Tingkatkan Kesadaran Pajak, Pemkab Madiun Gelar Anugerah Pajak Tahun 2026

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Acara Anugerah Pajak Kabupaten Madiun Tahun 2026 di Pendopo Ronggo Djumeno, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun (Puspemkab) Caruban, Rabu (12/8/2026).

Mengusung tema "Patuh Pajak untuk Madiun Bersahaja", kegiatan ini ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada para wajib pajak, instansi, hingga jajaran pemerintah daerah atas kepatuhan dan kolaborasi dalam optimalisasi pendapatan pajak.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dan pemangku kepentingan yang mendukung proses pemungutan pajak daerah maupun pajak pusat.

"Pajak merupakan sumber pendanaan penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan infrastruktur pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan pelayanan masyarakat. Peningkatan potensi pajak perlu dioptimalkan seiring kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk mendukung kemandirian fiskal daerah," ujar Hari Wuryanto.

Ia juga menegaskan bahwa pelayanan perpajakan di Kabupaten Madiun terus didorong berbasis digital.

Pembayaran pajak daerah kini dapat diakses secara daring melalui teller Bank Jatim, mobile banking, BUMDes, Kantor Pos, Tokopedia, Indomaret, Alfamart, hingga QRIS.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Arridel Mindra, yang hadir dalam acara tersebut juga turut menyampaikan apresiasi atas kepatuhan masyarakat Kabupaten Madiun dalam hal perpajakan.

Selain itu, Arridel juga turut memuji langkah proaktif Pemkab Madiun. Ia menyoroti kreativitas Pemkab Madiun dalam mengatasi tekanan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, langkah Madiun yang menerbitkan obligasi daerah untuk pembiayaan pembangunan menjadi inspirasi serta terobosan inovatif di Indonesia.

"Artinya, Bapak Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya meratapi kekurangan TKD, tetapi terus berupaya agar tetap bisa melayanan masyarakat serta menjamin kelangsungan pelayanan publik," ungkap Arridel.

Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, Yudi Hartono, menyampaikan tujuan pemberian anugerah pajak ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada instansi, badan, lembaga, maupun kantor atas sinergi dan kolaborasi dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam rangka mendukung pembangunan dan menumbuhkan budaya sadar pajak.

“Selain itu memberikan apresiasi kepada wajib pajak instansi, badan, lembaga, kantor, maupun dunia usaha, badan usaha, dan wajib pajak orang pribadi atas kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,” ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun, pejabat Bapenda Prov. Jatim, KPP Pratama Madiun, Bank Jatim, pimpinan BUMN/BUMD, para camat, serta perwakilan wajib pajak.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkab Madiun optimistis dapat mewujudkan visi Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera).(ir)

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN

ANUGERAH PAJAK KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026

 

PENGHARGAAN : WAJIB PAJAK PATUH

KATEGORI : Wajib Pajak Patuh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan

-          Taman Wisata Bendungan Bening

 

KATEGORI : Wajib Pajak Patuh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman

-          Banyoe Oerip Café

 

KATEGORI : Wajib Pajak Patuh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Perhotelan

-          Hotel Lawu Permai

 

KATEGORI : Wajib Pajak Patuh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Parkir

-          Penitipan Sepeda Motor Nurwati

 

KATEGORI : Wajib Pajak Patuh Pajak air Tanah

-          Rio Farm (Peternakan Ayam Petelur)

 

KATEGORI : Desa Patuh Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

-          Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari

-          Desa Sambirejo Kecamatan Geger

-          Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan

 

 

PENGHARGAAN : DESA PATUH PBB P2, DESA INTERAKTIF PBB P2 DAN KECAMATAN PATUH PAJAK DAERAH

KATEGORI : Desa Patuh PBB P2 dengan Baku Ketetapan diatas 200 Juta

-          Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng

 

KATEGORI : Desa Patuh PBB P2 dengan Baku Ketetapan 100 Juta s/d 200 Juta

-          Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan

 

KATEGORI : Desa Patuh PBB P2 dengan Baku Ketetapan dibawah 100 Juta

-          Desa Sobrah Kecamatan Wungu

 

KATEGORI : Desa Interaktif PBB P2

-          Desa Batok Kecamatan Gemarang

 

KATEGORI : Kecamatan Patuh

-          Kecamatan Pilangkenceng

 

