Langkah Perdana di Asian Games 2026: Timnas Basket Indonesia Harus Mengakui Keunggulan Jepang

Iki Radio – Tim nasional basket putra Indonesia harus mengawali perjuangan mereka di ajang Asian Games 2026 dengan hasil yang kurang menggembirakan. Berlaga di Aichi International Arena, Nagoya, pada Kamis (10/9), skuad Garuda asuhan pelatih David Singleton harus mengakui keunggulan tuan rumah Jepang setelah menelan kekalahan dengan skor 53-98.

Dalam laga ini, Lester Prosper tampil sebagai pencetak angka terbanyak bagi Indonesia setelah membukukan 13 poin. Penampilan solid juga ditunjukkan oleh Yudha Saputera yang sukses menyumbang double digit lewat torehan 12 poin.

Sempat Terganggu Masalah Transportasi

Di balik hasil di lapangan, persiapan Andakara Prastawa dan kawan-kawan menuju pertandingan perdana ini rupanya sempat diwarnai kendala teknis. Bus jemputan yang disediakan oleh panitia penyelenggara mengalami keterlambatan hingga 41 menit tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Managing Director Badan Tim Nasional (BTN) DPP Perbasi, Jeremy Imanuel Santoso, menyampaikan kekecewaan mendalam atas pelayanan panitia lokal. Keterlambatan tersebut dinilai cukup mengganggu kesiapan tim, terlebih para pemain harus menunggu di area halte dengan fasilitas seadanya di tengah cuaca gerimis.

"Kami dari tim bola basket putra 5on5 memberikan informasi bahwa bus yang seharusnya berangkat ke venue mengalami keterlambatan tanpa informasi selama 41 menit," tegas Jeremy. "Kami sangat menyayangkan kejadian ini bisa terjadi di hari pertandingan, terlebih di saat kami menuju venue untuk melawan tim tuan rumah."

Jeremy menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Chef de Mission (CdM) serta Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) untuk menyampaikan protes resmi agar permasalahan pelayanan transportasi ini dapat dibahas secara serius dalam rapat evaluasi mendatang.

Read More

BGN Sambut Rekomendasi Kementerian HAM Perkuat Mekanisme Pemulihan Penerima Manfaat MBG

Iki Radio - Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut baik rekomendasi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai agar dibentuk mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rekomendasi tersebut dinilai menjadi masukan konstruktif bagi BGN untuk memperkuat tata kelola MBG, khususnya dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat sebagai penerima manfaat program.

Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya merekomendasikan BGN membentuk unit pemulihan korban agar penanganan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dilakukan secara lebih sistematis

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan pihaknya terbuka terhadap rekomendasi dan evaluasi dari berbagai pihak sebagai bagian dari proses penyempurnaan penyelenggaraan MBG.

“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Hidayati di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Hidayati menjelaskan, penguatan kolaborasi antara BGN dan Kementerian HAM telah memiliki landasan melalui Nota Kesepahaman Nomor 47/NK.07/10/2025 tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani pada 13 Oktober 2025 dan menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Ruang lingkup kerja sama mencakup pertukaran data dan informasi serta publikasi terkait pelaksanaan pemenuhan gizi nasional. Selain itu, kedua pihak juga dapat melakukan pendampingan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional agar sejalan dengan standar HAM.

Kerja sama juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM serta dukungan sumber daya sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.

“MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” kata Hidayati.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, rekomendasi tersebut sejalan dengan langkah BGN yang saat ini tengah melakukan berbagai evaluasi dan perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG.

Masukan dari Kementerian HAM, kata Hidayati, dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan program. 

“Pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai perbaikan tata kelola. Kami melihat evaluasi bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai proses penting untuk memastikan program ini terus berkembang dan semakin baik,” ujarnya.

Hidayati menegaskan, pembenahan tata kelola merupakan bagian penting untuk memastikan MBG dapat dilaksanakan secara semakin baik dan akuntabel.

Menurutnya, pelaksanaan program berskala nasional membutuhkan evaluasi berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap masukan dapat digunakan untuk memperkuat mekanisme perlindungan penerima manfaat sekaligus meningkatkan kualitas layanan. 

"Dukungan serta masukan dari Kementerian HAM dan seluruh pemangku kepentingan tentu sangat berarti dalam proses tersebut,” pungkas Hidayati.

