Penetapan Calon Siswa, MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun Resmi Dibuka

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) secara resmi membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus Penetapan Calon Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Jumat(31/7/2026).

Mengusung tema “Menanam Harapan, Menumbuhkan Masa Depan Melalui Sekolah Rakyat”MPLS ini diselenggarakan di Gedung SRT 1, Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengapresiasi penuh kepercayaan yang diberikan oleh Kemensos RI kepada Kabupaten Madiun untuk mengelola Sekolah Rakyat Terintegrasi.

"Pendidikan adalah investasi terbaik. Ketika satu anak berhasil mengubah hidupnya melalui pendidikan, sesungguhnya kita sedang memutuskan rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik," tegas Hari Wuryanto.

Bupati juga menekankan pentingnya membentuk generasi muda Kabupaten Madiun yang berkarakter "Satria Bersahaja"—yaitu sosok yang santun, tangguh, religius, berintegritas, adaptif, serta tidak mudah mengeluh.

Kepada para calon siswa, Bupati berpesan agar tidak berkecil hati atas keterbatasan ekonomi dan memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setyowuni, menyampaikan bahwa para calon siswa yang hadir merupakan hasil jangkauan Dinas Sosial.

Mereka adalah anak-anak yang membutuhkan dukungan negara namun menyimpan potensi luar biasa.

"Hari ini bukan saja penetapan calon siswa, tapi merupakan sebuah ikhtiar bersama untuk memutuskan rantai kemiskinan melalui pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan berkeadilan. Di sini kalian tidak hanya membaca dan berhitung, tapi kami pastikan karakter kalian akan bertumbuh maksimal," ujarnya.

Direktur TSKPO Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan penuh dari Bupati Madiun beserta seluruh jajaran OPD dan Forkopimda.

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun ini dirancang untuk menampung sebanyak 360 siswa, yang terdiri dari jenjang SD (90 siswa), SMP (90 siswa), dan SMA (90 siswa), termasuk 90 siswa kuota titipan dari Kabupaten Ponorogo.

Terkait dengan hunian asrama, Rachmat memohon maklum dan doa restu dari para orang tua/wali murid karena penempatan asrama perlu dimundurkan sekitar 7 hingga 10 hari ke depan guna menyelesaikan finishing dan penyempurnaan fasilitas kebersihan.

"Mohon bersabar Bapak Ibu, sedikit lagi fasilitas ini akan selesai dengan baik agar aman dan nyaman digunakan oleh anak-anak kita. Ini adalah bagian dari gerakan serentak MPLS di hampir 50 Sekolah Rakyat Terintegrasi di seluruh Indonesia," jelasnya.

Acara penetapan dan pembukaan MPLS ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, OPD Kabupaten Madiun, pejabat Kemensos, hingga perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ditutup dengan penanaman pohon mangga di halaman Sekolah Rakyat oleh Bupati dan Wakil Bupati Madiun.(ir)

Read More

Mantap Berhijab, Ashanty akui Sempat Tergoda Baju Lamanya

Iki Radio - Keputusan Ashanty untuk mulai tampil berhijab usai menunaikan ibadah haji bukan pilihan mudah. Istri Anang Hermansyah itu mengaku masih harus menguatkan hati dan istiqomah dalam niatannya untuk menutup aurat.

Sudah sekitar dua bulan sejak kepulangannya dari Tanah Suci, Ashanty mengatakan kini dirinya mulai terbiasa memadukan busana dengan hijab. Meski begitu, ia tak menampik masih sempat tergoda melihat koleksi pakaian lamanya yang sebagian bahkan belum pernah dipakai.

“Udah mulai mix and match baju sama hijab. Memang kemarin pas singkir-singkirin baju-baju yang lama, masih ada labelnya. Pas aku buka-buka, aku kayak, ‘Aduh…’,” ujar Ashanty saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Ashanty mengakui pergulatan batin itu merupakan hal yang manusiawi. Ia merasa sempat berpikir sehingga terkadang muncul keraguan apakah dirinya benar-benar siap menjalani keputusan tersebut.

“Pasti (sempat tergoda). Kita manusia kan ya, manusiawi. Imannya apalagi aku, bukan seperti orang-orang yang benar-benar langsung dapat hidayah terus langsung begitu. Aku tuh benar-benar iman naik turun. ‘Aku siap nggak ya? Aku sanggup nggak ya? Aku bisa nggak ya?’ Tapi ya proses lah. Doain saja semoga bisa terus istiqomah,” tambahnya.

