1.504 Calon Jemaah Haji Pontianak Jalani Pemeriksaan Kesehatan

Iki Radio - Sebanyak 1.504 calon jemaah haji asal Kota Pontianak menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan sebagai syarat penetapan istitha’ah pada musim haji tahun ini. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap mulai dari pemeriksaan kesehatan tingkat pertama hingga tes kebugaran jasmani.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko menjelaskan, seluruh calon jemaah haji yang telah memiliki porsi, baik yang masuk kuota keberangkatan maupun cadangan, wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditentukan.

“Pemeriksaan kesehatan haji dimulai dari pemeriksaan tingkat pertama di puskesmas. Setelah itu dilanjutkan dengan Medical Check Up (MCU) di rumah sakit,” ujarnya usai meninjau proses pemeriksaan kesehatan pada calon jamaah haji di Asrama Haji Pontianak, Kamis (15/1/2026).

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kata Saptiko, dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah calon jemaah haji langsung dinyatakan istitha’ah atau masih memerlukan penanganan medis lanjutan. Bagi jemaah yang memiliki penyakit tertentu namun masih dapat diperbaiki, akan dirujuk ke rumah sakit atau dokter spesialis.

“Setelah dilakukan pengobatan dan kondisinya membaik, jemaah akan menjalani pemeriksaan ulang untuk penetapan istitha’ah,” jelasnya.

Ia menambahkan, status istitha’ah kesehatan selanjutnya akan diinput ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kesehatan yang terintegrasi langsung dengan sistem perbankan. Dengan demikian, pelunasan biaya haji hanya dapat dilakukan apabila calon jemaah telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.

Menurut Saptiko, pemeriksaan kesehatan tahun ini dilakukan lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain pemeriksaan fisik, jemaah juga menjalani pemeriksaan kognitif, daya ingat, serta tingkat kemandirian.

“Jemaah haji diharapkan benar-benar mampu mengurus dirinya sendiri selama menjalankan ibadah. Gangguan yang mempengaruhi kognitif, daya ingat, maupun kesehatan jiwa menjadi perhatian serius,” katanya.

Ia menyebutkan, jumlah calon jemaah haji Kota Pontianak tahun ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memangkas masa tunggu keberangkatan haji.

Selain pemeriksaan medis, Dinas Kesehatan Kota Pontianak juga melaksanakan tes kebugaran jasmani bagi calon jemaah haji. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan fisik jemaah dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji yang didominasi aktivitas fisik.

“Melalui tes kebugaran ini, jemaah diharapkan dapat mengetahui kondisi fisiknya. Masih ada waktu sekitar tiga bulan untuk meningkatkan kebugaran melalui olahraga rutin, pola makan bergizi, dan istirahat yang cukup,” ungkap Saptiko.

Ia juga mengimbau agar calon jemaah haji menjaga kondisi kesehatannya hingga waktu keberangkatan, serta tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan. Khusus bagi jemaah perempuan usia subur, diharapkan menjaga agar tidak terjadi kehamilan menjelang keberangkatan, karena dapat menjadi alasan penundaan ibadah haji.

Pelaksanaan tes kebugaran jasmani dijadwalkan berlangsung selama delapan hari, mulai 14 hingga 27 Januari 2026, menyesuaikan dengan jumlah calon jemaah haji yang mencapai 1.504 orang. 

Read More

Prabowo Tegaskan Peran Akademisi sebagai Kekuatan Intelektual Bangsa

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan posisi strategis kalangan akademisi sebagai kekuatan intelektual bangsa dalam pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam Taklimat Presiden Republik Indonesia dengan Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Tahun 2026 yang digelar pada Kamis (15/1/2026).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, taklimat tersebut dihadiri pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh Indonesia serta para guru besar lintas disiplin ilmu. Forum ini menjadi ruang strategis bagi Presiden untuk menyampaikan refleksi dan arah kebijakan pendidikan tinggi ke depan.

“Sejak pagi tadi, Bapak Presiden mengundang pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh Indonesia, termasuk para guru besar,” ujar Brian kepada awak media usai acara.

