Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Perketat Pengawasan 974 WNA, Imigrasi Madiun Deportasi 4 Warga Asing Sepanjang 2026

MADIUN, Iki Radio – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Madiun Raya. Hingga November 2026, tercatat sebanyak 974 WNA berada di wilayah kerja Imigrasi Madiun, dengan empat orang di antaranya telah dikenai tindakan deportasi akibat pelanggaran keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, menjelaskan bahwa keempat WNA yang dideportasi sepanjang Januari hingga November 2026 tersebut terdiri dari tiga warga negara China dan satu warga negara Malaysia. Tindakan tegas ini diambil karena mereka terbukti melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) serta menyalahgunakan izin tinggal yang tidak sesuai dengan aktivitas sebenarnya.

“Pelanggaran yang kami temukan berkaitan dengan masa berlaku izin tinggal yang sudah habis serta penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujar Arief, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan pendataan Imigrasi Madiun, dari total 974 WNA yang terdata, warga negara Malaysia mendominasi dengan jumlah 228 orang. Posisi berikutnya disusul oleh warga negara China sebanyak 220 orang, dan Kamboja sebanyak 121 orang. Arief menyebutkan angka ini bersifat dinamis mengikuti mobilitas keluar-masuk WNA, dengan pergerakan pemegang Kartu Izin Tinggal (KIT) berkisar antara 150 hingga 200 orang sepanjang tahun ini.

Menariknya, komposisi warga asing di Madiun Raya tidak melulu didominasi oleh tenaga kerja asing (TKA) di sektor industri. Sebagian besar dari mereka justru datang untuk menempuh pendidikan agama di sejumlah pondok pesantren terkemuka.

“Sebagian besar warga negara asing yang berada di wilayah Madiun merupakan santri yang menempuh pendidikan agama di pondok pesantren. Di antaranya tersebar di kawasan Temboro dan Gontor,” ungkap Arief.

Terkait pengawasan TKA di sektor industri, pihak Imigrasi mengingatkan perusahaan maupun sponsor agar memastikan kesesuaian dokumen keimigrasian pekerja dengan aktivitas di lapangan. Meski demikian, Arief menegaskan bahwa langkah pengawasan ketat ini bukanlah bentuk pembatasan terhadap investasi maupun penanaman modal asing di Madiun Raya.

Dalam pelaksanaannya, Imigrasi Madiun tetap mengedepankan pendekatan persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif keimigrasian.

“Kami mengedepankan sosialisasi dan edukasi agar perusahaan maupun warga asing memahami ketentuan izin tinggal yang harus dipenuhi. Namun, apabila setelah diberikan pemahaman masih ditemukan pelanggaran, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.

LPSK NTT Beri Perlindungan dan Pendampingan Psikologis bagi Korban Dugaan Kekerasan Seksual yang Seret Bupati Kupang

KUPANG, Iki Radio – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan perlindungan fisik serta pendampingan psikologis kepada korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede. Langkah proaktif ini diambil untuk menjamin keamanan dan pemulihan kondisi kejiwaan korban selama proses hukum berjalan di kepolisian.

Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, menegaskan bahwa pihaknya langsung menjangkau korban tanpa menunggu adanya pengajuan permohonan resmi begitu menerima informasi mengenai insiden tersebut.

"Kasus yang satu ini kami tidak butuh permohonan lagi yang masuk, kami langsung melakukan proaktif. Jadi informasi yang kami terima itu kan di tanggal 11 (November) ada kasus di rumah bupati itu," kata Anselmus dikutip, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan kronologi yang dihimpun, korban bersama pihak keluarga dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD P3A) resmi melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut ke Polda NTT pada 12 November 2026. Menindaklanjuti laporan itu, tim LPSK NTT segera mendatangi korban pada keesokan paginya di salah satu rumah aman (shelter) lembaga layanan di NTT.

"Pagi harinya kami langsung jangkau ke korban. Ya, kami jangkau ke korban ke salah satu shelter lembaga layanan di NTT, kami melakukan asesmen," ujar Anselmus.

