TikTok Tutup 780 Ribu Akun Anak, Pemerintah Desak Platform Lain

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan upaya pelindungan anak di ruang digital mulai menunjukkan hasil nyata.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid didampingi Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya dan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar pada Selasa (14/4/2026) mengatakan kepatuhan terhadap PP TUNAS bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara sistem elektronik. 

Hingga 10 April 2026, platform TikTok telah menonaktifkan sekitar 780 ribu akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

"Kami mencatat TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan bahwa per tanggal 10 April 2026, telah menonaktifkan 780 ribu akun anak di bawah 16 tahun untuk Indonesia," ungkap Meutya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).

Meutya menyampaikan apresiasi kepada platform TikTok yang telah memutuskan bergabung dalam gerakan bersama untuk melindungi anak-anak, khususnya di Indonesia.

“TikTok telah menyerahkan surat komitmen kepatuhan kepada Pemerintah Republik Indonesia, mempublikasikan batas usia minimum 16 tahun melalui Help Center, serta berkomitmen melakukan pembaruan berkala atas implementasinya,” jelasnya.

Meutya menegaskan hal itu menjadi langkah awal yang sangat positif dan menjadi kemenangan bagi publik, khususnya orang tua dan anak-anak di Indonesia.

"Kita harapkan juga muncul dari platform lainnya untuk segera menyampaikan jumlah akun yang sudah dilakukan penanganan atau takedown," ujarnya.

Sementara itu, terkait platform Roblox, Kemkomdigi mencatat adanya perkembangan di tingkat global.

Roblox dilaporkan telah melakukan penyesuaian pengaturan (adjustment setting) dan menghadirkan fitur baru secara global dari kantor pusatnya di Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya pelindungan anak.

Namun demikian, pemerintah menilai langkah tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PP TUNAS di Indonesia.

"Masih ada loophole (celah) yang membolehkan komunikasi atau chat dengan orang tak dikenal," jelasnya.

Kemkomdigi menegaskan hingga saat ini Roblox belum dapat dikategorikan sebagai platform yang patuh terhadap PP TUNAS.

"Dengan berat hati meskipun sudah melakukan adjustment yang cukup banyak, kami belum dapat menerima proposal dari Roblox untuk menyatakan bahwa platform Roblox telah mematuhi PP TUNAS," tandasnya.

Meutya menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PP TUNAS bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara sistem elektronik.

Kemkomdigi akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta akan mengambil langkah tegas terhadap platform yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Read More

Top BUMD Award 2026, Kemendagri Tekankan Peran Strategis Inovasi, Perkuat Layanan dan Ekonomi Daerah

Iki Radio - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Hal ini disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam ajang Top BUMD Award 2026 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (13/4/2026).

Yusharto menjelaskan, BUMD memiliki posisi strategis sebagai instrumen pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. 

Karena itu, penguatan inovasi dinilai penting agar BUMD mampu beradaptasi dengan perubahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. 

Ia menambahkan, penerapan otonomi daerah menuntut kemandirian, termasuk dalam penyediaan layanan publik. 

Dalam konteks ini, BUMD tidak hanya dituntut mengejar keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas. 

“BUMD harus mampu menyeimbangkan fungsi pelayanan publik dan fungsi bisnis. Inovasi menjadi kunci agar keduanya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Yusharto juga menekankan bahwa pengelolaan BUMD telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. 

Regulasi tersebut mengatur secara menyeluruh mulai dari pendirian, pengelolaan, hingga pembinaan dan pengawasan berbasis prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 

Dengan jumlah lebih dari seribu BUMD dan total aset mencapai ribuan triliun rupiah, peran BUMD semakin penting dalam mendukung pembangunan daerah. 

Namun, optimalisasi peran tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk penguatan modal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antarpemangku kepentingan.

Kemendagri juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan ke depan, seperti percepatan digitalisasi, penguatan struktur permodalan, peningkatan kualitas tata kelola, serta pengembangan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

Selain itu, BUMD diharapkan mampu menentukan posisi strategis di tengah persaingan usaha, memperluas kerja sama, serta meningkatkan kualitas layanan agar sesuai dengan ekspektasi publik. 

Kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Kemendagri juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko dalam pengelolaan BUMD untuk menjaga kepercayaan publik. 

Upaya ini mencakup pencegahan praktik yang merugikan, seperti penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan keuangan yang tidak transparan. 

"Pemerintah daerah sebagai pemilik dan juga BUMD sendiri perlu melakukan pemetaan terhadap portofolio usahanya, BUMD mana yang harus di dorong lebih cepat, mana yang sebagai penunjang dan mana yang perlu bertahan," ungkapnya.

Ajang Top BUMD Award 2026 diharapkan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas kinerja BUMD, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen dalam mendorong transformasi BUMD yang lebih inovatif, profesional, dan kompetitif. 

"Saya mengharapkan agar kita dapat melanjutkan dan meningkatkan komitmen bersama untuk menjadikan BUMD serta mengembalikan fungsinya sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan perekonomian daerah," pungkasnya.

Read More

248 BUMD Ikut Dalam TOP BUMD Awards 2026

Iki Radio - Sebanyak 248 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) se Indonesia, mengikuti ajang TOP BUMD Awards 2026. Jumlah ini meningkat 4,2 persen dibandingkan tahun 2025. 

Pada tahun ini, dari 248 BUMD dan BLUD itu, hanya 218 yang dinyatakan mengikuti seluruh tahapan penilaian secara lengkap.

Acara puncak penghargaan TOP BUMD Awards 2026 digelar di Dian Ballroom, Raffles Jakarta, Senin siang (13/4/2026). 

Acara ini dihadiri sekitar 800 peserta dari berbagai kalangan, termasuk direksi BUMD, kepala daerah, konsultan bisnis, dan media.

Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2026, M. Lutfi Handayani, mengatakan BUMD diharapkan menjadi pemain utama dalam perekonomian daerah sekaligus penyedia layanan publik. 

“BUMD harus menjadi kebanggaan daerah dan bangsa,” ujar Lutfi, Senin (13/4/2026).

