Sah! Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Resmi Bertransformasi Jadi Perseroda

MADIUN, Iki Radio — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun, atau yang akrab disapa Bank Madiun, kini resmi mengubah status bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan ini ditandai dengan penetapan nama baru perusahaan, yaitu PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda.

Puji Rahmawati (kiri) selaku Komisaris Utama dan Velly Murdianto (tengah) selaku Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda

Perubahan status hukum dan nomenklatur ini disampaikan secara resmi oleh pihak manajemen melalui Surat Pengumuman Nomor: 002/2104/402.401/2026 tertanggal 20 Oktober 2026.

Landasan Hukum Transformasi

Transformasi badan hukum ini dilaksanakan berdasarkan tiga landasan hukum utama, yaitu:

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.

Akta Pendirian Nomor 265 yang dibuat oleh Notaris Nanik Yuniarti, S.H., M.Kn., di Kabupaten Madiun, serta telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0032055.AH.01.01.Tahun 2026.

Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Nomor KEP-37/KO.14/2026 tanggal 8 Oktober 2026 tentang Pengalihan Izin Usaha dan Perubahan Nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda.

Perubahan Nama dan Status Hak/Kewajiban

Dengan berlakunya penetapan tersebut, nomenklatur resmi perusahaan mengalami perubahan sebagai berikut:

• Nama Lama: PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN
• Nama Baru: PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN PERSERODA

Manajemen memastikan bahwa peralihan bentuk badan hukum ini tidak memengaruhi seluruh operasional dan aset. Seluruh hak, kewajiban, serta kekayaan/aset yang sebelumnya dimiliki oleh Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun secara otomatis beralih dan menjadi hak, kewajiban, serta aset milik PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda.

Surat pengumuman transformasi ini ditandatangani secara resmi oleh Puji Rahmawati selaku Komisaris Utama dan Velly Murdianto selaku Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda.

 

Read More

Kenang Sejarah di HUT ke-62 Partai Golkar: Dari Gagasan Integralistik Hingga Partai Politik

MADIUN, Iki Radio — Partai Golongan Karya (Golkar) resmi menginjak usia ke-62 pada Selasa, 20 Oktober 2026. Dalam peringatan tahun ini, Partai Golkar mengusung tema "Golkar Bersama Rakyat, Kerja Nyata, Rakyat Sejahtera".

Atas arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, peringatan HUT ke-62 digelar secara sederhana namun sarat makna. Rangkaian acara difokuskan pada kegiatan sosial dan kemasyarakatan di berbagai daerah, seperti ziarah ke Taman Makam Pahlawan, aksi donor darah, hingga pembagian paket sembako gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

Akar Sejarah: Konsep Integralistik dan Golongan Fungsional

Lahirnya Golkar tidak lepas dari kolaborasi pemikiran tiga tokoh bangsa sejak dekade 1940-an, yaitu Soekarno, Prof. Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Ketiganya mengajukan gagasan integralistik-kolektivitis yang menginginkan keterwakilan kolektif berbasis 'demokrasi' khas Indonesia.

Pada dekade 1950-an, gagasan ini diwujudkan melalui pembentukan Golongan Fungsional (1957) sebagai wadah perwakilan kelompok-kelompok profesional/kemasyarakatan, bukan sebuah partai politik. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Sanskerta menjadi Golongan Karya pada tahun 1959.

Pada awalnya, Golkar digagas sebagai sistem perwakilan alternatif di tengah maraknya sistem multipartai untuk menumbuhkan persatuan dan kerja sama tanpa sekat perbedaan kelas.

Transformasi Menjadi Partai Politik dan Era Sekber Golkar

Seiring dinamika politik nasional di akhir era Orde Lama, fungsi Golkar mengalami pergeseran mendasar. Dengan Soekarno sebagai konseptor dan Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution bersama Angkatan Darat sebagai penggerak, Golkar didorong menjadi kekuatan politik resmi guna menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Langkah historis ditandai dengan dibentuknya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964 yang dipelopori oleh Soeharto dan Suhardiman. Gagasan awal Golkar yang semula menolak konsep partai politik akhirnya bertransformasi menjadi sebuah organisasi politik formal.

