Transformasi Menuju Energi Berkelanjutan: Filosofi dan Makna di Balik Logo Hari Listrik Nasional ke-81

JAKARTA, Iki Radio — PT PLN (Persero) secara resmi memperkenalkan identitas visual dan filosofi logo untuk peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 yang jatuh pada 27 Oktober 2026. Peringatan tahun ini tidak hanya menjadi penanda perjalanan sejarah sektor kelistrikan tanah air, tetapi juga merefleksikan arah transformasi energi Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan, terjangkau, dan merata bagi seluruh masyarakat.

Melalui pesan resmi yang menyertai peluncuran tersebut, PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan energi yang andal. 

“Pada Hari Listrik Nasional ke-81, 27 Oktober 2026, semangat kami terus menyala, mengiringi transformasi kelistrikan menuju masa depan energi Indonesia yang berkelanjutan,” demikian ungkap pihak PT PLN (Persero).

Filosofi dan Elemen Desain Logo HLN ke-81

Desain logo HLN ke-81 dirancang dengan memadukan berbagai elemen visual yang sarat makna. Setiap komponen yang tersemat memiliki filosofi tersendiri dalam mendukung visi pembangunan kelistrikan nasional:

Siluet Figure Ground sebagai Identitas Utama: Elemen ini menempatkan bentuk utama sebagai pusat perhatian dengan memanfaatkan ruang di sekitarnya. Pendekatan ini membangun kesatuan visual yang kuat, menjadikannya penanda identitas utama yang mudah dikenali dalam peringatan Hari Listrik Nasional.

Cahaya Mengarah ke Atas dan Kanan: Elemen cahaya dirancang bergerak dinamis ke arah atas dan kanan. Arah ini merepresentasikan gerak maju, perubahan, serta transformasi berkelanjutan dalam sistem kelistrikan nasional guna menjawab kebutuhan pembangunan dan masyarakat Indonesia.

Lapisan Warna Bertingkat: Simbol warna yang berlapis menggambarkan pentingnya integrasi lintas sektor. Aspek ini menekankan kolaborasi berbagai bidang—mulai dari penyediaan energi dan pembangunan infrastruktur hingga pemerataan distribusi—demi mewujudkan layanan listrik yang terjangkau bagi masyarakat luas.

Angka 8 dan 1 yang Melambangkan Kesinambungan: Bentuk angka 8 dan 1 pada logo mengarah ke kanan atas dengan visual menyerupai cahaya jatuh. Komposisi ini tidak hanya menegaskan usia peringatan ke-81, tetapi juga melambangkan kesinambungan dalam menjaga integritas dan cita-cita kelistrikan nasional.

Secara keseluruhan, filosofi logo HLN ke-81 merangkum visi besar PLN dalam menghadirkan proses transformasi yang berkesinambungan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, momentum ini diharapkan mampu memperluas akses energi yang bersih, adil, dan merata demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

Read More

27 Oktober 2026 : Hari Listrik Nasional ke-81, Ini Sejarah Panjang Transformasi Ketenagalistrikan Indonesia

JAKARTA, Iki Radio — Hari Listrik Nasional diperingati setiap tanggal 27 Oktober untuk mengenang salah satu tonggak penting dalam sejarah ketenagalistrikan Indonesia. Pada tahun 2026, peringatan ini memasuki usianya yang ke-81 sejak peristiwa bersejarah pembentukan Jawatan Listrik dan Gas pada 27 Oktober 1945, tak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Peringatan Hari Listrik Nasional bukan merujuk pada tanggal berdirinya PT PLN (Persero) sebagai badan hukum modern saat ini, melainkan merujuk pada awal penguasaan dan pengelolaan ketenagalistrikan secara mandiri oleh pemerintah Republik Indonesia dari tangan kolonial.

