Dukung Program Makan Bergizi Gratis, BPOM Perkuat Keamanan Pangan Sekolah di Surabaya

Iki Radio – Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peningkatan pengawasan dan penguatan keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Langkah nyata tersebut diwujudkan oleh Balai Besar POM (BBPOM) di Surabaya melalui kegiatan edukasi mandiri yang dibawakan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah di SMAN 18 Surabaya pada Kamis (27/8/2026). 

Dalam sosialisasi ini, para siswa dibekali pemahaman mendasar mengenai tata cara memilih, menangani, hingga mengonsumsi pangan secara aman.

Kepala Badan POM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa kepastian keamanan pangan merupakan pilar utama agar program MBG berjalan optimal.

“Keamanan pangan menjadi salah satu kunci keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis,” tegas Taruna Ikrar.

Aspek keamanan menjadi krusial agar seluruh hidangan yang disalurkan kepada penerima manfaat tidak hanya kaya akan asupan gizi, tetapi juga bebas dari risiko kontaminasi dan aman untuk dikonsumsi.

Pembentukan Kader Keamanan Pangan Sekolah ini merupakan hasil dari rangkaian Training of Trainers (ToT) yang telah digelar BBPOM Surabaya pada Juli lalu. Melalui pembekalan tersebut, para kader kini bertindak sebagai penggerak utama edukasi di lingkungan masing-masing.

Perwakilan SMAN 18 Surabaya menyambut positif edukasi berkelanjutan ini.

“Melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) ini, kami berharap siswa semakin memahami bahwa makanan yang bergizi juga harus aman. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diterapkan di sekolah dan dibawa ke lingkungan keluarga,” ungkapnya.

Gerakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mandiri ini tidak hanya berhenti di SMAN 18 Surabaya. Kegiatan serupa diselenggarakan secara serentak dan bertahap di sejumlah sekolah lintas jenjang di wilayah Surabaya.

Melalui penguatan kapasitas kader dan edukasi yang konsisten, sekolah diharapkan mampu tumbuh menjadi pusat budaya pangan aman. 

Pengetahuan yang didapat para siswa tidak hanya menyokong kelancaran program MBG di sekolah, namun juga dapat diterapkan di rumah serta ditularkan kepada keluarga dan masyarakat luas.

Read More

Total 33 Ton Garam Telah Disemai dalam Operasi Modifikasi Cuaca di Riau

Iki Radio - Tim Satuan Tugas (Satgas) Udara kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau dengan menyemai tiga ton garam atau natrium klorida (NaCl) dalam tiga penerbangan pada Rabu (26/8/2026).

OMC dilakukan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di sejumlah wilayah sasaran sebagai bagian dari upaya mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD dan Pemadam Kebakaran Riau, Jim Gafur, mengatakan tiga penerbangan penyemaian telah dilaksanakan sepanjang Rabu.

“OMC hari ini dilaksanakan tiga sortie penyemaian,” kata Jim.

Penerbangan pertama menyasar wilayah Kabupaten Siak dan Bengkalis. Penerbangan kedua dilakukan di Pekanbaru, Siak, dan Kampar.

Sementara penerbangan ketiga menyasar wilayah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir.

“Sortie pertama menyasar Siak dan Bengkalis, sortie kedua Pekanbaru, Siak dan Kampar, kemudian sortie ketiga Pelalawan dan Indragiri Hilir,” jelas Jim.

Dalam operasi tersebut, material NaCl disemai pada awan yang dinilai memenuhi persyaratan untuk mendukung proses pembentukan hujan di wilayah sasaran.

OMC dilaksanakan di tengah penanganan karhutla dan kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau.

Jim mengatakan operasi tersebut menjadi salah satu langkah pendukung penanganan karhutla dengan meningkatkan peluang hujan di daerah sasaran penyemaian.

“OMC ini merupakan salah satu upaya untuk membantu penanganan karhutla, terutama dengan mendorong turunnya hujan di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran penyemaian,” ujarnya.

Dengan tambahan tiga ton NaCl yang digunakan pada Rabu, total material penyemaian yang telah digunakan dalam rangkaian OMC di Riau mencapai 33 ton.

Read More

BPS Tegaskan Desil DTSEN Merupakan Pemeringkatan Relatif Kesejahteraan Keluarga

Iki Radio - Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga, bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan keluarga.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Foto: BPS

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

DTSEN kini menjadi rujukan bersama pemerintah dalam mendukung perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. Dengan basis data yang terintegrasi dan terus diperbarui, kementerian/lembaga dapat menggunakan rujukan informasi yang sama sehingga kebijakan dan program pemerintah diharapkan semakin tepat sasaran.

Pemanfaatan DTSEN diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, BPS bertugas menyusun dan mengelola DTSEN, sementara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berperan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk menyediakan sumber data serta mendukung pemutakhiran data secara berkelanjutan.

DTSEN dibangun dengan mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif dan disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Desil Bukan Ukuran Absolut Kemiskinan

Dalam DTSEN, keluarga dikelompokkan berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Dengan demikian, keluarga yang berada pada desil 3 berarti termasuk kelompok ketiga dari sepuluh kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif.

BPS menekankan bahwa keluarga yang berada dalam desil yang sama tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama. Penentuan desil juga tidak hanya didasarkan pada penghasilan, kepemilikan barang tertentu, daya listrik, pekerjaan, atau satu indikator lainnya.

Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama, antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.

Berbagai informasi tersebut kemudian diolah menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Pendekatan PMT juga digunakan secara internasional, khususnya ketika informasi pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap.

Desil Menjadi Salah Satu Dasar Penentuan Sasaran Program

Informasi desil dapat digunakan kementerian/lembaga sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran atau prioritas program sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing program.

Namun, desil bukan merupakan daftar penerima suatu program. Penggunaannya harus selalu dilihat sesuai konteks, kriteria, dan ketentuan program yang bersangkutan.

Posisi desil juga dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi suatu keluarga maupun perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lainnya. Perubahan pada satu indikator tidak serta-merta menyebabkan perubahan desil karena proses pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersama-sama.

Karena itu, relevansi DTSEN terus dijaga melalui proses pemutakhiran data. Pemutakhiran dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber, antara lain data administrasi, hasil sensus dan survei, pembaruan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan (ground check), serta informasi yang disampaikan masyarakat melalui kanal resmi.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Cakupan tersebut terus dimutakhirkan agar semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.

Masyarakat yang menemukan informasi mengenai diri atau keluarganya yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyampaikan pembaruan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi yang tersedia, antara lain Cek Bansos (cekbansos.kemensos.go.id) atau aplikasinya, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, serta Cek DTSEN (dtsen-form.bps.go.id).

BPS menegaskan, pengajuan pembaruan data tidak berarti posisi desil akan berubah secara otomatis. Informasi yang disampaikan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali, sementara posisi desil tetap ditentukan berdasarkan data dan metode yang berlaku.

“BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut,” ujar Amalia.