PENGHARGAAN : DESA DAN OPD DENGAN KEPATUHAN PELAPORAN DAN KONTRIBUSI PEMBAYARAN PAJAK PUSAT TERBAIK

KATEGORI : DESA Dengan Kepatuhan Pelaporan Cortex Dan Kontribusi Pembayaran Pajak Terbaik

-          Desa Purworejo – Geger

-          Desa Sumberbendo – Saradan

-          Desa Wonoayu – Pilangkenceng

 

KATEGORI : OPD Dengan Kepatuhan Pelaporan Cortex Dan Kontribusi Pembayaran Pajak Terbaik

-          DPUPR Kabupaten Madiun

-          Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

-          RSUD Caruban Kabupaten Madiun

 

PENGHARGAAN : MITRA KERJA PAJAK

KATEGORI : Mitra Kerja Opsen PKB dan BBNKB

-          Kepolisian Resor Madiun

-          PT. Jasa Raharja

-          UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Madiun, Bapenda Provinsi Jawa Timur

 

KATEGORI : Mitra Kerja Pajak Daerah

-          Kepolisian Resor Madiun

-          Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun

-          Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun

-          Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun

-          Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Madiun

-          PT PLN (Persero) UP3 Madiun

-          PT Jasa Marga Ngawi kertosono Kediri

 

KATEGORI : Mitra Kerja Bank Persepsi Pajak

-          Bank Jatim Cabang Caruban

 

 

Read More

Peluang Kerja ke Jepang hingga Jerman, Simak Pendaftaran SMK Go Global 2026

Iki Radio - Kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk mempersiapkan diri memasuki pasar kerja internasional kembali dibuka. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membuka pendaftaran tahap pertama Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program Asta Mandala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Go Global pada 12–16 Agustus 2026.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengatakan SMK Go Global merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses terhadap peluang kerja internasional. (Humas KP2MI)

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja di berbagai negara.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengatakan SMK Go Global merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses terhadap peluang kerja internasional.

“Program SMK Go Global merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan talenta-talenta muda Indonesia agar memiliki kompetensi, keterampilan, dan kesiapan yang dibutuhkan oleh pasar kerja global,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan 500.000 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 peserta dari masyarakat umum.

Menurut Mukhtarudin, target tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem penyiapan tenaga kerja yang terhubung dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.

Dari SMK Menuju Pasar Kerja Dunia

Asta Mandala SMK Go Global dirancang berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Peserta tidak hanya memperoleh pelatihan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa, pemahaman budaya, disiplin kerja, serta pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai pekerja migran.

“Pelatihan tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga kesiapan peserta untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kehidupan di negara tujuan. Karena itu, aspek bahasa, budaya, disiplin kerja, dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban pekerja migran juga menjadi bagian penting,” kata Mukhtarudin.

Program tersebut mencakup sejumlah bidang prioritas, yakni kesehatan, perhotelan, manufaktur, transportasi, konstruksi, agrikultur, pekerjaan berbasis laut atau anak buah kapal (ABK), serta bahasa asing.

Pada sektor kesehatan, kompetensi yang disiapkan meliputi caregiver, caretaker, elderly caretaker, dan nursing home. Bidang perhotelan mencakup terapis spa, housekeeping, petugas kebersihan, pramusaji, barista, dan juru masak.

Untuk sektor manufaktur, tersedia kompetensi pengelasan, molding, dan operasional produksi. Sementara bidang transportasi meliputi pengemudi kendaraan, bus, dan truk.

Program juga mencakup pekerja konstruksi serta sektor agrikultur, seperti perkebunan kelapa sawit, peternakan, akuakultur, kehutanan, dan pertanian. Pada sektor berbasis laut tersedia pelatihan bagi nelayan dan ABK niaga.

Peserta juga dapat memperoleh penguatan kemampuan bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Mandarin, dan Korea.

Peluang dari Jepang hingga Eropa

Pemerintah telah memetakan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan sektor dan negara tujuan.

Sektor perhotelan menjadi salah satu bidang dengan kebutuhan terbesar, yakni 14.140 orang untuk sejumlah negara, antara lain Turki, Malaysia, Maladewa, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga kawasan Eropa Timur.

Sementara kebutuhan sektor kesehatan ditargetkan mencapai 12.780 orang dengan negara tujuan antara lain Jepang, Belanda, Singapura, Taiwan, dan Jerman.

