BAPPERINDA KABUPATEN MADIUN
Alamat : Jl. Alun Alun Timur No.2, Caruban, Krajan, Kec. Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63157
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Madiun
Tujuh Kementerian Sepakati Pedoman Penggunaan AI di Pendidikan
Iki Radio - Pemerintah menetapkan pedoman bersama pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam dunia pendidikan guna memastikan teknologi memberi manfaat bagi proses belajar sekaligus melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang mengatur pemanfaatan teknologi digital dan AI mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan pengaturan ini diperlukan agar penggunaan teknologi dalam pendidikan tetap memperhatikan kesiapan dan perkembangan anak.
“Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi anak-anak harus dilakukan secara bijak, memberi manfaat positif dan mengurangi risikonya. Kriteria umur dan kesiapan anak menjadi sangat penting dalam pengaturannya,” ujar Pratikno usai penandatangan kesepakatan bersama di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan semakin muda usia anak maka penggunaan teknologi harus semakin terkontrol, baik dari sisi durasi, maupun jenis konten yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini penting karena Indonesia memiliki jumlah pengguna internet yang sangat besar, termasuk dari kalangan anak.
“Indonesia memiliki jumlah anak pengguna internet yang sangat besar. Karena itu kita harus memastikan mereka tidak hanya menjadi target atau pasar industri teknologi, tetapi mampu memanfaatkan teknologi sesuai kesiapan mereka,” kata Meutya.
Menurutnya pengaturan ini menjadi langkah pemerintah agar perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial benar-benar memberi manfaat bagi pendidikan.
“Setiap kemajuan teknologi harus melihat kesiapan penggunanya, terutama anak-anak. Prinsip Tunggu Anak Siap yang selama ini kita dorong dalam kebijakan pelindungan anak di ruang digital (PP TUNAS), juga bisa dilihat dalam pemanfaatan AI di bidang pendidikan,” ujarnya.
Pemerintah berharap kebijakan ini membantu sekolah, guru, dan keluarga memanfaatkan teknologi digital secara tepat sehingga anak Indonesia dapat belajar teknologi sejak dini tanpa mengabaikan perkembangan kognitif dan karakter mereka.
SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Mudik Lebaran 2026, Polri Siapkan 161 Ribu Personel dan Layanan Darurat 110
Iki Radio - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya menghadirkan mudik Lebaran 2026 yang aman, lancar, dan responsif bagi masyarakat.
 |
| Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dedi Prasetyo, saat konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional bersama Menko PMK, Menko Infra, dan Kepala KSP di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2026). |
Hal ini disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dedi Prasetyo, dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Komjen Pol. Dedi Prasetyo, menjelaskan, Polri menyiagakan 161.000 personel gabungan dalam Operasi Ketupat 2026. Personel tersebut ditempatkan di titik strategis untuk mengantisipasi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi gangguan keamanan selama periode mudik hingga Idulfitri.
Selain personel, Polri menyiapkan 2.746 pos pengamanan, terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos ini tersebar di jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas masyarakat.
“Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Dedi Prasetyo.
Ia menjelaskan, layanan 110 dirancang untuk memangkas birokrasi pelaporan sekaligus mempercepat respons petugas di lapangan.
Dalam situasi darurat—baik kecelakaan, gangguan keamanan, maupun kendala kendaraan—masyarakat dapat langsung terhubung dengan Command Center Polda atau Polres terdekat.
“Kami ingin memastikan kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelas dia.
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama saat mobilitas tinggi selama mudik.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menambahkan, keberhasilan pengelolaan mudik nasional bergantung pada integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah menyiagakan 386 posko komunikasi dan sekitar 2.700 pos layanan kesehatan untuk memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat jika menghadapi kendala selama perjalanan.
Sinergi antara kesiapan pengamanan Polri, digitalisasi layanan 110, dan integrasi layanan lintas sektor menandai babak baru manajemen mudik nasional yang responsif. Sistem ini memungkinkan kendala pemudik terdeteksi lebih cepat, diproses real-time, dan ditindaklanjuti secara efektif oleh petugas di lapangan.
Dengan pendekatan ini, Polri berharap masyarakat dapat menjalani mudik Lebaran dengan aman, nyaman, dan tenang, serta merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya di setiap perjalanan menuju kampung halaman.
