Dicicil, Manajemen MUS Mulai Bayar Tunggakan Gaji Eks Karyawan

Iki Radio - Perusahaan Daerah Madiun Umbul Square (MUS) akhirnya mulai melakukan pembayaran tunggakan gaji eks karyawannya. 

Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab MUS.

Direktur MUS, Agus Mahendra, didampingi Ketua SBMR Aris Budiono saat menyerahkan cicilan tunggakan gaji eks karyawan di Madiun, Sabtu (10/1/2026). (Ist)

Direktur MUS, Agus Mahendra, menyampaikan umtuk tahap awal, disiapkan dana sebesar Rp27 juta.

“Mulai kemarin kami sudah menghubungi teman-teman eks karyawan. Ada 27 orang yang kami komunikasikan untuk mengambil angsuran kekurangan hak gaji. Kami sampaikan permohonan maaf karena belum bisa memberikan lebih,” ujar Agus Mahendra, Sabtu (10/1/2026).

Selanjutnya, kata Agus, manajemen berkomitmen menyelesaikan kewajiban secara bertahap. 

“InsyaAllah dalam satu tahun ke depan, jika kondisi keuangan Umbul memungkinkan, akan kami cicil lagi. Semoga ke depan Umbul bisa lebih baik,” imbuhnya.

Permasalahan ini sebelumnya sempat memanas setelah para mantan karyawan yang didampingi Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) menuntut hak mereka. 

Setidaknya ada 14 eks karyawan yang memperjuangkan gaji selama tujuh bulan yang belum terbayar, termasuk uang pesangon pasca-PHK. 

Setelah upaya mediasi bipartit dan tripartit sempat menemui jalan buntu hingga berujung unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Madiun, kini titik terang mulai terlihat.

Ketua SBMR, Aris Budiono, menjelaskan bahwa total tuntutan untuk 14 mantan karyawan tersebut mencapai sekitar Rp504 juta. Terkait pencairan tahap awal ini, masing-masing karyawan menerima Rp1 juta.

“Hari ini pihak Umbul Square mencicil kekurangan upah. Pembayaran dilakukan langsung oleh Dirut. Rencananya pembayaran akan dilakukan setiap dua bulan sekali karena kondisi keuangan yang belum stabil,” kata Aris.

Meski masih terdapat selisih perhitungan antara pihak manajemen MUS dan SBMR yang saat ini masih dimediasi oleh Disnaker Kabupaten Madiun, pihak serikat buruh memberikan apresiasi atas itikad baik manajemen dan Pemerintah Kabupaten Madiun.

“Kami mengapresiasi niatan Umbul Square dan menghargai upaya Pemkab Madiun dalam melakukan percepatan pemulihan objek wisata ini,” tutur Aris.

Di akhir keterangannya, Aris mengajak masyarakat untuk kembali meramaikan Madiun Umbul Square agar pendapatan tempat wisata tersebut meningkat dan mampu menyelesaikan kewajiban kepada pekerja.

“Kami berharap masyarakat Madiun berwisata ke Umbul Square. Ini adalah objek wisata legendaris, jangan sampai hanya tinggal kenangan,” pungkasnya.

Read More

Mendagri Minta Sekolah Kedinasan Kirimkan Siswa ke Lokasi Bencana

Iki Radio - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meminta kepada instansi pemerintah yang memiliki sekolah kedinasan untuk ikut mengirimkan siswanya ke lokasi bencana.

Mendagri Tito Karnavian memberikan penjelasan pada awak media usai Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatra antara DPR dan pemerintah yang diselenggarakan di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Sabtu (10/1/2026). 

Dalam rapat kooordinasi Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026), Mendagri Tito Karnavian mengaku sudah mendapat kesiapan pengerahan siswa dari sekolah kedinasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Biro Pusat Statistik (BPS).

Menurut Tito, pengerahan siswa maupun pengerahan personil TNI dan Polri dibutuhkan untuk dua aktivitas mendesak yang harus segera dituntaskan. Keduanya adalah pembersihan lumpur di darat dan sungai serta perbaikan akses darat.  

"Pembersihan lumpur sangat penting (dituntaskan). Ada dua lokasi yang perlu segera dibersihkan yaitu daratan dan sungai. Di daratan, mulai dari rumah-rumah, toko hingga gang, harus dibersihkan," ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan, masih ada 15 daerah yang diklasifikasikan belum normal usai banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra. Belasan daerah yang belum normal itu meliputi tujuh daerah di Aceh, lima daerah di Sumatra Utara dan tiga di Sumatra Barat.

