MBG Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Desa dan UMKM Lokal

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional, terutama di tingkat desa dan daerah.

Hal itu disampaikan “MBG akan membangkitkan ekonomi kita,” kata Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Menurut dia, dampak program tersebut mulai dirasakan pemerintah daerah, mulai dari kepala desa hingga bupati, terutama dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Prabowo mengakui pelaksanaan Program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, pemerintah berkomitmen terus melakukan pembenahan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. “Banyak tantangan dan masalah, tetapi harus kita hadapi,” ujarnya.

Ia mengatakan Program MBG memiliki dampak langsung terhadap masyarakat kecil, khususnya keluarga petani dan pelaku usaha desa.

Prabowo menjelaskan program tersebut akan menciptakan perputaran uang yang besar di tingkat desa. Dengan asumsi 3.000 penerima manfaat per desa dan nilai anggaran Rp15 ribu per orang, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp45 juta per hari. “Dalam satu bulan bisa mencapai sekitar Rp900 juta dan dalam setahun lebih dari Rp10,8 miliar beredar di desa,” ujarnya.

Menurut dia, perputaran ekonomi tersebut akan membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha kecil untuk menjual hasil produksinya langsung di lingkungan desa. 

“Petani lele bisa menjual hasil panennya, peternak telur bisa memasok kebutuhan, pembuat tempe juga mendapat pasar,” kata Prabowo.

Ia menambahkan, Program MBG juga akan memangkas rantai distribusi dan biaya logistik karena kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari desa setempat tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar daerah. “Pasarnya ada di desa itu sendiri,” ujarnya.

Presiden Prabowo menilai perputaran dana ratusan triliun rupiah melalui Program MBG dan koperasi desa akan memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah berharap program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan koperasi.

Read More

Presiden Targetkan 30.000 KDKMP Diresmikan pada Agustus 2026

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat diresmikan pada Agustus 2026.

“Pada Agustus kita akan meresmikan 30.000 koperasi,” kata Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Prabowo, meski target tersebut belum sepenuhnya tercapai, peresmian 20.000 koperasi dalam satu tahun tetap menjadi capaian besar yang jarang terjadi di negara lain. “Kalau hanya sampai 20.000, itu juga prestasi yang jarang ditemukan di negara lain,” ujarnya.

Presiden Prabowo menilai capaian tersebut membuktikan pemerintah Indonesia mampu bekerja cepat apabila didukung tekad, strategi, dan kerja sama yang kuat antarlembaga.

Ia juga meminta masyarakat menghapus anggapan bahwa Indonesia adalah bangsa yang lemah dan tidak mampu bersaing. “Kita tidak boleh menjadi bangsa yang kalah. Kita harus menjadi bangsa yang menang,” katanya.

Menurut Prabowo, Koperasi Merah Putih akan menjadi fondasi penguatan ekonomi desa sekaligus mendukung pembangunan sektor perikanan, hilirisasi, dan industrialisasi nasional.

Ia menjelaskan koperasi tersebut akan dilengkapi layanan keuangan, distribusi logistik, penyaluran subsidi, hingga sarana pengangkutan hasil pertanian.

Dengan skema itu, desa diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pihak luar dalam memasarkan hasil produksi masyarakat. 

“Koperasi punya truk sendiri dan pikap sendiri, sehingga petani tidak bergantung kepada pihak lain,” ujarnya.

Prabowo mengatakan persoalan utama petani selama ini berkaitan dengan pupuk, modal usaha, dan akses pasar setelah panen. Kehadiran koperasi diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut.

Selain menjadi pusat distribusi hasil pertanian, KDKMP juga akan menjalankan berbagai layanan kebutuhan masyarakat, mulai dari penyedia sembako, penyalur gas dan pupuk subsidi, layanan logistik bersama Pos Indonesia, hingga penyaluran bantuan pemerintah.

Koperasi tersebut juga direncanakan memiliki layanan apotek dan penyediaan obat murah bagi masyarakat desa.

Prabowo menilai koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi bersama yang memperkuat konsep Indonesia Incorporated atau pembangunan ekonomi berbasis asas kekeluargaan. “Ekonomi kita dibangun atas dasar kekeluargaan. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin,” kata Prabowo.