“Sektor lain turut berkontribusi, yakni manufaktur sebanyak 6.400 orang ke Korea Selatan, Qatar, dan Taiwan; agrikultur sebanyak 4.300 orang ke Malaysia, Taiwan, dan Jepang; pelatihan bahasa sebanyak 1.700 orang; konstruksi sebanyak 400 orang; sea based sebanyak 220 orang; serta transportasi sebanyak 60 orang,” beber Mukhtarudin.

Menurutnya, pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar kerja luar negeri agar kompetensi yang diperoleh peserta relevan dengan permintaan tenaga kerja di negara tujuan.

“Melalui pendaftaran ini, kami ingin memastikan Calon Pekerja Migran memiliki bekal yang memadai sebelum memasuki pasar kerja luar negeri. Kompetensi yang kuat akan meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang bagi Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik,” tuturnya.

Ini Syarat Pendaftaran SMK Go Global

Pendaftaran tahap pertama Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program SMK Go Global berlangsung mulai Rabu (12/8/2026) hingga Minggu (16/8/2026).

Calon peserta harus berusia minimal 18 tahun serta menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan, meliputi fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan terdekat.

Peserta juga harus melengkapi surat pernyataan kesanggupan mengikuti program peningkatan kapasitas CPMI/PMI untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja luar negeri, surat pernyataan berminat bekerja di luar negeri, serta surat izin orang tua, wali, suami, atau istri.

Persyaratan lainnya adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir. Dokumen keterampilan teknis, kemampuan bahasa, atau pengalaman sesuai bidang pekerjaan yang dipilih diutamakan, tetapi tidak bersifat wajib.

Peserta juga diharapkan memiliki kartu AK-1 atau surat keterangan pencari kerja dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

Informasi mengenai persyaratan, jenis pelatihan, jadwal, mekanisme pendaftaran, dan ketentuan program dapat diperoleh melalui kanal resmi KP2MI serta 23 Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di seluruh Indonesia.

Masyarakat Diminta Waspadai Informasi Tidak Resmi

Mukhtarudin mengingatkan calon peserta untuk menggunakan informasi dari kanal resmi pemerintah dan berhati-hati terhadap informasi pendaftaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Untuk masyarakat yang berminat, silakan mengikuti informasi resmi yang disampaikan KP2MI maupun BP3MI. Jangan menggunakan informasi dari sumber yang tidak resmi. Kami ingin seluruh proses pendaftaran berlangsung secara transparan, mudah diakses, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan,” imbuh Mukhtarudin.

Pemerintah menempatkan peningkatan kompetensi sebagai bagian penting sebelum CPMI memasuki pasar kerja internasional. Peserta dipersiapkan tidak sekadar untuk berangkat bekerja, tetapi juga memiliki keterampilan, pemahaman budaya kerja, dan pengetahuan mengenai perlindungan sebagai pekerja migran.

“Dengan peningkatan kapasitas sejak tahap persiapan, pemerintah berharap semakin banyak calon Pekerja Migran yang dapat bekerja melalui prosedur yang resmi, memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya,” pungkas Mukhtarudin.

 

Read More

Merdeka Run 2026 Dibuka Hari Ini, Kemenpora Ajak Masyarakat Berolahraga Rayakan HUT ke-81 RI

Iki Radio - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengajak seluruh elemen masyarakat mengikuti Merdeka Run 2026 untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendaftaran ajang lari bertajuk “Bangun, Bergerak, Merdeka” tersebut dibuka mulai Rabu (12/8/2026) pukul 17.00 WIB melalui situs resmi Merdeka Run.

Merdeka Run 2026 akan berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026, dengan jarak tempuh 8 kilometer dan titik start di Istana Merdeka, Jakarta.

Kemenpora menyebut ajang tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan olahraga, tetapi juga momentum bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan bersama keluarga, komunitas, dan berbagai elemen masyarakat.

Selain kegiatan lari, rangkaian Merdeka Run 2026 akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, seperti bazar UMKM, festival kuliner, atraksi drone, serta penampilan para musisi.

Masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui www.merdekarun.id.

