TMMD ke-127 Resmi Berakhir, Bupati HSU Apresiasi Sinergi TNI-Masyarakat

Iki Radio - Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, menutup secara resmi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (11/3/2026).

Penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 yang dilaksanakan di Desa Hambuku Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Rabu (11/3/2026).

Acara penutupan yang berlangsung di Lapangan Pahlawan Amuntai itu ditandai dengan penandatanganan naskah serah terima hasil program dari TNI kepada Pemerintah Kabupaten HSU.

Sebelum apel penutupan, Brigjen Ilham Yunus tiba di Mess Negara Dipa dan disambut oleh Wakil Bupati HSU, Ketua DPRD HSU, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat daerah.

Kehadiran danrem dalam rangkaian TMMD ke-127 yang dilaksanakan di Desa Hambuku Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, itu bertujuan untuk melihat langsung hasil pembangunan yang telah dikerjakan selama sebulan terakhir.

Bupati HSU, H Sahrujani,  menyampaikan apresiasi atas sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam program TMMD.

Menurut bupati, program tersebut merupakan bentuk nyata percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran TNI, khususnya Kodim 1001/HSU–Balangan, yang telah melaksanakan program TMMD dengan baik sehingga berbagai pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati Sahrujani.

Ia berharap, hasil pembangunan yang telah dilaksanakan melalui TMMD dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara maksimal oleh warga, sehingga mampu mendukung aktivitas sehari-hari serta meningkatkan perekonomian daerah.

Sementara itu, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus menegaskan, TMMD adalah wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menggelar kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui program TMMD ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan serta memperkuat semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat,” kata danrem.

Usai apel penutupan, dilakukan penandatanganan naskah serah terima hasil program TMMD dari TNI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rombongan danrem bersama Bupati HSU dan jajaran kemudian meninjau langsung lokasi pelaksanaan TMMD di Desa Hambuku Hulu untuk melihat hasil pembangunan yang telah dikerjakan. 

Read More

Bupati Gresik Minta Pendamping PKH Perkuat Layanan Sosial Setelah Jadi ASN

Iki Radio - Sebanyak 148 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Gresik resmi menyandang status baru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perubahan status tersebut diharapkan memperkuat kualitas layanan sosial bagi masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat.

Hal itu disampaikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat menghadiri Rapat Koordinasi Pendamping PKH Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Selasa (10/3/2026).

Para pendamping PKH tersebut kini berada di bawah koordinasi Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial sebagai PPPK yang bertugas memperkuat implementasi program perlindungan sosial di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Yani mengucapkan selamat kepada para pendamping yang telah resmi diangkat menjadi ASN. Namun ia menegaskan, status baru tersebut harus diiringi dengan peningkatan tanggung jawab dan kinerja di lapangan.

“Dengan status sebagai PPPK, otomatis tanggung jawab juga semakin besar. Pelayanan kepada masyarakat harus semakin optimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Yani juga menyinggung rencana pengembangan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Gresik sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Program tersebut sebelumnya telah berjalan pada jenjang SMA di Kecamatan Sidayu. Pemerintah daerah kini berencana memperluasnya hingga jenjang SD dan SMP.

Menurutnya, peran pendamping PKH sangat penting dalam memastikan program tersebut tepat sasaran, khususnya dengan membantu mengidentifikasi calon peserta didik dari keluarga miskin ekstrem.

“Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan tidak melalui mekanisme PPDB. Karena itu pendamping PKH diharapkan membantu mengidentifikasi calon siswa dari keluarga penerima manfaat,” jelasnya.

Ia menambahkan, prioritas penerima program tersebut berasal dari keluarga pada kategori desil 1, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Ummi Khoiroh menjelaskan bahwa perubahan status pendamping PKH menjadi PPPK juga membawa konsekuensi peningkatan tugas dan tanggung jawab.

Jika sebelumnya pendamping fokus pada proses pendampingan lebih dari 56 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Gresik, kini mereka juga memiliki peran dalam pengawasan dan pemutakhiran data sosial secara lebih mendalam.

