pertama Republik Indonesia pada tahun 1945.

Mr. Gatot Taroenamihardja (24 November 1901 – 24 Desember 1971) adalah Jaksa Agung Republik Indonesia pertama yang menjabat pada 12 Agustus 1945—22 Oktober 1945.

Secara formal, penetapan tanggal tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 196 Tahun 2023 yang mengukuhkan 2 September sebagai hari lahir resmi penegak hukum berpangkat adhyaksa tersebut.

Jejak Langkah Sejarah Kejaksaan RI

Kehadiran korps Kejaksaan di Tanah Air melewati serangkaian fase penting dalam sejarah penegakan hukum nasional.

17–19 Agustus 1945 : Institusi Kejaksaan secara yuridis formal mulai terbentuk seiring lahirnya kemerdekaan Indonesia. Keberadaannya mulai dibahas dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di bawah naungan Departemen Kehakiman.

2 September 1945 : Pelantikan Mr. Gatot Tarunamihardja oleh Presiden Soekarno menandai awal kiprah kelembagaan Jaksa Agung dalam menjalankan fungsi penuntutan dan pengawalan hukum di Republik Indonesia.

Perbedaan Hari Lahir dan Hari Bhakti Adhyaksa

Masyarakat kerap menyamakan peringatan Hari Lahir Kejaksaan dengan Hari Bhakti Adhyaksa yang diperingati setiap 22 Juli. Namun, kedua momen tersebut memiliki makna historis yang berbeda.

Tanggal 22 Juli 1960 merupakan momen pemisahan kelembagaan Kejaksaan dari Departemen Kehakiman menjadi departemen mandiri, sedangkan tanggal 2 September 1945 adalah hari lahir fisik dan yuridis institusi Kejaksaan RI.

Tema Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 adalah “Menguatkan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Berintegritas Menuju Indonesia yang Adil dan Makmur”

Melalui peringatan ini, Kejaksaan RI terus meneguhkan komitmennya dalam mengawal keadilan, profesionalisme, serta pelayanan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Read More