Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

21 November : Hari Ikan Nasional, Momentum Tingkatkan Konsumsi Protein dan Jaga Kelestarian Laut Indonesia

JAKARTA, Iki Radio — Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) yang jatuh pada Sabtu, 21 November 2026, kembali menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber protein berkualitas tinggi, sekaligus mengoptimalkan potensi kelautan nasional secara berkelanjutan.

Peringatan ini bertujuan mendorong kesadaran publik terhadap nilai gizi ikan serta mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya perikanan Indonesia harus dikelola dengan prinsip kelestarian alam. 

Sejalan dengan semangat tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Kesehatan terus menggaungkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), yang mencakup edukasi mengenai ragam jenis ikan serta cara mengidentifikasi ikan yang layak dikonsumsi.

Urgensi peningkatan konsumsi ikan masih menjadi perhatian utama mengingat pemanfaatan hasil laut di dalam negeri belum sepenuhnya optimal. 

Berdasarkan catatan historis Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) pada 2013, rata-rata konsumsi ikan masyarakat Indonesia sempat berada di angka 35 kilogram per kapita per tahun (sekitar 60–70 gram per hari) dengan target 38 kilogram pada 2014—angka yang tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia (56,2 kilogram) dan Singapura (48,9 kilogram).

Secara historis, penetapan Hari Ikan Nasional diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 pada 24 Januari 2014. 

Sebagai penguat identitas, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menetapkan logo resmi Harkannas melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2014. Logo berbentuk siluet ikan dan manusia tersebut melambangkan harapan agar sektor perikanan mampu mewujudkan kemandirian, kedaulatan, kemakmuran, serta kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Ayah Rozak Restui Kedekatan Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi, Soroti Ibadah hingga Kasih Sayang ke Bilqis

MADIUN, Iki Radio — Ayah Rozak akhirnya buka suara menanggapi kabar kedekatan putrinya, pedangdut Ayu Ting Ting, dengan seorang pria bernama Kevin Gusnadi. Sebagai orang tua, ia mengaku bahagia dan bersyukur melihat sang putri kembali menjalin kedekatan, sembari menyelipkan doa terbaik agar hubungan tersebut membawa kebahagiaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ayah Rozak sebagaimana dikutip dari kanal YouTube STARPRO Indonesia pada Rabu, 18 November 2026. Ia menegaskan tidak memberikan banyak tuntutan kepada sosok pria yang dekat dengan Ayu, melainkan hanya berharap jalinan asmara kali ini berujung pada hal yang baik.

"Ya senang aja, bersyukur. Mohon doanya aja yang terbaik buat Ayu," ujar Ayah Rozak.

Menurutnya, urusan jodoh, maut, dan rezeki berada di luar kuasa manusia. Karena itu, ia memilih tidak terlalu jauh mencampuri urusan pribadi sang anak dan memposisikan diri sebagai orang tua yang terus memberi dukungan serta doa.

"Mungkin memang sudah saatnya, kita kan enggak tahu jodoh, maut, dan rezeki, ya gitu aja. Jadi orang tua hanya mendoakan aja yang terbaik. Doain aja buat semuanya, oke ya," tuturnya.

Meski bersikap terbuka, Ayah Rozak ternyata memiliki penilaian tersendiri terhadap sosok Kevin Gusnadi. Ia menilai Kevin memiliki sejumlah sifat positif, terutama sikap saling menghargai dan menghormati orang-orang di sekitarnya.

Selain sikap, sisi religius Kevin juga menjadi perhatian khusus Ayah Rozak. Ia menyebut ibadah Kevin tergolong bagus sehingga menumbuhkan harapan agar hubungan keduanya dapat melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Lebih jauh, Ayah Rozak menekankan bahwa pendamping Ayu kelak tidak cukup hanya mencintai sang putri, tetapi juga harus mampu menerima keluarga besarnya, termasuk putri semata wayang Ayu, Bilqis Khumairah Razak.

