ASPI Tegaskan bakal Cabut Layanan QRIS Merchant yang Terbukti Digunakan untuk Judi Online

JAKARTA, Iki Radio — Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengambil langkah tegas terhadap penyalahgunaan sistem pembayaran digital. ASPI menegaskan bahwa fasilitas layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) milik pedagang (merchant) akan langsung dicabut jika terbukti digunakan untuk memfasilitasi transaksi perjudian daring (judi online).

Tindakan tegas ini disampaikan langsung oleh Ketua ASPI, Santoso Liem, merespons maraknya keluhan masyarakat di media sosial terkait indikasi keterhubungan QRIS pedagang dengan aktivitas judi online.

“Pasti akan diblokir (rekening merchant jika terbukti ada penyalahgunaan). Kita akan berkoordinasi, kalau memang ini ada bukti-bukti, maka kita akan tindak tegas, maka QRIS-nya akan kita cabut dan kita akan matikan alat bayarnya,” tegas Santoso di sela-sela acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Penyimpangan Fungsi Alat Pembayaran

Santoso menjelaskan bahwa QRIS sejatinya dirancang sebagai instrumen pembayaran yang bertujuan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta memfasilitasi transaksi yang produktif. Oleh karena itu, penggunaan QRIS untuk aktivitas perjudian merupakan bentuk penyimpangan berat dari tujuan awal penyediaan layanan.

Ia mengibaratkan teknologi QRIS seperti pisau dapur yang serbaguna namun bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah.

“Ibaratnya pisau kan digunakan untuk memasak, tapi ada yang menyalahgunakan buat kejahatan, buat nodong orang, dan lain-lain. Ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Kita tentunya akan mengimbau dan menindak ini,” ujar Santoso.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pencegahan penyalahgunaan alat pembayaran ilegal adalah tanggung jawab bersama. ASPI mengimbau seluruh anggotanya (penyelenggara jasa pembayaran) agar:

• Tidak memfasilitasi transaksi yang dilarang hukum.
• Memastikan penggunaan alat pembayaran sesuai dengan peruntukannya.
• Segera mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Puluhan Ribu Rekening Terindikasi Judi Online

Upaya pemberantasan judi online ini sejalan dengan langkah agresif Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan catatan OJK, terdapat sekitar 38.796 rekening yang terindikasi terlibat aktivitas perjudian.

OJK telah menginstruksikan pihak perbankan untuk melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) hingga pemblokiran terhadap rekening-rekening tersebut berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Tidak hanya itu, OJK juga meminta perbankan menutup rekening lain yang memiliki kesesuaian Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dengan pihak-pihak yang terindikasi main judi daring.

Perkembangan dan Capaian QRIS

Langkah penertiban ini menjadi sangat krusial mengingat pertumbuhan ekosistem QRIS yang makin pesat di Indonesia maupun luar negeri:

Penggunaan Domestik (Data Bank Indonesia per Agustus 2026):

Pengguna: 69,32 juta jiwa

Merchant: 47,11 juta (mayoritas Pelaku UMKM)

QRIS Antarnegara (Periode 2022 – Agustus 2026):

Terhubung dengan 6 negara mitra.

Transaksi Wisatawan Asing di Indonesia (Inbound): 17,8 juta transaksi (Rp6,20 triliun).

Transaksi Wisatawan Indonesia di Luar Negeri (Outbound): 5 juta transaksi (Rp1,85 triliun).

Net Inbound: Rp4,60 triliun.

Dengan ekosistem pembayaran yang makin luas hingga ke ranah internasional, ASPI berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan keamanan layanan QRIS agar tidak dinodai oleh aktivitas kejahatan finansial maupun perjudian online.

 

Read More

Perkuat Transparansi dan Layanan Publik, Pemko Banda Aceh Genjot Inovasi Digital

BANDA ACEH, Iki Radio — Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Melalui inovasi, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan, Pemko Banda Aceh bertekad menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat menghadiri sesi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Aceh, Geuceu Komplek, Rabu (14/10/2026).

Dalam kesempatannya, Illiza menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak sebatas menyediakan data dan dokumen teknis pemerintahan, melainkan memastikan masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah. Oleh karena itu, integrasi sistem pelayanan terus dikembangkan mulai dari tingkat gampong, kecamatan, hingga ke tingkat pemerintah kota.

"Keterbukaan informasi bukan sekadar menyediakan data, tetapi memastikan masyarakat mudah mengaksesnya dan memperoleh pelayanan terbaik. Insyaallah, kita terus berjuang agar informasi dan ruang publik semakin terbuka, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih," ujar Illiza.