BGN menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penyempurnaan penyelenggaraan MBG agar pemenuhan gizi masyarakat berjalan beriringan dengan perlindungan hak, akuntabilitas, serta tata kelola program yang semakin kuat.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari aspek pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menghadirkan mekanisme pelayanan dan perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Read More

DPRD dan Pemkab Madiun Sepakati Raperda Perubahan APBD 2026, Fokus Layanan Dasar hingga Mobil Siaga

Iki Radio – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026 resmi disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun pada Kamis (10/9/2026). 

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama antara jajaran pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menjelaskan bahwa penyusunan Perubahan APBD 2026 berorientasi pada basis kinerja yang mengutamakan hasil serta capaian target yang terukur. Langkah ini diambil untuk menggerakkan pembangunan daerah agar lebih produktif sekaligus mengakomodasi isu-isu strategis nasional.

Fokus perubahan anggaran difokuskan pada sektor pelayanan dasar dan prioritas daerah, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, penanganan stunting, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga penyiapan swasembada pangan.

Langkah optimalisasi anggaran ini sejalan dengan tren positif perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada Semester I 2026 berhasil menembus angka 7,48%.

"Terima kasih atas dukungan dari semua pihak terkait capaian semester satu. Mudah-mudahan ini bisa kami pertahankan dan tingkatkan sampai semester dua," ujar Bupati Hari Wuryanto saat memberikan sambutan.

Bupati menegaskan bahwa penyesuaian ini ditujukan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran yang terbatas agar tepat sasaran sesuai skala prioritas. 

Ditemui usai rapat, Bupati Hari Wuryanto menyoroti 10 skala prioritas yang wajib direalisasikan, termasuk pemenuhan fasilitas kesehatan dan perbaikan jalan infrastruktur desa.

"Kami melakukan perubahan karena itu memang skala prioritas. Masalah pendidikan itu wajib, lalu kesehatan dan mobil siaga—itu visi misi kami agar seluruh desa dapat. Perbaikan jalan juga terbukti sangat besar manfaatnya untuk masyarakat. Rencananya akhir tahun nanti juga ada penambahan mobil siaga," pungkasnya.(ir)

Read More

Kekeringan Meluas, 14.809 Warga Lumajang Butuhkan Pasokan Air Bersih

Iki Radio - Sebanyak 14.809 warga di 12 desa pada empat kecamatan di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timnur, terdampak krisis air bersih hingga Kamis (10/9/2026).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyalurkan bantuan air secara bertahap melalui 191 titik distribusi.

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Lumajang, Yudhi Cahyono, mengatakan distribusi terus dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau.

“Kami terus melakukan droping air bersih ke wilayah yang terdampak. Distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan, sehingga kebutuhan air bersih tetap bisa terpenuhi,” ujar Yudhi, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, krisis air bersih antara lain dipengaruhi penurunan debit sejumlah sumber air yang biasa dimanfaatkan masyarakat. Persediaan air hujan yang sebelumnya ditampung warga dalam tandon juga mulai habis.

Kondisi tersebut membuat distribusi air bersih menjadi salah satu layanan penting bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk memperkuat penanganan, Pemkab Lumajang telah menetapkan masa tanggap darurat kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran hutan selama 90 hari, mulai 10 Juli hingga 7 Oktober 2026.

Selain wilayah yang telah terdampak, BPBD juga memetakan potensi kekeringan di 19 desa yang tersebar pada enam kecamatan.

Pemetaan tersebut menjadi dasar kesiapsiagaan sekaligus membantu menentukan wilayah yang perlu mendapat dukungan lebih cepat apabila kondisi sumber air memburuk.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menjadi acuan pemerintah daerah, curah hujan pada September hingga November 2026 diperkirakan masih berada dalam kategori rendah.

Dengan kondisi tersebut, Pemkab Lumajang terus memperkuat mitigasi serta layanan distribusi air bersih dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Read More

Perkuat Sinergi Ekonomi dan Digitalisasi, Pemkab Madiun Gelar HLM Gabungan Tiga Tim Strategis

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar High Level Meeting (HLM) gabungan untuk tiga tim strategis sekaligus, di Ruang Rapat Eka Kapti, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Kamis (10/9/2026).

Ketiganya yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED). 