Kejayaan dan Pengaruh di Panggung Politik Nasional

Memasuki masa Orde Baru, Golkar hadir sebagai pilar utama pembaruan politik. Keberadaan Golkar terbukti mendominasi lanskap politik Indonesia sejak Pemilu pertamanya pada 3 Juli 1971. Saat itu, Sekber Golkar berhasil meraih 62,8% suara dan mengamankan 236 dari 360 kursi DPR, jauh mengungguli partai-partai besar lainnya saat itu.

Hingga kini, perjalanan panjang dari sebuah wadah fungsional anti-partai menjadi salah satu partai politik tertua dan terbesar di Indonesia membuktikan daya tahan serta fleksibilitas Partai Golkar dalam mengawal perjalanan demokrasi bangsa. Melalui momen HUT ke-62 ini, Partai Golkar menegaskan kembali komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui karya dan kerja nyata.

Read More

20 Oktober: Momen Sakral Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI dari Masa ke Masa

JAKARTA, Iki Radio — Tanggal 20 Oktober memegang peranan penting dalam sejarah politik dan ketatanegaraan Indonesia. Setiap lima tahun sekali, tanggal ini menjadi momentum bersejarah bagi perantian tampuk kepemimpinan nasional melalui upacara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR RI.

Tradisi pelantikan pada tanggal 20 Oktober ini telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, dimulai sejak era reformasi hingga era kepemimpinan nasional saat ini. Berikut adalah jejak perjalanan sejarah pelantikan pemimpin bangsa pada 20 Oktober:

1. 20 Oktober 1999: Awal Era Reformasi (Abdurrahman Wahid)

Pada 20 Oktober 1999, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) resmi dilantik sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia. Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan nasional di era reformasi setelah transisi pasca-Orde Baru.

2. 20 Oktober 2004: Era Pemilu Langsung Pertama (Susilo Bambang Yudhoyono & Jusuf Kalla)

Sejarah baru terukir pada 20 Oktober 2004 saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Muhammad Jusuf Kalla dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004–2009. Ini merupakan hasil dari Pemilu Presiden secara langsung oleh rakyat yang pertama kali digelar di Indonesia.

3. 20 Oktober 2009: Periode Kedua SBY (Susilo Bambang Yudhoyono & Boediono)

SBY kembali mengandaskan rival-rivalnya dan dilantik untuk periode kedua (2009–2014) pada 20 Oktober 2009. Kali ini, SBY didampingi oleh Boediono sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

4. 20 Oktober 2014: Kepemimpinan Joko Widodo (Joko Widodo & Jusuf Kalla)

Joko Widodo (Jokowi) resmi dilantik sebagai Presiden ke-7 RI periode 2014–2019 bersama Muhammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta. Pelantikan ini menyedot perhatian publik luas dengan puncak pesta rakyat di ibu kota.

5. 20 Oktober 2019: Periode Kedua Jokowi (Joko Widodo & Ma'ruf Amin)

Pada 20 Oktober 2019, Joko Widodo kembali mengucapkan sumpah jabatan untuk masa jabatan kedua (2019–2024). Pada periode ini, Jokowi didampingi oleh KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI.

6. 20 Oktober 2024: Estafet Kepemimpinan Baru (Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka)

Melanjutkan tradisi ketatanegaraan tersebut, pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto resmi mengucapkan sumpah sebagai Presiden ke-8 RI periode 2024–2029, bersanding dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI dalam Sidang Paripurna MPR RI.

Dengan konsistensi jadwal ini, tanggal 20 Oktober kini tidak hanya sekadar tanggal di kalender, melainkan simbol keberlanjutan demokrasi dan transisi kepemimpinan yang damai di Republik Indonesia.

Read More

Komitmen OJK Lanjutkan Reformasi Pasar Modal: Sasar Transparansi dan Bidik Pertumbuhan Investor Ritel

JAKARTA,Iki Radio – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan reformasi di sektor pasar modal guna meningkatkan transparansi serta integritas. Langkah strategis ini dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem keuangan nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memperkuat penegakan aturan (enforcement) terhadap berbagai pelanggaran di pasar modal, termasuk penindakan tegas terhadap praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading).