Untuk meraih penghargaan tersebut, setiap BUMD harus melalui proses penilaian oleh dewan juri yang mencakup pengisian kuesioner, wawancara, hingga sidang pleno.

Kata Lutfi, kegiatan ini tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran melalui pemberian masukan dari dewan juri kepada peserta.

“Peserta mendapatkan rekomendasi langsung sebagai panduan untuk meningkatkan kinerja ke depan,” katanya.

Top BUMD Awards digelar sejak 2016, oleh Majalah TopBusiness bekerja sama dengan sejumlah lembaga, antara lain Institut Otonomi Daerah. Kagiatan ini juga sebagai upaya mendorong BUMD agar lebih profesional, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional.

Read More

Kejagung Serahkan Rp11,4 Triliun, Menkeu: Kita makin Kaya!

Iki Radio - Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Jumat (10/4/2026) menyerahkan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) senilai Rp11,4 triliun ke kas negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa uang negara semakin banyak setelah penyerahan uang itu. Menkeu menyebutkan, uang itu akan masuk dalam pos anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian, sebagian kecilnya masuk ke dalam pos penerimaan pajak.

"Ini kan pasti (masuk) PNBP ya, bukan pajak ya kalau gitu ya. Kita lihat, bagian itu PNBP mestinya sih. Sebagian mungkin pajak tapi sebagian kecil. Tapi yang jelas, uang saya (negara) lebih banyak lagi dibanding sebelumnya," ujar Menkeu di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

"Kita makin kaya," Purbaya kembali menegaskan.

Purbaya mengungkapkan, uang itu nantinya akan digunakan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, juga akan disalurkan untuk belanja Kejagung hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Meski begitu, Purbaya tidak merinci lebih detail, berapa porsi alokasi anggarannya. Ia hanya memastikan bahwa penindakan yang dilakukan Kejagung masih akan terus berlanjut. Dengan begitu, kata dia, ke depan akan ada lagi setoran yang diberikan Kejagung kepada negara.

"Bisa (untuk tambal defisit). Atau kita bisa pakai untuk mungkin sebagian besar untuk program pembangunan yang kemarin kepotong mungkin," ujar Purbaya.

"Termasuk untuk kejaksaan, termasuk sekolah, nanti sebagian juga untuk LPDP mungkin sebagian, tapi nggak banyak. Tapi ini kan belum selesai, masih ada banyak, masih akan ada lagi ke depan tuh belum selesai nih, jadi amanlah," imbuh Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang senilai Rp 11,4 triliun yang merupakan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan sebuah kehormatan di masa pemerintahan yang dipimpin selama satu setengah tahun.

“Sampai saat ini, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan adalah Rp31,3 triliun,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa nilai tersebut sangat besar sehingga dapat membantu memperbaiki 34.000 sekolah, 500.000 rumah rakyat berpenghasilan rendah. Penyelamatan keuangan negara ini juga dapat memberi manfaat bagi 2 juta masyarakat Indonesia.

Secara khusus, Presiden mengucapkan terima kasih kepada Satgas PKH. “Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara. Negara kita sangat luas untuk memeriksa dan mengaudit di lapangan tidaklah mudah dan banyak menerima ancaman. Saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan Saudara-saudara,” imbuh Presiden.

Adapun jumlah penyerahan uang pada kegiatan hari ini senilai total Rp11.420.104.815.858 (sebelas triliun empat ratus dua puluh miliar seratus empat juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) yang masuk ke kas negara dengan rincian:

Penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp7.230.036.440.742 (tujuh triliun dua ratus tiga puluh miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi Kejaksaan RI Januari s.d. Maret 2026 senilai Rp1.967.867.845.912 (satu triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Penerimaan setoran pajak (Januari s.d. April 2026) senilai Rp967.779.018.290 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode 28 Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108.574.203.443 (seratus delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

Hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1.145.847.307.471 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah)

Selain itu, Satgas PKH juga berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan baik sektor perkebunan (sawit) dan sektor pertambangan, dengan rincian:

Pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.888.260,07 ha (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh koma nol tujuh hektar).

Pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 10.257,22 ha (sepuluh ribu dua ratus lima puluh tujuh koma dua dua hektar).

Dari total hasil penguasaan kembali tersebut di atas, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VI kepada:

Diserahkan kepada Kementerian Kehutanan lahan kawasan hutan yang berupa kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 ha (dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh koma satu dua hektar) yang diantaranya meliputi: Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat seluas 149.198,09 ha (seratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan koma nol sembilan hektar); Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh seluas 510,03 ha (lima ratus sepuluh koma nol tiga hektar); serta Hutan Konservasi Kelompok Hutan Gunung Halimun Salak Bogor, Jawa Barat seluas 105.072 ha (seratus lima ribu tujuh puluh dua hektar).

Diserahkan kepada Kementerian/Lembaga terkait (dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, Selanjutnya ke BPI Danantara, kemudian diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 30.543,40 ha (tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tiga koma empat puluh hektar).

Untuk diketahui, sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara, yang secara keseluruhan berasal dari penerimaan negara maupun nilai aset kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali, dengan total mencapai Rp371.100.411.043.235,74 (tiga ratus tujuh puluh satu triliun seratus miliar empat ratus sebelas juta empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen).

Read More

Sukseskan Program Pangan, Menko Zulkifli Hasan Kunjungi Bojonegoro

Iki Radio- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah tempat di Kabupaten Bojonegoro, Jumat (10/4/2026). 

Dalam kunjungannya, Menko Bidang Pangan hendak memastikan ketersediaan pangan serta mempercepat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Salah satunya tempat dikunjungi adalah Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Rosyid Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander. Menteri Zulkifli Hasan didampingi oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menuturkan bahwa ia mendapat tugas dari Presiden Republik Indonesia untuk memastikan pangan aman. 

Tidak hanya itu, ketersediaan pupuk bagi para petani serta harga gabah yang telah ditentukan sebesar Rp 6.500 juga menjadi fokus utamanya.

