Dekatkan Layanan Adminduk ke Desa, Pemkab Madiun Luncurkan Inovasi "SARAPAN PECEL"

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun resmi meluncurkan inovasi terbaru di bidang administrasi kependudukan yang diberi nama "SARAPAN PECEL" (Sistem Administrasi Kependudukan Terdepan di Pedesaan, Pelayanan Efektif Cepat dan Langsung).

Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, di Pendopo Muda Graha pada Senin (27/4/2026).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, menjelaskan bahwa inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik guna menunjang visi Kabupaten Madiun "BERSAJA" (Bersih, Sehat, dan Sejahtera).

"Masyarakat kini tidak perlu jauh-jauh ke Mall Pelayanan Publik (MPP). Melalui SARAPAN PECEL, layanan administrasi kependudukan kini hadir langsung di tingkat desa. Pelayanan dipastikan mudah, aman, cepat, efisien, dan yang terpenting adalah gratis tanpa pungut biaya," ujar Sigit Budiarto yang juga menjabat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.

Menurutnya, program ini melengkapi layanan digital yang sudah ada sebelumnya, seperti IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang dapat diakses online 24 jam, SENOPATI (Sistem online pelayanan adminduk terintegrasi) yang juga dapat diakses 24 jam, serta LELADI SESAMI (Layanan keliling pada hari Sabtu dan Minggu).

“Jadi Dukcapil tidak mengenal hari libur,” lanjutnya.

Sementara itu Bupati Madiun Hari Wuryanto, menekankan bahwa meskipun administrasi kependudukan bukan pelayanan dasar, namun ia merupakan dasar dari semua pelayanan publik lainnya.

Akurasi data menjadi kunci agar program pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial, tidak salah sasaran.

"Jangan sampai ada bantuan ganda atau warga yang seharusnya berhak tapi tidak terdata karena pendataan kurang akurat. Dengan teknologi dan inovasi SARAPAN PECEL ini, kita meminimalisir kesalahan data otentik," tegas Bupati.

Bupati juga mengingatkan para kepala desa dan camat untuk terus mendorong aktivasi IKD guna mencegah penipuan identitas yang marak terjadi. Ia berpesan agar digitalisasi dibarengi dengan kewaspadaan tinggi, terutama di era Artificial Intelligence (AI).

Peluncuran SARAPAN PECEL ini juga menjadi langkah strategis Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026, setelah sebelumnya berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2024.

"Kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai arahan Bapak Presiden RI melalui Asta Cita, yaitu menjadi pelayan masyarakat yang terdepan," pungkas Bupati Hari Wuryanto.

Dengan adanya inovasi ini, diharapkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Madiun semakin meningkat, memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan hak-hak sipilnya secara cepat dan transparan.

Peluncuran inovasi SARAPAN PECEL ini juga dihadiri Ahmad Ridwan, S.E., M.Si. dan Septiadi Trinugroho dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Madiun. (ir)

Read More

Suasana Haru dan Khidmat, 457 Calon Jamaah Haji Kabupaten Madiun Resmi Diberangkatkan

Iki Radio - Isak tangis haru dan lantunan doa mengiringi pemberangkatan ratusan calon jamaah haji asal Kabupaten Madiun tahun 1447 H / 2026 M. 

Prosesi pelepasan para tamu Allah ini dipimpin langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, di Pendopo Ronggo Jumeno, Caruban Kabupaten Madiun, Senin (27/4/2026).

Sebanyak 457 jamaah dipastikan berangkat menuju Tanah Suci setelah melalui rangkaian persiapan panjang sejak Agustus 2025.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, H. Bisri Mustafa, dalam laporannya menegaskan bahwa seluruh jamaah telah melewati tahapan pembinaan, pendampingan, hingga manasik haji yang intensif.

"Alhamdulillah, jamaah dalam kondisi sehat dan siap. Kami bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Imigrasi, Dukcapil, dan berbagai stakeholder untuk memastikan dokumen serta fisik jamaah dalam kondisi prima," ujar H. Bisri.

Dari total 457 jamaah, rinciannya terdiri dari 449 Jamaah reguler, 3 Petugas Haji Daerah (PHD), 4 Jamaah cadangan (masuk kloter 50), 1 Jamaah yang kembali ke kuota Jatim setelah kendala visa mutasi.

Tahun ini, komposisi jamaah didominasi oleh perempuan dengan jumlah 254 orang, sementara laki-laki berjumlah 203 orang. 

Tantangan kesehatan menjadi perhatian khusus mengingat terdapat 83 jamaah lansia (di atas 65 tahun) dan 85 jamaah kategori risiko tinggi (risti).