"Sehingga kita akan semakin terus menegakkan kredibilitas, integritas, dan juga terus melakukan enforcement terhadap berbagai pelanggaran yang telah terjadi," ujar Friderica dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, (19/10/2026).

Perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut berharap langkah penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran. Dengan demikian, pasar modal Indonesia diproyeksikan semakin likuid, transparan, serta semakin diminati baik oleh investor domestik maupun asing.

Selain penegakan aturan, OJK menyoroti pentingnya pasar modal sebagai wadah investasi jangka panjang yang inklusif bagi masyarakat luas.

Berdasarkan data Single Investor Identification (SID), jumlah investor ritel domestik di Indonesia saat ini telah mencapai 32,7 juta pihak. Angka tersebut dinilai mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan sekaligus besarnya harapan masyarakat terhadap prospek pasar modal tanah air ke depan.

Melalui penguatan transparansi, integritas, dan pengawasan yang ketat, OJK optimistis kepercayaan investor akan terus terjaga, menjadikan pasar modal sebagai pilar utama investasi jangka panjang yang aman dan terpercaya di Indonesia.

Read More

Hari Pertama Jadi Plt Bupati Klaten, Yulindha Langsung Kumpulkan OPD Bahas Pelayanan hingga Sekolah Rakyat

KLATEN, Iki Radio — Hari pertama menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi langsung bergerak cepat dengan memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Klaten, Senin (19/10/2026). 

Rapat tersebut berfokus pada kepastian keberlangsungan pelayanan publik, pembahasan program sekolah rakyat, hingga persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Yulindha menegaskan bahwa penunjukannya sebagai Plt Bupati oleh Gubernur Jawa Tengah bertujuan untuk memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Klaten tetap berjalan stabil dan pelayanan kepada masyarakat tidak tersendat.

"Hari pertama saya memimpin rapat koordinasi sama teman-teman OPD karena kemarin saya ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk menjadi Plt Bupati," ujar Yulindha saat ditemui di Klaten, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026).

Ia memastikan bahwa seluruh aktivitas administrasi dan layanan masyarakat harus terus berjalan optimal tanpa terpengaruh oleh dinamika politik atau hukum yang sedang terjadi.

"Jadi saya hari ini sama teman-teman OPD yang jelas memastikan bahwa administrasi harus tetap terus berjalan dan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan tidak boleh terhambat. Karena bagaimana pun juga situasi kondisi Klaten seperti ini, tapi kami sebagai pelayan masyarakat tidak boleh ada alasan apapun, harus melayani dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati," tegasnya.

Selain konsolidasi internal terkait efektivitas pelayanan publik, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti agenda strategis daerah, di antaranya persiapan Pilkades serta kelanjutan program sekolah rakyat.

Terkait program sekolah rakyat, Yulindha menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten saat ini sedang mengumpulkan berbagai dokumen pendukung lintas sektoral.

"Karena banyak pihak yang terkait, ada Dinas Pekerjaan Umum (PU), ada Dinas Sosial (Dinsos), jadi ini semua baru berproses. Semoga nanti bisa melengkapi semua dan terbangun di Klaten," jelas Yulindha.

Penunjukan Mahanni Yulindha Pratiwi—yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten—sebagai Plt Bupati dilakukan setelah Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) penunjukan Yulindha telah diterbitkan dan diserahkan pada Jumat (16/10/2026).

"Sesuai dengan undang-undang, apabila kepala daerah berhalangan tentu saja wakilnya yang menjalankan tugas. SK sudah jadi dan sudah diserahkan ke Wakil Bupati kemarin," kata Sumarno di Kota Semarang, Sabtu (17/10/2026).

Sebelumnya, KPK menetapkan Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka atas dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Klaten pada Jumat (16/10/2026). 