Di Aceh, daerah yang belum normal usai bencana yakni Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sedangkan daerah di Sumut yang belum normal meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Sibolga. Di Provinsi Sumbar, daerah yang belum normal yakni Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam.

Untuk mempercepat pembersihan lumpur itu, personel di lapangan diusulkan ditambah, bisa dari kepolisian dan TNI, maupun sekolah kedinasan. 

"Saya sudah berbicara kepada Pak Kapolri, apakah bisa menambah 5.000 (personel) lagi. Sebelum Nataru, Beliau sudah mengirimkan 1.000 tambahan personel. Saya mengharapkan ini bisa dikerjakan sebelum Ramadan," tutur Tito Karnavian.

"Jadi, harus digenjot (pembersihan lumpur di darat) di time window sekarang. Kan momennya pas. Nataru sudah selesai, sedangkan belum masuk Ramadan," tambahnya.

Permintaan tambahan personel juga disampaikan ke Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Pandjaitan, yakni sebanyak 10 ribu prajurit. 

"Sebab, kalau hanya dikerahkan 1.000 personel akan tenggelam," kata Tito Karnavian.

Sebelumnya, lanjut Mendagri Tito, 1.200 praja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Selain di darat, pembersihan lumpur juga perlu dilakukan di sungai. 

Sebab, bila sungai tidak bersih, ketika hujan turun bisa berpotensi banjir susulan. 

"Kondisi sungai penuh dengan tumpukan sendimen yang luar biasa banyak dan itu malah mem-blok aliran (air) dari sungai mau ke laut. Akibatnya hujan sedikit saja, maka air akan tumpah ke kanan dan kiri, menimbulkan banjir baru," kata Tito.

Read More

Pemerintah Pusat Kembalikan Dana Efisiensi untuk Pemulihan Aceh

Iki Radio - Keputusan penting yang membawa angin segar bagi Provinsi Aceh akhirnya terwujud. Pada hari ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa mengesahkan pengembalian dana efisiensi sebesar lebih dari Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Safuadi usai mengikuti rapat kooordinasi Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Keputusan ini langsung diberikan kepada pemerintah Aceh pada Januari 2026, sebagai langkah konkret dalam upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda provinsi tersebut.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Safuadi, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas keputusan yang diambil dalam waktu yang sangat singkat. 

"Alhamdulillah-nya di rapat kedua kali ini Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia langsung berkomunikasi dengan Bapak Presiden untuk mendapatkan persetujuan, di mana langsung Presiden Republik Indonesia hari ini menyetujui permohonan pemerintah Aceh untuk efisiensi anggaran Rp1,6 triliun lebih untuk provinsi Aceh disetujui untuk dikembalikan di tahun 2026 ini," ujar Safuadi usai mengikuti rapat kooordinasi Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Dana tersebut, yang sebelumnya dialokasikan untuk efisiensi anggaran, kini akan dikembalikan untuk mendukung berbagai upaya pemulihan dan penanganan dampak bencana yang luar biasa di Aceh.

"Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang paling terdampak dari bencana banjir terbesar. Keputusan ini merupakan langkah besar yang akan membantu pemerintah Aceh untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif," tambah Safuadi.

Ia juga menyampaikan, bahwa pengembalian dana efisiensi ini hanya memakan waktu 10 hari, sebuah pencapaian yang luar biasa. 

"Bantuan ini adalah usaha besar dari pemerintah pusat untuk mendukung daerah dalam menangani bencana. Hal ini sangat berarti bagi kami di Aceh," tandasnya.

Keputusan ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam memastikan pemulihan yang cepat dan tepat sasaran di daerah-daerah yang terdampak bencana, khususnya Aceh.

Menurut Safuadi, dengan tambahan dana ini, diharapkan berbagai program pemulihan dan pembangunan yang tertunda akibat bencana dapat segera dilanjutkan, demi kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik.

Sebuah langkah yang penuh harapan, di mana solidaritas antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi kunci untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Aceh.

Read More

Pemerintah Putus sementara Akses Grok untuk Lindungi Publik

Iki Radio - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok sebagai langkah perlindungan masyarakat dari risiko penyebaran konten pornografi palsu berbasis kecerdasan artifisial.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid. (Foto: Humas Kemkomdigi)

Langkah ini diambil menyusul temuan pemanfaatan teknologi Grok untuk membuat dan menyebarkan konten deepfake seksual nonkonsensual yang dinilai membahayakan perempuan, anak, dan masyarakat luas di ruang digital. 

