Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Pemerintah Alokasikan Rp18,9 Triliun untuk Gaji PPPK di 546 Daerah

Iki Radio - Pemerintah pusat memutuskan mengalokasikan anggaran sejumlah Rp18,9 triliun, untuk 546 daerah guna memastikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga kerja paruh waktu tetap terjamin.


Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, seusai menghadiri rapat koordinasi bersama lintas lembaga yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/8/2026).

Tito mengatakan, upaya itu diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak ada PPPK di daerah yang diberhentikan atau kehilangan pekerjaan akibat kendala anggaran belanja pegawai.

"Pada prinsipnya tak boleh ada pegawai PPPK yang dirumahkan sehingga tak memiliki pekerjaan atau menganggur," tegas Tito.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lintas lembaga menyepakati tiga opsi penanganan bagi pemerintah daerah.

Opsi pertama mengarahkan daerah melakukan efisiensi anggaran, seperti memangkas perjalanan dinas dan menghapus agenda rapat yang kurang mendesak. Opsi kedua, pemerintah pusat segera mencairkan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang belum menerimanya.

Bagi daerah yang tidak dapat melakukan efisiensi serta tidak lagi memiliki alokasi DBH, pemerintah menyiapkan opsi ketiga berupa penambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

Tito menyatakan, dari total anggaran Rp18,9 triliun yang dikucurkan, sejumlah Rp10 triliun berasal dari sisa DBH yang dicairkan, sedangkan Rp8,9 triliun sisanya disalurkan dalam bentuk tambahan DAU.

Kebijakan mengenai penambahan alokasi dana tersebut secara resmi telah disahkan dan dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 yang terbit pada 5 Agustus 2026.

"Nah dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap dan ini akan sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai baik P3K maupun paruh waktu juga ya itu dibiayai dibayar oleh Pemda masing-masing," ujar Tito.

 

BI Kediri Dorong Akselerasi QRIS dan Edukasi Keamanan Transaksi Digital Melalui Strategi PEKA

Iki Radio — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kediri terus mendorong percepatan adopsi transaksi pembayaran digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dari ancaman penipuan digital.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Saryo, menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan gadget telah mengubah pola transaksi masyarakat. Capaian transaksi digital secara nasional terus melonjak hingga mencapai triliunan rupiah.

“Sebagai regulator, Bank Indonesia (BI) bertugas mengawasi seluruh lembaga penyelenggara sistem pembayaran—baik sektor perbankan maupun non-bank seperti dompet digital (GoPay, ShopeePay, OVO, dan sejenisnya)—guna memastikan kepatuhan regulasi serta mitigasi risiko,” ujarnya di Madiun, Selasa (11/8/2026).

Seiring meningkatnya inovasi layanan keuangan, pelaku kejahatan siber turut memanfaatkan celah kelalaian pengguna (human error). BI Kediri menyoroti beberapa modus penipuan yang kerap terjadi di lapangan diantaranya panggilan telepon palsu, dimana ada pihak tidak bertanggung jawab mengaku sebagai petugas bank atau kepolisian untuk meminta PIN atau kode One-Time Password (OTP).

Selain itu akun media sosial palsu yang mengatasnamakan bank resmi dan menghubungi nasabah via pesan pribadi (Direct Message). Modus meminjam rekening bank nasabah untuk menampung dana hasil tindak kejahatan. Penukaran stiker QRIS milik pedagang dengan QRIS milik pelaku fraud sehingga dana pembayaran pembeli tidak masuk ke rekening pedagang. Hingga rekayasa tangkapan layar (screenshot) bukti pembayaran editan yang menyasar pelaku usaha mikro.

Untuk membendung risiko kejahatan digital, BI mengampanyekan slogan "Kalau Ragu, Stop Dulu". Konsumen diminta langsung menghentikan transaksi, tidak membagikan PIN/OTP, serta memverifikasi informasi ke nomor resmi bank jika menemukan hal mencurigakan.