Pada program lain yaitu makan bergizi gratis (MBG), ia menyebutkan perlu dipercepat bagi sekolah yang berbasis keagamaan. Juga program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) nantinya diutamakan bagi para petani, peternak dan nelayan dengan tujuan menciptakan ekonomi baru di wilayah masing-masing.  

“Inilah yang ingin diperjuangkan okeh Presiden Prabowo. Memastikan programnya berjalan dengan baik karena untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya juga diminta untuk harga sembako tidak naik bahkan diminta harganya turun. Karena itu kami terjun keliling untuk memastikannya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dalam sambutannya mengungkapkan bahwa tindak lanjut dari kebijakan pusat terkait hemat energi, Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan seruan untuk bersepeda dan efisiensi anggaran. 

Selain itu, lanjut Wabup, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah mencapai 412 desa dari 419 desa. Untuk 7 desa yang belum, masih terkendala masalah tanah yang akan dirampungkan pada bulan Juli ditargetkan 100 persen pembangunan.

Pemkab Bojonegoro juga melakukan pasar murah beberapa kali termasuk penyidakan tabung LPG serta mitigasi musim kemarau panjang. 

“Mitigasi terhadap musim kemarau panjang akan mengusahakan para petani, bersama pak Irjen akan adanya solusi bantuan perpipaan masalah air dan pupuk,” tambah Wabup Nurul.

Dalam kesempatan sama, Pimpinan Ponpes Al-Rosyid K.H. Alamul Huda menyatakan sangat beruntung dan tersanjung dengan kehadiran dari Menko Bidang Pangan. 

Santri ponpes merupakan bagian dari penerus generasi Indonesia dalam menuju Generasi Emas 2045 mendatang.

“Kami berusaha dan berdoa untuk mengabdi dan berjuang untuk negeri. Kami juga merupakan penerima manfaat program pemerinta pusat yaitu MBG. Generasi Emas ini yang diharapkan akan muncul penerus sebagai presiden, menteri maupun kepala daerah,” ujarnya. 

Kegiatan dilanjutkan ke Ponpes Al-Aziz Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander dengan digelar bazar pasar murah. 

Read More

Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM

Iki Radio - PT Pertamina (Persero)  memperkuat komitmennya dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan, dengan memfasilitasi sebanyak 1.346 sertifikasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia sepanjang periode Januari hingga Maret 2026.

Langkah strategis itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu menembus jaringan ritel modern dan ekosistem industri yang kompetitif.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan program sertifikasi itu mencakup berbagai aspek legalitas dan kualitas, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hingga Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

"Program ini sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pemerataan ekonomi berbasis UMKM, sekaligus memperkuat fondasi bisnis UMKM agar lebih siap menembus pasar yang lebih luas," ujar Baron dalam keterangan resmi, Kamis (9/4/2026).

Menurut Baron, sertifikasi bukan sekadar pemenuhan aspek administrasi atau formalitas semata, melainkan instrumen krusial untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan konsumen.

Ia menekankan bahwa melalui pendampingan yang komprehensif, UMKM diharapkan dapat "naik kelas" dan menjawab kebutuhan pasar yang semakin selektif.

"Sertifikasi menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat," tambah Baron.

Salah satu keberhasilan program itu terlihat pada UMKM Inovasi Mitra Sudjarwo (brand MiniesQ) asal Pondok Aren, Tangerang Selatan. Usaha yang bergerak di bidang makanan sehat ini berhasil memperoleh sertifikat halal untuk produk healthy cookies, brownies, dan camilan berbasis gandum (oat-based snacks).

Pendiri MiniesQ, Minie Sudjarwo, mengungkapkan  legalitas tersebut berdampak langsung pada ekspansi bisnisnya.

Setelah mengantongi sertifikasi halal, ia berhasil menjalin kerja sama distribusi dengan 20 minimarket dan satu supermarket besar di wilayah Jakarta.

"Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat menjadi peluang sekaligus tantangan. Kami ingin menghadirkan produk yang sehat, praktis, dan tetap enak dinikmati," kata mantan atlet nasional tersebut.

Melalui dukungan berkelanjutan ini, Pertamina berharap lebih banyak pelaku UMKM yang mampu mengoptimalkan potensi pasar domestik maupun internasional melalui standarisasi produk yang diakui secara legal dan kualitas.

 

Read More

Menaker Lantik 12 Pejabat, Tekankan Layanan Publik dan Transformasi Ketenagakerjaan

Iki Radio - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat posisi strategis organisasi melalui pelantikan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di sektor ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat posisi strategis organisasi melalui pelantikan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di sektor ketenagakerjaan. (Foto: Dok Kemnaker)

Pelantikan dipimpin langsung Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dan dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Yassierli menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pelaku usaha. 

“Jabatan adalah kepercayaan sekaligus sarana untuk menghadirkan pelayanan terbaik, memberikan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa,” ujarnya.

Ia menyoroti besarnya tantangan sektor ketenagakerjaan, dengan jumlah angkatan kerja mencapai lebih dari 155 juta orang. 

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi mendorong ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah yang semakin cepat, transparan, dan responsif.

Untuk itu, Menaker meminta pejabat yang dilantik memastikan peningkatan kualitas layanan di berbagai bidang strategis, mulai dari pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Posisi ini sangat menentukan kualitas layanan ketenagakerjaan. Karena itu, saya minta seluruh jajaran memberikan kinerja terbaik yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Yassierli juga mengidentifikasi tujuh tantangan utama yang dihadapi Kemnaker, di antaranya penguatan link and match dunia kerja, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, pembaruan regulasi, penegakan norma ketenagakerjaan, transformasi hubungan industrial, pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform digital, serta reformasi birokrasi.

Sebagai respons, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi, meliputi penguatan kepercayaan publik, transformasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling, penguatan inklusivitas, penegakan norma ketenagakerjaan, serta pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Proses pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka dan mutasi antarinstansi, yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam manajemen ASN.

Dengan penguatan struktur kepemimpinan ini, Kemnaker optimistis mampu mempercepat transformasi layanan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus menjawab kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis.

