Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

20 Mahasiswa UMJT Madiun Ikuti Pelatihan Literasi Digital Sensitif Gender dari UIN Jakarta

MADIUN, Iki Radio – Sebanyak 20 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT) Madiun mengikuti Pelatihan Literasi Digital Sensitif Gender untuk Mitigasi Risiko Privasi pada Kreator Konten (Content Creator), Rabu–Kamis (18–19/11/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pelatihan yang terbagi dalam dua tahap tersebut menghadirkan empat dosen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pemateri, yakni Nabila Khoirunnisa Harliani, Fauziah Muslimah, Siti Romlah, dan Nadya Karima.

Fauziah Muslimah yang juga merupakan dosen Program Studi Jurnalistik FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan, sebelum masuk ke sesi pelatihan, peserta terlebih dahulu mengikuti seminar bertema serupa sebagai wadah curahan pendapat (brainstorming).

Pada materi pelatihan, peserta dibekali literasi digital berbasis gender daring (online), diajak merefleksikan isu gender, serta mempelajari tips memproduksi konten.

“Peserta dibagi menjadi 5 kelompok dan simulasi membuat konten dengan manual gambar di kertas karton,” kata Fauziah.

Ia menambahkan, hari kedua pelatihan difokuskan pada praktik perlindungan dan keamanan data serta presentasi digital karya individu mahasiswa.

“Tujuan pelatihan ini adalah mahasiswa yang menjadi generasi Z yang aktif menjadi content creator bisa paham dan mengaplikasikan konten dengan sensitif gender,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, Mohammad Rizqy Al-Farrel, mengungkapkan bahwa peserta mendapatkan pembekalan mengenai mitigasi risiko privasi bagi kreator konten serta pemahaman realitas isu gender masa kini.

“Kita membahas terkait bagaimana dalam membuat konten tetap menghargai privasi dan memiliki batasan yang aman,” tutur mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial tersebut.

Dalam sesi praktik, peserta berlatih merancang konsep unggahan Instagram secara manual di atas kertas karton dengan mengangkat isu sensitif gender agar lebih inklusif.

“Isinya ada yang membuat konten kesetaraan gender, body shaming, keadilan gender, juga stop celaan/candaan seksis,” pungkas Farel.

UMP DKI Jakarta 2027 : Dewan Pengupahan Ajukan Tiga Usulan Angka

JAKARTA, Iki Radio – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berpotensi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 pada Jumat (20/11/2026). 

Kepastian jadwal yang lebih cepat dari batas akhir 21 November 2026 ini menyusul rampungnya sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang menyerahkan tiga rekomendasi angka berbeda dari unsur pengusaha, pemerintah, dan buruh.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta sekaligus anggota Dewan Pengupahan unsur pengusaha, Nurjaman, mengungkapkan bahwa hasil sidang telah selesai dibahas pada Rabu (18/11/2026) dan siap diserahkan kepada gubernur.

"Kemungkinan nanti malam ataupun besok (diumumkan penetapan UMP 2027), karena ketentuannya tanggal 21 November. Tanggal 21 November kan hari Sabtu, hari libur. Maka, kemungkinan besok sudah keluar. Jam berapanya? Saya belum tahu," ujar Nurjaman pada Kamis (19/11/2026).

Dalam sidang Dewan Pengupahan yang berlangsung tersebut, ketiga unsur gagal mencapai kesepakatan satu angka tunggal. Akibatnya, masing-masing pihak mengajukan rekomendasi tersendiri mengacu pada formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dengan variabel nilai alfa yang berbeda:

Unsur Pengusaha: Mengusulkan Rp6.047.589 (menggunakan nilai alfa 0,5).

Unsur Pemerintah: Mengusulkan Rp6.136.941 (menggunakan nilai alfa 0,775).

Unsur Buruh: Mengusulkan Rp6.210.040 (menggunakan nilai alfa 1,0).

Ketiga angka usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan ketetapan UMP DKI Jakarta tahun 2026 yang berada di level Rp5,72 juta.

Nurjaman menegaskan bahwa meskipun terdapat tiga usulan berbeda dari Dewan Pengupahan, kewenangan penuh dan keputusan akhir penetapan UMP DKI Jakarta 2027 tetap berada di tangan gubernur melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur.