Forum yang berlangsung  ini mengusung tema “Menjaga Harga, Mendorong Digitalisasi, Bersama Menguatkan Ekonomi Kabupaten Madiun BERSAHAJA”.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri Deasi Surya Andariningrum, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Pimpinan Bank Jatim Cabang Caruban, Kepala BPS, Pimpinan Cabang Bulog Madiun, serta pemangku kepentingan terkait.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun yang menembus sekitar 7,48 persen merupakan buah dari kolaborasi berkelanjutan. Untuk mempertahankan tren positif tersebut, evaluasi rutin bersama jajaran OPD terus dilakukan.

“Setiap bulan kita lakukan evaluasi dengan teman-teman pimpinan OPD, sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana kita supaya bisa menjaga, baik itu inflasi. Alhamdulillah kita juga bisa jaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi, investasi juga masuk, ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelas Bupati.

Ia menambahkan, tolok ukur utama dari pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, selaras dengan visi-misi pemerintah daerah.

Guna mengantisipasi gejolak harga komoditas pemicu inflasi seperti cabai, daging, dan ayam, Pemkab Madiun telah menyiapkan langkah konkret. Dinas Pertanian dijadwalkan bakal melakukan kajian khusus guna mengoptimalkan produksi cabai lokal untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Kediri, Deasi Surya Andariningrum, menyoroti tantangan cuaca seperti dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Pihaknya menyarankan implementasi strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Keterjangkauan harga, dan Komunikasi yang efektif.

Strategi ini diperkuat dengan skema Kerja Sama Antardaerah (KAD), optimalisasi stok Bulog, pelaksanaan operasi pasar, serta edukasi belanja bijak kepada masyarakat. Dari sisi digitalisasi (TP2DD), BI turut mendorong perluasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKP-PD) dan digitalisasi transaksi guna meningkatkan transparansi keuangan daerah.

Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi menekankan krusialnya sinergi lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi antara TPID, TP2DD, dan TP2ED menjadi kunci utama dalam menjaga pasokan pangan, efisiensi anggaran, hingga pemberdayaan UMKM dan investasi demi mewujudkan Kabupaten Madiun yang Bersih, Sehat, dan Sejahtera.(ir)

Read More

Percepat Penyaluran Bantuan Pangan Beras, Pemerintah dan BULOG Pantau Langsung Distribusi di Kediri

Iki Radio — Pemerintah bersama Perum BULOG mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juli–September 2026 demi memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak. 

Pelaksanaan penyaluran tersebut dipantau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, Wakil Bupati Kediri, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri pada Kamis (10/9/2026).

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa percepatan ini dilakukan agar manfaat program segera dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk alokasi tiga bulan tersebut, setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras per bulan atau 30 kilogram sekaligus.

"Kita ingin memastikan bantuan pangan ini benar-benar sampai kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kelanjutan program Bantuan Pangan Beras untuk periode Oktober–Desember 2026," ujar Zulkifli.

Sebagai langkah antisipasi dampak musim kemarau, pemerintah turut memperkuat stok beras nasional dengan menambah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1 juta ton.

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen BULOG dalam mengawal ketersediaan stok hingga proses distribusi di lapangan agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

"Mulai dari gudang hingga diterima masyarakat penerima manfaat, seluruh proses kami kawal. Penyaluran di Kediri hari ini adalah bentuk nyata sinergi pemerintah bersama BULOG untuk menghadirkan pangan bagi masyarakat," kata Rizal.

Melalui percepatan penyaluran ini, pemerintah dan Perum BULOG berharap dapat menjaga daya beli keluarga penerima manfaat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Read More

Pemerintah Beri Bonus dan Perhatian Karier Bagi Semua Atlet dan Pelatih Peraih Medali Asian Games 2026

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menyatakan atlet Indonesia yang meraih medali emas pada Asian Games XX Aichi-Nagoya 2026 akan memperoleh bonus sebesar Rp3 miliar.

Dikutip dari laman Presiden RI menyebutkan, besaran tersebut tiga kali lipat dari bonus medali emas SEA Games yang disebut Presiden mencapai Rp1 miliar.  

“Untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar. Tapi ini Asian Games. Medali emas 3 miliar,” ujar Prabowo saat melepas Kontingen Indonesia menuju Asian Games di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Selain peraih medali emas, Presiden mengatakan pemerintah juga akan memberikan perhatian kepada atlet peraih medali perak dan perunggu, termasuk para pelatih.