Inovasi Layanan Digital dan Program Kemasyarakatan

Untuk mendukung visi tersebut, Pemko Banda Aceh saat ini mengelola sebanyak 58 aplikasi, yang terdiri atas 26 aplikasi informasi publik dan 32 aplikasi administrasi pemerintahan. Berbagai inovasi unggulan telah dihadirkan, di antaranya:

• Layanan Informasi PPID & Aplikasi SALEUM: Sistem pengaduan terpadu bagi masyarakat.
• Command Center & CCTV: Fasilitas pemantauan kondisi kota, ketertiban, dan keamanan ruang publik secara real-time.
• Pendampingan PPID Gampong: Rencana pembentukan dan penguatan pengelolaan informasi hingga tingkat desa di sembilan kecamatan.

Tidak hanya fokus pada infrastruktur digital, Pemko Banda Aceh juga meluncurkan berbagai program inovatif yang bersentuhan langsung dengan warga, seperti Ambulans Puskesmas Keliling, Dokter Saweu Sikula, Gerakan Seniman Masuk Sekolah, serta Forum Suara Warga sebagai wadah penyerapan aspirasi.

Langkah Ke Depan: Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)

Menatap masa depan, Pemko Banda Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola informasi dan mengoptimalkan teknologi terkini. Salah satu rencana strategis yang disiapkan adalah pengembangan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) guna mendukung digitalisasi di berbagai sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan.

Melalui langkah-langkah transformatif ini, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap dapat terus memberikan pelayanan publik terbaik yang berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat.

 

Read More

Pemkab Kubu Raya Raih Indeks SPBE 3,38, Jadi Materi Pembelajaran Civitas Academica MIKOM Pontianak

KUBU RAYA - KALBAR, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya berhasil mencatatkan nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,38 pada tahun 2025. Capaian positif dalam penerapan pemerintahan digital ini menarik perhatian civitas academica dan dijadikan materi pembelajaran langsung bagi dosen serta mahasiswa Manajemen Informatika dan Komputer (MIKOM) Pontianak.

Kunjungan studi dan audiensi tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kubu Raya, Hefmi Rizal, di Ruang Rapat Wakil Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Rabu (14/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Hefmi Rizal menjelaskan bahwa evaluasi SPBE merupakan instrumen krusial untuk mengukur sejauh mana perkembangan penerapan teknologi digital dalam roda penyelenggaraan pemerintahan.

“Pada 2025, Kabupaten Kubu Raya memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 3,38 yang menunjukkan capaian cukup baik dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” ujar Hefmi saat menyambut rombongan MIKOM Pontianak.

Selama audiensi berlangsung, tim Diskominfo Kubu Raya memaparkan berbagai topik strategis, mulai dari pengelolaan infrastruktur jaringan internet, dasar-dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), hingga penerapan sistem pengamanan data pemerintah daerah.

Hefmi menekankan bahwa keamanan informasi menjadi prioritas utama pemerintah daerah, khususnya terhadap data-data krusial yang menopang pelayanan publik.

“Untuk pengamanan data, saat ini sudah kita optimalkan, terutama data-data yang sangat krusial. Ke depan, pengamanan tersebut akan terus kita tingkatkan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa masifnya penggunaan layanan digital harus berbanding lurus dengan penguatan sistem keamanan guna meminimalkan risiko gangguan serta penyalahgunaan data.

Sambut hangat pemaparan tersebut, Dosen MIKOM Pontianak, Edisius Lancani, mengapresiasi kesempatan yang diberikan Pemkab Kubu Raya. Menurutnya, audiensi ini membuka wawasan mahasiswa dalam memahami implementasi nyata ilmu TIK di lingkungan kerja pemerintahan.

Edisius menilai, selain menguasai keterampilan teknis yang dipelajari di kampus—seperti persandian, pemrograman (coding), kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan desain grafis—mahasiswa juga wajib memahami pentingnya keamanan informasi serta perlindungan data pribadi.

“Penguasaan berbagai bidang tersebut dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja, baik di sektor pemerintahan maupun dunia usaha,” tutur Edisius.

Ia berharap kunjungan ke Diskominfo Kubu Raya ini tidak hanya memperluas wawasan mahasiswa terkait penerapan TIK dalam pelayanan publik, tetapi juga memberikan gambaran jelas mengenai peluang pemanfaatan keahlian mereka setelah lulus nanti.

