Peringati Hari Lahir Kejaksaan ke-81, Kejari Kabupaten Madiun Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum Humanis

Iki Radio – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 yang jatuh pada Rabu, 2 September 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema utama "Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Berintegritas, Adil, dan Humanis".

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara kehormatan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) yang diikuti oleh internal pegawai Kejari Kabupaten Madiun. Setelah pelaksanaan ziarah, kegiatan dilanjutkan dengan acara ramah tamah serta aksi bakti sosial donor darah yang dipusatkan di kantor Kejari.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, menyampaikan bahwa rangkaian peringatan di tingkat daerah dilaksanakan secara sederhana namun khidmat, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pimpinan pusat.

"Kegiatan standar saja sesuai petunjuk pimpinan. Tadi pagi upacara dan tabur bunga di TMP untuk internal, dilanjutkan sarapan bersama, lalu kegiatan donor darah bagi para pegawai di kantor," ujarnya, Selasa (1/9/2026).

Pada usianya yang Kejaksaan Negeri ke-81 tahun, Kajari menegaskan pentingnya kedewasaan institusi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat penegak hukum (APH). Usia tersebut menjadi momentum untuk semakin memantapkan pelayanan kepada masyarakat serta menghapus stigma negatif yang ada.

"Di usia 81 tahun ini kita harus lebih dewasa dan lebih mantap, khususnya dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai pesan pimpinan, kita tingkatkan pelayanan agar lebih berintegritas, adil, dan humanis," lanjutnya.

Terkait partisipasi publik, pihak Kejari Kabupaten Madiun menilai respons dan keterlibatan masyarakat sejauh ini sangat baik. Untuk terus menjaga kepercayaan dan meningkatkan pemahaman hukum warga, Kejari juga aktif membuka layanan konsultasi. Salah satunya melalui kehadiran di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memberikan pencerahan hukum secara langsung kepada masyarakat.(ir)

 

Read More

Cegah Penyalahgunaan Narkotika, Pemprov Jatim Bersama Polda dan BNNP Ketatkan Pengawasan Rokok Elektrik

Iki Radio — Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jatim dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim memperketat pengawasan serta menggodok pembatasan peredaran rokok elektrik atau vape. 

Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya potensi penyalahgunaan vape sebagai modus baru peredaran gelap narkotika.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur, Eddy Supriyanto, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya laten narkoba yang diselipkan dalam cairan rokok elektrik.

"Akhir-akhir ini BNN banyak membongkar kasus narkotika dalam bentuk cairan, seperti cairan ganja dan sabu yang mau dipakai untuk rokok elektronik. Hasil penelitian juga menunjukkan indikasi bahwa sebagian rokok elektronik yang beredar terindikasi mengandung zat berbahaya tersebut," ujar Eddy dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Bersama tentang Pembatasan dan Pengawasan Vape di Ruang Wilis Bakorwil Madiun, Selasa (1/9/2026).

Guna mengantisipasi dampak yang lebih luas, Pemprov Jatim menerbitkan surat edaran bersama yang menginduk pada Peraturan Pemerintah terkait pembatasan dan pengaturan penggunaan rokok konvensional maupun elektronik.

Beberapa poin utama kebijakan dan pengawasan yang digencarkan di wilayah Jawa Timur diantaranya Pemprov Jatim, Polda Jatim, dan BNNP Jatim membentuk tim terpadu untuk mengawasi peredaran vape secara massif di seluruh kabupaten/kota.

Selain itu Pemprov Jatim menggodok regulasi larangan penjualan vape dalam radius 200 meter dari kawasan lingkungan sekolah.

Dinas Pendidikan Jatim memperketat Area Kawasan Tanpa Rokok dan Vape, disertainya pengintensifan inspeksi mendadak (sidak) oleh kepala sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK).

Serta larangan keras penggunaan vape bagi remaja atau masyarakat berusia di bawah 21 tahun, dan Pembatasan dan pengawasan ketat penggunaan vape di fasilitas kesehatan, tempat ibadah, lembaga pendidikan, angkutan umum, serta tempat keramaian massa.

Langkah pencegahan ini diperkuat oleh Fatwa MUI Jatim Nomor 1 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan vape di ruang publik bagi kelompok rentan, serta mengharamkan cairan vape yang disalahgunakan untuk bahan narkotika.