Kemenpora juga mengimbau calon peserta untuk mengikuti perkembangan informasi terkait Merdeka Run 2026 melalui akun Instagram @merdekarun_indonesia dan @kemenpora.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erik Thohir mengatakan Merdeka Run 2026 dirancang dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ajang lari tersebut digelar secara gratis dan terbuka bagi berbagai elemen, mulai dari pemerintah, pengusaha, figur publik, selebritas, masyarakat umum hingga awak media.

Menurut Menpora, Merdeka Run menjadi bagian dari momentum untuk mensyukuri perjalanan Indonesia selama 81 tahun kemerdekaan sekaligus memperkuat kolaborasi antarelemen bangsa.

Ia menilai Indonesia terus berkembang dan semakin diperhitungkan di dunia, tidak hanya dalam aspek geopolitik dan ekonomi, tetapi juga melalui berbagai karya anak bangsa.

“Karya anak Indonesia seperti film, musik, olahraga dan bidang lain terus menjadi sebuah perhitungan di situasi global saat ini,” ujarnya.

Ia mengatakan perkembangan tersebut tidak terlepas dari kreativitas masyarakat Indonesia. Karena itu, Merdeka Run diharapkan menjadi salah satu ruang untuk memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi.

“Ini tentu berkat masyarakat Indonesia yang terus berkreativitas. Merdeka Run juga menjadi bagian untuk memperkuat kolaborasi,” katanya.

Menpora menjelaskan, Merdeka Run 2026 diprioritaskan bagi warga negara Indonesia. Namun, penyelenggara tetap membuka kesempatan bagi warga negara asing (WNA) yang ingin berpartisipasi.

Keterbukaan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terbuka dalam pergaulan global.

Melalui Merdeka Run 2026, Kemenpora berharap peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat dirayakan secara inklusif melalui kegiatan olahraga, kreativitas, UMKM, hiburan, serta interaksi masyarakat.

 

Read More

Polda Jatim Perkuat Kesiapan Personel dan Peralatan Hadapi Ancaman Karhutla

Iki Radio - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah.  Kesiapan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan dan peralatan penanganan karhutla 2026 di lapangan apel Polda Jatim, Selasa (11/8/2026).

Direktur Samapta Polda Jatim Kombes Pol Noerwiyanto mengatakan Jawa Timur memiliki potensi kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Kondisi geografis di Jawa Timur yang memiliki kawasan hutan, pegunungan, perkebunan hingga wilayah dengan kepadatan penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

“Jawa Timur merupakan wilayah yang mempunyai potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Kawasan hutan jati dan hutan pinus yang tersebar di berbagai wilayah berpotensi terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau,” kata Kombes Noerwiyanto.

Potensi tersebut semakin perlu diantisipasi mengingat sejumlah kawasan di Jawa Timur tengah menghadapi kondisi kering. Salah satunya kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang saat ini masih dalam penanganan. Kombes Noerwiyanto menyebut karhutla tidak hanya dipengaruhi faktor alam dan cuaca, tetapi juga aktivitas manusia. Salah satunya pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.

“Terjadinya karhutla selain faktor alam atau cuaca pada musim kering yang ekstrem, juga dapat disebabkan faktor manusia. Misalnya membakar lahan untuk membersihkan daun-daun kering yang ada di lahan yang akan dijadikan perkebunan,” ujar Kombes Noerwiyanto.

Berdasarkan prediksi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal, sementara sebagian wilayah juga diprediksi mengalami musim kemarau lebih panjang. “Potensi munculnya titik panas atau hotspot perlu diantisipasi di sejumlah wilayah, antara lain Probolinggo, Situbondo, Lumajang, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Kediri, Bojonegoro, Gresik dan wilayah lainnya,” jelas Kombes Noerwiyanto

Untuk mengantisipasi potensi tersebut, Polda Jatim memastikan kesiapan personel, peralatan serta sarana dan prasarana pendukung. Seluruh unsur yang terlibat diminta mampu bergerak cepat dan terpadu ketika terjadi kebakaran. “Apel gelar pasukan dan peralatan ini merupakan langkah dan bukti nyata bahwa baik aspek personel, peralatan maupun sarana prasarana pendukung siap melaksanakan tugas penanganan karhutla,” tegas Kombes Noerwiyanto.