"Anaknya betul-betul menghargai dan menghormati, ibadahnya juga bagus. Saya itu ya mudah-mudahan kasih sayangnya juga bukan sayang sama Ayu aja, sama Bilqis, sama keluarga itu yang kita harapkan nih," kata Ayah Rozak memuji sosok Kevin.

Mendagri Tekankan Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAKARTA, Iki Radio – Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi kinerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah (pemda). Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku bertajuk 'Daerah Kuat Indonesia Berdaulat' di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

"Upaya (mendorong pertumbuhan) nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.

Untuk mengoptimalkan potensi besar Indonesia—seperti kekayaan sumber daya alam (SDA), tenaga kerja produktif, luas wilayah, dan posisi geografis strategis—Tito meminta kepala daerah menjadikan empat komponen utama pertumbuhan ekonomi sebagai acuan kebijakan:

Konsumsi Rumah Tangga: Menjadi indikator daya beli masyarakat. Konsumsi yang kuat menandakan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, sementara konsumsi rendah dapat mengindikasikan masalah daya beli, pengangguran, dan kemiskinan.

Belanja Pemerintah: Didorong untuk dioptimalkan agar uang beredar di masyarakat. Tito menegaskan penyerapan anggaran harus berdampak nyata pada aktivitas ekonomi, bukan sekadar terserap secara administratif.

Investasi: Membutuhkan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, penguatan pelayanan publik, dan pemberantasan pungutan liar (pungli). Investasi dinilai mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan UMKM, perdagangan, perhotelan, serta pariwisata.

Ekspor Neto (Ekspor dikurangi Impor): Didorong melalui pengembangan produk unggulan daerah dan hilirisasi agar memiliki nilai tambah serta berdaya saing ekspor.

Tito mencontohkan hilirisasi produk kelapa di Maluku Utara yang digarap bersama Kementerian Pertanian RI (Kementan) sebagai model kreatif yang patut direplikasi daerah lain.

"Harus punya kreativitas seperti itu, dan di daerah lain juga seperti itu kita minta setiap dari produk, upayakan produk ini memiliki nilai tambah dan bisa diekspor," jelas Tito.

Forum ini turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik RI (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, perwakilan pemda se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

KSP Tegaskan Komitmen Jadi Lokomotif Pengawalan Program Prioritas Nasional

JAKARTA, Iki Radio – Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen memperkuat perannya sebagai lokomotif dalam mengawal program prioritas nasional guna mendukung implementasi visi-misi Presiden atau Asta Cita. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

Menurut Ariyo, penguatan peran ini diwujudkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemantauan pelaksanaan program, serta deteksi dini terhadap berbagai kendala di lapangan.

"Ya, kami insyaallah, Pak, kami coba menjadi lokomotif dan juga tadi disampaikan KSP harus berani, harus tampil. Kami akan coba laksanakan tersebut dan juga menjadi lokomotif bagi kegiatan pengawalan prioritas program nasional," ujar Ariyo dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/11/2026).

Ariyo menjelaskan bahwa mekanisme pengawalan program prioritas dilakukan secara terstruktur. Tahapan tersebut diawali dengan koordinasi bersama Kementerian PPN/Bappenas serta kementerian terkait untuk menentukan program strategis yang perlu dikawal. Selanjutnya, pemantauan dijalankan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev), verifikasi lapangan, rapat koordinasi, forum diskusi kelompok, hingga pertemuan langsung dengan mitra kerja.

Ia menambahkan, fungsi pengawalan KSP tidak sebatas memantau, tetapi juga mendorong penyelesaian hambatan secara proaktif bersama instansi terkait agar setiap persoalan dalam implementasi program segera ditindaklanjuti.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI turut memberikan masukan terkait penguatan fungsi strategis KSP. Poin-poin masukan tersebut meliputi pengendalian program prioritas, deteksi dini isu strategis, sinkronisasi kebijakan lintas lembaga, tata kelola dan akuntabilitas kelembagaan, keamanan informasi, hingga koordinasi antara KSP dan Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada publik.

