Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Longsor Susulan di Pejaten Timur Putus Akses Jalan dan Picu Banjir, 65 KK Mengungsi

JAKARTA, Iki Radio — Longsor susulan yang dipicu hujan deras menerjang kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Peristiwa ini memutus akses Jalan Langgar II, menyumbat aliran saluran penghubung (PHB), memicu banjir hingga 50 sentimeter di permukiman sekitar, serta membuat 65 kepala keluarga (KK) mengungsi.

Material longsoran menutup sebagian aliran saluran PHB Poltangan sehingga air meluap dan menggenangi rumah warga di area bawah. Tercatat 60 KK atau 200 jiwa di RT 13 RW 08 terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 30 sentimeter di RT 13 RW 08 dan hingga 50 sentimeter di titik terdalam RT 14 RW 08.

Selain itu, sebanyak 5 KK atau 17 jiwa yang menghuni tiga rumah di area atas lokasi longsor juga turut terdampak. Lurah Pejaten Timur Supriyanto menjelaskan bahwa warga di area atas maupun bawah mengungsi karena khawatir terjadi hujan dan longsor lanjutan.

"Di atas sama di bawah nih (mengungsi). Khawatir ada hujan lagi, makanya warga yang di bawah juga mengungsi. Kalau yang di atas di tetangga yang sekitarnya, kalau yang di bawah ini di Musala Khusnul Khotimah," ujar Supriyanto saat ditemui di lokasi kejadian, Sabtu malam.

Meski demikian, Kepala BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat sebelumnya melaporkan bahwa sebagian warga terdampak banjir di wilayah RT 13 dan RT 14 RW 08 sempat memilih bertahan di lantai dua rumah masing-masing. Terkait rumah warga yang mengalami kerusakan akibat longsor, Supriyanto menyebutkan pihaknya masih menunggu hasil pendataan serta survei lanjutan untuk menentukan opsi perbaikan.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun lima warga dilaporkan mengalami luka-luka atau gangguan kesehatan akibat peristiwa tersebut. Tim medis dari Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan telah dikerahkan untuk memberikan penanganan.

"Untuk korban tadi yang sakit ada lima. Satu dibawa ke Puskesmas Kecamatan, dua di Puskesmas Kelurahan, dan dua lagi di sini sedang ditangani oleh tim kesehatan dari Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan," ungkap Supriyanto.

Unsur gabungan dari BPBD DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air (SDA), PPSU, Puskesmas, Damkar, Satpol PP, dan BBWSCC telah turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan. BPBD juga mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk mendata kebutuhan mendesak warga, termasuk menyiapkan dukungan terpal, serta berkoordinasi dengan pihak kelurahan, pengurus RW, SDA, dan Damkar.

Longsor pada Sabtu sore ini merupakan kejadian susulan setelah longsor awal terjadi pada Rabu, 11 November 2026, pukul 14.00 WIB. Hingga peristiwa susulan terjadi, petugas di lapangan masih berupaya menuntaskan penanganan longsor awal.

Untuk penanganan teknis jangka panjang di titik yang belum memiliki penahan tanah tersebut, pihak kelurahan bersama jajaran SDA sebelumnya telah melakukan survei lapangan guna merencanakan pembangunan turap permanen.

"Hasil kemarin survei bersama Kasudin SDA, memang akan dibuat turap sampai atas kurang lebih setinggi 20 meter. Dan ini untuk panjangnya kurang lebih 50 meter," tegas Supriyanto.

Sambil menunggu proses perbaikan dan penanganan lanjutan berjalan, pihak kelurahan mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan mengurangi aktivitas di sekitar lokasi longsor. Masyarakat juga diminta tidak mendekati bibir longsoran serta menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air menuju kali agar potensi banjir akibat sumbatan dapat ditekan.

Gempa M 6,9 Guncang Laut Banda Maluku Barat Daya, BMKG Sebut Dipicu Aktivitas Intraslab

MALUKU BARAT DAYA, Iki Radio – Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo (M) 6,9 mengguncang wilayah Laut Banda, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, pada Sabtu (21/11/2026) pukul 16.42 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat parameter awal gempa berada pada kekuatan M 7,2 sebelum akhirnya dimutakhirkan menjadi M 6,9.



Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, peristiwa ini tergolong sebagai gempa bumi menengah yang dipicu oleh aktivitas deformasi batuan dalam lempeng (intraslab).

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme naik (thrust fault)," ujar Wijayanto dalam keterangan resminya, Sabtu (21/11/2026).

