Diikuti 24.681 Siswa , Bupati Ipuk Pantau Pelaksanaan TKA SMP

Iki Radio - Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMP telah resmi dilaksanakan mulai 6 hingga 16 April 2026. 

Di Banyuwangi, terdapat 24.681 siswa dari 224 sekolah yang mengikuti ujian serentak secara nasional tersebut. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau pelaksanaan ujian dan para siswa mengikuti tes dengan baik.

Salah satunya Ipuk meninjau pelaksanaan di SMP Negeri 3 Banyuwangi, Selasa (7/4/2026). SMPN 3 Banyuwangi yang berada di Kelurahan Singotrunan itu menjadi salah satu lokasi pelaksanaan TKA jenjang SMP. 

Di sekolah tersebut, terjadi kendala jaringan internet sejak pagi sehingga pelaksanaan TKA hari ini tertunda. 

Gangguan tersebut menyebabkan ujian yang menggunakan perangkat komputer siswa tertunda. Sejumlah siswa terlihat menunggu di ruang kelas sambil menanti perbaikan sistem diperbaiki oleh petugas teknis.

"Sejak pukul 06.00 jaringan sudah terganggu, kami langsung berkoordinasi dengan Telkom. Laporannya karena ada kabel yang putus. Langsung diperbaiki, dan siang sudah selesai," ungkap Kepala Sekolah SMPN 3, Holilik kepada Ipuk. 

"Mereka nantinya akan mengikuti ujian di lain hari. Kami sudah lapor ke panitia dan pengawas," imbuhnya. 

Saat melihat kondisi tersebut, Ipuk terlihat langsung menghampiri para siswa untuk memberikan semangat agar tetap tenang dan tidak perlu khawatir.

“Tidak perlu khawatir, anak-anak tetap bisa ikut ujian. Ini kendala teknis dan telah diperbaiki,” ujar Ipuk, saat menyapa para siswa.

Ipuk mengatakan sebelumnya pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kelancaran pelaksanaan TKA, termasuk dengan PLN dan Telkom.

“Kami sudah berkoordinasi sebelumnya, termasuk dengan PLN dan Telkom, mereka siap mensupport. Mudah-mudahan gangguan seperti ini tidak terjadi lagi, dan ujian bisa berjalan baik,” kata Ipuk.

Ia juga meminta pihak sekolah terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar setiap kendala teknis dapat segera ditangani. (*)

Read More

Sekolah di Riau Wajib Hemat Energi, Ini Kebijakan Terbarunya

Iki Radio - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau menginstruksikan seluruh kepala sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB untuk menerapkan penghematan energi secara ketat. Kebijakan tersebut berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta di seluruh wilayah Riau.

Instruksi itu tertuang dalam surat bernomor 000.8.6.1/3690/Disdik/2026 sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara yang diterbitkan pada 3 April 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk menekan biaya operasional di lingkungan pendidikan.

“Melalui surat ini, kami mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk menerapkan efisiensi serta membangun budaya kerja yang terukur,” ujar Erisman di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Selasa (7/4/2026).

Dalam edaran tersebut, sejumlah langkah penghematan energi menjadi perhatian utama. Sekolah diwajibkan mengatur suhu pendingin ruangan pada kisaran 24–25 derajat Celsius serta membatasi waktu penggunaannya.

Selain itu, penggunaan perangkat hemat energi, seperti pendingin ruangan inverter dan lampu LED, juga dianjurkan.

Sekolah juga diminta memaksimalkan pencahayaan alami pada siang hari serta memastikan seluruh perangkat elektronik dimatikan saat tidak digunakan.

Upaya efisiensi turut mencakup penggunaan air secara bijak, perbaikan instalasi yang mengalami kebocoran, serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan resmi.

Tidak hanya pada aspek penggunaan sumber daya, kebijakan ini juga mendorong perubahan pola kerja aparatur sipil negara di sektor pendidikan. Sistem evaluasi kinerja diarahkan berbasis hasil kerja, bukan sekadar kehadiran.

“Budaya kerja harus bergeser ke arah yang lebih produktif, terukur, dan memberikan dampak nyata,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di Provinsi Riau.