Ia menegaskan koperasi, UMKM, dan pelaku usaha besar harus saling mendukung demi memperkuat ekonomi nasional.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti tingginya bunga kredit yang selama ini membebani pelaku usaha mikro dan masyarakat kecil.

Pemerintah, kata dia, telah memerintahkan penurunan bunga kredit super mikro yang sebelumnya mencapai lebih dari 20 persen menjadi di bawah 10 persen. 

“Tadinya bunganya 24 persen. Saya perintahkan harus turun di bawah 10 persen,” ujarnya.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut diperlukan agar masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro dan perempuan di desa, memperoleh akses pembiayaan yang lebih adil. 

“Masa pengusaha besar dapat bunga 9 persen, emak-emak di kampung dapat 24 persen. Itu yang tidak benar dan harus kita ubah,” katanya.

Read More

Dukung Mobilitas KDMP, Pemkab Madiun dan Forkopimda Serahkan Bantuan Kendaraan Operasional

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyerahkan bantuan sarana prasarana (sarpras) berupa kendaraan operasional roda 3 dan roda 4 di Pendopo Ronggo Djumeno, Sabtu (16/5/2026).

Bantuan ini diserahkan secara simbolis kepada 40 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah aktif beroperasi di wilayah Kabupaten Madiun. 

Fasilitas kendaraan tersebut dihadirkan untuk menyokong mobilitas usaha koperasi, terutama pasca-rampungnya pembangunan gerai fisik masing-masing koperasi.

Melalui dukungan logistik yang kuat, pemerintah daerah berharap 40 koperasi ini dapat langsung "tancap gas" menjadi motor penggerak ekonomi warga yang mandiri, tangguh, dan produktif di tingkat desa.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan bahwa kehadiran aset kendaraan operasional yang baru ini menuntut tanggung jawab serta integritas tinggi dari para pengelolanya. 

Ia mengingatkan para Kepala Desa dan Camat agar memastikan manajemen koperasi diisi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang jujur dan tepercaya, sehingga aset daerah tersebut tidak disalahgunakan.

“Kita rawat bersama-sama. Pak Kepala Desa dan Pak Camat adalah sebagai salah satu anggota pengawas di KDKMP. Mari kita awasi dengan baik, mudah-mudahan generasi kita yang melaksanakan ini bisa menjalankan koperasi ini dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah,” ungkap Bupati Hari Wuryanto.

Untuk memastikan keberlanjutan program, Pemkab Madiun tidak hanya memberikan bantuan fisik, melainkan juga berfokus pada peningkatan kapasitas pengelola. 

Bupati menyebutkan bahwa pihaknya akan mengintegrasikan tata kelola koperasi dengan berbagai sektor ekonomi strategis.

“Kita kerja sama dengan Dinas Koperasi, latihan-latihan untuk peningkatan kapasitas SDM-nya akan kita bantu. Kita juga akan integrasikan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya supaya KDKMP ini nanti menjadi salah satu penggerak ekonomi di desa,” jelasnya.

Lebih lanjut, keberadaan KDKMP ini diharapkan mampu membangun kolaborasi solid dengan 52 SPPG yang ada di Kabupaten Madiun, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Inf. I Nyoman Adhi Saputra menjelaskan bahwa pendistribusian sarana dan prasarana penunjang koperasi ini akan dilakukan secara bertahap mengingat proses logistik pengiriman yang membutuhkan waktu.

“Kekurangannya ini pengirimannya bertahap karena keterbatasan akomodasi pengiriman sarana angkutnya. Bertahap kendaraannya, motor roda tiganya, gerobaknya, dan yang lain-lainnya itu, termasuk AC dan perangkat pendukung yang lain,” pungkasnya.(ir)

Read More

Perkuat Sinergi dan Inovasi Desa, TP PKK Kabupaten Madiun Gelar Kegiatan "Bahana Bersahaja" di Desa Bodag

Iki Radio – Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor dan mendorong pemberdayaan masyarakat dari akar rumput, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Madiun kembali mengintensifkan program turun ke bawah (turba). 

Dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, dengan didampingi Wakil Ketua Fitriya Purnomo Hadi beserta jajaran pengurus, rombongan melakukan kunjungan kerja strategis ke Desa Bodag, Kecamatan Kare, pada Rabu (13/5/2026).

Kunjungan ini merupakan bagian integral dari program "Bahana Bersahaja", sebuah agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara maraton selama dua hari, dimulai sejak Selasa hingga Rabu (12-13/5/2026). 

Selain bertujuan untuk mengonsolidasikan berbagai program kerja kewilayahan, momentum ini juga diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026.

Dalam arahannya, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, menekankan kembali hakikat gerakan PKK sebagai motor penggerak pembangunan nasional yang berbasis masyarakat.

Menurutnya, PKK tumbuh dari bawah, dikelola oleh masyarakat, dan sepenuhnya didedikasikan untuk kepentingan masyarakat.

"Prinsip utama kami adalah memberdayakan keluarga secara holistik. Kesejahteraan suatu daerah dimulai dari ketahanan keluarga yang mapan, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, moral, sosial, hingga daya dukung lingkungan hidup yang layak," ujar Erni di hadapan para kader dan tokoh masyarakat setempat.

Erni juga menggarisbawahi bahwa program kerja PKK saat ini dirancang untuk adaptif terhadap perkembangan zaman, merujuk pada hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-10 Tahun 2025. 

Visi besar yang diusung adalah mewujudkan keluarga yang berdaya dan sejahtera guna mendukung penuh implementasi Astacita menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Madiun, TP PKK memfokuskan gerakannya pada beberapa pilar utama, antara lain:

Pengamalan nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan dan pelatihan keterampilan terpadu.

Pemantapan ketahanan pangan keluarga secara mandiri.

Akselerasi gerakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan domestik.

Penguatan tata kelola kelembagaan PKK secara berjenjang.

Lebih lanjut, Erni menjabarkan Tujuh Prioritas PKK Nasional Periode 2025–2029 yang harus diimplementasikan secara konkret di tingkat desa, yaitu:

1. PAAREDI: Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital.

2. Gelar Pelangi: Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi.

3. Ketapangmas: Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat Menuju Indonesia Emas.

4. Gemas Sanloka: Gerakan Memasyarakatkan Sandang Lokal Beretika.

5. Berharta Berseri: Revitalisasi Rumah dan Tata Laksana Rumah Tangga Bersih, Sehat, Rapi, dan Inovatif.

6. Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana.

7. Penguatan Kelembagaan PKK yang terfokus pada integrasi Teknologi Informasi (TI).

Erni memberikan apresiasi tinggi dan ucapan selamat kepada Desa Bodag yang berhasil menembus nominasi lima besar dalam evaluasi pelaksanaan terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2026.

"Saya ucapkan selamat kepada Desa Bodag yang telah menorehkan prestasi sebagai juara lomba desa di tingkat Kabupaten. Harapan kita bersama, mudah-mudahan di tingkat lomba desa PKK, Desa Bodag juga mampu meraih predikat juara," pungkas Erni optimis.

Keberhasilan Desa Bodag masuk dalam jajaran desa terbaik tidak lepas dari militansi dan kreativitas para kadernya. 

Ketua TP PKK Desa Bodag, Sumarni, dalam paparan komprehensifnya menjelaskan bahwa saat ini organisasinya diperkuat oleh 30 orang anggota inti, 46 kelompok dasawisma, serta 4 Kelompok Kerja (Pokja) yang bergerak aktif menelurkan program inovatif.

Berikut adalah potret peta inovasi program kerja yang dijalankan oleh TP PKK Desa Bodag:

Bidang Umum ada inovasi I-Duda Idaman (Inovasi Digital Urusan Data Dasawisma yang Rapi dan Aman) Digitalisasi sistem pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan data dasawisma agar lebih efektif, efisien, transparan, dan terproteksi dengan baik.

