Pertemuan BPS dan Wamenko Perekonomian: Bahas Pertumbuhan Ekonomi hingga Luruskan Isu Melemahnya Daya Beli

Iki Radio — Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta Pusat pada Senin (12/10/2026).

Pertemuan tersebut digelar guna memperkuat sinergi serta membedah data-data statistik ekonomi nasional secara terperinci demi mendukung pembuatan kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan apresiasinya atas kunjungan Wamenko Perekonomian. Dalam konferensi pers seusai pertemuan, Amalia mengungkapkan bahwa ada empat fokus utama yang dibahas secara mendalam bersama Kemenko Perekonomian, yaitu:

• Pertumbuhan Ekonomi: Evaluasi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
• Inflasi: Perkembangan tingkat inflasi nasional.
• Perdagangan: Perkembangan neraca perdagangan Indonesia.
• Daya Beli Masyarakat: Evaluasi tingkat konsumsi rumah tangga secara nasional.

Daya Beli Tetap Kuat dan Pergeseran Gaya Hidup

Menjawab kekhawatiran publik, Amalia menegaskan bahwa data BPS mencatat daya beli masyarakat Indonesia sebenarnya masih berada dalam kondisi kuat. Hal ini terbukti dari pertumbuhan konsumsi masyarakat yang berada di atas 5 persen sepanjang Semester I tahun 2026.

Selain itu, BPS mencatat adanya pergeseran pola konsumsi yang didorong oleh munculnya gaya hidup baru. Peningkatan mobilitas dan tingginya aktivitas travelling memicu lonjakan signifikan pada konsumsi sektor transportasi, restoran, dan perhotelan.

"Daya beli masyarakat di Indonesia ini berdasarkan catatan BPS memang masih kuat karena selama satu semester itu masih tumbuh di atas 5 persen konsumsi masyarakat... yang terlihat oleh rekaman data kami adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat karena dipengaruhi oleh gaya hidup yang berbeda," jelas Amalia.

Sinergi Pendataan dan Pelurusan Narasi Publik

Pada kesempatan yang sama, Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama BPS. Langkah ini diperlukan untuk memastikan pendataan ekonomi di berbagai daerah dapat terekam secara komprehensif tanpa ada aktivitas pelaku usaha yang terlewat.

Dradjad juga secara tegas meluruskan anggapan publik yang menilai daya beli masyarakat tengah mengalami penurunan. Menurutnya, indikator resmi BPS memperlihatkan kondisi sebaliknya.

"Data BPS menunjukkan yang benar adalah daya beli itu tetap kuat, tetap robust, tetap solid. Jadi kami bukan membantah, tapi kami menunjukkan bahwa berdasarkan data BPS tidak benar daya beli melemah," pungkas Dradjad.

 

Read More

Dukung Swasembada Pangan, Mendagri Minta Pemda Optimalkan Penyuluh Pertanian dan BPP

Iki Radio — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk aktif menyukseskan program swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut diharapkan terwujud melalui penguatan operasional penyuluhan pertanian kepada masyarakat di tingkat daerah.

Instruksi ini disampaikan Tito usai menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Tito menegaskan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat menjadi aksi nyata di lapangan. Terlebih, swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan sinergi kuat dari semua pihak, khususnya pemerintah daerah.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, posisi para penyuluh kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian.

"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," ujar Tito.

Melalui kerja sama ini, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) diposisikan sebagai wadah utama para penyuluh dalam menjalankan tugasnya di tingkat kecamatan. Tito pun meminta para kepala daerah untuk menyokong operasional BPP dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran resmi lainnya.

"Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," tegas Mendagri.

Perbaikan Sarana dan Prasarana BPP

Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementan per 9 Oktober 2026, Indonesia memiliki 37.237 penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh wilayah. Dalam menjalankan tugasnya, mereka mengandalkan 5.836 unit BPP.

Amran memastikan jajarannya siap memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan agar fungsi penyuluhan dapat berjalan optimal.

