Berjuang Sengit, Timnas Voli Putri Indonesia Mengakui Keunggulan Jepang

Iki Radio – Tim nasional voli putri Indonesia harus mengakui ketangguhan tim tuan rumah Jepang pada laga kedua Pool A Asian Games 2026. Bertanding di Park Arena Komaki, Aichi, pada Jumat (18/9/2026), skuad asuhan Marcos Sugiyama menyerah dengan skor 1-3 (19-25, 13-25, 25-23, 23-25).

Meski menelan kekalahan, Srikandi Indonesia memberikan perlawanan gigih, terutama di set ketiga yang berhasil mereka amankan. Medi Yoku tampil gemilang sebagai pencetak angka terbanyak bagi Indonesia dengan torehan 20 poin, disusul oleh Namira Maradanti Tegariana yang menyumbangkan 12 poin.

Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia sebagai runner-up Pool A. Pada laga pembuka sebelumnya, Azzahra Dwi Febyane dan kawan-kawan tampil dominan dengan mengandaskan Nepal lewat kemenangan telak 3-0 (25-12, 25-21, 25-20).

Dengan status runner-up Pool A, Indonesia melangkah ke babak perempat final dan dijadwalkan menantang Thailand yang keluar sebagai juara Pool C. Di sisi lain, Jepang yang menjuarai Pool A bakal berhadapan dengan runner-up Pool C, Taiwan.

Pertandingan babak perempat final Asian Games 2026 ini akan mulai bergulir pada Minggu (20/9/2026) pukul 08.00 WIB. Dukungan untuk perjuangan Timnas voli putri Indonesia dapat disaksikan secara langsung melalui siaran TVRI Sport maupun live streaming di Vidio.com.

Read More

Wakil PM Malaysia: Ekonomi Halal Harus Bergerak dari Kepercayaan Menuju Perdagangan

Iki Radio - Wakil Perdana Menteri Malaysia, YAB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamid mendorong negara-negara di kawasan untuk memperkuat konektivitas ekosistem halal global, tidak berhenti pada penguatan standar dan sertifikasi, tetapi mampu mengubah kepercayaan konsumen menjadi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi bersama.

Hal itu disampaikan Ahmad Zahid dalam The 5th Halal 20 (H20) Summit 2026 di Jakarta, Jumat (19/9/2026). Forum yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tersebut mengusung tema “Bridging Bridges: Connecting Nations and Stronger Partnerships through Global Halal Trade & Economy” dan berlangsung pada 18–20 September 2026.

Ahmad Zahid mengatakan, perkembangan ekonomi halal global menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk halal terus tumbuh. Menurutnya, ekonomi halal global telah menjadi salah satu kekuatan fundamental dalam perekonomian dunia dengan kepercayaan konsumen sebagai salah satu karakteristik utama produk halal. “Ekonomi halal global telah berkembang menjadi sebuah kekuatan fundamental. Kepercayaan konsumen telah menjadi karakteristik utama dari produk halal,” ujar Ahmad Zahid.

Ia menyebut, sektor ekonomi Islam secara global telah mencapai sekitar 2,6 triliun dolar AS dan diproyeksikan tumbuh menjadi sekitar 3,5 triliun dolar AS pada 2030. Dari angka tersebut, sektor makanan halal menyumbang sekitar 1,4 triliun dolar AS.

Menurut Ahmad Zahid, angka tersebut bukan sekadar menunjukkan besarnya pasar, tetapi juga menggambarkan peluang perdagangan halal yang dapat dikembangkan melalui inovasi, teknologi, regulasi, serta konektivitas antarnegara. “Pertumbuhan ini menunjukkan potensi nyata dari perdagangan halal, produk halal, serta perkembangan teknologi dan regulasi yang mendukungnya,” katanya.

ASEAN Punya Pasar Besar

Ahmad Zahid menilai kawasan ASEAN memiliki posisi strategis untuk menangkap peluang pertumbuhan ekonomi halal global. Dengan populasi Muslim yang besar, kawasan tersebut memiliki basis pasar sekaligus sumber produksi yang potensial. “ASEAN secara strategis berada pada posisi yang sangat baik untuk menangkap potensi ini. Dengan lebih dari 240 juta populasi Muslim, kita sudah memiliki skala pasar yang luar biasa,” ujarnya.

