Pasutri Asal Blitar Diringkus Polisi, Produksi Video Porno Raup Puluhan Juta Per Bulan

BLITAR, Iki Radio — Satreskrim Polres Blitar Kota meringkus pasangan suami istri (pasutri) asal Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, karena memproduksi dan memperjualbelikan konten video serta foto pornografi melalui media sosial dan situs online. Dari bisnis ilegal yang dijalankan sejak Maret 2025 hingga November 2026 ini, kedua tersangka mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo mengungkapkan, pengungkapan kasus ini bermula dari kegiatan patroli siber yang dilakukan oleh jajarannya. Petugas mendapati adanya konten video porno dengan latar sebuah penginapan di Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang diunggah ke sebuah situs web.

Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa para pelaku berdomisili di Bali. Anggota Satreskrim Polres Blitar Kota kemudian bergerak ke Kota Denpasar dan berhasil menangkap kedua tersangka di rumah kos mereka.

"Setelah kami lakukan penyelidikan, pelaku merupakan warga Kabupaten Blitar yang berdomisili di Kota Denpasar. Anggota kemudian melakukan penangkapan di rumah kos pelaku di Denpasar. Kedua pelaku ini adalah pasangan suami istri," kata AKBP Kalfaris, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, pasutri tersebut berinisial PEK (40) dan K (38) alias Ce Crystine. Motif utama di balik aksi nekat ini adalah faktor ekonomi akibat usaha sang suami (PEK) yang mengalami kebangkrutan.

Melihat kondisi tersebut, PEK mendapatkan ide untuk memproduksi konten asusila yang kemudian disetujui oleh istrinya (K). Sang suami mendaftarkan akun di situs porno menggunakan identitas istrinya, sementara sang istri bertindak sebagai model dalam konten-konten yang dihasilkan.

Modus operandi yang digunakan tersangka adalah mengunggah foto dan video bermuatan ketelanjangan yang menampilkan tersangka K. Konten tersebut hanya dapat diakses oleh pengikut (follower) yang telah berlangganan dengan tarif sekitar 10 USD atau setara dengan Rp181 ribu per bulan. Dalam seminggu, pelaku rutin mengunggah minimal dua kali konten baru.

Melalui skema berlangganan tersebut, pasutri ini mampu mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta per bulan, dengan total perolehan mencapai kurang lebih Rp400 juta selama beroperasi. Uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain situs web berbayar, tersangka K juga aktif melakukan siaran langsung (live streaming) berunsur pornografi di platform media sosial.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk memproduksi konten porno, di antaranya unit telepon genggam iPhone, tripod, alat bantu seks (vibrator), minyak pelumas, pakaian dalam jenis lingerie dan G-string, serta buku rekening tabungan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka kini harus mendekam di tahanan dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para tersangka terancam hukuman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar berdasarkan UU ITE, serta pidana penjara hingga 10 tahun berdasarkan UU KUHP.

Read More

Presiden Anugerahkan Bintang Jasa kepada 23 Relawan dan Petugas Kemanusiaan yang Gugur serta Cedera

BOGOR, Iki Radio — Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada 23 relawan dan petugas yang gugur maupun mengalami cedera saat menjalankan tugas kemanusiaan. Penganugerahan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 94 TK Tahun 2026 yang ditetapkan di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026).

Penghargaan tersebut diberikan kepada 15 relawan dan petugas yang gugur dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan rincian menerima Bintang Jasa Pratama. Sementara itu, delapan tenaga kesehatan yang mengalami cedera saat bertugas di daerah bencana—terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT)—menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya.

Dalam acara penganugerahan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan serta memberikan apresiasi atas pengorbanan luar biasa para pahlawan kemanusiaan tersebut.

Sebagai bentuk kehadiran negara, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan santunan finansial serta menjamin pendidikan penuh hingga jenjang tertinggi bagi anak-anak dari petugas yang gugur.

"Saya ingin menyampaikan bahwa kalian tidak akan menghadapi masa depan sendiri. Negara akan mendampingimu. Kita akan memberi tentunya santunan sehingga saudara bisa hidup dengan aman dan nyaman," ujar Prabowo.

"Dan untuk semua anakmu, pemerintah menjamin pendidikannya dengan memberi beasiswa penuh sampai tingkat tertinggi, melihat anak-anakmu ingin dan mampu mencapai," sambungnya.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan sejumlah menteri untuk memastikan anak-anak para petugas yang gugur dapat mengakses pendidikan di sekolah-sekolah unggulan milik pemerintah, seperti SMA Taruna Nusantara dan SMA Garuda.

"Ini jelas tidak bisa mengganti kehilanganmu, tapi minimal kalian tidak sendiri," pungkas Prabowo, menutup acara dengan kembali mengapresiasi dedikasi dan pengorbanan para relawan serta tenaga kesehatan.

