Mundur dari Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid Ditunjuk PKS Pimpin BKSAP DPR RI

JAKARTA, Iki Radio — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid (HNW) mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI. Pengunduran diri tersebut dilakukan menyusul adanya penugasan baru dari partai untuk memimpin Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Kholid menjelaskan, penugasan ini dirancang untuk menguatkan diplomasi antarparlemen Indonesia di tingkat global, khususnya dengan negara-negara Islam, serta memperluas dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina.

"PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan," ujar Kholid.

Ia menegaskan bahwa diplomasi antarparlemen memegang peranan strategis dalam membangun kepercayaan publik antarnegara dan menggalang dukungan terhadap perdamaian dunia. PKS menilai amanah baru ini sebagai langkah konkret untuk mengubah solidaritas internasional menjadi aksi nyata.

Menurut Kholid, penguatan diplomasi untuk Palestina harus difokuskan pada hasil konkret, seperti perlindungan warga sipil, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, penegakan hukum internasional, hingga terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

"Pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama. Melalui diplomasi parlemen, kita ingin menggalang dukungan agar parlemen berbagai negara mendorong pemerintahnya mengambil kebijakan yang memperkuat perlindungan rakyat Palestina," tegasnya.

Atas pengabdian HNW selama menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, PKS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam.

Sebagai pengganti HNW di kursi pimpinan MPR RI, Kholid mengonfirmasi bahwa PKS telah menunjuk mantan Presiden PKS sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro, Mohamad Sohibul Iman.

"InsyaAllah, Wakil Ketua Majelis Syuro Doktor Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW di pimpinan MPR RI," pungkas Kholid.

Read More

Hidayat Nur Wahid Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

JAKARTA, Iki Radio — Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS.

Kepastian pengunduran diri tersebut disampaikan usai pimpinan MPR menggelar rapat pleno pada Selasa (10/11/2026).

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri secara resmi dari yang bersangkutan.

"Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI," ujar Ahmad Muzani dalam keterangan tertulisnya.

Muzani menjelaskan, MPR RI akan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sesuai dengan mekanisme kelembagaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk proses pergantian pimpinan.

Dalam kesempatan tersebut, Muzani juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kontribusi serta pengabdian Hidayat Nur Wahid selama menjabat sebagai pimpinan MPR RI.

"Secara khusus kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Pak Hidayat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," pungkas Muzani.

Read More

11 November 1946 : Perundingan Linggajati Dimulai, Upaya Diplomasi Mempertahankan Kedaulatan

MADIUN, Iki Radio — Langkah diplomasi krusial dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia resmi dimulai pada 11 November 1946. Pemerintah Republik Indonesia dan pihak Kerajaan Belanda memulai Perundingan Linggajati yang bertempat di Desa Linggajati, Kabupaten Kuningan, dekat Cirebon. Langkah diplomasi ini diambil untuk mencari jalan keluar politik serta menghentikan konflik bersenjata pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Para peserta Linggajati: Soekarno, Willem Schermerhorn, Lord Killearn, dan Mohammad Hatta saat jamuan makan (wikipedia)

Latar Belakang dan Jalur Diplomatik

Konflik bermula ketika Belanda berniat menegaskan kembali kekuasaannya atas Indonesia pasca-kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Situasi ini memicu pertempuran skala besar di berbagai daerah. Namun, besarnya tekanan internasional dan kondisi stabilitas keamanan mendorong kedua belah pihak untuk membuka pintu perundingan.

Misi pendahuluan yang dimediatori diplomat Inggris, Lord Killearn, pada awal Oktober 1946 sebelumnya telah berhasil menyepakati gencatan senjata pada 14 Oktober 1946. Keberhasilan gencatan senjata tersebut membuka jalan bagi dilaksanakannya perundingan bilateral formal di kawasan perbukitan Linggajati.

Jalannya Perundingan dan Para Delegasi

Dalam perundingan sejarah ini, delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir, didampingi oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin dan Menteri Muda Kesehatan Johannes Leimena. Pihak Belanda diwakili oleh Tim Komisi Jenderal yang dipimpin mantan Perdana Menteri Willem Schermerhorn, bersama F. De Boer, Max van Poll, dan Letnan Gubernur Jenderal Hubertus van Mook.