Pokja I : Gelas Ceria (Gerakan Lansia Sehat Jasmani, Rohani dan Bahagia) Optimalisasi kebugaran fisik dan mental para lansia melalui aktivitas sosial-keagamaan, olahraga ringan, dan ruang kreasi agar tetap produktif dan bahagia di usia senja. 

Pokja II : Desa Bangkit (Gerakan Edukasi Digital dan Ekonomi Bodag Maju, Aktif, Kreatif, Inovatif, Tangguh) Pemberdayaan pelaku UMKM lokal melalui pelatihan digital marketing, perbaikan desain label produk, serta fasilitasi pengurusan legalitas izin usaha.

Pokja III : Hijau Cuan (Hidup Asri Usaha Naik) Pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya pangan mandiri dan tanaman produktif guna menopang ekonomi keluarga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Pokja IV : Ayu Ting-ting (Ayo ke Posyandu, Timbang Rutin Cegah Stunting) Pemantauan tumbuh kembang balita secara berkala, deteksi dini stunting, pemantauan kesehatan ibu hamil, serta edukasi masif guna menekan angka pernikahan dini.

"Kami sangat mengharapkan tim evaluasi dari kabupaten berkenan meninjau langsung seluruh basis kegiatan kami di lapangan. Bimbingan, arahan, dan evaluasi yang konstruktif dari Ibu Ketua dan tim kabupaten sangat kami butuhkan agar performa PKK Desa Bodag semakin prima di masa mendatang," ungkap Sumarni penuh harap.

Usai melangsungkan sesi pertemuan formal, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun beserta rombongan melanjutkan agenda dengan melakukan peninjauan lapangan (on-the-spot) ke sejumlah titik strategis di Desa Bodag.

Destinasi pertama yang dikunjungi adalah SDN Bodag 02. Di lokasi ini, Erni Hari Wuryanto berdialog interaktif dengan para siswa dan tenaga pendidik. Ia memberikan motivasi mendalam mengenai pentingnya membangun budaya literasi sejak dini.

"Membaca adalah jendela dunia, anak-anak. Namun, tidak boleh sekadar membaca lewat saja, kalian harus memahami substansi dan isi dari apa yang dibaca. Kurangi waktu bermain gawai (HP), gunakan waktu luang untuk belajar. Ibu berdoa mudah-mudahan kelak di antara kalian ada yang menjadi pejabat, menjadi orang sukses yang bisa mengangkat harkat dan derajat orang tua,"pesan Erni yang disambut riuh tepuk tangan para siswa.

Tak berhenti di situ, rombongan kemudian bergerak menyisir fasilitas pelayanan publik lainnya, meliputi:

Posyandu dan Kelas Ibu Hamil: Memastikan pemenuhan gizi, distribusi vitamin, dan kualitas layanan kesehatan ibu-anak berjalan optimal.

Sentra Kesenian Karawitan: Mengapresiasi upaya pelestarian budaya lokal yang digerakkan oleh warga desa.

Layanan Kesehatan Desa: Mengecek kesiapan fasilitas dan responsivitas layanan kesehatan masyarakat.

Rangkaian kunjungan kerja intensif ini akhirnya ditutup di lokasi Pelatihan Pemasaran UMKM Desa. Di tempat ini, Erni menyaksikan langsung antusiasme para pelaku usaha mikro dalam mengadopsi teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar produk unggulan lereng Gunung Wilis tersebut. 

Kunjungan ini menegaskan komitmen TP PKK Kabupaten Madiun dalam mengawal pembangunan yang integratif, mulai dari peningkatan kapasitas SDM hingga kemandirian ekonomi desa. (ir)

Read More

Perkuat Ketahanan Pangan, Bulog Jatim Tambah Kapasitas Gudang Hingga 1,7 Juta Ton

Iki Radio - – Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur terus bergerak cepat mengamankan stok pangan nasional. Di tengah melimpahnya hasil panen, Bulog Jatim melakukan ekspansi kapasitas penyimpanan dengan menyewa ratusan unit gudang tambahan guna memastikan seluruh hasil serapan gabah dan beras petani tertampung dengan baik.

Pimpinan Wilayah Bulog Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk merespons tingginya aktivitas serapan selama musim panen. Hingga saat ini, Bulog telah mengoperasikan ratusan titik pergudangan baru.