Selain itu, masyarakat diimbau menerapkan konsep PEKA (Peduli, Kenali dan Adukan). Yakni dengan menjaga data pribadi, PIN, dan kode OTP layaknya menjaga kunci rumah, mengidentifikasi ciri-ciri modus penipuan yang berpotensi menyasar kelompok masyarakat, serta mengirimkan laporan apabila mengalami gangguan atau kendala transaksi.

Terkait alur pengaduan, nasabah diimbau terlebih dahulu melaporkan kendala kepada pihak bank atau penyelenggara layanan terkait. Apabila tidak memperoleh penyelesaian dari pihak penyelenggara, laporan dapat dilanjutkan ke Bank Indonesia.

Mengenai kerugian finansial, penyedia jasa pembayaran wajib memberikan ganti rugi apabila kerugian timbul akibat murni gangguan sistem atau kelalaian internal penyelenggara. Namun, kerugian akibat kelalaian konsumen yang memberikan data rahasia (seperti PIN/OTP) tidak menjadi tanggung jawab bank.

Selain itu BI Kediri juga mendorong penggunaan QRIS sebagai cara meminimalkan risiko penerimaan uang palsu serta menghilangkan kerepotan penyediaan uang kembalian pecahan kecil.

Terkait aturan biaya MDR (Merchant Discount Rate), Saryo menjelaskan bahwa MDR merupakan biaya operasional pedagang kepada lembaga keuangan dan bukan beban pembeli. Untuk transaksi usaha mikro di bawah Rp500.000, tarif MDR ditetapkan sebesar 0%. Pedagang diimbau untuk tidak mengenakan biaya administrasi tambahan kepada konsumen.

“Tingkat adopsi dan pertumbuhan pengguna maupun merchant QRIS di 13 kabupaten/kota wilayah kerja KPwBI Kediri tercatat mengalami lonjakan tinggi dan melebihi target yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

BI Kediri memastikan kegiatan edukasi dan sosialisasi sistem pembayaran digital terus dilakukan secara masif hingga ke wilayah pelosok. Melalui pilar edukasi dan kolaborasi, masyarakat diharapkan dapat bertransaksi secara aman, nyaman, dan bijak di era digital.(ir)

 

OJK: Penguatan Pasar Modal Jadi Prioritas Utama

Iki Radio - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan penguatan integritas Pasar Modal sebagai prioritas utama dalam mendorong akselerasi transformasi Pasar Modal Indonesia agar semakin efisien, transparan, terpercaya, dan inovatif.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Peringatan 49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia (HUT ke-49 Pasar Modal) di Jakarta, Senin (10/8/2026). (Dok. OJK)


Penguatan Pasar Modal Indonesia diharapkan dapat berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan transformasi menuju ekonomi Indonesia yang resilien dan berkelanjutan.

“OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan likuiditas, transparansi, tata kelola dan enforcement serta sinergitas sebagai bagian dari rencana aksi reformasi integritas di Pasar Modal Indonesia. OJK juga senantiasa terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan juga sistem pengawasan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Peringatan 49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia (HUT ke-49 Pasar Modal) di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Perayaan HUT Pasar Modal Indonesia dengan tema “Akselerasi Transformasi untuk Berdaulat, Mandiri, dan Maju Bersama” turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), asosiasi serta stakeholders lainnya.

Friderica Widyasari Dewi menjelaskan reformasi integritas pasar modal yang telah dilakukan, sudah banyak mengubah wajah Pasar Modal Indonesia saat ini, antara lain dengan jumlah Single Investor Identification (SID) yang telah menembus angka 30,27 juta atau tumbuh 48,67 persen (yoy).  “Tentu angka ini mencerminkan tidak hanya sekedar angka, tidak hanya sekedar pertumbuhan jumlah investor, tetapi makna dibalik itu bahwa ada trust, ada confidence, ada harapan masyarakat Indonesia terhadap pasar modal Indonesia,” kata Friderica.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan peringatan 49 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia merupakan momentum untuk terus menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional, karena Pasar Modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor terutama pada saat-saat yang sangat strategis.

