JAKARTA, Iki Radio — Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) PPA-PPO Bareskrim Polri bersama jajaran Dirres PPA PPO Polda berhasil membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok perekrutan tenaga kerja luar negeri. Dalam pengungkapan kasus ini, aparat resmi menetapkan 13 orang tersangka yang melibatkan jaringan internasional, termasuk warga negara asing (WNA).
Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, menyatakan bahwa pengungkapan ini merupakan wujud nyata transparansi serta akuntabilitas institusi Kepolisian dalam merespons kejahatan transnasional.
"Penanganan perkara ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya," tegas Nurul di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Libatkan WN Rusia dan Ukraina, Puluhan Korban Dieksploitasi
Berdasarkan hasil penyidikan dari lima laporan polisi (LP), ke-13 tersangka tersebut diringkus oleh aparat penegak hukum. Menariknya, dari total tersangka yang diamankan, tiga di antaranya merupakan Warga Negara Asing (WNA), yakni dua orang berkebangsaan Rusia dan satu orang berkebangsaan Ukraina.
Sindikat internasional ini tercatat telah menjerat total 58 orang korban Warga Negara Indonesia (WNI). Rincian persebaran korban meliputi:
5 korban dalam penanganan langsung Bareskrim Polri.
12 korban di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat.
12 korban di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
7 korban dalam penanganan lanjutan Bareskrim Polri.
22 korban di wilayah hukum Polres Bogor, Polda Jawa Barat.
Iming-Iming Gaji Fantastis Berujung Garis Depan Konflik
Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan modus operandi yang licik dengan menyebarkan tawaran pekerjaan luar negeri melalui media sosial, grup informasi lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan.
Para korban diiming-imingi bonus penandatanganan kontrak yang sangat besar, mencapai 35.000 dolar AS (sekitar Rp620 juta) serta gaji bulanan sebesar 3.000 dolar AS (setara Rp50 juta).
Namun, janji manis tersebut hanyalah perangkap. Setibanya di Rusia, para korban justru dipaksa meneken kontrak kerja sebagai tentara bayaran, dipaksa mengikuti pelatihan militer yang berat, hingga diterjunkan langsung ke garis depan wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum serta jaminan keselamatan kerja yang memadai.
Ancaman Hukuman dan Imbauan Kepolisian
Atas perbuatan keji tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Menyusul pengungkapan kasus ini, pihak Kepolisian turut mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai tawaran kerja di luar negeri yang mencurigakan. Masyarakat diminta untuk tidak sembarangan menyerahkan dokumen pribadi penting seperti paspor dan KTP kepada pihak yang tidak dikenal.
Bagi masyarakat yang menemukan atau mengetahui adanya indikasi kejahatan serupa, diimbau untuk segera melapor melalui layanan darurat Kepolisian 110 atau nomor pengaduan khusus di 0812-14110.




















