Koptu MT Nekat Pakai Atribut Jenderal Bintang Empat di Bandara Juanda, Kodim 0816 Sidoarjo Ungkap Riwayat Gangguan Kejiwaan

SIDOARJO, Iki Radio — Aksi nekat dilakukan oleh seorang prajurit TNI Angkatan Darat (TNI AD) berinisial Koptu MT. Ia kedapatan mengenakan seragam dinas lengkap dengan atribut jenderal bintang empat saat hendak terbang menuju Palembang di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi tersebut sontak diamankan oleh petugas keamanan bandara dan dengan cepat menjadi viral di media sosial.

Komandan Kodim (Dandim) 0816/Sidoarjo, Letkol Arh Muhammad Ansyari, membenarkan adanya peristiwa yang melibatkan anggotanya tersebut.

"Bahwa betul anggota yang bernama Koptu MT jabatan di Tantama Kodim 0816 yang pada hari Senin kemarin viral menggunakan seragam atribut yang tidak sesuai dengan TNI AD pada saat ataupun ditemukan di Bandara Juanda," ujar Letkol Arh Ansyari, Rabu (4/11/2026).

Riwayat Gangguan Kejiwaan dan Vonis Medis

Pihak TNI AD mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan mental Koptu MT memang telah bermasalah sejak lama. Gejala tersebut mulai terdeteksi saat proses mutasi dari Yon Zikon 12 ke Kodim V/Korem 084, di mana ia sempat mengamuk sebelum akhirnya dipindahtugaskan ke Kodim 0816/Sidoarjo setelah kondisinya dinilai membaik.

Secara medis, Koptu MT telah divonis mengidap gangguan kejiwaan kategori J4 pada tahun 2025 lalu. Vonis tersebut dikeluarkan usai ia menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Tingkat II Soepraoen di bawah pimpinan Kolonel CKM Zainal. Sejak saat itu, yang bersangkutan diwajibkan untuk rutin menjalani pengobatan di bawah pengawasan dokter spesialis kejiwaan di wilayah Surabaya.

Lantaran kondisi kejiwaannya tersebut, Koptu MT selama ini hanya diberikan tugas-tugas ringan di lingkungan markas, seperti pembersihan. Namun, beban mental dan psikisnya diduga kembali memburuk menyusul kepergian kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia.

"Pada kondisi setelah orang tuanya kurang lebih beberapa waktu ke belakang meninggal, itu kondisi kejiwaannya semakin memburuk. Jadi beban pikirannya semakin bertambah semenjak ditinggal oleh ibunya pada saat itu," jelas Ansyari.

Niat Pulang ke Keluarga Berujung Diamankan

Terkait insiden di Bandara Juanda, Koptu MT sebenarnya berniat untuk pulang kampung ke Palembang guna menemui istri dan anak-anaknya. Sehari-hari, prajurit tersebut tinggal bersama keluarga atau saudaranya di wilayah Sidoarjo.

Nahas, penampilannya yang tidak lazim dengan menyandang pangkat bintang empat serta lencana TNI DLU langsung memicu kecurigaan dari Satgas Pengamanan Bandara Juanda hingga akhirnya diamankan.

Rekomendasi Pensiun Dini

Menanggapi situasi yang terus berulang serta kondisi kejiwaan anggotanya yang kian memburuk, pihak Kodim 0816 Sidoarjo mengambil langkah tegas. Satuan tempatnya berdinas telah merekomendasikan agar Koptu MT dapat menjalani purnatugas lebih awal demi kebaikannya.

"Saran dari kami selaku komandan Kodim ataupun dari satuan yang bersangkutan agar melaksanakan pensiun dini ataupun pemberhentian dengan hormat dari ikatan kedinasan sebagai prajurit," pungkasnya.

 

 

Read More

Helikopter Penerbad Pengangkut Satgas Karhutla Jatuh di Seruyan, Kalteng, 8 Personel Dilaporkan di Dalamnya

KALTENG, Iki Radio — Sebuah helikopter milik Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) yang tengah mengemban misi kemanusiaan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan mengalami kecelakaan (crash) di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026).

ilustrasi (Ai)

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas membenarkan adanya insiden nahas tersebut. Saat dikonfirmasi, ia menyatakan bahwa jajaran terkait saat ini tengah berfokus pada proses penanganan di lapangan.

