Presiden Prabowo Serahkan Bonus Rp158,3 Miliar untuk Atlet dan Pelatih Asian Games & Asian Para Games 2026

JAKARTA, Iki Radio — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan bonus senilai total Rp158,3 miliar kepada para atlet dan pelatih peraih medali Asian Games serta Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026. Acara penyerahan apresiasi ini berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (29/10/2026).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir merinci, dari total alokasi anggaran tersebut, sebesar Rp61,1 miliar dikucurkan untuk atlet dan pelatih Asian Games, sedangkan Rp97,2 miliar sisanya dialokasikan bagi kontingen Asian Para Games.

"Bonus tersebut telah ditransfer langsung ke rekening para atlet pada Rabu (28/10/2026) dan Kamis pagi," ujar Erick. 

Ia menambahkan bahwa sejumlah ketua umum cabang olahraga—seperti panjat tebing, bulu tangkis, dan angkat besi—telah mengonfirmasi masuknya dana tersebut ke rekening para atlet.

Pada gelaran Asian Games Aichi-Nagoya 2026, kontingen Indonesia sukses melampaui target empat emas dengan memboyong total 39 medali (5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu), yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-16 klasemen akhir.

Hasil memuaskan juga diukir pada Asian Para Games 2026, di mana Indonesia merangsek ke peringkat ke-8 klasemen usai mengumpulkan 73 medali (15 emas, 21 perak, dan 37 perunggu). Capaian ini secara signifikan melampaui target awal yaitu tujuh medali emas.

Sebagai bentuk penghargaan, apresiasi tinggi diberikan kepada peraih medali emas nomor perseorangan dengan bonus sebesar Rp3 miliar. Sementara itu, peraih emas nomor ganda mengantongi Rp2,4 miliar, dan nomor beregu mendapatkan Rp1,5 miliar. Menpora menyampaikan bahwa rincian nominal bagi peraih medali perak dan perunggu akan dibagikan lebih lanjut secara mendetail.

Read More

Polda Riau Tangani 61 Perkara Karhutla Sepanjang 2026, Pelalawan Jadi Wilayah Terluas yang Terbakar

PEKANBARU, Iki Radio — Kepolisian Daerah (Polda) Riau menunjukkan komitmen tegas dalam menanggulangi bencana lingkungan dengan terus memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sepanjang tahun 2026, tercatat sebanyak 61 perkara karhutla telah ditangani dengan menetapkan 65 orang sebagai tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, menyatakan bahwa penegakan hukum ini dijalankan secara konsisten guna memberikan efek jera serta mencegah terulangnya bencana tahunan tersebut di Provinsi Riau.

"Sepanjang 2026, Polda Riau bersama jajaran telah menangani 61 perkara karhutla dengan 65 tersangka. Penegakan hukum ini merupakan bagian penting dari upaya pengendalian karhutla secara menyeluruh," ujar Ade, Kamis (29/10/2026).

Berdasarkan data kepolisian, total luas lahan yang terbakar dari puluhan perkara tersebut mencapai 3.394,55 hektare. Kabupaten Pelalawan tercatat sebagai wilayah dengan penyumbang luas lahan terbakar terbesar, yakni mencapai 2.507,1 hektare dari total 10 perkara yang ditangani di wilayah tersebut.

Selain Pelalawan, sejumlah kabupaten dan kota lain turut mencatat penanganan perkara karhutla, di antaranya Bengkalis dan Indragiri Hilir masing-masing mencatat 10 perkara (dengan luas lahan di Indragiri Hilir mencapai 73,5 hektare). Indragiri Hulu 7 perkara dengan luas lahan terbakar 111,7 hektare. Siak 5 perkara dengan luas lahan terbakar 48,64 hektare. Dan Ditreskrimsus Polda Riau (Subdit IV): 4 perkara dengan luas lahan mencapai 152,71 hektare.

Penanganan juga tersebar di Kota Pekanbaru, Dumai, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi.

Dari sisi progres hukum, sebanyak 19 perkara telah memasuki tahap II (pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Sebanyak 24 perkara berada pada tahap I, 11 perkara dalam proses pemenuhan petunjuk jaksa (P19), dan 7 perkara masih dalam tahap penyidikan intensif.