Dugaan korupsi tersebut mencakup suap kepada pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penerimaan uang dari kontraktor proyek pemerintah, hingga setoran rutin dari OPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain Bupati Klaten, KPK turut menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah dan pihak swasta dari PT MWC, Muhammad Amin Wahyu Utomo. Ketiganya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada Kamis (15/10/2026).

Read More

Dangdut Makin Digandrungi Gen Z, Ayu Ting Ting Bagikan Pengalaman Seru di Synchronize Fest 2026

JAKARTA, Iki Radio — Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting mengaku terkejut saat tampil di panggung Synchronize Fest 2026 pada Sabtu (17/10/2026). Pelantun lagu Alamat Palsu ini tidak menyangka penonton yang didominasi oleh Generasi Z (Gen Z) sangat familiar dan ikut bernyanyi bersama membawakan lagu-lagunya.

Bagi Ayu, pengalaman ini terasa baru. Pasalnya, penonton konser dangdut biasanya didominasi oleh kalangan generasi yang lebih matang.

"Aku agak sempat kaget juga sih, maksudnya di situ rata-rata yang nonton anak-anak muda semua kan. Dan alhamdulillah mereka semuanya hafal lagu aku," ujar Ayu seperti diberitakan detikPop pada Senin (19/10/2026).

Ayu merasa senang sekaligus terkesan karena lagu-lagunya yang telah dirilis beberapa tahun lalu masih diingat dan dinyanyikan dengan antusias oleh para pemuda. Ia mengenang bagaimana perjuangan mempopulerkan musik dangdut di kalangan anak muda pada masa lalu tidaklah mudah.

"Sedangkan kalau dari dulu kan saya ngerasain perjuangan yang namanya kita angkat dangdut tuh agak lumayan berat untuk kaum-kaum muda. Jarang anak-anak sekolah gitu, pasti kan anggap dangdut kayak, 'Ih apa sih dangdut?'. Tapi sekarang, mereka semuanya ramai-ramai bisa nyanyi lagu dangdut," jelasnya.

Melihat antusiasme ini, Ayu berharap dangdut dapat terus berkembang dan dikenal secara global, sebagaimana musik K-Pop dari Korea Selatan yang sukses mencuri perhatian dunia.

"Kalau kita sih penginnya dangdut bisa sama kayak K-Pop ya, bisa diterima sama semua negara pastinya, bisa bawa nama dangdut lebih besar lagi. Pastinya kita sebagai penyanyi dangdut pengin ngebawa dangdut lebih bagus lagi ke depannya, kalau bisa sampai ke mancanegara," ungkapnya.

Tren Dangdut Meningkat di Platform Digital

Fenomena naik daunnya dangdut di kalangan generasi muda juga sejalan dengan data digital. Pada Juni 2026 lalu, Google merilis Google Doodle edisi khusus dangdut yang menyoroti tingginya minat masyarakat terhadap genre musik khas Indonesia ini.

Country Marketing Manager Google Indonesia, Muriel Makarim, mengungkapkan bahwa pencarian terkait dangdut mengalami peningkatan signifikan di Google Search. Pencarian untuk genre Popdut tercatat naik sebesar 30 persen, sementara Disco Dangdut naik 20 persen.

Selain itu, pencarian kata kunci hiburan seperti Dangdut Cafe melonjak hingga 90 persen, dan Konser Dangdut naik 30 persen. Antusiasme publik juga terlihat dari pencarian ekspresi dan lirik, seperti "penyanyi Goyang Dombret" dan "lirik lagu Inul Daratista" yang melonjak lebih dari 100 persen.

 

 

Read More

Edarkan Produk Berbahaya ke Seluruh Indonesia, BPOM Bongkar Pabrik Kosmetik Ilegal Beromzet Rp16 Miliar di Mojokerto

MOJOKERTO, Iki Radio – Badan Pengawas Obat dan Makanan REpublik Indonesia (BPOM - RI), bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya, berhasil membongkar praktik pembuatan kosmetik ilegal beromzet miliaran rupiah di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pabrik yang telah beroperasi sejak tahun 2021 tersebut ditaksir mencatatkan nilai kejahatan mencapai Rp16 miliar.