“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” tegas Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam pernyataan resmi di Jakarta, pada Sabtu (10/1/2026).

Pemerintah memandang praktik deepfake seksual tanpa persetujuan sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan keamanan warga negara. 

“Pemerintah memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital,” lanjut Meutya.

Selain pemutusan akses sementara, Kemkomdigi juga meminta pihak platform X sebagai pengelola Grok untuk segera memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. 

“Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah meminta Platform X untuk segera hadir guna memberikan klarifikasi terkait dampak negatif penggunaan Grok,” ujar Meutya Hafid.

Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. 

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan sistem yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan konten yang dilarang.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi berdasarkan hasil klarifikasi serta langkah perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara platform.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjaga ruang digital yang aman, beretika, dan menghormati hak asasi setiap warga negara.

Read More

Presiden Kembalikan Dana TKD Aceh untuk Pemulihan Pascabencana

Iki Radio - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi untuk menangani dampak bencana alam yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Langkah ini diambil guna mempercepat pemulihan infrastruktur serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Menanggapi kondisi Provinsi Aceh yang mengalami dampak cukup parah, Mendagri secara khusus mengusulkan skema kebijakan fiskal untuk membantu percepatan pemulihan daerah tersebut. Usulan utamanya adalah pengembalian atau peniadaan pemotongan dana Transfer Kas Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana.

Mendagri menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menyampaikan aspirasi ini agar diteruskan kepada Presiden Prabowo.

Hal itu disampaikan Mendagri, Tito Karnavian dalam rapat pembahasan terkait pemulihan pasca bencana hidrometeorologi Aceh di aula Serbaguna Pemerintah Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Rapat ini juga turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir serta masing-masing Bupati/Walikota dari 23 Kabupaten/Kota.

"Khusus untuk Aceh yang kategori parah terkena bencana mengusulkan agar TKD dikembalikan. Kita berharap tidak ada pemotongan atau segera dikembalikan agar proses pemulihan tidak terhambat kendala anggaran," ujar Mendagri, Tito Karnavian saat menggelar rapat.

Langkah koordinasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian anggaran bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program rehabilitasi pascabencana. Dengan adanya Satgas dan dukungan kebijakan TKD ini, pemerintah pusat berkomitmen untuk memastikan proses rekonstruksi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berjalan efektif dan tepat sasaran.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fad. Menurutnya, Pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI, Prabowo Subianto atas kebijakan anggaran 2026. Dek Fad menjelaskan, Aceh tidak lagi dikenakan efisiensi anggaran demi percepatan pemulihan bencana.

“Atas nama Pemerintah Aceh beserta perwakilan 23 Kabupaten/Kota menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas kebijakan ini. Khususnya untuk Aceh yang kategori parah terkena bencana mengusulkan agar Transfer Kas Daerah (TKD) dikembalikan,” ujar Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah.

Dek Fad menjelaskan bahwa keputusan krusial ini merupakan hasil dari koordinasi cepat yang dilakukan oleh pimpinan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat.

Dek Fad memaparkan bahwa dalam rapat sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, langsung menjalin komunikasi intensif dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya. Koordinasi tersebut dilakukan khusus untuk memohon agar Aceh diberikan pengecualian dari kebijakan efisiensi anggaran nasional mengingat kondisi darurat bencana yang sedang dihadapi.

"Artinya, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus (diskresi) bagi Aceh. Dana TKD yang awalnya masuk dalam skema efisiensi, kini dikembalikan penuh atau tidak dipotong, sehingga program pembangunan dan rehabilitasi tetap berjalan sesuai rencana," pungkas Dek Fad.

Read More

Cetak sejarah, Masa Giling 2025 PG Rejo Agung Hasilkan 63 Ribu Ton

Iki Radio - Prestasi membanggakan tahun 2025, ditunjukan Pabrik Gula (PG) Rejo Agung Baru Madiun. Pada masa giling tahun 2025, PG Rejo Agung Baru berhasil memproduksi gula dengan jumlah terbanyak, sejak PG. Rejo Agung Baru berdiri.