Jejak Ketenagalistrikan Sebelum Kemerdekaan

Penggunaan energi listrik di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Saat itu, sejumlah perusahaan swasta Belanda memfasilitasi pembangunan pembangkit dan jaringan listrik untuk kawasan perkotaan, industri, dan operasional perusahaan. Pemanfaatannya masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, pengelolaan seluruh fasilitas ekonomi dan infrastruktur listrik diambil alih oleh pemerintah pendudukan militer. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia merdeka pada Agustus 1945, penataan kembali fasilitas-fasilitas vital—termasuk infrastruktur kelistrikan—menjadi agenda mendesak pemerintah Indonesia.

Tonggak Sejarah 1945: Pembentukan Jawatan Listrik dan Gas

Pada 27 Oktober 1945, Pemerintah Indonesia membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Langkah ini menjadi momentum awal pengelolaan ketenagalistrikan nasional.

Kondisi kelistrikan kala itu sangat terbatas. Berdasarkan catatan sejarah, kapasitas total pembangkit listrik nasional di awal kemerdekaan baru mencapai 157,5 megawatt (MW). Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mengoperasikan jaringan kelistrikan di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Evolusi Kelembagaan dan Organisasi Kelistrikan Negara

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pelayanan publik, struktur organisasi pengelola listrik negara mengalami beberapa kali transformasi penting:

1. Tahun 1961 (Pembentukan BPU-PLN): Pengelolaan listrik beralih dari bentuk jawatan ke struktur pengusahaan negara dengan dibentuknya Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN).

2. Tahun 1965 (Pemisahan PLN dan PGN): Pada 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan. Pengelolaan listrik dan gas resmi dipisahkan menjadi dua perusahaan negara yang berdiri sendiri, yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

3. Tahun 1972 (Perusahaan Umum / Perum): Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1972, status PLN ditetapkan sebagai Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara untuk menjalankan fungsi penyediaan tenaga listrik demi kepentingan umum.

4. Tahun 1994 (Perusahaan Perseroan / Persero): Bentuk badan hukum PLN dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994, yang berlaku hingga hari ini.

Penguatan Regulasi Ketenagalistrikan

Selain perjalanan kelembagaan, penataan sektor listrik juga didukung oleh perkembangan regulasi nasional. Salah satu payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan kelistrikan modern saat ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-undang ini memberikan kerangka hukum mengenai penyediaan tenaga listrik, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta aturan pengusahaan sektor listrik secara komprehensif.

Kini, setelah 81 tahun perjalanan sejarah, sistem ketenagalistrikan Indonesia terus berkembang pesat—mulai dari pembangunan berbagai pembangkit, jaringan transmisi antardaerah, hingga distribusi ke rumah-rumah pelanggan di seluruh pelosok Tanah Air.

Read More

Rombak Budaya Kerja, Danantara Larang Petinggi BUMN Pakai Ajudan dan Patwal Berlebihan

JAKARTA, Iki Radio — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mulai mengambil langkah tegas dalam membenahi budaya kerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Transformasi ini berfokus pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) serta budaya perusahaan (corporate culture).

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa penataan ulang budaya kerja tersebut mulai dijalankan secara bertahap untuk memastikan pengelolaan perusahaan pelat merah berjalan lebih profesional.

"Tahun depan itu mulai kita masuk kepada people dan corporate culture. Jadi kalau perusahaannya sudah jadi sedikit, nanti kita mulai melakukan corporate culture yang baru," ujar Dony saat ditemui di Hotel Fairmont, Senin (26/10/2026).

Salah satu kebijakan konkret yang langsung diterapkan adalah pembatasan penggunaan ajudan serta pengawalan melekat, seperti patroli dan pengawalan (patwal), yang dinilai selama ini kerap berlebihan bagi jajaran manajemen BUMN.

"Pasti teman-teman enggak menyadari sekarang terjadi perubahan di dalam manajemen BUMN. Kalau kita lihat sekarang BUMN sudah mulai kurang tuh ajudan-ajudan yang berlebihan, patwal-patwal, kan kita sudah mengeluarkan larangan. Tidak boleh lagi pakai itu, karena pada dasarnya kita ini pegawai pemerintah," tegasnya.

Dony menilai, jajaran manajemen BUMN tidak seharusnya menjadikan posisi jabatan sebagai sarana untuk menikmati fasilitas mewah secara berlebihan. Menurutnya, kesederhanaan dan profesionalisme merupakan kunci utama dalam melayani masyarakat dan negara.