Melalui asesmen tersebut, LPSK memetakan kebutuhan mendesak korban, yang mencakup jaminan perlindungan serta layanan pemulihan psikologis agar korban siap menghadapi rangkaian proses hukum.

Sementara itu, pihak Polda NTT saat ini masih terus mendalami laporan dugaan kekerasan seksual yang disebut terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang tersebut. Penyidik kepolisian diketahui telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan alat bukti.


Jaga Daya Beli Jelang Nataru 2027, Pemprov Jatim Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi

SURABAYA, Iki Radio – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah, dan perluasan akses keuangan guna menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Komitmen lintas sektor tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat dengan memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok dan kelancaran distribusi. Menurutnya, koordinasi yang solid antarinstansi menjadi kunci utama untuk meredam potensi gejolak harga di akhir tahun.

“Seluruh daerah harus memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok. Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Khofifah di hadapan para Bupati/Wali Kota se-Jatim, jajaran Polda Jatim, serta perwakilan instansi vertikal dan BUMN.

Senada dengan Gubernur, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, menekankan pentingnya optimalisasi status Jawa Timur sebagai sentra produksi pangan nasional. Ia mendorong penguatan kerja sama antardaerah agar wilayah yang mengalami surplus produksi dapat segera menyuplai daerah yang kekurangan pasokan.

“Jangan sampai daerah yang memiliki surplus produksi justru tidak mampu memasok daerah lain yang mengalami kekurangan akibat belum optimalnya sistem distribusi dan kerja sama antardaerah,” tegas Ibrahim.

Dari sisi sektor jasa keuangan, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur menyoroti kinerja positif pembiayaan perbankan sebagai modal penting dalam mendorong pertumbuhan sektor produktif. Perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat diharapkan terus berjalan beriringan dengan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD, yang difokuskan pada pemanfaatan transaksi nontunai demi transparansi dan efektivitas anggaran.

Dalam kegiatan bertema “Sinergi Pengendalian Inflasi, Percepatan Digitalisasi dan Akses Keuangan Berkelanjutan sebagai Fondasi Peningkatan Produktivitas dan untuk Menjaga Daya Beli Jelang HBKN 2026” ini, turut hadir perwakilan Kementerian Keuangan, Pertamina Patra Niaga, Bulog, Bursa Efek Indonesia, serta kepala perangkat daerah Pemprov Jatim.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja daerah, Pemprov Jatim menyerahkan total 39 penghargaan kepada kabupaten/kota dan perangkat daerah berprestasi. Rinciannya meliputi 20 penghargaan untuk kategori TPID (termasuk TPID Terbaik IHK dan Non-IHK), 12 penghargaan kategori TP2DD (terkait penggunaan KKI/KKPD, Indeks ETPD, dan sinergitas opsen pajak), serta tujuh penghargaan untuk kategori TPAKD Pemerintah Daerah Terbaik.

Melalui integrasi ketiga tim strategis ini, stabilitas ekonomi Jawa Timur diharapkan tetap tangguh dan mampu menopang daya beli masyarakat sepanjang periode libur akhir tahun.

Bareskrim Polri Sita Aset Rp150 Miliar dari Jaringan Narkoba Internasional di Madura

JAKARTA, Iki Radio — Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp150 miliar dari jaringan bandar narkoba internasional yang beroperasi di wilayah Madura, Jawa Timur. Penyitaan besar ini merupakan bagian dari pengembangan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikendalikan oleh sindikat tersebut.

"Total nilai aset yang berhasil disita dari jaringan tersangka M alias S tersebut sejumlah Rp150 miliar," ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Kristian Parluhutan Siagian dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (18/11/2026).

Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi gabungan yang digelar di sejumlah wilayah meliputi Bangkalan, Malang, dan Surabaya. Dalam operasi tersebut, aparat kepolisian berhasil meringkus empat tersangka dengan peran yang terstruktur dalam jaringan sindikat.

Keempat tersangka yang telah diamankan M alias S sebagai bandar narkoba, FA alias F yang berperan sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang dan MS yang berperan sebagai penampung sekaligus penyamar uang hasil kejahatan narkotika.