Eddy menjelaskan, sosialisasi surat edaran ini akan terus digencarkan secara berkelanjutan ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Terkait sanksi dan penindakan bagi para pelanggar, pihak berwenang akan mengacu pada regulasi hukum yang berlaku.

"Penindakan disesuaikan dengan aturan. Jika terbukti mengandung narkotika, maka berlaku Undang-Undang Narkotika. Sedangkan jika melanggar ketentuan izin usaha, penindakannya menggunakan undang-undang terkait perizinan usaha," tegasnya.(ir)

Read More

Lilik Sulastri, Satu-Satunya Kapolsek Berpangkat AKBP di Wilayah Hukum Polres Madiun Kota

Iki Radio – Pengabdian panjang yang dijalani dengan penuh integritas dan loyalitas mengantarkan Kapolsek Manguharjo Polres Madiun Kota Polda Jawa Timur, Kompol Lilik Sulastri, S.H., M.H., menerima kenaikan pangkat pengabdian menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Senin (3/8/2026).

Pencapaian ini sekaligus menjadikan dirinya sebagai satu-satunya Kapolsek di wilayah hukum Polres Madiun Kota yang menyandang pangkat AKBP.

Pengangkatan tersebut mengacu pada Keputusan Kapolri Nomor: KEP/902/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang Kenaikan Pangkat Reguler dan Kenaikan Pangkat Pengabdian anggota Polri. Keputusan tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/1520/VI/KEP/2026 dan Surat Telegram Kapolda Jawa Timur Nomor: ST/739/VI/KEP/2026. Terhitung mulai tanggal (TMT) yang telah ditetapkan, ia resmi menyandang pangkat perwira menengah tersebut.

Kenaikan pangkat pengabdian merupakan apresiasi khusus dari institusi Polri bagi personel yang memiliki rekam jejak kedinasan tanpa cela, tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik, serta konsisten menunjukkan profesionalisme hingga menjelang masa purna bakti.

Selama memimpin Polsek Manguharjo, AKBP Lilik Sulastri dikenal sebagai sosok pemimpin yang humanis, disiplin, dan dekat dengan masyarakat. Ia aktif membangun sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif melalui pendekatan problem solving.

Kapolres Madiun Kota, AKBP Rizki Pratama Wida Prastianto, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas penghargaan yang diraih oleh bawahannya tersebut.

"Saya mengucapkan selamat kepada AKBP Lilik Sulastri, S.H., M.H. Kenaikan pangkat pengabdian ini memiliki persyaratan yang sangat ketat dan tidak diperoleh secara otomatis. Personel yang menerima penghargaan ini harus terbukti memiliki rekam jejak bersih dan dedikasi tinggi melalui proses verifikasi berjenjang. Semoga ini menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polres Madiun Kota," ujar AKBP Rizki.

Sementara itu, AKBP Lilik Sulastri menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas dukungan dari pimpinan, rekan sejawat, keluarga, serta masyarakat Madiun.

"Alhamdulillah, kenaikan pangkat pengabdian ini merupakan kehormatan sekaligus amanah untuk terus memberikan pengabdian terbaik hingga akhir masa kedinasan," ungkapnya.(ir)

 

Read More

Menelisik Sejarah Lahirnya Polisi Wanita di Indonesia

Iki Radio — Peran perempuan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia tidak hanya terukir di medan pertempuran, melainkan juga dalam penegakan hukum dan keutamaan menjaga ketertiban masyarakat. 

Sejarah mencatat bahwa lahirnya Polisi Wanita (Polwan) di tanah air dipelopori oleh enam perempuan gigih asal Minangkabau pada masa-masa krusial mempertahankan kemerdekaan.

Awal Pembentukan dan Kebutuhan Darurat

Lahirnya Polwan berawal dari situasi darurat di Bukittinggi, Sumatera Barat, menjelang Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948. Gelombang pengungsian masyarakat yang menghindari zona pertempuran menciptakan kebutuhan mendesak di garis pemeriksaan. 

Polisi pria saat itu mengalami kesulitan dan keterbatasan etika ketika harus melakukan pemeriksaan fisik terhadap pengungsi wanita.

