Program Kependudukan 2026 Fokus Memperkuat SDM dan Pemerataan Pembangunan

Iki Radio - Penguatan tata kelola kependudukan dan pembangunan keluarga menjadi fokus utama arah kebijakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) pada 2026. 

Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, serta kesiapan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, menegaskan bahwa persoalan kependudukan merupakan persoalan kunci dalam pembangunan nasional. 

Keberhasilan mengelola dinamika penduduk akan sangat menentukan kemampuan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah dan sejajar dengan negara maju.  

“Jika pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga berhasil dikelola dengan cermat, maka cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Sebaliknya, jika kita gagal mengidentifikasi dan memproyeksikan persoalan kependudukan, maka berbagai masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi akan terus berulang,” ujarnya dalam Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran DAK Nonfisik Jenis Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 yang diikuti pemerintah daerah kabupaten dan kota secara daring, Rabu (14/1/2026).

Budi Setiyono menjelaskan, arah program Kemendukbangga 2026 akan difokuskan pada perencanaan kependudukan yang realistis dan berbasis data. 

Pendekatan ini penting agar laju pertumbuhan penduduk dapat diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur, layanan publik, dan daya dukung lingkungan.

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan, menurutnya, telah memicu berbagai persoalan nyata. 

Mulai dari berkurangnya lahan pertanian, pencemaran sungai, kerusakan hutan, hingga meningkatnya kawasan kumuh di wilayah perkotaan maupun perdesaan.  

“Dulu desa identik dengan rumah berhalaman luas dan lingkungan yang bersih. Sekarang, banyak desa menghadapi persoalan kepadatan, pengelolaan sampah, dan keterbatasan layanan dasar. Ini menjadi peringatan bahwa perencanaan kependudukan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Kebijakan Kemendukbangga 2026 juga diarahkan untuk mendukung Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita keempat dan keenam yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan dari desa dan dari bawah. 

Penguatan kualitas SDM menjadi prioritas utama, termasuk pencegahan stunting, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, serta pembentukan karakter keluarga yang berdaya dan mandiri.  

“Kualitas SDM menentukan kemampuan bangsa menyelesaikan persoalan-persoalan dasar. Masalah seperti pengelolaan sampah seharusnya mudah diatasi jika kesadaran dan kapasitas SDM kita kuat, dimulai dari level keluarga hingga kebijakan daerah,” jelas Budi.

Selain kualitas SDM, Kemendukbangga juga menaruh perhatian besar pada pemerataan pembangunan. Program tahun 2026 akan lebih responsif terhadap kondisi desa, daerah tertinggal, dan wilayah terluar agar seluruh penduduk memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.

Pembangunan kependudukan dan keluarga diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan keluarga, serta memastikan setiap warga hidup di atas garis kesejahteraan.

Budi Setiyono juga menegaskan bahwa pemahaman Program Bangga Kencana yang hanya dipersepsikan sebagai distribusi alat kontrasepsi adalah keliru. Menurutnya, keluarga berencana merupakan bagian dari strategi makro tata kelola kependudukan, bukan tujuan akhir.  

“Kita membutuhkan stabilitas, keseimbangan, dan ketahanan demografi. Itu hanya bisa dicapai jika pengelolaan kependudukan dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis perencanaan jangka panjang,” katanya.

Ia mendorong seluruh jajaran Kemendukbangga dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memiliki kompetensi dan kecerdasan demografi, termasuk kemampuan analisis, proyeksi, dan perancangan program yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Secara strategis, agenda Kemendukbangga 2026 juga mencakup keberlanjutan program cepat yang menyasar pengasuhan anak usia dini guna menurunkan angka stunting, optimalisasi kualitas hidup lansia, implementasi peta jalan kependudukan, serta peningkatan akses layanan kontrasepsi di tingkat akar rumput melalui partisipasi masyarakat.

Menutup arahannya, Budi mengajak seluruh pemangku kebijakan pusat dan daerah untuk memanfaatkan anggaran secara optimal dan menjadikan pembangunan kependudukan serta keluarga sebagai fondasi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Read More

Pemprov DKI Mulai Penataan Kuningan Timur, Tiang Monorel Mangkrak Dibongkar

Iki Radio - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai penataan kawasan Kuningan sisi timur sepanjang 3,6 kilometer dengan membongkar tiang monorel yang telah mangkrak selama puluhan tahun. Pembongkaran dilakukan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026), sebagai penanda dimulainya penataan menyeluruh koridor strategis tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (ketiga kanan) bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (kedua kanan), Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kedua kiri), Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo (ketiga kiri), dan Kepala Kejaksaan DKI Patris Yusrian Jaya (kanan) menyaksikan pembongkaran tiang monorel di Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta, Rabu (14/1/2026). 