Kendati mengedepankan penegakan hukum yang tegas, Kombes Ade menekankan bahwa langkah represif bukanlah satu-satunya solusi. Upaya pencegahan preventif tetap menjadi prioritas utama melalui patroli rutin di kawasan rawan, pemantauan titik panas (hotspot), serta penguatan koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Sebagai langkah edukasi, Polda Riau juga memasang papan peringatan di lokasi-lokasi bekas kebakaran guna mengingatkan masyarakat secara langsung mengenai beratnya konsekuensi hukum dari pembakaran hutan dan lahan.

"Penegakan hukum adalah langkah terakhir. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah kebakaran sejak dini. Karena ketika hutan dan lahan terbakar, dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat," pungkasnya.

 

Read More

Polrestabes Medan Gerebek Gudang Pinang Berkedok Tempat Penyimpanan Narkotika, Sita Barang Bukti Senilai Rp10 Miliar

MEDAN, Iki Radio — Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polrestabes Medan membongkar sindikat peredaran gelap narkotika antarserikat internasional yang menjadikan sebuah gudang pengolahan pinang di kawasan Sei Mencirim, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, sebagai tempat penyimpanan barang haram.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti fantastis berupa 3 kilogram sabu, 10.000 butir pil ekstasi, dan 1.778 vape narkoba dengan total nilai ekonomis mencapai Rp10 miliar.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari pengembangan penyelidikan kasus sebelumnya di kawasan Sei Semayang. Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa pasokan narkoba tersebut berasal dari Malaysia dan sempat transit di gudang pengolahan pinang sebelum didistribusikan.

"Dari pengungkapan itu, petugas menemukan jejak narkoba dipasok, yang bersumber dari Malaysia namun transit terlebih dahulu di gudang pengolahan pinang," ujar AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Kamis (29/10/2026).

Modus Sembunyikan Barang Bukti dalam Sofa Modifikasi

Saat melakukan penggerebekan di lokasi pertama, petugas mengamankan seorang pria berinisial PS (34) yang berperan sebagai bandar sekaligus pengelola gudang.

Sempat berkelit dan enggan menunjukkan barang bukti, gerak-gerik pelaku akhirnya tak berkutik setelah petugas melakukan penggeledahan teliti. Polisi mendapati narkotika dalam jumlah besar disembunyikan di dalam sebuah sofa yang bagian belakangnya telah dimodifikasi secara khusus.

Temukan Gudang Kedua di Pancur Batu

Tidak berhenti di situ, hasil pengembangan kasus membawa petugas menuju lokasi kedua pada Selasa (20/10) malam. Sebuah rumah sewa di kawasan perumahan di Kecamatan Pancur Batu digeledah, dan polisi kembali menemukan tumpukan barang bukti berupa 10.000 butir pil ekstasi serta lebih dari 1.000 vape narkoba yang disimpan di dalam kamar.

Secara keseluruhan, operasi di dua lokasi ini berhasil menyelamatkan lebih dari 23.000 jiwa dari ancaman bahaya narkotika.

Kejar Warga Negara Malaysia

Saat ini, pihak kepolisian tengah memburu seorang warga negara Malaysia berinisial SB yang diduga kuat sebagai pemasok utama jaringan internasional tersebut. Polisi menegaskan akan berkoordinasi dengan pihak kedutaan dan Kepolisian Malaysia untuk meringkus pelaku serta memutus mata rantai peredaran narkoba.

"Kami pastikan SB akan kami ringkus, kami akan berkoordinasi dengan kedutaan dan Kepolisian Malaysia. Kami berkomitmen untuk memutus mata rantai bandar narkoba, sesuai dengan tagline Bapak Kapolri, pulihkan pengguna narkoba, putus mata rantai bandar, Polisi bersama masyarakat," pungkas Rafli.

 

Read More

Pemkab Madiun Gelar Festival Literasi 2026: Transformasi Perpustakaan Menuju Pusat Kesejahteraan Masyarakat

MADIUN, Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sukses menyelenggarakan Festival Literasi Kabupaten Madiun Tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari tanggal 27 hingga 29 Oktober 2026.

