Penghargaan Tertinggi untuk Pejuang Bangsa, 10 Tokoh Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Iki Radio - Pemerintah secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa yang dinilai berjasa besar bagi kemerdekaan, persatuan, dan kemajuan Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) memimpin prosesi pemberian gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). (FOTO : ANTARA)

Upacara penganugerahan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11/2025).

Acara dimulai dengan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dan mengheningkan cipta yang dipimpin Presiden Prabowo untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa.

Pemberian gelar pahlawan itu didasari oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Dalam keputusan tersebut, Presiden menetapkan 10 tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional sebagai bentuk penghargaan atas jasa luar biasa mereka dalam memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan bangsa antara lain:

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Tokoh asal Jawa Timur, dikenal atas perjuangannya dalam bidang politik dan pendidikan Islam. Sepanjang hidupnya, Gus Dur mengabdikan diri untuk kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia.

Jenderal Besar TNI Soeharto – Tokoh dari Jawa Tengah, pahlawan di bidang perjuangan bersenjata. Sejak masa kemerdekaan, ia dikenal sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta yang memimpin pelucutan senjata pasukan Jepang pada 1945.

Marsinah – Tokoh dari Jawa Timur, dikenal sebagai simbol perjuangan sosial dan kemanusiaan. Buruh perempuan ini menjadi ikon keberanian dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia.

Mukhtar Kusuma Atmaja – Tokoh hukum dan politik asal Jawa Barat. Ia dikenal atas gagasan konsep negara kepulauan, yang kemudian menjadi dasar dalam Deklarasi Juanda tahun 1953.

Rahmah El Yunusiah – Tokoh pendidikan asal Sumatra Barat, dikenal sebagai pelopor pendidikan perempuan Islam di Indonesia.

Sarwo Edhie Wibowo – Tokoh militer dari Jawa Tengah yang berperan dalam perjuangan bersenjata selama masa kemerdekaan 1945–1949.

Sultan Muhammad Salahuddin – Tokoh asal Nusa Tenggara Barat, berkontribusi besar dalam pendidikan dan diplomasi, serta mendirikan sejumlah sekolah bagi masyarakat.

Syaikhona Muhammad Kholil – Ulama karismatik dari Jawa Timur, dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam dan spiritualitas.

Tuan Rondahaim Saragih – Tokoh dari Sumatra Utara, dikenal sebagai pemimpin perjuangan bersenjata melawan kolonialisme Belanda. Ia dijuluki "Napoleon dari Batak" berkat strategi perangnya di Simalungun.

Zainal Abidin Syah – Sultan Tidore ke-37 asal Maluku Utara, dikenal atas perjuangannya di bidang politik dan diplomasi selama masa pasca-kemerdekaan.

Setelah pembacaan keputusan, Presiden Prabowo secara simbolis menyerahkan piagam dan tanda penghargaan kepada para ahli waris masing-masing tokoh.

Upacara kemudian diakhiri dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pemberian ucapan selamat oleh Presiden serta Wakil Presiden kepada keluarga penerima gelar.

Read More

Orang Tua Jadi Garda Depan Lindungi Anak dari Ancaman Digital

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan pentingnya peran orang tua sebagai garda terdepan dalam melindungi anak dari ancaman di ruang digital. Hal tersebut disampaikan Meutya saat menghadiri Pertunjukan Rakyat (Petunra) bertajuk “PP Tunas, Wujud Semangat Hari Pahlawan di Era Digital” di Lapangan Sepak Bola Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, Sabtu (8/11/2025).

Perlindungan anak di ruang digital disebut sebagai bentuk perjuangan bangsa di era modern. Jika dahulu perjuangan dilakukan secara fisik, kini perlindungan diwujudkan melalui pendampingan digital, literasi, dan kesadaran orang tua.  “Dulu perjuangan dilakukan dengan bambu runcing. Kini di era digital, perjuangan kita adalah melindungi anak-anak di ruang digital,” tegas Meutya.

Ancaman digital terhadap anak semakin nyata dan tidak bisa dianggap sepele. Konten pornografi, judi online, serta perundungan siber terus mengintai dan dapat memengaruhi perkembangan psikologis, karakter, hingga masa depan anak. Karena itu, pengawasan orang tua tidak dapat digantikan oleh perangkat maupun aplikasi penyaring konten “Orang tua harus membantu pemerintah dalam melindungi anak-anak dari penggunaan internet, khususnya media sosial,” tambah Meutya.

PP Tunas, lanjut Meutya, mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform media sosial dan gim daring, untuk menyediakan konten yang sesuai usia, menyaring dan memblokir materi berbahaya, serta membuka saluran pelaporan yang mudah dan responsif bagi pengguna. Regulasi tersebut menjadi langkah penting negara dalam memastikan bahwa ruang digital bukan hanya terbuka luas, tetapi juga aman dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Selain perlindungan, Menkomdigi juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan internet secara produktif, terutama dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Ia mencontohkan peluang usaha yang dapat dilakukan melalui platform digital seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. “Internet bisa menjadi sarana peningkatan pendapatan, bukan justru sumber masalah. Manfaatkan ruang digital untuk hal baik dan kegiatan yang bermanfaat,” jelasnya.

Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah membagikan hoaks atau informasi yang belum terverifikasi, karena hal tersebut dapat memperluas keresahan dan penipuan daring.

Ia menegaskan, tindakan sederhana seperti tidak meneruskan pesan yang tidak jelas sumbernya adalah bentuk perlindungan yang berdampak besar.  "Internet menawarkan banyak hal baik, namun juga mengandung banyak hal berbahaya bagi anak-anak dan orang tua. Karena itu, setiap orang tua harus menjadi pahlawan bagi keluarga mereka sendiri,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan mengapresiasi langkah Kemkomdigi yang dinilai tepat dalam melakukan pendekatan komunikasi budaya melalui kegiatan Pertunjukan Rakyat.  “Medsos jangan dijadikan tempat menyebarkan kebencian, hoaks, atau menjadi pintu masuk judi online. Mari gunakan internet untuk silaturahmi dan hal yang positif,” ujar Adlin.

Kegiatan Petunra berlangsung meriah dengan penampilan seni budaya lokal, tarian Serampang, serta hiburan musik. Tidak hanya menghadirkan edukasi, kegiatan ini juga menjadi ruang pertemuan masyarakat dalam memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga anak dari ancaman digital.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya, Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah, serta Sekretaris Ditjen KPM Very Radian Wicaksono.

Read More

Bandara Dhoho Kediri Kembali Beroperasi, Penerbangan Perdana 10 November 2025

Iki Radio - Bandara Internasional Dhoho Kediri siap kembali beroperasi. Maskapai Super Air Jet dijadwalkan membuka penerbangan perdana rute Dhoho–Cengkareng (Jakarta) pada 10 November 2025, dengan frekuensi tiga kali seminggu, yakni setiap Senin, Rabu, dan Jumat.