Guncangan gempa dilaporkan terasa cukup kuat hingga ke wilayah Nusa Tenggara Timur dengan rincian skala intensitas sebagai berikut:

Skala V MMI (getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun): Tiakur.

Skala IV MMI (dirasakan oleh orang banyak dalam rumah pada siang hari): Atambua, Kalabahi, Betun, Kefamenanu, Romang, dan Pulau Babar.

Skala III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah seakan-akan ada truk berlalu): Saumlaki, Waingapu, Alor, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Lembata.

Wijayanto menambahkan, hingga pukul 17.00 WIB, hasil pemantauan BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock). Meski demikian, pemantauan terus dilakukan secara berkala.

Pihak BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi maupun isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG," pungkas Wijayanto.

Wagub Emil Dardak Minta Pemda se-Jatim Perhatikan Kesejahteraan Guru pada Puncak HGN ke-81 di Pamekasan

PAMEKASAN, Iki Radio – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mendesak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk tidak mengabaikan kesejahteraan para tenaga pendidik. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin apel akbar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-81 dan Hari Guru Nasional (HGN) tingkat Provinsi Jawa Timur di Lapangan Bakorwil Pamekasan, Sabtu (21/11/2026).

Dalam arahannya, Emil menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan contoh konkret dengan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun pada tahun ini untuk mendukung sektor pendidikan tingkat SMA dan SMK.

"Kalau Pemprov sudah melakukan demikian, maka segenap bupati dan wali kota di Jawa Timur wajib menerapkan yang sama," tegas Emil di hadapan peserta apel.

Merespons hal tersebut, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, memaparkan bahwa pihaknya telah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru melalui penataan status kepegawaian. Pemkab Pamekasan tercatat telah mengangkat sekitar 1.300 pendidik dan tenaga kependidikan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang gajinya bersumber dari APBD.

Selain aspek kesejahteraan, Kholilurrahman berpesan agar para guru turut memperhatikan keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual siswa, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman demi menyongsong generasi emas Indonesia 2045.

Ia juga mengungkapkan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Pamekasan sebagai tuan rumah HGN tingkat provinsi, menyusul kesuksesan daerahnya menggelar acara besar seperti Harkopnas dan penutupan TMMD. Momentum ini kian istimewa karena Pamekasan baru saja meraih penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI atas komitmennya menjalankan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

"Hal ini sejalan dengan sebutan Kabupaten Pamekasan sebagai kota pendidikan. Seperti halnya para siswa lulusan SD diwajibkan lolos terhadap Uji Kompetensi Al-Qur'an (UKA)," ujar Kholilurrahman, seraya menambahkan adanya program rintisan sekolah model dan pembelajaran holistik tingkat PAUD.

Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Pamekasan sekaligus Kabid Pembinaan SMP Disdikbud Pamekasan, Jamil, mencatat sebanyak 20.771 guru dari berbagai daerah di Jawa Timur turut memeriahkan acara ini. Ribuan pendidik tersebut memadati area mulai dari Monumen Arek Lancor hingga Lapangan Bakorwil sebagai wujud solidaritas profesi.

"Kegiatan ini bukan hanya apel akbar, melainkan juga kami menyuguhkan beragam kesenian lokal. Seperti sapi sono’, kemudian musik daul, dan sebagainya," kata Jamil, seraya berharap momentum HGN kali ini semakin mempererat solidaritas serta perjuangan mewujudkan kesejahteraan guru.

Peringatan HGN 2026 PGIN, Wabup Madiun Dorong Sinergi Perjuangkan Kesejahteraan Guru Madrasah

MADIUN, Iki Radio – Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menghadiri doa bersama dan pembinaan guru sertifikasi serta inpassing se-Kabupaten Madiun dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Pendopo Muda Graha, Sabtu (21/11/2026). 

Dalam agenda yang digelar Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) Kabupaten Madiun tersebut, Wabup menekankan pentingnya sinergi komunikasi guna memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan guru madrasah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Wabup menjelaskan bahwa aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan guru madrasah harus ditempuh melalui mekanisme dan jalur yang tepat. Hal ini dikarenakan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam urusan penyelenggaraan pendidikan dan keagamaan.

"Komunikasi dan koordinasi yang baik antar-pihak harus terus dibangun agar berbagai aspirasi guru madrasah dapat tersampaikan kepada para pengambil kebijakan di tingkat pusat, sehingga memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," ujar dr. Purnomo Hadi.