Dalam melancarkan aksinya, tersangka MS diduga menyamarkan aliran dana haram tersebut melalui perusahaan legal berbadan hukum, yaitu CV AJ yang bergerak di sektor jual beli besi. Berdasarkan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang pada rekening perusahaan tersebut tercatat sangat fantastis, yakni mencapai Rp2,9 triliun sepanjang rentang waktu 2018 hingga 2024.

"Dalam rekening tersebut telah tercampur antara uang hasil bisnis narkoba yang dilakukan jaringan tersangka M alias S dengan usaha yang dilakukan oleh CV AJ," jelas Kristian.

Selain menyita aset bernilai ratusan miliar rupiah, aparat kepolisian turut mengamankan sejumlah barang bukti tindak pidana lainnya, di antaranya 5.200 butir pil ekstasi, 44 pucuk senjata api, serta berbagai barang bukti pendukung TPPU lainnya. Hingga saat ini, penyidik masih terus melakukan pendalaman guna merinci keseluruhan barang bukti yang telah disita.

Penerapan pasal TPPU dalam kasus ini, lanjut Kristian, dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang tegas kepada para pelaku sekaligus merampas seluruh keuntungan materiil yang diperoleh dari kejahatan narkotika.

"Jangan menganggap hasil kejahatan dapat disembunyikan selamanya. Polri akan terus menindak pelakunya, membongkar jaringannya dan menelusuri keuntungan hasil kejahatannya," pungkasnya.

"Laut Kidul" Denny Caknan dan Hendra Kumbara Kian Populer, Ini Lirik dan Makna Lagunya

MADIUN, Iki Radio – Lagu bertajuk "Laut Kidul" karya kolaborasi dua musisi pop Jawa kenamaan, Denny Caknan dan Hendra Kumbara, kini tengah menjadi perbincangan hangat dan semakin populer di tengah masyarakat. Kepopuleran lagu ini kian melesat seiring banyaknya musisi dan penyanyi dangdut maupun campursari yang membawakan ulang (cover) lagu tersebut di berbagai panggung hiburan serta platform digital.

Sejumlah nama besar di industri musik tanah air, seperti Niken Salindry, Yeni Inka, Silvy Kumalasari, Ajeng Frebria, hingga deretan penyanyi kenamaan lainnya turut menyanyikan lagu ini di berbagai kesempatan. Pembawaan vokal yang khas dari masing-masing penyanyi membuat "Laut Kidul" semakin akrab di telinga penikmat musik dan kerap masuk dalam daftar putar favorit warganet.

Di balik popularitasnya yang terus menanjak, "Laut Kidul" menyimpan makna mendalam yang menyentuh hati para pendengarnya. Lagu ini mengisahkan tentang rasa rindu yang begitu dalam kepada seseorang yang telah pergi meninggalkan kenangan. Latar suasana pantai selatan atau Laut Kidul dipilih sebagai simbol kesepian dan ruang penyimpanan memori masa lalu.

Elemen alam seperti deburan ombak, hamparan pasir, dan senja matahari terbenam digambarkan untuk membangun suasana melankolis. Seolah-olah setiap sudut pantai tersebut menjadi saksi bisu atas kisah cinta yang dulunya dipenuhi janji manis, namun harus kandas akibat pengkhianatan.

Salah satu penggalan lirik yang paling menyayat hati terdapat pada bagian, "Ngucapke janji, urip tekane pati, tapi mesti mbok blenjani" (Mengucapkan janji, hidup sampai mati, tapi selalu kau ingkari). Lirik tersebut menggambarkan kepedihan mendalam atas janji sehidup semati yang akhirnya dikhianati.

Dalam narasi lagu ini, tokoh utama digambarkan hanya bisa duduk termenung seorang diri di tepi pantai sambil meratapi masa lalu. Deburan ombak yang terus-menerus menghantam batu karang menjadi metafora bagi hati yang tak henti-hentinya dihantam rasa kehilangan serta kesepian pasca ditinggalkan orang terkasih.