 

Read More

Pemkab Morowali Salurkan 500 Stel Seragam Sekolah Gratis di Menui Kepulauan

MOROWALI, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menyalurkan bantuan 500 stel seragam sekolah gratis bagi siswa-siswi di Kecamatan Menui Kepulauan. Penyerahan secara simbolis ini dilakukan sebagai langkah nyata Pemkab Morowali dalam memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas hingga ke wilayah kepulauan.

Kegiatan penyerahan bantuan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Menui Kepulauan pada Minggu (11/10/2026). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas bersama jajaran pemerintah daerah setempat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali, Arifin Lakane, menjelaskan bahwa program bantuan seragam sekolah pada tahun ini mengalami perluasan cakupan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Tahun ini tidak seperti tahun lalu. Tahun ini semua tingkatan sekolah kami berikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga SMK,” ujar Arifin.

Ia menambahkan, total seragam sekolah yang disalurkan di seluruh wilayah Kabupaten Morowali mencapai ribuan stel. Penentuan penerima bantuan didasarkan pada data resmi siswa yang dihimpun dari setiap sekolah.

Untuk Kecamatan Menui Kepulauan, bantuan 500 stel seragam diserahkan secara simbolis kepada para kepala sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah akan membagikan langsung kepada siswa sesuai dengan data ukuran pakaian yang telah terdata. Dalam waktu dekat, Pemkab Morowali juga telah menjadwalkan penyaluran bantuan seragam khusus bagi siswa jenjang TK di kecamatan tersebut.

Program Tepat Sasaran dan Komprehensif

Secara terpisah, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abd Rauf menegaskan pentingnya efektivitas setiap program pembangunan daerah agar berdampak nyata bagi warga.

“Kita tidak ingin program hanya sekadar ada, tapi harus tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” tegas Bupati Iksan.

Penyaluran seragam sekolah gratis ini merupakan bagian dari komitmen serta realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali di bidang pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para orang tua murid sekaligus menjamin kesetaraan akses pendidikan di wilayah terpencil dan kepulauan.

Selain bantuan di sektor pendidikan, pada kesempatan yang sama Pemerintah Kabupaten Morowali juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial lainnya. Bantuan tersebut meliputi santunan jaminan kematian, serta bantuan tali rumpon dan kulkas freezer dari Dinas Perikanan untuk mendukung perekonomian nelayan setempat.

 

Read More

Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Fitur Live Instagram Sarwendah Dibatasi 1 Tahun

JAKARTA, Iki Radio — Buntut dari konflik perselisihan dengan mantan suaminya, Ruben Onsu, selebritas Sarwendah harus menghadapi konsekuensi di ranah digital. Fitur live (siaran langsung) pada akun Instagram pribadinya dijatuhi sanksi pembatasan hingga satu tahun. Hal ini terjadi setelah akun milik Sarwendah menerima pelaporan massal (mass report) dari pengguna lain.

Sanksi tersebut bermula dari aksi Sarwendah yang mengunggah rekaman video call serta tangkapan layar percakapan (chat) Ruben Onsu dengan pihak lain pada akhir pekan lalu. Berdasarkan pantauan terbaru, unggahan yang sempat memicu kehebohan publik tersebut kini sudah menghilang dari linimasa.

Kondisi tersebut dikonfirmasi langsung oleh tim kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu. Saat ditemui usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (14/10/2026), Chris membenarkan adanya pembatasan yang cukup merugikan kliennya tersebut. Ia menduga kuat ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memobilisasi aksi pelaporan terhadap akun kliennya.

"Kalau enggak salah itu adalah hasil dari report, bahwa ada pihak-pihak yang sengaja report," ujar Chris seperti diberitakan detikcom, Rabu (14/10/2026).

"Ini adalah satu konsekuensi di mana kedua belah pihak yang saat ini sedang bersengketa merupakan publik figur, ya. Jadi apa pun yang dilakukan oleh seorang publik figur itu pasti memiliki dampak," tambahnya.

Dihapus Paksa Sistem dan Terancam Banned

Secara terpisah, melalui keterangan resminya pada Selasa (13/10/2026), Sarwendah secara terbuka mengklarifikasi bahwa unggahan tersebut bukan sengaja ia hapus sendiri, melainkan diturunkan paksa oleh sistem Instagram.

"Postingan kemarin bukan saya hapus. Sebenarnya postingan itu sudah di-report dari hari pertama saya up ke Instagram saya, sempat bertahan setelah saya ajukan banding, tapi hari ini akhirnya diturunkan Instagram setelah makin banyak di-report," tulis Sarwendah.

Tidak hanya kehilangan unggahan, Sarwendah juga mengungkapkan dampak lanjutan yang diterimanya. "Saya juga kena pembatasan live selama setahun, dan ada peringatan akan di-banned akunnya," sambung Sarwendah.