Selain menyoroti aspek kesejahteraan, Wakil Bupati juga mengapresiasi dedikasi para pendidik madrasah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakter dan mental spiritual generasi muda. Ia menegaskan bahwa peran guru sangat krusial dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul guna menyongsong bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

“Indonesia Emas 2045 tidak terlepas dari peran Bapak dan Ibu guru. Anak-anak harus dibekali keterampilan, kemampuan, dan karakter yang kuat. Pendidikan vokasi serta kemampuan praktik juga perlu terus didorong agar generasi mendatang mampu bersaing dan menjawab kebutuhan dunia kerja,” jelasnya.

Purnomo Hadi mengajak seluruh tenaga pendidik untuk terus mengabdi dengan penuh keikhlasan demi memajukan kualitas SDM di Kabupaten Madiun. 

Acara peringatan HGN 2026 ini diawali dengan kegiatan istighosah bersama yang diikuti oleh seluruh tamu undangan. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Pengurus Besar PGIN H. Sutikno, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Madiun H. Irfan Alkhaidari beserta jajaran, pengawas Pokjawas MI, MTs, dan MA se-Kabupaten Madiun, serta ratusan anggota PGIN dari wilayah eks Karesidenan Madiun, meliputi Madiun, Ngawi, Magetan, hingga Nganjuk.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pembinaan teknis dan penguatan kapasitas guru madrasah yang dipimpin Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Madiun, H. Irfan Alkhaidari.

Eks ART dan Penjaga Warteg Asal Brebes Kembali Sekolah, Kini Bercita-Cita Jadi Pramugari

BREBES, Iki Radio – Cika Utami Putri, remaja asal Brebes, Jawa Tengah, akhirnya kembali mengenyam pendidikan melalui program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Brebes. 

Sebelum kembali ke bangku sekolah, ia sempat bekerja sebagai pengasuh anak (baby sitter), asisten rumah tangga (ART), hingga penjaga warteg demi membantu perekonomian keluarga setelah lulus SMP.

Keputusan Cika kembali bersekolah didorong oleh keinginan ibunya agar ia memiliki ijazah dan peluang kerja yang lebih baik di masa depan.

"Sebenarnya sih paksaan biar dapat ijazah masuk sini. Yang maksa mama, biar dapat ijazah, dapat kerjaan lebih baik, enggak jadi ART," ujar Cika, Sabtu (21/11/2026).

Keinginan untuk melanjutkan sekolah sebenarnya telah ada sejak lulus SMP. Namun, kondisi ekonomi keluarga memaksanya menunda pendidikan. Ayahnya, Pardoko, bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak menentu, sementara ibunya merantau ke Jakarta menjadi ART untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

"Soalnya mau sekolah lagi enggak ada biaya, kata mama di rumah saja, kataku mau kerja bantu (keluarga)," kenangnya.

Pada usia 16 tahun, Cika merantau ke Tangerang untuk bekerja sebagai pengasuh anak. Ia mengaku mengasuh anak orang lain tidak semudah merawat adiknya, Halimah Salfina Vatyah, sehingga memilih berhenti setelah lima bulan.

Cika kemudian berpindah kerja menjadi ART sekaligus mengasuh anak majikan di Jakarta Timur selama tujuh bulan. Setelah itu, ia bekerja sebagai ART di Depok selama lima bulan, lalu beralih menjadi penjaga warteg di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Capek pingin pulang, cuma dua bulan berhenti disuruh mama balik ke Brebes," ceritanya.

Dua hari setelah pulang ke Brebes, Cika memulai rutinitas baru sebagai siswa Sekolah Rakyat. Ia harus beradaptasi kembali dengan jadwal belajar, kegiatan ekstrakurikuler, serta aturan tinggal di asrama.

Selama masa penyesuaian, Cika mendapat pendampingan dari guru, wali asuh, dan wali asrama, serta dukungan keluarga dan teman sebaya. 

Fasilitas pendidikan dan ekstrakurikuler di sekolah tersebut juga memungkinkannya menyalurkan minat, termasuk di bidang olahraga.

Kini, Cika mulai menata kembali rencana masa depannya dan menyimpan cita-cita menjadi pramugari. Ia berharap ijazah dan pendidikan yang ditempuhnya di Sekolah Rakyat dapat membuka jalan menuju kehidupan dan pekerjaan yang lebih layak.

Disdagkop UM Kabupaten Madiun Pastikan Keluhan Atap Bocor Pasar Sambirejo Segera Diatasi Melalui PAK 2026

MADIUN, Iki Radio — Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Kabupaten Madiun memastikan keluhan pedagang terkait kebocoran atap di Pasar Sambirejo, Kecamatan Jiwan, telah mendapat tindak lanjut dan segera diselesaikan pada tahun ini.