"Informasi awal seperti itu, sedang dilaksanakan penanganan," ujar Mayjen TNI Muhammad Nas, Rabu (4/11/2026). Ia juga memastikan bahwa insiden tersebut terjadi ketika burung besi itu sedang bertugas melakukan operasi pemadaman karhutla.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi di wilayah Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Terkait dengan kondisi para awak, Kapuspen TNI menyebutkan bahwa helikopter tersebut membawa delapan orang personel di dalamnya (crew on board). Kendati demikian, pihak TNI belum dapat merinci lebih jauh mengenai kronologi pasti kejadian maupun kepastian adanya korban jiwa atau luka-luka dalam insiden ini.

"Crew on board 8 orang, (untuk korban) agar menunggu (informasi selanjutnya), sedang dilaksanakan penanganan," tambahnya.

Pihak TNI memohon doa dari masyarakat luas agar seluruh proses evakuasi dan penanganan darurat di lokasi kejadian dapat berjalan lancar, serta para prajurit yang bertugas senantiasa diberikan keselamatan.

"Mohon doanya semoga bisa diatasi dan personel yang sedang bertugas selalu dalam lindungan Allah SWT," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih berkoordinasi untuk mendalami penyebab kecelakaan serta melakukan evakuasi terhadap kru helikopter di titik lokasi kejadian.

 

Read More

Unggah Foto Glamor dan Dapat Kejutan Mie Goreng, Ashanty Rayakan Ulang Tahun ke-43

JAKARTA, Iki Radio — Penyanyi Ashanty merayakan pertambahan usianya yang ke-43 pada hari ini, Rabu, 4 November 2026. Momen spesial tersebut ia bagikan melalui serangkaian unggahan menarik di akun Instagram pribadinya, @ashanty_ash.

Dalam salah satu unggahan terbarunya, istri dari Anang Hermansyah ini tampil memukau dengan busana glamor berwarna biru yang dipadukan dengan topi anggun. Sambil memegang kue ulang tahun berwarna putih bertabur stroberi segar, Ashanty menyampaikan rasa syukur dan harapannya di usia yang baru.

"Entering my new age with a grateful heart and big dreams (Memasuki usia baru saya dengan hati yang penuh syukur dan impian besar)," tulis Ashanty pada unggahan awalnya.

Ia kemudian kembali mengunggah kebahagiaannya dengan menyapa usia barunya. "Yeayyy i’m 43❤️ Ready to welcome a new year, new memories, and new blessings (Siap menyambut tahun yang baru, kenangan baru, dan keberkahan baru)," ungkapnya.

 

Kejutan Unik dari Keluarga

Kemeriahan ulang tahun Ashanty tak berhenti di situ. Ia juga mendapat kejutan manis dari sang suami, Anang Hermansyah, anak-anak, serta para asisten rumah tangga (ART) mereka.

Menariknya, kejutan kali ini terbilang unik dan berbeda dari perayaan pada umumnya. Bukan kue tart mewah, Anang justru membawakan satu mangkok besar berisi mie goreng yang dilengkapi dengan telur merah di atasnya, lengkap dengan lilin ulang tahun seperti di unggahan akun instagram @jembreng_berita.

Anang membawakan mangkok mie tersebut langsung ke kamar saat Ashanty masih beristirahat. Mendapat perhatian hangat dan santapan khas ulang tahun dari keluarga tercinta, Ashanty disambut dengan ukiran senyum bahagia. Sebelum meniup lilin di atas mie tersebut, ia terlihat memanjatkan doa terbaik untuk melangkah di usianya yang ke-43.