Dalam perjalanannya berhijab, Ashanty akui mendapat dukungan penuh dari keluarga. Putri bungsunya, Arsy, yang lebih dulu mengenakan hijab, bahkan ikut memberi masukan soal gaya berbusana.

Tak hanya Arsy, Aurel Hermansyah juga turut mendukung sang ibu dengan mengirimkan berbagai koleksi hijab.

“Arsy ngajarin juga kayak, ‘Bunda kayaknya lebih cocok pakai jilbab ini, Bunda lebih cocok kayak gini’. Dia juga banyak kasih masukan,” beber dia.

“Dikirimin malah semua produk, semua warna, semua model dikirimin sama Aurel,” sambungnya.

Sementara itu, Anang Hermansyah yang sebelumnya sempat mempertimbangkan faktor pekerjaan menurut Ashanty kini justru menjadi sosok yang paling mendukungnya.

“Yang tadinya dia sebelumnya memang kayak, ‘Bunda nanti aja pakainya, kan kita masih nyanyi, imejnya apa’. Tapi semenjak haji itu Masyaallah Allah benar-benar bikin Mas Anang jadi full support. Kayak, ‘Ya kamu pantas, cocok’. Jadi semoga bukan hanya hijabnya aja, tapi semuanya bisa lebih diperbaiki,” ungkap Ashanty.

Dampak Berhijab Pada Pekerjaaan

Keputusan berhijab juga membawa konsekuensi terhadap pekerjaannya di dunia hiburan. Ashanty mengaku masih memiliki beberapa kontrak sebagai brand ambassador, termasuk untuk produk perhiasan.

Karena itu, ia masih menyesuaikan penampilannya agar tetap memenuhi kebutuhan pekerjaannya itu. Menurutnya, ada pekerjaan yang tetap berjalan, tapi ada juga yang akhirnya tidak sejalan.

“Ya pasti ada pekerjaan, namanya orang lagi begini, ada yang tetap lanjut, ada juga yang mungkin jadi tidak sejalan. Ya nggak masalah juga bagi aku. Rezeki mah sudah diatur sama Allah,” tuturnya.

Lebih jauh, Ashanty memastikan keputusannya berhijab lahir dari kesadaran pribadi, bukan karena tuntutan orang lain. Ia mengaku mendapat banyak pelajaran selama menjalani ibadah haji hingga akhirnya memilih mantap berhijab.

“Pas haji itu ada beberapa kejadian yang membuat aku mikir, ‘Duniawi kamu kuat banget. Kamu pengin lebih cantik dari siapa sih? Pengin lebih muda dari siapa sih?’. Aku ngerasa kayak nggak tahu diri. Akhirnya aku memutuskan buat berproses,” kata Ashanty.

Read More

Di Tengah Krisis Global, Presiden Pastikan Program Rumah Rakyat Tetap Dipercepat

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menegaskan persoalan perumahan merupakan kebutuhan yang sangat vital sehingga pemerintah akan mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat melalui berbagai inovasi dan kerja sama lintas sektor.

Hal itu disampaikan saat kegiatan Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026).

Presiden mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk yang besar sehingga tantangan pembangunan, termasuk penyediaan perumahan, juga sangat besar.

"Masalah perumahan adalah masalah yang sangat vital, sangat krusial. Rakyat perlu perlindungan dan tempat tinggal yang layak."

Menurut Presiden, tantangan tersebut harus dijawab dengan tekad, semangat, keberanian, dan kemauan untuk terus belajar dari berbagai pengalaman negara lain yang berhasil mengembangkan sektor perumahan.

"Jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk bertanya, jangan takut bahkan untuk minta nasihat."

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah mengirim tim ke sejumlah negara, seperti Tiongkok, India, dan Mesir, untuk mempelajari berbagai teknik pembangunan perumahan yang dinilai berhasil diterapkan.

Menurutnya, pemerintah akan mengambil praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia sekaligus membuka peluang kerja sama dengan berbagai mitra strategis.

"Kita ambil yang terbaik dari bangsa-bangsa lain."

Presiden menegaskan pemerintah tidak ingin hanya memberikan janji, tetapi berfokus menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita akan bekerja dengan sangat cepat untuk segera bisa memberi hasil nyata kepada rakyat."

Prabowo juga mengingatkan bahwa dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis global, konflik geopolitik, hingga ketidakpastian ekonomi yang memerlukan kewaspadaan dan persatuan seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, Indonesia harus memperkuat efisiensi pengelolaan anggaran, menekan berbagai kebocoran, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional agar mampu menghadapi situasi global yang semakin tidak menentu.