Dengan pemanfaatan satu basis data yang terintegrasi dan pemutakhiran secara berkelanjutan, DTSEN diharapkan dapat memperkuat ketepatan perencanaan serta penyaluran berbagai program pemerintah, sekaligus memastikan kebijakan sosial dan ekonomi semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.

Read More

Menkomdigi: Persaingan Penyiaran Boleh Ketat, Kualitas Jangan Dikorbankan

Iki Radio - Perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi dan hiburan membuat persaingan industri penyiaran semakin ketat. Namun, persaingan merebut perhatian publik tidak boleh membuat kualitas siaran dikorbankan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat memimpin Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pengukuhan Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029 di Jakarta, Rabu (26/8/2026) 

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap media sekaligus memastikan penyiaran tetap menjadi ruang publik yang sehat, berkualitas, dan relevan.

Pesan tersebut disampaikan Menkomdigi saat memimpin Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pengukuhan Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029 di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

“Perubahan pola menonton masyarakat membawa konsekuensi pada peran KPI yang harus semakin tegas sekaligus adaptif. KPI tidak boleh menjadi pengawas semata, tetapi harus mampu membantu industri menciptakan persaingan yang sehat dan setara tanpa mematikan inovasi di ekosistem penyiaran,” ujar Meutya.

Dengan tantangan KPI ke depan yang makin kompleks di tengah era digital dan new media, jelas Menkomdigi, KPI harus bisa turut menjaga kualitas demokrasi, menjauhkan disinformasi, manipulasi informasi, serta konten yang tidak sesuai dengan perlindungan anak.

”Ada dua prinsip yang harus dijaga yakni diversity of content (keberagaman konten) dan diversity of ownership (keberagaman kepemilikan). Itu penting karena target indeks kualitas siaran 3,2 pada 2026 dan 3,35 pada 2029 wajib dicapai,” tegas Meutya.

Menkomdigi menekankan bahwa di tengah banjir informasi, keunggulan lembaga penyiaran justru terletak pada kemampuan menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, berimbang, dan memiliki konteks.

“Jurnalisme berkualitas harus menjadi pembeda. Lembaga penyiaran harus hadir sebagai ruang yang membantu masyarakat memahami persoalan, bukan malah memperbanyak kegaduhan di tengah publik,” kata Meutya.

Menurutnya, ketika masyarakat memiliki semakin banyak pilihan sumber informasi, kepercayaan menjadi modal penting bagi keberlangsungan media. Karena itu, lembaga penyiaran perlu terus menjaga profesionalisme dan integritas jurnalistik.

“Persaingan memang harus sehat, tetapi kualitas jangan pernah menjadi korban. Kredibilitas adalah aset jangka panjang. Jangan sampai kompetisi justru menghasilkan konten yang semakin sensasional, dangkal, atau sekadar mengejar kontroversi,” tegas Meutya.

Meutya juga mengingatkan bahwa lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab publik yang besar karena menggunakan sumber daya frekuensi yang merupakan ranah publik. Tanggung jawab tersebut perlu diwujudkan melalui konten yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menkomdigi meminta anggota KPI periode 2026–2029 memahami perubahan teknologi dan perilaku audiens secara lebih mendalam. Pengawasan penyiaran, menurutnya, perlu didukung pemahaman terhadap perkembangan teknologi, layanan streaming, konten lintas platform, serta perubahan model bisnis media.

“KPI perlu menjadi regulator yang tegas, adil, transparan, dan adaptif. Pengawasan tetap penting, tetapi pembinaan dan dialog dengan industri juga diperlukan agar regulasi dapat memberikan kepastian sekaligus ruang bagi inovasi,” ujar Meutya.

Ia menambahkan, persaingan yang sehat membutuhkan level playing field sehingga setiap pelaku industri dapat berkembang dengan tetap memenuhi standar dan tanggung jawab penyiaran.

Di sisi lain, Menkomdigi meminta KPI dan lembaga penyiaran terus memberikan perhatian terhadap kepentingan publik, termasuk menghadirkan konten yang aman dan ramah bagi anak, memperkuat keberagaman budaya, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Di tengah banjir konten, tugas kita bukan sekadar memastikan masyarakat mendapatkan tontonan. Tugas kita adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi dan hiburan yang berkualitas,” kata Meutya.

Mengakhiri arahannya, Menkomdigi berharap KPI periode 2026–2029 dapat memperkuat penyiaran nasional sebagai industri yang inovatif sekaligus memiliki tanggung jawab publik.

“KPI ke depan tidak cukup hanya menjaga apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan. KPI harus ikut memastikan bahwa di tengah persaingan yang semakin ketat, kualitas tetap menjadi keunggulan utama penyiaran Indonesia,” pungkas Meutya.

Read More

Kabut Asap Mencekam, Karang Taruna Buka Rumah Oksigen Di Palangka Raya

Iki Radio - Karang Taruna Provinsi Kalimantan Tengah membuka rumah oksigen di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya, sebagai langkah membantu warga menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Karang Taruna Kalteng buka rumah oksigen dan pengobatan gratis untuk warga terdampak kabut asap.

Rumah oksigen tersebut disiapkan sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat, khususnya warga yang mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas akibat paparan kabut asap.

Pengoperasian rumah oksigen dirangkai dengan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat Kelurahan Petuk Katimpun, Selasa (25/8/2026).

Selain layanan kesehatan, kegiatan tersebut diisi dengan pembagian sembako kepada anggota pemadam kebakaran serta bingkisan kepada sejumlah relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Bidang Ekobang Setda Kalteng Anang Dirjo, Kepala Dinas Kesehatan Kalteng dr. Miko, serta Lurah Petuk Katimpun Berita Asi.

Ketua Karang Taruna Kalteng, Chandra Ardinata, mengatakan, penyediaan rumah oksigen merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan.

“Rumah oksigen ini kami siapkan untuk membantu masyarakat, terutama apabila ada warga yang mengalami sesak napas akibat kabut asap. Kami berharap fasilitas ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam melindungi kesehatan masyarakat,” kata Chandra.

Ia menekankan, Karang Taruna tidak hanya hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi juga berupaya berkontribusi menghadapi kondisi darurat yang berdampak langsung kepada warga.

Menurutnya, dukungan kepada petugas pemadam kebakaran dan relawan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut.

“Kami juga memberikan sembako kepada para anggota pemadam kebakaran dan bingkisan bagi relawan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. Semoga semangat gotong royong ini terus terjaga,” ujarnya.

Pihaknya berharap rumah oksigen dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Ia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, relawan, dan masyarakat untuk menghadapi dampak Karhutla.

 

Read More

Pemerintah Usut Karhutla, Sejumlah Kasus Berujung Tersangka Korporasi

Iki Radio - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus menelusuri dugaan tindak pidana di balik sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bersamaan dengan upaya pemadaman yang dilakukan Manggala Agni bersama masyarakat, relawan, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur lainnya di lapangan.

Penanganan oleh penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan tidak berhenti pada pengendalian api, tetapi juga diarahkan untuk mengungkap penyebab kebakaran, penggunaan kawasan, serta pihak yang diduga bertanggung jawab.