Read More

Kemdiktisaintek-KLH Perkuat Kolaborasi, Dorong Solusi Sampah Berbasis Teknologi

Iki Radio - Pemerintah mempercepat penanganan sampah nasional melalui penguatan kolaborasi lintas sektor berbasis sains dan teknologi. 

Petugas Dinas Lingkungan Hidup melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada warga saat pemberlakuan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (5/4/2026). Edukasi pengelolaan sampah itu sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/rwa)

Sinergi ini dinilai krusial untuk menghadirkan solusi yang efektif, terukur, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya volume sampah, khususnya di kawasan perkotaan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pendekatan berbasis riset dan inovasi menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang adaptif terhadap kondisi lapangan. 

Menurutnya, kerangka kebijakan yang telah disusun kini diarahkan untuk segera masuk tahap implementasi berbasis data.  

“Kerangka makro sudah kita siapkan. Selanjutnya, kita gunakan basis data TPS 3R yang ada untuk mempercepat implementasi di lapangan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Kemdiktisaintek mendorong optimalisasi lebih dari 100 titik Tempat Penampungan Sementara Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) sebagai garda depan pengelolaan sampah di tingkat hulu. 

Perguruan tinggi akan dilibatkan secara aktif melalui riset terapan, survei, hingga pemetaan teknis untuk memastikan efektivitas program.

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya kolaborasi dengan kalangan akademisi guna memperkuat basis ilmiah kebijakan yang diambil pemerintah. 

“Kami akan mengacu pada hasil riset dan kajian akademik agar implementasi kebijakan di lapangan berjalan lebih tepat dan selaras,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi prioritas, mengingat komposisi sampah nasional masih didominasi oleh limbah rumah tangga, terutama sampah organik. 

Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong integrasi pengelolaan sampah antara rumah tangga dan kawasan komersial, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum guna menciptakan sistem yang lebih disiplin dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan hasil riset perguruan tinggi tidak berhenti pada tataran akademik, tetapi mampu diimplementasikan secara nyata untuk menjawab persoalan lingkungan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, upaya penanganan sampah nasional diharapkan semakin terarah, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kualitas lingkungan hidup di Indonesia.

Read More

Menkomdigi: WFH Tidak Boleh Ganggu Layanan Publik

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan penerapan Work From Home (WFH) setiap Jumat tidak boleh mengurangi kualitas dan kecepatan layanan publik kepada masyarakat.

Kebijakan WFH yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 merupakan bagian dari transformasi budaya kerja pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi digital.

“WFH ini bukan hari libur tambahan. Tidak boleh mengurangi efektivitas, tidak boleh mengurangi produktivitas, dan juga tidak boleh mengganggu kecepatan pelayanan dari kementerian,” tegasnya dalam Apel Pagi di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Meutya menekankan bahwa perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur.

Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk menekan mobilitas dan meningkatkan efisiensi operasional, termasuk pembatasan perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional, serta pengalihan anggaran ke program prioritas nasional.

Sebagai kementerian yang memimpin transformasi digital nasional, Kemkomdigi diminta menjadi contoh dalam menjalankan pola kerja fleksibel berbasis teknologi.

“Kita justru harus menjadi contoh utama bahwa bekerja di luar kantor secara daring tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga terukur,” ujar Meutya Hafid.

Meutya juga mengingatkan bahwa tantangan global menuntut seluruh jajaran tetap disiplin dan fokus dalam bekerja.

Ia meminta seluruh pegawai menjaga ritme kerja dan meningkatkan kolaborasi.

“Kita harus tetap fokus, tetap tenang, tetap produktif, dan saling bahu-membahu. Yang dihadapi dunia saat ini bukan hal yang mudah,” katanya.

Meutya menekankan pentingnya kepemimpinan yang solid dan komunikasi internal yang selaras agar kebijakan dapat berjalan efektif di seluruh lini organisasi.

“Tidak boleh ada beda semangat di atas dengan semangat di bawah. Kalau ini terjadi, kita akan kesulitan,” tegasnya.

 

Read More

Mendagri: Pengawasan Obat dan Makanan Instrumen Strategis Stabilitas Nasional

Iki Radio - Pemerintah pusat resmi menetapkan pengawasan obat dan makanan sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kanan), bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar (kiri), memberikan pengarahan dalam konsolidasi nasional pengawasan obat dan makanan di Jakarta, Senin (6/4/2026)

Kebijakan itu ditegaskan dalam konsolidasi nasional yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar di Kantor Mendagri, Senin (6/4/2026).

Pertemuan bersejarah itu dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, yang terdiri dari 38 gubernur, 416 bupati, dan 98 wali kota.

Dalam forum tersebut, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) kini diposisikan sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah untuk memperkuat daya tahan ekonomi, khususnya pada sektor UMKM dan pengendalian inflasi.

Mendagri menegaskan,  peran pemerintah daerah sangat krusial dalam memastikan produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar keamanan demi menjaga kepercayaan publik.

"Pengawasan obat dan makanan hari ini harus dilihat sebagai bagian dari stabilitas nasional. Ketika produk yang beredar aman dan terstandar, kepercayaan publik terjaga, pasar stabil, dan inflasi dapat dikendalikan. Di sinilah peran strategis pemerintah daerah,” tegasnya.

Mendagri mengingatkan, agar para kepala daerah tidak hanya bergantung pada DAK pusat, melainkan menjadikan dana tersebut sebagai stimulan untuk memperkuat pembiayaan pengawasan melalui APBD secara mandiri.

“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal. Ini bukan sekadar program, tapi menyangkut perlindungan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Kepala daerah harus memastikan ada intervensi nyata dan terukur,” kata Tito.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menjelaskan bahwa pengawasan yang ketat merupakan fondasi utama bagi transformasi ekonomi berbasis produksi. Menurutnya, standarisasi produk adalah kunci agar UMKM lokal dapat bersaing di pasar global.

“Kalau kita ingin UMKM naik kelas, maka yang pertama harus dipastikan adalah produknya aman, memenuhi standar, dan memiliki izin edar. Dari situlah kepercayaan pasar terbentuk, akses terbuka, dan produk Indonesia bisa bersaing,” ujar Taruna Ikrar.