Selain memperkuat ketahanan ekonomi, Presiden menegaskan pentingnya menjaga ketahanan energi, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Kita harus amankan energi, kita harus jaga lingkungan hidup kita. Pemanasan global menuntut kita sebagai manusia untuk mengambil inisiatif menjaga lingkungan."

Presiden optimistis Indonesia memiliki potensi besar untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut apabila seluruh elemen bangsa terus bekerja sama, memanfaatkan sumber daya secara bijaksana, dan menjalankan pembangunan secara efektif serta berkelanjutan.

Read More

Dukung Program 62 Ribu KPR Subsidi, Menkomdigi Meutya Hafid: Pastikan Konektivitas Aman di Kawasan Hunian Baru

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan serentak pelaksanaan massal akad di 165 titik pada 372 kabupaten dan kota di 36 provinsi. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang terus didorong pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menkomdigi Meutya Hafid, menyatakan pembangunan kawasan hunian baru harus berjalan seiring dengan penyediaan infrastruktur digital. 

Rumah yang layak pada era digital tidak hanya membutuhkan listrik, air bersih, dan akses jalan, tetapi juga konektivitas.

"Program pembangunan rumah rakyat harus diikuti dengan hadirnya konektivitas digital. Kami pastikan konektivitas aman di hunian baru," ujar Meutya Hafid saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri kegiatan Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026).

Menurut Menkomdigi, kawasan hunian baru menjadi kesempatan untuk membangun ekosistem digital sejak awal. Dengan jaringan internet yang memadai, warga dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, layanan pemerintah, hingga peluang ekonomi digital langsung dari rumah.

"Setiap kawasan hunian baru harus disiapkan menjadi kawasan yang terhubung. Ketika keluarga menempati rumah baru, mereka juga harus memiliki akses untuk belajar, bekerja, berusaha, dan mengakses layanan publik secara digital," katanya.

Meutya menegaskan Komdigi akan terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi agar pembangunan perumahan berjalan selaras dengan pembangunan infrastruktur digital nasional. 

Saat ini cakupan layanan 4G di kawasan permukiman Indonesia telah mencapai sekitar 97,45 persen. Pemerintah juga terus memperluas akses fixed broadband sebagai fondasi transformasi digital nasional.

"Visi Presiden Prabowo membangun Indonesia tidak hanya menghadirkan rumah yang layak huni, tetapi juga kehidupan yang lebih produktif. Karena itu, pembangunan fisik dan pembangunan digital harus berjalan bersama sehingga setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang," ujar Meutya.

Ia menambahkan internet yang tersedia di kawasan hunian baru akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk bekerja secara jarak jauh, mengembangkan UMKM berbasis rumah, memanfaatkan layanan kesehatan digital, serta mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih mudah.

Read More

17 Guru SMA di Kabupaten Madiun Ditugaskan Jadi Guru Tamu di Sekolah Rakyat Terintegrasi

Iki Radio — Sebanyak 17 guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, resmi ditugaskan menjadi guru tamu di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Kabupaten Madiun. 

Langkah ini dilakukan guna mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM) serta persiapan operasional sekolah baru tersebut.

Sekolah Rakyat Madiun direncanakan mulai beroperasi pada 31 Juli 2026 dan akan diawali dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, Yulinar Quartina, menjelaskan bahwa penugasan ini merupakan tindak lanjut atas surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI serta Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

"Dari situ kami berkoordinasi dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), kemudian diteruskan kepada kepala sekolah anggota," ujar Yulinar saat dikonfirmasi, Kamis (30/7/2026).

Pemilihan 17 guru SMA tersebut dilakukan melalui seleksi kriteria yang cukup ketat untuk memprioritaskan kualitas pembelajaran. 

Guru yang ditugaskan itu merupakan tenaga pendidik kompeten di bidang mata pelajaran masing-masing dan berstatus Guru Penggerak. Memiliki beban mengajar maksimal 24 jam pelajaran per minggu di sekolah asal. Berasal dari SMA di wilayah Kabupaten Madiun agar tidak menyulitkan mobilitas menuju lokasi SRT di Kelurahan Nglames.

Yulinar menegaskan bahwa status para pendidik tersebut tetap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak dipindahkan menjadi guru tetap di Sekolah Rakyat.

"Tugas mengajar di sekolah induk tetap dijalankan. Mereka mengajar di Sekolah Rakyat pada sisa hari yang tidak digunakan untuk mengajar di sekolah asal. Misalnya Senin sampai Rabu di sekolah induk, kemudian Kamis atau Jumat mengajar di Sekolah Rakyat," jelasnya.