Sejumlah perkara telah berkembang menjadi proses pidana, antara lain dugaan pembukaan kawasan dengan cara membakar dan jual-beli kawasan hutan di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, perambahan kawasan hutan di Mempawah dan Ketapang, Kalimantan Barat, serta perkara kebakaran korporasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P-21.

Di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Kabupaten Kampar, Riau, penyidik menetapkan tiga tersangka dalam perkara pembukaan kawasan hutan dengan cara membakar untuk kemudian ditanami kelapa sawit. Penyidikan juga menemukan dugaan jual-beli lahan di dalam kawasan hutan.

Ketiga tersangka memiliki peran berbeda, yakni sebagai pengelola lahan, perantara jual-beli lahan kawasan hutan, dan kepala kampung.

Sementara itu, perkara di Mempawah, Kalimantan Barat, bermula dari laporan hotspot yang kemudian ditindaklanjuti melalui pengumpulan bahan dan keterangan. Petugas menemukan dugaan perambahan berupa pembukaan jalan sepanjang sekitar tiga kilometer dengan lebar sekitar enam meter.

Setelah pemeriksaan saksi dan ahli, olah tempat kejadian perkara, serta gelar perkara bersama Korwas PPNS Polri dan Kejaksaan Agung, penyidik menetapkan PT MAP sebagai tersangka korporasi pada 14 Agustus 2026.

Penyidikan juga berlangsung di Kawasan Hutan Produksi Sungai Tengar–Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada areal PBPH PT IPB. Dalam perkara dugaan perambahan kawasan hutan tersebut, penyidik menemukan antara lain bibit kelapa sawit dan bangunan di dalam kawasan hutan.

Pemeriksaan saksi dan ahli serta pendalaman terhadap temuan lapangan masih dilakukan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Perkembangan penegakan hukum lainnya terjadi pada perkara kebakaran di areal PBPH PT TN di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kebakaran dengan luas sekitar 16,98 hektare tersebut telah diproses dengan korporasi sebagai tersangka.

Pada 18 Agustus 2026, berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 sehingga penanganannya bergerak ke tahap berikutnya dalam proses peradilan pidana.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu mengatakan penyidik tidak hanya memeriksa lokasi dan luas kebakaran, tetapi juga menelusuri rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan kawasan.

“Kami tidak berhenti pada titik api. Penyidik menelusuri bagaimana kebakaran terjadi, siapa yang menguasai dan menggunakan kawasan, siapa yang melakukan, dan siapa yang memperoleh manfaat,” tegas Rudianto, Selasa (25/8/2026).

Menurutnya, penanganan karhutla juga dapat mengungkap dugaan tindak pidana kehutanan lainnya. Di Rimbang Baling, misalnya, penyidik menemukan dugaan jual-beli kawasan hutan dan pembukaan lahan untuk sawit. Sementara di Mempawah, laporan hotspot berkembang menjadi perkara perambahan dengan tersangka korporasi.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan penanganan kebakaran dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan. Pemadaman diperlukan untuk mengendalikan api, sementara penyidikan dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan.

“Manggala Agni bersama masyarakat, relawan, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur di lapangan sedang bekerja keras mengendalikan api. Pada saat yang sama, Gakkum Kehutanan juga bergerak. Api harus dipadamkan, tetapi penyebabnya juga harus ditemukan dan pihak yang bertanggung jawab harus diproses,” tegasnya.

Januanto juga mengingatkan pemegang izin dan pihak yang menguasai atau mengelola areal agar meningkatkan kesiapsiagaan selama periode rawan kebakaran. Kesiapan personel, sarana pemadaman, sumber air, patroli, deteksi dini, dan respons terhadap titik api harus dipastikan berjalan di lapangan.

“Jaga areal masing-masing dan tangani setiap indikasi kebakaran sejak awal. Kami terus melakukan pengawasan dan setiap temuan akan ditindaklanjuti sesuai bentuk pelanggarannya,” lanjut Januanto.

Ia menjelaskan, penanganan terhadap pelanggaran tidak selalu berujung pada proses pidana. Sanksi administratif dapat diterapkan terhadap ketidakpatuhan, sedangkan instrumen perdata dapat digunakan apabila terdapat dasar dan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan.

Kementerian Kehutanan memastikan pengendalian karhutla akan terus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemadaman dan pencegahan di lapangan hingga pengawasan dan penegakan hukum. Langkah tersebut diarahkan agar dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan dapat ditekan serta pihak yang terbukti bertanggung jawab memenuhi kewajibannya.

 

Read More

Embung 5.000 Liter Dipasang, Pemadaman Karhutla Dipercepat

Iki Radio - Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya memasang, embung portabel berkapasitas 5.000 liter di halaman Kantor Kecamatan Jekan Raya, Selasa (25/8/2026). Fasilitas ini disiapkan untuk mempercepat pengisian ulang truk tangki pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palangka Raya pasang embung portabel 5.000 Liter untuk Percepat Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)

Pemasangan embung tersebut diperlukan sebagai penampungan air sementara. Keberadaannya diharapkan mempercepat mobilisasi dan distribusi air ke sejumlah wilayah yang membutuhkan, terutama saat kondisi darurat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satriya Budi, mengatakan, pemasangan embung portabel merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan sekaligus meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

“Embung portabel ini kita siapkan untuk memudahkan pengisian ulang truk tangki, sehingga pendistribusian air dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif,” katanya.

Menurut Hendrikus, sarana penampungan sementara tersebut akan mendukung operasional petugas di lapangan, khususnya ketika kebutuhan air meningkat dan distribusi harus dilakukan dalam waktu singkat.

BPBD Kota Palangka Raya juga terus memantau kondisi di lapangan serta menyiapkan langkah antisipasi sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami terus mengoptimalkan personel dan sarana yang ada agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Koordinasi dengan pihak kecamatan juga terus dilakukan,”tambahnya.

 

Read More

Menteri ESDM: Proyek PLTS 100 GWp Raup Investasi Rp1.140 Triliun

Iki Radio - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan,  potensi nilai investasi untuk realisasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) diperkirakan mencapai 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun lebih.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp yang berlangsung di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Hal itu disampaikan Bahlil, dalam acara launching dan groundbreaking  Program PLTS 100 GWp yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Monumen Operasi Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Langkah strategis peralihan menuju energi bersih itu diproyeksikan mampu memangkas beban subsidi negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.

Karena itu, Bahlil Lahadalia mengatakan, efisiensi anggaran tersebut diperoleh melalui pengurangan konsumsi solar secara signifikan, seiring langkah pemerintah mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbasis bahan bakar fosil dengan sistem energi surya.  “Total investasinya, Bapak Presiden, dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar USD71,3 miliar atau setara Rp1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun,” ujar Bahlil.

Selain memberikan deviden ekonomi berupa penyerapan investasi dan penghematan fiskal, pengembangan mega proyek ini juga memegang peranan krusial dalam agenda dekarbonisasi nasional.

Pengoperasian PLTS 100 GWp ditargetkan sanggup menekan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga mencapai 140,16 juta ton CO2.