Ia juga menegaskan penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri, namun dbutuhkan sinergi antara Polri, BPBD, Basarnas, Damkar, relawan, dinas terkait serta masyarakat. Kombes Noerwiyanto juga meminta jajarannya meningkatkan deteksi dini dan patroli di kawasan rawan, memanfaatkan teknologi untuk pemantauan hotspot, serta menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. 

Selain itu, kesiapan personel dan peralatan harus dipastikan setiap saat, disertai koordinasi lintas sektoral yang kuat. “Keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral. Karena itu, kita harus menghilangkan ego sektoral agar penanganan di lapangan bisa berjalan dengan baik,” kata Kombes Noerwiyanto.

Dalam penanganan karhutla, Kombes Noerwiyanto juga menekankan pentingnya keselamatan personel. Petugas diminta mematuhi standar operasional prosedur keselamatan kerja, terutama ketika melakukan pemadaman di medan yang sulit. “Utamakan keselamatan personel. Patuhi standar operasional prosedur keselamatan kerja atau safety first saat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di medan yang sulit. Ingat, jiwa personel sangat berharga,” pungkas Kombes Noerwiyanto.

 

Read More

Bea Cukai Gagalkan Pengiriman 8,96 Juta Batang Rokok Ilegal Melalui Pelabuhan Tanjung Priok

Iki Radio — Bea Cukai Tanjung Priok dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai gagalkan pengiriman 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai.

Penindakan dilakukan terhadap dua kontainer dalam kegiatan pengawasan lalu lintas barang antarwilayah dan antarpulau di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Penindakan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju wilayah Sumatra melalui Pelabuhan Tanjung Priok. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan pengawasan dan penyisiran kontainer di kawasan pelabuhan pada 7 Agustus 2026.

Berdasarkan hasil analisis dan pengumpulan informasi, petugas mengidentifikasi dua kontainer yang diduga digunakan untuk mengangkut rokok illegal dengan pemberitahuan barang berupa pipa dan baja ringan. 

Kedua kontainer tersebut kemudian diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Untuk memastikan isi muatan, petugas melakukan pemindaian menggunakan alat pemindai peti kemas. Hasil analisis citra pemindaian menunjukkan pola yang menyerupai susunan karton secara rapi dan mengindikasikan adanya muatan rokok ilegal. 

Atas indikasi tersebut, kedua kontainer kemudian diamankan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan nota hasil intelijen (NHI) oleh Bea Cukai Tanjung Priok.

Pada 10 Agustus 2026 petugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap kedua kontainer. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos dengan total 8.960.000 batang, yang terdiri atas beberapa merek rokok.

Barang tersebut diperkirakan memiliki nilai sebesar Rp13,3056 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,6698 miliar. 

Nilai tersebut terdiri atas potensi penerimaan cukai sebesar Rp6.684.460.000, pajak rokok sebesar Rp668.446.000, dan pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT) sebesar Rp1.317.254.400.

Setelah hasil penelusuran kembali, kedua kontainer tersebut dikirim dari wilayah Jawa Timur menuju Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan angkutan kereta kargo. Selanjutnya, barang tersebut direncanakan untuk dikirim menuju wilayah Sumatra melalui jalur laut.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.), Djaka Budhi Utama menyampaikan bahwa pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal merupakan bagian dari upaya Bea Cukai dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai sekaligus melindungi masyarakat dan penerimaan negara. 

“Bea Cukai terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, termasuk pada jalur distribusi antarwilayah dan antarpulau. Penindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan analisis risiko dan informasi yang diterima dari masyarakat,” ujar Djaka dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (11/8/2026).

Djaka menambahkan bahwa pemberantasan peredaran rokok ilegal memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.  

“Kami mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dengan menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan peredaran barang kena cukai ilegal. Sinergi antara Bea Cukai, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya penting untuk menciptakan perdagangan yang tertib dan berkeadilan,” katanya.

Atas temuan tersebut, Bea Cukai Tanjung Priok melakukan pengamanan terhadap seluruh barang bukti untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Proses penyidikan akan dilakukan berkoordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri. Bea Cukai juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, menyimpan, dan mendistribusikan produk hasil tembakau ilegal.

Peredaran rokok tanpa pita cukai berpotensi merugikan penerimaan negara, juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

 

Read More

Pemerintah Alokasikan Rp18,9 Triliun untuk Gaji PPPK di 546 Daerah

Iki Radio - Pemerintah pusat memutuskan mengalokasikan anggaran sejumlah Rp18,9 triliun, untuk 546 daerah guna memastikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga kerja paruh waktu tetap terjamin.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, seusai menghadiri rapat koordinasi bersama lintas lembaga yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/8/2026).