“Saya apresiasi juga reformasi yang telah dilakukan dan berharap sektor keuangan makin kredibel dalam inovatif dan berdaya saing,” kata Airlangga.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga mengapresiasi reformasi integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dilakukan OJK bersama SRO, sehingga diharapkan Pasar modal bisa hadir sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin dalam, liquid, trustable dan credible serta berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah menyambut baik agenda reformasi yang tengah dijalankan oleh OJK dan BEI Mulai dari penguatan likiditas, peningkatan transparansi, penguatan tata kelola hingga pendalaman pasar yang tercakup dalam rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia,” katanya.


Peluncuran ETF Emas

Dalam kesempatan perayaan HUT ke-49 Pasar Modal ini juga digelar peluncuran Exchange Traded Fund (ETF) Emas sebagai produk baru investasi yang diperdagangkan di bursa saham.

Friderica menambahkan bahwa ETF Emas menjadi salah satu quick win dari delapan rencana aksi yang dilakukan OJK yaitu pendalaman pasar secara terintegrasi.

“ETF Emas menawarkan investasi yang praktis, likuid, sesuai prinsip syariah, berfungsi sebagai safe haven, sekaligus memperluas Pasar Bullion melalui kolaborasi antarlembaga dan pelaku industri,” kata Friderica.

Hal yang sama disampaikan Airlangga Hartarto yang mengharapkan produk ETF Emas bisa memperkuat perekonomian nasional sebagai bagian dari pendalaman pasar. “Saya berharap produk ini tidak hanya menambah pilihan investasi tetapi juga meningkatkan likuiditas,” kata Airlangga.

Sementara Juda Agung mendukung peluncuran ETF Emas yang diharapkan bisa memperluas basis investor, menambah keragaman instrumen, meningkatkan likuiditas serta memperkuat tata kelola.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia juga menyampaikan bahwa kehadiran ETF Emas diharapkan dapat memperkuat stabilitas Pasar Modal Indonesia melalui diversifikasi instrumen dan pilihan investasi bagi investor.


Kinerja Pasar Modal Indonesia

Hingga 7 Agustus 2026 realisasi penghimpunan dana melalui pasar modal tercatat sebesar Rp123,21 triliun melalui 135 aksi korporasi dengan jumlah Emiten di Pasar Modal Indonesia telah melampaui 962 perusahaan.

Jumlah investor terus meningkat signifikan, mencapai 30,27 juta atau bertambah sekitar 9,8 juta investor, dengan mayoritas 78 persen berusia di bawah 40 tahun. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana per 7 Agustus 2026 tercatat sebesar Rp667 triliun dan nilai Asset Under Management (AUM) berada di posisi Rp1.026 triliun.

Dari sisi perdagangan karbon, volume transaksi akumulatif sejak 26 September 2023 hingga 7 Agustus 2026 mencapai 1,98 juta ton CO2 ekuivalen dengan nilai Rp93,89 miliar, diikuti partisipasi 158 perusahaan dan ketersediaan unit karbon 3,14 juta ton CO2 ekuivalen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa Pasar Modal Indonesia terus tumbuh, baik dari sisi kemampuan menghimpun dana bagi dunia usaha maupun dari sisi perluasan basis investor. Di sisi lain, peningkatan dana kelolaan mencerminkan semakin berkembangnya pilihan dan kebutuhan investasi masyarakat,” ujar Hasan Fawzi dalam konferensi Pers HUT ke-49 Pasar Modal.

Dalam MSCI Market Classification Review pada Juni 2026, Indonesia kembali dipertahankan dalam klasifikasi Emerging Market. Keputusan tersebut menjadi pengakuan terhadap berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan seluruh pemangku kepentingan di Pasar Modal.


OJK bersama SRO dan seluruh pemangku kepentingan terus mempercepat implementasi sejumlah inisiatif strategis, antara lain:

  • Peningkatan persyaratan minimum free float menjadi 15 persen;
  • Penyusunan kerangka pengaturan mengenai High Shareholder Concentration (HSC); dan
  • peningkatan transparansi kepemilikan saham.