Read More

Dirut Bulog Pastikan Jajarannya Tak Terlibat Kasus Beras SPHP Oplosan

MAKASSAR, Iki Radio — Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa tidak ada jajarannya yang terlibat dalam kasus pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hasil penelusuran internal bersama aparat penegak hukum menunjukkan bahwa praktik kecurangan tersebut murni dilakukan oleh oknum masyarakat.

"Dari hasil penelusuran kami dengan teman-teman Bareskrim, termasuk teman-teman dari Intel, masing-masing Polda dan sebagainya yang terindikasi kemarin itu murni dari oknum masyarakat," ujar Rizal usai menyalurkan bantuan pangan di Makassar, Jumat (13/11/2026).

Rizal menjamin seluruh personel Bulog bersih dari praktik ilegal tersebut. "Jadi dari oknum Bulog tidak terlibat sama sekali dan clear and clean," tegasnya.

Ia menjelaskan, modus pengoplosan beras SPHP dilakukan oleh oknum pengelola Rumah Pangan Kita (RPK) melalui pemanfaatan aplikasi Klik SPHP. Menurutnya, pengawasan menjadi lebih menantang setelah beras program pemerintah tersebut didistribusikan dan beredar luas di pasaran.

"Begitu beras sudah keluar di pasaran, bukan tidak kami kontrol lagi. Tetap kami kontrol, tapi pengawasannya agak sulit," ungkap Rizal.

Untuk mencegah penyalahgunaan serupa, Rizal mengimbau masyarakat yang menemukan indikasi penyelewengan beras SPHP agar segera melapor melalui layanan Call Center Bela. Ia berjanji pihaknya akan langsung menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Sebelumnya, kasus beras SPHP oplosan ini sempat mencuat dan berujung pada pencopotan enam pejabat di lingkungan Perum Bulog, termasuk pimpinan Kantor Wilayah Perum Bulog DKI Jakarta.

 

Read More

MPR Gelar Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026

JAKARTA, Iki Radio – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan Rapat Paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat gabungan tertutup yang digelar pada Jumat (13/11/2026), yang dihadiri oleh sembilan pimpinan MPR serta perwakilan fraksi dari unsur DPR dan DPD.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2026," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai rapat gabungan.

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa secara konstitusional, MPR sebenarnya memiliki tenggat waktu hingga 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, atau hingga 10 Januari 2027. Namun, setelah pimpinan MPR, DPR, dan DPD berkonsultasi dengan Presiden, disepakati bahwa proses pengisian jabatan perlu dipercepat.

"Intinya adalah makin cepat makin baik," tegasnya.

Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan MPR juga menyepakati tiga langkah tindak lanjut:

Pengiriman Surat ke Presiden: Pimpinan MPR mengirimkan surat permintaan pengajuan dua nama calon wakil presiden kepada Presiden pada hari ini, Jumat (13/11/2026).

Pembentukan Tim Verifikasi: MPR membentuk tim beranggotakan 5 persen dari total anggota MPR untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan dua calon wakil presiden yang diusulkan Presiden.

Pembentukan Tim Ad Hoc: Sebanyak 36 anggota ditunjuk ke dalam tim ad hoc untuk mempersiapkan draf ketetapan MPR terkait pengangkatan wakil presiden terpilih.

Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari, merinci tahapan konstitusional pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Alur ini merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 46–49 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta Pasal 134–142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

1. Rapat Gabungan MPR (Pasal 134 Tata Tertib MPR)

• Batas waktu: Paling lama 3 x 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.
• Agenda: Pimpinan MPR bersama fraksi dan kelompok DPD menentukan jadwal Sidang Paripurna pemilihan wakil presiden pengganti, yang pelaksanaannya tidak boleh melebihi 60 hari sejak jabatan kosong.

 

2. Pemberitahuan kepada Presiden (Pasal 135 Tata Tertib MPR)

• Batas waktu: Paling lama 3 x 24 jam setelah Rapat Gabungan.
• Agenda: Pimpinan MPR mengirimkan surat resmi kepada Presiden terkait hasil keputusan Rapat Gabungan, lengkap dengan jadwal Sidang Paripurna dan ketentuan syarat calon wakil presiden.

 

3. Pengajuan Calon Wakil Presiden (Pasal 136 Tata Tertib MPR)

• Batas waktu: Paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna MPR.
• Agenda: Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan syaratnya kepada Pimpinan MPR. Di tahap ini, MPR juga membentuk Tim Verifikasi paling lama $2 \times 24$ jam sebelum batas waktu pengajuan calon.