Dua sosok yang mencuri perhatian adalah Sarmi binti Subari (89) asal Balerejo, Kebonsari, sebagai jamaah tertua, dan Nadin Syarifah Salsabila (18) asal Nglambangan, Wungu, sebagai jamaah termuda.

Jamaah Kabupaten Madiun terbagi dalam dua kelompok terbang, yakni Kloter 24 yang dijadwalkan masuk Asrama Haji pukul 10.30 WIB, didampingi oleh KH. Mizan Basyari (Gus Mizan) dan dr. Hj. S. Yulistiana.

Sedangkan Kloter 25 Bergabung dengan jamaah dari Pacitan dan Surabaya, masuk asrama pukul 18.50 WIB, didampingi oleh Muhammad Maksum.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengingatkan para jamaah untuk senantiasa bersyukur. Mengingat antrean haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun, kesempatan berangkat tahun ini adalah anugerah besar.

"Saya berpesan kepada seluruh jamaah untuk disiplin mengatur waktu dan menjaga kesehatan. Kondisikan diri agar seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci dapat dijalankan dengan tuntas dan lancar," tutur Bupati.

Acara pelepasan diakhiri dengan doa bersama. Pemerintah Kabupaten Madiun berharap seluruh jamaah dapat menjalankan rukun Islam kelima dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.(ir)

Read More

Menhaj Tinjau Layanan Fast Track Haji di Bandara Soekarno Hatta

Iki Radio - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, meninjau langsung pelaksanaan layanan fast track di Bandara Soekarno-Hatta, Peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji sejak dari Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menhaj menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi atas keberlanjutan program fast track yang dinilai efektif mempercepat proses keberangkatan jemaah.

“Pemerintah Indonesia mengapresiasi Pemerintah Arab Saudi atas layanan fast track yang sangat membantu kelancaran proses keberangkatan jemaah haji Indonesia. Ke depan, saat fase kepulangan, akan disiapkan teknologi face recognition untuk semakin mempercepat layanan,” ujarnya pada  sebagaimana dilansir Kemenhaj di Jakarta, Minggu (26/4/2026). 

Layanan fast track memungkinkan seluruh proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi diselesaikan di embarkasi Indonesia. Dengan demikian, setibanya di Jeddah atau Madinah, jemaah tidak perlu lagi mengantre panjang dan dapat langsung menuju transportasi ke akomodasi.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, yang turut hadir dalam peninjauan tersebut, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan pelayanan jemaah Indonesia.

“Kehadiran fast track sangat memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi jemaah,” ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, menegaskan bahwa program fast track merupakan arahan langsung dari Raja Arab Saudi sebagai bentuk pelayanan optimal bagi para tamu Allah.

“Program ini adalah instruksi langsung agar seluruh layanan kepada tamu Allah dapat dipermudah, terlebih Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar,” ungkapnya.

Pada tahun 2026, layanan fast track dioperasikan di empat bandara embarkasi, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Adisoemarmo, Bandara Juanda, dan Bandara Sultan Hasanuddin.

Secara rinci, layanan ini melayani 13.751 jemaah dari embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG), 12.295 jemaah dari Jakarta Bekasi (JKS), dan 9.218 jemaah dari Banten (JKB) di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Bandara Adisoemarmo melayani 29.133 jemaah, Bandara Juanda 44.080 jemaah, serta Bandara Sultan Hasanuddin 16.757 jemaah.

Secara total, sebanyak 125.234 jemaah haji Indonesia akan menikmati layanan fast track tahun ini, termasuk penambahan layanan di Makassar.

Kementerian Haji dan Umrah menegaskan bahwa perluasan layanan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi jemaah sejak keberangkatan hingga tiba di Tanah Suci.

Read More

Pemberangkatan Haji 2026 Stabil Layanan Fast Track Jangkau 125 Ribu Jemaah

Iki Radio - Operasional haji 1447 H/2026 M memasuki hari keenam dengan tren pemberangkatan yang stabil. Hingga 26 April 2026, sebanyak 72 kelompok terbang (kloter) atau 28.274 jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Salah satu terobosan utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini adalah optimalisasi layanan fast track (Makkah Route) yang menjangkau lebih dari 125 ribu jemaah. Melalui skema ini, proses keimigrasian Arab Saudi diselesaikan di Indonesia, sehingga jemaah tidak perlu antre saat tiba di Jeddah atau Madinah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, menyatakan layanan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan jemaah, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan rentan.