"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," jelas Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan juga menyampaikan apresiasinya atas konsistensi Mendagri dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi pangan di daerah.

"Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak Inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini," tutur Amran.

Acara penandatanganan SEB ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

 

Read More

Khofifah Tekankan Pemerataan Pembangunan dan Kelestarian Lingkungan di Hari Jadi ke-81 Jatim

Iki Radio — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan agar kemajuan daerah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat memimpin upacara Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (12/10/2026).

Mengusung tema “Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan”, peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan daerah. Khofifah menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga harus meningkatkan kualitas hidup serta pemerataan akses pelayanan dasar bagi warga.

"Pembangunan yang unggul harus didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), keterampilan tenaga kerja, dan daya saing produk daerah. Sementara itu, pembangunan berkelanjutan menuntut tanggung jawab kita dalam mengelola sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan dan kekayaan budaya demi generasi mendatang," ujar Khofifah dalam sambutannya.

Gubernur Khofifah mengingatkan bahwa hasil-hasil pembangunan harus dirasakan secara nyata oleh seluruh warga Jatim, baik yang tinggal di kawasan perkotaan, perdesaan, hingga wilayah pesisir dan kepulauan. Pembangunan harus hadir menjawab kebutuhan masyarakat dengan membuka peluang yang lebih luas di bidang pendidikan, lapangan kerja, dan layanan publik.

Arah kebijakan tersebut tefleksi pada capaian makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi pada semester I-2026, ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh sebesar 5,84 persen. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026, angka kemiskinan berada di tingkat 9,06 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026, TPT berhasil ditekan hingga 3,42 persen.

Menurut Khofifah, capaian positif tersebut merupakan buah dari kerja keras bersama yang perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi/lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat. Penguatan sektor-sektor produktif—seperti industri pengolahan, perdagangan, serta pertanian—tetap menjadi tumpuan utama penopang denyut ekonomi Jawa Timur.

Di samping itu, penyiapan SDM yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan perubahan pasar kerja menjadi prioritas untuk menjaga daya saing daerah. Kendati demikian, Khofifah mewanti-wanti agar laju pertumbuhan ekonomi senantiasa berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan hidup.

"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas lingkungan, sehingga manfaat dari pembangunan hari ini dapat terus dinikmati oleh generasi-generasi mendatang," pungkasnya.

 

Read More

Semakin Krusial di Jalan Raya, Rekaman Dashcam Jadi Alat Bukti Hukum

Iki Radio — Penggunaan kamera dasbor (dashcam) pada kendaraan bermotor kini semakin masif di Indonesia. Tak sekadar pemanis interior atau penunjang dokumentasi perjalanan, perangkat ini terbukti ampuh mengungkap fakta dalam kasus kecelakaan lalu lintas hingga tindak kriminalitas di jalan raya.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membenarkan bahwa rekaman dashcam dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti yang sah untuk membantu pengungkapan penyebab kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. Kehadirannya dinilai mendukung keselamatan berkendara sekaligus memperkuat penegakan hukum.

"Rekaman yang dihasilkan dapat menjadi alat bukti yang objektif dan membantu proses penanganan kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas," tulis Korlantas Polri melalui situs resminya, Senin (12/10/2026).

Menurut pihak kepolisian, data visual yang direkam dashcam menyajikan gambaran objektif mengenai kronologi sebelum, saat, hingga setelah peristiwa berlangsung. Informasi ini sangat berguna dalam proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan membantu petugas menganalisis penyebab insiden serta menentukan pihak yang harus bertanggung jawab secara akurat.

Selain itu, dashcam memberikan perlindungan tambahan bagi para pengguna jalan dari potensi tindakan yang merugikan, seperti aksi tabrak lari, kejahatan bermodus kecelakaan rekayasa, hingga perilaku mengemudi yang agresif. Korlantas Polri pun berharap penggunaan perangkat ini dapat meluas, baik pada kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Pandangan senada disampaikan oleh Pendiri Yoong Motor Group Indonesia, Yomin Sugianto. Menurutnya, telah terjadi pergeseran fungsi dashcam di mata masyarakat.