Namun, pemerintah mencatat tantangan besar berupa disparitas kinerja antarwilayah. Data menunjukkan adanya ketimpangan realisasi anggaran yang tajam.

Pada tahun 2025, hanya tujuh daerah yang mencapai kinerja optimal, sementara 10 daerah lainnya berada di posisi terendah. Selain itu, laporan dari aplikasi SMARTPOM menunjukkan bahwa meski realisasi output kegiatan mencapai 87,51 persen, namun realisasi pelaporan administratif masih rendah di angka 55,07 persen.
produksi.

 

Read More

Indonesia Siap Hadapi El Nino dengan Stok Pangan Tertinggi Sepanjang Sejarah

Iki Radio - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan Indonesia dalam kondisi siap menghadapi potensi dampak El Nino, dengan dukungan stok pangan yang mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.

Mentan Andi Amran Sulaiman saat meninjau Gudang Beras Bulog di Makassar, Sulawesi Selatan. (Dok. Kementan)

Mentan Amran mengakui bahwa dampak cuaca ekstrem panas mulai dirasakan dan berpotensi memengaruhi produksi pertanian. Namun, pemerintah telah memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi serupa pada tahun-tahun sebelumnya.  

“Itu El Nino Godzilla kan katanya kering 6 bulan. Tapi, sepertinya masih lebih tinggi dulu El Nino yang dulu, 2015. Kami sudah pengalaman mengelola El Nino bersama teman-teman tahun 2015, 2023, 2024,” kata Mentan Amran usai meninjau gudang Bulog di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/4/2026).

Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional saat ini berada dalam posisi sangat kuat. Stok beras pemerintah yang tersimpan mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, menyentuh angka 4,5 juta ton di awal April 2026.  

“Sekarang stok kita tertinggi selama merdeka. 4,5 juta. Insya Allah 10 hari, 20 hari ke depan itu 5 juta,” tegasnya.

Selain stok di gudang pemerintah, Mentan Amran juga mengungkapkan ketersediaan pangan yang tersebar di sektor lain serta potensi produksi yang sedang berjalan.  

“Yang kedua adalah yang ada di Horeka (hotel, restauran, kafe/katering) sesuai data kita yang kelola itu 12,5 juta ton. Kemudian standing crop kita yang ditanam sekarang siap panen, itu 11 juta ton. Berarti sudah 23 juta ton,” jelasnya.

Dengan total ketersediaan tersebut, ia memperkirakan kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi dalam jangka waktu yang panjang, bahkan melampaui periode puncak kekeringan.  

“Artinya 11 bulan ke depan ini aman. Stok untuk rakyat Indonesia 11 bulan ke depan aman. Sedangkan kekeringan 6 bulan. Berarti aman kan?” ujar Mentan.

Mentan Amran juga menekankan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk memperkuat sistem produksi, mulai dari peningkatan pompanisasi hingga optimalisasi lahan rawa.  

“Aku tambah pompanisasi. Ya, mudah-mudahan 40 ribu. Jadi, semakin kuat. Jadi, enggak usah khawatir El Nino karena pertahanan kita kuat. Karena kita sudah ada pompanisasi, sudah ada irigasi, kemudian oplah tanah rawa yang kita tanami dulu, kita perbaiki irigasinya, tanam 1 kali, jadi 2 kali, 3 kali,” jelasnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kondisi cuaca ekstrem yang terjadi saat ini, karena pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi yang terukur.  

“Jadi, sudah aman. Pangan aman,” tegasnya.

Di sisi lain, Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional, termasuk petani, aparat, dan media.  

“Petani Indonesia, pahlawan pangan Republik ini, kepada TNI, Polri, Kejaksaan, seluruh yang membantu masyarakat tani sehingga beras kita melimpah. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh media,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Mentan Amran menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi potensi krisis global.  “Beras kita melimpah. Kita syukuri ya, inilah buah gagasan besar Bapak Presiden. Beliau membuat gagasan besar, kita kolaborasi di bawah, bekerja bersama-sama, sehingga hasilnya hari ini kita nikmati, di saat geopolitik memanas, Alhamdulillah kita tenang-tenang saja, harga pangan baik, bahkan kita syukur dan melimpah,” pungkasnya.

 

Read More

Presiden Beri Penghormatan Terakhir kepada Tiga Prajurit Penjaga Perdamaian yang Gugur di Lebanon

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada tiga personel penjaga perdamaian Indonesia yang gugur saat menjalankan tugas pada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon. Prosesi penghormatan dilaksanakan di tempat persemayaman di Ruang Tengah Terminal VIP, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, pada Sabtu (4/4/2026).

Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada tiga personel penjaga perdamaian Indonesia yang gugur saat menjalankan tugas pada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di tempat persemayaman di Ruang Tengah Terminal VIP, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, pada Sabtu, 4 April 2026.

Dengan penuh rasa hormat, Presiden memberikan penghormatan kepada tiga jenazah personel penjaga perdamaian Indonesia, yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon. Prosesi penghormatan oleh Presiden berlangsung khidmat dengan diiringi doa bagi para prajurit yang gugur dalam tugas mulia menjaga perdamaian dunia.

Presiden Prabowo turut menghampiri keluarga yang ditinggalkan satu per satu untuk berinteraksi dan menguatkan mereka. Kepada para keluarga, Presiden menyampaikan ucapan belasungkawa, serta penghormatan atas pengabdian para personel TNI yang gugur tersebut.

Penghormatan terakhir pun diberikan Kepala Negara kepada ketiga jenazah sebelum pengusungan jenazah menuju tempat dilaksanakannya upacara persemayaman. Upacara tersebut rencananya akan dilaksanakan sebelum ketiga jenazah diberangkatkan ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan.

Ketiga jenazah personel pasukan perdamaian Indonesia yang gugur tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 17.20 WIB. 

Sebelumnya, pada Kamis (2/4/2026), telah dilaksanakan upacara pelepasan dan penghormatan kepada ketiga personel tersebut di Bandara Internasional Rafic Hariri di Beirut, Lebanon yang dipimpin langsung oleh Force Commander UNIFIL.