 

 

Read More

Presiden Prabowo Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Kasus Penyadapan Ilegal Pejabat Negara

JAKARTA, Iki Radio — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah pejabat negara hingga tokoh masyarakat. Kepala Negara menegaskan agar penanganan kasus ini dilakukan secara objektif, transparan, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa arahan tersebut diberikan usai Kapolri melaporkan perkembangan awal penanganan kasus penyadapan tersebut di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Presiden meminta agar seluruh proses pembuktian dibuka terang benderang tanpa ada hal yang ditutupi.

“Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri agar proses ini dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi,” kata Prasetyo.

Berpotensi Ancam Kedaulatan Negara Prasetyo mengungkapkan, Presiden Prabowo menaruh perhatian amat serius dan prihatin atas terjadinya insiden ini. Menurutnya, informasi terkait Kepala Negara dan pejabat tinggi merupakan hal yang sangat sensitif. Jika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tindakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan negara serta kedaulatan bangsa.

Pemerintah bahkan menilai aksi penyadapan tanpa kewenangan sah ini telah melampaui pelanggaran hukum biasa.

“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap mengarah ke perbuatan makar. Ini mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” tegas Prasetyo.

Imbau Warga Tetap Tenang, Pelayanan Publik Diaplikasikan Normal Kendati mengusut perkara berat, Presiden menginstruksikan agar jajaran kepolisian memastikan operasional harian dan pengayoman terhadap masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan.

“Kami telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali,” lanjutnya.

Prasetyo mengimbau masyarakat untuk tidak panik maupun terprovokasi. Ia menegaskan bahwa mekanisme penyadapan di Indonesia sejatinya memiliki aturan hukum serta standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Aksi ilegal ini dipastikan sebagai tindakan oknum tertentu yang akan ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku.

 

Read More

Istana Menilai Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat publik merupakan bentuk pelanggaran berat yang mengarah pada tindakan makar. Perbuatan tersebut dinilai tidak hanya menabrak aturan hukum, tetapi juga mengancam kedaulatan dan keselamatan pimpinan negara.

"Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap perbuatan mengarah ke makar. Ini membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," tegas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Prasetyo menyampaikan bahwa tindakan penyadapan yang menyeret tiga jenderal aktif Polri tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan. Mengingat pihak yang menjadi sasaran penyadapan adalah Kepala Negara dan pejabat publik, perbuatan ini dipandang sebagai peristiwa luar biasa yang berpotensi membocorkan rahasia negara.

"Kalau sudah berbicara Kepala Negara, di situ banyak informasi sensitif yang bisa membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara," tambahnya.

Mengenai motif serta tujuan utama dari aksi penyadapan tersebut, pemerintah menyatakan belum mengetahuinya secara pasti dan menyerahkan sepenuhnya pengungkapan kasus ini kepada aparat penegak hukum.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal ini, yaitu Jenderal LSP, Irjen ASN, dan Irjen EH. Ketiganya dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta/atau Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Saat ini, ketiga tersangka telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.

 

Read More

Bupati Madiun Lantik 105 Pejabat Manajerial, Dorong Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik

MADIUN, Iki Radio — Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan bagi 105 pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung khidmat di Pendopo Muda Graha pada Rabu (4/11/2026).

Pelantikan ini mencakup 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 48 Pejabat Administrator, serta 51 Pejabat Pengawas. Langkah rotasi, mutasi, dan pengisian jabatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja serta uji kompetensi. Selain itu, rotasi jabatan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan posisi guna memperkuat struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Madiun.

Dalam sambutannya, Bupati Madiun menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan bentuk amanah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu memaksimalkan potensi, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki untuk memberikan outcome positif serta percepatan terwujudnya Kabupaten Madiun Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera).