Prabowo meminta agar prestasi para atlet dan pelatih turut menjadi perhatian dalam pengembangan karier mereka.  “Medali perak, medali perunggu pun karier-kariernya kita semua percepat. Ada yang, ‘Pak, saya sudah sekian tahun belum naik pangkat.’ Termasuk pelatih-pelatih,” ucap Presiden.

Menurutnya, prestasi dan pengabdian dalam membawa nama Indonesia harus mendapatkan penghargaan yang layak dari negara.  “Kita jangan pelit. Kalau baik, kita beri penghormatan,” tegas Prabowo.

Dalam arahannya, Presiden juga menceritakan perjuangan seorang atlet berkuda (equestrian) pada SEA Games sebelumnya yang tetap bertanding meski mengalami cedera tulang rusuk beberapa hari sebelum perlombaan.

Menurut Prabowo, atlet tersebut memilih tetap bertanding untuk membela Indonesia dan kemudian ikut membantu timnya meraih medali.  “Orang ini tidak mau memilih jalan yang aman atau jalan yang enak. Dia mikir kehormatan bangsa dan negaranya. Ini salah satu contoh yang membanggakan,” tutur Presiden.

Presiden Prabowo mengatakan atlet tersebut merupakan prajurit TNI Angkatan Darat. Atas keberanian dan prestasinya, Presiden meminta pimpinan TNI memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat.

Presiden berharap semangat perjuangan serupa dapat ditunjukkan seluruh atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Kontingen Indonesia yang dilepas Presiden terdiri atas 432 atlet dari 35 cabang olahraga. “Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua,” pungkas Prabowo.

 

Read More

BPOM Surabaya Gelar Desk Percepatan, Izin Edar Pangan Olahan UMK Terbit dalam Hitungan Jam

Iki Radio – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya membuka akses jalur cepat perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui kegiatan Desk Registrasi Izin Edar Pangan Olahan (Desk Percepatan). Acara yang berlangsung pada 8–9 September 2026 di Aula Gandrung Banyuwangi, Kantor BBPOM Surabaya, ini hadir untuk memangkas hambatan birokrasi dan mempercepat legalitas produk pangan lokal.

Layanan jemput bola ini ditargetkan mampu memfasilitasi sekitar 80 pelaku usaha pangan olahan di Jawa Timur. Untuk memastikan proses berjalan lancar, BBPOM Surabaya menghadirkan langsung para evaluator dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan (RPO) serta Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan (Wasprod) BPOM RI.

Melalui skema pelayanan langsung ini, berbagai kendala teknis yang kerap dialami pelaku UMK dapat dituntaskan di tempat. Peserta bisa berkonsultasi, mengoreksi kekurangan label maupun komposisi formula, hingga menyelesaikan verifikasi dokumen tanpa perlu menunggu antrean reguler.

Perwakilan Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM RI, Raden Bagus Irwan Ruswandi, menjelaskan bahwa pendampingan intensif ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam sekaligus mendorong percepatan penerbitan legalitas produk UMK.

"Dari lebih dari 100 pengajuan yang telah kami dampingi, saat ini sebanyak 52 Izin Edar Produk UMK telah terbit dan 55 lainnya masih berproses," kata Irwan. 

Ia menambahkan bahwa capaian tersebut menjadi bukti nyata tingginya antusiasme para pelaku usaha dalam mengurus legalitas pangan olahan mereka.

Dampak positif dari layanan ini dirasakan langsung oleh Risa Rahmania, salah satu peserta pelaku UMK yang berhasil mengantongi izin edar pada hari yang sama. Ia mengaku sangat terbantu karena proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu cukup lama kini berbanding terbalik.

"Sangat membantu sekali karena sebelumnya terkendala pengajuan yang cukup lama. Hari ini kami mendapat pendampingan langsung sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Dalam hitungan jam, dua produk kami bisa langsung terbit," ungkap Risa.

Seluruh produk yang telah memperoleh izin edar resmi dari kegiatan ini secara otomatis terdata dalam sistem perizinan BPOM RI. Dengan legalitas yang telah terjamin, para pelaku UMK di Jawa Timur kini siap memperluas jangkauan pasar mereka, mulai dari masuk ke rantai pasok ritel modern di dalam negeri hingga menembus pasar ekspor global.

 

Read More