"Secara Jawa Timur kita sudah menyewa 190 komplek pergudangan. Kalau unitnya sudah 223 unit gudang se-Jawa Timur dan kapasitas totalnya mencapai 650 ribu ton," ujar Langgeng di sela kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gudang Sewa Bulog Romokalisari, Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Dengan penambahan tersebut, total kapasitas penyimpanan yang dikelola Bulog Jatim saat ini mencapai 1,7 juta ton, yang terdiri dari gudang milik sendiri dengan kapasitas 1,1 Juta Ton. Dan gudang sewa dengan kapasitas 650 Ribu Ton.

Saat ini, tingkat keterisian (occupancy) gudang sewaan telah menyentuh angka 80 persen. Mengingat tren serapan yang masih tinggi, Langgeng menegaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk kembali menambah kuota sewa gudang jika volume panen terus meningkat.

"Untuk stok per hari ini di Jawa Timur sudah mencapai sekitar 1,3 juta ton. Kalau panen masih banyak, kita akan menyewa lagi," tegasnya.

Selain fokus pada beras, Bulog Jatim juga melaporkan penguasaan stok jagung sebanyak 58 ribu ton. Komoditas ini menjadi krusial untuk menjaga ekosistem peternakan di Jawa Timur.

Sesuai arahan pusat, Bulog telah mulai menggelontorkan jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejak Sabtu lalu. 

Langkah ini diharapkan dapat membantu peternak ayam mendapatkan pakan dengan harga terjangkau dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, digelar pula Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani.

Diskusi ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Akademisi dari perwakilan dari Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, dan Unesa. Praktisi pengamat pertanian, perwakilan petani, pedagang, dan Gapoktan. Serta elemen masyarakat berbagai organisasi kemasyarakatan.

FGD tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi penguatan ketahanan pangan nasional yang lebih komprehensif, mulai dari hulu (produksi petani) hingga ke hilir (distribusi dan keterjangkauan harga).(ir)

Read More

Madiun Jadi Barometer Jatim, BKKBN Puji Capaian Program Bangga Kencana

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menorehkan catatan positif dalam pembangunan sumber daya manusia. 

Komitmen dalam penguatan program kependudukan dan keluarga berencana mendapat apresiasi langsung dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam audiensi antara perwakilan BKKBN Jatim dengan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, di Pendopo Muda Graha pada Selasa (12/5/2026).

Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Shodiqin, menyatakan bahwa berdasarkan evaluasi terbaru, indikator pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Madiun menunjukkan grafik yang sangat memuaskan.

"Indikator pembangunan keluarga dan kependudukan di Kabupaten Madiun menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini mencerminkan keberhasilan koordinasi antar lini dalam menekan angka stunting serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat," ujar Shodiqin.

Keberhasilan ini dinilai sebagai buah dari konsistensi program lapangan yang menyentuh hingga tingkat desa dan kecamatan, sehingga target nasional dapat terpenuhi secara efektif di daerah.

Audiensi ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan provinsi dengan kearifan lokal Madiun. Tujuannya, memastikan setiap intervensi isu kependudukan tepat sasaran.

Fokus Utama Sinergi Pemkab Madiun dengan BKKBN diantaranya akselerasi penurunan stunting melalui pendampingan intensif di tingkat keluarga. Peningkatan Partisipasi KB dengan mendorong kesadaran masyarakat secara mandiri. Dan penguatan kader lapangan dengan mengoptimalkan peran garda terdepan dalam edukasi.

Meski mendapat rapor hijau, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengingatkan jajarannya untuk tetap membumi dan tidak terlena dengan angka di atas kertas. Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan.

"Capaian ini menjadi motivasi. Fokus kita ke depan adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan edukasi. Target utama kita adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas secara menyeluruh," tegas Bupati Hari saat ditemui usai acara.

Ia menambahkan bahwa edukasi berkelanjutan sangat krusial agar masyarakat memiliki kesadaran mandiri dalam membangun ketahanan ekonomi dan kesehatan keluarga. 