Dalam taklimat tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pandangan mendasar bahwa para pimpinan perguruan tinggi dan guru besar merupakan brains of our country—kelompok intelektual yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Brian, Presiden mengingatkan bahwa amanah akademik bukan semata-mata soal penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang kebermanfaatan ilmu bagi penyelesaian persoalan bangsa.

“Bapak Presiden menekankan bahwa para pimpinan perguruan tinggi dan guru besar adalah orang-orang terpilih yang dipercaya masyarakat untuk memimpin pengembangan keilmuan dan memberi dampak bagi bangsa,” ungkapnya.

Presiden Prabowo juga mengajak para pimpinan akademik melakukan refleksi bersama atas peran yang telah dan akan dijalankan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan riset, tetapi juga motor perubahan sosial dan ekonomi.

Brian menambahkan, taklimat ini merupakan undangan ketiga Presiden kepada pimpinan perguruan tinggi dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Hal tersebut mencerminkan perhatian serius Kepala Negara terhadap pendidikan tinggi sekaligus harapan besar agar kampus mengambil peran lebih signifikan dalam pembangunan nasional.

“Ini menunjukkan perhatian besar Bapak Presiden terhadap dunia pendidikan tinggi. Di sisi lain, ini juga amanat besar agar perguruan tinggi benar-benar hadir menjawab tantangan bangsa,” jelasnya.

Presiden Prabowo berharap perguruan tinggi dan para guru besar dapat tampil sebagai kelompok strategis bangsa yang mampu mengarahkan penguasaan sains dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Amanah tersebut, menurut Presiden, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena peran akademisi sangat dinantikan oleh rakyat.

“Para pimpinan perguruan tinggi dan guru besar adalah orang-orang yang ditunggu perannya oleh masyarakat dan bangsa,” pungkas Brian mengutip pesan Presiden.

Melalui taklimat ini, pemerintah menegaskan kembali bahwa perguruan tinggi bukan hanya institusi akademik, tetapi pilar strategis pembangunan nasional yang dituntut berkontribusi nyata, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan bangsa Indonesia.

Read More

Hemat Anggaran, Tiadakan Air Minum Kemasan, Disediakan Dispenser, Pemkab Batang Minta ASN Bawa Tumbler Saat Rapat

Iki Radio - Pemandangan berbeda kini terlihat di ruang-ruang rapat Pemerintah Kabupaten Batang. Botol air mineral kemasan plastik yang biasanya berjejer di meja peserta mulai menghilang, berganti dengan botol minum pribadi yang dibawa masing-masing.

ilustrasi

Perubahan tersebut merupakan kebijakan baru Bupati Batang M. Faiz Kurniawan yang mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah dan peserta kegiatan untuk membiasakan diri membawa tumbler saat mengikuti rapat atau agenda resmi.

Faiz menegaskan, kebijakan ini bukan semata-mata karena keterbatasan anggaran, melainkan bagian dari upaya efisiensi belanja daerah sekaligus pengurangan sampah plastik.

“Satu, memang ini bagian dari efisiensi. Belanja yang saya lihat cukup besar selama ini adalah snack dan makan dalam setiap kegiatan,” katanya saat ditemui di Kantor Bupati Batang, Kabupaten Batang, Kamis (15/1/2026).

Ia membandingkan kebiasaan rapat di luar negeri yang cenderung sederhana. Bahkan dalam pertemuan pejabat tinggi, konsumsi hanya berupa kudapan ringan dengan air minum dari dispenser.

Selain soal efisiensi, Faiz mengaku sering prihatin melihat banyaknya air mineral kemasan yang terbuang sebelum habis diminum.

“Kalau botolan 300 mililiter atau 600 mililiter itu saya lihat selalu nggak habis dan akhirnya dibuang. Nah, sekarang kita sediakan dispenser supaya bisa mengambil air sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Langkah tersebut dinilai efektif untuk menekan penggunaan plastik sekali pakai yang selama ini menjadi penyumbang sampah dari kegiatan pemerintahan.