Langkah Hukum Ditangani Tim Berbeda

Mengenai strategi pemulihan akun maupun manuver hukum spesifik terkait siber/digital, Chris Sam Siwu memilih irit bicara. Ia menjelaskan bahwa wewenang penanganan ranah tersebut telah didelegasikan kepada tim kuasa hukum lain.

"Saya enggak mau statement terlalu jauh, ya, karena nanti itu ranahnya dari rekan sejawat saya, Pablo Benua, ya," tuturnya.

Meski demikian, Chris memastikan bahwa Sarwendah telah memperhitungkan segala risiko serta konsekuensi hukum atas jejak digitalnya selama bersuara di media sosial. Sebagai kuasa hukum, ia menegaskan akan terus mendampingi kliennya.

"Kami sebagai tim lawyer akan terus men-support dan menghormati apa yang telah dilakukan klien kami," tegas Chris.

Lebih lanjut, Chris menyoroti tekanan bertubi-tubi yang dialami Sarwendah sepanjang proses konflik rumah tangga ini. Menurutnya, Sarwendah acap kali menjadi pihak yang dipojokkan oleh narasi-narasi miring netizen, meski sebelumnya telah memilih untuk berdiam diri.

"Klien kami diam saja. Diam saja disudutkan, dibuat narasi-narasi yang tidak baik. Nah, apalagi ketika mungkin namanya manusia, tidak ada manusia yang sempurna, mungkin ada khilaf kata ya itu tidak bisa kita hindari," pungkas Chris membela kliennya.

 

Read More

Nasib Berbeda Megawati Hangestri: Gemilang di Debut Red Sparks, Tertatih Bersama Hillstate

MADIUN, Iki Radio — Bintang bola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, mencatatkan nasib yang bertolak belakang pada laga debutnya bersama dua klub berbeda di Korea Selatan: Daejeon JungKwanJang Red Sparks dan Suwon Hyundai E&C Hillstate.

Megawati resmi melakoni debutnya bersama Hillstate pada pertandingan pertama turnamen KOVO Cup 2026 melawan Hi Pass di Jinnam Gymnasium, Rabu (14/10/2026). Sayangnya, laga perdana pemain berjuluk "Megatron" tersebut tidak berjalan mulus.

Hillstate yang mengalami perombakan skuad cukup signifikan musim ini tampil buruk, terutama dalam organisasi pertahanan. Dalam laga tersebut, Megawati mencetak 14 poin dengan tingkat keberhasilan serangan (attack success rate) sebesar 35 persen. Hillstate pun harus mengakui keunggulan Hi Pass setelah kalah telak 0-3 (17-25, 16-25, 18-25).

Pujian dan Catatan Evaluasi Pelatih

Meskipun memetik hasil minor, pelatih Hillstate, Kang Sung Hyung, tetap memberikan apresiasi atas performa Megawati dan rekan duet barunya, Jordan Wilson, yang menyumbang 15 poin.

Kang Sung Hyung menyoroti bahwa chemistry serta kerja sama antara duet Megawati-Wilson dengan setter utama, Kim Da In, masih belum padu. Hal ini dimaklumi mengingat persiapan Kim Da In bersama klub sempat terganggu agenda membela timnas voli putri Korea Selatan.

"Baik Mega maupun Jordan tampil baik dalam serangan mereka. Sayangnya, pertandingan ini justru memperlihatkan masalah-masalah yang memang sudah kami khawatirkan sebelumnya," ujar Kang Sung Hyung usai pertandingan.

 

Berbeda Jauh dari Debut Manis di Red Sparks

Momen ini berbanding terbalik dengan debut manis Megawati saat pertama kali menginjakkan kaki di Korea Selatan bersama Red Sparks pada 17 Oktober 2023. Kala itu, Megawati langsung mencuri perhatian publik voli Korea usai membawa Red Sparks menang telak 3-0 (25-15, 25-15, 25-23) atas IBK Altos di ajang V-League.

Pada pertandingan bersejarah tersebut, Megawati tampil sangat dominan dengan membukukan 21 poin sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang berlaga di Liga Voli Korea Selatan.

Fokus Tatap Pertandingan Berikutnya

Hillstate dan Megawati masih memiliki kesempatan untuk membenahi kekurangan sebelum mengarungi kompetisi resmi. Hillstate dijadwalkan melakoni pertandingan kedua KOVO Cup 2026 menghadapi juara bertahan Liga Voli Korea, GS Caltex, pada Jumat (16/10/2026).