Dengan demikian, angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Kabupaten Madiun dapat terus ditekan secara signifikan.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat peran kader, guna mewujudkan visi SDM unggul dan menjadikan Kabupaten Madiun sebagai barometer keberhasilan pembangunan keluarga di Jawa Timur.(ir)

Read More

Polda Jatim Tangkap Komplotan Penyalagunaan Data Pribadi dan Penerbitan SIM Card Ilegal

Iki Radio - Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar praktik penyalahgunaan data pribadi untuk penerbitan ribuan SIM card ilegal yang digunakan dalam penjualan kode OTP berbagai aplikasi digital. 

Dalam pengungkapan tersebut, polisi juga mendalami dugaan keterlibatan oknum provider seluler karena kartu yang digunakan berasal dari operator resmi dan dapat aktif menggunakan identitas milik orang lain.

Kabid Humas Polda Jatim, Jules Abraham Abast, mengatakan perkembangan teknologi komunikasi telah menjadikan data pribadi sebagai aset strategis yang sangat bernilai. 

Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga memunculkan ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks, termasuk manipulasi dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat.

“Data telah menjadi aset strategis yang sangat bernilai. Perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga membentuk pola kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan,” ujar Kombes Pol Jules saat membuka konferensi pers di Mapolda Jatim, Selasa, (12/5/2026).

Menurutnya, ancaman penyalahgunaan data pribadi saat ini dapat menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat, baik secara psikologis maupun material. Karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi persoalan teknologi, melainkan juga berkaitan dengan hak dasar warga negara atas rasa aman dan perlindungan privasi. 

“Pelindungan data pribadi bukan hanya persoalan teknologi, namun juga menyangkut hak dasar warga negara atas rasa aman dan perlindungan privasi,” katanya.

Kombes Pol Jules menambahkan, pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian dari implementasi Polri Presisi yang menitikberatkan pada pendekatan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan dalam menghadapi tantangan kejahatan digital. 

“Melalui pendekatan presisi, Polri tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga perlindungan masyarakat, penguatan keamanan ruang digital, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Siber Polda Jatim, Bimo Ariyanto, menjelaskan kasus ini terungkap setelah penyidik menemukan aktivitas mencurigakan dari sebuah website bernama FastSim yang menjual layanan OTP dengan harga murah. 

“Sekira pada bulan April, Direktorat Siber mengendus adanya sebuah website bernama FastSim yang menjual SIM card dengan harga sangat murah,” kata Kombes Pol Bimo.

Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap tiga tersangka di Bali dan Kalimantan Selatan. Tersangka berinisial DBS ditangkap di Bali dan diketahui sebagai pembuat website FastSim sekaligus pengelola modem pool untuk memproduksi serta menjual kode OTP yang telah teregistrasi menggunakan data milik orang lain.

Tersangka kedua, IGVS, warga Karangasem, Bali, berperan sebagai admin dan customer service yang melayani pembelian OTP sekaligus mengendalikan website dan stok layanan OTP. 

Sedangkan tersangka MA yang ditangkap di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, bertugas melakukan registrasi SIM card menggunakan identitas orang lain.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita 33 unit modem pool, 11 laptop, delapan box berisi SIM card, tiga monitor, dua PC, dua mini PC, hingga 25.400 SIM card yang diduga telah diregistrasi menggunakan data pribadi masyarakat.

Bimo menjelaskan, para pelaku menjalankan bisnis penjualan OTP sejak September 2025. OTP yang dijual digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, Shopee, dan platform digital lainnya. 

“Tersangka DBS sejak September 2025 telah membuat kode OTP untuk beberapa aplikasi di antaranya WhatsApp, Instagram, Telegram, Shopee dan beberapa media sosial lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, pembeli tidak menerima fisik SIM card. Setelah melakukan pembayaran melalui website FastSim, pelanggan langsung memperoleh kode OTP yang dapat dipakai untuk aktivasi akun digital tertentu. 

“Ketika mereka membeli lewat FastSim, setelah itu dikasih kode OTP lalu mereka bisa langsung mengakses media sosial contohnya WhatsApp dan sebagainya tanpa mendapatkan fisik SIM card,” katanya.