Festival ini mengusung misi besar untuk memadukan literasi digital dengan pemberdayaan UMKM serta budaya membaca konvensional. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mendorong pelajar agar terbiasa membaca selama 10–15 menit setiap hari, serta mengubah paradigma perpustakaan agar tidak sekadar menjadi tempat meminjam buku, melainkan sebagai pusat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian acara dibuka dengan pelatihan public speaking serta pelatihan pemberdayaan bagi para pelaku UMKM lokal guna mendongkrak kapasitas ekonomi kreatif masyarakat pada 27 Oktober 2026.

Pada hari kedua, ada pelatihan mendongeng dan teknik membaca nyaring (read aloud) bagi para pendidik Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) bersama Bunda Literasi Madiun, Ny. Erni Hari Wuryanto.

Dan pada hari ketiga, rangkaian Festival Literasi 2026 ditutup secara resmi dengan kegiatan talkshow transformasi perpustakaan dan kearsipan yang dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Madiun.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan literasi dilakukan secara riil melalui penganggaran yang terukur dan pemanfaatan creative financing.

Pemkab Madiun juga telah menyiapkan regulasi serta nomenklatur khusus agar pemerintah desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk pengembangan perpustakaan desa dan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

"Kami komitmen di anggaran desa pun, kita perkenankan kalau desa itu bisa mengalokasikan untuk perpustakaan desa, termasuk program TPBIS tadi untuk membantu mengkoordinir teman-teman yang kreatif," ujar Bupati Hari Wuryanto, Kamis (29/10/2026).

Bupati juga mengungkapkan rasa syukurnya karena Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) di Kabupaten Madiun saat ini telah berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Semua data kunjungan dan pemanfaatan literasi kini telah terdigitalisasi dengan transparan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Kus Hendrawan, menjelaskan bahwa festival ini merupakan puncak dari rangkaian program DAK Non-fisik yang telah berjalan konsisten, termasuk keberhasilan Kabupaten Madiun meraih Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik selama tiga tahun berturut-turut hingga tahun 2027.

“Inilah bentuk daripada program kita jalan, mulai dari tingkat masyarakat, desa, kelurahan, kecamatan, OPD, maupun pada pemangku kebijakan. Itu yang kita harapkan. Dan juga disampaikan Pak Bupati, bahwa untuk mendukung Kabupaten Madiun besar aja, kita harus intervensi semuanya, bukan hanya di kita saja. Tapi tanpa kolaborasi dengan OPD, masyarakat, tidak mungkin bisa. Kuncinya adalah kerjasama,” ujar Kus Hendrawan.

Melalui penyelenggaraan Festival Literasi 2026 ini, Pemkab Madiun berharap budaya literasi tidak hanya berhenti pada saat acara seremonial saja, melainkan terus dievaluasi dan dihidupkan di tengah masyarakat melalui kolaborasi erat antara pemerintah, OPD, pengelola perpustakaan desa, dan masyarakat luas.(ir)

Read More

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Tanimbar, Getaran Dirasakan hingga Sorong dan Kaimana

JAKARTA, Iki Radio — Wilayah Kepulauan Tanimbar, Maluku, diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,4 pada Kamis (29/10/2026) pukul 05.06 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pusat gempa berada di laut, sekitar 60 kilometer barat laut Larat, Kepulauan Tanimbar.

Episenter gempa terletak pada koordinat 6,34 derajat Lintang Selatan (LS) dan 130,52 derajat Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 160 kilometer. Meskipun berkedalaman cukup dalam, getaran gempa ini terpantau cukup luas dan dirasakan di sejumlah wilayah di luar Maluku.

Berdasarkan data BMKG, getaran gempa dirasakan di empat wilayah dengan skala intensitas II–III MMI (Modified Mercalli Intensity), yakni Kepulauan Tanimbar dan Banda Naira Maluku, Kaimana Papua Barat dan Sorong, Papua Barat Daya.