"Perangkat ini sudah menjadi kebutuhan krusial untuk menjaga aspek keamanan, dokumentasi perjalanan, hingga proteksi hukum pengemudi di jalan raya," ujar Yomin.

Jangan Asal Sebar di Media Sosial

Kendati memiliki fungsi perlindungan yang kuat, penggunaan rekaman dashcam tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terutama dalam hal menyebarluaskannya ke publik.

Perwakilan NTMC Polri, Brigadir Putu Fungky, mengingatkan bahwa Indonesia memiliki regulasi ketat terkait data pribadi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Mengunggah rekaman video ke media sosial tanpa mengindahkan aturan privasi berpotensi memicu persoalan hukum baru.

"Saat penggunaan dashcam, penting untuk memperhatikan aturan perlindungan privasi. Rekaman yang disebarluaskan tanpa izin dapat melanggar UU Nomor 27 Tahun 2022," terang Putu.

Secara hukum, rekaman video terkategori sebagai informasi elektronik yang diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Namun, Putu menegaskan bahwa rekaman dashcam tidak serta-merta langsung diterima di pengadilan tanpa verifikasi.

"Keabsahan bukti ini tergantung pada integritas data, serta apakah bukti ini diperoleh secara sah tanpa melanggar privasi pihak lain," pungkasnya.

Masyarakat pun diimbau untuk lebih bijak memanfaatkan rekaman dashcam dan menyerahkan bukti tersebut kepada pihak berwajib ketimbang memviralkannya di media sosial tanpa penyensoran data pribadi.

 

Read More

Hari Jadi ke-81 Jatim: DPD RI Dorong Pemerataan Pembangunan dan Kedaulatan Pangan

Iki Radio — Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur pada 12 Oktober 2026 diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengukuhkan posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan Nusantara.

Harapan tersebut disampaikan oleh Anggota Komite III DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Menurutnya, kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak telah menunjukkan pola pembangunan yang kolaboratif, inklusif, dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Lia menilai, arah pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan angka ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial, keagamaan, sektor pertanian, hingga percepatan pengentasan kemiskinan.

“Berbicara hari jadi Pemprov Jawa Timur, maka kita pun flashback pada capaian kinerja Ibu Gubernur Khofifah dan tentunya Mas Emil Dardak. Bagaimana pasangan ini benar-benar bekerja kolaboratif secara inklusif, menyelesaikan berbagai permasalahan, dan banyak sisi yang disentuh,” ujar Lia.

Ia menekankan bahwa pendekatan inklusif sangat penting agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh elemen masyarakat tanpa ada kelompok yang tertinggal.

“Kita bicara pemerataan itu benar-benar merata, keadilan juga adil, jadi semua elemen disentuh. Baik elemen keagamaan maupun non-keagamaan yang berbasis umum seperti sosial,” tambahnya.

Penguatan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Selain aspek sosial, Lia memberikan perhatian khusus pada komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung sektor pertanian. Langkah konsisten Gubernur Khofifah yang rutin menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dinilai sejalan dengan visi kedaulatan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Lia menegaskan, penguatan sarana produksi, infrastruktur, dan produktivitas petani sangat krusial mengingat Jawa Timur merupakan salah satu sentra dan penopang utama pasokan pangan nasional.

“Presiden Prabowo Subianto memiliki mimpi besar untuk kedaulatan pangan. Kita sama-sama menjadi saksi bahwa Ibu Gubernur Khofifah sangat rutin memberikan alsintan untuk menunjang sektor pertanian,” ungkapnya.

Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Kemandirian Desa

Di sisi lain, Lia mengapresiasi indikator capaian pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui tren penurunan angka kemiskinan ekstrem serta peningkatan jumlah desa mandiri di Jawa Timur. Penanganan kemiskinan yang konsisten dan pemberdayaan ekonomi berbasis desa dinilai berhasil memperkecil kesenjangan antarwilayah.