Kepala Disdagkop UM Kabupaten Madiun, Kus Hendrawan, menjelaskan bahwa perbaikan sarana dan prasarana di pasar tradisional tersebut sebenarnya sudah terakomodasi dalam program kerja dinas dan masuk ke dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2026.

"Perbaikan itu sudah masuk pada PAK dan dikerjakan tahun ini," ujar Kus Hendrawan saat dikonfirmasi pada Sabtu (21/11/2026).

Ia mengakui sempat terjadi miskomunikasi di internal dinas terkait informasi progres perbaikan atap pasar saat musim hujan tersebut. 

Menurutnya, pejabat teknis yang menangani kegiatan perbaikan fisik pasar sedang bertugas di luar kota sehingga laporan detailnya belum sempat tersampaikan kepadanya. 

Terlebih, Kus Hendrawan tercatat belum genap satu bulan menjabat sebagai nakhoda baru di Disdagkop UM Kabupaten Madiun.

"Yang menangani kegiatan itu (perbaikan pasar) sedang di luar kota dan belum disampaikan ke saya," imbuhnya.

Sebelumnya, keluhan mengenai kondisi fisik pasar mencuat saat Bupati Madiun, Hari Wuryanto, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga dan stok bahan pokok menjelang Tahun Baru 2027 di Pasar Sambirejo pada Jumat (20/11/2026). 

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pedagang mengadukan langsung kepada Bupati bahwa area pasar kerap bocor saat turun hujan sehingga mengganggu aktivitas jual beli.

UMP Banten 2027 Resmi Naik 8,77 Persen Jadi Rp3,37 Juta, Gubernur Tolak Paradigma Upah Murah

SERANG, Iki Radio — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten Tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,77 persen atau bertambah Rp271.947,30 dibandingkan dengan UMP tahun sebelumnya.

Ketetapan ini dituangkan secara resmi dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.

Gubernur Banten, Andra Soni, menjelaskan bahwa keputusan kenaikan upah ini diambil setelah memperhitungkan berbagai indikator ekonomi daerah. Indikator tersebut mencakup laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja, hingga aspek keberlangsungan dunia usaha di Banten.

"Alhamdulillah, hari ini Pemprov Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30. Peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Banten," ujar Andra dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Andra juga menegaskan bahwa daya saing investasi di Provinsi Banten ke depannya tidak boleh lagi bertumpu pada standar upah buruh yang rendah. Ia mendorong agar iklim investasi dibangun melalui peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia (SDM), inovasi, serta hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

"Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis. Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten," tegasnya.

Lebih lanjut, Andra menilai bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari ruang tumbuh dunia usaha, tetapi juga dari dampak langsungnya terhadap taraf hidup pekerja. Pemprov Banten menargetkan pertumbuhan investasi dan daya saing industri dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

"Banten harus maju dengan investasi yang kuat, dunia usaha yang berdaya saing, dan pekerja yang sejahtera. Inilah komitmen Pemprov Banten untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat," tutup Andra.

 

UMP Sulsel 2027 Ditetapkan Naik 7,98 Persen Jadi Rp4,23 Juta

MAKASSAR, Iki Radio – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel Tahun 2027 sebesar Rp4.233.913. Besaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP tahun sebelumnya dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

Penetapan UMP beserta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, menyampaikan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah.

"Setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan serta memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 sebesar Rp4.233.913," ujar Andi di Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Andi menjelaskan bahwa komponen upah minimum tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Lebih lanjut, Andi memaparkan bahwa persentase kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2026 yang naik 7,21 persen. Sebagai perbandingan historis, UMP Sulsel tercatat naik 6,5 persen pada 2025, 1,45 persen pada 2024, dan 6,9 persen pada 2023.

Selain meningkat secara persentase, nilai UMP 2027 (angka persis Rp4.233.913,25) juga melampaui estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026 yang berada di angka Rp3.915.118. Terdapat selisih lebih tinggi sebesar Rp318.795,25 atau setara sekitar 8,14 persen di atas estimasi KHL tersebut.

Menurut Andi, penetapan ini bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertahankan keberlangsungan dunia usaha. Ia menekankan pentingnya mengimbangi kenaikan upah dengan peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, serta daya saing industri.

"Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, memastikan proses perumusan hingga pengumuman UMP/UMSP berjalan lancar melalui dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

"Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar," ucap Jayadi.

Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Sulsel berkomitmen memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta terus mendorong perluasan kesempatan kerja di wilayah Sulawesi Selatan.

 

close
Pasang Iklan Disini