Gedung yang digunakan untuk perundingan Lingga Jati, sekarang menjadi museum Lingga Jati (wikipedia)

Sesi diskusi panjang yang berlangsung di kediaman keluarga Kwee di Ciledug akhirnya membuahkan hasil berupa rincian kesepakatan politik pada 15 November 1946.

Poin Utama Perjanjian Linggajati

Rancangan perjanjian memuat 17 pasal utama, dengan beberapa poin penting antara lain:

• Pengakuan De Facto: Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura.
• Batas Waktu Penarikan: Pasukan Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949.
• Pembentukan RIS: Kedua belah pihak sepakat membentuk negara federal bernama Republik Indonesia Serikat (RIS).
• Uni Indonesia-Belanda: RIS akan tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda di bawah Kepala Uni Mahkota Belanda.

Pro-Kontra dan Dampak Nasional

Hasil Perundingan Linggajati memicu gelombang pro dan kontra di dalam negeri. Sejumlah pihak dan partai politik—seperti Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, serta Partai Rakyat Jelata—menilai perjanjian ini merugikan karena menyempitkan wilayah kedaulatan Indonesia serta menunjukkan kelemahan diplomasi.

Namun, Presiden Soekarno dan PM Sutan Sjahrir menerima kompromi ini sebagai langkah strategis untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut akibat ketimpangan kekuatan militer, sekaligus memperkuat pengakuan internasional terhadap keberadaan Republik Indonesia. Secara global, pengakuan Belanda ini menjadi pendorong bagi negara-negara lain untuk mengesahkan kemerdekaan Indonesia.

Akhir Kesepakatan

Meski rancangan dokumen telah disepakati, pelaksanaan Perundingan Linggajati tidak bertahan lama. Adanya perbedaan penafsiran membuat hubungan kedua negara kembali memanas. Pada 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook secara sepihak menyatakan Belanda tidak lagi terikat pada Perjanjian Linggajati, yang kemudian disusul oleh letusan Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947.

Read More

Peringati Hari Pahlawan 2026, Bulog Anugerahkan Penghargaan Pahlawan Pangan dan Perkuat Komitmen Swasembada

JAKARTA, Iki Radio — Perum Bulog menganugerahkan Penghargaan Pahlawan Pangan kepada dua mantan Direktur Utama, Mustafa Abubakar dan Sutarto Alimoeso, serta Slamet Ginting dari pihak eksternal. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga ketahanan pangan nasional pada peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kompleks Pergudangan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (10/11/2026).

Selain kepada mantan pimpinan, Bulog juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak dan mitra strategis dari unsur TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, petani, peternak, penyuluh pertanian lapangan, pengemudi, hingga pekerja pergudangan.

Kegiatan yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan" ini diawali dengan upacara bendera yang diwarnai pakaian adat dari berbagai daerah, dilanjutkan dengan silaturahmi dan sarasehan.

Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa peringatan ini menjadi momentum untuk menghormati pendahulu sekaligus menegaskan kembali amanah besar menjaga ketahanan pangan nasional.

"Hari ini kita tidak hanya mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, tetapi juga memberikan penghormatan kepada para Pahlawan Pangan yang telah meletakkan fondasi kuat bagi perjalanan Bulog. Penghargaan ini menjadi bentuk rasa hormat dan terima kasih kami sekaligus pengingat bahwa menjaga pangan rakyat merupakan amanah besar yang harus terus dilanjutkan," ujar Rizal.

Rizal menambahkan, hingga 9 November 2026, realisasi pengadaan setara beras Bulog telah mencapai 4.304.539 ton atau 107,61 persen dari target 4 juta ton, dengan total stok beras yang dikuasai sebesar 4.590.951 ton. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran Bulog bersama petani dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung program swasembada pangan berkelanjutan Presiden Prabowo Subianto.

Mantan Dirut Bulog sekaligus Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso, mengapresiasi kinerja Bulog yang dinilainya sudah berada di jalur yang tepat, terutama dalam memperkuat cadangan beras nasional dari produksi dalam negeri guna menghadapi tantangan iklim maupun dinamika geopolitik global.

Sementara itu, Mustafa Abubakar menekankan pentingnya peran Bulog sebagai orkestrator dalam meletakkan keseimbangan ekosistem perberasan, mulai dari kepastian harga bagi petani hingga ketersediaan beras terjangkau bagi konsumen.

Rangkaian acara diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan Ikrar Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan yang mencakup komitmen menjaga ketersediaan, mengutamakan kemandirian, dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta peninjauan fasilitas Rice to Rice (RTR) dan pergudangan Sunter.