Guna mengatasi hambatan tersebut, Organisasi Kepolisian Negara mengambil langkah strategis dengan membuka pendidikan inspektur polisi khusus wanita di Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukittinggi. Dari proses seleksi, terpilih enam remaja perempuan Minangkabau sebagai perintis:

1. Mariana Saanin
2. Nelly Pauna
3. Rosmalina Loekman
4. Dahniar Sukotjo
5. Djasmainar
6. Rosnalia Taher

Momen bersejarah berdirinya kelas pendidikan kepolisian wanita pada 1 September 1948 tersebut selanjutnya secara resmi ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Polwan hingga saat ini.

Diterpa Perang hingga Kelulusan Pertama

Perjalanan pendidikan keenam srikandi ini tidak berjalan mulus. Meletusnya Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948 memaksa aktivitas pendidikan di SPN Bukittinggi terhenti sementara karena para siswa dan instruktur harus ikut terlibat dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan.

Setelah situasi keamanan terkendali pasca-pengakuan kedaulatan, pelatihan kepolisian bagi keenam calon inspektur ini dilanjutkan kembali pada 19 Juli 1950 di SPN Sukabumi, Jawa Barat. Penyesuaian kurikulum dan penataan organisasi kepolisian modern ditempuh guna memantapkan keahlian teknis mereka.

Perjuangan tersebut membuah hasil pada 1 Mei 1951, di mana keenam peserta secara resmi dilantik sebagai Inspektur Polisi wanita pertama di Indonesia. 

Pasca lulus, mereka langsung diterjunkan ke penugasan awal di Komando Kepolisian Kota Besar Jakarta untuk menangani penegakan hukum, perlindungan, serta kasus kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak-anak—sebuah fondasi peran yang terus berkembang pesat hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Read More

Bantuan 17,6 Ton dari BI Disalurkan untuk Korban Gempa Bumi NTT

Iki Radio - Pos Pendukung Logistik Nasional (Posduklognas) Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi NTT di Halim Perdanakusuma, Jakarta, terus mengoptimalkan penerimaan dan pendistribusian bantuan bagi masyarakat terdampak. Salah satu dukungan berasal dari Bank Indonesia (BI) dengan total bantuan logistik mencapai 17.688 kilogram.

Penyerahan secara simbolis bantuan kemanusiaan penanganan bencana gempabumi NTT dari Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso kepada Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Senin (31/8/2026)

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas dukungan yang diberikan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya kita dalam menangani dampak bencana sekaligus memberikan harapan bagi masyarakat untuk segera bangkit," ujar Raditya dalam Giat Pelepasan Bantuan Kemanusiaan atas Bencana Gempa Bumi di NTT di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Raditya menjelaskan, sejak gempabumi terjadi pada 15 Agustus 2026, BNPB bersama kementerian/lembaga, TNI, dan berbagai unsur terkait terus mengelola penerimaan serta pendistribusian bantuan melalui Posduklognas Halim. Distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah terdampak.

Pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur udara bersama TNI Angkatan Udara dan penerbangan komersial, jalur laut dengan dukungan TNI Angkatan Laut, serta jalur darat menggunakan armada truk.

Berdasarkan data per 30 Agustus 2026, sebanyak 17.688 kilogram bantuan dari Bank Indonesia telah diterima di Posduklognas Halim. Sebanyak 16.441 kilogram atau sekitar 93 persen telah didistribusikan, sedangkan 1.247 kilogram masih menjadi stok di gudang.

Bantuan tersebut disalurkan melalui jalur darat dan udara ke sejumlah wilayah, antara lain Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Sikka, dan Maumere. Jenis bantuan meliputi beras, kasur, tikar, selimut, terpal, perlengkapan kebersihan, sabun, popok bayi dan dewasa, pembalut, hygiene kit, makanan, air mineral, serta kebutuhan dasar lainnya.

Raditya menegaskan, penanganan bencana bukan hanya mengenai pengiriman bantuan logistik, tetapi juga menghadirkan harapan bagi masyarakat yang tengah menghadapi situasi sulit.

“Hal ini menjadi wujud solidaritas segenap komponen bangsa untuk membantu saudara kita yang terdampak gempabumi,” tegas dia.

Ia mengatakan, dukungan Bank Indonesia dalam penanganan bencana bukan kali pertama diberikan. Raditya mengapresiasi konsistensi dukungan tersebut dan berharap kolaborasi lintas sektor terus terjaga dalam membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia.

“Tidak ada bencana yang lebih besar daripada semangat kita untuk bangkit bersama,” kata Raditya.