Peresmian secara tatap muka di Bali tersebut terhubung secara daring dengan tiga titik lokasi proyek lainnya, yakni PLTS Terapung Gajah Mungkur (Jawa Tengah), PLTS Desa Sembur (Kepulauan Riau), serta PLTS Pulau Rengit (Bangka Belitung).

Khusus untuk proyek di Gilimanuk, fasilitas PLTS berkapasitas 198 MWp dan BESS 666 MWh di atas lahan 211 hektare ini ditargetkan beroperasi pada 2028 sebagai bagian dari Program Fat Burning Bali.

 

Read More

Indonesia Kejar 100 GWp Energi Surya dalam Tiga Tahun

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang ditargetkan tercapai dalam tiga tahun. Program tersebut diawali dengan peluncuran 14 PLTS di enam provinsi berkapasitas total 5,3 GWp.

“Saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak diawali dengan 14 PLTS di 6 Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak,” ucap Presiden di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Selasa (25/8/2026).

Prabowo menegaskan pemerintah serius mengejar target pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp dalam tiga tahun. 

“Kita akan membangun 100 gigawatt. Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun,” kata Presiden.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan program tersebut dirancang memberikan dampak pada sejumlah sektor, mulai dari penghematan anggaran subsidi dan penggunaan diesel hingga penciptaan lapangan kerja serta penurunan emisi karbon.

Menurut Bahlil, total investasi untuk mencapai kapasitas 100 GWp diperkirakan sekitar USD73 miliar atau setara lebih dari Rp1.140 triliun.  

“Total investasinya dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD73 miliar atau setara dengan Rp1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun, bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” kata Bahlil.

Sebagai tahap awal program PLTS 100 GWp, pemerintah meluncurkan 14 PLTS yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Ke-14 PLTS tersebut meliputi:

1. PLTS Tembesi, Kepulauan Riau.
2. PLTS Pulau Sembur, Kepulauan Riau.
3. PLTS Pulau Rengit, Kepulauan Bangka Belitung.
4. PLTS Saguling, Jawa Barat.
5. PLTS Purwakarta, Jawa Barat.
6. PLTS Jatiluhur, Jawa Barat.
7. PLTS Cirata, Jawa Barat.
8. PLTS Jatigede, Jawa Barat.
9. PLTS Waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah.
10. PLTS Karangkates, Jawa Timur.
11. PLTS Madura, Jawa Timur.
12. PLTS Pasuruan, Jawa Timur.
13. PLTS Banyuwangi, Jawa Timur.
14. PLTS Site Gilimanuk, Bali.

Menteri Bahlil mengatakan pelaksanaan program tersebut melibatkan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga serta dukungan TNI dan Polri.  “Saya ucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga yang telah membantu mendukung sehingga acara ini bisa terlaksana,” ujar Bahlil Lahadalia.

Program PLTS 100 GWp menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbesar pemanfaatan energi surya sekaligus mengurangi penggunaan energi berbasis diesel, menekan beban subsidi, membuka lapangan kerja, dan menurunkan emisi karbon.

Read More

Karhutla Riau Seret 35 Tersangka, Polisi Telusuri Keterlibatan Korporasi

Iki Radio - Polda Riau dan jajaran menetapkan 35 orang sebagai tersangka dalam penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari–Agustus 2026. Sebanyak 17 tersangka telah dilimpahkan bersama barang bukti kepada kejaksaan, sementara kepolisian membuka peluang mengembangkan penyidikan terhadap korporasi apabila ditemukan keterkaitan.

Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan (Foto : Tangkapan Layar Kanal Youtube BPMI Setpres)

Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menyampaikan perkembangan penegakan hukum tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanganan karhutla di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (24/8/2026).

Menurut Herry, Polda Riau bersama jajaran mencatat 33 laporan karhutla sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Luas lahan yang berkaitan dengan perkara tersebut mencapai sekitar 8.657 hektare.

“Khusus Januari hingga Agustus 2026, Polda Riau mencatat 33 laporan karhutla dengan luas lahan yang terkait perkara mencapai sekitar 8.657 hektar,” kata Herry.

Herry mengatakan, berdasarkan penanganan kepolisian, karhutla umumnya berkaitan dengan aktivitas manusia, baik dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian.

Polda Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau, Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Manggala Agni, dan unsur terkait juga memperkuat pencegahan serta edukasi kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan ialah memasang papan peringatan di sejumlah lokasi bekas kebakaran untuk mencegah pemanfaatan lahan dengan cara dibakar kembali.

“Bekas kebakaran tidak boleh ada lagi melakukan penanaman. Karena ini biasanya modus perusahaan menyuruh orang pura-pura mancing, lalu melakukan pembakaran,” kata Herry.

Menurut Herry, pola tersebut ditemukan dalam penanganan tiga kasus pada 2025. Sepanjang 2026, kepolisian belum menemukan perkara dengan modus serupa.

“Tahun 2025 lalu, terdapat tiga kasus dengan pola tersebut,” jelasnya.

Selain penegakan hukum, Polda Riau melakukan langkah pencegahan melalui pembangunan sumur bor dan embung bersama pemangku kepentingan, terutama di Kabupaten Pelalawan.

Polda Riau juga menjalankan program Green Policing yang menyasar pelajar mulai jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

Upaya pencegahan turut melibatkan bupati, camat, hingga kepala desa. Masyarakat yang akan membuka lahan didorong berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendapatkan pendampingan tanpa menggunakan metode pembakaran.

Untuk menangani dampak asap, pemerintah bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah membagikan masker, menyediakan oksigen, serta mendirikan posko di wilayah terdampak.

“Kami masih ada 30 tabung oksigen,” ujar Herry.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro mengatakan, dari 35 tersangka yang diproses, 17 telah memasuki tahap II berupa pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.

“Dari 35 tersangka yang kita proses, 17 tersangka sudah kita tahap duakan ke jaksa. Sisanya masih dalam proses penyidikan, termasuk perkara yang terjadi pada Juli dan Agustus ini,” kata Ade.

Ade menyebut 32 perkara yang ditangani sejauh ini melibatkan pelaku perseorangan. Namun, penyidikan dapat dikembangkan terhadap korporasi apabila ditemukan bukti keterlibatan.

“Untuk 32 perkara yang kita tangani ini semuanya perorangan. Namun, tidak menutup kemungkinan jika memang ada unsur dari perkara yang sudah kita tangani ada kaitannya dengan korporasi, akan kita sidik,” ujarnya.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian kepolisian berada di wilayah PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL). Menurut Ade, kawasan tersebut merupakan area konservasi sehingga tidak diperbolehkan untuk aktivitas pembukaan lahan.

“Termasuk salah satu di daerah PT TKWL, itu daerah konservasi, tidak boleh adanya kegiatan apa pun,” jelasnya.

Sementara perkara kebakaran lahan di Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, masih ditangani Polres Kampar. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mengungkap penyebab kebakaran.

“Untuk Rimbo Panjang ada satu perkara yang ditangani Polres Kampar. Kita akan lihat dulu. Beberapa saksi sudah diperiksa,” katanya.