Turut hadir dalam prosesi penghormatan tersebut yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta para kepala staf angkatan.

Di tengah suasana penuh penghormatan, bangsa ini kembali diingatkan bahwa perdamaian dunia tidak datang tanpa pengorbanan. Tiga prajurit TNI tersebut telah menunaikan tugas mulia tertinggi seorang tentara, berjuang hingga titik terakhir demi kemanusiaan.

Mereka gugur, namun jasa dan semangatnya akan terus hidup di setiap langkah Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. 

 

Read More

Stok Beras Nasional Cetak Rekor 4,4 Juta Ton, Dirut Bulog Sidak Harga di Pasar Wonokromo

Iki Radio - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga dan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) di Pasar Wonokromo, Sabtu (4/4/2026) pagi. 

Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.

Ahmad Rizal didampingi Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho, serta melibatkan berbagai unsur, mulai dari pengelola pasar, TNI dari Kodam V/Brawijaya, hingga dinas terkait seperti koperasi, UMKM, dan pertanian.

“Monitoring ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar tidak terjadi kenaikan harga pangan. Kami ingin memastikan langsung di lapangan bahwa kondisi tetap stabil,” ujar Ahmad Rizal di sela kegiatan.

Dari hasil pemantauan, sejumlah komoditas utama terpantau stabil, bahkan beberapa mengalami penurunan harga. Beras program SPHP masih berada pada harga terkendali. Minyak goreng merek Minyak Kita dijual sekitar Rp15.700 per liter, sementara harga telur ayam turun menjadi Rp29.000 per kilogram.

Harga ayam ras juga mengalami penurunan dari kisaran Rp34.000 menjadi sekitar Rp31.000 per kilogram. Namun demikian, terdapat kenaikan pada komoditas daging sapi.

Menanggapi hal tersebut, Bulog akan melakukan penelusuran lebih lanjut hingga ke Rumah Potong Hewan (RPH) guna mengidentifikasi penyebab kenaikan harga.

“Kami akan cek langsung ke RPH untuk mengetahui kendala yang terjadi, sehingga bisa segera diantisipasi,” jelasnya.

Stok Beras Nasional Tertinggi Sepanjang Sejarah

Lebih lanjut, Ahmad Rizal menegaskan bahwa kondisi stok pangan nasional dalam keadaan aman dan terkendali. Bahkan, stok beras Bulog saat ini mencapai 4,4 juta ton—angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Ini capaian yang membanggakan. Tahun lalu saat swasembada pangan, stok tertinggi berada di angka 4,2 juta ton. Sekarang sudah melampaui, dan kami prediksi bisa mencapai 5 juta ton pada akhir April atau awal Mei,” ungkapnya.

Selain menjaga stabilitas harga, Bulog juga tengah menjalankan penugasan penyaluran bantuan pangan kepada sekitar 3,3 juta penerima manfaat. Bantuan tersebut berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per keluarga.

Terkait distribusi minyak goreng, Ahmad Rizal mengakui adanya keterbatasan pasokan Minyak Kita akibat alokasi Domestic Market Obligation (DMO) yang terbagi ke seluruh provinsi. Untuk itu, Bulog telah mengajukan penambahan kuota guna memperkuat distribusi di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, tim juga melakukan pengujian sampel bahan pangan guna memastikan keamanan konsumsi. Hasil sementara menunjukkan komoditas seperti tomat, cabai rawit, sawi, dan wortel negatif dari kandungan pestisida berbahaya maupun formalin. Pengujian terhadap daging dan ayam masih berlangsung.

“Selain harga, kami juga memastikan kualitas pangan aman dikonsumsi. Dari hasil uji sampel, sejauh ini seluruhnya negatif dari zat berbahaya,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Bulog menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan stok, serta menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.

Read More

Agar Semua Bisa Beli, Bulog Bakal Buat SPHP Kemasan 2 Kg

Iki Radio - Perum Bulog berencana menambah variasi kemasan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Jika sebelumnya hanya tersedia kemasan 5 kilogram (kg), Bulog akan membuat kemasan kecil 2 kg.

Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Agung Sarianto, saat melakukan pengecekan langsung stok beras SPHP di sejumlah pasar jelang lebaran 2026 lalu.

Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan daya beli masyarakat kecil.

"Mohon maaf, masyarakat kan ada yang sangat-sangat minim tidak punya uang, harus beli dengan ukuran yang 2 kg," kata Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Kata Rizal, kapasitas pemesanan oleh pengecer juga ditingkatkan signifikan. Dari sebelumnya maksimal 2 ton per pemesanan, kini pengecer dapat memesan lebih dari 4 ton.

Selain itu, Bulog juga membuka jalur baru dengan melibatkan distributor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kemudian tahun lalu tidak dibuka penyaluran melalui distributor, di tahun ini diizinkan disalurkan melalui distributor BUMD," lanjutnya.

Pola penyaluran beras SPHP juga mengalami perubahan. Jika pada 2025 dilakukan secara bertahap (on-off), tahun ini distribusi dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda.

"Target penyaluran tahun lalu 1,5 juta ton, target tahun ini 825 ribu ton, mengalami penurunan, karena mengikuti pagu anggaran dari Kementerian Keuangan," pungkasnya.

Read More

Gempa Magnitudo 7,6 Guncang Laut Tenggara Bitung, BNPB: Warga Sempat Panik

Iki Radio - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah laut di tenggara Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, pada Kamis (2/4/2026) pukul 05.48 WIB.

Kerusakan bangunan Gereja Kalvari di Kelurahan Lelewi, Kecamatan Batang Dua, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pascagempa bumi magnitudo 7,6 yang mengguncang pada Kamis (2/4/2026)/ (dok. BPBD Maluku Utara)

Berdasarkan data pemutakhiran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pusat gempa berada pada koordinat 1,25 LU dan 126,25 BT dengan kedalaman 62 kilometer. Guncangan dirasakan sangat kuat selama 10 hingga 20 detik di Kota Bitung dan sekitarnya.