“Kemiskinan ekstrem secara konsisten selalu menurun, dan sebaliknya desa mandiri selalu bertambah. Jadi memang perkembangannya sangat progresif,” tutur Lia.

Memasuki usia ke-81 tahun, Jawa Timur berpeluang besar untuk memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi terus berjalan seiring dengan penguatan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan partisipasi aktif masyarakat.

Lia pun mengajak seluruh warga Jawa Timur untuk terus memberikan dukungan, menjaga kepercayaan, serta berpartisipasi aktif dalam mengawal program-program pembangunan daerah.

“Kalau kita bicara pembangunan yang konstruktif, itu benar-benar sudah dijawab di era beliau berdua. Kita berharap Jawa Timur semakin maju dan hebat, serta mimpi besar menjadikan Jatim sebagai lumbung pangan Nusantara benar-benar terwujud dengan dukungan serta high trust dari masyarakat,” pungkasnya.

 

Read More

Peringati HUT Ke-81, Jawa Timur Simpan Jejak Panjang Peradaban Nusantara dan Perjuangan Bangsa

Iki Radio — Pada tanggal 12 Oktober 2026, Provinsi Jawa Timur resmi menginjak usia ke-81 tahun. 

Peringatan hari jadi yang berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2007 ini menjadi momen penting untuk mengenang perjalanan panjang wilayah Jawa Timur, mulai dari zaman prasejarah, era kerajaan megah, hingga berdiri sebagai pembentuk sejarah Indonesia modern.

Secara historis, Provinsi Jawa Timur dibentuk pertama kali pada 19 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dengan Raden Mas Tumenggung Ario (R.M.T.A.) Soerjo yang ditunjuk sebagai gubernur pertamanya.

Pusat Peradaban Purba dan Kejayaan Kerajaan Nusantara

Jawa Timur bukan sekadar wilayah administratif, melainkan tanah pemukiman awal manusia purba di Nusantara. Jejak ini dibuktikan melalui penemuan fosil penting dunia seperti Pithecanthropus mojokertensis di Mojokerto, Pithecanthropus erectus di Ngawi, serta Homo wajakensis di Tulungagung.

Memasuki era abad pertengahan, kawasan ini berkembang menjadi pusat gravitasi politik dan budaya Tanah Air. Dimulai dari Kerajaan Kanjuruhan di Malang pada abad ke-8 (Prasasti Dinoyo 760 M), dinamika pemerintahan kian menguat saat Mpu Sindok memindahkan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada era 929–947 M sekaligus mendirikan Kerajaan Medang.

Setelahnya, berdiri jajaran kerajaan besar seperti Kahuripan, Daha, Janggala, dan Singasari. Puncak kejayaan Jawa Timur terjadi pada era Kerajaan Majapahit (1293–1527 M) di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk, yang berhasil menyatukan wilayah Nusantara. Struktur pemerintahan lokal dari Kraton (pusat), Watek (daerah), hingga Wanua (desa) turut meletakkan fondasi tata kelola wilayah yang dinamis.

Masa Kolonial hingga Era Kemerdekaan

Tantangan besar menerpa Jawa Timur saat penguasaan kolonial Belanda dimulai dari pesisir utara dan Madura pada 1743, hingga kontrol penuh usai Perang Diponegoro pada 1830. Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk Provincient van Oost Java pada tahun 1929.

Di era pendudukan Jepang (1942–1945), perlawanan gigih terus dilancarkan rakyat, salah satunya pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi.

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan 1945, Jawa Timur kembali menjadi benteng pertahanan Republik. Kota Surabaya memuncaki panggung sejarah lewat Pertempuran 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Meski sempat diguncang peristiwa pemberontakan PKI Madiun pada 1948, Jawa Timur terus bangkit dan memperkuat diri.

Jawa Timur Modern

Secara hukum, keberadaan Provinsi Jawa Timur diperkuat kembali melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950. Kini, di usianya yang ke-81, Jawa Timur tumbuh menjadi salah satu pilar ekonomi dan budaya terbesar di Indonesia yang menaungi 29 kabupaten dan 9 kota.