Menurutnya, para pendamping PKH merupakan ujung tombak implementasi berbagai program prioritas Kementerian Sosial di tingkat lapangan, mulai dari program Sekolah Rakyat hingga penyaluran bantuan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.

“Kami berharap dengan arahan Bupati Gresik, para pendamping PKH dapat menjalankan tugas tambahan ini secara optimal meskipun tantangan di lapangan cukup dinamis,” ujarnya.

Melalui penguatan peran pendamping PKH tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik berharap program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Read More

RSUD Raja Ampat Siapkan Strategi Pelayanan Optimal saat Libur Idul Fitri

Iki Radio - Manajemen RSUD Raja Ampat menyiapkan strategi khusus untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal selama libur Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kepala Pelayanan Medis RSUD Raja Ampat, Jeremias Sarwa/Petrus Rabu

Hal ini dibahas dalam rapat internal yang dipimpin Kepala Pelayanan Medis RSUD Raja Ampat, Jeremias Sarwa, bersama sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di ruang rapat RSUD Raja Ampat, pada Selasa (10/3/2026).

Jeremias Sarwa menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan mengatur pembagian tugas tenaga kesehatan selama masa libur Lebaran, mengingat sebagian nakes akan mengambil cuti untuk merayakan hari raya.

“Kami membahas bagaimana pelayanan di rumah sakit tetap berjalan tanpa kekosongan petugas, meskipun ada tenaga kesehatan yang libur merayakan Idul Fitri,” ujar dia.

Menurut Jeremias, kondisi tersebut hampir setiap tahun dihadapi RSUD Raja Ampat. Komposisi tenaga kesehatan yang merayakan Lebaran dan yang tetap bertugas perlu diatur dengan baik agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Karena itu, manajemen rumah sakit melakukan penyesuaian dengan memaksimalkan tenaga yang tersedia, termasuk mengatur kembali distribusi petugas di berbagai ruang rawat inap.

“Prinsipnya, dokter spesialis sebagai DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) yang mengambil libur akan dikoordinasikan melalui kepala ruangan. Tenaga di bawahnya dapat diperbantukan di ruangan lain yang kekurangan petugas,” kata dia.

Jeremias menambahkan, pengaturan teknis akan dimasukkan dalam jadwal shift masing-masing ruangan. Dengan sistem tersebut, pelayanan kesehatan di rumah sakit diharapkan tetap berjalan normal selama masa libur Lebaran.

“Teman-teman dari ruangan yang petugasnya lebih longgar bisa diperbantukan di ruangan lain yang membutuhkan. Dengan cara ini, jadwal pelayanan bisa kembali normal dan tidak ada kekosongan,” ujar dia.

Terkait kemungkinan penambahan tenaga dari fasilitas kesehatan lain seperti puskesmas, Jeremias mengatakan hal tersebut harus melalui koordinasi dengan pimpinan, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat.

Ia mengakui bahwa tenaga kesehatan di puskesmas juga memiliki keterbatasan, sehingga RSUD pada prinsipnya tetap mengutamakan optimalisasi tenaga yang ada.

“Kalau memang ada dukungan tambahan dari puskesmas tentu sangat baik, tetapi kalau tidak pun kami tetap berusaha memaksimalkan tenaga kesehatan yang tersedia di RSUD,” kata dia.

Stok Obat Dipastikan Aman

Selain kesiapan tenaga medis, RSUD Raja Ampat juga memastikan ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) dalam kondisi aman menjelang libur Lebaran.

Jeremias mengatakan pihak manajemen telah mengingatkan seluruh unit pelayanan agar melaporkan kondisi stok lebih awal, sehingga tidak terjadi kekosongan obat.

“Stok obat sampai saat ini masih aman dan terkendali. Kami juga meminta teman-teman di unit pelayanan jangan menunggu sampai stok benar-benar habis baru melapor, karena kondisi geografis Raja Ampat membutuhkan waktu untuk mendatangkan pasokan,” jelas dia.

Lebih jauh, Jeremias berharap peningkatan manajemen pelayanan ini dapat menjadi bagian dari persiapan RSUD Raja Ampat sebelum menempati gedung baru rumah sakit yang direncanakan berstatus tipe C.