Harga OTP dijual bervariasi mulai Rp500 hingga Rp8.000 per kode. Dari bisnis ilegal tersebut, sindikat diduga meraup keuntungan hingga Rp1,2 miliar sejak Desember 2025. Polda Jatim menduga layanan tersebut digunakan untuk mendukung berbagai tindak kejahatan siber seperti scamming, phishing, pencucian uang, pinjaman online ilegal, SIM swapping, hingga pembuatan akun palsu. 

“Dugaan kuat kami, ini adalah SIM card yang digunakan oleh para pelaku scamming dan kejahatan siber lainnya,” ujar Kombes Pol Bimo.

Selain mengungkap praktik penjualan OTP ilegal, penyidik juga mendalami asal-usul data pribadi yang digunakan untuk registrasi SIM card. Polisi menduga data tersebut diperoleh dari sebuah aplikasi atau script tertentu yang kini masih dalam pengembangan penyidikan. 

"Data pribadi dicomot dari sebuah aplikasi yang bernama script. Kami masih mendalami siapa yang memasukkan data pribadi ke dalam aplikasi tersebut,” katanya.

Data yang digunakan diduga bukan hanya milik masyarakat Jawa Timur, tetapi berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam konferensi pers itu, polisi juga menyoroti kemungkinan adanya keterlibatan oknum provider seluler. Sebab, kartu yang digunakan dalam praktik ilegal tersebut diketahui berasal dari provider XL dan Indosat. 

“Kami akan melakukan pendalaman apakah ada oknum-oknum di provider yang ikut serta dalam sindikat ini,” kata Kombes Pol Bimo.

Menurutnya, penyidik menilai praktik tersebut tidak mungkin berjalan tanpa adanya celah dalam proses registrasi kartu SIM. 

Terlebih, pelaku diketahui menggunakan perangkat modem pool dan software khusus untuk mengotomatisasi proses registrasi dan distribusi OTP secara instan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. 

"Mereka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp12 miliar," ucap Kombes Pol Bimo. 

Read More

Sinergi Sejahterakan ASN, Pemkab Madiun dan PT Taspen Teken MoU Layanan Terintegrasi

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memperkuat kerja sama dengan PT Taspen (Persero) melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Selasa (12/5/2026). 

Kesepakatan ini berfokus pada Peningkatan Layanan Taspen dan Kepesertaan Program Taspen Group bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Madiun.

Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan jaminan sosial bagi para abdi negara, baik saat masih aktif berdinas maupun ketika memasuki masa purna tugas.

Kepala PT Taspen Cabang Madiun, Susilo, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih lincah melalui digitalisasi layanan. Menurutnya, akurasi data dan koordinasi yang efektif adalah kunci utama.

“Kualitas layanan Taspen sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi dan pertukaran data. Tujuan kami jelas: memangkas birokrasi, mempercepat proses klaim, dan memastikan hak peserta diterima secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” ujar Susilo.

Ia juga menekankan bahwa jajaran Pemkab Madiun merupakan mitra strategis sekaligus garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan ASN di daerah. Melalui MoU ini, diharapkan hambatan administratif dapat diminimalisir sehingga layanan program unggulan Taspen Group dapat diakses lebih cepat dan transparan.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif PT Taspen. Kerja sama ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak pegawai negeri, terutama di hari tua.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Insya Allah, PT Taspen transparan dalam pengelolaannya,” tutur Bupati.

Beberapa poin krusial yang disambut baik oleh Bupati dalam optimalisasi kerja sama ini meliputi peningkatan klaim secara otomatis, pemanfaatan aplikasi sistem informasi pengelolaan gaji, dan penyelenggaraan sosialisasi intensif bagi ASN.

Bupati Hari Wuryanto berharap sinergi ini tidak hanya berhenti di atas kertas, namun diimplementasikan secara nyata agar manfaatnya langsung dirasakan oleh seluruh ASN.

“Saya harap sinergi ini terus diperkuat sehingga memudahkan peserta mengakses berbagai layanan Taspen secara praktis dan efisien,” pungkasnya.(ir)

Read More