Adapun gelaran kasta tertinggi Liga Voli Korea (V-League) musim 2026/2027 baru akan resmi bergulir pada 31 Oktober mendatang.

 

Read More

Waspada Deepfake! OJK Minta Masyarakat Lebih Kritis Terhadap Modus Penipuan Investasi AI

JAKARTA, Iki Radio — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewanti-wanti masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan investasi yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya rekayasa gambar dan suara imitasi (deepfake).

Peringatan ini disampaikan oleh Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek (DPLE) OJK, Edi Broto Suwarno, seiring berhembusnya ancaman rekayasa digital yang kian mengintai para calon investor di Indonesia.

Menurut Edi, pesatnya perkembangan teknologi digital memang memberikan kemudahan akses informasi. Namun di sisi lain, hal ini juga membuka celah kejahatan keuangan baru yang jauh lebih halus dan serba canggih.

"Saat ini teknologi deepfake dapat digunakan untuk membuat video atau suara yang menyerupai tokoh publik maupun profesional keuangan, seolah-olah mereka sedang merekomendasikan investasi tertentu," ungkap Edi dalam acara Ring The Bell for Financial Literacy 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2026).

Selain merekayasa wajah dan suara tokoh ternama, para pelaku penipuan kerap kali mencatut identitas lembaga keuangan resmi demi memperdaya korban melalui iming-iming keuntungan tinggi tanpa risiko.

Oleh karena itu, OJK mengimbau masyarakat agar ekstra kritis terhadap berbagai tawaran investasi yang beredar di media sosial maupun aplikasi perpesanan.

"Teknologi yang terlihat canggih tidak selalu menjamin bahwa informasi yang disampaikan itu benar. Sebelum berinvestasi, pastikan legalitas dari pihak yang menawarkan, kemudian pahami produk dan risikonya, serta jangan mudah tergiur oleh janji keuntungan yang tidak masuk akal. Prinsipnya adalah Legal and Logic," tegas Edi.

Sebagai langkah pencegahan awal, Edi mengajak masyarakat membiasakan tiga langkah verifikasi sederhana sebelum bertransaksi.

• Periksa sebelum percaya
• Pahami sebelum berinvestasi
• Pastikan sebelum mentransfer uang

OJK juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan data finansial pribadi agar tidak terhindar dari kerugian materiil.

"Jangan pula menyerahkan data pribadi, kata sandi, PIN, atau kode OTP kepada pihak lain, karena keamanan ini menjadi tanggung jawab pribadi dari si pemilik," pungkasnya.

 

Read More

Hari Santri 2026, ASN Ponorogo Wajib Bersarung

PONOROGO, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah untuk mengenakan pakaian muslim selama sepekan, mulai 15 hingga 22 Oktober 2026. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menyampaikan bahwa penggunaan busana muslim ini merupakan tradisi tahunan yang terus dilestarikan di Kabupaten Ponorogo untuk menyemarakkan Hari Santri.

Dalam aturan tersebut, ASN laki-laki diinstruksikan mengenakan sarung dan peci. Sementara itu, pegawai perempuan diharapkan memakai pakaian muslim yang sopan dan berhijab. Khusus bagi pegawai nonmuslim, imbauan ini sifatnya menyesuaikan dengan tetap menjunjung tinggi rasa toleransi dan menghormati keyakinan masing-masing.

“Penggunaan busana muslim ini merupakan bagian dari tradisi peringatan Hari Santri Nasional di Ponorogo yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk pegawai laki-laki mengenakan sarung dan peci, sedangkan perempuan menyesuaikan dengan ketentuan berpakaian muslim,” ujar Lisdyarita.

Pelayanan Lapangan Tetap Prioritas

Meski ada imbauan mengenakan pakaian muslim, Pemkab Ponorogo memberikan fleksibilitas bagi ASN yang menjalankan tugas operasional di lapangan, seperti personel Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Fleksibilitas ini diberikan agar pelayanan publik dan pelaksanaan tugas keamanan maupun ketertiban tetap berjalan optimal tanpa terkendala busana.

“Untuk petugas yang menjalankan tugas lapangan, pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Misalnya, petugas laki-laki cukup mengenakan peci agar tetap bisa menjalankan tugas dengan baik,” jelasnya.

Diramaikan Beragam Kegiatan

Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Ponorogo tidak hanya diwarnai dengan perubahan busana dinas para ASN, tetapi juga dimeriahkan oleh serangkaian agenda keagamaan dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat luas.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Pemkab Ponorogo berharap semangat dan nilai-nilai perjuangan santri dapat terus dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat serta jajaran jajaran birokrasi di Ponorogo.

Read More