“Kami berharap dengan tenaga kesehatan yang lebih seimbang dan pengaturan yang baik, pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal, termasuk saat hari besar keagamaan seperti Lebaran,” ujar dia.

Read More

Aksi Korvei Lingkungan, Banjarbaru Gaungkan Gerakan Bersih Kota

Iki Radio - Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Apel Kesiapan dan Aksi Korvei Lingkungan bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yang dipusatkan di Lapangan Sepak Bola dr. Murdjani, Kota Banjarbaru, Senin (9/3/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan bersih-bersih lingkungan secara besar-besaran yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari jajaran pemerintah daerah, komunitas, hingga masyarakat umum. Melalui aksi korvei ini, diharapkan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat semakin meningkat.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya, Ir Noer Adi Wardojo, menegaskan bahwa kegiatan korvei tidak hanya dilaksanakan sekali, namun diharapkan dapat terus berlanjut secara konsisten.

“Tidak hanya satu kali, tetapi berlanjut. Yang penting konsisten dan efektif untuk membersihkan Banjarbaru supaya bersih dan resik,” ujarnya saat diwawancarai.

Ia juga menekankan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, komando pengurangan sampah berada di tangan kepala daerah.

Untuk itu, tanggung jawab pengelolaan sampah tidak hanya berada pada Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga melibatkan berbagai perangkat daerah lainnya.

Sebagai contoh, pengelolaan kebersihan di pasar menjadi tanggung jawab dinas yang membidangi pasar. Begitu pula dengan pengelolaan sampah di hotel, restoran, dan kafe yang berada dalam pembinaan Dinas Pariwisata.

Menurutnya, berbagai ilmu dan teknologi pengelolaan sampah sebenarnya sudah tersedia. Hal yang diperlukan saat ini adalah komitmen dan kemauan bersama untuk menerapkannya secara nyata di lapangan.

“Ilmunya sudah ada, teknologinya sudah ada, sekarang pertanyaannya adalah mau apa tidak? Sekarang kita harus nyatakan bahwa semuanya harus bisa, semuanya harus wajib melaksanakan,”imbuhnya.

Melalui kegiatan apel kesiapan dan aksi korvei ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap gerakan menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi budaya bersama.

Read More

PP Tunas Tunda Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun

Iki Radio - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) merupakan upaya negara menunda akses media sosial dan aplikasi berisiko tinggi bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang semakin kompleks.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid, menjelaskan bahwa kebijakan ini lahir dari berbagai kajian yang melibatkan psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta sejumlah pihak yang fokus pada isu perlindungan anak di era digital.

Menurut Meutya Hafid, usia sekitar 16 tahun dinilai sebagai fase yang lebih tepat bagi anak untuk mulai mengakses media sosial secara mandiri karena pada usia tersebut kemampuan emosional dan psikologis anak dinilai lebih matang dalam menghadapi berbagai dinamika di dunia digital. 

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Itu bukan hanya keputusan kementerian, tetapi hasil diskusi dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, dan juga berbagai pihak yang mempelajari dampak penggunaan media sosial pada anak,” ujar Meutya saat kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi digital, melainkan menunda akses media sosial hingga anak benar-benar siap secara mental dan psikologis.

Kebijakan tersebut juga mengusung slogan “Tunggu Anak Siap”, yang menekankan bahwa anak perlu memiliki kesiapan sebelum menjelajahi ruang digital secara bebas.

Menurut Meutya Hafid, selama ini pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat terkait berbagai risiko penggunaan media sosial bagi anak. Risiko tersebut mulai dari kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang kerap menargetkan pengguna usia muda.

“Banyak sekali keluhan yang kami terima, baik dari orang tua maupun pengguna sendiri. Selain itu berbagai studi juga menunjukkan adanya risiko kecanduan serta paparan konten yang tidak sesuai bagi anak-anak,” jelasnya.

Ia menambahkan, anak-anak juga menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk penipuan di internet, termasuk transaksi daring yang tidak aman. “Banyak kasus anak-anak tertipu saat berbelanja secara online atau terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa pemerintah perlu hadir memberikan perlindungan,” tambah Meutya.

Sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola ekosistem digital yang aman bagi anak.

Menkomdigi menyebutkan bahwa platform digital global seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan berbagai platform lainnya memiliki jutaan pengguna di Indonesia, termasuk dari kalangan anak-anak.

Di sisi lain, platform tersebut juga merupakan industri digital yang memperoleh keuntungan besar dari aktivitas pengguna. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya regulasi yang memastikan platform digital turut bertanggung jawab terhadap perlindungan pengguna anak.

“Platform digital ini tidak hanya sekadar media sosial, tetapi juga industri yang mendapatkan keuntungan besar dari pengguna. Karena itu mereka juga harus meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak,” tegas Menkomdigi.

Menkomdigi Meutya Hafid menambahkan bahwa pemerintah sebenarnya telah berulang kali mengingatkan platform digital untuk meningkatkan sistem perlindungan anak. Namun hingga saat ini masih banyak ditemukan konten negatif yang beredar di media sosial.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas dengan menghadirkan regulasi yang membatasi akses anak terhadap platform digital hingga usia tertentu.

Langkah serupa, kata Meutya, juga mulai diterapkan di sejumlah negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam melindungi anak di ruang digital.

Dipicu Perkembangan Teknologi AI

Selain itu, perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) juga menjadi faktor yang mempercepat lahirnya kebijakan tersebut. Kemajuan teknologi AI dinilai dapat membawa manfaat besar, tetapi juga berpotensi meningkatkan berbagai risiko di ruang digital.

“Dengan perkembangan AI, konten digital akan semakin sulit dibedakan antara yang asli dan yang dimanipulasi. Anak-anak tentu akan semakin kesulitan memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak,” ujar Meutya Hafid. 

Karena itu, menurut Meutya, regulasi seperti PP Tunas menjadi langkah penting untuk memastikan anak-anak memiliki perlindungan yang memadai sebelum terpapar secara luas oleh ekosistem digital yang semakin kompleks.

Dalam kegiatan tersebut, sekitar 500 pelajar dari berbagai sekolah mulai dari tingkat SMP hingga SMA turut hadir untuk berdiskusi mengenai keamanan digital dan penggunaan media sosial secara bijak.

Menkomdigi juga mengajak para pelajar yang hadir untuk menjadi “Duta TUNAS” di lingkungan masing-masing, baik di sekolah maupun di keluarga.

Ia berharap para pelajar dapat menyampaikan pesan mengenai pentingnya kesiapan mental sebelum menggunakan media sosial serta mengajak teman sebaya untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi.

Melalui kebijakan PP Tunas, pemerintah berharap anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat di era digital, sekaligus menjadi generasi yang mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab di masa depan. 

“Kami berharap kalian bisa menjadi generasi yang bijak dalam menggunakan teknologi. Jika memahami aturan ini, kalian juga bisa menyampaikan kepada teman-teman dan keluarga tentang pentingnya menggunakan media sosial secara aman,” pungkas Meutya.

Read More

Banyuwangi Resmikan Jembatan Perintis Garuda, Permudah Akses Warga di Dua Desa

Iki Radio - Jembatan Perintis Garuda di Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, yang dibangun TNI AD resmi dioperasikan. Jembatan gantung ini mempermudah akses pendidikan, ekonomi, dan aktivitas warga yang sebelumnya harus memutar jauh bahkan menyeberangi sungai.

Peresmian dilakukan Dandim 0825 Banyuwangi Letkol (Arm) Triyadi Indrawijaya bersama warga, Senin (9/3/2026) dan turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, MY Bramuda, dan perwakilan Forkopimda, camat hingga kades. Kegiatan ini bagian dari launching 200 jembatan perintis secara serentak di Indonesia.

Dandim menerangkan, jembatan gantung di Banyuwangi ini dibangun di atas Sungai Bango dengan lebar sungai sekitar 34 meter. Bentangan jembatan mencapai 50 meter dan kini memiliki lebar 1,60 meter.

“Awalnya lebar 1,20 meter, namun atas masukan masyarakat kami tambah masing-masing 20 sentimeter kanan kiri agar lebih nyaman dilalui,” ujarnya.