Kesiapan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dukungan operasional Bandara Dhoho, yang digelar di Gedung Unit 1 PT Gudang Garam Tbk, Kota Kediri, Kamis (6/11/2025). Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Ir. Nyono, bersama Sekda Kabupaten Kediri Solikhin, Sekda Kabupaten Trenggalek Edi Supriyanto, dan Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDHI) Maksin Arisandi.

Turut hadir perwakilan dari OPD Provinsi Jatim, Otoritas Bandara Juanda, Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, PT Angkasa Pura I, serta Lion Group.

Area Manager Super Air Jet Jawa Timur, Dyfi Suciyanti, menjelaskan, tarif penerbangan ditetapkan cukup kompetitif.

Rute Cengkareng (CGK) – Dhoho (DHX): Rp850 ribu, berangkat pukul 12.30 WIB (IU-356).

Rute Dhoho (DHX) – Cengkareng (CGK): Rp737 ribu, berangkat pukul 10.20 WIB (IU-357).

Menurut Dyfi, tingkat keterisian kursi penerbangan perdana telah mencapai 50 persen dari Kediri dan 60 persen dari Jakarta.

Status Internasional Bandara Dhoho

Bandara Dhoho resmi menyandang status bandara internasional berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025. Untuk mendukung status tersebut, bandara harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif, antara lain pertimbangan dari Kementerian Pertahanan serta rekomendasi penempatan personel dari Imigrasi, Bea Cukai, dan Karantina.

Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono, menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Timur akan mengeluarkan imbauan agar pemerintah kabupaten/kota turut mendukung pengoperasian rute strategis ini. Dukungan dilakukan melalui sosialisasi internal kepada ASN, koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan pelaporan pemanfaatan rute kepada Pemprov Jatim.

“Pengaktifan kembali Bandara Dhoho diharapkan menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Jawa Timur yang selama ini tertinggal dibanding wilayah utara,” ujar Nyono.

Read More

Kemkomdigi Ajak Perempuan Indonesia Jadi Pemimpin di Era Digital lewat She-Connects

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kembali menggelar kegiatan She-Connects 2025 Seri Yogyakarta, sebagai wadah kolaborasi antara akademisi, pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha untuk memperkuat literasi digital bagi perempuan Indonesia.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, di Yogyakarta, Kamis (6/11/2025).

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan bahwa kegiatan She-Connects menjadi upaya berkelanjutan pemerintah dalam membangun kepercayaan diri perempuan untuk beradaptasi dan berkembang di era digital.

“Mudah-mudahan dengan kegiatan She-Connects hari ini, literasi digital yang terus kami upayakan dapat memberikan kepercayaan diri lebih bagi para perempuan hebat yang hadir,” ujar Fifi dalam sambutannya di Yogyakarta, Kamis (6/11/2025).

Ia menambahkan, kemampuan literasi digital sangat penting bagi perempuan untuk memanfaatkan peluang dalam dunia digital, baik untuk pengembangan usaha maupun peningkatan keterampilan.

“Kami ingin perempuan semakin mumpuni ketika ingin berusaha atau memanfaatkan dunia digital ke depannya,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fifi juga mengapresiasi para narasumber dan peserta yang aktif berinteraksi selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, interaksi dua arah menjadi kunci semangat kolaborasi antarperempuan.

“Semangat kita adalah maju bersama. Jangan saling mematikan ide, tetapi justru memberdayakan ide-ide yang ada di antara kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa literasi digital memiliki dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan perempuan di masa depan.

“Literasi digital harus berdampak. Kita berupaya agar para perempuan tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi dan mampu memanfaatkannya secara positif,” kata Fifi.

Program She-Connects sebelumnya telah digelar di Bali, dan kini berlanjut di Yogyakarta. Fifi mengungkapkan, kegiatan ini akan terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia untuk menjangkau lebih banyak perempuan pelaku digital.

“Begitu jadwal berikutnya ditetapkan, kami akan informasikan kepada rekan-rekan media. Harapannya, semakin banyak perempuan yang percaya diri memanfaatkan dunia digital secara aman bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Fifi mengajak seluruh perempuan untuk terus meningkatkan kemampuan digital serta menjalin kolaborasi dengan sesama perempuan guna menciptakan ekosistem digital yang sehat dan produktif.

“Mari lebih percaya diri, semangat meningkatkan keterampilan, dan bergandengan tangan untuk memanfaatkan dunia digital secara aman serta bermanfaat bagi kesejahteraan bersama,” tutupnya.

Read More

Perkeretaapian Nasional Jadi Fokus Utama Pemerintah

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pembangunan sistem perkeretaapian nasional akan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam periode kepemimpinannya.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025). (Foto: BPMI Setpres)

Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).  “Sistem kereta api kita akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Meski menegaskan bahwa prioritas utama tahun pertama pemerintahannya adalah ketahanan pangan nasional, Presiden menyatakan bahwa sektor transportasi publik tetap menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi berkeadilan.

Presiden menilai bahwa kereta api memiliki peran vital dalam membantu rakyat, khususnya kalangan menengah dan bawah, yang paling merasakan manfaat langsung dari sistem transportasi massal. “Kalau orang kaya bisa naik pesawat. Tapi rakyat sebagian besar akan merasakan manfaat dari kereta api,” tegasnya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Presiden menyetujui pengadaan 30 rangkaian KRL baru untuk Jabodetabek, dengan total investasi sekitar Rp5 triliun. Ia menegaskan bahwa proyek ini harus dilaksanakan secepatnya demi kepentingan masyarakat luas. “Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan,” imbuhnya.

Selain meningkatkan layanan di wilayah perkotaan, Presiden juga menginstruksikan perluasan jaringan kereta api nasional ke berbagai wilayah, termasuk Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi, guna menekan biaya logistik dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. “Saya sudah beri arahan ke Menko Infrastruktur untuk segera merencanakan Trans Sumatra Railway, Trans Kalimantan Railway, dan Trans Sulawesi Railway,” ucapnya.

Di akhir sambutannya, Kepala Negara mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga fasilitas publik yang telah dibangun, termasuk infrastruktur perkeretaapian, demi keselamatan dan kenyamanan bersama. “Rel-rel kereta api dijaga, keamanan dan keselamatan diperhatikan. Pintu lintasan harus dibangun. Tidak boleh ada lagi kecelakaan,” tegas Presiden Prabowo. 

Read More

Kemendagri Ingatkan Syarat Mutlak Penyediaan Lahan Koperasi Merah Putih

 Iki Radio - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, pentingnya pemenuhan empat syarat strategis dalam menyiapkan lahan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto  saat menutup rapat roordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

"Saya akan lebih perjelas lagi, lahan itu ada empat yang harus dipertimbangkan," kata Bima.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, syarat pertama yang harus dipastikan terkait kejelasan status kepemilikan lahan. Untuk itu, Kepala desa perlu memeriksa dengan cermat apakah lahan merupakan aset desa/kelurahan, kabupaten, provinsi, atau kementerian/lembaga.