 

4. Verifikasi Calon Wakil Presiden (Pasal 137–139 Tata Tertib MPR)

• Batas waktu: Paling lama 7 hari sejak dokumen persyaratan calon diserahkan.
• Agenda: Tim Verifikasi memeriksa keabsahan dokumen kedua calon dan melaporkannya dalam Rapat Gabungan. Jika ada dokumen yang kurang, Presiden diminta melengkapinya sesuai tenggat waktu. Setelah dinyatakan lengkap, Pimpinan MPR menetapkan kedua calon untuk mengikuti proses pemilihan di Sidang Paripurna.

 

Read More

Dijanjikan Kerja Bergaji Rp80 Juta, Pemuda Asal Medan Dijebak Jadi Tentara Bayaran Rusia

MEDAN, Iki Radio – Niat hati mengubah nasib dengan mencari penghasilan besar di luar negeri justru berujung petaka bagi Fauzi Sahdan (22). Pemuda asal Lorong Gereja, Gang Damai, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara ini diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan dipaksa menjadi tentara bayaran di Rusia.

Kisah pilu ini bermula ketika Fauzi yang baru saja pulang bekerja dari Malaysia mendapat tawaran pekerjaan di Rusia pada Oktober 2026. Ia dijanjikan posisi di bagian logistik dengan iming-iming gaji fantastis mencapai Rp80 juta. Tergiur dengan tawaran tersebut, Fauzi pun bertolak menuju Negeri Beruang Merah pada 18 Oktober 2026.

Namun, sesampainya di Rusia, kenyataan berbanding terbalik. Alih-alih bekerja di bagian logistik, Fauzi justru diduga direkrut paksa menjadi tentara bayaran untuk diterjunkan dalam konflik bersenjata melawan Ukraina.

Dalam sebuah video permohonan pertolongan yang sempat ia rekam dan viral di media sosial, Fauzi tampak mengenakan seragam militer. Ia mengaku dijebak dan memohon agar segera dipulangkan ke Tanah Air.

"Assalamualaikum, saya Fauzi Syahdan. Saya ingin bekerja di bagian logistik. Ternyata saya ditipu untuk menjadi tentara bayaran di angkatan militer Rusia," ungkapnya dalam video tersebut.

Kepala Lingkungan (Kepling) 1 Kelurahan Sidorame Timur, Samsul Ma'arif, membenarkan kondisi warganya tersebut. Menurut keterangan orang tua korban, Fauzi sempat melakukan panggilan video dan menceritakan kondisinya yang memprihatinkan, di mana ia harus tinggal di dalam gua di tengah hutan.

"Maksudnya di sana enggak disiksa, cuma dia enggak mau dan kepingin balik. Dia bermohon-mohon minta pulang, tapi sekarang sulit dihubungi. Orang tuanya ketakutan makanya melapor ke Polda," ujar Samsul, Kamis (12/11/2026).

Samsul menambahkan, pihak lingkungan sangat terkejut mendengar kabar ini. Selama tinggal di Medan, Fauzi dikenal sebagai pemuda santun yang memiliki cita-cita mulia.

"Selama ini anak ini berkepribadian baik. Cita-citanya itu mau menjadi ustaz, dia tidak pernah mau menjadi tentara. Orang tuanya sangat berharap anaknya bisa segera pulang," tambahnya.

Khawatir dengan keselamatan putra mereka yang kini hilang kontak, pihak keluarga telah resmi melaporkan dugaan penipuan dan TPPO ini ke SPKT Polda Sumatera Utara dengan Nomor Laporan: LP/B/1857/X/2026/SPKT/POLDA Sumatera Utara tertanggal 31 Oktober 2026. Keluarga berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera turun tangan memulangkan Fauzi ke Indonesia.

 

Read More

Crane Proyek Pembangunan di Mega Kuningan Jaksel Patah, Satu Pekerja Dilaporkan Meninggal Dunia

JAKARTA SELATAN, Iki Radio — Sebuah kecelakaan kerja terjadi di lokasi proyek pembangunan hotel di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/11/2026) siang. Sebuah tower crane dilaporkan patah dan ambruk, yang mengakibatkan satu orang pekerja proyek meninggal dunia di lokasi kejadian.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11.25 WIB tersebut sempat mengejutkan para pekerja di sekitar lokasi. Salah seorang saksi mata sekaligus pekerja di dekat TKP, Azkara, mengaku sempat mendengar suara gemuruh sebelum melihat lengan crane berwarna merah tersebut patah dan jatuh ke daratan.

"Saya lagi kerja, cuma tiba-tiba kayak ada suara gemuruh petir gitu. Kebetulan view tempat kerja persis pembangunan hotel itu, jadi ngeliat langsung crane-nya patah," ujar Azkara.