Jembatan ini menghubungkan Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung dan Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo. Sebelumnya, warga harus memutar cukup jauh untuk beraktivitas sehari-hari.

Triyadi mengatakan pembangunan dilakukan selama 41 hari, mulai 10 Januari hingga 20 Februari 2026. Prajurit TNI dan warga bekerja bergantian selama 1x24 jam.

“Kami bagi anggota dalam empat sif. Ini murni pengabdian agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Triyadi.

Menurutnya, manfaat utama jembatan ini untuk memudahkan anak-anak sekolah dan aktivitas mengaji yang sebelumnya harus menyeberang sungai atau mengambil jalur lebih jauh.

“Sekarang anak-anak bisa lebih cepat ke sekolah dan tempat mengaji. Ini juga mempercepat akses warga ke sawah dan ladang,” tambahnya.

Selain itu, keberadaan jembatan akan meningkatkan nilai ekonomi kawasan karena mobilitas barang dan hasil pertanian menjadi lebih lancar.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, MY Bramuda, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan TNI dalam pembangunan tersebut.

Selama ini, kata dia, TNI selalu berjalan seiring dengan pemerintah daerah. Pembangunan yang dilakukan juga menyentuh daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau dan memang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Ini bukti negara hadir menjawab kebutuhan akses ekonomi dan pendidikan masyarakat. Pemkab siap mendukung program seperti ini,” ujarnya.

Salah satu warga, Maryam (70), mengaku bersyukur atas pembangunan jembatan itu. Selama puluhan tahun, ia dan warga lain harus menyeberangi sungai untuk beraktivitas.

“Dulu kalau ke sawah atau anak mau ngaji harus menyeberangi sungai kadang harus muter. Sekarang sudah enak, tidak perlu muter lagi. Terima kasih TNI,” ucapnya. (*)

Read More

BPJS Kesehatan Siapkan Posko Mudik dan Layanan JKN Selama Lebaran 2026

Iki Radio – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dapat diakses selama masa mudik dan libur Lebaran 2026. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito

Komitmen ini dilakukan untuk menjamin masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara meskipun berada di luar daerah domisili.

Hal itu ditegaskan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (9/3/2026). 

Menurutnya, tradisi mudik yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia selalu diiringi peningkatan mobilitas yang sangat signifikan menjelang Hari Raya. 

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kelelahan maupun gangguan kesehatan bagi para pemudik sehingga kesiapan layanan kesehatan menjadi sangat penting.  

“BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan seluruh peserta JKN tetap dapat mengakses layanan kesehatan, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan mudik. Bagi kami, perlindungan kesehatan tidak mengenal wilayah. Peserta harus tetap mendapatkan layanan kapan pun dan di mana pun mereka membutuhkannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa komitmen tersebut sejalan dengan prinsip portabilitas program JKN, yang memungkinkan peserta memperoleh layanan kesehatan meskipun berada di luar fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat mereka terdaftar. 

Dengan prinsip ini, peserta tetap dapat memperoleh layanan, terutama dalam kondisi darurat atau kebutuhan medis tertentu selama perjalanan mudik.

Saat ini, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan lebih dari 23 ribu fasilitas kesehatan tingkat pertama, lebih dari 3 ribu rumah sakit, serta 6.763 fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek, optik, dan laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Layanan tersebut juga didukung oleh 126 kantor cabang dan 388 kantor kabupaten/kota yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Delapan Lokasi Posko Mudik

Untuk mendukung kelancaran perjalanan mudik, BPJS Kesehatan juga menyiapkan posko mudik yang mulai beroperasi pada 13 Maret 2026 di delapan titik strategis dengan arus pemudik tinggi. 

Posko tersebut menyediakan berbagai layanan seperti konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi, pemeriksaan kesehatan dasar, penyediaan obat-obatan, layanan ambulans, hingga tindakan medis sederhana bagi pemudik yang membutuhkan.