Karena itu, menurutnya, tantangan utama yang dihadapi negara-negara di kawasan bukan lagi mengenai ada atau tidaknya permintaan terhadap produk halal. Tantangan berikutnya adalah membangun konektivitas agar pertumbuhan tersebut dapat ditangkap dan dikembangkan secara bersama.

Ia menekankan pentingnya harmonisasi standar, sertifikasi, dan akreditasi halal antarnegara. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi duplikasi proses, serta memperluas akses produk halal ke pasar internasional. “Pertanyaannya adalah apakah kita cukup terhubung untuk menangkap pertumbuhan tersebut bersama-sama,” katanya.

Ahmad Zahid mengatakan, masa depan industri halal tidak hanya ditentukan oleh negara yang memiliki standar sertifikasi paling kuat. Lebih jauh, kemampuan membangun jejaring perdagangan dan kerja sama antarnegara menjadi faktor penting. “Masa depan halal tidak akan ditentukan hanya oleh siapa yang memiliki standar paling kuat, melainkan oleh siapa yang dapat mengubah kepercayaan menjadi perdagangan, konektivitas, dan pertumbuhan bersama,” tegasnya.

Malaysia Dorong Ekosistem Halal Lebih Terintegrasi

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Zahid juga memaparkan pengalaman Malaysia dalam mengembangkan ekosistem halal selama lebih dari lima dekade. Menurutnya, Malaysia telah berinvestasi pada aspek standar, sertifikasi, tata kelola, hingga pengakuan internasional.

Saat ini, Malaysia mengakui 96 lembaga sertifikasi halal luar negeri yang berada di 49 negara. Menurut Ahmad Zahid, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan terhadap sistem sertifikasi halal sekaligus memperluas pengakuan internasional.

Namun, ia menegaskan bahwa sertifikasi tidak boleh menjadi tujuan akhir dalam pengembangan industri halal. “Kita tidak boleh berhenti hanya pada menjaga integritas sertifikasi. Kita harus menanyakan pertanyaan yang lebih praktis: apa yang terjadi pada bisnis setelah mereka mendapatkan sertifikat halal?” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Malaysia mulai melakukan sejumlah penguatan sistem, antara lain memperpendek waktu proses sertifikasi, memperkenalkan halal on track sebagai panduan bagi pelaku usaha, memperkuat digitalisasi, serta mendorong keberadaan eksekutif halal penuh waktu untuk memastikan kepatuhan terhadap standar.

Langkah tersebut kemudian diperluas ke berbagai aspek ekosistem industri halal, mulai dari kawasan industri halal, logistik, bahan baku strategis, keuangan Islam, teknologi, hingga akses pasar internasional. “Karena bagi saya, sertifikat halal bukanlah akhir dari perjalanan,” katanya.

Menurut Ahmad Zahid, sertifikasi harus menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, membangun kepercayaan konsumen, serta terhubung dengan rantai pasok halal global.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah H20 2026. Menurutnya, penyelenggaraan forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama dan konektivitas negara-negara dalam mengembangkan perdagangan serta ekonomi halal global.

Ahmad Zahid berharap kerja sama Indonesia, Malaysia, dan negara-negara mitra lainnya dapat terus diperkuat melalui penyelarasan standar, pengakuan sertifikasi, pengembangan teknologi, dan pembukaan akses pasar.

Dengan konektivitas yang lebih kuat, industri halal di kawasan diharapkan tidak hanya menjadi pasar konsumsi, tetapi juga berkembang sebagai kekuatan produksi, perdagangan, investasi, dan inovasi yang memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

Read More

BPJPH Targetkan Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia, Siapkan Indonesia-Malaysia Halal Council

Iki Radio - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan Indonesia menjadi pusat halal dunia melalui penguatan ekosistem halal, perluasan kerja sama internasional, serta harmonisasi jaminan produk halal antarnegara.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan mengatakan, target tersebut menjadi salah satu arah strategis pengembangan industri halal Indonesia yang tidak hanya menyasar pasar domestik, tetapi juga perdagangan halal global.