Pekerja lainnya, Lina, mengetahui insiden tersebut setelah melihat lengan crane yang patah masih menempel pada pangkalnya, dengan sejumlah objek tertimpa di bawahnya. Video amatir yang merekam situasi pasca-insiden tersebut juga sempat beredar luas di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @wargajakarta.id.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan adanya insiden kecelakaan kerja tersebut. Ia mengungkapkan bahwa korban jiwa merupakan seorang pekerja laki-laki di proyek tersebut.

"Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang pekerja laki-laki meninggal dunia. Korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut," kata Budi saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Sementara itu, Kapolsek Metro Setiabudi AKBP Jerico Lavian Chandra bersama jajaran Polres Metro Jakarta Selatan langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengamankan area sekitar.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab pasti ambruknya tower crane tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi mata dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan.

 

Read More

MPR Sepakati Pengisian Kursi Wapres Berjalan Cepat dan Kondusif, Minta Prabowo Ajukan Dua Nama

JAKARTA, Iki Radio – Ketua Fraksi Partai Gerindra di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa seluruh fraksi di MPR telah bersepakat agar kekosongan posisi wakil presiden tidak berlangsung terlalu lama menyusul berhentinya Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).

Menurut keterangan Habiburokhman di kompleks parlemen menjelang rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026), seluruh fraksi menginginkan proses pemilihan wakil presiden pengganti dapat berjalan cepat, lancar, dan kondusif tanpa menimbulkan kegaduhan.

"Kita semua pengennya, istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, enggak ada gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena memang jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan," ujar Habiburokhman dalam keterangannya.

Berdasarkan aturan yang berlaku, Habiburokhman menjelaskan bahwa MPR memiliki tenggat waktu selama 60 hari untuk menyelenggarakan rapat paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru. Dalam rentang waktu tersebut, Presiden diwajibkan untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna.

Sebagai tindak lanjut, rapat gabungan MPR pada hari ini dijadwalkan menghasilkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden menyerahkan dua nama kandidat untuk kemudian diverifikasi oleh MPR, sebelum akhirnya dipilih dan dilantik salah satunya dalam sidang paripurna.

"Output rapat gabungan adalah kami akan mengirimkan surat ya kepada Presiden Prabowo meminta beliau menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari," jelasnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menilai keberadaan wakil presiden sangat krusial untuk membantu kinerja Presiden Prabowo dalam membagi tugas kenegaraan, sebagaimana yang sebelumnya dijalankan bersama Gibran. Ia menyebutkan bahwa padatnya agenda Presiden di tingkat nasional maupun internasional membutuhkan pendampingan segera.

"Nah, ini kan kalau kosong, nanti enggak ada yang melakukan hal tersebut, gitu loh. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali," tambahnya.

Secara terpisah, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai koalisi pada hari yang sama untuk membahas dua kandidat yang akan diusulkan ke MPR. Hingga berita ini disusun, belum ada informasi resmi mengenai daftar nama yang tengah dipertimbangkan dalam pertemuan tersebut.

 

Read More

Bareskrim Polri Bongkar 5 Kasus TPPO, WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia hingga Modus Pengantin Pesanan

JAKARTA, Iki Radio — Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Bareskrim Polri berhasil mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus operandi. Sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka dan kini telah ditahan.

Kasus yang dibongkar meliputi pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural ke luar negeri, pengiriman perempuan sebagai asisten rumah tangga (ART), praktik pengantin pesanan, hingga perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di wilayah konflik Rusia.

Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, merinci bahwa tiga perkara awal mencakup penempatan PMI nonprosedural ke Arab Saudi yang berujung pada kematian korban, perekrutan tujuh perempuan untuk dipekerjakan sebagai ART melalui Singapura dan Turki, serta praktik pengantin pesanan ke Tiongkok yang disertai pemalsuan identitas. Dari tiga kasus ini, penyidik menetapkan 10 orang tersangka.

Sementara itu, dua perkara lainnya menyoroti modus baru perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di Rusia. Para korban awalnya diiming-imingi pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, hingga tenaga medis dengan tawaran gaji fantastis mencapai USD3.000 per bulan serta bonus hingga USD35.000. Kendati demikian, para korban justru dikirim untuk bertugas sebagai militer bayaran di zona konflik. Dalam dua kasus tersebut, polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Menyusul pengungkapan ini, Polri mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya yang menjanjikan imbalan dalam jumlah besar. Masyarakat diminta untuk selalu memastikan proses perekrutan dan keberangkatan melalui jalur resmi guna memperoleh perlindungan hukum serta menghindari eksploitasi.

Brigjen Pol. Nurul Azizah menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, serta komitmen Polri dalam menindak tegas setiap kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.

"Ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, termasuk perdagangan orang, akan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Nurul di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Polri memastikan penegakan hukum akan diterapkan secara adil tanpa memandang latar belakang pihak yang terlibat, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan menghormati proses peradilan yang berlaku.

Read More