Delapan lokasi posko mudik tersebut berada di sejumlah titik transportasi utama dan rest area, antara lain di Pelabuhan Merak, Banten, Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rest Area Tol Cipularang KM 88 A, Purwakarta, Rest Area Tol Cipali KM 166 A, Majalengka, Rest Area Tol Ungaran KM 429 A, Semarang, Rest Area Tol Masaran KM 519 A, Sragen, Terminal Purabaya, Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memastikan layanan administrasi kepesertaan tetap dapat diakses selama masa libur Lebaran melalui berbagai kanal digital. 

Peserta dapat memanfaatkan aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA di nomor 0811-8165-165, serta Care Center 165 untuk memperoleh informasi, pengaduan, maupun layanan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor.

Selain itu, di Rumah Sakit Mitra, BPJS Kesehatan menyiagakan petugas BPJS SATU (Siap Membantu) dan petugas Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) untuk mendampingi peserta yang membutuhkan bantuan medis atau informasi tambahan.

“Melalui berbagai langkah ini, kami berharap peserta JKN dapat merasa lebih aman, lebih tenang, dan tetap terlindungi saat melakukan perjalanan mudik maupun ketika berada di luar daerah domisili,” jelas Prihati.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan program JKN tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, hingga masyarakat dan media. 

“Program JKN bukan sekadar sistem pembiayaan kesehatan, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan, kritik, dan aspirasi dari berbagai pihak untuk terus meningkatkan kualitas layanan,” pungkas Dirut BPJS Kesehatan. 

 

Read More

Stok Beras dan BBM Aman Jelang Idulfitri, Mendagri Minta Warga Tak Khawatir

Iki Radio - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau masyarakat, untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying terhadap kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan beras, di tengah isu kenaikan harga barang yang beredar menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Imbauan itu disampaikan Mendagri, terkait kekhawatiran publik terhadap potensi kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pada momen hari besar keagamaan nasional tersebut.

Mendagri memastikan, stok kebutuhan pokok masyarakat dalam kondisi aman dan mencukupi.

Pemerintah mencatat stok beras nasional saat ini mencapai empat juta ton, sementara pasokan BBM juga tersedia dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama periode Ramadhan hingga Lebaran.

"Jadi masyarakat tak usah panic buying, karena justru akan mengganggu rantai pasok makanan. Pemerintah telah memiliki skema untuk mengatasi persoalan harga dan pasokan kebutuhan pokok," kata Mendagri melalui keterangan resmi, usai memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/3/2026).

Lebih lanjut, mendagri juga meminta masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap angka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,7 persen.

"Tahun lalu tarif listrik disubsidi, tapi sekarang harganya kembali stabil. Sementara perhitungan ekonomi kita, masih menggunakan harga listrik subsidi," ujar Mendagri.

Dalam rapat koordinasi tersebut, mendagri menginstruksikan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, khususnya di wilayah Kepri, untuk segera menggelar rapat internal guna memastikan kesiapan pasokan pangan dan energi di daerah masing-masing.

Menurutnya, langkah antisipatif itu penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok agar tidak terjadi gangguan distribusi yang dapat merugikan konsumen.

"Kepala daerah segera rapat dan berkoordinasi bersama distributor serta pengusaha terkait kesiapan pasokan pangan," ujarnya.

Selain ketersediaan barang, mendagri turut menekankan pentingnya aspek keamanan. Pihaknya meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengamanan di lokasi-lokasi wisata serta mengatur arus mudik secara efektif. 

Koordinasi lintas sektor dinilai sangat diperlukan untuk mencegah insiden kerumunan massa yang tidak terkendali demi menjamin keselamatan publik.

"Rasa aman dan nyaman harus dihadirkan untuk masyarakat pada saat arus mudik maupun di lokasi-lokasi wisata," katanya.

Sebagai langkah final, Mendagri menerbitkan instruksi tegas agar seluruh kepala daerah wajib berada di wilayah tugasnya masing-masing mulai 14 Maret hingga 28 Maret 2026.

Kehadiran fisik para pemimpin daerah dianggap krusial untuk memimpin langsung pengendalian situasi, mengawal stabilitas harga, dan menjamin kelancaran keamanan selama perayaan hari besar keagamaan nasional berlangsung.

Read More