Hal itu disampaikan Haikal dalam The 5th Halal 20 (H20) Summit 2026 di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Forum yang diselenggarakan BPJPH tersebut mengusung tema “Bridging Bridges: Connecting Nations and Stronger Partnerships through Global Halal Trade & Economy” dan berlangsung pada 18–20 September 2026. “Indonesia menjadi pusat halal dunia. Jakarta adalah kapital dunia halal,” ujar Haikal.

Menurut Haikal, penguatan posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia akan dilakukan secara bertahap melalui kerja sama dengan negara-negara mitra. Malaysia menjadi salah satu mitra yang diprioritaskan karena memiliki kedekatan geografis, pasar, serta pengalaman dalam pengembangan ekosistem halal.

Ia mengatakan, Indonesia dan Malaysia ditargetkan membentuk Indonesia-Malaysia Halal Council pada akhir 2026. Forum bilateral tersebut selanjutnya diproyeksikan menjadi pijakan untuk membangun kerja sama halal yang lebih luas di tingkat ASEAN. “Karena itu mitra kita yang paling dekat adalah Malaysia. Akhir tahun ini kita bentuk Indonesia-Malaysia Halal Council,” katanya.

Haikal menambahkan, BPJPH juga tengah menyiapkan pembentukan ASEAN Halal Council pada September 2027. Selanjutnya, forum tersebut diharapkan berkembang menuju pembentukan World Halal Council pada 2028. “Ini sebenarnya persiapan untuk September 2027 kita buat ASEAN Halal Council. Ini akan menjadi rujukan bagi dunia. Insya Allah di tahun 2028 terwujudlah World Halal Council,” ujarnya.

Menurut Ahmad Haikal Hasan, penguatan kerja sama tersebut diperlukan karena perkembangan industri halal telah melampaui batas negara dan tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman.

Halal, kata dia, kini berkembang mencakup berbagai sektor, antara lain kosmetik, obat-obatan, pakaian, tekstil, serta barang gunaan lainnya. “Halal bukan hanya untuk makanan, tetapi juga kosmetik, medis, pakaian, tekstil, dan barang gunaan lainnya. Halal untuk semua,” kata Kepala BPJPH.

Halal dan Kepercayaan Konsumen

Ahmad Haikal Hasan menjelaskan, perkembangan industri halal juga tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keagamaan. Jaminan halal semakin terkait dengan kualitas produk, kebersihan, transparansi, keterlacakan rantai pasok, dan kepercayaan konsumen.

Ia menyebut terdapat tiga unsur penting yang menjadi bagian dari penguatan ekosistem halal, yakni transparency, traceability, dan trustability. “Halal itu bukan hanya bicara no pork, no lard, no alcohol. Halal itu kebersihannya terjaga, transparansinya terjaga, traceability-nya terjaga, dan kepercayaannya terjaga,” jelasnya.

Menurut Haikal, pendekatan tersebut membuat produk halal semakin memiliki relevansi dengan konsumen global. Karena itu, BPJPH mendorong agar halal dipahami sebagai bagian dari upaya membangun produk yang aman, berkualitas, dan memiliki kepastian bagi konsumen.

Pengembangan ekosistem halal juga diarahkan untuk memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Haikal menyebut pemerintah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM sebagai bagian dari upaya memperluas akses pelaku usaha terhadap pasar. “Dengan halal kita juga bisa melakukan proteksi, di mana para UMKM akan kita berikan kemudahan-kemudahan,” ujarnya.

Siapkan 124 Ribu Pendamping Halal

Dalam kesempatan tersebut, Haikal juga menyampaikan kesiapan BPJPH menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Menurutnya, salah satu dukungan yang disiapkan adalah ketersediaan pendamping proses produk halal di berbagai daerah.

Ia menyebut BPJPH saat ini memiliki sekitar 124 ribu pendamping yang disiapkan untuk membantu pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. “Kami sudah memiliki 124 ribu orang pendamping di seluruh Indonesia yang bersiap untuk menyambut wajib halal Oktober,” katanya.

Ahmad Haikal Hasan menambahkan, keberadaan pendamping diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi sekaligus membantu pelaku UMKM memahami persyaratan yang harus dipenuhi.

Kepala BPJPH juga menyampaikan target percepatan layanan sertifikasi halal hingga dapat diselesaikan dalam waktu 1x24 jam dalam kondisi persyaratan dan proses pendampingannya terpenuhi.