General Manager PG Rejo Agung Baru, Immam Nur Salamet

General Manager PG Rejo Agung Baru, Immam Nur Salamet menyampaikan, pada masa giling tahun 2025, jumlah serapan tebu meningkat 17 persen, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Tahun 2025 kemarin, PG Rejo Agung Baru sudah menggiling tebu kurang lebih sekitar 957.000 ton. Kenaikan ada 17 persen dari tahun 2024,” ujar Immam Nur Salamet saat tasyakuran tutup giling 2025, di PG Rejo Agung Baru Madiun, Jum’at malam (9/1/2026).

Selain itu pada musim giling tahun 2025, PG Rejo Agung Baru memproduksi gula sebanyak 63 ribu ton.

“Hari giling kemarin merupakan hari Giring terpanjang selama Rejo Agung berdiri dan jumlah gula yang terbesar selama PG Rejo Agung berdiri,” lanjutnya.

Keberhasilan ini, menjadi sejarah baru perjalanan PG Rejo Agung Baru, termasuk sebagai upaya mendukung program swasembada gula nasioanal.

Pagelaran wayang kulit dalam rangka tutup giling tahun 2025, PG Rejo Agung Baru Madiun, Jum'at (9/1/2026)

“Hal ini berkat kemitraan yang kuat antara pekerja jagung baru dengan petani, dan juga kerjasama yang sudah dibentuk 4 tahun ini dengan perum perhutani,” imbuhnya.

Selama ini PG Rejo Agung sudah bekerjasama kurang lebih sekitar 2.300 hektar pengelolaan yang ada di perum perhutani.

“Kedepan PG Rejo Agung Baru akan melakukan investasi kurang lebih sekitarRp 40 miliar, untuk peningkatan efisiensi dan juga peningkatan ke lingkungan. Kita akan membangun IPAL yang baru dan juga cooling tower, supaya limbah yang dihasilkan betul-betul memenuhi tidak mencemari di sekitar wilayah kerja,” pungkasnya.

Sementara dalam tasyakuran tutup giling 2025 ini, PG Rejo Agung Baru menggelar pementasan wayang kulit, dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi dengan mengambil lakon Pandhawa Laku Darma. Dalam pagelaran wayang kulit di halaman PG Rejo Agung Baru juga dimeriahkan bintang tamu Niken Salindri.(iw/IR)

Read More

Ambil Hati Gen Z, Ummad Gelar Workshop Branding Digital

Iki Radio - Universitas Muhammadiyah Madiun (Ummad) mulai menyusun strategi untuk persiapan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).

Salah satunya dengan membangun brand kampus, agar mampu menarik minat calon mahasiswa. Disadari penggunaan teknologi di era digital saat ini, sudah menjadi bagian dari kebutuhan utamanya dikalangan generasi Z.

Untuk itu Ummad berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan media digital sebagai sarana membangun brand. Salah satunya dengan menggelar Workshop “Membangun Branding di Era Digital untuk Penerimaan Mahasiswa Baru”.

Workshop ini diikuti oleh para dosen dan tenaga kependidikan Ummad , sebagai bagian dari upaya kolektif kampus dalam memperkuat strategi branding yang adaptif terhadap karakter generasi Z.

Kegiatan tersebut menjadi rangkaian program peningkatan kualitas institusi, khususnya dalam mendukung efektivitas Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berbasis digital.

Dalam workshop ini, peserta diajak untuk mendiskusikan berbagai aspek penting dalam membangun citra kampus, mulai dari identitas visual, konsistensi pesan, hingga strategi pengelolaan konten media sosial yang relevan dan berdampak.

Branding kampus tidak lagi sekadar logo atau slogan, melainkan narasi yang dibangun secara berkelanjutan dan terstruktur.

Salah satu sesi utama diisi oleh Dr. Fajar Junaedi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), yang menekankan pentingnya pengelolaan brand institusi secara sistematis dan profesional.

“Di era digital seperti sekarang, setiap institusi, termasuk universitas, harus memiliki brand guideline yang jelas untuk menjaga konsistensi identitas. Selain itu, content pillar sebagai fondasi utama konten juga harus didefinisikan dengan baik agar pesan yang disampaikan tetap relevan dan berdampak,” ujar Fajar.

Dia menambahkan, tanpa perencanaan konten (content planning) yang matang, upaya branding berpotensi menjadi tidak efektif. Konten yang disajikan secara acak dan tanpa arah strategis justru dapat melemahkan citra institusi di mata publik.

