Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Banjir Pidie Jaya, Kerahkan 10 Excavator untuk Normalisasi Sungai Krueng Meureudu

PIDIE JAYA, Iki Radio — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menyiapkan langkah penanganan darurat menyusul terjadinya banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, khususnya di Desa Dayah Husein. Langkah penanganan ini diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) langsung di lokasi terdampak serta koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Sebagai upaya percepatan penanganan pada masa tanggap darurat, Kementerian PU mengusulkan dua pekerjaan utama. Pertama, normalisasi sungai, pembangunan tanggul, serta krib di Sungai Krueng Meureudu. Kedua, pembangunan satu unit Sabo Dam di bagian hulu sungai tersebut guna menahan laju sedimen dan aliran deras.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kementeriannya terus memperkuat upaya mitigasi dan penanganan bencana hidrometeorologi, baik melalui langkah darurat maupun penyiapan infrastruktur permanen untuk menekan risiko banjir berulang.

"Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan, sehingga tim kita selalu siaga dan sudah melakukan persiapan, khususnya di beberapa wilayah yang pernah mengalami bencana," ujar Menteri Dody dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

Dalam pelaksanaan di lapangan, Kementerian PU menggandeng PT Brantas Abipraya (Persero). Penunjukan ini mempertimbangkan kesiapan, kedekatan penyedia jasa dengan lokasi bencana, serta rekam jejak pengalaman dalam menangani pekerjaan serupa.

Pekerjaan fisik berupa normalisasi sungai resmi mulai dilaksanakan pada 12 November 2026. Sedikitnya 10 unit *excavator* dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat penanganan sedimentasi dan mendongkrak kapasitas aliran sungai, sehingga risiko luapan air yang mengancam permukiman warga dapat diminimalkan.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari, menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya.

"Koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan terkait bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk tempat pembuangan (disposal) material hasil galian normalisasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya," jelas Asyari.

Seluruh rangkaian pekerjaan darurat ini menjadi bagian dari strategi percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air. Penanganan ini ditargetkan berlangsung selama masa transisi darurat yang akan berjalan hingga 31 Desember 2026.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus merajut koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan mampu memastikan penanganan darurat berjalan cepat, tepat, dan terukur, demi memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari ancaman banjir susulan.

Read More

Waket DPRD Jatim Deni Wicaksono Copot Foto Gibran di Ruang Kerja: Bentuk Tanggung Jawab Moral atas Kegelisahan Rakyat

SURABAYA, Iki Radio — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengambil langkah simbolis dengan mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons atas berbagai kegelisahan masyarakat di tengah polemik ijazah yang sempat mencuat.

Deni mengungkapkan, aksi pencopotan foto tersebut telah dilakukannya sejak Jumat (6/11/2026). Keputusan itu diambil sehari sebelum Gibran secara resmi mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).

Usai menurunkan foto tersebut, politikus PDI Perjuangan ini sempat mendokumentasikan kondisi ruang kerjanya dan mengunggahnya ke status WhatsApp disertai keterangan singkat berbunyi "leren sik" yang dalam bahasa Jawa berarti "istirahat dulu".

"Sebagai wakil rakyat, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat," ujar Deni, Kamis (12/11/2026).

Menjaga Marwah Demokrasi dan Konstitusi

Menurut Deni, sikap politik yang ditunjukkannya bukanlah didasari oleh persoalan suka atau tidak suka terhadap figur tertentu. Ia menegaskan bahwa seorang wakil rakyat memikul tanggung jawab moral dan politik yang besar, khususnya ketika muncul persoalan yang menyangkut integritas pimpinan negara serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

"Ini bukan persoalan personal terhadap figur tertentu, tetapi menyangkut bagaimana kita menjaga marwah demokrasi, menghormati konstitusi, dan memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tegas alumnus Universitas Airlangga tersebut.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jabatan publik tidak boleh sekadar dipandang sebagai instrumen kekuasaan. Di dalamnya melekat tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan sesuai aturan demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.

"Rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin agar amanah itu dijalankan sesuai aturan. Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik, kita tidak boleh menutup mata. Justru harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi secara terbuka," imbuhnya.

Momentum Penguatan Demokrasi

Di tengah dinamika politik nasional yang sedang berlangsung, Deni berharap situasi ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

Ia juga menegaskan bahwa loyalitas utama seorang penyelenggara negara harus selalu ditempatkan kepada konstitusi dan kepentingan rakyat, di atas loyalitas terhadap individu maupun kelompok politik tertentu.

"Saya berharap demokrasi kita tidak berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar dijalankan dengan menjunjung tinggi konstitusi. Para pemimpin negara harus memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap konstitusi. Bagi saya, yang harus kita bela adalah konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat," pungkasnya.

Read More

Gugatan Suket Penyetaraan SMA Gibran Rakabuming Raka di PTUN Jakarta Dinyatakan Gugur

JAKARTA, Iki Radio — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara resmi memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka dinyatakan gugur. Keputusan ini diambil karena objek gugatan telah ditarik atau dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Mengadili. Satu, menyatakan gugatan penggugat gugur. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah," ujar Ketua Majelis Hakim Rahmadi saat membacakan putusan dalam sidang lanjutan di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Putusan tersebut didasari oleh sejumlah pertimbangan matang dari majelis hakim. Perkara ini berawal dari objek gugatan berupa Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Dalam persidangan, diserahkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan surat tersebut pada hari yang sama, sementara proses pencabutannya sendiri dilaporkan telah dilakukan pada 11 November 2026.

Berbekal pencabutan tersebut, pihak Tergugat yakni Dirjen Diksus Kemendikdasmen memohon kepada majelis hakim agar menghentikan pemeriksaan sengketa yang sedang berlangsung. Ketua Majelis Hakim Rahmadi menyebutkan bahwa pihak Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut, meskipun terdapat catatan keberatan penghentian perkara yang disampaikan oleh pihak tergugat intervensi, yakni Gibran Rakabuming Raka.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung terkait pencabutan suket oleh Kemendikdasmen pada pokoknya telah mencabut keputusan objek sengketa, sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan kekuatan hukum.

Meskipun tidak ditemukan ketentuan spesifik yang secara harfiah mengatur penghentian pemeriksaan akibat objek sengketa telah dibatalkan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, majelis hakim memilih menggunakan konsep hukum serupa dari ranah hukum publik lainnya, seperti hukum pidana. Hakim menilai jika pemeriksaan tetap dipaksakan berlanjut, maka putusan sengketa tersebut nantinya akan menjadi non-executable (tidak dapat dieksekusi).

Selain itu, pertimbangan lain dari majelis hakim meliputi upaya menjaga iklim demokrasi yang sehat serta menghentikan polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Ketua Majelis Hakim menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang terbuka untuk mengajukan upaya hukum lain terkait perkara ini.

"Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum," tegas Rahmadi.

Sebagai informasi, perkara ini tercatat diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana sebagai penggugat melawan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen selaku tergugat. Dalam petitumnya, penggugat sebelumnya meminta PTUN untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah milik Gibran Rakabuming Raka tertanggal 6 Agustus 2019 tersebut.

Read More

Menag Ajak Tokoh Lintas Agama Perkuat Sinergi Jaga Keutuhan NKRI, Lahirkan 7 Poin Kesepakatan

JAKARTA, Iki Radio – Kementerian Agama (Kemenag) mengajak seluruh tokoh lintas agama untuk terus memperkuat kerja sama demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam Pertemuan Tokoh Lintas Agama yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam arahannya, Nasaruddin menekankan pentingnya merawat persaudaraan lintas elemen bangsa. Menurutnya, pengalaman sejarah masa lalu seharusnya menjadi penguat komitmen seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menjaga keselamatan negara.

"Kita sama-sama pernah mengalami sejarah yang pahit, dengan demikian muncul konsistensi yang senantiasa untuk rela memasang badan demi untuk mempertahankan keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia," ujar Nasaruddin.