Menurut Ade, sebagian besar pelaku dalam perkara yang ditangani kepolisian melakukan pembakaran untuk membuka lahan perkebunan. Satu perkara disebut terjadi akibat kelalaian.

“Rata-rata pelaku membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membuka lahan. Memang ada satu yang tidak sengaja,” pungkasnya.

Read More

Kabut Asap Selimuti Pekanbaru, Polisi Ingatkan Pengendara Jangan Ngebut

Iki Radio - Pengendara di Kota Pekanbaru diminta mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan menyalakan lampu kendaraan. Menyusul kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengurangi jarak pandang di sejumlah ruas jalan.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau juga membagikan ribuan masker kepada pengendara dan masyarakat yang melintas di kawasan Tugu Keris, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (24/8/2026).

Pembagian masker dipimpin Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau, AKBP Dasril, bersama personel Ditlantas sebagai upaya membantu mengurangi paparan asap terhadap masyarakat yang tetap beraktivitas di luar ruangan.

“Alhamdulillah, pagi ini ribuan masker berhasil kita bagikan kepada masyarakat dan pengendara yang melintas. Kondisi asap cukup tebal dan jarak pandang juga tidak terlalu jauh. Karena itu, kami mengimbau pengendara agar selalu berhati-hati, mengurangi kecepatan dan memperhatikan kondisi jalan,” ujar Dasril.

Selain membagikan masker, personel Ditlantas memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas. Pengendara diminta menjaga jarak aman, menyalakan lampu kendaraan, serta tidak melaju dengan kecepatan tinggi ketika jarak pandang terbatas.

Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, mengatakan kondisi udara dan jarak pandang harus menjadi perhatian karena dapat memengaruhi keselamatan berkendara.

“Dalam kondisi kabut asap seperti saat ini, kami mengimbau seluruh masyarakat, khususnya pengendara, untuk meningkatkan kewaspadaan. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman, nyalakan lampu kendaraan dan gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah,” tegas Jeki.

Ditlantas Polda Riau juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu karhutla.

Ia mengajak warga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan selama musim kemarau, termasuk menjaga kondisi tanaman di sekitar tempat tinggal.

“Kita ketahui bersama saat ini memasuki musim kemarau. Kami mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tanaman di sekitar rumah dengan melakukan penyiraman secara rutin. Dengan lingkungan yang terawat, tanaman tetap segar dan suasana di sekitar kita tetap sejuk,” ujarnya.

Sementara itu, Jeki meminta masyarakat ikut mencegah munculnya kebakaran baru dengan tidak melakukan pembakaran terbuka.

“Pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab kita bersama, jangan melakukan pembakaran yang dapat memicu kebakaran. Mari kita jaga lingkungan tetap hijau dan asri karena kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kualitas hidup masyarakat,” tegas Jeki.

Read More

Presiden Menuju ke Riau untuk Cek Penanganan Karhutla

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (24/8/2026), untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus memastikan langkah pencegahan diperkuat agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau.

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Pekanbaru, Riau, pada Senin (24/8/2026).

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengatakan Presiden ingin melihat langsung kondisi terkini di lapangan setelah sebelumnya memimpin penanganan karhutla di Kalimantan. 

“Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat,” ujar Teddy, Senin (24/8/2026).

Menurut Teddy, perhatian Presiden tidak hanya tertuju pada pemadaman. Kepala Negara juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, gubernur, Pangdam, dan Kapolda dalam mencegah kebakaran kembali terjadi.

Presiden juga meminta pembangunan sistem pencegahan yang lebih kuat dan permanen sehingga pemerintah tidak terus menghadapi persoalan serupa setiap musim kemarau.  

“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Sistem pencegahannya harus diperkuat. Mulai dari sumur bor dan embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa rawan Karhutla. Pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul,” kata Teddy.

Dalam kutipan tersebut, Presiden menekankan sejumlah langkah pencegahan, mulai dari penyediaan sumur bor dan embung, pengawasan secara permanen, deteksi dini titik panas, hingga peningkatan kesiapan desa-desa yang rawan karhutla.

Selain memastikan proses pemadaman dan pencegahan, Teddy mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran.

Apabila dalam proses tersebut ditemukan unsur pelanggaran hukum, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Read More

Dorong Produk Lokal Naik Kelas, 72 UMKM Binaan BI Jatim Unjuk Gigi di KKI 2026

Iki Radio – Sebanyak 72 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur berpartisipasi dalam ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 yang digelar pada 20–23 Agustus 2026 di Hall A dan B Jakarta International Convention Center (JICC).

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Gibran Rakabuming meninjau stand peserta KKI 2026 di Hall A dan B JICC, Jakarta usai acara pembukaan. (Dok. BI)

Dari total peserta asal Jatim tersebut, 17 UMKM tampil secara luring (langsung) memamerkan produk unggulan seperti kopi, wastra, kriya, fesyen, hingga makanan dan minuman olahan. Sementara itu, 55 UMKM lainnya berpartisipasi secara daring.

Mengusung tema “Penguatan Sinergi untuk Mendorong UMKM Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing”, KKI 2026 menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dalam memperluas akses pembiayaan, akselerasi digitalisasi, inovasi produk, hingga pembukaan pasar ekspor.

Secara nasional, gelaran tahun ini diikuti lebih dari 550 UMKM luring dan 1.300 UMKM daring—meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan agar UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jangkauan pasar.

"Pengembangan UMKM membutuhkan sinergi berkelanjutan agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas dan memperluas pasar," ujar Ibrahim.

Sementara itu, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, saat membuka acara menyatakan bahwa penguatan UMKM berfokus pada tiga kunci utama.

"Bangkit merupakan semangat pemulihan UMKM yang menghadapi tantangan ekonomi maupun bencana alam. Tangguh diwujudkan melalui penguatan struktur usaha dan akses pembiayaan berkelanjutan. Berdaya saing diwujudkan melalui inovasi produk dan perluasan akses pasar domestik maupun ekspor," tutur Destry.

Sektor UMKM memiliki peran yang sangat strategis bagi stabilitas ekonomi Jawa Timur. Berdasarkan data terbaru, keberadaan UMKM di Jatim memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Jumlah unit usaha 2,57 juta unit UMKM, Penyerapan Tenaga Kerja 96,3 persen tenaga kerja lokal, lebih dari 57 persen berkontribusi terhadap PDRB Jawa Timur.

Hingga saat ini, KPwBI Jawa Timur secara konsisten membina 67 UMKM di berbagai sektor strategis guna mendorong akselerasi digitalisasi dan perluasan rantai nilai (value chain). Through ajang KKI 2026, pelaku UMKM tidak hanya berkesempatan bertemu konsumen langsung, tetapi juga mengikuti business matching untuk pembiayaan dan potensi pasar internasional.

Keterlibatan aktif ini diharapkan semakin memperkuat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) sekaligus membawa produk-produk unggulan Jawa Timur bersaing di kancah global.

Read More

Presiden Susuri Lahan Terbakar di Desa Limbung, Pastikan Pemadaman Karhutla Berjalan

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026), setelah memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pangkalan TNI AU Supadio.

Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi kawasan terdampak sekaligus memastikan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran berjalan optimal di lapangan.

Setibanya di lokasi, Prabowo berjalan menyusuri lahan yang terbakar dan mengamati dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan yang dilakukan petugas gabungan.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden juga memberikan arahan kepada para menteri dan jajaran terkait yang mendampinginya.

Penanganan karhutla diminta dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar api segera dikendalikan serta tidak meluas ke kawasan lainnya.

Presiden Prabowo turut menghampiri dan menyapa petugas yang sedang melakukan pemadaman. Presiden melihat langsung aktivitas personel yang bekerja mengendalikan kebakaran di lapangan.

Selain menemui petugas, Presiden juga berinteraksi dengan sejumlah warga di sekitar lokasi untuk melihat kondisi masyarakat di wilayah terdampak karhutla.

Peninjauan di Desa Limbung merupakan kelanjutan dari rapat penanganan karhutla yang sebelumnya dipimpin Presiden di Pangkalan TNI AU Supadio.

Melalui pengecekan langsung tersebut, pemerintah ingin memastikan strategi dan pengerahan sumber daya dalam penanganan karhutla dapat diterapkan secara efektif sesuai kondisi di lapangan.

Pemerintah terus mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat pemadaman, mencegah kebakaran meluas, serta menekan dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan di Kalimantan Barat.

Read More

Presiden Perkuat Operasi Darat dan Udara Mengatasi Karhutla Kalbar

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan sekitar 1.500 personel TNI dan enam helikopter pembom air untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Operasi modifikasi cuaca (OMC) serta penggunaan pompa dan bor air di kawasan gambut juga akan diperkuat.

Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla yang dipimpin Presiden sesaat setelah tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan Presiden menerima laporan terkini mengenai kondisi karhutla dan menekankan perlunya respons cepat serta koordinasi yang kuat di lapangan.  

“Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkini mengenai situasi karhutla serta menegaskan pentingnya penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan langsung di lapangan,” ujar Teddy.

Selain percepatan pemadaman, Presiden meminta pemerintah daerah memperkuat pencegahan dan menegakkan aturan agar kebakaran serupa tidak terus berulang.  

“Presiden juga menekankan agar Pemerintah Daerah tegas dalam menerapkan aturan di wilayahnya, sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang,” ungkapnya.

Untuk memperkuat operasi darat, pemerintah akan mendatangkan tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan. Personel tambahan tersebut dijadwalkan tiba secara bertahap mulai Sabtu hingga Minggu (23/8/2026) pagi.  

“Penambahan tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan yang akan didatangkan mulai hari ini hingga Minggu pagi,” lanjutnya.

Personel di lapangan akan difokuskan untuk memperkuat pemadaman pada titik-titik kebakaran dan membantu operasi pengendalian agar api tidak meluas.

Dari udara, pemerintah juga menambah enam helikopter berkapasitas besar untuk mendukung operasi pemboman air.  

“Penambahan 6 helikopter besar water bombing yang dijadwalkan tiba pada sore hari untuk memperkuat upaya pemadaman,” jelas Teddy Indra Wijaya.

Selain operasi darat dan udara, pelaksanaan OMC akan diperbanyak untuk membantu penanganan karhutla sesuai kondisi dan ketersediaan awan yang memenuhi persyaratan.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap kebakaran di lahan gambut. Karakteristik gambut memungkinkan panas dan bara bertahan di bawah permukaan sehingga membutuhkan penanganan berbeda dibandingkan kebakaran pada lahan biasa.

Untuk itu, pemerintah akan menambah peralatan pompa dan bor air agar pembasahan dapat menjangkau lapisan gambut serta menekan potensi api kembali muncul.  

“Memperbanyak dan menambah alat pompanisasi dan bor air khususnya pada lahan-lahan gambut sehingga meredam titik panas bawah tanah,” tambah Teddy.

Selepas memimpin rapat, Presiden Prabowo langsung menuju Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk meninjau kondisi lahan terdampak kebakaran dan proses pemadaman di lapangan.

Penguatan personel, armada udara, OMC, serta penanganan khusus lahan gambut menjadi bagian dari langkah pemerintah mempercepat pengendalian karhutla sekaligus mencegah kebakaran meluas dan berulang. 

Read More

Sinergi Pawitandirogo: Dorong Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Jawa Timur

Iki Radio — Paguyuban Pawitandirogo kembali menggelar Sarasehan Kemerdekaan untuk tahun kedua di Kota Madiun, Jumat (21/8/2026). 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sambutan melalui tayangan video dalam acara Sarasehan Kemerdekaan Pawitandirogo di Kota Madiun, Jum'at (21/8/2026)

Forum strategis yang menghadirkan sinergi wilayah Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun Kota, Madiun Kabupaten, Trenggalek, dan Ponorogo ini berfokus memperkuat pembangunan kewilayahan serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor ekonomi kreatif (ekraf) dan pariwisata.

Acara ini dihadiri oleh Anggota I Pimpinan BPK RI sekaligus Pembina Paguyuban Pawitandirogo Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf RI Teuku Riefky Harsya sebagai tamu kehormatan, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Plt Walikota Madiun Bagus Panuntun, serta para bupati se-kawasan Pawitandirogo.

Pembina Paguyuban Pawitandirogo, Nyoman Adhi Suryadnyana, menekankan pentingnya kolaborasi kawasan untuk menciptakan keunggulan kompetitif di tengah tantangan geopolitik dan investasi global.

"Industri kreatif kini menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru. Sinergi pemda, pemerintah pusat, dan diaspora akan menghasilkan perkembangan ekonomi, lapangan kerja, serta taraf hidup yang lebih baik," tegas Nyoman.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan apresiasinya dan menegaskan kesiapan kementerian dalam mengawal potensi ekraf serta kekayaan budaya Pawitandirogo dari hulu ke hilir. Langkah ini diperkuat oleh terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif yang melibatkan 26 kementerian.

Kementerian Ekraf menyiapkan tiga program utama mulai semester kedua 2026. Diantaranya aktivasi desa kreatif sebagai upaya mengoptimalkan potensi desa-desa kreatif yang ada. Aktivasi Creative Hub yang menyediakan ruang kreatif indoor dan outdoor untuk meningkatkan kualitas talenta serta pendapatan pelaku usaha. Serta Creative by Indonesia untuk mengkurasi brand lokal (local hero) agar mampu naik kelas ke tingkat nasional hingga global.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menjelaskan bahwa kontur wilayah Pawitandirogo yang didominasi pegunungan—seperti kawasan Selingkar Wilis dan lereng Gunung Lawu—membuat kawasan ini lebih tepat memfokuskan pengembangan pada sektor berbasis potensi lokal.

"Pariwisata, agroforestri, dan ekonomi kreatif adalah tulang punggung penting untuk mengungkit potensi ekonomi kawasan yang dihuni hampir 5 juta penduduk ini. Pemerintah hadir untuk menyediakan platform bagi pelaku ekraf lokal agar mendapatkan exposure, kemudahan legalitas, hingga akses pembiayaan," ujar Emil.