Sementara itu, berdasarkan Update Harian Posduklognas Penanganan Darurat Bencana Gempabumi NTT per 29 Agustus 2026, bantuan yang masuk mencapai 4.813 kilogram atau sekitar 5 ton dari sembilan donatur. Pada hari yang sama, sebanyak 21.738 kilogram atau sekitar 22 ton bantuan telah didistribusikan, salah satunya melalui satu sorti penerbangan TNI Angkatan Udara menuju Maumere.

Dengan demikian, total barang bantuan yang tercatat berada di gudang Posduklognas Halim pada 29 Agustus 2026 mencapai 46.399 kilogram atau sekitar 46 ton.

Posduklognas terus mengoptimalkan penerimaan, pengelolaan, dan distribusi bantuan dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu guna mendukung percepatan pemulihan masyarakat terdampak gempabumi di NTT.

Read More

Karhutla Semeru Masih Dipantau, Petugas Buat Sekat Api untuk Lindungi Permukiman

Iki Radio - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, diperkirakan telah melanda lebih dari 600 hektare hingga Senin (31/8/2026). Petugas gabungan kini memprioritaskan pengendalian pergerakan api agar tidak mendekati permukiman dan lahan masyarakat.

Sejumlah titik api masih terpantau di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), antara lain Blok Ayak-Ayak, Kalimati, Gunung Kolong, serta kawasan pertigaan Trisula Malang.

Luasan kawasan terdampak masih bersifat dinamis karena pendataan dan pemantauan terus dilakukan seiring perkembangan kebakaran.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan petugas memprioritaskan pengendalian arah pergerakan api, terutama pada titik yang berpotensi mendekati kawasan permukiman.

“Api semakin meluas mengarah ke Kalimati lalu bergeser ke Gunung Kolong, sementara yang di Ayak-Ayak juga masih ada titik api, juga pertigaan Trisula Malang,” kata Isnugroho di Lumajang, Senin (31/8/2026).

Medan lereng Semeru yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam penanganan. Sejumlah titik kebakaran tidak dapat diakses kendaraan pemadam sehingga petugas melakukan penanganan secara manual melalui jalur darat.

Petugas juga membuat sekat bakar di sejumlah lokasi untuk menghambat laju api sekaligus mencegah kebakaran menjangkau permukiman dan lahan masyarakat.

“Jadi, kita tidak bisa melakukan pemadaman secara teknologi. Jadi, kawan-kawan hanya memantau dan bikin sekat kira-kira tidak sampai memasuki kawasan-kawasan permukiman dan lahan,” ujarnya.

Pengendalian melalui jalur darat menjadi semakin penting setelah helikopter yang sebelumnya digunakan untuk operasi water bombing di kawasan Semeru dialihkan guna membantu penanganan kebakaran di Kalimantan.

Petugas gabungan terus melakukan pemantauan terhadap titik api sekaligus memperkuat sekat bakar pada kawasan yang dinilai berpotensi menjadi jalur pergerakan kebakaran.

Upaya tersebut diprioritaskan untuk menahan perluasan api dan mengurangi risiko kebakaran menjangkau lahan serta permukiman masyarakat di sekitar kawasan Semeru.

Read More

Tutup Muktamar ke-35 NU, Presiden: Bangsa Menunggu Dharma Bakti Nahdlatul Ulama

Iki Radio - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031.

Presiden Prabowo Subianto menutup secara resmi forum tertinggi organisasi tersebut di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Muktamar berlangsung selama lima hari sejak 27 Agustus 2026. Penutupan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Syubbanul Wathon, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Abdurrozaq Sholeh.

Ketua Panitia Muktamar, Saifullah Yusuf, menyampaikan hasil muktamar menetapkan Miftachul Akhyar dan Abdul Hakim Mahfudz sebagai pimpinan PBNU untuk masa khidmat lima tahun mendatang.

“Kami ingin mengucapkan selamat kepada Yang Mulia Kiai Miftachul Akhyar yang kembali mendapatkan amanah sebagai Rais Aam PBNU, dan juga selamat kepada KH Abdul Hakim Mahfudz yang mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum PBNU,” katanya.

Presiden Prabowo dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada jajaran pimpinan NU yang terpilih. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang berlangsung sukses, guyub, dan rukun.

“Saya ucapkan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Saya ucapkan selamat atas berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun,” ucap Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (Kartanu) yang diserahkan langsung oleh Rais Aam Miftachul Akhyar.