Dorong Kerja Sama 48 Negara

H20 Summit 2026 menjadi salah satu ruang BPJPH memperkenalkan ekosistem jaminan produk halal Indonesia kepada masyarakat internasional. Forum tersebut dihadiri perwakilan dari 48 negara.

Haikal mengatakan kehadiran para delegasi menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan mengurangi potensi kesalahpahaman mengenai kebijakan halal Indonesia.

Menurutnya, sejumlah negara dan pelaku usaha sebelumnya menyampaikan aspirasi terkait penerapan kebijakan halal Indonesia. BPJPH memilih memperkuat komunikasi dan memberikan penjelasan mengenai tujuan serta mekanisme kebijakan tersebut. “Yang paling penting itu komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, maka akan terjadi salah pengertian. Setelah terjadi komunikasi, alhamdulillah semuanya mengerti dan memahami,” katanya.

Haikal menegaskan, kebijakan jaminan produk halal diarahkan tidak hanya untuk memenuhi ketentuan nasional, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi perdagangan produk halal Indonesia di pasar internasional.

Ia menyebut ekonomi halal memiliki potensi besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini, kontribusi halal value chain terhadap ekonomi Indonesia disebut mencapai sekitar 27 persen. “Halal itu untuk kesehatan, halal itu untuk pertumbuhan, halal itu untuk growth economy,” ujar Ahmad Haikal Hasan.

Dengan penguatan kelembagaan, layanan sertifikasi, pendampingan UMKM, serta kerja sama bilateral dan multilateral, BPJPH menargetkan ekosistem halal Indonesia semakin terhubung dengan rantai pasok halal global.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat perdagangan dan ekonomi halal dunia melalui standar jaminan halal yang kredibel, layanan yang semakin mudah, serta kemitraan internasional yang lebih kuat.

Read More

Kriyanusa 2026 Dorong Perajin Indonesia Tembus Pasar Global

Iki Radio - Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) mendorong para perajin Indonesia meningkatkan daya saing produk agar mampu menembus pasar internasional melalui pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) 2026.

Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas, Indri Angga Raka Prabowo, mengatakan kerajinan Indonesia tidak sekadar merupakan hasil keterampilan tangan, tetapi juga bagian dari warisan budaya, identitas bangsa, sekaligus memiliki potensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

“Kria bukan sekadar hasil keterampilan tangan, melainkan warisan budaya, identitas bangsa, sekaligus sumber daya ekonomi kreatif yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Indri dalam konferensi pers Kriyanusa 2026 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Menurut Indri, Kriyanusa menjadi ruang untuk mempertemukan para perajin dengan masyarakat luas, pelaku usaha, serta mitra global. Melalui pameran tersebut, Dekranas ingin memastikan para perajin Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang dan bersaing di pasar global.

Kriyanusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tema tersebut mencerminkan upaya untuk mendorong produk kerajinan Indonesia agar semakin kuat dan berdaya saing, dengan tetap mempertahankan karakter serta akar tradisi.

Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, mengatakan, Kriyanusa 2026 tidak hanya menjadi ruang pamer produk kerajinan, tetapi juga wadah promosi dan pertemuan antara perajin dengan masyarakat, pelaku usaha, serta calon pembeli.  

“Kita ingin mencapai pasar dunia karena pasar internasional itu sangat luas. Oleh sebab itu kami dari Dewan Kerajinan Nasional ingin membantu daerah agar bersama-sama meningkatkan segala aspek produk kerajinan, baik dari daya saing, kualitas, mutu, kreativitas, dan lain-lain,” ujar Tri Tito.

Menurut Tri Tito, pengembangan kerajinan juga perlu memperhatikan keberlanjutan, termasuk aspek lingkungan. Produk kerajinan diharapkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pasar global.

Ia menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), serapan ekspor kerajinan Indonesia pada 2025 mencapai sekitar Rp20 triliun. Dekranas mendorong agar capaian tersebut terus meningkat melalui penguatan kualitas dan daya saing produk.

Kriyanusa 2026 akan berlangsung pada 26-30 September 2026 di Jakarta Convention Center (JCC). Persiapan penyelenggaraan disebut telah mendekati 100 persen, termasuk kurasi produk, peserta, promosi, hingga rangkaian acara pendukung.