Pihak KSP menilai masukan dari parlemen tersebut menjadi bagian penting untuk meningkatkan efektivitas sinergi antarinstansi pemerintah, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil bagi masyarakat.

Selain mengawal program prioritas, KSP juga terus menjalankan fungsi penanganan aspirasi dan aduan masyarakat melalui program KSP Mendekat. Tercatat hingga November 2026, KSP telah menerima 596 aduan yang mencakup persoalan pertanahan dan agraria, permohonan audiensi, surat resmi, serta berbagai aspirasi lainnya. Dari total tersebut, 169 aduan telah selesai ditindaklanjuti, sementara 427 aduan lainnya masih dalam tahap pemrosesan.

Dalam RDP bersama Komisi XIII DPR RI ini, Plt. Kepala Staf Kepresidenan turut didampingi oleh jajaran pejabat utama KSP, yakni Plt. Deputi I Heru Kreshna Reza, Plt. Deputi II Popy Rufaidah, Plt. Deputi III Yan Hiksas, Plt. Deputi IV Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Kepala Sekretariat KSP Achmad Tjachja Nugraha, serta sejumlah tenaga profesional KSP.

 

Mantan Kasatresnarkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi Divonis 20 Tahun Penjara

BIMA, Iki Radio – Mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Polres Bima Kota, AKP Malaungi, dijatuhi vonis 20 tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bima pada Kamis (19/11/2026) sore. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk menjual dan menerima narkotika golongan I.

Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Rifai ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya, yakni pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar atas dakwaan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain pidana badan, Malaungi diwajibkan membayar denda Rp500 juta dalam tenggat waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kemungkinan perpanjangan satu bulan.

"Apabila tidak mampu membayar dalam jangka yang ditetapkan, kekayaan atau pendapatan terdakwa akan dilelang. Jika tidak mencukupi denda digantikan dengan pidana penjara 140 hari," ujar Rifai saat membacakan amar putusan.

Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa memberatkan karena menyalahgunakan jabatan sebagai anggota Polri yang seharusnya melindungi warga dan memberantas narkotika, serta berpotensi merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda. Namun, hakim mempertimbangkan hal meringankan berupa pengakuan perbuatan dan sikap kooperatif Malaungi selama persidangan.

Menanggapi putusan tersebut, JPU Syahrurahman menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan. "Masih pikir-pikir untuk banding," katanya.

Hal senada disampaikan penasihat hukum Malaungi, Farman, yang mengaku menghargai pertimbangan majelis hakim. "Adapun upaya hukum lainnya, kami masih mempertimbangkan dengan tim dan klien," jelasnya.

Di luar proses peradilan pidana umum, kasus narkotika yang menjerat Malaungi juga berdampak pada status keanggotaannya. Dalam sidang etik, ia telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Polri.

 

BGN Verifikasi 3.400 Lokasi untuk Perluasan Makan Bergizi Gratis di Wilayah 3T

JAMBI, Iki Radio — Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah terpencil, kepulauan, serta wilayah dengan angka stunting tinggi. Hingga saat ini, sekitar 3.400 lokasi telah masuk tahap verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan jangkauan program.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan MBG ke wilayah yang sulit dijangkau memerlukan persiapan lebih cermat agar pelaksanaannya berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi," ujar Sudaryono saat inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat, 20 November 2026.

Sudaryono menjelaskan, verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, kebutuhan penerima manfaat, serta kelayakan pelaksanaan program. BGN tidak ingin terburu-buru mengaktifkan dapur tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan tantangan di tiap daerah.

Menurut dia, wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi perlu diprioritaskan karena karakteristik kebutuhannya berbeda dibandingkan wilayah perkotaan atau kawasan aglomerasi.

"Kita mau fokus utama kita adalah bagaimana yang membutuhkan, yang jauh-jauh dulu kita bereskan," kata pria yang akrab disapa Mas Dar itu.