Read More

Menaker Lantik 12 Pejabat, Tekankan Layanan Publik dan Transformasi Ketenagakerjaan

Iki Radio - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat posisi strategis organisasi melalui pelantikan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di sektor ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat posisi strategis organisasi melalui pelantikan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di sektor ketenagakerjaan. (Foto: Dok Kemnaker)

Pelantikan dipimpin langsung Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dan dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Yassierli menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pelaku usaha. 

“Jabatan adalah kepercayaan sekaligus sarana untuk menghadirkan pelayanan terbaik, memberikan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa,” ujarnya.

Ia menyoroti besarnya tantangan sektor ketenagakerjaan, dengan jumlah angkatan kerja mencapai lebih dari 155 juta orang. 

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi mendorong ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah yang semakin cepat, transparan, dan responsif.

Untuk itu, Menaker meminta pejabat yang dilantik memastikan peningkatan kualitas layanan di berbagai bidang strategis, mulai dari pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Posisi ini sangat menentukan kualitas layanan ketenagakerjaan. Karena itu, saya minta seluruh jajaran memberikan kinerja terbaik yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Yassierli juga mengidentifikasi tujuh tantangan utama yang dihadapi Kemnaker, di antaranya penguatan link and match dunia kerja, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, pembaruan regulasi, penegakan norma ketenagakerjaan, transformasi hubungan industrial, pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform digital, serta reformasi birokrasi.

Sebagai respons, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi, meliputi penguatan kepercayaan publik, transformasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling, penguatan inklusivitas, penegakan norma ketenagakerjaan, serta pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Proses pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka dan mutasi antarinstansi, yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam manajemen ASN.

Dengan penguatan struktur kepemimpinan ini, Kemnaker optimistis mampu mempercepat transformasi layanan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus menjawab kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis.

Read More

Kemdiktisaintek-KLH Perkuat Kolaborasi, Dorong Solusi Sampah Berbasis Teknologi

Iki Radio - Pemerintah mempercepat penanganan sampah nasional melalui penguatan kolaborasi lintas sektor berbasis sains dan teknologi. 

Petugas Dinas Lingkungan Hidup melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada warga saat pemberlakuan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (5/4/2026). Edukasi pengelolaan sampah itu sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/rwa)

Sinergi ini dinilai krusial untuk menghadirkan solusi yang efektif, terukur, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya volume sampah, khususnya di kawasan perkotaan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pendekatan berbasis riset dan inovasi menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang adaptif terhadap kondisi lapangan. 

Menurutnya, kerangka kebijakan yang telah disusun kini diarahkan untuk segera masuk tahap implementasi berbasis data.  

“Kerangka makro sudah kita siapkan. Selanjutnya, kita gunakan basis data TPS 3R yang ada untuk mempercepat implementasi di lapangan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Kemdiktisaintek mendorong optimalisasi lebih dari 100 titik Tempat Penampungan Sementara Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) sebagai garda depan pengelolaan sampah di tingkat hulu. 

Perguruan tinggi akan dilibatkan secara aktif melalui riset terapan, survei, hingga pemetaan teknis untuk memastikan efektivitas program.

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya kolaborasi dengan kalangan akademisi guna memperkuat basis ilmiah kebijakan yang diambil pemerintah. 

“Kami akan mengacu pada hasil riset dan kajian akademik agar implementasi kebijakan di lapangan berjalan lebih tepat dan selaras,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi prioritas, mengingat komposisi sampah nasional masih didominasi oleh limbah rumah tangga, terutama sampah organik. 

Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong integrasi pengelolaan sampah antara rumah tangga dan kawasan komersial, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum guna menciptakan sistem yang lebih disiplin dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan hasil riset perguruan tinggi tidak berhenti pada tataran akademik, tetapi mampu diimplementasikan secara nyata untuk menjawab persoalan lingkungan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, upaya penanganan sampah nasional diharapkan semakin terarah, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kualitas lingkungan hidup di Indonesia.

Read More

Menkomdigi: WFH Tidak Boleh Ganggu Layanan Publik

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan penerapan Work From Home (WFH) setiap Jumat tidak boleh mengurangi kualitas dan kecepatan layanan publik kepada masyarakat.

Kebijakan WFH yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 merupakan bagian dari transformasi budaya kerja pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi digital.