Ia juga menegaskan bahwa fungsi rumah ibadah, khususnya Masjid Istiqlal, melampaui sekadar tempat ritual keagamaan. Masjid Istiqlal merefleksikan jalinan persaudaraan antarumat beriman sekaligus menjadi ruang kolaborasi untuk merespons berbagai isu sosial.

“Masjid Istiqlal ini tentu bukan saja untuk tempat sujud, tapi juga tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan,” imbuhnya.

Sebagai hasil konkret dari forum tersebut, para tokoh lintas agama menyepakati tujuh poin strategis guna memelihara keharmonisan nasional dan mengimbau umat beragama agar konsisten menjaga sendi-sendi kebangsaan.

“Disepakati ada 7 poin yang sangat penting untuk merawat, melestarikan kerukunan, kedamaian, keharmonisan bangsa ini,” kata Nasaruddin.

Adapun ketujuh poin kesepakatan tersebut meliputi:

1. Peneguhan kembali komitmen kebangsaan bahwa NKRI berdiri kokoh di atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Penghargaan terhadap jasa para pahlawan bangsa.

3. Pemeliharaan semangat nasionalisme dalam bingkai persatuan dan toleransi.

4. Penempatan kerukunan antarumat beragama sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

5. Pengaktualisasian nilai-nilai luhur agama sebagai panduan etika publik.

6. Ajakan kepada masyarakat luas untuk bersikap arif dan bijak dalam bermedia sosial.

7. Penolakan terhadap segala bentuk perusakan alam demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Read More

Prabowo Puji Sikap Kesatria Gibran yang Mundur dari Jabatan Wapres

JAKARTA, Iki Radio — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi atas sikap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Kepala Negara menilai langkah tersebut sebagai bentuk keteladanan yang mencerminkan jiwa kesatria dan seorang negarawan.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam konferensi pers yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). 

Presiden mengaku menerima surat pengunduran diri tersebut dengan berat hati, namun tetap menghormati dan mendukung penuh keputusan yang diambil oleh wakilnya itu.

"Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan," ujar Presiden Prabowo, Kamis (12/11/2026).

Kepala Negara menjelaskan, keputusan mundur ini dilandasi oleh persoalan pemenuhan syarat pendidikan menyusul adanya putusan hukum yang berlaku. Meski Gibran meyakini telah menempuh jalur pendidikan yang teratur, terdapat perbedaan sistem antara pendidikan di luar negeri dan di Indonesia yang berujung pada ketidaksesuaian administratif dengan ketentuan konstitusi.

"Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," lanjut Prabowo.

Suasana haru tampak usai penyampaian keterangan resmi tersebut. Presiden Prabowo langsung menghampiri, menyalami, dan memeluk erat Gibran Rakabuming Raka di hadapan jajaran pejabat negara yang hadir.

Sementara itu, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut memilih bungkam saat dihampiri oleh awak media. Gibran hanya melempar senyuman kepada para wartawan dan berlalu meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan apa pun.

Read More

Bupati Madiun Buka Kejuaraan Bulu Tangkis Bupati Cup Antar Pelajar 2026

MADIUN, Iki Radio – Bupati Madiun Hari Wuryanto membuka Kejuaraan Bulu Tangkis Bupati Cup Antar Pelajar Se-Kabupaten Madiun Tahun 2026 di Gedung Korpri Kabupaten Madiun, Kamis (12/11/2026). 

Kompetisi yang diikuti oleh 265 peserta putra dan putri ini memperebutkan total hadiah senilai Rp32 juta sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaring bibit atlet usia dini.

Bupati Hari Wuryanto menekankan pentingnya membangun mental bertanding yang jujur, tangguh, dan profesional sejak usia dini agar para atlet muda mampu meraih prestasi tertinggi.

"Kami berharap bersama-sama menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme. Kami juga berharap anak-anak kita bisa menjadi juara dan terus mengembangkan kemampuan serta prestasinya di bidang olahraga bulu tangkis," ujar Bupati Hari Wuryanto.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati, melaporkan bahwa tingginya antusiasme 265 peserta tahun ini diwadahi melalui pembagian kelas pertandingan yang komprehensif. 