Ketua Panitia Pelaksana Kriyanusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan, pameran tahun ini diikuti 217 peserta dengan 410 stan yang berasal dari Dekranasda provinsi, kabupaten/kota, kementerian dan lembaga, peserta umum, yayasan, hingga sektor kuliner. 

“Kami berharap masyarakat datang langsung ke pameran, tidak hanya melihat produk-produk dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, tetapi juga mendukung dengan membeli produk UMKM kita,” ujarnya.

Kriyanusa 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan pendukung, antara lain fashion show, talk show, lokakarya gratis, pelatihan praktis bagi perajin, serta hiburan dan pertunjukan seni budaya.

Selain itu, penyelenggara menghadirkan pengalaman digital imersif yang memungkinkan pengunjung berinteraksi dengan tampilan digital. Konsep tersebut menjadi salah satu pembaruan dalam penyelenggaraan Kriyanusa tahun ini.

Sumatera Selatan dipilih menjadi ikon Kriyanusa 2026. Konsep budaya Sumatra Selatan akan dihadirkan dalam desain pameran maupun panggung utama, sekaligus menjadi ruang bagi daerah tersebut untuk memperkenalkan produk kerajinan dan kekayaan budaya dari 17 kabupaten/kota.

Ketua Dekranasda Provinsi Sumatra Selatan, Feby Herman Deru, mengatakan kepercayaan tersebut menjadi momentum bagi Sumatra Selatan untuk mempromosikan sekaligus memasarkan berbagai produk kerajinan daerah. 

“Kabupaten kota itu kaya akan warisan budaya kita. Kami juga mempunyai konsep dalam kegiatan ini, yaitu Kampung Sumatera Selatan, di situ bisa sambil duduk, melihat, kemudian melihat langsung dan membeli produk-produk wastra yang ada di Sumatra Selatan,” ujarnya.

Melalui Kriyanusa 2026, Dekranas berharap pameran dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi para perajin, tidak berhenti pada transaksi selama pameran, tetapi membuka akses promosi, jaringan usaha, dan peluang pasar yang lebih luas, termasuk ke mancanegara.

Para peserta juga mendapat kesempatan mengikuti lomba produk potensial yang dapat membuka peluang untuk tampil dalam pameran lain di dalam maupun luar negeri.

Dengan tema Cipta Kria Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Kriyanusa 2026 diarahkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem kerajinan nasional, sekaligus membawa karya perajin Indonesia agar semakin dikenal dan memiliki daya saing di pasar global.

Read More

Bupati Ipuk Jamin Pendidikan Anak Korban KM Virgo Asal Banyuwangi

Iki Radio - Dua warga Banyuwangi menjadi korban hilang KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak para korban. Hal tersebut disampaikan Ipuk usai mengunjungi keluarga dua korban KM Virgo di rumah masing-masing, Kamis (17/9/2026).

KM Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa, Minggu (13/9/2026) dini hari dan Hingga kini proses pencarian terhadap para korban masih berlangsung. 

Dua korban hilang asal Banyuwangi adalah Soni Marta Andika (40), warga Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng dan Ponco Budi Raharjo (46), warga Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore. Soni adalah sopir dan Ponco adalah kernet di satu truk bermuatan paket logistik yang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Banjarmasin.

"Kami merasa prihatin atas kejadian ini. Tentu karena saat ini proses pencarian masih berjalan, kami berdoa semoga prosesnya dimudahkan," kata Ipuk.

Ipuk bertemu dengan istri Soni dan Ponco di kediaman masing-masing, Ipuk turut berusaha menguatkan keduanya. Dalam keselamatan itu Ipuk juga menanyakan pendidikan anak-anak mereka.

Soni memiliki dua anak yang masih bersekolah. Keduanya adalah Firdan Maulana (8) yang duduk di bangku Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Firman Eka Putra (17) yang bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sementara Ponco memiliki dua anak kembar bernama Safira Niken Raharja (19) dan Tiara Niken Raharja (19). Keduanya berkuliah di Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jember (Unej).

Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi akan membantu agar anak-anak Soni dan Ponco pendidikan mereka tidak berhenti. 

"Kami dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Insyaallah akan turun membantu agar mereka tetap bisa sekolah dan berkuliah," kata Ipuk.