“WFH ini bukan hari libur tambahan. Tidak boleh mengurangi efektivitas, tidak boleh mengurangi produktivitas, dan juga tidak boleh mengganggu kecepatan pelayanan dari kementerian,” tegasnya dalam Apel Pagi di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Meutya menekankan bahwa perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur.

Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk menekan mobilitas dan meningkatkan efisiensi operasional, termasuk pembatasan perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional, serta pengalihan anggaran ke program prioritas nasional.

Sebagai kementerian yang memimpin transformasi digital nasional, Kemkomdigi diminta menjadi contoh dalam menjalankan pola kerja fleksibel berbasis teknologi.

“Kita justru harus menjadi contoh utama bahwa bekerja di luar kantor secara daring tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga terukur,” ujar Meutya Hafid.

Meutya juga mengingatkan bahwa tantangan global menuntut seluruh jajaran tetap disiplin dan fokus dalam bekerja.

Ia meminta seluruh pegawai menjaga ritme kerja dan meningkatkan kolaborasi.

“Kita harus tetap fokus, tetap tenang, tetap produktif, dan saling bahu-membahu. Yang dihadapi dunia saat ini bukan hal yang mudah,” katanya.

Meutya menekankan pentingnya kepemimpinan yang solid dan komunikasi internal yang selaras agar kebijakan dapat berjalan efektif di seluruh lini organisasi.

“Tidak boleh ada beda semangat di atas dengan semangat di bawah. Kalau ini terjadi, kita akan kesulitan,” tegasnya.

 

Read More

Usung Tema Pelayanan Publik, BPBD Balangan Bakal Tampil Maksimal di Ekspo 2026

Iki Radio - Stan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balangan dalam kegiatan Ekspo 2026 mengangkat tema Terbang Melayang Wujudkan Pelayanan Publik yang Prima.

Sekretaris BPBD Balangan, Surya Dharma, Senin (6/4/2026) mengatakan, tema ini sesuai dengan motto yang dicanangkan oleh Kalaksa BPBD Balangan Rahmi 2026.

"Kami bersama seluruh unsur pimpinan di BPBD berinisiatif untuk mengusung tema Expo 2026 Terbang Melayang bersama BPBD Balangan, mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bersama seluruh komponen dan unsur BPBD sehingga dapat terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, dan bersama-sama dapat mewujudkan Kabupaten Balangan yang semakin Baharat dengan segala bentuk layanan yang ada di BPBD kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, tema ini sesuai dengan visi yang ditekankan sebagai pemacu bagi seluruh komponen dan unsur di internal BPBD untuk memberikan respons cepat dan layanan berkualitas kepada masyarakat Bumi Sanggam. 

Terbang Melayang sudah dibuktikan dan capai diantaranya pencapaian BPBD Balangan yang berhasil masuk dalam lima besar Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 dengan skor 4,57 merupakan bukti nyata dedikasi seluruh personel. Prestasi ini menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan, baik dari sisi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana prasarana.

"Kami ingin mewujudkan BPBD Balangan yang lebih responsif dan adaptif. Semangat 'Terbang Melayang' ini bukan sekadar slogan, melainkan panggilan bagi seluruh unsur—mulai dari pimpinan hingga personel TRC di lapangan—untuk hadir lebih dekat dan cepat dalam melayani masyarakat," ujarnya.

Melalui semangat Hari Jadi Kabupaten Balangan Ke-23, melalui stand BPBD Balangan dapat menginformasikan tugas dan peran BPBD Balangan dalam memberikan pelayanan kebencanaan bagi seluruh warga Kabupaten Balangan.

 

Read More

Akurasi Data jadi Kunci, Li Claudia Dorong Integrasi Data Kependudukan Batam

Iki Radio - Wakil Wali kota Batam, Li Claudia Chandra, menginstruksikan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk merapikan dan menyinkronkan data kependudukan di Kota Batam.

Wakil Wali kota Batam, Li Claudia Chandra.

Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kantor BP Batam, Senin (6/4/2026).

Li Claudia menegaskan, integrasi data antar-OPD menjadi langkah penting agar program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran, khususnya dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Ia meminta Disdukcapil menjadi satu-satunya rujukan data kependudukan. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan data antarinstansi.