Syarat kedua, lahan yang disiapkan harus memiliki luasan minimal 1.000 meter persegi untuk bangunan dan area parkir. "Secara keseluruhan sekitar seribu meter atau menyesuaikan kondisi. Nah, itu untuk luasan lahan," ujarnya.

Syarat ketiga, lokasi lahan harus strategis dan mudah diakses warga agar Kopdeskel Merah Putih benar-benar dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat desa.

Syarat keempat, lahan harus siap pakai dan tidak berada di kawasan rawan bencana sesuai karakteristik daerah masing-masing. "Jadi, pastikan lahan itu matang, tidak ada lagi pekerjaan cut and fill yang susah. Kalau sekadar perapian, tidak apa-apa. Dan pastikan kualitas dari tanah itu stabil, tidak di lokasi rawan bencana," ujar Wamendagri.

Bima Arya Sugiarto juga menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Kopdeskel Merah Putih di tingkat kecamatan, untuk bergerak aktif berkoordinasi dengan kepala desa dalam mengidentifikasi lahan sesuai kriteria tersebut. "Jadi, para camat tolong lebih aktif dan progresif lagi berkoordinasi dengan teman-teman Kades semua, dan kemudian nanti melakukan identifikasi lahan-lahan tadi bersama," katanya.

Apabila terdapat kendala teknis dalam identifikasi lahan Satgas Kecamatan dan kepala desa dapat berkonsultasi langsung dengan PT Agrinas Pangan Nusantara melalui portal resmi.

Adapun untuk kendala berkaitan dengan kepemilikan lahan, koordinasi dapat dilakukan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri. "Terkait alas hak atau kepemilikan ini langsung kita juga menyiapkan PIC dari Ditjen Pemdes dan Keuda," ujarnya. 

Read More

Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Sudah Memenuhi Syarat

Iki Radio - Menteri Sosial (Mensos)  Saifullah Yusuf mengatakan, usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto berasal dari bawah dan sudah memenuhi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (empat dari kanan), didampingi jajaran pejabat Kementerian Sosial memberikan keterangan pers usai menyerahkan berkas usulan 40 tokoh menjadi Pahlawan Nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon (lima dari kanan) di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta

"Usulan gelar pahlawan disampaikan dari kabupaten/ kota, naik ke provinsi, sampai ke Kementerian Sosial," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Menurut Mensos, mantan Presiden Soeharto pernah diusulkan oleh Kabupaten Sragen pada 2010 namun saat itu belum memenuhi syarat.

Pada tahun ini, lanjut Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu, usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sudah memenuhi syarat. Lebih lanjut, Mensos mengatakan, Presiden ke-2 RI tersebut merupakan satu dari 40 nama yang diusulkan untuk meraih gelar Pahlawan Nasional.

Sebanyak 40 nama calon pahlawan nasional yang telah memenuhi syarat, kata dia, telah disampaikan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Gus Ipul menilai, adanya perbedaan pendapat tentang usulan pahlawan nasional dapat dimaklumi, dipahami, dan didengarkan sebagai pertimbangan. Menurutnya, para calon Pahlawan Nasional yang memiliki kelebihan maupun kekurangan sebagai sesuatu yang wajar.

Nama-nama Calon Pahlawan Nasional

Sebelumnya, terdapat 40 nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial untuk memperoleh gelar pahlawan nasional, yakni aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah; Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah); Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan); dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur); H.M. Sanusi (Jawa Timur); K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), budayawan H.B Jassin (Gorontalo); Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat); mantan Menlu Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat); tokoh KAA 1955 Bandung H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur); dr. Kariadi (Jawa Tengah); dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah).

Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah); Mochamad Moeffreni Moe'min (Jakarta); KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat); Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatra Barat); Zainal Abidin Syah (Maluku Utara); Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku); Chatib Sulaiman (Sumatra Barat); dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).

Read More

Tiga Jurus Meutya Hafid Wujudkan Transformasi Digital yang Inklusif dan Manusiawi

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital sejati bukan hanya soal teknologi baru, tetapi tentang manusia dan kesempatan yang lebih adil bagi semua.

Dalam arah kebijakan digital nasional, ia menyoroti tiga jurus utama yang kini dijalankan pemerintah, yaitu membangun ekosistem digital yang inklusif, mempercepat inovasi dan efisiensi, serta mencetak talenta digital unggul.

"Transformasi digital bukan urusan teknologi saja, tapi tentang manusianya, tentang kesempatan yang lebih adil bagi semua dari kota hingga pelosok,” ujar Meutya dalam sambutannya pada Forum Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.

Meutya menekankan bahwa pembangunan digital tidak hanya soal infrastruktur fisik, seperti BTS dan satelit, tetapi juga pembangunan talenta manusia.

"Manusia juga menjadi bagian dari infrastruktur digital yang penting untuk disiapkan," ungkapnya.

Meutya menjelaskan Kemkomdigi telah menyelenggarakan program Digital Talent Scholarship dan AI Talent Factory untuk melahirkan talenta-talenta digital.

Selain itu, Kemkomdigi juga menghadirkan ruang bagi para talenta digital tersebut untuk terhubung dengan industri melalui Garuda Spark Innovation Hub dan HUB.ID Connection Hub.

Sementara di sisi infrastruktur konektivitas, program Satelit Republik Indonesia (SATRIA) I telah menghadirkan akses internet di 27.865 titik layanan publik dan peluncuran Satelit Nusantara V menambah kapasitas broadband nasional menjadi 370 Gbps, tertinggi di ASEAN.

“Di Indonesia Timur, misalnya Papua, sudah ada 1.631 titik layanan publik. Jadi kalau yang sering bertugas di Papua, koneksinya jauh lebih baik dari sebelumnya, tentu juga terus membangun di wilayah 3T lainnya,” jelas Meutya.

Dengan tersedianya konektivitas dan kolaborasi strategis antara pemerintah dan sektor swasta, Indonesia kini menjadi pasar digital terbesar di ASEAN dengan 229,4 juta pengguna internet atau 80,6 persen dari populasi.

Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur konektivitas yang terus berjalan.

Konektivitas yang semakin luas juga telah menghadirkan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat.

"Gerobak-gerobak kecil sekarang sudah menggunakan QRIS. Jadi kami ikut berbangga dan senang, karena ekosistem digital sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat," tuturnya.

Meutya Hafid mengungkapkan sinergi dan inovasi menjadi dua kata kunci utama untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital.

"Kemajuan hanya dapat dicapai jika pemerintah, regulator, industri, akademisi, dan pelaku inovasi melangkah bersama," tegasnya.

Read More

Presiden Hadiri KTT APEC 2025, Fokus Kolaborasi Kawasan Asia-Pasifik

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2025 yang diselenggarakan di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, Jumat (31/10/2025).

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2025 di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, pada , Jumat (31/10/2025).

Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerja sama ekonomi kawasan Asia-Pasifik yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo tiba di HICO sekitar pukul 09.36 waktu setempat (WS). Setibanya di lokasi, Kepala Negara disambut oleh Head of the Planning and Management Department of APEC Preparatory Office for APEC 2025, Kim Ji-joon, sebelum kemudian menuju lantai utama ruang pertemuan di lantai tiga.

Di ruang pertemuan utama, Presiden Prabowo disambut secara langsung oleh Presiden Republik Korea, Lee Jae Myung, dalam suasana penuh keakraban dan saling menghormati. Kedua pemimpin negara kemudian berfoto bersama sebagai simbol persahabatan dan kemitraan erat antara Indonesia dan Republik Korea.

Pada rangkaian KTT APEC hari ini, Presiden Prabowo bersama para pemimpin anggota APEC lainnya dijadwalkan mengikuti sesi pertama APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM). Sesi tersebut mengusung tema “Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond”, yang menyoroti pentingnya memperkuat konektivitas, ketahanan ekonomi, serta kolaborasi lintas kawasan.

Dalam sesi ini, Presiden Prabowo akan menyampaikan pandangan dan gagasan strategis Indonesia mengenai langkah-langkah untuk membangun kawasan Asia-Pasifik yang lebih terhubung, tangguh, dan sejahtera. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC 2025 memiliki arti strategis, mengingat forum ini merepresentasikan sekitar 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan lebih dari sepertiga populasi global.

Forum KTT APEC menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kawasan serta memperluas kemitraan strategis antarnegara di Asia-Pasifik.

Read More

Monitoring Isu Publik Jadi Kunci Pengambilan Kebijakan yang Responsif

Iki Radio - Monitoring media bukan sekadar membaca berita atau mengumpulkan data, melainkan menjadi fondasi utama dalam menjaga reputasi dan mengarahkan kebijakan publik yang relevan. Hal itu ditegaskan CEO & Founder Brightminds Dody Rochadi dalam kegiatan Forum Media Monitoring (FoMo) yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKomdigi) di Bali Sunset Road Convention Center, Rabu (29/10/2025).

CEO & Founder Brightminds Dody Rochadi dalam kegiatan Forum Media Monitoring (FoMo) yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKomdigi) di Bali Sunset Road Convention Center, Rabu (29/10/2025).

Menurut Dody Rochadi, peran komunikasi publik atau humas di setiap kementerian dan lembaga kini semakin strategis di tengah derasnya arus informasi digital. Salah satu fungsi terpentingnya adalah melindungi reputasi institusi melalui proses monitoring yang sistematis dan berbasis data. “Dari monitoring kita bisa mendengar apa yang masyarakat pikirkan, apa yang mereka keluhkan, dan bagaimana mereka menanggapi kebijakan pemerintah. Dari situ kita bisa memperbaiki kebijakan agar lebih relevan dan efektif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hasil monitoring yang akurat dapat membantu pemerintah menilai efektivitas program dan membaca tren isu publik secara dini. Proses ini juga menjadi alat deteksi terhadap potensi krisis reputasi instansi pemerintah. “Kalau ada isu yang muncul berulang di pemberitaan, itu sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti. Dari sana lahir rekomendasi, revisi kebijakan, atau strategi komunikasi baru,” jelas Dody.

Lebih jauh, Dody menilai monitoring media dan media sosial sudah menjadi keharusan di era digital. Suara publik kini tidak hanya datang dari media arus utama, tapi juga dari platform sosial, influencer, dan akun masyarakat yang aktif menyuarakan isu tertentu. “Digital itu sudah pasti. Tidak ada alasan bagi instansi pemerintah untuk tidak memantau percakapan di media sosial. Itu bagian dari wajah publik terhadap kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan terkait kebutuhan kerja sama dengan pihak ketiga, Dody berpendapat bahwa setiap kementerian dan lembaga bisa mengembangkan sistem monitoring internal secara mandiri agar lebih efisien dan berkelanjutan. “Tidak harus selalu memakai vendor eksternal. Kita bisa membangun sistem sendiri dan melatih tim humas atau komunikasi untuk melaksanakan fungsi monitoring secara konsisten,” katanya.

Namun, ia menegaskan bahwa monitoring tidak berhenti pada pengumpulan data. Lebih penting adalah kemampuan analisis dan penerjemahan data menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pimpinan lembaga "Monitoring itu harus menghasilkan insight. Data yang dikumpulkan harus diolah, dianalisis, dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tanpa itu, monitoring hanya akan jadi rutinitas tanpa arah,” tambahnya.

Lebih jauh, CEO & Founder Brightminds Dody Rochadi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang komunikasi publik. Menurutnya, kemampuan analitis harus dimiliki oleh seluruh anggota tim komunikasi — dari staf teknis hingga pejabat pimpinan. “Analisis bukan cuma tugas staf monitoring. Semua orang komunikasi harus bisa membaca data, memahami tren, dan mendeteksi potensi isu sejak dini. Dengan begitu, respons pemerintah terhadap masyarakat bisa lebih cepat dan tepat,” paparnya.

Ia juga menyoroti perlunya budaya reflektif dalam tiap instansi, di mana hasil monitoring digunakan tidak hanya untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan, tetapi juga untuk memperbaiki kebijakan baru. “Setiap kebijakan harus bersumber dari data. Monitoring adalah jembatan antara persepsi publik dan kebijakan pemerintah. Kalau kita tidak mendengar masyarakat, kita tidak akan tahu apa yang mereka butuhkan,” tegas Dody.

Forum Media Monitoring (FoMo) sendiri menjadi wadah berbagi praktik baik antarkementerian dan lembaga dalam mengelola isu publik berbasis data. Melalui kegiatan ini, pemerintah diharapkan dapat membangun ekosistem komunikasi publik yang adaptif, terukur, dan partisipatif. “Monitoring bukan sekadar mendengar, tapi tentang bagaimana kita merespons. Di situlah pemerintah menunjukkan empati dan kehadiran nyata di tengah masyarakat,” tutup Dody.

 

Read More

Standardisasi Konten Prioritas Nasional: Fondasi Komunikasi Publik Menuju Indonesia Emas 2045

Iki Radio - Di tengah derasnya arus informasi yang kian kompleks, pemerintah terus memastikan arah komunikasi publik tetap berpijak pada kebenaran dan nilai kebangsaan. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan Standardisasi Konten Program Prioritas Nasional yang akan digelar di Denpasar, Bali, Rabu (29/10/2025), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meneguhkan peran penting komunikasi publik dalam menyampaikan pesan pembangunan secara akurat, berimbang, dan berintegritas.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Informasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) komunikasi publik di era digital, khususnya dalam penyusunan konten kebijakan pemerintah yang akurat, inklusif, serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pelaksanaan Bimtek ini dilandasi oleh amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pentingnya penyediaan informasi publik yang benar dan tidak menyesatkan. Melalui kegiatan ini, Kemkomdigi berupaya memastikan seluruh konten program prioritas nasional disusun sesuai standar etika komunikasi publik serta prinsip hak asasi manusia (HAM).