Emil juga menyoroti komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung gig workers dan talenta digital melalui program Millennial Job Center (MJC), serta penyediaan fasilitas ritel eksklusif seperti gerai Dex di Surabaya untuk memperluas pasar produk lokal.

Sebagai tuan rumah, Pemerintah Kota Madiun menyambut positif arahan dari Kementerian Ekraf. Plt Walikota Madiun, Bagus Panuntun, menegaskan komitmen Pemkot untuk mengawal perkembangan generasi muda dan potensi lokal, seperti seni budaya pencak silat.

"Kami menargetkan pencapaian sebagai Kota Kreatif pada tahun 2029. Pembentukan ekosistem kreatif menjadi fokus utama kami mulai tahun 2027 mendatang," ungkap Bagus.

Selain itu, Pemkot Madiun terus mendorong inovasi berbasis teknologi dan seni visual. Kesuksesan pertunjukan video mapping pada gelaran Padang Bulan dipastikan akan berlanjut ke edisi berikutnya dengan konsep yang lebih menarik.(ir)

Read More

Koperasi Awards 2026: 21 Kepala Daerah Raih Kategori Bakti Koperasi Nayaka Mahambara

Iki Radio — Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop) menggelar Koperasi Awards 2026 pada Kamis (20/8/2026).

Dalam penghargaan tersebut, 21 kepala daerah dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi berhasil meraih penghargaan bergengsi untuk kategori Bakti Koperasi Nayaka Mahambara.

Penghargaan Bakti Koperasi Nayaka Mahambara ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para pejabat negara yang dinilai berjasa besar dalam memberikan pengayoman serta dukungan luas bagi kemajuan gerakan koperasi. 

Kehadiran komitmen para kepala daerah tersebut menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di wilayah masing-masing agar makin berdaya saing.

Berikut adalah deretan 21 kepala daerah penerima Koperasi Awards 2026 kategori Bakti Koperasi Nayaka Mahambara:

1. Johannes Rettob, S.Sos., M.Si. – Bupati Mimika
2. Kasmarni, S.Sos., M.M.P. – Bupati Bengkalis
3. H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. – Bupati Bone
4. Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. – Bupati Kutai Timur
5. dr. Fahmi Fadli – Bupati Paser
6. H.M. Rusdi Sutejo, S.M. – Bupati Pasuruan
7. Hj. Ika Puspitasari, S.E. – Wali Kota Mojokerto
8. Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si. – Bupati Bandung
9. H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak. – Bupati Madiun
10. H. Harda Kiswaya, S.E., M.Si. – Bupati Sleman
11. H. Abdul Halim Muslih – Bupati Bantul
12. H.M. Toha, S.H., CMSP. – Bupati Musi Banyuasin
13. Asgianto, S.T. – Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
14. Drs. H. Ratu Dewa, M.Si. – Wali Kota Palembang
15. Suhaidi, S.Pd., M.Si. – Bupati Gayo Lues
16. Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt. – Gubernur Nusa Tenggara Timur
17. Andi Sudirman Sulaiman, S.T. – Gubernur Sulawesi Selatan
18. Komjen Pol. (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K. – Gubernur Jawa Tengah
19. Dr. (H.C.) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. – Gubernur Jawa Timur
20. Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M. – Gubernur Sumatera Selatan
21. Andra Soni, S.M., M.AP. – Gubernur Banten

Sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan Kementerian Koperasi ini diharapkan dapat terus mendorong pergerakan koperasi sebagai pilar utama transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Read More

BNPB Kirim 165,97 Ton Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa NTT

Iki Radio - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat memulihkan kondisi masyarakat terdampak gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui Pos Pendukung Logistik Nasional PDB Gempabumi NTT Halim Perdanakusuma, sebanyak 165,97 ton atau 165.971 kilogram bantuan logistik dan peralatan pengungsian diberangkatkan pada Selasa (18/8/2026).

Pengiriman bantuan melalui jalur udara tersebut dilakukan dalam 12 sortie penerbangan dengan mengerahkan armada TNI AU, pesawat kargo, dan maskapai komersial untuk menjangkau wilayah Maumere (MOF) dan Labuan Bajo (LBJ).

Dengan menggunakan anggaran Dana Siap Pakai (DSP), BNPB memimpin pengiriman sekitar 120 ton bantuan logistik melalui delapan sortie penerbangan utama.

Pada sortie pertama, bantuan yang dikirim meliputi 4.100 lembar selimut, dua set tenda pengungsi berukuran 6 x 12 meter, 126 set tenda keluarga berukuran 4 x 4 meter, serta empat unit perangkat internet satelit Starlink.

Sortie kedua mengangkut 1.000 lembar sarung, 190 set tenda keluarga, 130 unit kasur lipat, dan 200 paket sembako.

Selanjutnya, sortie ketiga membawa 199 unit tenda keluarga, 17 set tenda pengungsi, 150 paket hygiene kit, 250 unit velbed, 200 unit kasur lipat, 1.500 potong seragam BNPB, serta 500 paket sembako.

Pada sortie keempat, bantuan yang dikirim berupa 250 paket hygiene kit, 20 set tenda pengungsi, 60 set tenda keluarga, dan 1.250 lembar matras. Sementara itu, sortie kelima membawa 1.265 paket makanan siap saji, 250 paket hygiene kit, 200 set tenda keluarga, 3.000 lembar matras, dan 2.000 lembar selimut.

Sortie keenam mengangkut 90 set tenda keluarga, 1.000 lembar sarung, 2.000 potong busana gamis, 2.000 potong baju koko, enam unit Starlink, 16 unit genset darurat, serta 400 paket sembako.

Adapun sortie ketujuh dan kedelapan masing-masing membawa 100 unit tenda keluarga, 2.250 lembar matras, 1.000 lembar selimut, dan 10 set tenda pengungsi.

Selain bantuan yang dikoordinasikan BNPB, semangat gotong royong juga ditunjukkan seluruh unsur pentahelix melalui distribusi bantuan tambahan seberat 45.971 kilogram menggunakan armada TNI AU.

Pada sortie A menggunakan Airbus A-4002 dengan total muatan 22.010 kilogram. Bantuan tersebut terdiri atas 2.000 paket sembako seberat 11.000 kilogram, 500 dus biskuit seberat 2.500 kilogram, dan 375 dus Pop Mie seberat 750 kilogram dari Sekretariat Presiden.

Selain itu, terdapat 500 dus mi instan seberat 1.500 kilogram dan 250 dus air mineral ukuran 1,5 liter seberat 4.750 kilogram dari Polda. Kementerian Pertahanan turut mengirim satu unit motor Viar penjernih air dan 10 unit Starlink.

Pada sortie B menggunakan Boeing A-7304 dengan total muatan 3.969 kilogram, bantuan terdiri atas 373 paket sembako seberat 2.052 kilogram dan 250 dus biskuit seberat 1.250 kilogram dari Sekretariat Presiden, serta satu set peralatan dapur seberat 444 kilogram dari Tim Manguni 86.