"Bukan satu posisi yang harus dibangga-banggakan dan dinikmati dengan berlebihan," tambahnya.

Aturan penataan fasilitas ini tidak hanya menyangkut pengawalan dan ajudan, tetapi juga merambah ke berbagai aspek perilaku manajemen lainnya, termasuk aturan standar perjalanan dinas menggunakan pesawat. Seluruh ketentuan tersebut telah diatur secara rinci melalui kebijakan internal yang diterbitkan Danantara.

"Mana yang boleh, mana yang enggak, termasuk juga penerbangan yang harus seperti apa. Sampai kepada ajudan, sampai kepada patwal. Ini kita maunya seluruh manajemen BUMN itu nanti ya betul-betul profesional. Nah, jadi ini tahapan-tahapan yang kita lakukan," tutup Dony.

Read More

Jelang Nataru 2026/2027, Mendagri Minta Pemda dan Bapanas Gencarkan Bansos serta Operasi Pasar

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) dan pelaksanaan operasi pasar secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Senin (26/10/2026).

Mendagri menjelaskan bahwa langkah-langkah antisipatif ini krusial dilakukan guna menghadapi lonjakan permintaan bahan pokok serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen libur akhir tahun. Menurutnya, tingginya konsumsi masyarakat selama Natal dan Tahun Baru berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap inflasi dan harga pangan.

"Nanti demand pasti akan tinggi terutama makanan [dan] minuman, karena ada liburan akhir tahun, ada Natal, ada tahun baru, ada perjalanan mobilitas masyarakat akan tinggi," ujar Tito.

Ia menambahkan, penyaluran bansos berperan strategis dalam memperkuat daya beli masyarakat. Karena itu, Tito mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk turut aktif membagikan bantuan sosial memanfaatkan anggaran daerah masing-masing.

"Karena mereka (Pemda) juga memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan sosial," tambahnya.

Operasi Pasar Tepat Sasaran dan Intervensi Transportasi

Selain penguatan bansos, Mendagri meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog untuk terus menggelar operasi pasar secara intensif. Pemetaan operasi pasar diimbau agar berbasis data yang presisi guna menyasar wilayah dan komoditas yang mengalami lonjakan harga.

"Datanya clear di kabupaten mana saja itu lengkap kita memiliki data, saya sampaikan. Dan komoditasnya apa saja yang perlu dilakukan operasi pasar di tempat itu," tegas Mendagri.

Guna menahan laju inflasi pada Desember mendatang, Mendagri juga mendorong pemerintah mempertimbangkan skema subsidi lain, seperti subsidi listrik, penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, hingga subsidi angkutan udara.

Khusus sektor transportasi udara, Tito mengimbau Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi erat dengan maskapai penerbangan agar tidak menetapkan tarif batas atas secara maksimal saat lonjakan penumpang terjadi.

"Mohonlah jangan sampai mengambil harganya harga paling tinggi acuannya. Keuntungan kan tetap ada, tetapi jangan ambil keuntungan maksimal supaya tidak berpengaruh kepada inflasi," pungkasnya.

Read More

Khofifah Tinjau TKA di SMKN 8 Malang, Tekankan Kesiapan Infrastruktur dan Apresiasi Vokasi Global

MALANG, Iki Radio — Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau langsung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SMK Negeri 8 Malang, Kota Malang, pada Senin (26/10/2026). 

Dalam kunjungan tersebut, Khofifah menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya pasokan listrik dan konektivitas internet, guna memastikan kelancaran asesmen berbasis komputer yang melibatkan ratusan ribu peserta didik di Jawa Timur.

Kesiapan infrastruktur menjadi perhatian krusial untuk mengantisipasi gangguan teknis yang dapat menghambat pengerjaan soal maupun mengganggu konsentrasi siswa. Oleh karena itu, Khofifah meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta seluruh satuan pendidikan memastikan fasilitas berfungsi optimal dan menyiapkan langkah antisipasi, termasuk penyediaan genset sebagai sumber listrik cadangan.