Stabilkan Harga Pangan, Pemprov Gorontalo-Kejati Gelar Pasar Murah
Iki Radio - Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo menggelar pasar murah bersubsidi di halaman kantor Kejati Gorontalo, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, pada Rabu (11/3/2026).
 |
| Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melayani masyarakat berbelanja di pasar murah bersubsidi digelar di halaman kantor kejati Gorontalo, Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila, Rabu (11/3/2026). |
Kegiatan itu bertujuan menstabilkan harga sembako di tengah bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Sejumlah 1.500 paket sembako disediakan dalam pasar murah tersebut. Setiap paket terdiri dari tujuh komoditas pangan yang disubsidi, yaitu beras, cabai rawit, bawang merah, gula pasir, telur, minyak goreng, dan daging ayam.
Masyarakat dapat membeli satu paket dengan harga Rp95.000, jauh di bawah harga pasaran yang mencapai Rp247.000 per paket.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok selama Ramadan dan Idulfitri.
“Kami ingin memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kebutuhan pokok masyarakat saat Ramadan dan menjelang Idulfitri tersedia cukup dan dijamin oleh pemerintah bisa dibeli dengan harga yang tidak terlalu tinggi,” ujar Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, saat membuka pasar murah bersubsidi.
Gubernur mengatakan, pihaknya telah mengundang para distributor untuk berpartisipasi dalam pasar murah agar harga barang yang dijual tetap terjangkau.
Menurutnya, langkah itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari raya.
“Semoga kita semua bisa beridulfitri dengan senyum, bergembira, dan tanpa kurang satu pun di dapur dan rumah masing-masing. Ke depan, hal yang sama akan kami gelar di Mapolda dan kemudian di pangkalan angkatan laut,” katanya.
Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Riyono menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan pasar murah tersebut.
Ia menegaskan, bahwa kejaksaan tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah dalam memastikan distribusi bahan pokok berjalan baik serta mencegah tindakan kriminal seperti penimbunan atau permainan harga.
“Kegiatan pasar murah ini menjadi simbol nyata bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat guna memastikan masyarakat dapat menyambut Idulfitri dengan rasa nyaman dan kebahagiaan,” ungkap Riyono.
Harmoni Ramadan PKK Kanigaran Jadi Ruang Penguatan Iman dan Ekonomi Keluarga
Iki Radio - Tim Penggerak (TP) PKK Kecamatan Kanigaran menggelar kegiatan Harmoni Ramadan 2026 sebagai upaya memperkuat keimanan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua TP PKK Kecamatan Kanigaran, Anita Roosaria Endah, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, mempererat silaturahmi antaranggota PKK dan masyarakat, serta mendorong perekonomian keluarga melalui pemberdayaan UMKM, khususnya Warung PKK.
“Kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi dalam merencanakan ekonomi keluarga menuju keluarga yang sejahtera.
Anita menambahkan bahwa rangkaian kegiatan Ramadan di Kecamatan Kanigaran telah dimulai sejak 6 Maret 2026 melalui Gerakan PKK Berbagi Takjil Serentak seluruh Kecamatan Kanigaran,” kata Anita di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur pada Rabu (11/3/2026)
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersamaan di setiap kelurahan dengan total penerima takjil mencapai 5.265 orang. Rinciannya, Kelurahan Kanigaran 2.762 orang, Kebonsari Wetan 410 orang, Kebonsari Kulon 272 orang, Tisnonegaran 180 orang, Sukoharjo 800 orang, Curahgrinting 411 orang, ditambah dari kecamatan 250 orang, Balai Penyuluh KB 50 orang, dan KUA Kecamatan Kanigaran 30 orang.
Selain itu, masyarakat juga dapat mengikuti pasar murah dan bazar UMKM Warung PKK, hiburan line dance, serta layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
“Ini merupakan kegiatan pertama kami dan dilaksanakan tanpa anggaran APBD. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan,” ujar Anita.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Probolinggo, Evariani Aminuddin, memberikan apresiasi kepada TP PKK Kecamatan Kanigaran yang berhasil menyelenggarakan kegiatan tersebut untuk pertama kalinya.
“Saya sangat mengapresiasi TP PKK Kecamatan Kanigaran. Memulai sesuatu memang tidak mudah, tetapi ketika berani mencoba maka kreativitas akan tumbuh. Kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi kecamatan lain,” ungkapnya.
Menurut Evariani, kegiatan Harmoni Ramadan tidak hanya menjadi sarana mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi wujud kontribusi sosial PKK dalam meningkatkan spiritualitas masyarakat, khususnya kaum perempuan melalui kegiatan khotmil Al-Qur’an dan kajian keagamaan.
Ia juga menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan masyarakat. Peran perempuan dalam keluarga dinilai sangat penting, tidak hanya dalam mendukung ekonomi rumah tangga tetapi juga sebagai madrasah pertama bagi anak-anak.