“Disdukcapil harus menjadi sumber data utama. Tidak boleh lagi ada OPD yang menggunakan data masing-masing. Semua harus terintegrasi dan sinkron agar kebijakan publik benar-benar berbasis data yang akurat,”imbuhnya.

Menurutnya, sistem aplikasi terintegrasi perlu segera dibangun untuk menggabungkan berbagai data, mulai dari laporan kematian, data penduduk aktif, hingga perpindahan penduduk dalam satu sistem terpadu.

Pembenahan data akan difokuskan pada wilayah dengan jumlah penduduk tinggi. Kecamatan Sagulung, Batam Kota, dan Bengkong menjadi prioritas awal dalam proses perapian data tersebut.

Selain itu, katanya, camat dan lurah diminta turun langsung ke lapangan untuk memvalidasi data domisili warga, termasuk mendata penduduk nonpermanen. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan akurasi data yang saat ini berada di kisaran 85 persen.

Data kependudukan yang bersih dan akurat nantinya akan menjadi dasar berbagai program strategis pemerintah. Di antaranya penentuan kuota sekolah serta distribusi seragam gratis bagi siswa SD dan SMP.

Tidak hanya itu, data tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memverifikasi penerima bantuan iuran (PBI) serta pelayanan administrasi kependudukan lainnya.

“Saya ingin pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi yang tinggi sejalan dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Kuncinya satu, data harus rapi dan valid,” ujar Li Claudia.

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Batam, Kamaluddin, bersama sejumlah anggota DPRD sebagai bentuk pengawasan terhadap proses sinkronisasi data agar berjalan optimal.

 

Read More

Mendagri: Pengawasan Obat dan Makanan Instrumen Strategis Stabilitas Nasional

Iki Radio - Pemerintah pusat resmi menetapkan pengawasan obat dan makanan sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kanan), bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar (kiri), memberikan pengarahan dalam konsolidasi nasional pengawasan obat dan makanan di Jakarta, Senin (6/4/2026)

Kebijakan itu ditegaskan dalam konsolidasi nasional yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar di Kantor Mendagri, Senin (6/4/2026).

Pertemuan bersejarah itu dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, yang terdiri dari 38 gubernur, 416 bupati, dan 98 wali kota.

Dalam forum tersebut, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) kini diposisikan sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah untuk memperkuat daya tahan ekonomi, khususnya pada sektor UMKM dan pengendalian inflasi.

Mendagri menegaskan,  peran pemerintah daerah sangat krusial dalam memastikan produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar keamanan demi menjaga kepercayaan publik.

"Pengawasan obat dan makanan hari ini harus dilihat sebagai bagian dari stabilitas nasional. Ketika produk yang beredar aman dan terstandar, kepercayaan publik terjaga, pasar stabil, dan inflasi dapat dikendalikan. Di sinilah peran strategis pemerintah daerah,” tegasnya.

Mendagri mengingatkan, agar para kepala daerah tidak hanya bergantung pada DAK pusat, melainkan menjadikan dana tersebut sebagai stimulan untuk memperkuat pembiayaan pengawasan melalui APBD secara mandiri.

“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal. Ini bukan sekadar program, tapi menyangkut perlindungan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Kepala daerah harus memastikan ada intervensi nyata dan terukur,” kata Tito.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menjelaskan bahwa pengawasan yang ketat merupakan fondasi utama bagi transformasi ekonomi berbasis produksi. Menurutnya, standarisasi produk adalah kunci agar UMKM lokal dapat bersaing di pasar global.

“Kalau kita ingin UMKM naik kelas, maka yang pertama harus dipastikan adalah produknya aman, memenuhi standar, dan memiliki izin edar. Dari situlah kepercayaan pasar terbentuk, akses terbuka, dan produk Indonesia bisa bersaing,” ujar Taruna Ikrar.

Namun, pemerintah mencatat tantangan besar berupa disparitas kinerja antarwilayah. Data menunjukkan adanya ketimpangan realisasi anggaran yang tajam.

Pada tahun 2025, hanya tujuh daerah yang mencapai kinerja optimal, sementara 10 daerah lainnya berada di posisi terendah. Selain itu, laporan dari aplikasi SMARTPOM menunjukkan bahwa meski realisasi output kegiatan mencapai 87,51 persen, namun realisasi pelaporan administratif masih rendah di angka 55,07 persen.
produksi.

 

Read More