Selanjutnya, sortie C menggunakan Boeing A-7305 membawa total 9.997 kilogram bantuan. Muatan tersebut terdiri atas 1.000 paket sembako seberat 5.500 kilogram dan 250 dus biskuit seberat 1.500 kilogram dari Sekretariat Presiden, serta 366 dus mi instan seberat 1.097 kilogram dan 100 dus air mineral seberat 1.900 kilogram dari Polda.

Sementara itu, sortie D menggunakan Boeing A-7306 membawa total 9.995 kilogram bantuan. Muatan terdiri atas 1.000 paket sembako seberat 5.500 kilogram, 250 dus biskuit seberat 1.250 kilogram, dan 1.000 dus Pop Mie seberat 2.000 kilogram dari Sekretariat Presiden.

Bantuan lainnya berasal dari OT Group berupa 250 dus Teh Gelas seberat 1.125 kilogram dan 40 dus biskuit seberat 120 kilogram.

Untuk mengantisipasi krisis komunikasi sekaligus memastikan ketersediaan air bersih dan listrik di wilayah terdampak bencana serta lokasi pengungsian, distribusi bantuan turut mencakup 20 unit perangkat internet satelit Starlink, yang merupakan gabungan dukungan Kementerian Pertahanan dan BNPB, satu unit motor Viar penjernih air, serta 16 unit genset darurat.

BNPB memastikan seluruh dukungan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana di Provinsi NTT.

Pengiriman bantuan melalui jalur udara menjadi bagian dari upaya pemerintah bersama seluruh unsur pentahelix untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak gempa bumi dapat dipenuhi secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

 

Read More

KRI Bung Hatta Distribusikan Logistik untuk Warga Terdampak Gempa NTT

Iki Radio - Pemerintah mengerahkan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bung Hatta untuk mendistribusikan dukungan logistik bagi masyarakat terdampak gempa bumi Magnitudo (M) 7,7 di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026).

KRI Bung Hatta berlayar dari Pelabuhan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, menuju Pelabuhan Reok, Kabupaten Manggarai. Kapal tersebut mengangkut berbagai dukungan logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa.

Logistik yang dibawa meliputi paket bantuan Presiden RI, paket sembako, tenda keluarga, tenda pengungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta sejumlah bantuan donasi dari masyarakat.

Setelah bersandar di Pelabuhan Reok, bantuan tersebut selanjutnya didistribusikan ke wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Penggunaan transportasi laut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pengiriman bantuan ke wilayah terdampak.

Berdasarkan pemutakhiran data penanganan pascabencana gempa bumi Magnitudo 7,7 di Provinsi NTT per 18 Agustus 2026, Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur merupakan dua wilayah dengan jumlah korban jiwa dan pengungsi tertinggi.

Di Kabupaten Manggarai, tercatat 27 orang meninggal dunia dan 6.487 warga mengungsi. Sementara itu, di Kabupaten Manggarai Timur, korban meninggal dunia mencapai 25 orang dengan jumlah pengungsi sebanyak 15.465 jiwa.

Selain KRI Bung Hatta, pemerintah melalui TNI Angkatan Laut juga mengerahkan KRI dr. Soeharso (KRI SHS), kapal bantu rumah sakit milik TNI AL, untuk memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di NTT.

Pos Dukungan Logistik Nasional

Untuk memastikan distribusi bantuan berjalan merata ke seluruh wilayah terdampak gempa Magnitudo 7,7, BNPB membuka Pos Dukungan Logistik Nasional (Posduklognas) di tiga lokasi, yakni Jakarta, Labuan Bajo, dan Maumere.

Posduklognas Jakarta berpusat di Base Ops Halim Perdanakusuma dan berfungsi menampung bantuan dari instansi, organisasi, maupun masyarakat. Dari Posduklognas Halim, bantuan logistik selanjutnya didistribusikan ke Posduklognas Labuan Bajo dan Posduklognas Maumere.

Posduklognas Labuan Bajo berada di Kantor UBPU Komodo dan mendukung distribusi logistik ke wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.

Sementara itu, Posduklognas Maumere yang berlokasi di Bandara Maumere mencakup distribusi bantuan untuk wilayah terdampak di Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.

Posduklognas terbuka bagi masyarakat maupun organisasi yang hendak menyalurkan donasi bagi warga terdampak gempa NTT. BNPB mengimbau masyarakat dan mitra yang ingin memberikan bantuan agar berkoordinasi dengan tim Posduklognas setempat terkait jadwal dan kebutuhan distribusi.

Koordinasi tersebut diperlukan agar bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak, baik dari sisi jenis, jumlah, waktu, maupun moda transportasi. Dengan demikian, bantuan dapat tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

 

Read More

Status Guru PPPK Paruh Waktu Tidak Ganggu Stabilitas Fiskal Negara

Iki Radio - Pemerintah memastikan langkah penguatan status Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, dilakukan dengan tetap menjaga keberlanjutan dan stabilitas fiskal negara.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR.

Pemerintah telah melakukan simulasi terhadap kebutuhan anggaran untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan tanpa membahayakan kondisi fiskal nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah telah melakukan perhitungan dan simulasi anggaran baik untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa langkah penguatan status guru PPPK dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan fiskal.

“Jadi berdasarkan hasil rapat tadi kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4 persen defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal,” ujar Menkeu Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan peningkatan kesejahteraan dan penguatan status tenaga pendidik berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan perencanaan dan simulasi anggaran yang telah dilakukan, kebutuhan pembiayaan kebijakan tersebut telah diperhitungkan dalam kerangka fiskal pemerintah.

Skema Penguatan Status ASN

Adapun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema penguatan status ASN bagi guru. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memberikan kesempatan kepada guru PPPK paruh waktu untuk menjadi PPPK penuh waktu.

Sebanyak 231 ribu PPPK paruh waktu yang berprofesi sebagai guru akan mendapatkan kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Selain itu, PPPK guru juga memiliki peluang untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah menyiapkan skema penguatan status ASN guru. Sebanyak 231 ribu PPPK paruh waktu berprofesi sebagai guru akan mendapat kesempatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027, sementara PPPK guru juga berpeluang mengikuti seleksi PNS,” kata Rini.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di sektor pendidikan sekaligus memberikan kepastian yang lebih baik bagi para guru dalam menjalankan tugasnya.

Rini menambahkan, pemerintah memproyeksikan kebutuhan guru nasional mencapai lebih dari 526 ribu formasi. Kebutuhan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai satuan pendidikan, termasuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Pemenuhan kebutuhan guru tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pendidikan nasional serta kebijakan penataan dan penguatan ASN. Pemerintah juga terus memastikan agar kebijakan di bidang kepegawaian dapat berjalan selaras dengan kemampuan fiskal negara.

Dengan adanya simulasi dan perhitungan anggaran yang telah dilakukan, pemerintah memastikan penguatan status guru PPPK paruh waktu tidak menjadi beban yang mengganggu kesinambungan fiskal. Kebijakan tersebut ditempuh dengan tetap mempertahankan disiplin anggaran dan menjaga defisit fiskal 2027 pada level 2,4 persen, sehingga peningkatan kualitas layanan pendidikan dan penguatan status tenaga pendidik dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan.

Read More