Ketua Tim Penyusun Kebijakan dan Standardisasi Bidang Komunikasi Publik Ditjen KPM Kemkomdigi, Mulyani, menyampaikan bahwa standardisasi konten menjadi kunci agar pesan pembangunan pemerintah tidak hanya informatif, tetapi juga memiliki nilai edukatif, pemberdayaan, pencerahan, dan nasionalisme.

“Konten pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menghindari disinformasi. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima informasi yang akurat dan berimbang,” jelasnya.

Bimtek ini diikuti oleh 50 peserta luring yang terdiri atas Kepala Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah Indonesia Timur serta perwakilan humas kementerian/lembaga. Selain itu, sekitar 500 peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube resmi Kemkomdigi.

Para peserta akan mendapatkan pembekalan langsung dari Dr. Ira Mirawati, akademisi Universitas Padjadjaran, yang akan memaparkan praktik pembuatan konten program prioritas pemerintah, serta Eling Wening Pangestu dari Politeknik Negeri Lampung yang menjelaskan pengukuran kriteria produksi dan distribusi konten digital. Kegiatan juga diselingi sesi interaktif berupa pre-test, post-test, dan kuis Kahoot sebagai bentuk evaluasi pemahaman peserta.

Selain memperkuat kapasitas teknis, pelaksanaan Bimtek ini menjadi bagian dari fungsi pembinaan teknis Kemkomdigi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2024 dan Permen Komdigi Nomor 1 Tahun 2025. Melalui pembinaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun konten kebijakan yang selaras dengan semangat “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

“Informasi publik yang baik adalah fondasi komunikasi pemerintahan yang transparan dan demokratis. Standardisasi konten menjadi cara untuk memastikan setiap pesan pembangunan membawa manfaat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya. 

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kemkomdigi berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam produksi konten kebijakan dapat semakin solid. Langkah ini juga memperkuat posisi komunikasi publik sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Read More

Kementerian Komdigi Ingin Anak Melek Digital tetapi Tetap Aman dan Sehat

Iki Radio - Di tengah meningkatnya interaksi anak-anak di dunia digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat upaya menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak. Melalui Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) menggelar Forum Sosialisasi Sahabat Tunas: Sesi Anak Hebat Belajar Aturan PP Tunas Selasa (28/10/2025) di Sukabumi, Jawa Barat.

Direktur Jenderal KPM Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif literasi digital bagi anak dan keluarga untuk mendukung implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola untuk Anak Aman dan Sehat Digital (PP Tunas).

Forum ini diikuti lebih dari 200 siswa SD, SMP, dan MTs beserta orang tua mereka, serta disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Ditjen Komunikasi Publik dan Media.

Pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal KPM Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa literasi digital bagi anak bukan sekadar kemampuan menggunakan gawai, tetapi juga kesadaran untuk menjaga diri dan menghormati orang lain di dunia maya.

“Melalui kegiatan Sahabat Tunas, kami mengajak anak-anak belajar tentang hak dan kewajiban sebagai anak digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Yang namanya hebat bukan hanya berarti pintar bermain gawai, tapi tahu cara menjaga diri dan menghormati orang lain, baik di dunia nyata maupun maya,” ujar Fifi.

Ia menambahkan, pendampingan anak dalam berinteraksi di dunia digital harus dilakukan secara seimbang. Anak perlu memahami kapan waktunya online untuk belajar dan berkreasi, serta kapan saatnya offline untuk bersosialisasi dan beraktivitas di dunia nyata.

“Perlu pendampingan di dunia digital bagi anak-anak bukan hanya untuk belajar, berinteraksi, dan membuat konten yang kreatif, tapi juga agar mereka tahu kapan memanfaatkan waktu secara offline,” jelas Fifi.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, berkerudung hijau, berada di tengah 200 siswa SD, SMP, dan MTs beserta orang tua pada kegiatan Forum Sosialisasi Sahabat Tunas: Sesi Anak Hebat Belajar Aturan PP Tunas di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025).

PP Tunas Kurangi Kekhawatiran Orang Tua

Dalam sesi talkshow, peneliti dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Annisa Pratiwi Iskandar, menyampaikan bahwa PP Tunas memberi kepastian bagi orang tua bahwa pemerintah hadir dalam melindungi anak di ruang digital.

“Dengan adanya PP Tunas, beban dan kekhawatiran orang tua berkurang karena ada dukungan pemerintah dalam mengatur platform digital untuk mengidentifikasi risiko bagi anak, termasuk perlindungan dari konten negatif, eksploitasi anak sebagai konsumen konten digital, maupun gangguan kesehatan psikologis dan fisiologis,” ungkap Annisa.

Ia menambahkan, fenomena saat ini menunjukkan perubahan besar dalam cara anak berinteraksi. Banyak anak kini menghabiskan waktu lebih dari tiga jam sehari di dunia digital, sehingga pendampingan adaptif dari keluarga dan sekolah menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam kesempatan yang sama, konten kreator Vendryana Ayu Larasati turut menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai filter pertama sebelum algoritma. Menurutnya, keluarga menjadi ruang belajar utama sebelum anak bersentuhan dengan dunia digital.

“Keluarga adalah tempat anak pertama kali belajar. Sebelum anak-anak belajar dari dunia digital, mereka belajar dari orang tua tentang bagaimana bersikap, memilih, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Vendryana menekankan bahwa komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menjadi kunci agar ruang digital tidak dianggap tabu.

“Yang anak-anak butuhkan bukan hanya aturan, tapi ruang untuk bicara. Dari situ anak belajar bahwa dunia digital bisa dibicarakan, bukan disembunyikan,” tegasnya.

Bangun Kreativitas dan Keseimbangan Lewat Aktivitas Tanpa Gawai

Selain sesi edukatif, kegiatan ini juga menghadirkan sesi dongeng interaktif bersama Iman Surahman Hadi, pendiri Dongeng Ceria Indonesia, serta aktivitas “Asyik Tanpa Gadget” seperti melukis, memancing, dan memanen sayur.

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata ajakan Kementerian Komunikasi dan Digital agar anak-anak tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pelaku kreatif yang mampu menyeimbangkan kehidupan digital dan sosialnya.

Dengan forum seperti Sahabat Tunas, Kementerian Komdigi pun berharap literasi digital anak dapat tumbuh sejak dini, menjadikan mereka “warga digital hebat” yang cerdas, kreatif, dan beretika.

Read More

Presiden RI: Persatuan ASEAN Adalah Strategi, Bukan Sekadar Slogan

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Minggu (26/10/2025).

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, padaMinggu (26/10/2025). 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa persatuan ASEAN merupakan kekuatan utama dalam menghadapi meningkatnya ketegangan global.

Ia memuji kepemimpinan tegas Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam penyelesaian sengketa regional yang baru-baru ini terjadi, serta menegaskan kesiapan Indonesia mendukung langkah-langkah lanjutan dari perjanjian gencatan senjata.