Menanggapi kekhawatiran soal potensi adu gengsi botol minum di kalangan pegawai, Faiz menilai hal itu bukan persoalan utama. Menurutnya, yang terpenting adalah ketersediaan fasilitas dan kesadaran bersama.

“Yang penting saya akan sediakan dispenser saja. Soal botolnya seperti apa, itu urusan masing-masing,” tegasnya.

Faiz mengakui kebijakan ini masih dalam tahap adaptasi. Ia sempat menyinggung momen awal penerapan kebijakan tersebut, ketika peserta rapat enggan menyentuh snack karena tidak tersedia minuman kemasan.

“Waktu rakor pertama, snack ada tapi minum botolan tidak ada. Akhirnya nggak dimakan karena takut seret. Sekarang sudah mulai ada yang ambil minum sendiri, dan nanti terus kita imbau pakai tumbler,” ungkapnya.

Kebijakan ini mendapat apresiasi dari DPRD Batang. Wakil Ketua DPRD Batang Beny Abidin, menilai imbauan membawa tumbler merupakan langkah konkret dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi perhatian daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut patut didukung dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan gaya hidup lebih ramah lingkungan.

“Oh, sangat bagus sekali. Mengurangi sampah, yang di Kabupaten Batang ini memang menjadi persoalan penting. Selain itu juga efisiensi anggaran,” ujar dia. 

Read More

Menkomdigi: Ekosistem Digital Aman Perkuat Kiprah UMKM Perempuan

Iki radio - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mendorong terciptanya ekosistem digital yang aman dan sehat agar semakin banyak perempuan, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan womenpreneur, percaya diri memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha.

Meenkomdigi Meutya Hafid dalam acara She-Connects bertema Perempuan Terkoneksi Penggerak Ekonomi Negeri di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026).

Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam acara She-Connects bertema Perempuan Terkoneksi Penggerak Ekonomi Negeri di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026).

Menkomdigi menilai masih banyak perempuan yang ragu masuk ke ranah digital karena kekhawatiran terhadap penipuan, kejahatan siber, dan risiko keamanan lainnya. “Rata-rata perempuan yang belum confident masuk ke ranah digital karena merasa bahwa ranah digital itu tidak aman. Banyak penipuan, takut ditipu, takut ribet. Padahal risikonya sekarang sudah semakin bisa kita kecilkan,” ujar Meutya.

Menurutnya, kehadiran regulasi pemerintah, termasuk kebijakan perlindungan anak di ruang digital, menjadi bagian penting dalam menyehatkan ekosistem digital sehingga lebih ramah bagi perempuan.  “Ketika ekosistemnya lebih sehat, saya yakin lebih banyak perempuan yang bisa lebih confident untuk masuk,” katanya.

Meutya Hafid menegaskan, upaya menciptakan ruang digital yang aman tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, terutama para ibu, dalam pengawasan anak.  “Pemerintah membuat aturannya, tapi tetap anak-anaknya ada di ibu-ibunya. Pelaksanaan ini berhasil atau tidak sangat tergantung kepada orang tua di rumah,” jelasnya.

Ia mengibaratkan ruang digital seperti lingkungan bermain anak yang tampak indah namun memiliki potensi bahaya jika tidak diawasi.  “Kita tidak mungkin membiarkan anak bermain sendiri di hutan yang indah, karena di hutan itu bisa saja ada ular. Begitu juga di ruang digital,” ungkapnya.

Menkomdigi juga menekankan bahwa pembatasan akun bagi anak tidak berarti melarang anak belajar digital, selama tetap didampingi orang tua. “Yang dilarang adalah anak membuat akun sendiri. Kalau belajar lewat platform edukasi dan didampingi ibunya, itu tidak masalah,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah Indonesia dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital sejalan dengan kebijakan berbagai negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara Eropa.