Pembongkaran disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Gubernur ke-12 DKI Jakarta Sutiyoso, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bachtiar Ujang Purnama.

Gubernur Pramono Anung mengatakan, pembongkaran tiang monorel menjadi simbol dimulainya penataan Jalan HR Rasuna Said yang dilakukan secara tertib, transparan, dan taat hukum. "Baru saja kita melakukan groundbreaking penataan Jalan HR Rasuna Said yang ditandai dengan pemotongan tiang monorel. Penataan ini kami pastikan berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penataan kawasan telah melalui proses panjang dengan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta dukungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengantisipasi potensi persoalan hukum di kemudian hari. Terkait aset, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan PT Adhi Karya, sementara besi hasil pembongkaran akan diserahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pramono menambahkan, biaya pembongkaran tiang monorel sebesar Rp254 juta merupakan bagian kecil dari total anggaran penataan kawasan yang mencapai sekitar Rp102 miliar. Anggaran tersebut mencakup perbaikan badan jalan dan saluran air, pelebaran trotoar ramah pejalan kaki dan penyandang disabilitas, penerangan jalan umum, taman, serta perlengkapan jalan lainnya.

Selain itu, penataan juga meliputi penyesuaian geometrik jalan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, pembangunan halte sebagai dukungan transportasi publik terintegrasi, serta pembaruan tiang penerangan jalan dengan konsep modern.  “Penataan ini bukan hanya soal membongkar, tetapi memperbaiki kualitas ruang jalan agar lebih nyaman, aman, dan estetis bagi seluruh pengguna,” tuturnya.

Sebanyak 109 tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said hingga kawasan Hotel Grand Melia akan dibongkar secara bertahap. Penataan ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan jalan sekaligus mendukung kelancaran lalu lintas di kawasan segitiga emas Jakarta yang menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan diplomasi, dengan keberadaan 11 kantor kedutaan besar.  “Melalui penataan ini, kami ingin mengembalikan fungsi strategis kawasan Kuningan sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan diplomasi, sekaligus menjadikannya etalase Jakarta sebagai kota global,” tambah Pramono.

Sementara itu, Gubernur ke-12 DKI Jakarta Sutiyoso mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan persoalan tiang monorel yang telah lama terbengkalai. "Selama puluhan tahun, tiang monorel ini merusak estetika kota. Hanya ada dua pilihan, dilanjutkan atau dibongkar. Hari ini diputuskan untuk dibongkar, dan itu keputusan yang tepat karena memberi kepastian bagi Jakarta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, monorel awalnya dirancang sebagai bagian dari sistem transportasi makro Jakarta yang terintegrasi dengan MRT, bus rapid transit, dan moda lainnya. Namun, dinamika kebijakan membuat proyek tersebut terhenti dan akhirnya mangkrak.

Sutiyoso juga mengapresiasi pendampingan aparat penegak hukum serta mengajak masyarakat dan media untuk mendukung penataan Jalan HR Rasuna Said agar berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata.

Pekerjaan penataan Jalan HR Rasuna Said sisi timur dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta secara bertahap pada malam hari tanpa penutupan jalan. Pelaksanaan dilakukan dengan koordinasi bersama Dinas Perhubungan dan instansi terkait guna meminimalkan gangguan lalu lintas. Penataan kawasan ini ditargetkan rampung pada September 2026.

Read More

Pacu UMKM Lokal, Pemkab Demak Dorong Aksi Nyata Dekranasda

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Demak melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Program Kerja Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Demak Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gradhika Bina Praja, Rabu (14/1/2026).

Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan program kerja Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Gradhika Bina Praja, Rabu (14/1/2026).

Rakor dibuka oleh Bupati Demak Eisti’anah dan dihadiri Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Ketua Dekranasda Kabupaten Demak Muh Zaky Maardi, Wakil Ketua Dekranasda Mujiatun, serta Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Demak, Nur Azizul Miftah.

Kegiatan ini bertujuan menyusun program kerja Dekranasda yang berdampak nyata terhadap pengembangan UMKM dan produk unggulan Kabupaten Demak, sekaligus memperkuat kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung pelaksanaan program Dekranasda.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Demak, Nur Azizul Miftah, menyampaikan bahwa rakor ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dekranasda.