“Saya mengapresiasi kepemimpinan tegas Dato’ Seri Anwar Ibrahim dalam menyelesaikan perselisihan baru-baru ini. Indonesia siap mendukung langkah-langkah selanjutnya dari perjanjian gencatan senjata.

Bagi ASEAN, persatuan bukan sekadar slogan, melainkan strategi yang direncanakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional,” tegas Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, di tengah ketegangan geopolitik dan perubahan global yang cepat, ASEAN harus memperkuat koordinasi ekonomi, integrasi regional, dan transformasi digital agar mampu menghadapi guncangan eksternal serta ketidakpastian di masa depan.

“Persatuan ASEAN harus tercermin dalam koordinasi, integrasi, dan transformasi ekonomi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan global,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi kepada para Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi ASEAN atas solidaritas dan kerja sama mereka dalam menghadapi tantangan geoekonomi. Ia menekankan pentingnya pembaruan ASEAN–China Free Trade Agreement (FTA) serta penguatan kerangka ekonomi digital kawasan.

“Kita akan terus menegaskan peran ASEAN sebagai penggerak pertumbuhan dan pusat inovasi serta peluang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa kekuatan ASEAN di kancah global harus berakar pada fondasi yang kuat di dalam negeri.

“Fondasi yang kuat di rumahlah yang memampukan kita membangun jembatan ke dunia. Fondasi ini memberi kita kredibilitas untuk terlibat dan membantu membentuk masa depan di luar batas-batas kita,” tutur Presiden Prabowo.

Presiden juga mengingatkan bahwa perjalanan ASEAN dari masa konflik menuju kerja sama adalah bukti nyata kekuatan solidaritas kawasan.

Ia mengajak seluruh anggota ASEAN menjadikan peringatan 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan 15 tahun East Asia Summit Bali Principles pada tahun depan bukan sekadar seremonial, melainkan momentum memperkuat kebersamaan.

Menutup pidatonya, Presiden Prabowo mengajak negara-negara ASEAN untuk berani, adaptif, dan visioner dalam menghadapi masa depan.

“Menghadapi ketidakpastian global, mari kita memimpin dengan tujuan. Bukan hanya untuk kawasan kita, tetapi untuk dunia yang lebih stabil, adil, dan inklusif,” pungkas Presiden Prabowo.

Read More

Kemkomdigi Akselerasi Penyelesaian Regulasi untuk Lindungi Anak di Ruang Digital

Iki Radio - Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengadakan Uji Petik terhadap rancangan awal peraturan teknis penguatan tata kelola pelindungan anak di ruang digital. Uji Petik itu merupakan bagian dari proses akselerasi mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri Pelaksana Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini

“Rancangan peraturan menteri (permen) pelaksana PP Tunas berisi setidaknya enam materi amanat PP Tunas, yang terdiri dari pengawasan tata kelola pelindungan anak di ruang digital, penilaian profil risiko, batasan usia anak dan rentang usia anak,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Uji Petik terhadap draf awal Rancangan Peraturan Menteri Amanat PP Tunas dilaksanakan secara virtual untuk membahas dua bagian besar pengaturan, yaitu pengawasan dan penilaian profil risiko. Menurut Mediodecci, Uji Petik dilaksanakan untuk menghimpun masukan awal dan tanggapan dari pemangku kepentingan strategis secara terbatas, termasuk memastikan proses penyusunan regulasi berjalan secara konsisten dan selaras.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan platform digital, lembaga pelindungan anak, perwakilan pemerhati anak dan digital, serta asosiasi industri, Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama, Josua Sitompul menyampaikan bahwa pengaturan pengawasan dalam RPM Amanat PP Tunas dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penelusuran, penerimaan laporan dan aduan, pemeriksaan, dan pengendalian.

“Selain itu, rancangan awal ini telah menetapkan indikator risiko penggunaan produk dan layanan digital, yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut setelah mendapat masukan dari pemangku kepentingan,” kata Josua.

Josua menegaskan bahwa RPM Amanat PP Tunas direncanakan untuk memberikan ruang fleksibilitas bagi platform digital dalam memitigasi risiko penggunaan produk dan layanan digital. Ia mencontohkan platform digital dapat menggunakan berbagai jenis dan bentuk mitigasi risiko, mulai dari privasi dan keselamatan bagi anak berdasarkan desain, hingga peran orang tua dalam mengawasi atau mengontrol penggunaan gawai anak.

“Pengetahuan yang minim dalam memahami risiko penggunaan produk dan layanan digital mengancam keselamatan dan kesehatan anak,” kata Josua.

Sehingga, berbekal pemahaman atas risiko tersebut, PP Tunas mengatur tata kelola penyelenggaraan produk dan layanan digital sehingga anak Indonesia dapat memanfaatkan produk dan layanan digital secara aman dan terlindungi.

RPM Amanat PP Tunas nantinya, lanjut Josua, akan memberikan pengaturan teknis mengenai bagaimana pengawasan tata kelola akan dilakukan oleh Kementerian Komdigi. Dalam proses penyusunan, ujarnya, Kemkomdigi menerima masukan dan audiensi dari berbagai pihak, termasuk perwakilan platform digital global dalam upaya memahami pola pikir pengembangan fitur teknologi pelindungan anak di ruang digital.

“RPM diharapkan dapat mulai dibahas dengan kementerian/lembaga awal tahun depan diyakini dapat membangun ruang digital yang aman dan kondusif bagi anak,” kata Josua.

Read More

Presiden Brasil: Indonesia Mitra Strategis di Belahan Bumi Selatan

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan tête-à-tête dengan Presiden Republik Federasi Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di ruang kerja Presiden Prabowo, Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025).

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan tête-à-tête dengan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di ruang kerja Presiden Prabowo, Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025). Foto: BPMI Setpres

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Lula da Silva ke Indonesia. Momen ini juga menjadi peluang strategis untuk memperkuat kemitraan bilateral antara kedua negara berkembang.

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden Lula da Silva. Ia menegaskan pandangannya mengenai Brasil sebagai mitra penting di kawasan Selatan dunia.

"Kami memandang Brasil sebagai pemimpin yang sangat penting di belahan bumi Selatan, pemimpin negara-negara berkembang. Kita memiliki latar belakang yang sama: negara besar dengan hutan tropis terbesar di dunia. Brasil juga merupakan negara penghasil pertanian yang sangat kuat dan sukses," ujar Presiden Prabowo.

Ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap kepemimpinan Presiden Lula da Silva yang dinilainya berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, beberapa kebijakan Lula menjadi inspirasi dalam menyusun prioritas pemerintahannya.

"Itu juga prioritas utama saya, yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia. Sekali lagi, selamat datang, dan saya menantikan pertemuan kita hari ini," lanjut Presiden Prabowo.

Menanggapi sambutan tersebut, Presiden Lula da Silva menyampaikan kegembiraannya dapat kembali mengunjungi Indonesia setelah 17 tahun. Ia mengingat kembali kemitraan strategis yang telah dijalin sejak 2008 dan menilai hubungan kedua negara berkembang secara positif.