Tito mengatakan, upaya itu diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak ada PPPK di daerah yang diberhentikan atau kehilangan pekerjaan akibat kendala anggaran belanja pegawai.

"Pada prinsipnya tak boleh ada pegawai PPPK yang dirumahkan sehingga tak memiliki pekerjaan atau menganggur," tegas Tito.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lintas lembaga menyepakati tiga opsi penanganan bagi pemerintah daerah.

Opsi pertama mengarahkan daerah melakukan efisiensi anggaran, seperti memangkas perjalanan dinas dan menghapus agenda rapat yang kurang mendesak. Opsi kedua, pemerintah pusat segera mencairkan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang belum menerimanya.

Bagi daerah yang tidak dapat melakukan efisiensi serta tidak lagi memiliki alokasi DBH, pemerintah menyiapkan opsi ketiga berupa penambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

Tito menyatakan, dari total anggaran Rp18,9 triliun yang dikucurkan, sejumlah Rp10 triliun berasal dari sisa DBH yang dicairkan, sedangkan Rp8,9 triliun sisanya disalurkan dalam bentuk tambahan DAU.

Kebijakan mengenai penambahan alokasi dana tersebut secara resmi telah disahkan dan dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 yang terbit pada 5 Agustus 2026.

"Nah dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap dan ini akan sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai baik P3K maupun paruh waktu juga ya itu dibiayai dibayar oleh Pemda masing-masing," ujar Tito.

 

Read More

BI Kediri Dorong Akselerasi QRIS dan Edukasi Keamanan Transaksi Digital Melalui Strategi PEKA

Iki Radio — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kediri terus mendorong percepatan adopsi transaksi pembayaran digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dari ancaman penipuan digital.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Saryo, menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan penggunaan gadget telah mengubah pola transaksi masyarakat. Capaian transaksi digital secara nasional terus melonjak hingga mencapai triliunan rupiah.

“Sebagai regulator, Bank Indonesia (BI) bertugas mengawasi seluruh lembaga penyelenggara sistem pembayaran—baik sektor perbankan maupun non-bank seperti dompet digital (GoPay, ShopeePay, OVO, dan sejenisnya)—guna memastikan kepatuhan regulasi serta mitigasi risiko,” ujarnya di Madiun, Selasa (11/8/2026).

Seiring meningkatnya inovasi layanan keuangan, pelaku kejahatan siber turut memanfaatkan celah kelalaian pengguna (human error). BI Kediri menyoroti beberapa modus penipuan yang kerap terjadi di lapangan diantaranya panggilan telepon palsu, dimana ada pihak tidak bertanggung jawab mengaku sebagai petugas bank atau kepolisian untuk meminta PIN atau kode One-Time Password (OTP).

Selain itu akun media sosial palsu yang mengatasnamakan bank resmi dan menghubungi nasabah via pesan pribadi (Direct Message). Modus meminjam rekening bank nasabah untuk menampung dana hasil tindak kejahatan. Penukaran stiker QRIS milik pedagang dengan QRIS milik pelaku fraud sehingga dana pembayaran pembeli tidak masuk ke rekening pedagang. Hingga rekayasa tangkapan layar (screenshot) bukti pembayaran editan yang menyasar pelaku usaha mikro.

Untuk membendung risiko kejahatan digital, BI mengampanyekan slogan "Kalau Ragu, Stop Dulu". Konsumen diminta langsung menghentikan transaksi, tidak membagikan PIN/OTP, serta memverifikasi informasi ke nomor resmi bank jika menemukan hal mencurigakan.

Selain itu, masyarakat diimbau menerapkan konsep PEKA (Peduli, Kenali dan Adukan). Yakni dengan menjaga data pribadi, PIN, dan kode OTP layaknya menjaga kunci rumah, mengidentifikasi ciri-ciri modus penipuan yang berpotensi menyasar kelompok masyarakat, serta mengirimkan laporan apabila mengalami gangguan atau kendala transaksi.