“Layanan fast track ini secara nyata mempercepat proses kedatangan jemaah di Tanah Suci. Jemaah bisa langsung menuju hotel tanpa harus melalui antrean panjang imigrasi,” ujarnya pada Minggu (26/4/2026). 

Layanan fast track saat ini tersedia di empat embarkasi utama, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Adisoemarmo, Bandara Juanda, serta Bandara Sultan Hasanuddin. Penambahan Makassar menjadi langkah strategis untuk memperluas cakupan layanan.

Dari sisi transportasi udara, pemerintah memastikan kesiapan operasional penerbangan melalui Garuda Indonesia dan Saudia Airlines yang berpengalaman dalam melayani penerbangan haji.

“Sejak di embarkasi, kami pastikan jemaah mendapatkan layanan lengkap, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembagian dokumen, hingga akomodasi dan konsumsi yang memadai agar jemaah siap berangkat dalam kondisi prima,” tambah Maria.

Pada tahap embarkasi, jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan serta menerima dokumen penting seperti paspor, living cost sebesar 750 riyal Arab Saudi, gelang identitas, hingga kartu Nusuk. Fasilitas akomodasi dan konsumsi juga disiapkan guna menjaga kondisi fisik jemaah sebelum keberangkatan.

Kementerian Haji dan Umrah mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, memastikan dokumen tersimpan dengan aman, serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran ibadah.

Penyelenggaraan haji tahun ini juga mengusung prinsip layanan inklusif melalui konsep Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memastikan seluruh jemaah mendapatkan pengalaman ibadah yang aman, nyaman, dan bermartabat.

Read More

Siap Jadi Ikon, HARPI Melati Madiun Rilis Busana Pengantin Gagrak Retno Djumillah

Iki Radio - Himpunan Ahli Rias Pengantin Indoneaia (HARPI) Melati Kabupaten Madiun, secara resmi meluncurkan busana pengantin, yang diiljami dari sejarah berdirinya Madiun.

Peluncuran busana pengantin khas Madiun ini, dilakukan saat digelar agenda rutin pertemuan HARPI Melari se Jawa Timur, yang untuk kali ini dilaksanakan di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Sabtu (25/4/2026).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HARPI Melati Kabupaten Madiun, Andarwati Ning Susanti menuturkan, busana pengantin khas Kabupaten Madiun ini, diberi nama Gagrak Retno Djumillah.

Dijelaskan, proses penggalian busana pengantin ini bukanlah perjalanan singkat. Busana tersebut telah digali oleh para sesepuh dan pendahulu HARPI di Madiun sejak tahun 1995.

"Kami ingin memperkenalkan lebih luas baju pengantin khas Madiun. Ini adalah hasil penggalian mendalam para sesepuh kami. Kami mempersembahkan rancangan ini agar dapat menjadi identitas budaya dan segera dibukukan sebagai aset resmi Kabupaten Madiun," jelasnya.

Keanggunan busana ini, lanjutnya, sebelumnya telah teruji dalam berbagai even. 

Salah satunya saat dikenakan oleh Ibu Hana Anton (Istri Kapolres Madiun) dalam ajang promosi wisata yang berhasil meraih juara tiga tingkat Polda Jatim.

Selain itu, sempat menghiasi laman majalah resmi kepolisian saat dikenakan oleh Ibu Dana (Kasatreskrim). 

"Hal ini menjadi bukti bahwa busana Retno Djumilah memiliki daya tarik estetika yang kuat dan relevan di era modern," tambahnya.

HARPI Melati Kabupaten Madiun berharap, Pemkab Madiun mau memfasilitasi, agar busana pengantin Gagrak Retno Djumilah ini, dikukuhkan sebagai aset budaya Kabupaten Madiun.

"Kami berharap Bapak Bupati dan dinas terkait dapat memberikan dukungan serta arahan untuk mempercepat proses pengesahan ini. Kami yakin dengan dukungan semua pihak, busana ini dapat menjadi ikon budaya yang membanggakan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HARPI Melati Jawa Timur, Endah Setyowati, menegaskan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing mengikuti perkembangan tren tanpa meninggalkan nilai budaya.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM, khususnya dalam bidang prakarya pengantin, agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan tren tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dalam proses pengesahan busana pengantin khas daerah sangat penting, agar dapat diakui secara nasional.

“Untuk pengesahan secara nasional memang membutuhkan dukungan, termasuk pembiayaan untuk menghadirkan tim penguji dari pusat dan budayawan. Kami berharap Kabupaten Madiun dapat segera menyusul daerah lain,” ujarnya.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memberikan respon positif sekaligus tantangan bagi para perias. 