Kategori yang dipertandingkan mencakup Tunggal Usia Dini, Tunggal dan Ganda Anak, Tunggal dan Ganda Pemula, Tunggal dan Ganda Remaja, Ganda Dewasa Putra ABCD, Ganda Putra Lokal, hingga Ganda Putra Veteran. Sementara itu, total hadiah Rp32 juta diberikan dalam bentuk uang pembinaan, trofi, dan medali penghargaan.

Pemerintah Kabupaten Madiun memandang turnamen ini tidak sekadar sebagai ajang perebutan gelar, melainkan instrumen jangka panjang untuk melahirkan talenta potensial yang siap mengharumkan nama daerah di tingkat regional, nasional, hingga internasional. 

Melalui sinergi antara Pemkab Madiun, Disparpora, PBSI, dan lembaga pendidikan, kejuaraan ini diharapkan menjadi agenda pembinaan berkelanjutan sekaligus sarana menanamkan nilai disiplin dan kerja keras bagi para pelajar.

Acara pembukaan kejuaraan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, jajaran Forkopimda, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Madiun, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, Ketua KONI, serta Ketua PBSI Kabupaten Madiun.

Read More

Grace Natalie Buka Suara Usai PSI Ditinggal Tiga Pentolan: Kondisi Partai Baik-Baik Saja

MADIUN, Iki radio — Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, akhirnya buka-bukaan mengenai kondisi partainya setelah ditinggal oleh tiga tokoh penting sekaligus, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka. Ia menegaskan bahwa meskipun ditinggal tiga pentolan tersebut, PSI saat ini berada dalam kondisi yang stabil dan baik-baik saja.

"Baik-baik saja," ujar Grace, seperti dikutip dari detik.com, Kamis (12/11/2026).

Menurut Grace, dinamika keluar masuk kader merupakan hal yang lumrah dan wajar terjadi di partai politik mana pun. Ia juga menekankan bahwa hengkangnya para elite tersebut tidak dilatarbelakangi oleh adanya masalah di internal partai.

"Di partai mana pun, orang datang dan pergi kan biasa. Tidak ada persoalan internal," imbuhnya.

Sebelumnya, pengunduran diri tiga elite PSI ini mengejutkan publik setelah ketiganya kompak mengumumkan mundur dari partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep tersebut. Surat pengunduran diri Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka diterima secara bersamaan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI pada Senin (9/11/2026).

Giring Ganesha menyampaikan perpisahan tersebut melalui akun Instagram resminya dengan mengatakan, "Saya izin pamit dari PSI."

Langkah serupa juga diambil oleh Raja Juli Antoni yang mengaku telah membangun komunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep, sebelum resmi menyerahkan surat pengundurannya.

"Hari ini saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep," terang Raja Juli.

Menyusul kedua rekannya, Isyana Bagoes Oka turut mengajukan surat pengunduran diri dari partai berlogo mawar tersebut. Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri dari ketiga kader senior tersebut secara bersamaan.

"Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) telah menerima surat pengunduran diri Saudara Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha," ujar Kaesang dalam keterangannya.

 

Read More

Gibran Rakabuming Mundur sebagai Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti

JAKARTA, Iki Radio — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memiliki batas waktu selama 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden (Wapres) baru guna menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi hal tersebut dalam sesi jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sesaat setelah menerima langsung surat pengunduran diri dari Gibran. Menurut Muzani, langkah penunjukan pengganti ini mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," kata Muzani kepada awak media.

Sebelum memberikan keterangan pers, Muzani dan Gibran sempat menggelar pertemuan tertutup di ruang pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, MPR secara resmi menerima dokumen pengunduran diri tersebut.

Lebih lanjut, Muzani menjelaskan bahwa proses administrasi pengunduran diri ini juga telah ditembuskan kepada kepala negara. Selain diserahkan kepada pimpinan MPR, surat pengunduran diri Gibran tersebut diketahui telah lebih dulu atau turut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

 

Read More