Secara keseluruhan, "Laut Kidul" merangkum tema tentang kehilangan, kenangan, dan kerinduan yang belum tuntas. Meski hubungan telah lama berakhir dan komunikasi terputus, terselip harapan kecil untuk bisa kembali bertemu walau hanya sejenak. Dengan nuansa musik yang syahdu dan penuh nostalgia, lagu ini sukses mewakili perasaan para pendengar yang masih sulit melupakan sosok yang pernah menjadi "sandaran terakhir" dalam hidup mereka.

 

Lirik Lagu Laut Kidul

Suoro ombak segoro laut kidul
Eling sing biyen tak rangkul
Ngucapke janji, urip tekane pati
Tapi mesti mbok blenjani

Mbarengi mudun srengenge aku lungguh dewe
Mbayangke sliramu seng ning kene
Seksine pasir sing kasar
Mbiyen nantang berlayar
Sakniki mboten wonten kabar

Banyune pasang, ngantem banter watu karang
Ngancani aku ngerakit kenangan
Aku ngakoni, sak wise mbok tinggal wingi
Dunyoku rasane sepi

Ngelamunku mikir, lungguh neng pinggir pesisir
Seng biyen dadi sandaran terakhir
Yen ono wektu, sedelo pengen ketemu
Kangen aku ...

Mbarengi mudun srengenge aku lungguh dewe
Mbayangke sliramu seng ning kene
Seksine pasir sing kasar
Mbiyen nantang berlayar
Sakniki mboten wonten kabar

Banyune pasang, ngantem banter watu karang
Ngancani aku ngerakit kenangan
Aku ngakoni, sak wise mbok tinggal wingi
Dunyoku rasane sepi

Ngelamunku mikir, lungguh neng pinggir pesisir
Seng biyen dadi sandaran terakhir
Yen ono wektu, sedelo pengen ketemu
Kangen aku ...

Suoro ombak segoro laut kidul
Eleng seng biyen tak rangkul




 

Gubernur Khofifah Apresiasi Kinerja Perum Bulog Jatim sebagai yang Terbaik Nasional

SURABAYA, Iki Radio – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur yang dinilai terbaik di antara seluruh kantor wilayah Bulog di Indonesia. Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Khofifah saat memimpin rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memimpin rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Surabaya, Rabu (18/11/2026)

Dalam arahannya, Khofifah mengungkapkan bahwa predikat kinerja terbaik tersebut ia peroleh langsung dari Direktur Utama Perum Bulog. Berdasarkan laporan tersebut, Jawa Timur memegang peranan krusial dengan menyumbang seperempat dari total capaian Bulog di tingkat nasional.

“Hari ini sebetulnya Bulog Jawa Timur itu kinerjanya terbaik di antara Bulog se-Indonesia. Dan informasi ini bukan saya dapat dari Kepala Bulog Jawa Timur, tetapi langsung dari Dirut Bulog, Pak Reza. Beliau menyampaikan, 'Bu, kontribusi Bulog Jawa Timur 25 persen dari Bulog nasional.' Artinya keuntungan Bulog secara nasional sebagian besar adalah kontribusi Jawa Timur,” ujar Khofifah yang disambut tepuk tangan para peserta rapat.

Selain memberikan penghargaan atas capaian tersebut, Khofifah juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan ketersediaan pasokan bahan pokok ke depan. “Terima kasih Kepala Bulog. Hari ini mungkin kita butuh ketersediaan yang lebih terjamin,” imbuhnya.

Sementara itu Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jawa Timur, Langgeng Wisnu A memaparkan, penyerapan gabah / beras produksi dalam negeri di Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2025.

“Dari 688.537 Ton pada tahun 2025, data terakhir ini dari tanggal 1 Januari – 17 November 2026, menjadi 997.381 Ton,” ujarnya.

Rapat High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD Jawa Timur Tahun 2026 ini digelar secara khusus untuk membahas kesiapan dan stabilitas komoditas pangan serta energi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pertemuan strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Dr. (H.C.) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, serta seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur.