Skala II MMI menunjukkan bahwa getaran dirasakan oleh beberapa orang dan membuat benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Sementara itu, skala III MMI menggambarkan getaran yang terasa nyata di dalam rumah, menyerupai getaran saat kendaraan berat melintas.

Hingga saat ini, pihak BMKG belum menerima laporan resmi mengenai adanya kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. 

Meski demikian, masyarakat diimbau agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan.

 

 

Read More

Pemerintah Siapkan Rekening Gratis dan Saldo Awal Rp50 Ribu bagi 25 Juta Warga, Ini Kriterianya

JAKARTA, Iki Radio — Pemerintah resmi menetapkan kriteria bagi masyarakat yang akan menjadi sasaran awal program Satu Orang Satu Rekening. Melalui inisiatif ini, pemerintah menyediakan fasilitas rekening gratis disertai setoran awal sebesar Rp50 ribu guna memperluas akses layanan perbankan bagi kelompok masyarakat rentan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program tahap awal ini menargetkan sekitar 25 juta warga. Angka tersebut ditetapkan setelah melalui proses pemadanan data yang komprehensif.

Kriteria Penerima Rekening Gratis

Berdasarkan data pemerintah, program ini difokuskan pada masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah dengan persyaratan utama sebagai berikut:

• Berusia di atas 17 tahun: Menyasar warga yang telah memiliki identitas resmi dan memenuhi syarat administrasi perbankan.
• Masuk kelompok desil 1 hingga 4: Berasal dari lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan data sosial ekonomi.
• Belum memiliki rekening bank: Diprioritaskan bagi warga yang sama sekali belum tersentuh layanan perbankan (unbanked).

 

Dukungan Anggaran dan Sinergi Perbankan

Untuk tahap awal pelaksanaan, pemerintah telah menyiapkan anggaran mencapai Rp1,28 triliun. Pendanaan ini digunakan untuk memfasilitasi pembukaan rekening serta saldo awal Rp50 ribu per penerima.

Validasi data calon penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan dukungan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sementara itu, implementasi di lapangan melibatkan bank pelaksana, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI).

Selain memperluas inklusi keuangan, program ini diharapkan mampu mempermudah penyaluran berbagai bentuk bantuan sosial pemerintah sekaligus mendorong kegiatan produktif masyarakat.

 

Imbauan bagi Masyarakat

Terkait mekanisme teknis, masyarakat diimbau untuk tidak berasumsi bahwa seluruh warga otomatis akan langsung menerima saldo awal tersebut. Proses penetapan masih mengikuti ketentuan resmi pemerintah.

Masyarakat disarankan untuk menunggu pengumuman resmi serta memantau perkembangan informasi langsung dari pemerintah maupun bank pelaksana (BRI dan BSI) guna mengetahui prosedur dan ketentuan lebih lanjut.

 

Read More

Polri dan Tiongkok Bongkar Laboratorium Sabu 1,2 Ton di Banda Aceh Hasil Kerja Sama Internasional

JAKARTA, Iki Radio — Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Polri dan Bea Cukai berhasil membongkar laboratorium sabu berskala besar di Banda Aceh dengan barang bukti seberat 1,2 ton. Pengungkapan yang dilakukan pada 21 Oktober 2026 ini merupakan buah dari kerja sama pemberantasan narkotika lintas negara yang melibatkan Indonesia, Tiongkok, dan Malaysia.

Keberhasilan pengungkapan tersebut menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan antara Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Pengendali Narkotika Tiongkok (NNCC), Lan Weihong, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Lan Weihong, yang juga menjabat sebagai wakil direktur jenderal biro pengendali narkotika Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, menjelaskan bahwa otoritasnya mulai mendeteksi aktivitas penyelundupan narkotika cair di wilayah Myanmar, Thailand, and Laos sejak Oktober 2025. Penyelidikan yang berjalan selama kurang lebih satu tahun itu mengindikasikan adanya jaringan yang berulang kali menyelundupkan narkotika cair dari kawasan tersebut ke Indonesia.