Sesuai Roadmap PMDK 2022-2027, OJK terus mendorong pencapaian sejumlah target dan inisiatif strategis yang menjadi fondasi bagi pengembangan pasar modal ke depan.


Dalam fase akhir roadmap tersebut, terdapat empat target dan inisiatif strategis yang perlu terus didorong, yaitu:

  • Pendalaman pasar melalui optimalisasi sisi supply, demand, dan enhancement infrastruktur;
  • Peningkatan integritas pasar melalui efektivitas pengenaan sanksi dan peningkatan kualitas Emiten dan Perusahaan Publik;
  • Penguatan kelembagaan PUJK melalui pengembangan demutualisasi bursa, peningkatan kualitas penyelenggara Securities Crowdfunding (SCF), dan penguatan cybersecurity; dan
  • Pengembangan keuangan Keberlanjutan melalui penambahan pengguna jasa baru di Bursa Karbon serta dorongan inovasi produk investasi berbasis pelestarian lingkungan atau Sustainable Fund.

Presiden Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI

Iki Radio - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyerahkan Surat Presiden (Surpres) RI Prabowo Subianto ke DPR RI untuk mengajukan nama Destry Damayanti untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) secara definitif. 

Surpres itu diserahkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi ke pimpinan DPR RI pada Senin (10/8/2026) ini. Menurut Prasetyo, Penjabat sementara Gubernur BI Destry Damayanti merupakan nama tunggal yang diajukan oleh Presiden untuk menjabat sebagai Gubernur BI. 

"Namanya tunggal ya, satu nama, yaitu atas nama Ibu Destry Damayanti. Yang sekarang beliau menjabat sebagai penjabat gubernur sementara. Besok secara resmi pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman," kata Prasetyo usai penyerahan Surpres itu di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Lebih lanjut, Mensesneg mengatakan Surpres terkait pengajuan nama Gubernur BI itu diserahkan ke Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Bersamaan dengan Surpres itu, menurut Mensesneg, Presiden Prabowo juga mengajukan calon pengganti untuk Deputi Senior BI dan calon pengganti untuk Deputi Gubernur BI yang kini jumlahnya berkurang satu orang.

Kendati, telah mengirim nama tunggal, Prasetyo mengatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI untuk memproses nama-nama yang diajukan itu sesuai dengan mekanisme dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, Destry Damayanti saat ini menjalankan tugas sebagai Pjs Gubernur BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI pada Juli 2026.

Penunjukan Destry Damayanti sebagai Pjs Gubernur BI merujuk pada mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyerahkan Surat Presiden mengenai pengajuan calon Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan calon Duta Besar untuk negara-negara sahabat dari Presiden Prabowo Subianto ke DPR RI.

Perkuat Stok Pangan, Wagub Jatim Resmikan Gudang Bulog di Trenggalek

Iki Radio — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meresmikan gudang PT Mutual Pangan Utama, Komplek Pergudangan Karangsuko di Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Senin sore (10/8/2026). 

Wakil Gubernur Jawa Timur, didampingi Pimpinan Wilayah Bulog Jatim saat melihat kondisi gudang, Senin (10/8/2026)

Langkah ini diambil untuk memperkuat kapasitas penyimpanan cadangan pangan sekaligus mendekatkan penyerapan hasil panen petani di wilayah Trenggalek.

Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho, menjelaskan bahwa keberadaan gudang ini bertujuan menampung gabah dan beras produksi lokal serta menjaga kepastian harga di tingkat petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). 

Penambahan fasilitas ini penting, mengingat stok beras Bulog secara nasional telah menyentuh angka rekor sepanjang sejarah, yakni mencapai 5,6 juta ton—dengan Jawa Timur menyumbang sekitar 25 persen atau 1,38 juta ton.

"Stok saat ini merupakan stok terbesar sepanjang sejarah sejak Bulog berdiri. Untuk menambah kapasitas penyimpanan, Bulog Jawa Timur melakukan kerja sama sewa pergudangan, salah satunya dengan PT Mutual Pangan Utama," ujar Langgeng.