Bupati Hari Wuryanto menekankan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh proses pembakuan busana ini, namun menuntut komitmen nyata dari para pemangku kepentingan (stakeholder).

"Pemerintah selalu hadir. Tapi kami butuh kebersamaan. Jangan sampai setelah diputuskan dan ditandatangani, lalu bablas tidak pernah diupayakan (keberlanjutannya)," tegas Hari Wuryanto.

Anggota HARPI Melati harus menjadi garda terdepan dalam menjaga budaya. Sangat ironis jika organisasi memperjuangkan busana daerah, namun anggotanya sendiri lebih memilih gaya modern atau gaya luar negeri saat menyelenggarakan hajatan pribadi.

"Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita harus berkolaborasi agar budaya ini bisa diterima dengan santun dan dilestarikan dengan baik," tutup Bupati Hari Wuryanto.

Dalam acara ini juga hadir seninam kondang asal Madiun, H.M. Syakirun, atau yang lebih dikenal Abah Kirun.(ir)

Read More

Menuju Kemandirian Ekonomi, SDK Madiun Session 2 Semarakkan Alun-Alun Reksogati Caruban

Iki Radio – Alun-Alun Reksogati Caruban kembali menjadi pusat perhatian masyarakat pada Jumat sore (24/4/2025). 

Kegiatan Sore di Kabupaten (SDK) Madiun Session 2 resmi digelar dengan semangat baru, yakni mendorong kemandirian ekonomi kerakyatan dan kreativitas ruang publik tanpa ketergantungan pada anggaran daerah.

Acara yang berlangsung hingga malam hari ini dihadiri langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, beserta jajaran kepala OPD, para camat, Yayasan Gerontologi Abiyoso (YGA), Forum Anak Kabupaten Madiun, serta berbagai elemen masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati, menjelaskan bahwa SDK Session 2 bukan sekadar kelanjutan dari musim sebelumnya, melainkan sebuah "inkubator" bagi kemandirian lokal.

“SDK Session 2 dirancang agar ke depan kegiatan ini dapat berjalan mandiri tanpa membebani keuangan daerah (APBD),” ungkapnya.

Program ini dijadwalkan berlangsung setiap Jumat hingga 3 Juli 2026 mendatang.

Rencananya, peran pemerintah akan dikurangi secara bertahap. Jika pada tiga sesi awal Disparpora menjadi pelaksana utama, maka pada sesi-sesi berikutnya tanggung jawab akan dialihkan kepada paguyuban PKL hingga benar-benar mandiri pada sesi ke-13.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini. 

Bupati menjelaskan alasan perubahan jadwal dari Minggu sore ke Jumat sore.

"Perubahan ini mempertimbangkan aktivitas pelajar. Dengan diadakan Jumat sore, anak-anak masih punya waktu istirahat di hari Sabtu dan Minggu sehingga kegiatan sekolah tetap optimal,” jelas Bupati.

Diharapkan SDK menjadi pemantik rutin bagi perekonomian di wilayah Caruban dan sekitarnya. 

Bupati juga menekankan sinergi dengan program Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) agar Alun-Alun Reksogati tetap menjadi tempat yang nyaman dan bersih bagi semua orang.

SDK Session 2 menyuguhkan beragam aktivitas yang melibatkan lintas generasi. Selain ratusan lapak kuliner UMKM dan wahana permainan anak, pengunjung juga disuguhi hiburan musik band serta pertunjukan seni tari.

Salah satu daya tarik unik kali ini adalah kegiatan interaktif bertajuk “Sore Menulis Pesan”, di mana masyarakat diajak menuliskan refleksi masa lalu dan harapan masa depan.

Tak ketinggalan, layanan perpustakaan keliling turut hadir memberikan ruang edukasi bagi anak-anak di tengah keriuhan acara.

Dengan keterlibatan aktif dari 30–50 anggota paguyuban PKL, Forum Anak, seniman, hingga konten kreator, SDK Session 2 diharapkan mampu mendongkrak omzet pedagang sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui model pengembangan ruang publik yang berkelanjutan.(ir)

Read More

Percepat Transformasi Digital, Pemkab Madiun Siapkan Wi-Fi Gratis di Seluruh Balai Desa

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun terus memacu transformasi digital hingga ke tingkat desa demi menciptakan sistem pelayanan publik yang responsif dan transparan. 

Langkah strategis ini ditegaskan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dalam acara Sosialisasi dan Sarasehan bertajuk “Membangun Ekosistem Pelayanan yang Cepat dan Akurat” yang digelar di Pendopo Kantor Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari, Jumat (24/4/2026).