Read More

Kasus Penyadapan Ilegal, Polri Jadwalkan Sidang Etik Sejumlah Personel Minggu Depan

JAKARTA, Iki Radio — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap sejumlah terduga pelaku kasus penyadapan ilegal pada pekan depan. Langkah ini merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik internal Polri terkait kasus penyadapan yang tengah diproses.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa seluruh terduga pelanggar akan menjalani pemeriksaan dan persidangan etik sesuai mekanisme yang berlaku.

“Yang berikutnya, terduga pelanggar yang lain juga pada jadwalnya akan dilakukan sidang kode oleh komisi. Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan setidak-tidaknya,” ujar Johnny di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Johnny menambahkan, pihak kepolisian belum bisa membeberkan detail identitas maupun jumlah personel yang akan disidangkan dalam gelombang berikutnya. Kendati demikian, ia memastikan perkembangan jadwal persidangan akan diinformasikan secara berkala kepada publik.

Dalam keterangannya, Johnny menegaskan komitmen Polri untuk menindak tegas setiap anggota yang melanggar aturan tanpa pandang bulu maupun memberikan perlakuan khusus.

“Artinya bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan disidang komisi, pasti ya. Nanti kawan-kawan akan kemudian kita informasikan lebih lanjut terkait dengan jadwal sidang,” jelas Johnny.

Ia juga menyampaikan bahwa perangkat komisi sidang KKEP nantinya akan ditentukan langsung oleh Kapolri untuk memastikan proses persidangan berjalan objektif dan akuntabel.

“Polri punya sistem prosedur yang ada ya. Tadi siapa pun dia terduga pelanggar, tidak ada perbedaan istimewa. Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri,” tegasnya.

Jadwal sidang etik mendatang merupakan kelanjutan dari penanganan skandal penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah nama pejabat. Sebelumnya, Polri telah mengabulkan keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta atas keterlibatannya dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh masyarakat, LSM, hingga media.

“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny mengutip hasil keputusan sidang KKEP terhadap Irjen Ahrie Sonta yang digelar pada Selasa (10/11/2026).

Menindaklanjuti hal tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri bersiap melanjutkan sidang KKEP bagi jajaran personel lainnya yang terseret dalam pusaran kasus ini, di mana perkara tersebut turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Read More

Polresta Bandara Soekarno-Hatta Bongkar Pabrik Tembakau Sintetis di Apartemen Cibubur, Belajar dari YouTube hingga Raup Untung Rp300 Juta

TANGERANG, Iki Radio — Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar tempat produksi (clandestine laboratory) narkotika jenis tembakau sintetis di sebuah apartemen kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap paket berisi bahan baku narkotika yang dikirim dari Tiongkok.

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Handrio Wicaksono mengungkapkan bahwa kasus ini terungkap berkat kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak Bea Cukai.

"Jadi awal mulanya adalah dari pihak Bea Cukai mendapatkan atau mencurigai bentuk kiriman. Ada paket yang diduga mencurigakan. Atas dasar kecurigaan tersebut, setelah dilakukan upaya buka bersama, ditemukan barang-barang satu jeriken dan bahan pembuatan narkotika," ujar Handrio, Selasa (10/11/2026).

Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas gabungan melakukan teknik pengiriman dalam pengawasan (controlled delivery) menuju alamat tujuan paket yang mengarah ke sebuah unit apartemen di kawasan Cibubur. Di lokasi itulah petugas mendapati tempat peracikan narkotika sintetis.

Dalam operasi penindakan ini, polisi mengamankan tiga orang tersangka berinisial DVT, HAA, dan MBT. Ketiganya memiliki peran yang terbagi dalam rantai produksi hingga peredaran gelap narkotika. DVT berperan sebagai pemesan langsung bahan baku dari Tiongkok, memproduksi, sekaligus menjual barang haram tersebut. HAA membantu dalam proses produksi tembakau sintetis. Dan MBT membantu memasarkan dan menjual hasil produksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku diketahui telah menjalankan praktik produksi tembakau sintetis di apartemen tersebut sejak Januari 2026. Modus operandi yang digunakan tergolong baru karena salah satu pelaku mempelajari cara meracik narkotika secara mandiri.