TKA sebagai Tolok Ukur dan Evaluasi Pembelajaran

Khofifah menjelaskan bahwa TKA merupakan instrumen penting untuk mendapatkan gambaran terukur mengenai capaian akademik (academic achievement) peserta didik. Hasil asesmen ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menetapkan target nilai khusus bagi para siswa. Peserta diharapkan dapat mengikuti tes dengan sungguh-sungguh, tenang, dan percaya diri tanpa terbebani tuntutan angka tertentu, sehingga mereka dapat fokus menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Pelaksanaan TKA 2026 di Jawa Timur ini diikuti oleh siswa dari jenjang SMA, SMK, SLB, dan sederajat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 16 Oktober 2026, sebanyak 438.126 siswa telah terdaftar dari total 463.397 calon peserta, atau mencapai sekitar 94,54 persen. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Selain sebagai bahan evaluasi diri bagi siswa untuk mengenali kemampuan akademik dan mempersiapkan jenjang pendidikan selanjutnya—termasuk sebagai komponen pertimbangan seleksi masuk perguruan tinggi—Khofifah mengingatkan bahwa hasil TKA bukanlah satu-satunya penentu masa depan. Proses belajar dan pengembangan keterampilan tetap memegang peranan vital.

Peluang Kerja Global bagi Lulusan SMK Jawa Timur

Di sela-sela peninjauannya, Khofifah juga menyoroti peran strategis pendidikan vokasi dalam membekali siswa agar siap menghadapi dunia kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan data Pemprov Jawa Timur, sebanyak 4.915 siswa SMK di wilayah ini telah berhasil memperoleh kesempatan magang dan bekerja di 13 negara berbeda. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses lulusan vokasi menuju pasar kerja global.

Melalui kombinasi pelaksanaan TKA yang terukur dan penguatan pendidikan vokasi yang berdaya saing, Pemprov Jawa Timur berharap para siswa memiliki bekal akademik serta keterampilan yang matang untuk menentukan masa depan, baik melanjutkan studi ke perguruan tinggi maupun langsung memasuki dunia kerja sesuai dengan kompetensi dan cita-cita mereka.

 

 

Read More

Kasus Pembunuhan Ibu-Anak di Madiun: Polisi Sisir 3 TKP hingga Duga Adanya Mutilasi dan Pembakaran Jasad

MADIUN, Iki Radio — Tim Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur (Labfor Polda Jatim) bersama Satreskrim Polres Madiun Kota menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik terjadinya pembunuhan ibu dan anak, DH (30) dan AGF (4), pada Senin (26/10/2026).

Pemeriksaan intensif tersebut difokuskan pada tiga lokasi berbeda di wilayah Madiun. "Sebuah hotel di Kota Madiun, sebuah rumah di Gang Tentrem, Jalan Doho, Kelurahan Winongo, serta rumah yang ditempati terduga pelaku DBM di Jalan Kunir Nomor 13, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun," ujar Kepala Polres Madiun Kota, AKBP Rizki Pratama, di Madiun.

Kapolres menjelaskan bahwa pengungkapan kasus dugaan pembunuhan ini bermula dari laporan kehilangan yang dilayangkan oleh Khanza, adik korban, pada 5 Oktober 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Polres Madiun Kota melakukan penyelidikan dengan menelusuri alur pergerakan dari TKP awal hingga menemukan indikasi kuat yang mengarah kepada terduga pelaku.

Selain menelusuri keterkaitan ketiga lokasi tersebut, pihak kepolisian kini sedang mendalami dugaan pembunuhan yang disertai tindakan mutilasi dan pembakaran jasad. Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV) di hotel tempat mereka sempat menginap, terungkap bahwa korban dan terduga pelaku memiliki hubungan sebagai pasangan suami istri siri.

Dalam proses olah TKP di rumah terduga pelaku Jalan Kunir, tim penyidik menaruh perhatian khusus pada sebuah tungku api yang berada di bagian belakang rumah. Tungku tersebut diduga digunakan oleh pelaku untuk membakar jasad korban setelah dimutilasi. Kendati demikian, polisi menekankan bahwa dugaan ini masih dalam tahap pendalaman lebih lanjut.