Tangkap layar konferensi pers BPOM RI di Mojokerto (Youtube BPOM)

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa pabrik tersebut memproduksi berbagai jenis produk perawatan kulit (skincare) yang dicampur dengan bahan-bahan terlarang dan berbahaya bagi kesehatan.

"Informasi dari tim intelijen baru terbongkar sekitar sebelas hari yang lalu," ungkap Taruna dalam Konferensi Pers di Mojokerto, yang disiarkan langsung di kanal Youtube BPOM, Senin (19/10/2026).

Dalam operasi penggerebekan tersebut, tim penyidik BPOM menyita sejumlah barang bukti berukuran besar, mulai dari mesin produksi, bahan baku mentah, wadah kemasan polos, hingga produk kosmetik siap edar.

"Petugas menyita mesin produksi, bahan baku, produk rumahan, dan kemasan yang ternyata tidak memenuhi perizinan berusaha. Kemudian, ditemukan pula kosmetik berupa krim atau lotion dan toner tanpa izin edar dalam kemasan polos yang diduga mengandung bahan berbahaya," beber Taruna.

Disuplai ke Klinik Kecantikan hingga Papua

Dari hasil pengembangan awal, produk kosmetik polos tanpa merek dan izin edar ini dipasarkan secara masif ke berbagai klinik kecantikan di Indonesia. Taruna membeberkan bahwa omzet penjualan dari jaringan kosmetik ilegal ini mencapai Rp750 juta per bulan atau sekitar Rp9 miliar per tahun.

"Pemasaran produk ini (menyebar ke) seluruh Indonesia sampai dengan Papua," tegasnya.

Menanggapi kejahatan yang mengancam kesehatan masyarakat ini, BPOM menegaskan akan menindak tegas para pelaku. Para tersangka terancam dijerat dengan Pasal 435 dan Pasal 436 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar.

"Saat ini ada sejumlah orang yang diperiksa dan (penyelidikan) terus dikembangkan terkait kasus ini," pungkas Taruna.

 

Read More

Resmi Transformasi Jadi BNPPDT, Jenderal Maruli Simanjuntak Siap Perkuat Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Acara serah terima jabatan (sertijab) tersebut berlangsung di Kantor BNPP, Jakarta, pada Senin (19/10/2026).

Penyerahan jabatan ini dilakukan usai Presiden Prabowo Subianto melantik Maruli sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Istana Negara pada Kamis (15/10/2026). Pelantikan tersebut sekaligus menandai perubahan dan transformasi penugasan dari BNPP menjadi BNPPDT dengan ruang lingkup tugas yang lebih luas.

Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dirinya telah lama mengenal Maruli dan memiliki hubungan kerja yang baik. Ia meyakini, dengan kapasitas Maruli sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT, pengawasan serta pengelolaan wilayah perbatasan dan daerah terpencil akan berjalan semakin optimal.

"Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal (terpencil) akan lebih efektif," ujar Tito.

Fokus Utama Pengelolaan Perbatasan

Mendagri menjelaskan bahwa tugas utama lembaga ini adalah mengembangkan wilayah perbatasan guna menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat setempat. Selain itu, BNPPDT mengemban amanat untuk menyelesaikan potensi konflik perbatasan dengan negara tetangga serta mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN) agar dapat tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar merupakan langkah strategis dalam memperkuat rasa nasionalisme. Hal ini penting agar kawasan perbatasan dapat berfungsi sebagai benteng sekaligus zona penyangga (buffer zone) terhadap berbagai bentuk infiltrasi luar, baik melalui jalur darat maupun laut.

Komitmen Kepala BNPPDT Baru

Sambut arahan tersebut, Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapannya untuk fokus mengelola daerah perbatasan dan kawasan terpencil demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dengan dukungan perangkat kerja yang ada serta bimbingan dari Mendagri, Maruli berkomitmen mengawal setiap program kerja agar berjalan lancar dan memberikan dampak nyata.

"Kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah dan sedang dalam proses pengerjaan, serta meningkatkan hal-hal yang perlu ditingkatkan," pungkas Maruli.

 

Read More