Penugasan guru tamu ini dijadwalkan berlangsung selama dua bulan, terhitung sejak 10 Juli hingga 10 September 2026, sesuai dengan arahan Kementerian Sosial RI.(ir)

Read More

Transformasi Bansos : Siapkan Stikerisasi Pemkab Madiun Dorong Peralihan dari Konsumtif ke Produktif

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus mematangkan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Selain merencanakan program stikerisasi bagi rumah warga penerima bantuan sosial (bansos), Pemkab Madiun kini memfokuskan arah kebijakan bantuan dari yang bersifat konsumtif menuju program produktif berbasis pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, ditemui usai kegiatan sosialisasi optimalisasi bansos yang digelar di Kecamatan Balerejo, Kamis (30/7/2026).

Mengenai program stikerisasi rumah penerima bansos, dr. Purnomo Hadi menjelaskan bahwa program tersebut diproyeksikan mulai berjalan pada awal Agustus mendatang di bawah kendali Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun.

Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas serta ketepatan sasaran penerima bantuan.

"Prinsipnya kita ingin ada koordinasi yang ketat dan validasi data. Kalau memang masuk kategori miskin, kenapa harus menolak ditempeli stiker? Penempelan stiker ini penting agar ada pengawasan langsung dari masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas," tegas Purnomo Hadi.

Ia menambahkan, penempelan stiker tersebut tidak bersifat permanen. Pemerintah berharap kondisi ekonomi masyarakat penerima dapat terus membaik sehingga mereka bisa segera terbebas dari status penerima bansos.

Wabup Madiun menggarisbawahi bahwa bantuan tunai maupun bahan pokok hanyalah pemicu (stimulan) jangka pendek. Untuk pengentasan kemiskinan jangka panjang, masyarakat dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4 harus didampingi agar memiliki kemampuan ekonomi yang mandiri.

Strategi ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disperindakop, Disnaker, hingga Pemerintah Desa (Pemdes).

Diantaranya Pemkab Madiun memastikan jaminan kesehatan tercover serta pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui program Sekolah Rakyat (SR) untuk mengubah mindset masyarakat.

Disnaker dan Disperindakop ditugaskan memberikan pelatihan kerja, pengembangan UMKM, hingga pendampingan agar warga memiliki motivasi dan keahlian untuk berproduksi.

"Bantuan berupa uang atau bahan pokok itu bukan untuk selamanya. Melalui pelatihan dan edukasi, kita ingin mereka punya kemampuan untuk berusaha sendiri, menghasilkan pendapatan, dan keluar dari zona kemiskinan," tambahnya.

Camat Balerejo, Suci Wuryani, di hadapan 125 peserta sosialisai yang terdiri dari jajaran Kepala Desa, BPD, PKK, Kaur Kesra, Kasun, hingga Pilar Sosial (Pendamping PKH, TKSK, PSM, dan SLRT), menyampaikan komitmennya untuk mengawal perubahan paradigma ini.

Menurut Suci, pemberian bansos konsumtif yang terus-menerus berisiko menumbuhkan mentalitas ketergantungan. Oleh karena itu, Kecamatan Balerejo siap memfokuskan diri pada pemberdayaan sosial, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha mikro.

"Kesejahteraan sosial yang sejati bukan diukur dari seberapa banyak bantuan yang berhasil kita salurkan, melainkan seberapa banyak warga yang bisa kita 'luluskan' atau wisuda dari penerima bantuan menjadi mandiri secara ekonomi," ungkap Suci Wuryani.

Melalui sinergitas antara Pemkab Madiun, pemerintah kecamatan, desa, serta peran aktif masyarakat, program pemberdayaan bansos produktif ini diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat warga kurang mampu secara mandiri dan berkelanjutan.(ir)

 

Read More

Anggota DPRD Jatim Pudji Wahju Widodo Berpulang, Tinggalkan Teladan Kesederhanaan dan Dedikasi

Iki Radio— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyelimuti duka yang mendalam.

Anggota Komisi B dari Fraksi Partai Golkar, Pudji Wahju Widodo, meninggal dunia pada Rabu (29/7/2026) pukul 22.15 WIB di Rumah Sakit Dolopo, Kabupaten Madiun.

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI (Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Nganjuk) ini mengembuskan napas terakhirnya usai berjuang melawan penyakit yang dideritanya.

Sejak Rabu malam hingga Kamis pagi, gelombang ucapan duka dan belasungkawa terus mengalir dari rekan sesama anggota dewan, jajaran internal DPRD Jatim, tokoh masyarakat, hingga konstituennya.

Kepergian Pudji tak hanya menyisakan kursi kosong di Gedung Indrapura, Surabaya, tetapi juga kenangan akan kesederhanaannya yang langka di dunia politik.