Pemkab, kata Ipuk, memiliki program beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa. Anak-anak Soni yang masih bersekolah bisa masuk dalam program Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah atau Garda Ampuh.

Sementara dua anak Ponco bisa mendapat beasiswa dari program Banyuwangi Cerdas dan Banyuwangi Progresif, dua program beasiswa khusus mahasiswa.

Ipuk mengatakan, Soni dan Ponco adalah satu-satunya tulang punggung keluarga masing-masing. Istri mereka tak bekerja.

Belum ditemukannya Soni dan Ponco membuat keluarga tersebut mengalami kesusahan secara ekonomi. Untuk itu, Ipuk langsung menginstruksikan instansi terkait bergerak memberikan bantuan kepada keluarga tersebut.

"Semoga keluarga tetap diberikan kesabaran dan ketenangan hati," kata Ipuk. (*)

Read More

Empat Kursi Pimpinan Pemkab Lumajang Masih Kosong, Seleksi Terbuka Disiapkan

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang akan membuka seleksi untuk mengisi empat jabatan pimpinan perangkat daerah yang masih kosong.

Empat jabatan tersebut yakni Kepala Dinas Pariwisata, Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengatakan proses tersebut akan dilakukan untuk mendapatkan pejabat yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

“Kami akan segera membuka seleksi terbuka untuk Kepala Dinas Pariwisata, Inspektorat, kemudian BPKD yang saat ini kosong dan Satpol PP. Jadi empat yang kita buka,” kata Indah usai Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lobi Kantor Pemkab Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Rabu (16/9/2026).

Menurut Indah, pengisian jabatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan melalui penempatan aparatur yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kemampuan manajerial.

Ia mengatakan setiap perangkat daerah memiliki tugas dan tantangan berbeda sehingga membutuhkan pimpinan yang memahami bidang kerjanya dan mampu menggerakkan organisasi.

“Yang kita harapkan tentu nanti yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan mampu membawa organisasi bekerja lebih baik. Karena setiap OPD memiliki tugas dan tantangan yang berbeda, sehingga dibutuhkan pimpinan yang memahami tugasnya dan mampu menggerakkan seluruh jajaran,” ujarnya.

Indah mengatakan proses seleksi akan dilaksanakan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku. Aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi persyaratan akan mendapat kesempatan mengikuti tahapan seleksi.

“Seleksi ini kita lakukan secara terbuka dan sesuai aturan. Kita ingin memberikan kesempatan kepada ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti prosesnya secara profesional,” katanya.

Empat jabatan yang akan diisi tersebut berkaitan dengan pengelolaan sektor pariwisata, pengawasan internal pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

Indah berharap pejabat yang nantinya terpilih dapat memperkuat koordinasi dan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.

“Yang paling penting adalah bagaimana pejabat yang nantinya terpilih bisa bekerja dengan baik, membangun koordinasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Lumajang,” ujarnya.

Read More

Pagu Anggaran KLH/BPLH 2027 Rp1,23 Triliun Disetujui DPR

Iki Radio - Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui penyesuaian alokasi Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2027 untuk Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sebesar Rp1.232.292.723.000.

Keputusan penetapan tersebut diambil dalam Rapat Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, bersama Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).

Sebelumnya, Komisi XII DPR RI sempat menyetujui usulan penambahan anggaran hingga mencapai Rp2,57 triliun (dengan tambahan sekitar Rp1,33 triliun dari pagu awal). Namun, dalam dinamika pembahasan lanjutan hingga tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, alokasi tersebut akhirnya diketok kembali sesuai dengan pagu awal, yakni sebesar Rp1,23 triliun.

Pagu anggaran tersebut dialokasikan ke dalam tiga pos utama, yakni Program Dukungan Manajemen sebesar Rp837.666.216.000,-, Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp314.077.770.000,-, serta Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebesar Rp80.548.737.000,-.

​Pimpinan Rapat, Sugeng Suparwoto  menyampaikan permohonan maaf terbuka terkait tidak terpenuhinya usulan alokasi tambahan anggaran di tingkat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.  

"Kami di Komisi XII secara khusus mohon maaf bahwa kami tidak mampu memperjuangkan untuk menaikkan anggaran sebagaimana tadi tertera angkanya, dan anggaran kembali sebagaimana yang diusulkan atau sesuai dengan usulan awal," tutur Sugeng dalam keterangannya di Jakarta.