Menkomdigi optimistis, jika kejahatan digital seperti penipuan, pornografi, judi online, dan perdagangan manusia dapat ditekan, maka ruang bagi UMKM digital akan semakin luas. “Digital itu seperti rumah besar. Kalau isinya hal-hal negatif, UMKM harus berbagi ruang dengan itu semua. Tapi kalau yang buruk-buruk kita bersihkan, maka ruang untuk UMKM digital tumbuh menjadi lebih besar,” tukas Meutya Hafid. 

 

Read More

Bangun Gerai KDMP, Desa Hanya Sediakan Lahan

Iki Radio - Pembangunan fisik gedung, gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Madiun, mulai dilaksanakan sejumlah desa di Kabuapten Madiun awal tahun 2026 ini.

Pekerja mulai membangun Gerai KDMP di Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun

Namun sejumlah desa mengaku tidak mengetahui secara persis bagaimana proses pembangunan gerai KDMP itu dilaksanakan. Sebab pihak desa hanya diminta untuk penyediaan lahan yang memenuhi standar untuk pembangunan gerai KDMP.

“Kami hanya diminta mencarikan lokasi untuk pembangunan gedung KDPM itu,” terang Kepala Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Lilik Indarto Gunawan, Kamis (15/1/2026).

Dijelaskannya, segala keperluan dan proses pembangunan gerai KDMP itu pihak desa tidak mengetahui.

“Jadi melalui Babinsa (Bintara Bina Desa) hanya menyampaikan untuk mencarikan lokasi (KDMP). Setelah ditentukan lokasinya, kita sampaikan dan ini mulai dibangun. Itu saja,” jelasnya.

Lilik yang juga selaku ketua Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Madiun menambahkan, kedepan operasional KDMP sebagaimana pengurus KDMP yang sudah dibentuk dan dikukuhkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Indra Setyawan, dikonfirmasi perihal KDMP di Kabupaten Madiun menyebut, seluruh desa sudah terbentuk kepengurusannya.

“Secara organisasi sudah ada disetiap desa. Tinggal menunggu bangunan fisiknya (gerai) saja untuk operasional,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun, Supriadi menyampaikan, untuk pembangunan gerai KDMP, dilaksanakan secara langsung dari PT Agrinas Pangan Nusantara.

Yakni untuk membangun infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia, yaitu gudang, gerai, dan sarana pendukung untuk memperkuat ekonomi desa. Dan ditugaskan oleh pemerintah dengan sinergi TNI untuk percepatan pembangunan fisik.

“Setahu saya itu langsung dari PT Agrinas berkoordinasi dengan desa dan Kodim,” ucapnya.

Diketahui, KDMP merupakan program nasional, untuk membangun koperasi desa modern yang menjadi pusat ekonomi multifungsi, menggerakkan sektor riil (pangan, logistik, kesehatan).

Ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan kekeluargaan.(iw/IR)

 

Read More

Hari Desa 2026, Dinas PMD Madiun Dorong Desa Untuk Adaptif dan Partisipatif

Iki Radio - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun, menekanakan seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Madiun, untuk mampu menjadi bagian dalam pelaksanaan pembangunan secara terintegrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun, Supriadi

Penekanan ini disampaikan Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun, Supriadi, dalam memaknai peringatan Hari Desa, 15 Januari 2026.

"Sesuai Tema Hari Desa 2026 "Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan Untuk Indonesia" , maka Desa harus mampu menjadi bagian dalam pelaksanaan pembangunan secara terintegrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, keberhasilan pembangunan di Desa adalah keberhasilan pembangunan Indonesia.

Harapannya, seluruh desa yang ada di Kabupaten Madiun harus mendukung dan melaksanakan program pembangunan desa,  adaptif dan partisipatif, sebagai bagian dari pembangunan nasional.

"Desa di Kabupaten Madiun sebagai bagian dari program tersebut tentunya harus mendukung dengan melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan secara partisipatif, transparan dan akuntabel," tembahnya.

Sementara puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 digelar di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah (15/1/2026).