Presiden kemudian menutup rangkaian Muktamar ke-35 NU dengan menabuh bedug.

“Selamat atas terlaksananya muktamar ke-35 dan negara bangsa dan umat menunggu dharma bakti Nahdlatul Ulama di hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang akan datang,” tandasnya.

Read More

Pemerintah Segel Area Lahan 19 Badan Usaha Terkait Karhutla di Tujuh Provinsi

Iki Radio - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyegel 19 badan usaha di tujuh provinsi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Luas area terbakar pada areal 19 badan usaha tersebut mencapai sekitar 11.046,69 hektare (ha).

Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Irjen Pol. Rizal Irawan, menyampaikan, penanganan karhutla saat ini telah memasuki tahap yang membutuhkan respons serius, cepat, dan terpadu karena kebakaran masih berlangsung di sejumlah wilayah, baik di enam provinsi prioritas maupun di luar wilayah tersebut.

“Situasi yang kita hadapi saat ini bukan lagi semata-mata terkait dengan kondisi antisipasi dan mitigasi. Kita sedang menghadapi kejadian karhutla yang membutuhkan penanganan secara serius, cepat, dan terpadu,” ujar Rizal dalam Update Penanganan Karhutla di Indonesia, di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Dalam penegakan hukum, KLH/BPLH bersama satuan tugas penanganan karhutla menerapkan tiga jalur, yakni sanksi administratif, perdata melalui sengketa lingkungan hidup, dan pidana. Untuk jalur pidana, penanganan dilakukan oleh penyidik Polri di tingkat polres, polda, hingga Mabes Polri.

Sebanyak 19 badan usaha yang disegel tersebar di Kalimantan Barat sebanyak tujuh badan usaha, Sumatra Selatan empat, Kalimantan Selatan tiga, Kalimantan Tengah dua, serta masing-masing satu badan usaha di Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau.

Selain penyegelan, penanganan perkara karhutla juga dilakukan melalui mekanisme perdata. Pada periode 2023–2025, terdapat 32 perkara perdata yang diproses dengan potensi kerugian lingkungan mencapai Rp5,3 triliun dan biaya tindakan pemulihan sebesar Rp9,5 triliun.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khusus karhutla pada tahun ini tercatat sebesar Rp128,6 miliar.

Rizal mengatakan penegakan hukum merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengendalian karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada pertanggungjawaban pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Di sisi pencegahan, KLH/BPLH telah membentuk 95 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar di Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Total personel MPA yang terlibat mencapai 1.425 orang. Pemerintah juga merencanakan pembentukan 35 MPA tambahan pada 2026.

Untuk mendukung operasi di lapangan, sebanyak 3.975 unit sarana dan prasarana telah dihibahkan kepada MPA. Peralatan tersebut antara lain fire rake, fire beater, pompa jinjing, pompa punggung (jet shooter), selang pemadam, nozzle, Y-connector, serta perlengkapan keselamatan seperti baju safety dan sepatu bot.

KLH/BPLH juga telah mengirimkan surat kepada 2.226 perusahaan untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas penanggulangan karhutla. Hingga saat ini, 80 persen perusahaan telah memberikan respons, sedangkan 20 persen lainnya masih ditunggu.

Pemantauan kondisi lahan gambut turut dilakukan melalui pengukuran Tinggi Muka Air Tanah (TMAT). Kondisi gambut dengan TMAT kurang dari 40 sentimeter dari permukaan dinilai masuk fase rawan, 40–80 sentimeter masuk fase bahaya, sedangkan kondisi di bawah 80 sentimeter dinilai sangat berbahaya karena gambut yang kering mudah terbakar di bawah permukaan.

“Gambut yang kering sangat mudah terbakar di bawah permukaan atau api dalam tanah yang menghasilkan banyak asap meskipun tidak terlihat api menyala di permukaan,” jelas Rizal.

Untuk memperkuat penanganan, pemerintah juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama delapan hari di Kalimantan Tengah dan delapan hari di Kalimantan Barat.

KLH/BPLH juga mengingatkan masyarakat untuk ikut mencegah kebakaran dengan tidak membakar sampah, memastikan puntung rokok telah padam sebelum dibuang, serta memastikan api unggun padam sempurna setelah kegiatan wisata alam atau berkemah.

Masyarakat yang menemukan titik api juga diminta segera melaporkannya melalui call center 117 BNPB atau BPBD setempat.

Read More