“Kegiatan ini membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi motor penggerak di masyarakat. Rumah tangga yang berhasil adalah ketika perempuan juga kreatif dan aktif berkontribusi,” tambahnya.
Evariani berharap kegiatan Harmoni Ramadan dapat terus dilaksanakan dan menjadi pemicu lahirnya berbagai inovasi di tingkat kecamatan.
Ia juga berharap Kecamatan Kanigaran dapat berkembang menjadi salah satu kecamatan yang paling kreatif di Kota Probolinggo.
TMMD ke-127 Resmi Berakhir, Bupati HSU Apresiasi Sinergi TNI-Masyarakat
Iki Radio - Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, menutup secara resmi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (11/3/2026).
 |
| Penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 yang dilaksanakan di Desa Hambuku Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Rabu (11/3/2026). |
Acara penutupan yang berlangsung di Lapangan Pahlawan Amuntai itu ditandai dengan penandatanganan naskah serah terima hasil program dari TNI kepada Pemerintah Kabupaten HSU.
Sebelum apel penutupan, Brigjen Ilham Yunus tiba di Mess Negara Dipa dan disambut oleh Wakil Bupati HSU, Ketua DPRD HSU, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat daerah.
Kehadiran danrem dalam rangkaian TMMD ke-127 yang dilaksanakan di Desa Hambuku Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, itu bertujuan untuk melihat langsung hasil pembangunan yang telah dikerjakan selama sebulan terakhir.
Bupati HSU, H Sahrujani, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam program TMMD.
Menurut bupati, program tersebut merupakan bentuk nyata percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran TNI, khususnya Kodim 1001/HSU–Balangan, yang telah melaksanakan program TMMD dengan baik sehingga berbagai pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati Sahrujani.
Ia berharap, hasil pembangunan yang telah dilaksanakan melalui TMMD dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara maksimal oleh warga, sehingga mampu mendukung aktivitas sehari-hari serta meningkatkan perekonomian daerah.
Sementara itu, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus menegaskan, TMMD adalah wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menggelar kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui program TMMD ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan serta memperkuat semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat,” kata danrem.
Usai apel penutupan, dilakukan penandatanganan naskah serah terima hasil program TMMD dari TNI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Rombongan danrem bersama Bupati HSU dan jajaran kemudian meninjau langsung lokasi pelaksanaan TMMD di Desa Hambuku Hulu untuk melihat hasil pembangunan yang telah dikerjakan.
Bupati Gresik Minta Pendamping PKH Perkuat Layanan Sosial Setelah Jadi ASN
Iki Radio - Sebanyak 148 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Gresik resmi menyandang status baru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perubahan status tersebut diharapkan memperkuat kualitas layanan sosial bagi masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat.
Hal itu disampaikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat menghadiri Rapat Koordinasi Pendamping PKH Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Selasa (10/3/2026).
Para pendamping PKH tersebut kini berada di bawah koordinasi Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial sebagai PPPK yang bertugas memperkuat implementasi program perlindungan sosial di daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Yani mengucapkan selamat kepada para pendamping yang telah resmi diangkat menjadi ASN. Namun ia menegaskan, status baru tersebut harus diiringi dengan peningkatan tanggung jawab dan kinerja di lapangan.
“Dengan status sebagai PPPK, otomatis tanggung jawab juga semakin besar. Pelayanan kepada masyarakat harus semakin optimal,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Yani juga menyinggung rencana pengembangan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Gresik sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Program tersebut sebelumnya telah berjalan pada jenjang SMA di Kecamatan Sidayu. Pemerintah daerah kini berencana memperluasnya hingga jenjang SD dan SMP.
Menurutnya, peran pendamping PKH sangat penting dalam memastikan program tersebut tepat sasaran, khususnya dengan membantu mengidentifikasi calon peserta didik dari keluarga miskin ekstrem.
“Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan tidak melalui mekanisme PPDB. Karena itu pendamping PKH diharapkan membantu mengidentifikasi calon siswa dari keluarga penerima manfaat,” jelasnya.
Ia menambahkan, prioritas penerima program tersebut berasal dari keluarga pada kategori desil 1, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Ummi Khoiroh menjelaskan bahwa perubahan status pendamping PKH menjadi PPPK juga membawa konsekuensi peningkatan tugas dan tanggung jawab.
Jika sebelumnya pendamping fokus pada proses pendampingan lebih dari 56 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Gresik, kini mereka juga memiliki peran dalam pengawasan dan pemutakhiran data sosial secara lebih mendalam.