Secara nasional, potensi SPPG yang akan diaktivasi di wilayah 3T diperkirakan mencapai 3.000 hingga 5.000 unit. Khusus di Provinsi Jambi, terdapat sembilan lokasi yang sedang menjalani proses verifikasi dan validasi untuk persiapan perluasan layanan di daerah 3T.

BGN saat ini juga tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Aturan ini dinilai mendesak karena skema operasional, pembiayaan, dan insentif dapur di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan wilayah perkotaan.

Pertimbangan utama dalam penyusunan aturan tersebut meliputi perbedaan jumlah penerima manfaat, jarak distribusi, kondisi geografis, serta biaya transportasi.

"SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda. Karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita lagi siapkan aturan, harusnya prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya," ungkap Sudaryono.

Ia menegaskan, pemerintah akan menerapkan perlakuan khusus bagi dapur di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi, termasuk penyesuaian anggaran, insentif, serta komponen biaya kemahalan. Untuk daerah kepulauan dan wilayah terpencil seperti Papua, skema tersendiri juga disiapkan guna memberikan kepastian bagi mitra yang membangun dapur layanan.

"Kalau untuk daerah 3T harus ada special treatment. Harganya, anggarannya, treatment-nya, insentifnya itu pasti akan berbeda," tegasnya.

Polres Kubu Raya Gagalkan Penyelundupan 9 PMI Ilegal Asal NTT

KUBU RAYA, Iki Radio — Kepolisian Resor (Polres) Kubu Raya, Kalimantan Barat, menggagalkan upaya penyelundupan sembilan calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal asal Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (18/11/2026) dini hari. Para korban rencananya akan diberangkatkan menuju Kota Sibu, Sarawak, Malaysia, melalui jalur tikus di wilayah perbatasan.

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengatakan, penggagalan terjadi saat petugas mendapati sembilan warga NTT bersama terlapor berinisial YOH sedang menunggu jemputan di sekitar Jalan Arteri Supadio, Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya.

"Personel melakukan pengecekan, pemeriksaan tas, barang-barang bawaan, selanjutnya sembilan orang lainnya, beserta saudara IN dan sopir dibawa ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Rensa dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan keterangan terlapor YOH, kasus ini bermula saat dirinya bekerja sebagai buruh panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kota Sibu, Sarawak, Malaysia, sejak Februari 2016. Pada Oktober 2026, YOH pamit kepada rekan kerjanya yang merupakan warga negara India berinisial PKN untuk pulang ke kampung halamannya di Desa Nenotes, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.

Saat itu, PKN meminta YOH merekrut warga di desanya untuk bekerja di perkebunan sawit yang sama dengan masuk ke Malaysia melalui jalur tikus di sekitar perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau. Sesampainya di Desa Nenotes, YOH mengajak sembilan warga setempat yang sedang menganggur, dan tawaran tersebut langsung disetujui.

Rombongan kemudian memulai perjalanan pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 07.30 WIB dari Desa Nenotes menuju Kota Kupang menggunakan mobil, dan tiba sekitar pukul 17.00 WIB untuk bermalam di sebuah penginapan. Keesokan harinya, sekitar pukul 08.00 WIB, mereka bertolak ke Bandara El Tari Kupang untuk terbang menuju Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

Dari Bandara Juanda, YOH dan sembilan warga tersebut melanjutkan penerbangan ke Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, dan tiba sekitar pukul 19.40 WIB. Karena tidak menemukan penginapan di sekitar bandara, mereka berjalan kaki menuju Jalan Arteri Supadio, Desa Limbung.

Di tengah perjalanan, YOH menghubungi IN untuk meminta jemputan mobil sekaligus mencarikan rumah singgah hingga Jumat (20/11/2026) sebelum menyeberang ke Sarawak. Setelah menunggu sekitar dua jam, IN datang bersama sopir mengendarai mobil Daihatsu Sigra hitam bernomor polisi KB 1136 LJ.