 

Sufmi Dasco Ahmad Bantah Tuduhan Keterlibatan Judi Daring dan Praktik Doksing

JAKARTA, Iki Radio – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah tegas tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan praktik perjudian daring (judol) serta tindakan penyebaran identitas pribadi dan intimidasi (doksing) yang beredar di media sosial. 

Bantahan tersebut disampaikan Dasco melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @sufmi_dasco, pada Rabu (18/11/2026), menanggapi sejumlah narasi yang berkembang di ruang digital.

Terkait penyebaran informasi pribadi dan intimidasi, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut meskipun kerap menjadi sasaran tuduhan yang tidak berdasar. Ia menilai narasi yang menyudutkannya merupakan pola yang sudah berulang kali terjadi setiap kali muncul isu yang sedang ramai diperbincangkan publik.

Mengenai tuduhan keterlibatan judi daring yang berawal dari penafsiran pemberitaan salah satu media nasional, Dasco menjelaskan bahwa media tersebut sebenarnya tidak pernah secara eksplisit menyebut namanya sebagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, ia menyatakan tidak dapat menempuh jalur pengaduan ke Dewan Pers maupun melaporkan pencemaran nama baik terhadap media tersebut karena pemberitaan itu bukan menempatkan dirinya sebagai objek utama. Namun, untuk unggahan di media sosial yang secara jelas menyebut namanya terlibat judi daring, Dasco berencana mendiskusikan langkah lanjutan bersama tim kuasa hukumnya.

Pada bagian akhir pernyataannya, Dasco menegaskan dukungannya terhadap kebebasan berbicara serta prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan bagi setiap warga negara. Ia pun berharap aparat penegak hukum dapat memeriksa lebih lanjut berbagai tuduhan yang menerpanya, sekaligus mengimbau masyarakat untuk bijak memilah informasi, berpegang pada fakta, dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum terverifikasi kebenarannya.

 

Polda NTT Bentuk Tim Khusus Percepat Penanganan Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang

KUPANG, Iki Radio — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) resmi membentuk tim khusus dan menambah personel penyidik untuk mempercepat pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi di rumah jabatan bupati.

Kapolda NTT, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, menegaskan bahwa pembentukan tim ini bertujuan memperkuat Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO). Tim gabungan tersebut turut melibatkan personel dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

"Untuk mempercepat proses ini, saya juga sudah membentuk tim khusus untuk mem-back up PPA-PPO dalam menangani kasus ini. Kita tambahkan penyidiknya, kita asistensi dengan beberapa direktur reserse yang lain untuk memastikan ini berjalan cepat, ini berjalan benar," ujar Reza, melansir Antara, Rabu (18/11/2026).

Terkait desakan mahasiswa agar terlapor segera diperiksa, Reza menjelaskan bahwa penyidik telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengurus mekanisme izin pemeriksaan pejabat negara. Surat permohonan pemeriksaan tersebut akan diteruskan oleh Bareskrim Polri kepada Menteri Dalam Negeri sesuai prosedur administrasi yang berlaku.

"Di Bareskrim saya sudah komunikasi siang tadi. Begitu surat sampai akan langsung diteruskan ke Mendagri. Jadi dalam waktu yang sesingkat mungkin, izin untuk memeriksa terlapor bisa kita laksanakan," jelasnya.

Penambahan personel penyidik difokuskan pada percepatan pemeriksaan saksi, pendalaman alat bukti, serta penyelesaian administrasi perkara. Meski berupaya bergerak cepat, Reza menekankan bahwa seluruh tahapan penyidikan tetap dilakukan secara cermat agar tidak ada prosedur hukum yang terabaikan.

"Kita cepat, tapi kita tidak boleh ada yang terlewat, sehingga bisa diputus maksimal sesuai dengan undang-undang," tegas Reza.

Langkah penguatan penyidikan dan koordinasi lintas instansi ini diambil Polda NTT untuk merespons aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut transparansi serta kepastian hukum dalam penanganan perkara tersebut.

close
Pasang Iklan Disini