Menurutnya, para pendamping PKH merupakan ujung tombak implementasi berbagai program prioritas Kementerian Sosial di tingkat lapangan, mulai dari program Sekolah Rakyat hingga penyaluran bantuan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.
“Kami berharap dengan arahan Bupati Gresik, para pendamping PKH dapat menjalankan tugas tambahan ini secara optimal meskipun tantangan di lapangan cukup dinamis,” ujarnya.
Melalui penguatan peran pendamping PKH tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik berharap program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
RSUD Raja Ampat Siapkan Strategi Pelayanan Optimal saat Libur Idul Fitri
Iki Radio - Manajemen RSUD Raja Ampat menyiapkan strategi khusus untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal selama libur Idul Fitri 1447 Hijriah.
 |
| Kepala Pelayanan Medis RSUD Raja Ampat, Jeremias Sarwa/Petrus Rabu |
Hal ini dibahas dalam rapat internal yang dipimpin Kepala Pelayanan Medis RSUD Raja Ampat, Jeremias Sarwa, bersama sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di ruang rapat RSUD Raja Ampat, pada Selasa (10/3/2026).
Jeremias Sarwa menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan mengatur pembagian tugas tenaga kesehatan selama masa libur Lebaran, mengingat sebagian nakes akan mengambil cuti untuk merayakan hari raya.
“Kami membahas bagaimana pelayanan di rumah sakit tetap berjalan tanpa kekosongan petugas, meskipun ada tenaga kesehatan yang libur merayakan Idul Fitri,” ujar dia.
Menurut Jeremias, kondisi tersebut hampir setiap tahun dihadapi RSUD Raja Ampat. Komposisi tenaga kesehatan yang merayakan Lebaran dan yang tetap bertugas perlu diatur dengan baik agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Karena itu, manajemen rumah sakit melakukan penyesuaian dengan memaksimalkan tenaga yang tersedia, termasuk mengatur kembali distribusi petugas di berbagai ruang rawat inap.
“Prinsipnya, dokter spesialis sebagai DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) yang mengambil libur akan dikoordinasikan melalui kepala ruangan. Tenaga di bawahnya dapat diperbantukan di ruangan lain yang kekurangan petugas,” kata dia.
Jeremias menambahkan, pengaturan teknis akan dimasukkan dalam jadwal shift masing-masing ruangan. Dengan sistem tersebut, pelayanan kesehatan di rumah sakit diharapkan tetap berjalan normal selama masa libur Lebaran.
“Teman-teman dari ruangan yang petugasnya lebih longgar bisa diperbantukan di ruangan lain yang membutuhkan. Dengan cara ini, jadwal pelayanan bisa kembali normal dan tidak ada kekosongan,” ujar dia.
Terkait kemungkinan penambahan tenaga dari fasilitas kesehatan lain seperti puskesmas, Jeremias mengatakan hal tersebut harus melalui koordinasi dengan pimpinan, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat.
Ia mengakui bahwa tenaga kesehatan di puskesmas juga memiliki keterbatasan, sehingga RSUD pada prinsipnya tetap mengutamakan optimalisasi tenaga yang ada.
“Kalau memang ada dukungan tambahan dari puskesmas tentu sangat baik, tetapi kalau tidak pun kami tetap berusaha memaksimalkan tenaga kesehatan yang tersedia di RSUD,” kata dia.
Stok Obat Dipastikan Aman
Selain kesiapan tenaga medis, RSUD Raja Ampat juga memastikan ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) dalam kondisi aman menjelang libur Lebaran.
Jeremias mengatakan pihak manajemen telah mengingatkan seluruh unit pelayanan agar melaporkan kondisi stok lebih awal, sehingga tidak terjadi kekosongan obat.
“Stok obat sampai saat ini masih aman dan terkendali. Kami juga meminta teman-teman di unit pelayanan jangan menunggu sampai stok benar-benar habis baru melapor, karena kondisi geografis Raja Ampat membutuhkan waktu untuk mendatangkan pasokan,” jelas dia.
Lebih jauh, Jeremias berharap peningkatan manajemen pelayanan ini dapat menjadi bagian dari persiapan RSUD Raja Ampat sebelum menempati gedung baru rumah sakit yang direncanakan berstatus tipe C.
“Kami berharap dengan tenaga kesehatan yang lebih seimbang dan pengaturan yang baik, pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal, termasuk saat hari besar keagamaan seperti Lebaran,” ujar dia.
Subscribe to:
Comments
(
Atom
)
.jpeg)