Petugas Polres Kubu Raya langsung melakukan pencegahan, menginterogasi, serta memeriksa barang bawaan YOH dan sembilan warga NTT saat mereka hendak memasukkan barang ke dalam mobil. Selain sembilan calon PMI, polisi turut mengamankan YOH, IN, dan sang sopir untuk pemeriksaan lanjutan.

Dalam penggagalan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni:

  • Tujuh lembar tiket pesawat
  • Satu unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam (KB 1136 LJ)
  • Dua lembar nota pembayaran tiket pesawat
  • Satu paspor

Rensa menambahkan, pihaknya segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna menangani kasus tersebut lebih lanjut.

 

Banjir dan Longsor Terjang Lima Kecamatan di Agam, Akses Jalan Diberlakukan Buka Tutup

AGAM, Iki Radio – Banjir dan tanah longsor menerjang lima kecamatan di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 06.10 WIB. Hingga Kamis (19/11/2026), banjir dilaporkan mulai surut sementara pembersihan material longsor terus berlangsung dan akses jalan terdampak dibuka dengan sistem buka tutup.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan menyampaikan bahwa sebanyak enam kepala keluarga (KK) dilaporkan terdampak dan masih dalam proses pendataan.

"Dilaporkan sebanyak enam kepala keluarga (KK) terdampak dan masih dalam pendataan," ujar Berton dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).

Sebaran Wilayah dan Kerusakan

Bencana hidrometeorologi ini meluas ke lima kecamatan dengan rincian wilayah terdampak sebagai berikut:

  • Kecamatan Canduang: Nagari Canduang Koto Laweh
  • Kecamatan Baso: Nagari Padang Tarok dan Koto Gadang
  • Kecamatan Matur: Nagari Panta Pauh
  • Kecamatan Palembayan: Nagari Ampek Koto Palembayan dan Sipinang
  • Kecamatan Palupuh: Nagari Nan Tujuah

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, banjir berdampak pada dua unit rumah, dua fasilitas pendidikan, serta satu fasilitas umum berupa Jembatan Gantung Pakan Rabaa.

Sementara itu, tanah longsor terjadi di sejumlah titik dan mengganggu akses jalan di Kecamatan Canduang, Baso, Palembayan, dan Palupuh. Khusus di Kecamatan Palembayan, longsor berdampak pada sekitar empat unit rumah, tiga akses jalan, serta satu bahu jalan yang amblas. BPBD Kabupaten Agam telah mengerahkan satu unit alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutup badan jalan.

"Berdasarkan kondisi per Kamis (19 November 2026), banjir mulai surut dan pembersihan material longsor masih berlangsung. Akses jalan terdampak sudah dapat dilalui dengan menerapkan sistem buka tutup," jelas Berton.

Imbauan Kesiapsiagaan BNPB

Menyikapi situasi tersebut, BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem.

Langkah kewaspadaan bagi masyarakat:

  • Menjaga kebersihan saluran drainase dan memantau perkembangan cuaca secara berkala.
  • Segera mengungsi ke tempat aman dan mengikuti arahan petugas jika hujan lebat berlangsung lebih dari satu jam dan membatasi jarak pandang, terutama bagi warga di dekat daerah aliran sungai (DAS).
  • Mewaspadai potensi longsor di sekitar perbukitan dan lereng, serta segera mengevakuasi diri bila muncul tanda-tanda pergerakan tanah.
  • Memangkas dahan pohon yang rimbun dan rapuh, memperkuat atap bangunan, serta menjauhi papan reklame, pepohonan, dan tiang listrik saat angin kencang.
  • Menyiapkan tas siaga bencana serta memantau informasi dan peringatan dini dari instansi berwenang.
  • Langkah kesiapsiagaan bagi pemerintah daerah:
  • Menyiapkan personel dan peralatan tanggap darurat.
  • Meningkatkan pemantauan di titik-titik rawan bencana.
  • Memeriksa kondisi infrastruktur pengendali banjir—seperti tanggul, bangunan penahan air, dan sistem peringatan dini—serta memastikan kesiapan rencana evakuasi dan penanganan kedaruratan.

 

close
Pasang Iklan Disini