Keterangan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (2/4/2026), menyatakan bahwa gempa juga dirasakan kuat di Kota Ternate, yang menyebabkan masyarakat panik dan berhamburan keluar rumah.

Hingga pukul 07.00 WIB, tercatat dua gempa susulan, masing-masing berkekuatan magnitudo 5,5 pada pukul 06.07 WIB dan magnitudo 5,2 pada pukul 06.12 WIB. Kedua gempa susulan tersebut berpusat di laut dan tidak berpotensi tsunami, namun tetap dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak.

Dampak awal yang berhasil dihimpun menunjukkan adanya kerusakan ringan hingga sedang di wilayah Kota Ternate. Sebanyak satu unit tempat ibadah (gereja) di Kecamatan Pulau Batang Dua dilaporkan terdampak. Selain itu, dua unit rumah di Kelurahan Ganbesi, Kecamatan Ternate Selatan mengalami kerusakan.

Sementara itu, di Kota Bitung, pendataan masih terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Berdasarkan pemantauan sistem peringatan dini, telah terdeteksi gelombang tsunami dengan ketinggian relatif kecil, yakni sekitar 0,3 meter di wilayah Halmahera Barat pada pukul 06.08 WIB dan 0,2 meter di Bitung pada pukul 06.15 WIB. Meskipun relatif kecil, kondisi ini tetap memerlukan kewaspadaan karena potensi gelombang susulan masih dapat terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, BNPB menghimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Maluku Utara, untuk tetap menjauhi pantai dan tidak kembali ke area rawan sebelum ada pernyataan resmi aman dari pemerintah.

Masyarakat diminta untuk tetap tenang, mengikuti arahan dari aparat setempat, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Pemantauan dan pembaruan informasi akan terus dilakukan sesuai perkembangan situasi di lapangan.

 

Read More

Gempa M 7,6 di Sulut dan Malut, BNPB: Satu Warga Meninggal Dunia

Iki Radio - Seorang warga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di antara reruntuhan Gedung KONI, Lapangan Olahraga Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara, setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 terjadi pada Kamis (2/4/2026) pukul 05.48 WIB.

Bangunan mengalami kerusakan akibat gempa di Kecamatan Batang Dua, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (2/4/2026). (Foto: Dok. BPBD Kota Ternate)

"Korban segera dievakuasi oleh tim gabungan bersama masyarakat sekitar. Kerusakan Infrastruktur di Ternate dan Sekitarnya," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari dalam keteranganya, Kamis (2/4/2026)

Berdasarkan laporan perkembangan kaji cepat di lapangan hingga pukul 08.00 WIB, kerusakan infrastruktur juga teridentifikasi, meliputi satu unit tempat ibadah di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, serta dua unit rumah di Kelurahan Ganbesi, Kecamatan Ternate Selatan.

Guncangan gempa bumi yang dirasakan sangat kuat di wilayah Kota Bitung dan Kota Ternate dengan durasi sekitar 10 hingga 20 detik telah menimbulkan kepanikan masyarakat. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas terkait di berbagai daerah saat ini terus melakukan monitoring, asesmen, serta koordinasi penanganan darurat.

Tsunami di Bawah Satu Meter

Fenomena gempa bumi ini juga memicu terjadinya tsunami dengan level ketinggian bervariasi di sejumlah wilayah. Adapun ketinggian tsunami di Halmahera Barat tercatat mencapai 0,3 meter, Bitung 0,2 meter, Sidangoli 0,35 meter, Minahasa Utara 0,75 meter, dan Belang 0,68 meter.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa waktu tiba gelombang dapat berbeda dan gelombang pertama tidak selalu menjadi yang terbesar. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah pesisir diminta tetap waspada dan menjauhi area berisiko.

Gempa Susulan

Hasil monitoring lanjutan BMKG mencatat 11 aktivitas gempa susulan (aftershock) hingga pukul 06.50 WIB, dengan magnitudo terbesar mencapai 5,5. Dua gempa susulan signifikan terjadi pada pukul 06.07 WIB (M 5,5) dan pukul 06.12 WIB (M 5,2), yang tidak berpotensi tsunami.

BNPB Imbau Masyarakat Tetap Waspada
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Sulawesi Utara dan Maluku Utara, untuk tetap tenang namun waspada. “Segera menjauhi pantai dan muara sungai, serta melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi apabila merasakan gempa kuat atau menerima peringatan resmi,” demikian imbauan BNPB.

Masyarakat juga diminta untuk membantu kelompok rentan, menghindari bangunan yang mengalami kerusakan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengacu pada informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah.

Pendataan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Informasi mengenai dampak gempa bumi ini akan diperbarui secara berkala.

 

Read More

Marciano Norman Berduka atas Korban Gempa, Doakan Masyarakat Sulut dan Malut Tetap Kuat

Iki Radio - Gempa tektonik berkekuatan 7,6 magnitudo mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada pukul 06.48 WITA, disertai sedikitnya 29 gempa susulan berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Dampak gempa menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan, salah satunya GOR Robert Wolter Mongisidi di Manado. Reruntuhan kanopi Gedung Hall B dilaporkan menimpa seorang warga pelaku UMKM, Deice Lahia (69), yang kemudian meninggal dunia.

Sementara itu, berdasarkan konfirmasi dari pengurus KONI, wilayah Maluku Utara tidak mencatat adanya kerusakan fasilitas olahraga maupun korban jiwa akibat gempa tersebut.

Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, dalam siaran persnya Kamis (2/4/2026), menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut. Ia berharap masyarakat, khususnya insan olahraga yang terdampak, diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi ini serta kondisi segera pulih.

Di tengah situasi tersebut, Sulawesi Utara tetap dijadwalkan menjadi tuan rumah PON Bela Diri II/2026. Sejumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan antara lain anggar, hapkido, kick boxing, kurash, muaythai, tinju, yongmodo, dan IBCA MMA.

Pengurus KONI Sulawesi Utara memastikan sebagian besar fasilitas olahraga dalam kondisi aman dan tidak terdampak signifikan, sehingga persiapan ajang olahraga nasional tersebut diharapkan tetap dapat berjalan sesuai rencana.