Dengan serangkaian kegiatan, yang merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.(iw/IR)

Read More

Program Kependudukan 2026 Fokus Memperkuat SDM dan Pemerataan Pembangunan

Iki Radio - Penguatan tata kelola kependudukan dan pembangunan keluarga menjadi fokus utama arah kebijakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) pada 2026. 

Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, serta kesiapan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, menegaskan bahwa persoalan kependudukan merupakan persoalan kunci dalam pembangunan nasional. 

Keberhasilan mengelola dinamika penduduk akan sangat menentukan kemampuan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah dan sejajar dengan negara maju.  

“Jika pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga berhasil dikelola dengan cermat, maka cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Sebaliknya, jika kita gagal mengidentifikasi dan memproyeksikan persoalan kependudukan, maka berbagai masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi akan terus berulang,” ujarnya dalam Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran DAK Nonfisik Jenis Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 yang diikuti pemerintah daerah kabupaten dan kota secara daring, Rabu (14/1/2026).

Budi Setiyono menjelaskan, arah program Kemendukbangga 2026 akan difokuskan pada perencanaan kependudukan yang realistis dan berbasis data. 

Pendekatan ini penting agar laju pertumbuhan penduduk dapat diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur, layanan publik, dan daya dukung lingkungan.

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan, menurutnya, telah memicu berbagai persoalan nyata. 

Mulai dari berkurangnya lahan pertanian, pencemaran sungai, kerusakan hutan, hingga meningkatnya kawasan kumuh di wilayah perkotaan maupun perdesaan.  

“Dulu desa identik dengan rumah berhalaman luas dan lingkungan yang bersih. Sekarang, banyak desa menghadapi persoalan kepadatan, pengelolaan sampah, dan keterbatasan layanan dasar. Ini menjadi peringatan bahwa perencanaan kependudukan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Kebijakan Kemendukbangga 2026 juga diarahkan untuk mendukung Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita keempat dan keenam yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan dari desa dan dari bawah. 

Penguatan kualitas SDM menjadi prioritas utama, termasuk pencegahan stunting, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, serta pembentukan karakter keluarga yang berdaya dan mandiri.  

“Kualitas SDM menentukan kemampuan bangsa menyelesaikan persoalan-persoalan dasar. Masalah seperti pengelolaan sampah seharusnya mudah diatasi jika kesadaran dan kapasitas SDM kita kuat, dimulai dari level keluarga hingga kebijakan daerah,” jelas Budi.

Selain kualitas SDM, Kemendukbangga juga menaruh perhatian besar pada pemerataan pembangunan. Program tahun 2026 akan lebih responsif terhadap kondisi desa, daerah tertinggal, dan wilayah terluar agar seluruh penduduk memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.

Pembangunan kependudukan dan keluarga diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan keluarga, serta memastikan setiap warga hidup di atas garis kesejahteraan.

Budi Setiyono juga menegaskan bahwa pemahaman Program Bangga Kencana yang hanya dipersepsikan sebagai distribusi alat kontrasepsi adalah keliru. Menurutnya, keluarga berencana merupakan bagian dari strategi makro tata kelola kependudukan, bukan tujuan akhir.  

“Kita membutuhkan stabilitas, keseimbangan, dan ketahanan demografi. Itu hanya bisa dicapai jika pengelolaan kependudukan dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis perencanaan jangka panjang,” katanya.

Ia mendorong seluruh jajaran Kemendukbangga dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memiliki kompetensi dan kecerdasan demografi, termasuk kemampuan analisis, proyeksi, dan perancangan program yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Secara strategis, agenda Kemendukbangga 2026 juga mencakup keberlanjutan program cepat yang menyasar pengasuhan anak usia dini guna menurunkan angka stunting, optimalisasi kualitas hidup lansia, implementasi peta jalan kependudukan, serta peningkatan akses layanan kontrasepsi di tingkat akar rumput melalui partisipasi masyarakat.