Pembahasan UMP dan UMK 2027 Dimulai, Kenaikan Upah di Jatim Diproyeksikan Capai 6–9 Persen

MADIUN, Iki Radio – Pemerintah mulai mematangkan persiapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2027. Berdasarkan simulasi awal penghitungan regulasi terbaru, besaran kenaikan upah minimum di wilayah Jawa Timur pada tahun depan diproyeksikan berada di kisaran 6 hingga 9 persen.

Penghitungan besaran upah tersebut mengacu pada aturan baru dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 139 dalam beleid tersebut, formulasi penyesuaian upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta koefisien indeks alfa dengan rentang 0,5 hingga 1 persen.

Meski demikian, proyeksi kenaikan 6–9 persen tersebut belum menjadi ketetapan resmi karena masih bergantung pada rilis data ekonomi terkini dan kesepakatan indeks alfa oleh Dewan Pengupahan. Sebagai gambaran, apabila suatu daerah mencatat inflasi 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen, penggunaan indeks alfa 0,5 akan menghasilkan potensi kenaikan upah sebesar 6 persen. Namun, jika indeks alfa ditetapkan pada angka maksimal 1 persen dengan asumsi indikator ekonomi yang sama, kenaikan upah berpotensi menembus 9 persen.

Di tingkat provinsi, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Sugeng Lestari, mengungkapkan bahwa pembahasan besaran UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) baru mulai dibahas bersama Dewan Pengupahan pada Kamis (19/11/2026).

“Penetapan UMP dan UMSP Jawa Timur Tahun 2027 berpedoman pada formulasi pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026,” ujar Sugeng.

Hasil pembahasan antara Disnakertrans dan Dewan Pengupahan tersebut selanjutnya akan direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan besaran resmi UMP dan UMSP 2027. Sugeng memastikan proses perumusan dilakukan secara komprehensif demi menjaga keseimbangan ekonomi.

“Prinsipnya, penetapan upah dilakukan secara terukur berdasarkan formulasi, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan kesejahteraan pekerja atau buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” imbuhnya.

Sementara itu, proses penentuan besaran UMK di tingkat kabupaten/kota juga masih terus bergulir. Di Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) setempat, Arik Kusdiananto, belum memberikan keterangan rinci mengenai besaran usulan UMK 2027 saat dikonfirmasi.

"Masih proses," kata Arik singkat, Kamis (19/11/2026). 

Sebelumnya, pada 11 November 2026 lalu, ia juga sempat menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait mekanisme teknis penetapan UMK tahun depan.

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak

YOGYAKARTA, Iki Radio — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta menjatuhkan vonis 5 tahun pidana penjara dan denda Rp510 juta kepada Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari, dalam perkara kekerasan dan penelantaran anak. Putusan tersebut dibacakan pada sidang di PN Kota Yogyakarta, Kamis (19/11/2026), yang dipimpin Sunaryanto selaku ketua majelis hakim.

Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut pidana penjara 10 tahun pada pertengahan Oktober 2026.


Majelis hakim membebaskan Anita dari dakwaan kedua terkait pasal perlindungan konsumen. Namun, ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin sebagaimana dakwaan kesatu dan ketiga pertama. Selain itu, hakim menyatakan Anita bersalah turut serta menempatkan serta membiarkan anak dalam perlakuan salah, penelantaran, dan kekerasan secara berlanjut sesuai dakwaan ketiga kedua.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," ujar ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan.

Selain hukuman badan, Anita dijatuhi pidana denda Rp510 juta yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dilunasi sesuai tenggat waktu, jaksa berwenang menyita dan melelang kekayaan atau pendapatan terdakwa melalui kantor lelang negara atas izin ketua pengadilan negeri.

Apabila hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak dapat dilakukan, denda diganti dengan pidana penjara pengganti selama 141 hari. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan, antara lain mengikuti perintah Ketua Yayasan Daycare Little Aresha, Diyah Kusmastuti. Dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak asuh yang menyebabkan korban mengalami trauma fisik dan psikis.

"Dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak-anak yang diasuh mengakibatkan anak-anak asuh yang menjadi korban mengalami trauma fisik dan psikis," kata hakim.

Adapun hal yang meringankan meliputi pengakuan terus terang terdakwa, penyesalan atas perbuatannya, serta statusnya yang belum pernah dihukum.

Majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan restitusi atau ganti rugi sebesar Rp425 juta yang diajukan JPU. Hakim menilai Anita tidak layak dibebani kewajiban restitusi karena posisinya sebagai kepala sekolah yang digaji yayasan. Pengelolaan keuangan disebut berada di bawah yayasan melalui rekening pribadi Diyah sehingga keuntungan utama dinikmati ketua yayasan, sementara Anita menerima upah Rp3 juta dan memikul beban ekonomi sebagai tulang punggung keluarga.

Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Anita maupun JPU sama-sama menyatakan pikir-ikir.

Pada sidang tuntutan pertengahan Oktober 2026, JPU menuntut Anita dengan hukuman 10 tahun penjara atas dugaan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 71 juncto Pasal 62 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 9 ayat (1) huruf e juncto Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, serta pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak, yakni Pasal 77B juncto Pasal 76B (penelantaran anak), Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C (kekerasan anak), atau Pasal 77 juncto Pasal 76A (diskriminasi anak).

Jaksa juga menuntut denda Rp800 juta yang wajib dilunasi dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (dengan kemungkinan perpanjangan maksimal satu bulan), serta restitusi bagi 83 anak korban senilai Rp425.055.436,60 dari total Rp2.125.127.183 berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

 

Angin Puting Beliung Terjang Sukadana Cirebon, 11 Bangunan Rusak dan 20 Jiwa Terdampak

CIREBON, Iki Radio — Angin puting beliung melanda Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Selasa (17/11/2026), menyebabkan 11 bangunan rusak dan 20 jiwa terdampak. Peristiwa singkat yang berlangsung sekitar lima hingga tujuh menit itu diungkapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (19/11/2026).

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan merinci bahwa angin puting beliung tersebut merusak lima unit rumah serta enam kios atau toko. Selain kerusakan material, bencana ini berdampak pada lima kepala keluarga (KK) atau total 20 jiwa.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon turun tangan melakukan kaji cepat dan pendataan kerusakan bersama unsur terkait.

"BPBD Kabupaten Cirebon melakukan kaji cepat dan pendataan kerusakan bersama unsur terkait," jelas Berton dalam keterangan resminya, Kamis (19/11/2026).

Sementara itu, BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin kencang, dan lainnya. Warga diminta memantau informasi serta peringatan dini dari instansi berwenang dan mengikuti arahan petugas di wilayah masing-masing.

 

Serapan DBHCHT 2026 Pemkab Madiun Capai 70 Persen, Alokasi 2027 Diperkirakan Turun Tinggal Rp 16 Miliar

MADIUN, Iki Radio – Serapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemerintah Kabupaten Madiun di penghujung tahun anggaran 2026 disebut sudah mendekati 70 persen. Capaian tersebut ditargetkan dapat menembus angka 90 persen lebih hingga tutup tahun setelah proses pengadaan pada sejumlah kegiatan berjalan, meski dibayangi efisiensi anggaran dan penurunan pagu untuk tahun berikutnya.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Madiun, Bagus Simuntang, mengungkapkan bahwa realisasi serapan cukai di lingkup Pemkab Madiun saat ini sudah berada di kisaran 70-an persen. Angka tersebut diproyeksikan terus bergerak naik seiring berjalannya sejumlah kegiatan yang masuk dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

"Sampai hari ini serapan cukai kita itu hampir 70 sekian lah, tinggal nanti posisi jalan usaha tani, yang PAK ini kan jalan usaha tani sama urug itu," kata Bagus, dikonfirmasi Kamis (19/11/2026).

Menurut Bagus, kegiatan yang sedang memasuki tahapan pengadaan pada anggaran PAK tersebut berada di Dinas Pertanian berupa pembangunan jalan usaha tani, serta di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk pekerjaan pengurukan TPS3R di Sambirejo. Sementara itu, kegiatan sosialisasi DBHCHT tidak lagi berada di Bagian Perekonomian, melainkan telah didistribusikan ke Kominfo dan Satpol PP sesuai subkegiatan masing-masing.

Terkait capaian akhir tahun, Bagus optimistis serapan anggaran dapat menyentuh kisaran 90-an persen. Salah satu faktor yang memengaruhi komposisi penyerapan tersebut adalah adanya efisiensi anggaran yang berasal dari sektor rumah sakit.

"Yang belum ... nek iki wis jalan wis insyaallah wis capai 90 sekian lah, soale ada efisiensi kemarin itu. Dari rumah sakit," ujarnya.