“Program kerja yang disusun diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal melalui koordinasi, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak, sehingga memberikan manfaat nyata bagi perajin dan pelaku UMKM kriya di Kabupaten Demak,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Demak Eisti’anah menegaskan bahwa Dekranasda memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pengembangan sektor kerajinan dan UMKM.

“Kerajinan daerah merupakan salah satu potensi unggulan Kabupaten Demak yang harus terus dikembangkan karena mengandung nilai seni, budaya, dan kearifan lokal sebagai identitas daerah,” katanya.

Menurut Bupati, pengembangan sektor kerajinan tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas produksi, tetapi juga pada kualitas produk, inovasi desain, dan keberlanjutan usaha perajin.

Ia menambahkan bahwa Dekranasda merupakan lembaga independen dan nirlaba yang menjadi wadah berhimpunnya para pemangku kepentingan di bidang seni kerajinan.

“Kehadiran Dekranasda diharapkan mampu mengembangkan produk kerajinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup para pelaku usaha, yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah,”tambahnya.

Read More

Bupati Raih Gold K3, Perusahaan di Tuban Borong Penghargaan

Iki Radio - Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky meraih Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik Kategori Gold dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan pada Apel Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2026 di Lapangan PT Petrokimia Gresik, Rabu (14/1/2025).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Penghargaan Pembina K3 Kategori Gold kepada Bupati Tuban yang diwakili Kepala Disnakerin Tuban Rohman Ubaid.

Apel peringatan dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai bentuk penguatan komitmen bersama dalam membangun sistem K3 yang profesional, andal, dan kolaboratif guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Jawa Timur memberikan penghargaan K3 kepada 717 perusahaan dan kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam pembinaan serta penerapan K3. Kabupaten Tuban menjadi salah satu daerah yang menonjol dengan raihan penghargaan kategori tertinggi.

Penghargaan ini menegaskan konsistensi Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan tenaga kerja.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan nilai fundamental yang menjamin hak setiap pekerja untuk bekerja dan kembali ke rumah dengan selamat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penerapan K3 secara berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih penghargaan Pembina K3 Terbaik Nasional untuk keenam kalinya secara berturut-turut, sekaligus menjadi provinsi dengan kinerja pengawasan ketenagakerjaan terbaik pada 2025.

Penghargaan Pembina K3 Terbaik Kategori Gold untuk Kabupaten Tuban diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Tuban, Rohman Ubaid, yang mewakili Bupati Tuban.

Secara terpisah, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan di Tuban yang telah berperan aktif membangun budaya kerja berbasis keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi yang solid antara pemerintah, perusahaan, dan tenaga kerja dalam menjadikan K3 sebagai prioritas pembangunan daerah.

Pada tahun 2026, perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tuban juga mencatatkan prestasi dengan menerima berbagai Penghargaan K3 Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 31 perusahaan meraih Zero Accident Award (ZAA), sembilan perusahaan menerima penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2 HIV/AIDS), serta enam perusahaan menerima penghargaan Program Penanggulangan Tuberkulosis (P2 TB).

Dalam penyerahan penghargaan secara simbolis, lima perusahaan asal Kabupaten Tuban menerima piagam penghargaan, yakni TPPI, IKSG, PLN Nusantara Power, Purbaya Bagelen Mandiri, dan Gasuma Federal Indonesia.

Sementara itu, Kepala Disnakerin Kabupaten Tuban Rohman Ubaid menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendorong penerapan sistem manajemen K3 di seluruh perusahaan melalui sosialisasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala bersama pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur

Read More

Tahun 2025, Angkutan Barang KAI Daop 8 Surabaya Melonjak 38,18 Persen

Iki Radio - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mencatat peningkatan signifikan pada layanan angkutan barang sepanjang Januari hingga Desember 2025. Volume angkutan barang meningkat 38,18 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mencatatkan capaian peningkatan signifikan pada layanan angkutan barang sepanjang periode Januari hingga Desember 2025.

Sepanjang 2025, total volume angkutan barang KAI Daop 8 Surabaya mencapai 2.847.250 ton, naik dari 2.060.529 ton pada 2024. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan angkutan barang kereta api yang andal, aman, dan ramah lingkungan.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, Rabu (14/1/2026), menyampaikan bahwa tren pertumbuhan angkutan barang terus menunjukkan arah positif dari tahun ke tahun. Peningkatan ini didukung oleh bertambahnya frekuensi perjalanan dan rute layanan, optimalisasi jumlah gerbong dalam satu rangkaian, serta peningkatan ketepatan waktu pengiriman.