 

Read More

Siapkan Rp 5 T, Perum Bulog Akan Bangun 100 Gudang

Iki Radio - Perum Bulog berencana membangun 100 gudang sebagai penyiapan infrastruktur. Infrastruktur ini untuk persiapan utamanya saat paska panen.

Untuk pembangunannya, disiapkan anggaran sebesar Rp 5 triliun. Ini untuk gudang dengan kapasitas mulai dari 1.000 hingga 3.500 ton.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan dari total anggaran Rp 5 triliun tersebut, porsi terbesar Rp 4,4 triliun dialokasikan untuk infrastruktur utama. Sementara Rp 0,56 triliun dikucurkan khusus untuk mekanisasi, otomatisasi, dan sistem IT.

"Yang paling kecil kapasitasnya 1.000 ton. Kemudian yang paling besar 3.500 ton dan untuk lokasinya berada di 92 kabupaten," ujar Rizal usai rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Rizal menyebut ada beberapa langkah yang perlu disiapkan sebelum mulai membangun gudang, seperti studi kelayakan. Dalam hal ini, Rizal menyebut akan menggandeng beberapa stakeholder, mulai dari perguruan tinggi hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Salah satu yang menjadi sorotan adalah lokasi pembangunan. Rizal menjelaskan kemiringan tanah maksimal 5 derajat. Hal ini untuk memastikan aksesibilitas truk-truk besar. Selain itu, lokasi gudang juga harus dekat dengan sentra-sentra produksi pangan serta akses jalan yang besar.

"Kan harus kita cek dulu soil test tanah tersebut. Sehingga soil test tanah tersebut kira-kira layak atau tidak untuk dibangun gudang-gudang bulog ataupun infrastruktur pasca panen. Kemudian juga kondisi kemiringan tanah. Kemiringan tanah juga harus maksimal 3 sampai 5 derajat," tambah Rizal.

Rizal menekankan dalam pembangunan gudang disesuaikan dengan tipologi wilayah masing-masing. Ia menjelaskan pembangunan gudang di kepulauan dengan wilayah-wilayah sentra produksi akan berbeda.

Misalnya, di wilayah kepulauan yang tak mempunyai sawah, Bulog hanya akan membangun gudang sebagai penyimpanan komoditas pangan. Sementara, di wilayah-wilayah sentra produksi akan dilengkapi dengan fasilitas pengeringan, penggilingan padi (rice milling unit/RMU), bahkan pengolahan hingga pengemasan beras.

"Dalam proses nanti kami bangun, kami ya untuk sarana penyimpanan gudang, kami gudang 94 unit, silo gabah 6 unit, silo jagung 8 unit. Kalau silo itu untuk menyimpan gabah, silo gabah. Silo jagung itu untuk menyimpan jagung, supaya lebih tahan lama kalau pakai silo," terang Rizal.

"Dan nanti diantara sentra produksi pengolahan beras tersebut, ada yang sudah kami gunakan secara mekanisasi dan otomatisasi. Seperti gak kalah dengan pabriknya Wilmar lah. Sehingga kita juga akan menuju ke arah seperti itu. Sehingga kemarin juga kami belajar bertransformasi teknologi, harapannya punya-nya negara juga gak kalah dengan punya-punya swasta," pungkasnya.

Read More

Pemerintah Putuskan Tarif Listrik PLN Tidak Naik Hingga Juni 2026

Iki Radio - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk periode Triwulan II (April–Juni) tahun 2026 tidak mengalami perubahan.

Langkah itu diambil pemerintah guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan bahwa keputusan itu diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelanggan.  "Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap," ujar Tri dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).

Tri mengatakan, penetapan tarif itu merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah parameter ekonomi makro.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi dievaluasi setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan empat faktor utama: nilai tukar rupiah (kurs), Indonesian Crude Price (ICP) atau Harga Minyak Mentah Indonesia, tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Meski tarif dipastikan stabil, pemerintah tetap memberikan imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mengonsumsi energi secara bertanggung jawab.  "Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional," kata Tri Winarno.

Keputusan itu sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial melalui sektor energi, sembari terus memantau dinamika harga komoditas global yang memengaruhi biaya pokok penyediaan listrik.

 

Read More

Respon Cepat Kementerian PU, Bendung Kedungrejo Segera Diperbaiki

Iki Radio - Ambrolnya Bendung di Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, pada 27 Maret 2026 lalu, langsung mendapat respon dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Usai meninjau pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti saat meninjau langsung lokasi bendung di Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Rabu (1/4/2026).

“Ini segera kita lakukan perbaikan, kira-kira dua minggu agar air tetap bisa diarahkan untuk irigasi,” ujar Diana.

Kata Wamen Diana, pemerintah serius memperhatikan kondisi bendung Kedungrejo ini, karena memiliki peran penting untuk irigasi lahan pertanian warga sekitar 1.554 hektar.

“Langsung kita tangani untuk masyarakat. Karena ini juga untuk kebutuhan swasembada pangan yang merupakan program strategis Presiden,” lanjutnya.

Wamen Diana menargetkan penanganan darurat agar Bendung Kedungrejo ini segera bisa difungsikan, selesai dalam dua minggu.

“Selama dua minggu ini akan kami optimalkan supaya irigasi tidak terganggu,” tambahnya.

Sedangkan untuk pembangunan permanen Bendung Kedungrejo ini, diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp 20 Miliar, melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

“Kami mohon dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera mengusulkan agar bisa cepat kami tindak lanjuti,” tambahnya lagi.

Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, berjanji akan segera melakukan tindaklanjut, agar perbaikan permanen Bendung Kedungrejo ini segera terealisasi.

“Yang penting bendung ini bisa segera difungsikan kembali,” kata Wabup Purnomo.

Sebab, hal ini juga untuk menjaga ketahanan pangan, baik di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, hingga Nasional.

Bendung Kedungrejo, dibangun pada 1936 dan baru sekali direnovasi pada 1970. Sudah tentu saat ini waktunya untuk peremajaan agar Bendung Kedungrejo dapat berfungsi maksimal.(sw/IR)

Read More