 ​Sugeng menegaskan bahwa Komisi XII sejatinya telah berupaya keras memperjuangkan tambahan alokasi tersebut karena menilai fungsi mitigasi dan pencegahan bencana lingkungan masih sangat minim. Lebih lanjut, Sugeng juga menyoroti potensi penerimaan dari ketegasan sanksi penalti bagi korporasi yang melanggar hukum dan telah berstatus inkracht atau artinya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

​Menanggapi keputusan penetapan anggaran tersebut, Menteri Jumhur menyampaikan apresiasi atas dukungan parlemen dan menegaskan kesiapan kementerian untuk tetap melangkah dengan optimis. ​

"Bagi kami perjuangan bersama ini sudah sangat cukup, dan kita percaya bahwa pasti di tengah jalan ada sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kita optimistis dengan segala keterbatasan serta semangat dari teman-teman DPR RI Komisi XII, pejabat, maupun masyarakat sipil yang sangat concern terhadap lingkungan hidup," ungkap Menteri Jumhur.

 ​Sebagai langkah melengkapi kebutuhan operasional, pihak kementerian berkomitmen mengamalkan alokasi kegiatan berbasis masyarakat sebesar Rp40 miliar, mengejar target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp800 miliar, serta menggalang dukungan skema filantropi dan kerja sama internasional.

 ​Di akhir sesi rapat kerja, Menteri Jumhur secara khusus menyampaikan dorongan kolaborasi strategis dengan para anggota parlemen di wilayah daerah pemilihan.  

"Sebetulnya ada kegiatan-kegiatan di daerah itu akan sangat baik kalau ada kolaborasi antara eksekutif dengan teman-teman di dapil. Nanti kami akan bertanya anggota mana saja dari dapil mana, sehingga kalau ada kegiatan kita bisa saling berkolaborasi," pungkas Menteri Jumhur.

Read More

Penyaluran Bantuan Pangan Kabupaten Madiun Capai 100 Persen, Bulog Sempat Diterpa Isu Kualitas

Iki Radio — Penyaluran Bantuan Pangan Tahap II di Kabupaten Madiun resmi tuntas 100 persen. Capaian ini terealisasi lebih cepat dari target yang ditetapkan pemerintah, yakni 30 September 2026. Titik penyaluran terakhir dilaksanakan Perum Bulog Kantor Cabang Madiun bagi 3.157 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun.

Pimpinan Bulog Cabang Madiun, Agung Sarianto, menyampaikan bahwa seluruh alokasi untuk wilayah kerja Bulog Madiun—meliputi Kota dan Kabupaten Madiun—telah tersalurkan sepenuhnya. Sementara itu, distribusi untuk wilayah Kabupaten Ngawi dijadwalkan rampung pada 20 September 2026.

"Sejauh ini penyaluran berjalan lancar sesuai jadwal. Namun, kemarin sempat muncul video yang mengklaim kualitas beras bantuan kurang bagus. Setelah kami kroscek langsung ke penerima bersangkutan, klaim tersebut ternyata tidak benar," ujar Agung saat meninjau penyaluran di Desa Sidomulyo, Rabu (16/9/2026).

Agung menegaskan komitmen Bulog untuk menjaga kualitas komoditas yang disalurkan ke masyarakat. Pihaknya menjamin akan langsung mengganti beras jika ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi.

Terkait data penerima yang kerap memicu perdebatan berdasarkan kategori desil di beberapa daerah, Agung memastikan proses distribusi di wilayahnya berjalan kondusif tanpa kendala data.

"Kami mengacu pada data resmi dari pusat. Sampai hari terakhir, tidak ada komplain terkait data penerima. Kami berharap bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak dijual," tegasnya.

Setelah tuntasnya Tahap II, Bulog Madiun bersiap menyalurkan Bantuan Pangan Tahap III untuk alokasi bulan Oktober hingga Desember 2026 sembari menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.

Masyarakat menyambut positif tuntasnya program ini. Surono (56), warga Desa Sidomulyo, mengaku sangat terbantu atas bantuan beras yang diterimanya. Ia mengungkapkan bahwa bantuan tersebut dimasak untuk konsumsi sendiri dan diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan keluarganya hingga lebih dari dua bulan.(ir)

 

Read More