"Saya sangat senang kembali ke Indonesia setelah 17 tahun. Kemitraan strategis kita dimulai pada 2008, dan sejak itu hubungan kita terus berkembang dengan baik," ujar Lula da Silva.

Presiden Lula juga menekankan kesamaan visi antara Brasil dan Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat peran global. Ia membawa harapan besar untuk memperluas kerja sama, terutama di bidang ekonomi, sains, dan teknologi.

"Saya datang dengan harapan besar untuk memperbarui kemitraan strategis ini. Bukan hanya perdagangan bilateral, tetapi juga investasi pada bidang baru seperti kecerdasan buatan, sentralisasi data, hubungan antaruniversitas, dan kerja sama teknologi serta ilmiah. Kebijakan perdagangan kita harus saling menguntungkan," tegas Lula da Silva.

Lebih jauh, ia menyebut Indonesia sebagai mitra strategis bagi Brasil, terutama dalam konteks kerja sama negara-negara Selatan dunia. Ia optimistis terhadap masa depan hubungan kedua negara.

"Saya sangat senang berada di sini dengan harapan tinggi, agar kita dapat bekerja sama dan menjadikan hubungan Indonesia–Brasil lebih produktif dan bermanfaat bagi rakyat kedua negara," pungkas Presiden Lula. 

Read More

BSN dan Kemenkes Kembangkan SNI Smart Hospital untuk Wujudkan Layanan Kesehatan Cerdas

Iki radio - Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia (PTPI), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya tengah menginisiasi pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Smart Hospital.

Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, saat membuka International Healthcare Engineering Fair (INAHEF) 2025 di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Kehadiran standar ini menjadi tonggak penting bagi transformasi sistem pelayanan kesehatan nasional menuju rumah sakit pintar yang terintegrasi, efisien, aman, dan berkelanjutan.

Meski akses masyarakat terhadap layanan kesehatan terus meningkat, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari sisi pemerataan fasilitas dan penguatan infrastruktur kesehatan.

Menurut laporan CEOWORLD Magazine (2 April 2024), Indonesia berada di peringkat 39 dari 110 negara dalam Healthcare Index dengan skor 42,99 dari 100. Untuk infrastruktur medis dan tenaga profesional, Indonesia memperoleh skor 64,37; pada aspek akses obat dan biaya 54,02; dan kesiapan pemerintah 55,79.

Laporan Statice Health International (12 Mei 2024) yang disusun oleh Giovanni Elvina juga mencatat, hingga 2022 Indonesia memiliki 1.058 rumah sakit umum, 1.927 rumah sakit swasta, dan 10.205 puskesmas. Namun, sebanyak 62,9 persen penduduk masih mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan, sementara 60,8 persen belum memiliki akses terhadap fasilitas primer.

Melihat tantangan tersebut, BSN bersama Kemenkes RI menilai perlunya standar nasional sebagai pedoman pembangunan dan pengelolaan rumah sakit berbasis teknologi.

“Pengembangan SNI Smart Hospital ini sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden 2025–2029 yang menargetkan terwujudnya rumah sakit kabupaten/kota yang lengkap dan modern,” ujar Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, saat membuka International Healthcare Engineering Fair (INAHEF) 2025 di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Kristianto menjelaskan, BSN juga menggelar Sosialisasi dan Diskusi Nasional Rancangan SNI Smart Hospital pada 23–25 Oktober 2025 dalam rangkaian INAHEF 2025. Forum ini membahas rencana implementasi serta roadmap penerapan SNI Smart Hospital nasional periode 2026–2029.

Sejak 2024, BSN telah mengawal penyusunan standar ini melalui kolaborasi lintas sektor — melibatkan kementerian/lembaga, asosiasi profesi, industri, akademisi, serta rumah sakit percontohan dari berbagai daerah. SNI Smart Hospital ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun 2025.

BSN juga mendorong keterlibatan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dalam memfasilitasi penerapan standar ini di seluruh rumah sakit di Indonesia.

Acara sosialisasi ini menjadi bagian dari Forum Teknik Pelayanan Kesehatan Internasional yang diselenggarakan bersama oleh BSN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Perindustrian.

Presiden PTPI Eko Supriyanto dalam pembukaan INAHEF 2025 menyampaikan bahwa forum ini dihadiri lebih dari 3.000 rumah sakit, ratusan asosiasi profesi dan perguruan tinggi, serta puluhan industri dan UMKM.

“Tak hanya dari dalam negeri, forum ini juga diikuti perwakilan rumah sakit dan kementerian kesehatan dari Malaysia, Singapura, dan Vietnam, serta menghadirkan pakar internasional dari Belanda, Jepang, Tiongkok, dan berbagai negara lainnya,” ujar Eko.

Dengan penerapan SNI Smart Hospital, sistem kesehatan nasional diharapkan menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain meningkatkan mutu serta keterjangkauan layanan, standar ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan kesehatan luar negeri sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata kesehatan (medical tourism) di Indonesia.

Hingga September 2025, BSN telah menetapkan 15.993 SNI, termasuk 521 SNI yang berkaitan langsung dengan alat dan fasilitas kesehatan. Melalui SNI Smart Hospital, BSN berkomitmen mendukung terwujudnya sistem layanan kesehatan nasional yang berdaya saing global, berorientasi pasien, dan berkelanjutan.(*)

 

Read More

Mensesneg Sampaikan Amanat Presiden: Santri Harus Tangguh dan Adaptif

Iki Radio - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional (HSN) 2025 kepada seluruh santri di tanah air.

Ucapan tersebut disampaikannya mewakili Presiden Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/10/2025).

“Kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Tahun 2025. Semoga peringatan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ujar Mensesneg.

Dalam pernyataannya, Mensesneg menegaskan bahwa para santri perlu dibekali dengan beragam ilmu pengetahuan dan keterampilan, tidak hanya ilmu keagamaan, agar siap menghadapi tantangan global di masa depan.

“Harapannya, para santri memiliki bekal yang lengkap. Tidak hanya akhlak dan ilmu agama, tetapi juga kemampuan adaptif terhadap teknologi dan pengetahuan ekonomi,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian terhadap keamanan infrastruktur pesantren. Mensesneg menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus agar bangunan pesantren dan lembaga pendidikan berbasis agama diperiksa secara menyeluruh dari aspek teknis dan keselamatan.

“Termasuk rumah-rumah ibadah, baik masjid, musala, gereja, maupun tempat ibadah lainnya, harus dipastikan memenuhi standar teknis sipil minimal,” ujarnya.

Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pesantren melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini mencakup pemberian makanan bergizi bagi santri, sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keselamatan bangunan.

“Program MBG juga termasuk untuk para santri di pondok pesantren. Jadi bukan hanya bangunannya yang aman, tetapi gizinya pun harus terjamin. Ini bagian dari perhatian pemerintah terhadap kualitas SDM di pesantren,” pungkasnya.