Hingga saat ini, penyidik masih terus mendalami keterangan dari terduga pelaku serta mengumpulkan barang bukti dari seluruh TKP. Kepolisian berharap hasil dari olah TKP dan uji laboratorium forensik dapat segera merangkai kronologi kejadian secara utuh sekaligus mengungkap motif di balik aksi keji tersebut.

 

Read More

Cegah Bullying dan Narkoba, Polda Jatim Hadirkan Program Polisi Jogo Sekolah

SURABAYA, Iki Radio — Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menegaskan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan dengan menekankan pentingnya menjaga keselamatan pelajar serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wakapolda Jatim, Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, saat bertindak sebagai pembina upacara bendera di SMA Negeri 15 Surabaya pada Senin (26/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Jatim membacakan amanat Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Ia mengingatkan bahwa masa depan generasi muda sangat berharga dan harus dijaga bersama melalui sinergi seluruh pihak. Para pelajar diimbau keras untuk menjauhi berbagai perilaku negatif, seperti tawuran, perundungan (bullying), penyalahgunaan narkoba, hingga provokasi di media sosial.

“Masa depan kalian sangat berharga. Jangan sampai terganggu oleh tawuran, perundungan, narkoba, maupun provokasi di media sosial. Kendalikan diri, tolak ajakan kekerasan, dan selesaikan perselisihan melalui dialog dengan bantuan guru serta orang tua,” ujar Kombes Pol Feri Handoko saat membacakan amanat.

Ia menambahkan bahwa perkelahian antarpelajar membawa dampak buruk yang serius, mulai dari luka fisik, trauma psikologis, hingga risiko kehilangan nyawa. Oleh karena itu, para siswa diharapkan mampu mengendalikan diri secara bijak dan fokus membangun pertemanan yang positif.

Hadirkan Program Polisi Jogo Sekolah

Sebagai langkah konkret perlindungan di sektor pendidikan, Polda Jatim resmi mengimplementasikan program Polisi Jogo Sekolah yang terintegrasi dengan semangat Jogo Omah (menjaga Jawa Timur sebagai rumah bersama). Program ini mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis agar kepolisian dapat hadir sebagai sahabat sekaligus pendamping terdekat bagi para pelajar.

“Melalui program Polisi Jogo Sekolah, kami ingin menghadirkan Polisi sebagai sahabat dan pendamping pelajar dalam mencegah perundungan, tawuran, serta penyalahgunaan narkoba,” jelas Wakapolda Jatim.

Sinergi berkelanjutan antara kepolisian, pihak sekolah, dan orang tua menjadi kunci keberhasilan program ini. Upaya yang dilakukan mencakup:

• Edukasi perilaku aman dan bijak bermedia sosial,
• Pendampingan konseling bagi siswa, hingga
• Penanganan laporan kekerasan dengan jaminan keselamatan serta kerahasiaan identitas anak.

Wakapolda Jatim juga berpesan agar para pelajar yang mengalami ancaman atau mengetahui adanya tindakan kekerasan tidak takut untuk segera melapor kepada guru, orang tua, atau polisi pendamping. Langkah preventif ini dinilai sangat krusial dalam mempersiapkan generasi muda menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Kalianlah generasi yang akan mengisi masa depan Indonesia. Persiapkan diri dengan ilmu, kedisiplinan, kejujuran, kesehatan, dan kepedulian terhadap sesama untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutur Wakapolda Jatim di hadapan ratusan pelajar SMAN 15 Surabaya.

Melalui kegiatan ini, Polda Jatim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi demi memastikan anak-anak dapat belajar, berkembang, dan berprestasi tanpa bayang-bayang ancaman kekerasan.

 

Read More

Sarwendah Buka Ruang Negosiasi untuk Ruben Onsu Terkait Sengketa Cicilan Rumah

JAKARTA, Iki Radio — Konflik hukum pascaperceraian antara Sarwendah dan Ruben Onsu kembali mencuri perhatian publik. Pihak Sarwendah menyatakan membuka ruang negosiasi guna menyelesaikan sengketa wanprestasi terkait cicilan rumah yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 39.