Tambahan gudang sewa ini meningkatkan total kapasitas penyimpanan Bulog di Jatim menjadi 2,7 juta ton dari 621 unit gudang.

Cadangan beras yang tersimpan nantinya diproyeksikan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan masyarakat guna mengantisipasi gejolak harga di pasaran.

Wakil Gubernur Emil Dardak turut mengapresiasi ekspansi sarana logistik Bulog tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.

"Dengan adanya cadangan pangan ini menjadi sarana yang luar biasa untuk kita menjaga terkendalinya tingkat inflasi. Hari ini saja kami mendapat info ada harga gabah di atas Rp8.000. Tentu bagus petani sejahtera, yang tinggal kita lakukan adalah pantau harga di level konsumen," kata Emil.

Emil juga menyoroti dampak positif kerja sama ini bagi perekonomian lokal, sebab pengisian stok pergudangan melibatkan mitra penggilingan beras setempat di Trenggalek sehingga tercipta efisiensi jarak dan pemberdayaan usaha daerah.(ir)

Perkuat Kolaborasi Program Prioritas, TP PKK Kabupaten Madiun Hadiri Forum Sinergi Perempuan se-Bakorwil I Madiun

Iki Radio  – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Madiun, Erni Hariwuryanto, menghadiri Forum Sinergi Perempuan se-Bakorwil I Madiun yang digelar di Aula Ruang Joyoboyo, Pemerintah Kota Kediri, Senin (10/8/2026). 

Forum strategis ini diselenggarakan guna memperkuat kolaborasi dan menyelaraskan langkah organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, memberikan apresiasi tinggi atas soliditas seluruh organisasi perempuan yang hadir. Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperluas dampak pengabdian perempuan di tengah masyarakat.

"Forum ini bertujuan menyelaraskan langkah perempuan dalam mendukung program daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan, penjaga nilai kebersamaan, sekaligus jembatan mempererat persaudaraan. Forum ini diharapkan menjadi ruang inspirasi, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah," ujar Arumi.

Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Erni Hariwuryanto, menyatakan komitmen penuhnya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini hingga tingkat akar rumput. Ia menegaskan kesiapan para kader dalam memperkuat koordinasi lintas sektor demi mendukung visi provinsi.

"Kami siap membawa semangat kolaborasi ini ke tingkat desa dan kecamatan, khususnya dalam penguatan ekonomi keluarga, penanganan stunting, serta peningkatan kualitas pendidikan anak," tegasnya.

Melalui kerja sama yang makin solid antardaerah dan lintas sektor ini, berbagai program prioritas daerah diyakini dapat terwujud secara optimal demi terwujudnya kesejahteraan keluarga yang merata di Jawa Timur.(ir)

Salurkan Bantuan Pangan, Bulog Madiun Beri Garansi Kualitas 2 x 24 Jam

Iki Radio — Penyaluran program bantuan pangan beras di Kabupaten Madiun resmi dimulai dan menjadi yang perdana di Provinsi Jawa Timur. Pada alokasi kali ini, sebanyak 107.231 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Madiun menerima bantuan beras kualitas medium sebesar 30 kg sekaligus untuk rapel tiga bulan (Juli, Agustus, dan September).

Secara keseluruhan, Perum Bulog Cabang Madiun menggelontorkan sebanyak 3.216.930 kg beras hasil serapan petani lokal untuk wilayah Kabupaten Madiun. Sementara untuk total cakupan wilayah kerja Bulog Cabang Madiun (Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi), bantuan menyasar 286.362 KPM dengan total beras menyamai sekitar 8.000 ton.

Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Agung Sarianto, menegaskan bahwa program jaring pengaman sosial ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, membantu pemenuhan pangan pokok, serta memperkuat stabilitas pangan nasional.

"Bagi Perum Bulog, ini bukan sekadar distribusi, melainkan amanah untuk memastikan beras layak konsumsi—baik secara kualitas maupun kuantitas—sampai ke tangan masyarakat. Jika ditemukan 1–2 karung yang kualitas atau timbangannya kurang pas, silakan laporkan melalui pendamping atau kepala desa. Kami siap mengganti dalam waktu 2x24 jam," tegas Agung.