“Kami akan terus berinovasi dan menyiapkan strategi andalan pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan pelanggan angkutan barang berbasis kereta api,” ujarnya.

Angkutan barang menggunakan kereta api memiliki sejumlah keunggulan, antara lain ketepatan waktu, efisiensi biaya, serta kemampuan mengangkut muatan dalam jumlah besar. Moda transportasi ini juga tidak terdampak kemacetan lalu lintas dan memiliki jadwal pengiriman yang pasti.

Selain itu, KAI Daop 8 Surabaya menerapkan standar keamanan tinggi melalui sistem pengawalan, pemeriksaan di titik pemberhentian, serta penerapan prosedur operasi standar (SOP) yang ketat guna memastikan keselamatan dan keandalan pengiriman barang pelanggan.

Mahendro menambahkan, saat ini layanan angkutan barang KAI Daop 8 Surabaya telah menjangkau puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa, menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan, pusat ekonomi, serta sentra distribusi nasional.

Dari sisi keberlanjutan, transportasi berbasis rel juga berkontribusi dalam menekan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan moda jalan raya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung Net Zero Emission 2060 serta pengembangan ekonomi hijau di sektor transportasi.

Pada 2026, KAI Daop 8 Surabaya menargetkan volume angkutan barang rata-rata harian lebih dari 8.292 ton. Dengan capaian dan target tersebut, KAI Daop 8 Surabaya optimistis kinerja angkutan barang akan terus tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan distribusi logistik yang cepat, aman, dan berkelanjutan.

“KAI Daop 8 Surabaya berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional melalui layanan angkutan barang berbasis kereta api yang profesional dan berorientasi pada kepuasan pelanggan,”tambahnya.

 

Read More

Pertahankan Lembaga Adat Melayu, Pemko Batam Tekankan Pelestarian Identitas

Iki Radio - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menegaskan komitmennya dalam menjaga dan melestarikan nilai adat serta budaya Melayu sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.

Sekda Batam, Firmansyah, memberi keterangan kepada wartawan usai Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (14/1/2026).

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda penyampaian Pendapat Wali Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu Kota Batam.

Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (14/1/2026), turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam.

Dalam kesempatan tersebut, Firmansyah mewakili Wali kota dan Wakil Wali kota Batam menyampaikan pandangan resmi pemerintah daerah mengenai urgensi Ranperda Lembaga Adat Melayu sebagai payung hukum yang mengatur kedudukan, peran, dan fungsi lembaga adat dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Batam.

Menurutnya, penyusunan Ranperda ini dilandasi kesadaran bersama akan pentingnya menjaga nilai-nilai adat dan budaya Melayu sebagai kearifan lokal, terutama di tengah pesatnya pembangunan kawasan industri dan perdagangan bebas, serta tingginya mobilitas dan kemajemukan penduduk Batam.

Keberadaan Lembaga Adat Melayu dinilai strategis sebagai penjaga nilai budaya, etika sosial, serta harmoni kehidupan bermasyarakat. Dengan pengaturan yang jelas dan terstruktur, lembaga adat diharapkan mampu berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan, pembinaan masyarakat, serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berakar pada nilai lokal.

“Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga identitas, merawat nilai, dan memastikan kemajuan tetap berpijak pada jati diri daerah,” ujarnya.

Ia menekankan Ranperda Lembaga Adat Melayu bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan, kewenangan, serta struktur kelembagaan adat, sehingga lembaga adat dapat menjalankan fungsinya secara optimal di tengah masyarakat yang heterogen.

Ranperda ini diharapkan menjadi instrumen penguatan identitas budaya Melayu agar tetap hidup, tumbuh, dan relevan seiring perkembangan zaman serta dinamika sosial yang terus berubah.

Rapat paripurna tersebut juga menjadi momentum penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membentuk regulasi daerah yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan pembangunan, tetapi juga sensitif terhadap nilai budaya dan kearifan lokal.

“Batam akan terus bergerak maju tanpa melupakan akar budayanya. Regulasi ini merupakan ikhtiar bersama agar kemajuan dan nilai adat berjalan seiring serta memberi arah bagi generasi mendatang,”jeasnya.