Bupati juga menekankan pentingnya penerapan core values ASN "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta semangat employer branding "Bangga Melayani Bangsa". Para pejabat diminta segera beradaptasi dengan tugas baru, memahami target kinerja, dan menciptakan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik:

1. Indra Setyawan, M.Si., S.E. – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Heru Kuncoro, S.Sos., M.Si. – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
3. Paryoto, S.P. – Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4. Muhamad Zahrowi, AP., M.H. – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
5. Yohanes Cahyono, S.Sos., M.Si. – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6. Kus Hendrawan, S.H., M.Si., M.M. – Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro

KLIK DISINI UNTUK DAFTAR LENGKAP PEJABAT YANG DILANTIK >>>

 

Read More

Jelang Akhir Tahun, Bupati Hari Wuryanto Rombak "Kabinet Bersahaja”

MADIUN, Iki Radio — Menjelang akhir tahun, Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan penyegaran birokrasi secara besar-besaran. Bupati Madiun, Hari Wuryanto, secara resmi melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Madiun, yang mencakup jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (4/11/2026).

Rotasi dan mutasi ini menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan visi Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera.

Pelantikan yang digelar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah. Dalam arahannya, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan bukan sekadar pengisian posisi kosong, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan menjunjung tinggi etika birokrasi.

Khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, mutasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja sesuai PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019.

"Tujuan utama mutasi adalah untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun demi mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Manfaatkan potensi dan kompetensi yang dimiliki untuk menghadirkan outcome nyata bagi masyarakat," pesan Bupati Hari Wuryanto.

Bupati juga mengingatkan para pejabat agar senantiasa mengimplementasikan core value ASN, yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) demi memperkuat citra employer branding "Bangga Melayani Bangsa".

Tidak hanya itu, Bupati Madiun turut membagikan teladan kepemimpinan leluhur melalui falsafah Ki Hajar Dewantara yang wajib dipegang teguh oleh setiap pimpinan di unit kerjanya masing-masing.

Ing Ngarsa Sung Tuladha (di depan harus bisa menjadi teladan bagi anak buah), Ing Madya Mangun Karsa (di tengah bisa membangun semangat, bekerja sama, guyub rukun, dan harmonis) dan Tut Wuri Handayani (di belakang bisa mendorong dan memotivasi agar program serta kinerja bawahan bisa semakin optimal).

"Kejujuran adalah modal utama. Bekerjalah dengan jujur dan sungguh-sungguh, maka insya Allah panjenengan akan hidup lebih bahagia dan tenteram," imbuhnya.

Usai pelantikan, Bupati Hari Wuryanto menjelaskan bahwa pengisian jabatan ini telah melalui prosedur ketat dan mengantongi persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Meski masih terdapat beberapa posisi yang belum terisi akibat kekosongan beruntun dan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, pemkab berkomitmen untuk segera menuntaskannya.

Terkait dengan rencana peningkatan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta penggabungan satuan kerja, Bupati menegaskan bahwa pihaknya tengah memproses regulasi dan persetujuan pusat.

“Kita bangun lagi kantor baru ya. Kita harapkan supaya betul-betul nanti representatif karena secara geografis dan geologis Kabupaten Madiun itu ada resiko tinggi untuk bencana, termasuk mulai dari longsor dan banjir selama ini yang kita antisipasi, karena kita tidak ingin warga kita ya terdampak akibat bencana, kita ingin bahwa kita bisa antisipasi sejak dini untuk supaya bisa mengurangi dan bisa meminimalisir terjadinya bencana,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, menambahkan bahwa seleksi terbuka (open bidding) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama—termasuk untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Asisten Pemerintahan dan Kesra—akan segera dibuka pada minggu ketiga bulan November mendatang.

"Dengan keterbatasan kemampuan fiskal yang ada, kuncinya adalah berinovasi dan terus meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat," pungkas Sekda Sigit.

 

 

Read More

Presiden Prabowo Copot Listyo Sigit dari Jabatan KSP Usai Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal

JAKARTA, Iki Radio — Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Langkah tegas ini diambil pemerintah setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah pejabat tinggi negara.

Pemberhentian tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026).

“Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk ketegasan sekaligus keprihatinan mendalam Istana atas dinamika hukum yang terjadi. Kasus yang menjerat Listyo melibatkan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, hingga penghapusan bukti elektronik.

Untuk menjaga keberlangsungan fungsi organisasi dan mengisi kekosongan kepemimpinan, Presiden Prabowo menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.

“Selanjutnya Bapak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas KSP,” pungkas Prasetyo.

 

Read More