Workshop ditutup dengan sesi diskusi panel yang membahas penerapan strategi branding dalam konteks pendidikan tinggi.

Diskusi ini menyoroti bagaimana Ummad dapat mengoptimalkan keunggulan yang dimilikinya untuk menarik minat calon mahasiswa baru, baik di tingkat regional maupun nasional.

Sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang terus bertumbuh di Jawa Timur, Ummad memiliki posisi strategis dengan akreditasi institusi “Baik Sekali”.

Capaian tersebut menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan.

Dalam pengembangan brand institusi, Ummad menegaskan komitmennya melalui empat pilar utama, yaitu:

1. Pusat Pendidikan Unggul, yang berfokus pada penciptaan lulusan inovatif, adaptif, dan siap berkontribusi bagi masyarakat.

2. Islami, dengan penanaman nilai-nilai akhlakul karimah sebagai fondasi karakter mahasiswa.

3. Digitalisasi Modern, melalui integrasi teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI) dan sistem informasi dalam proses pembelajaran.

4. Global, dengan penguatan jejaring internasional dan program kompetisi yang membuka peluang mahasiswa berkiprah di tingkat dunia.

Ummad juga menawarkan beragam program studi yang relevan dengan kebutuhan era digital dan dunia industri, di antaranya Program Sarjana (S1) BioKewirausahaan, Ilmu Aktuaria, Informatika berbasis AI, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Komunikasi (terakreditasi B), Administrasi Kesehatan, Hukum, Psikologi, dan Manajemen. Selain itu, tersedia pula program D3 Kebidanan serta Desain Komunikasi Visual.

Saat ini, Ummad tengah berproses menuju transformasi menjadi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT).

Transformasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan pendidikan, meningkatkan fasilitas, serta memperkuat daya saing institusi di tingkat regional maupun nasional.

Melalui workshop branding ini, Ummad optimistis dapat memperkuat citra institusi secara berkelanjutan dan menjadikannya sebagai pilihan utama calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas, berkarakter Islami, dan relevan dengan tantangan masa depan. (*)

Read More

Pawai Kerukunan Warnai HAB ke-80 Kemenag di Gorontalo

Iki Radio - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie melepas jalan sehat kerukunan dalam rangka Hari Amal Bhakti ke-80 Kementerian Agama di Halaman Kanwil Kemenag, Jumat (9/1/2026).

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie bersama Kepala Kementerian Agama Provinsi Gorontalo saat melepas jalan sehat kerukunan dalam rangka Hari Amal Bhakti ke-80 Kementerian Agama tingkat Provinsi Gorontalo di Halaman Kanwil Kemenag, Jumat (9/1/2026). 

Jalan sehat diikuti Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kaswad Sartono beserta Kakanwil Kota/Kabupaten, pimpinan ormas keagamaan, Baznas Gorontalo, jajaran pimpinan OPD Pemprov serta ASN Kemenag Gorontalo.

Jalan sehat mengambil titik start di halaman Kanwil Kemenag provinsi kemudian menyusuri jalan Thayeb M. Gobel dan Andalas. Peserta kemudian berbelok ke jalan Tondano hingga finish kembali ke titik start.

Gubernur  berharap, jalan sehat itu dapat memantapkan kerukunan umat beragama serta masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Dengan kemantapan tersebut roda pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan serta pembangunan dapat dengan mudah dilaksanakan.

“Mari kita berjalan sehat dan melalui kegiatan ini, kerukunan antar umat beragama, kerukunan diantara seluruh masyarakat provinsi akan semakin mantap” ungkap Gusnar.

Tidak lupa juga momentum ini dimanfaatkan Gubernur Gusnar untuk menyampaikan program yang saat ini diperjuangkan pemerintah provinsi yakni pembangunan pabrik pakan ternak dan hilirisasi ayam terintegrasi.

Program ini nantinya mendatangkan anggaran yang setara dengan APBD Provinsi selama setahun atau sekitar Rp1,4 triliun.

Disamping jalan sehat kerukunan, peringatan hari Amal Bhakti ke-80 Kemenag di Provinsi Gorontalo dimulai dengan apel upacara pada tanggal 3 Januari 2026. Acara kemudian dirangkaikan dengan lomba memasak nasi goreng antar pejabat, lomba marching band, mini soccer, bola voli, catur dan akan ditutup dengan malam tasyakuran.

Read More