Terkait alur pengaduan, nasabah diimbau terlebih dahulu melaporkan kendala kepada pihak bank atau penyelenggara layanan terkait. Apabila tidak memperoleh penyelesaian dari pihak penyelenggara, laporan dapat dilanjutkan ke Bank Indonesia.

Mengenai kerugian finansial, penyedia jasa pembayaran wajib memberikan ganti rugi apabila kerugian timbul akibat murni gangguan sistem atau kelalaian internal penyelenggara. Namun, kerugian akibat kelalaian konsumen yang memberikan data rahasia (seperti PIN/OTP) tidak menjadi tanggung jawab bank.

Selain itu BI Kediri juga mendorong penggunaan QRIS sebagai cara meminimalkan risiko penerimaan uang palsu serta menghilangkan kerepotan penyediaan uang kembalian pecahan kecil.

Terkait aturan biaya MDR (Merchant Discount Rate), Saryo menjelaskan bahwa MDR merupakan biaya operasional pedagang kepada lembaga keuangan dan bukan beban pembeli. Untuk transaksi usaha mikro di bawah Rp500.000, tarif MDR ditetapkan sebesar 0%. Pedagang diimbau untuk tidak mengenakan biaya administrasi tambahan kepada konsumen.

“Tingkat adopsi dan pertumbuhan pengguna maupun merchant QRIS di 13 kabupaten/kota wilayah kerja KPwBI Kediri tercatat mengalami lonjakan tinggi dan melebihi target yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

BI Kediri memastikan kegiatan edukasi dan sosialisasi sistem pembayaran digital terus dilakukan secara masif hingga ke wilayah pelosok. Melalui pilar edukasi dan kolaborasi, masyarakat diharapkan dapat bertransaksi secara aman, nyaman, dan bijak di era digital.(ir)

 

Read More

OJK: Penguatan Pasar Modal Jadi Prioritas Utama

Iki Radio - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan penguatan integritas Pasar Modal sebagai prioritas utama dalam mendorong akselerasi transformasi Pasar Modal Indonesia agar semakin efisien, transparan, terpercaya, dan inovatif.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Peringatan 49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia (HUT ke-49 Pasar Modal) di Jakarta, Senin (10/8/2026). (Dok. OJK)

Penguatan Pasar Modal Indonesia diharapkan dapat berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan transformasi menuju ekonomi Indonesia yang resilien dan berkelanjutan.

“OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan likuiditas, transparansi, tata kelola dan enforcement serta sinergitas sebagai bagian dari rencana aksi reformasi integritas di Pasar Modal Indonesia. OJK juga senantiasa terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan juga sistem pengawasan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Peringatan 49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia (HUT ke-49 Pasar Modal) di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Perayaan HUT Pasar Modal Indonesia dengan tema “Akselerasi Transformasi untuk Berdaulat, Mandiri, dan Maju Bersama” turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), asosiasi serta stakeholders lainnya.

Friderica Widyasari Dewi menjelaskan reformasi integritas pasar modal yang telah dilakukan, sudah banyak mengubah wajah Pasar Modal Indonesia saat ini, antara lain dengan jumlah Single Investor Identification (SID) yang telah menembus angka 30,27 juta atau tumbuh 48,67 persen (yoy).  “Tentu angka ini mencerminkan tidak hanya sekedar angka, tidak hanya sekedar pertumbuhan jumlah investor, tetapi makna dibalik itu bahwa ada trust, ada confidence, ada harapan masyarakat Indonesia terhadap pasar modal Indonesia,” kata Friderica.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan peringatan 49 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia merupakan momentum untuk terus menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional, karena Pasar Modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor terutama pada saat-saat yang sangat strategis.

“Saya apresiasi juga reformasi yang telah dilakukan dan berharap sektor keuangan makin kredibel dalam inovatif dan berdaya saing,” kata Airlangga.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga mengapresiasi reformasi integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dilakukan OJK bersama SRO, sehingga diharapkan Pasar modal bisa hadir sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin dalam, liquid, trustable dan credible serta berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah menyambut baik agenda reformasi yang tengah dijalankan oleh OJK dan BEI Mulai dari penguatan likiditas, peningkatan transparansi, penguatan tata kelola hingga pendalaman pasar yang tercakup dalam rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia,” katanya.

Peluncuran ETF Emas

Dalam kesempatan perayaan HUT ke-49 Pasar Modal ini juga digelar peluncuran Exchange Traded Fund (ETF) Emas sebagai produk baru investasi yang diperdagangkan di bursa saham.