Meskipun membuka pintu dialog, pihak Sarwendah menegaskan bahwa langkah tersebut diambil tanpa mengesampingkan hak-hak yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Fokus Pertahankan Hak Berdasarkan Akta 39

Pengacara Sarwendah, Jaenudin, menjelaskan bahwa fokus utama kliennya adalah mempertahankan hak atas aset rumah yang telah dibagi secara sah dan ditandatangani bersama dalam Akta 39.

"Ya, pada prinsipnya fokusnya hanya satu. Sarwendah mempertahankan haknya yang telah diberikan, yang telah dibagi sesuai dalam Akta 39. Boleh dong? Itu kan punya dia. Sudah dibagi secara sah, ditandatangani bersama, disepakati bersama, dan diberikan bersama," ujar Jaenudin, dikutip dari detikHot pada Minggu (25/10/2026).

Permasalahan bermula dari sisa cicilan rumah di BCA yang masih berstatus sebagai agunan bank. Berdasarkan dokumen pascacerai serta bukti komunikasi tertulis, Ruben Onsu disebut memiliki komitmen awal untuk menanggung sisa cicilan tersebut. Namun, pihak Sarwendah menyebut pembayaran cicilan oleh Ruben sudah tidak berjalan sejak akhir tahun 2025, sehingga status rumah tersebut masih menggantung di bank.

Tawarkan Opsi Win-Win Solution dan Keringanan

Meskipun demikian, Jaenudin menegaskan bahwa pihak Sarwendah memilih untuk bersikap fleksibel dan tidak memaksakan kehendak dalam menghadapi persoalan cicilan utang di BCA yang disebut mencapai angka Rp12,4 miliar.

Sebagai bentuk solusi tengah (win-win solution), pihak Sarwendah mengusulkan adanya pembagian kewajiban pembayaran antara Ruben dan Sarwendah jika komitmen awal ingin direalisasikan secara bersama.

Selain itu, terkait usulan penyerahan vila seluas 300 meter persegi, Jaenudin meluruskan bahwa hal tersebut bukan merupakan tuntutan mutlak yang wajib dipenuhi Ruben. Opsi tersebut diajukan sebagai alternatif antisipasi apabila Ruben mengalami kendala finansial atau tidak sanggup melanjutkan pembayaran di kemudian hari.

"Kalau dia komit dengan ucapannya bahwa tanggung jawab BCA itu adalah tanggung jawab para pihak, ini harusnya diambil. Ini win-win solution," tambahnya.

Usulan penyerahan vila secara sukarela tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban Ruben Onsu, bukan untuk menambah tekanan. Terlebih lagi, pihak Sarwendah menilai nilai jual vila tersebut belum tentu dapat menutupi kewajiban utang bernilai miliaran rupiah, mengingat properti juga tidak selalu mudah untuk langsung dicairkan.

Tegaskan Semua Proses Harus Merujuk pada Akta 39

Dalam kesempatan yang sama, Jaenudin mengingatkan agar seluruh proses penyelesaian maupun negosiasi sengketa wanprestasi ini wajib berpatokan pada Akta 39 yang telah disahkan bersama. Menurutnya, segala dalil atau argumentasi hukum di luar akta tersebut tidak dapat digunakan secara sepihak untuk mengubah kesepakatan.

"Dalil apa pun di luar Akta 39 itu tidak terpakai. Kalau sudah ada perjanjian, argumentasi atau dalil hukum lain tidak bisa digunakan begitu saja untuk mengubahnya. Mengubah perjanjian pun harus berdasarkan kesepakatan bersama, misalnya dibuat adendum. Jadi, itu tidak bisa dilakukan sepihak," pungkas Jaenudin.

Saat ini, proses hukum terkait sengketa wanprestasi komitmen pascaperceraian yang mencakup cicilan dua rumah di kawasan BDN dan Rempoa ini masih terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Read More