Read More

Akad Massal KUR 800 Ribu Debitur Digelar di Jatim, Dorong UMKM dan Lapangan Kerja Baru

Iki Radio - Pemerintah pusat menggelar Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur secara serentak di 38 provinsi se-Indonesia. Jawa Timur menjadi pusat kegiatan nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Kegiatan bertajuk Akad Massal KUR 800.000 Debitur: Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) ini juga diikuti secara daring oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha dari seluruh Indonesia. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan sektor UMKM. 

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa akad massal KUR bukan sekadar penyaluran modal, melainkan penggerak ekonomi rakyat yang mampu membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. 

“Program ini menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, terutama di Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu pusat UMKM terbesar di Indonesia,” ujarnya. 

Senada dengan itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa peningkatan penyaluran KUR mencerminkan pergeseran pola pembiayaan masyarakat dari konsumtif ke produktif. 

“Dari total 3,7 juta debitur KUR, program ini diperkirakan telah menciptakan 6 hingga 9 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia. Ini bukti nyata bahwa pembiayaan produktif menjadi penggerak ekonomi daerah dan nasional,” ungkapnya. 

Menteri Pelindungan Pekerja Migran  RI, Mukhtarudin, turut menyoroti pentingnya akses pembiayaan bagi calon pekerja migran melalui program KUR Penempatan PMI. 

“Kami ingin memastikan calon pekerja migran memiliki akses permodalan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh sejak sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air,” tuturnya. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hingga 17 Oktober 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp217,20 triliun atau 76,86 persen dari target tahun ini. 

Jumlah tersebut mencakup 3,69 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang sangat terjaga di angka 2,28 persen, lebih baik dibandingkan NPL kredit UMKM nasional sebesar 4,55 persen. 

“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari bank dan lembaga penyalur, penjamin, hingga pemerintah daerah. Dengan kerja sama yang baik, saya berharap semangat ini dapat terus memajukan sektor usaha produktif dan memperkuat ekonomi kerakyatan di masa mendatang,” tutup Airlangga.(jal/s)

Read More

Efisien dan Transparan, Kinerja Keuangan Banda Aceh Raih Peringkat Dua Nasional

Iki Radio - Pemerintah Kota Banda Aceh kembali mencatat prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras dan Inflasi Daerah pada Senin (20/10/2025), realisasi belanja Pemko Banda Aceh menjadi yang tertinggi di Provinsi Aceh dan menempati peringkat kedua tertinggi secara nasional untuk tahun anggaran 2025.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras dan Inflasi Daerah

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemko yang berorientasi pada kinerja, kolaborasi, dan akuntabilitas.

"Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. Kita ingin memastikan APBK bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi warga Banda Aceh,” ujar Illiza.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus sejalan dengan prinsip transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat. "Kita ingin setiap belanja pemerintah memberi dampak nyata memperbaiki layanan publik, membuka ruang ekonomi, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat,” ucapnya.

Illiza menambahkan, capaian ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan disiplin fiskal dan inovasi dalam perencanaan pembangunan.

"Insyaallah, capaian ini bukan akhir, melainkan motivasi agar kita terus bekerja dengan semangat Banda Aceh Kolaborasi, menghadirkan pemerintahan yang efisien, responsif, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemko Banda Aceh dalam menjaga efisiensi dan mempercepat penyerapan anggaran di tengah dinamika ekonomi.

"Per 17 Oktober 2025, realisasi belanja Pemko Banda Aceh telah mencapai Rp1,02 triliun atau sekitar 71,02 persen dari total anggaran belanja daerah. Capaian ini tidak hanya tertinggi di Aceh, tetapi juga menjadi bukti efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Banda Aceh,” ujar Alriandi.

Selain itu, dari sisi pendapatan daerah, Banda Aceh juga mencatat kinerja positif dengan realisasi mencapai Rp1,43 triliun atau 76,10 persen dari target 2025. Menurut Alriandi, hal ini menunjukkan tata kelola keuangan yang sehat, di mana belanja daerah tetap sejalan dengan kemampuan fiskal berkelanjutan.

"Kinerja pendapatan yang baik menjadi dasar bagi belanja yang optimal. Prinsip kami bukan sekadar cepat membelanjakan, tetapi tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Kemendagri juga menyoroti korelasi positif antara percepatan realisasi belanja dan pengendalian inflasi. Pemko Banda Aceh dinilai berhasil menjaga keseimbangan kedua aspek tersebut, meningkatkan daya beli masyarakat melalui belanja produktif sekaligus memastikan stabilitas harga bahan pokok.

Capaian ini memperkuat posisi Banda Aceh sebagai salah satu daerah dengan tata kelola fiskal paling efisien di Indonesia. Dengan serapan anggaran yang tinggi, Pemko mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

Menutup pernyataannya, Alriandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kinerja kolaboratif yang konsisten. "Kita akan terus menjaga ritme positif ini hingga akhir tahun anggaran. Target kami bukan hanya mempertahankan posisi terbaik, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat Banda Aceh,” tegasnya.

Read More

Presiden Prabowo Dorong Pengembalian Aset Negara untuk Kesejahteraan Rakyat

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Kementerian Keuangan. Penyerahan tersebut merupakan hasil penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Presiden Prabowo Subianto di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin (20/10/2025). 

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras, integritas, dan komitmen mereka dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung, yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan,” ujar Presiden di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Kepala Negara menegaskan bahwa penyerahan uang pengganti tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat keadilan ekonomi nasional, serta menjadi bukti konkret keberhasilan lembaga penegak hukum dalam memulihkan kerugian negara yang sangat besar.

Menanggapi hal itu, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menyampaikan hasil penegakan hukum terkait perkara korupsi di sektor ekspor CPO. Ia menjelaskan bahwa perkara ini melibatkan tiga korporasi besar, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, dengan total kerugian perekonomian negara mencapai Rp17 triliun.

“Kejaksaan telah melakukan penuntutan kepada tiga grup korporasi besar, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara mencapai Rp17 triliun, dan hari ini kami menyerahkan Rp13,255 triliun kepada negara,” jelas Jaksa Agung.

Burhanuddin menambahkan bahwa masih terdapat selisih sekitar Rp4,4 triliun yang akan diselesaikan melalui mekanisme penundaan pembayaran dengan jaminan aset perusahaan.

“Sisanya akan dibayarkan melalui mekanisme penundaan dengan jaminan aset. Upaya pemulihan kerugian negara ini merupakan bentuk nyata penegakan keadilan ekonomi demi kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa dana hasil pengembalian tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk pembangunan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur ekonomi rakyat.

Ia menilai, keberhasilan Kejaksaan Agung dalam mengembalikan uang negara merupakan bukti nyata sinergi antarlembaga dalam menegakkan hukum dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

“Langkah ini membuktikan bahwa penegakan hukum bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga mengembalikan hak rakyat. Ini adalah kemenangan moral dan ekonomi bagi bangsa Indonesia,” ujar Presiden.

Read More