"Pelaku mengakui jika memproduksi narkotika itu secara autodidak. Dia belajar dari salah satu media yaitu YouTube. Dari situ dia mempelajari prosesnya. Dan memang tidak sekali langsung berhasil, pengakuan dari tersangka, berkali-kali dia coba dan dia coba sendiri termasuk ke temannya," jelas Handrio.

Dalam sekali siklus produksi, komplotan ini mampu menghasilkan sekitar 100 gram tembakau sintetis. Barang haram tersebut dipasarkan kepada rekan-rekan terdekat serta melalui media sosial Instagram dengan harga jual mencapai Rp1 juta per 1 mililiter. Dari bisnis ilegal ini, sindikat tersebut meraup keuntungan hingga Rp300 juta.

Akibat perbuatannya, ketiga tersangka kini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 610 ayat (2) huruf a subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Read More

Terbukti Sadap Presiden Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat dari Polri

JAKARTA, Iki Radio — Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) secara resmi memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) Irjen Ahrie Sonta Nasution dari institusi Kepolisian Republik Indonesia. Putusan tersebut dijatuhkan setelah Ahrie Sonta menjalani sidang etik atas tuduhan melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Majelis KKEP mengabulkan dua sanksi utama terhadap terduga pelanggar, yaitu sanksi etika dan sanksi administratif. Dalam perbuatannya, Ahrie Sonta dinilai telah mencoreng nama baik institusi.

“Sanksi administratif pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” tegas Irjen Johnny Eddizon Isir saat mengumumkan hasil putusan sidang dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (10/11/2026).

Johnny menjelaskan, sanksi tegas ini dijatuhkan lantaran Ahrie Sonta terbukti menyalahgunakan kewenangan akses perangkat teknologi informasi milik Polri. Tindakan penyadapan yang dilakukannya dinilai tidak profesional dan menyalahi prosedur resmi perundang-undangan.

Atas pelanggaran tersebut, Irjen Ahrie Sonta dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri jo Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Adapun perincian pasal Peraturan Polri yang dilanggar meliputi Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan huruf y terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kelembagaan. Pasal 8 huruf c angka 1 mengenai pelanggaran kewajiban etika kepribadian. Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan huruf b tentang etika kelembagaan.

Dalam keterangannya, Johnny memastikan seluruh rangkaian persidangan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku di lingkungan Polri.

“Perlu kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tuturnya.

Meski putusan PTDH telah diketok oleh Majelis KKEP, pihak kepolisian tetap memberikan hak hukum kepada Ahrie Sonta jika keberatan dengan hasil sidang etik tersebut. Menggunakan haknya, Ahrie Sonta telah mengajukan upaya banding.

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” tutup Johnny.

Read More

Putri Sulung Celine Evangelista Raih Penghargaan Debat Internasional di Bangkok Mewakili Qatar

MADIUN, Iki Radio — Rasa bahagia dan haru yang mendalam tengah diselimuti oleh artis Celine Evangelista. Putri sulungnya, Jemima Guri Clementine, berhasil mengukir prestasi membanggakan di tingkat internasional setelah tampil mewakili negara Qatar dalam ajang kompetisi debat bergengsi yang digelar di Bangkok, Thailand.

Ungkapan rasa bangga tersebut dibagikan Celine secara langsung melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (10/11/2026). Celine mengaku sangat bersyukur dan tidak menyangka sang buah hati mampu melangkah hingga ke panggung global serta membawa pulang penghargaan berkat kemampuannya dalam berargumen.

"MasyaAllah tabarakallah. Anak pertamaku, kaka Jemima Guri. Melihatmu berprestasi dan meraih penghargaan internasional saat mewakili negara Qatar dalam debat membuat Mommy begitu bangga," tulis Celine.

Tak sekadar meluapkan rasa bangga, Celine juga menyertakan doa tulus dan pesan mendalam agar Jemima senantiasa memiliki sifat rendah hati serta mengutamakan adab di atas pencapaiannya.

"Teruslah tumbuh dengan ilmu, adab, dan kerendahan hati. Semoga Allah selalu menjaga setiap langkahmu, memberkahi ilmumu, dan menjadikanmu anak yang bermanfaat," lanjutnya.

Celine menegaskan bahwa dukungan dan doa dari dirinya beserta keluarga akan terus mengalir untuk mengiringi setiap perjalanan hidup sang putri.

"Mommy dan keluarga akan selalu mendukung dan mendoakanmu. Aamiin. We love you kak Jemima Guri Clementine," pungkasnya.

Read More