Selain progres serapan tahun berjalan, Bagus juga menyinggung besaran alokasi DBHCHT untuk tahun 2026 dan proyeksi tahun 2027. Pada 2026, total pagu setelah tambahan PAK berada di kisaran Rp18 miliar lebih—setelah sebelumnya berada di angka sekitar Rp17 miliar. Karena dana PAK baru turun, sejumlah kegiatan baru dapat dieksekusi pada bulan-bulan akhir tahun.

Sementara itu, alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Madiun pada tahun 2027 diperkirakan mengalami penurunan menjadi sekitar Rp16 miliar lebih, atau turun sekitar Rp980 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

 

TOK! DPR RI Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

JAKARTA, Iki Radio – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah meminta persetujuan dari seluruh peserta rapat yang hadir. Puan mengetukkan palu sebagai tanda sahnya regulasi tersebut usai seluruh anggota dewan menyatakan setuju.

Rapat paripurna yang dihadiri oleh 361 anggota dewan ini turut dipimpin oleh jajaran Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sebelumnya, draf regulasi ini telah melalui rapat pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi III DPR RI dan pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Dalam tahapan tersebut, Panitia Kerja (Panja) melaporkan telah merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan rincian 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Seluruh poin tersebut telah disepakati bersama sebelum dibawa ke forum paripurna.

Secara keseluruhan, undang-undang ini memuat 10 pokok pembahasan utama, meliputi asas hukum, perluasan ruang lingkup tindak pidana korupsi maupun penipuan berbasis teknologi seperti investasi bodong, hingga penegasan ancaman pidana mati bagi pelaku. Selain itu, aturan baru ini juga menetapkan mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, memberikan jaminan pelindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, serta mengatur tata cara pengembalian aset kepada para korban.

 

Bapang Tahap III, Hari ini Kota Madiun Rampung 100 Persen, Seluruh Wilayah Bulog Madiun Tuntas Desember 2026

MADIUN, Iki Radio — Perum Bulog Cabang Madiun menargetkan penyaluran Bantuan Pangan (Bapang) Tahap III untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 tuntas di seluruh wilayah kerjanya pada pertengahan Desember 2026. Hingga Kamis (19/11/2026), penyaluran di wilayah Kota Madiun telah rampung 100 persen.

Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Agung Sarianto, mengatakan capaian di Kota Madiun menjadi langkah awal yang positif dalam pelaksanaan distribusi bantuan pangan triwulan terakhir tahun ini. Setelah Kota Madiun tuntas, penyaluran akan dikebut di wilayah kabupaten sekitar.

"Untuk Kota Madiun hari ini selesai 100 persen. Sementara Kabupaten Madiun ditargetkan awal Desember 2026 selesai 100 persen, dan Kabupaten Ngawi sekitar pertengahan Desember," ujar Agung Sarianto, Kamis (19/11/2026).

Berdasarkan data penyaluran Bapang Tahap III (alokasi Oktober–Desember 2026), total Penerima Bantuan Pangan (PBP) di wilayah kerja Bulog Madiun tercatat sebanyak 281.349 penerima dengan total volume bantuan mencapai 8.440.470 kg. 

Rinciannya meliputi Kota Madiun sebanyak 12.286 PBP (368.580 kg), Kabupaten Madiun sebanyak 105.404 PBP (3.162.120 kg), dan Kabupaten Ngawi sebanyak 163.659 PBP (4.909.770 kg). 

Setiap penerima mendapatkan jatah bantuan sebesar 30 kg yang merupakan akumulasi alokasi 10 kg per bulan selama tiga bulan. 

Program ini difokuskan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan harian sekaligus menjaga stabilitas harga pangan agar tidak melonjak menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2027.

Sebagai perbandingan, jumlah total PBP dan volume bantuan pada Tahap III ini mengalami penurunan sebanyak 5.013 PBP atau setara 150.390 kg dibandingkan Tahap II (Juli–September 2026) yang mencatatkan 286.362 PBP dengan total 8.590.860 kg. 

Meski demikian, khusus di Kota Madiun justru terdapat kenaikan sebesar 661 PBP (19.830 kg) dari Tahap II yang berjumlah 11.625 PBP (348.750 kg). 

Sementara itu, Kabupaten Madiun berkurang 1.827 PBP (54.810 kg) dari Tahap II (107.231 PBP / 3.216.930 kg), dan Kabupaten Ngawi berkurang 3.847 PBP (115.410 kg) dari Tahap II (167.506 PBP / 5.025.180 kg).   



close
Pasang Iklan Disini