Menutup arahannya, Budi mengajak seluruh pemangku kebijakan pusat dan daerah untuk memanfaatkan anggaran secara optimal dan menjadikan pembangunan kependudukan serta keluarga sebagai fondasi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Read More

Pemprov DKI Mulai Penataan Kuningan Timur, Tiang Monorel Mangkrak Dibongkar

Iki Radio - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai penataan kawasan Kuningan sisi timur sepanjang 3,6 kilometer dengan membongkar tiang monorel yang telah mangkrak selama puluhan tahun. Pembongkaran dilakukan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026), sebagai penanda dimulainya penataan menyeluruh koridor strategis tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (ketiga kanan) bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (kedua kanan), Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kedua kiri), Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo (ketiga kiri), dan Kepala Kejaksaan DKI Patris Yusrian Jaya (kanan) menyaksikan pembongkaran tiang monorel di Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta, Rabu (14/1/2026). 

Pembongkaran disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Gubernur ke-12 DKI Jakarta Sutiyoso, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bachtiar Ujang Purnama.

Gubernur Pramono Anung mengatakan, pembongkaran tiang monorel menjadi simbol dimulainya penataan Jalan HR Rasuna Said yang dilakukan secara tertib, transparan, dan taat hukum. "Baru saja kita melakukan groundbreaking penataan Jalan HR Rasuna Said yang ditandai dengan pemotongan tiang monorel. Penataan ini kami pastikan berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penataan kawasan telah melalui proses panjang dengan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta dukungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengantisipasi potensi persoalan hukum di kemudian hari. Terkait aset, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan PT Adhi Karya, sementara besi hasil pembongkaran akan diserahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pramono menambahkan, biaya pembongkaran tiang monorel sebesar Rp254 juta merupakan bagian kecil dari total anggaran penataan kawasan yang mencapai sekitar Rp102 miliar. Anggaran tersebut mencakup perbaikan badan jalan dan saluran air, pelebaran trotoar ramah pejalan kaki dan penyandang disabilitas, penerangan jalan umum, taman, serta perlengkapan jalan lainnya.

Selain itu, penataan juga meliputi penyesuaian geometrik jalan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, pembangunan halte sebagai dukungan transportasi publik terintegrasi, serta pembaruan tiang penerangan jalan dengan konsep modern.  “Penataan ini bukan hanya soal membongkar, tetapi memperbaiki kualitas ruang jalan agar lebih nyaman, aman, dan estetis bagi seluruh pengguna,” tuturnya.

Sebanyak 109 tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said hingga kawasan Hotel Grand Melia akan dibongkar secara bertahap. Penataan ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan jalan sekaligus mendukung kelancaran lalu lintas di kawasan segitiga emas Jakarta yang menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan diplomasi, dengan keberadaan 11 kantor kedutaan besar.  “Melalui penataan ini, kami ingin mengembalikan fungsi strategis kawasan Kuningan sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan diplomasi, sekaligus menjadikannya etalase Jakarta sebagai kota global,” tambah Pramono.

Sementara itu, Gubernur ke-12 DKI Jakarta Sutiyoso mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan persoalan tiang monorel yang telah lama terbengkalai. "Selama puluhan tahun, tiang monorel ini merusak estetika kota. Hanya ada dua pilihan, dilanjutkan atau dibongkar. Hari ini diputuskan untuk dibongkar, dan itu keputusan yang tepat karena memberi kepastian bagi Jakarta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, monorel awalnya dirancang sebagai bagian dari sistem transportasi makro Jakarta yang terintegrasi dengan MRT, bus rapid transit, dan moda lainnya. Namun, dinamika kebijakan membuat proyek tersebut terhenti dan akhirnya mangkrak.

Sutiyoso juga mengapresiasi pendampingan aparat penegak hukum serta mengajak masyarakat dan media untuk mendukung penataan Jalan HR Rasuna Said agar berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata.

Pekerjaan penataan Jalan HR Rasuna Said sisi timur dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta secara bertahap pada malam hari tanpa penutupan jalan. Pelaksanaan dilakukan dengan koordinasi bersama Dinas Perhubungan dan instansi terkait guna meminimalkan gangguan lalu lintas. Penataan kawasan ini ditargetkan rampung pada September 2026.

Read More