Saat akan dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun ini memilih berangkat dari Madiun menggunakan bus umum hingga Terminal Purabaya, lalu berlanjut dengan bus kota ke Gedung DPRD Jatim. Tanpa pengawalan, tanpa protokoler.

Bahkan saat gladi bersih pelantikan, seorang staf DPRD tidak menyadari bahwa pria berkemeja putih sederhana yang datang melipat jas cantiknya di dalam tas adalah calon anggota dewan yang akan dilantik.

"Beliau sosok yang sederhana dan rendah hati. Padahal beliau tokoh di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Tetapi selama menjadi anggota DPRD Jatim, beliau tidak pernah menunjukkan kebesaran dirinya," kenang Hadi Setiawan, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jatim.

Meskipun kesehatannya terus menurun tak lama setelah dilantik, komitmen Pudji terhadap amanah rakyat tidak pernah luntur. Sekretaris Fraksi menceritakan bagaimana Pudji tetap memaksakan hadir dalam agenda partai di Jakarta meskipun masih menggunakan alat bantu pencernaan di tubuhnya, sebelum akhirnya harus menjalani perawatan intensif esok harinya.

Bahkan di akhir hayatnya, almarhum tetap menjalankan kewajibannya. Pada masa reses Persidangan III Tahun 2025–2026 (25 Juli – 1 Agustus 2026), Pudji tetap turun ke lapangan menemui warga demi menyerap aspirasi.

"Informasinya saat reses kemarin beliau hadir menggunakan kursi roda. Beliau tetap menjalankan kewajibannya meski dalam keadaan sakit. Rasa tanggung jawabnya luar biasa," tambah Hadi.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, menegaskan bahwa Fraksi Golkar merasa sangat kehilangan seorang figur teladan yang menjalankan jabatan dengan kesederhanaan, kedisiplinan, dan ketulusan.

Sebelum terjun ke politik, almarhum Pudji Wahju Widodo memiliki rekam jejak panjang dan cemerlang di ranah birokrasi Pemerintah Kabupaten Madiun serta dunia seni bela diri.

Almarhum pernah menjabat sebagai Kabid Bakesbangpollinmas (2000–2003), Camat di Kabupaten Madiun (2003–2013), Kepala Dinas Dukcapil (2013–2018), dan Kepala Dinas Pendidikan (2018–2020).

Selain itu Almarhum juga pernah  menjadi Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), dan Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Madiun.

Pudji Wahju Widodo telah pergi, namun warisan nilai tentang kejujuran, pengabdian, dan kesederhanaan seorang wakil rakyat akan terus dikenang. Selamat jalan, Pak Widodo.(*)

 

Read More

KPK Sita Uang Lebih dari Rp2 Miliar dalam OTT di Pemalang

Iki Radio - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 21 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 12 orang akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sementara penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lima orang yang diamankan di Jakarta telah menjalani pemeriksaan, sedangkan tujuh orang lainnya, terdiri atas enam orang dari Pemalang dan satu orang dari Yogyakarta, dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (29/7/2026) untuk diperiksa lebih lanjut. 

"Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah lebih dari Rp2 miliar serta barang bukti lainnya," kata Budi, kepada rekan-rekan media di Gedung Merah Putih, Rabu (29/7/2026).

Menurut Budi, operasi tangkap tangan tersebut mengungkap dugaan praktik korupsi yang lebih luas dari informasi awal. Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, perkara tidak hanya berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan, tetapi juga mengarah pada dugaan suap atau pemerasan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Ia menjelaskan, seluruh konstruksi perkara masih didalami melalui pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan dan akan dipaparkan secara resmi setelah proses gelar perkara atau ekspose selesai dilakukan.

"Temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan penerimaan yang tidak hanya terkait jual beli jabatan, tetapi juga berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta pengadaan barang," ujarnya.

Seiring meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan, KPK juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan barang bukti dan mendukung proses penyidikan.

Meski belum merinci seluruh lokasi yang disegel, Budi membenarkan bahwa beberapa di antaranya berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan berkaitan dengan proyek-proyek yang sedang didalami penyidik.

KPK menegaskan perkembangan perkara, termasuk penetapan tersangka, konstruksi tindak pidana, serta peran masing-masing pihak akan diumumkan setelah seluruh proses pemeriksaan awal dan gelar perkara rampung dilakukan.

Kasus ini menjadi bagian dari upaya KPK memperkuat pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pemerintah daerah, yang masih menjadi salah satu area dengan tingkat kerawanan korupsi cukup tinggi.

Read More