JAKARTA, Iki Radio — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menetapkan kebijakan terbaru terkait pengelolaan anggaran operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam aturan ini, BGN menghapus komponen sewa kendaraan dari daftar biaya operasional yang bersumber dari pagu Rp3.000 per hari per penerima manfaat.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa langkah tersebut pada dasarnya merupakan pengembalian aturan ke ketentuan awal peluncuran program Makan Bergizi Gratis.
"Pada awalnya biaya kendaraan tidaklah masuk dalam komponen biaya operasional karena kendaraan adalah bagian perlengkapan perangkat SPPG layaknya gedung SPPG, peralatan masak-memasak, dan peralatan makanan," ujar Tysa, Sabtu (7/11/2026).
Tysa memaparkan bahwa ketentuan awal tersebut sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Deputi Dialur Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025 yang memang tidak pernah memasukkan armada transportasi ke dalam biaya operasional bulanan.
Meski demikian, pihak BGN mengakui sempat menerbitkan Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 yang memasukkan biaya sewa kendaraan ke dalam pos anggaran operasional. Setelah melalui evaluasi dan pengkajian mendalam, BGN memilih untuk mengoreksi aturan tersebut agar kembali selaras dengan fungsi dasarnya.
"Sebaiknya memang kendaraan itu tidaklah masuk ke dalam biaya operasional karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi," tegas Tysa.
Dengan penyesuaian ini, seluruh pengelola SPPG diharapkan
dapat mengalokasikan pagu operasional Rp3.000 per penerima manfaat secara tepat
sasaran tanpa membebankannya pada penyediaan unit kendaraan operasional.


