Pemko Batam berpandangan Ranperda Lembaga Adat Melayu Kota Batam layak dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Read More

Kolaborasi Baznas dan Pemkab Pinrang Wujudkan Layanan Sosial

Iki Radio - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-25 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Baznas Kabupaten Pinrang Provinsi Selawesi Selatan, menyelenggarakan bakti sosial berupa khitanan massal gratis.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang menggelar kegiatan bakti sosial berupa khitanan massal gratis dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Baznas ke-25 Tahun 2026. Kegiatan itu dipusatkan di Puskesmas Malimpung, Kecamatan Patampanua, Rabu (14/1/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Malimpung, Kecamatan Patampanua, pada Rabu (14/1/2026) itu dihadiri  oleh Bupati Pinrang, H. A. Irwan Hamid.

Bupati  menyatakan, kegiatan itu sebagai bentuk kolaborasi yang baik antara Baznas dan Pemerintah Kabupaten Pinrang, dalam menghadirkan layanan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan, bahwa Baznas telah menunjukkan amanat umat dengan menyalurkan ZIS tepat sasaran.

"Kegiatan khitanan massal ini adalah contoh manfaat langsung yang dirasakan masyarakat," ujarnya.

Harapannya, kegiatan serupa dapat terus dikembangkan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang amanah dan transparan.

Ketua Baznas Kabupaten Pinrang, H. M. Taiyyeb, mengungkapkan bahwa khitanan massal ini diikuti oleh kurang lebih 120 anak yang berasal dari Kecamatan Patampanua dan kecamatan lainnya.

Kegiatan itu merupakan wujud kepedulian Baznas terhadap anak-anak yang telah memasuki usia akil baligh dan diwajibkan menjalani khitan sesuai syariat Islam.

"Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama keluarga kurang mampu, agar anak-anak mereka dapat menjalani khitan dengan aman, sehat, dan tanpa terbebani biaya," kata Taiyyeb.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pinrang, H. Abd. Rahman Mahmud, ,  berharap, khitanan massal itu memberi manfaat nyata, baik dari sisi kesehatan maupun sebagai pelaksanaan syariat.

Abd. Rahman  menegaskan, pemusatan kegiatan di Puskesmas Malimpung membuktikan bahwa fasilitas kesehatan dasar di wilayah tersebut telah tersedia dan siap melayani masyarakat.

"Ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan wajib dasar telah hadir dan dapat dimanfaatkan masyarakat, termasuk di wilayah yang sebelumnya dianggap jauh dari pusat layanan," ujarnya.

 

Read More

Kemlu Upayakan Pembebasan WNI yang Diculik di Gabon

Iki Radio - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan, bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan otoritas Gabon demi memperjuangkan penyelamatan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang diculik bajak laut dari kapal ikan mereka di perairan Gabon.

Plt Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah, pihaknya telah mendapat informasi terkait adanya korban WNI dalam pembajakan kapal penangkap ikan IB FISH 7 di Gabon, pada Minggu (11/1/2026) waktu setempat. 

“Segera setelah mendapat informasi pembajakan, Kemlu melalui KBRI Yaounde telah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat, perusahaan kapal, dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat upaya penyelamatan awak kapal yang diculik,” kata Heni, dalam keterangan resmi, Rabu (14/1/2026).

KBRI Yaounde juga telah meminta informasi terbaru terkait kondisi kesehatan para WNI awak kapal yang terdampak pembajakan, khususnya yang lolos dari penculikan oleh bajak laut.

Pelaku pembajakan diketahui menculik 9 dari 12 awak kapal IB FISH 7, sementara 3 lainnya – 2 di antaranya adalah WNI – lolos dari penculikan dan bertahan di atas kapal hingga diselamatkan otoritas setempat, yang mengawal kapal sampai Libreville, ibu kota Gabon.

Heni memastikan, WNI yang selamat tersebut dalam kondisi aman, sementara personel Angkatan Laut Gabon telah memulai operasi pemburuan terhadap para pelaku penculikan ABK tersebut.

KBRI Yaounde terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa penanggung jawab tetap melaksanakan semua hak ketenagakerjaan yang dimiliki para ABK WNI maupun keluarganya, ucap dia. “⁠Kemlu dan KBRI Yaounde akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan penanganan kasus ini,” kata Heni.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut Gabon Laksamana Madya Charles Hubert Bekale Meyong mengkonfirmasi bahwa ada 4 WNI dan 5 WN Tiongkok yang diculik bajak laut dalam peristiwa tersebut.

 

Read More