Friderica menambahkan bahwa ETF Emas menjadi salah satu quick win dari delapan rencana aksi yang dilakukan OJK yaitu pendalaman pasar secara terintegrasi.

“ETF Emas menawarkan investasi yang praktis, likuid, sesuai prinsip syariah, berfungsi sebagai safe haven, sekaligus memperluas Pasar Bullion melalui kolaborasi antarlembaga dan pelaku industri,” kata Friderica.

Hal yang sama disampaikan Airlangga Hartarto yang mengharapkan produk ETF Emas bisa memperkuat perekonomian nasional sebagai bagian dari pendalaman pasar. “Saya berharap produk ini tidak hanya menambah pilihan investasi tetapi juga meningkatkan likuiditas,” kata Airlangga.

Sementara Juda Agung mendukung peluncuran ETF Emas yang diharapkan bisa memperluas basis investor, menambah keragaman instrumen, meningkatkan likuiditas serta memperkuat tata kelola.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia juga menyampaikan bahwa kehadiran ETF Emas diharapkan dapat memperkuat stabilitas Pasar Modal Indonesia melalui diversifikasi instrumen dan pilihan investasi bagi investor.

Kinerja Pasar Modal Indonesia

Hingga 7 Agustus 2026 realisasi penghimpunan dana melalui pasar modal tercatat sebesar Rp123,21 triliun melalui 135 aksi korporasi dengan jumlah Emiten di Pasar Modal Indonesia telah melampaui 962 perusahaan.

Jumlah investor terus meningkat signifikan, mencapai 30,27 juta atau bertambah sekitar 9,8 juta investor, dengan mayoritas 78 persen berusia di bawah 40 tahun. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana per 7 Agustus 2026 tercatat sebesar Rp667 triliun dan nilai Asset Under Management (AUM) berada di posisi Rp1.026 triliun.

Dari sisi perdagangan karbon, volume transaksi akumulatif sejak 26 September 2023 hingga 7 Agustus 2026 mencapai 1,98 juta ton CO2 ekuivalen dengan nilai Rp93,89 miliar, diikuti partisipasi 158 perusahaan dan ketersediaan unit karbon 3,14 juta ton CO2 ekuivalen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa Pasar Modal Indonesia terus tumbuh, baik dari sisi kemampuan menghimpun dana bagi dunia usaha maupun dari sisi perluasan basis investor. Di sisi lain, peningkatan dana kelolaan mencerminkan semakin berkembangnya pilihan dan kebutuhan investasi masyarakat,” ujar Hasan Fawzi dalam konferensi Pers HUT ke-49 Pasar Modal.

Dalam MSCI Market Classification Review pada Juni 2026, Indonesia kembali dipertahankan dalam klasifikasi Emerging Market. Keputusan tersebut menjadi pengakuan terhadap berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan seluruh pemangku kepentingan di Pasar Modal.

OJK bersama SRO dan seluruh pemangku kepentingan terus mempercepat implementasi sejumlah inisiatif strategis, antara lain:

• Peningkatan persyaratan minimum free float menjadi 15 persen;
• Penyusunan kerangka pengaturan mengenai High Shareholder Concentration (HSC); dan
• peningkatan transparansi kepemilikan saham.

Sesuai Roadmap PMDK 2022-2027, OJK terus mendorong pencapaian sejumlah target dan inisiatif strategis yang menjadi fondasi bagi pengembangan pasar modal ke depan.

Dalam fase akhir roadmap tersebut, terdapat empat target dan inisiatif strategis yang perlu terus didorong, yaitu:

• Pendalaman pasar melalui optimalisasi sisi supply, demand, dan enhancement infrastruktur;
• Peningkatan integritas pasar melalui efektivitas pengenaan sanksi dan peningkatan kualitas Emiten dan Perusahaan Publik;
• Penguatan kelembagaan PUJK melalui pengembangan demutualisasi bursa, peningkatan kualitas penyelenggara Securities Crowdfunding (SCF), dan penguatan cybersecurity; dan
• Pengembangan keuangan Keberlanjutan melalui penambahan pengguna jasa baru di Bursa Karbon serta dorongan inovasi produk investasi berbasis pelestarian lingkungan atau Sustainable Fund.

Read More