Bupati Hari Wuryanto menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan pokok dalam birokrasi modern. Menurutnya, sistem digital akan memangkas birokrasi yang lambat dan menutup celah manipulasi anggaran.

“Dengan digitalisasi, insyaallah kita bisa memberikan layanan terbaik. Transparansinya nyata, akuntabel, dan historisnya bisa dilihat. Kita mau berbuat apa pun bisa terpantau, mau menaikkan (anggaran) tidak bisa karena semua kelihatan,” ujar Hari Wuryanto.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Madiun berencana menyediakan akses Wi-Fi gratis di setiap Balai Desa. Program ini diharapkan mampu meringankan beban fiskal desa sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terkendala masalah konektivitas.

“Nanti gratis dari saya, sehingga ada efisiensi di desa karena tidak perlu lagi menganggarkan itu. Kalau aksesnya sudah tersedia di seluruh desa, insyaallah pelayanan tidak akan ngadat lagi,” tambahnya.

Sementara itu Camat Kebonsari, Mukhlis Sarengat, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayahnya. Ia menilai IKD adalah instrumen utama untuk menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan yang serba cepat.

“Membangun ekosistem yang responsif adalah keharusan. Melalui digitalisasi IKD ini, kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga desa semakin kuat,” kata Mukhlis Sarengat.

Di sisi lain, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan integritas operator di lapangan, terutama petugas registrasi desa sebagai garda terdepan.

"Sehebat apa pun teknologi, kualitas pelayanan tetap bergantung pada manusianya," kata dr. Purnomo.

Pemkab Madiun juga terus mendorong Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (TP2DD), penjaminan kesehatan melalui BPJS, serta kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM di tingkat desa.

Pemerintah Kabupaten Madiun berharap seluruh elemen masyarakat, mulai dari Ketua RT hingga tokoh masyarakat, dapat mendukung penuh ekosistem digital ini demi mewujudkan Madiun yang lebih modern dan sejahtera.(ir)

Read More

Transformasi BPR Dikebut, PT BPR Kabupaten Madiun Perseroda Tunggu Pengesahan Kemenkum RI dan Izin OJK

Iki Radio - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda BPR Kabupaten Madiun, bergerak cepat dalam pembentukan perubahan status badan hukum menjadi perseroan terbatas daerah (Perseroda).

Bupati Madiun bersama Asisten dan Dewan Pengawas serta jajaran direksi Bank Madiun, usai penandatanganan akta notaris pendirian PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (Sumber gambar instagram @bankmadiun)

Hal ini sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Madiun bersama DPRD Kabupaten Madiun, tentang perubahan status hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), yang ditandai dengan disetujui serta disahkannya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang BPR, dan penyertaan modal BPR pada 29 Januari 2026 lalu.

Melansir akun resmi @bankmadiun, pada tanggal 20 April 2026 lalu, di hadapan Notaris Nanik Yuniarti, dilaksanakan Penandatanganan Akta Pendirian PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (disebut juga Bank Madiun).

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto mewakili Pemerintah Kabupaten Madiun selaku Pemegang Saham Pengendali, dan Ketua Koperasi Agustina Kusumadewi mewakili Koperasi Konsumen BAMA BERNAS NURAGA selaku Pemegang Saham. 

Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Perwakilan Koperasi BAMA BERNAS NURAGA, melakukan penandatanganan akta notaris pendirian PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (sumber gambar instagram @bankmadiun)

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang, Peraturan OJK, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, perubahan Badan Hukum BPR, yang semula Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) diharapkan lebih meningkatkan kinerja Bank Madiun. 

Selain itu mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan mendukung perkembangan perekonomian daerah, serta semakin meningkatkan kontribusi PAD. 

Sementara itu, meskipun saat ini masih menjadi bagian kecil dari porsi kepemilikan saham Bank Madiun, Koperasi Konsumen BAMA BERNAS NURAGA, yang beranggotakan Pengurus dan Pegawai Bank Madiun, diharapkan dapat semakin meningkatkan loyalitas dan rasa memiliki dari seluruh Pengurus dan Pegawai Bank Madiun.

Sehingga diharapkan semakin produktif berkinerja, berkarya, dan berprestasi secara profesional, berintegritas tinggi serta semakin memberikan manfaat kepada seluruh Stakeholder. 

Selanjutnya, pihak Bank Madiun wajib menindaklanjuti beberapa rangkaian tahapan sesuai regulasi untuk menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda secara "paripurna".

Diantaranya permohonan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sampai dengan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Read More