Agung menambahkan, meskipun Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan penyaluran selesai pada 30 September, pihaknya berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan desa agar proses distribusi di lapangan dapat dirampungkan lebih cepat di tengah padatnya kegiatan peringatan HUT RI.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan apresiasi atas sinergi Pemkab Madiun dan Perum Bulog. Menurutnya, kesiapan sistem aplikasi pelaporan di tingkat desa menjadi kunci keberhasilan Kabupaten Madiun menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang menyalurkan bantuan ini.

"Ini wujud nyata kehadiran pemerintah untuk menstabilkan harga pangan agar masyarakat tidak panik. Bantuan ini menjangkau sekitar 30 persen KK di Kabupaten Madiun," ujar Hari Wuryanto.

Bupati mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan beras tersebut secara bijak dan melarang keras penerima untuk menjualnya.

"Paling penting mboten usah disade (tidak boleh dijual). Beras ini untuk cadangan pangan keluarga supaya rumah tangga tenang dan kebutuhan pokok terpenuhi. Saya juga berpesan agar warga tetap menjaga kebersamaan, guyub rukun, dan memasang bendera Merah Putih menyambut bulan kemerdekaan," pungkasnya.(ir)

 

Ribuan Warga Batam Tumpah Ruah di Pawai Budaya Nusantara

Iki Radio - Ribuan warga memadati Dataran Engku Hamidah, Batam Center, Minggu (9/8/2026), menyaksikan Pawai Pembangunan dan Pawai Budaya Nusantara dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.



Pawai berlangsung meriah dengan menampilkan beragam budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Puluhan ribu warga terlihat antusias menyaksikan parade kendaraan hias, pertunjukan seni, hingga atraksi Bahana Barelang Drum Corps (BBDC).

Wali kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali kota Batam Li Claudia Chandra melepas langsung peserta dan kendaraan hias. Amsakar tampil mengenakan busana adat Melayu, sedangkan Li Claudia mengenakan pakaian adat Kalimantan Barat.

Pawai Pembangunan diikuti 49 kelompok yang berasal dari unsur Pemerintah Kota Batam, TNI-Polri, dan pihak swasta. Sementara itu, Pawai Budaya Nusantara melibatkan sekitar 10.000 peserta dari berbagai paguyuban masyarakat.

Beragam pakaian adat dan kesenian yang ditampilkan peserta menjadi daya tarik utama. Parade tersebut sekaligus menggambarkan keberagaman masyarakat Batam yang berasal dari berbagai suku dan daerah di Indonesia.

Dalam kegiatan itu, Pemerintah Kota Batam juga menyerahkan bendera Merah Putih secara simbolis kepada perwakilan camat dan paguyuban masyarakat. Penyerahan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih.

Amsakar Achmad mengajak masyarakat menjaga persatuan, kekompakan, toleransi, dan rasa persaudaraan di tengah keberagaman Kota Batam.

Menurutnya, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama menghadapi masa depan.

“Peringatan kemerdekaan harus dijadikan sebagai momentum evaluasi dan pijakan bersama untuk melangkah menuju masa depan Kota Batam yang lebih maju,” kata Amsakar.

Ia juga mengajak masyarakat bersatu mendukung pembangunan agar Kota Batam semakin berdaya saing. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.

“Atas nama Pemko dan BP Batam serta Forkopimda, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah berpartisipasi dalam Pawai Pembangunan ini. Ini wujud semangat kebangsaan. Mari kita terus warnai kehidupan dengan kegiatan produktif demi kemajuan daerah, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Pawai yang dimulai sejak pagi itu turut dihadiri Ketua TP-PKK Kota Batam Erlita Amsakar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Batam.

Kemeriahan semakin terasa dengan atraksi Bahana Barelang Drum Corps (BBDC), parade kendaraan hias, serta pertunjukan seni dan budaya dari berbagai suku di Indonesia.

close
Pasang Iklan Disini