Temuan hasil penyelidikan itu kemudian diserahkan kepada BNN pada September 2026. Berkat koordinasi penegakan hukum lintas negara yang solid, aparat gabungan berhasil menggerebek laboratorium sabu di Banda Aceh dan menyita 1,2 ton sabu. Sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam jaringan internasional ini juga telah berhasil ditangkap oleh otoritas kedua negara.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengapresiasi dukungan besar dari otoritas Tiongkok dalam pengungkapan kasus kakap ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi erat antara Polri, BNN, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta NNCC Tiongkok.

"Beberapa waktu lalu kita telah melakukan pengungkapan secara bersama antara Polri, BNN, Bea Cukai, dan juga tentunya atas dukungan besar dari NNCC yang hari ini hadir," ujar Suyudi usai audiensi. Ia menegaskan, komitmen Indonesia dalam memberantas narkotika akan terus diperkuat melalui kerja sama internasional guna menjaga keamanan nasional dan kawasan Asia.

Dalam kesempatan yang sama, Lan Weihong menegaskan komitmen pemerintah Tiongkok untuk menindak tegas sindikat narkotika tanpa kompromi. Ia mengingatkan bahwa hukum di Tiongkok sangat ketat terhadap pelaku kejahatan narkotika, baik produksi maupun peredaran, dengan ancaman sanksi tertinggi berupa hukuman mati.

Pengungkapan laboratorium sabu di Banda Aceh ini dinilai sebagai bukti nyata pentingnya pertukaran informasi dan koordinasi antarnegara. Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk terus melanjutkan kerja sama demi menelusuri jaringan yang lebih luas serta memutus rantai penyelundupan narkotika di Asia.

 

Read More

Senat Prancis Sahkan RUU Pertanggungjawaban Finansial Perusuh Demo, Disorot Kelompok HAM

PARIS, Iki Radio — Senat Prancis secara resmi menyetujui rancangan undang-undang (RUU) kontroversial yang mewajibkan para perusuh untuk menanggung pertanggungjawaban finansial atas kerusakan yang ditimbulkan selama demonstrasi publik berlangsung.

RUU tersebut disahkan dalam sidang di majelis tinggi parlemen pada Rabu (28/10/2026) dengan perolehan 229 suara mendukung dan 105 suara menolak. Kebijakan ini mendapat dukungan kuat dari aliansi kelompok sayap kanan dan sentris yang memegang mayoritas kursi Senat.

Meski demikian, pengesahan RUU ini langsung memicu gelombang kritik tajam dari berbagai kelompok hak asasi manusia (HAM). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam dan membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi damai.

Latar Belakang dan Urgensi Pengesahan

Berdasarkan laporan AFP, perumusan RUU ini awalnya bermula sebagai respons atas pecahnya kerusuhan pascakemenangan Paris Saint-Germain (PSG) atas Arsenal dalam final Liga Champions UEFA pada Mei lalu.

Urgensi pembahasannya semakin mendesak menyusul rangkaian demonstrasi berdarah yang memicu kericuhan serta penjarahan massal di berbagai wilayah Prancis sejak Sabtu (17/10/2026). Ribuan tempat usaha dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat aksi vandalisme tersebut.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, menegaskan urgensi pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas guna melindungi masyarakat luas dari dampak kerusuhan.

"Kita tidak bisa lagi membiarkan sebagian besar warga negara kita membayar untuk kerusakan yang dilakukan oleh minoritas perusak," ujar Nunez di hadapan para anggota parlemen.

 

Sanksi Berat dan Langkah Selanjutnya

Melalui ketentuan dalam RUU yang telah diperluas ini, individu yang terbukti secara sengaja bergabung dalam kelompok bertujuan merusak atau melakukan vandalisme selama aksi publik akan menghadapi sanksi berat, di antaranya denda ganti rugi hingga mencapai 10.000 euro (sekitar Rp 202 juta), dan penyitaan tunjangan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab secara hukum.

Setelah lolos di tingkat Senat, RUU ini selanjutnya akan dibawa ke Majelis Nasional—majelis rendah parlemen Prancis—untuk dibahas lebih lanjut dan melalui tahap pemungutan suara di tengah faksi politik yang terpecah.

 

 

Read More