Read More

DPR Buka Suara Soal Batas Usia Galon Guna Ulang: Keselamatan Masyarakat Adalah Utama

Iki Radio — Keamanan penggunaan galon guna ulang (Ganula) kini menjadi perhatian serius, terutama terkait dengan batas usia pakai maksimalnya. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan pihak legislatif berfokus pada keselamatan masyarakat, bukan pada persaingan merek tertentu.

"Di sinilah fungsi legislasi di mana yang kami awasi itu bukan mereknya. Di sini isu tentang persaingan merek A ke merek B itu harus ditepis karena DPR RI tidak melihat mereknya," ujar Novita kepada wartawan pada Sabtu (10/10/2026).

Legislator dari fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa keamanan Ganula sangat krusial karena berkaitan erat dengan aspek ideologis yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UAD) 1945.

Ia merujuk pada Pasal 28 serta Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945, yang menegaskan bahwa air dan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

"Kami melihat tentang keamanan konsumsi masyarakat di mana kerangka ideologis sudah jelas dilindungi oleh Undang-Undang," jelasnya.

Temuan Galon Berusia 20 Tahun

Novita mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah untuk segera menerapkan regulasi mengenai batas usia pakai maksimal yang aman bagi galon guna ulang. Ia menyebutkan pernah menemukan secara langsung di lapangan adanya galon yang sudah berusia 20 tahun tetapi masih terus digunakan.

Meski demikian, Novita menambahkan bahwa penetapan usia pakai maksimal harus memiliki landasan mendasar dan ilmiah yang kuat.

"Kami dorong agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, untuk segera menetapkan batas usia pakai maksimal yang aman berdasarkan kajian-kajian ilmiah," tegasnya.

Marak Keluhan Konsumen

Isu usia pakai galon ini sejalan dengan temuan lapangan. Berdasarkan data Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) sepanjang periode 2024–2026, tercatat beragam keluhan dari konsumen mengenai kondisi galon di pasaran. Keluhan tersebut meliputi kondisi galon yang sudah kusam, retak, hingga dugaan masih beredarnya galon berusia tua.

Selain faktor usia, KKI juga menyoroti beberapa aspek luar yang dapat memengaruhi kualitas dan keamanan galon guna ulang, seperti paparan panas matahari, sinar ultraviolet (UV), hingga proses pencucian galon yang berulang kali.

Read More

Gunung Anak Krakatau Naik Status Menjadi Siaga (Level III), Masyarakat Dilarang Mendekat dalam Radius 5 Kilometer

Iki Radio — Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) secara resmi menaikkan status aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III). Peningkatan status ini dipicu oleh eskalasi aktivitas kegunungapian yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Berdasarkan pengumuman resmi yang dibagikan melalui akun Instagram Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung pada Sabtu, 10 Oktober 2026, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi zona aman yang telah ditetapkan.

Poin Penting Peringatan Dini PVMBG:

• Zona Larangan: Masyarakat, wisatawan, jurnalis, wartawan, dan seluruh awak media dilarang beraktivitas serta mendekati kawah dalam radius 5 kilometer dari puncak Gunung Anak Krakatau.
• Kronologi Peningkatan Status: Gunung api aktif yang terletak di perairan Selat Sunda ini sebelumnya berada pada status Waspada (Level II) selama periode 8 hingga 9 Oktober 2026, sebelum akhirnya naik menjadi Siaga (Level III).
• Kawasan Rawan Bencana (KRB): Warga diminta untuk sepenuhnya menghindari area yang masuk ke dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) guna mengantisipasi potensi bahaya letusan mendadak.

 

Imbauan Keselamatan bagi Publik

Pihak berwenang menekankan agar seluruh pihak senantiasa mematuhi arahan resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, termasuk PVMBG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD setempat, serta Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau.

Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang, mengutamakan faktor keselamatan diri dan keluarga, serta memastikan bahwa setiap informasi seputar aktivitas Gunung Anak Krakatau hanya bersumber dari instansi dan instrumen resmi pemerintah guna menghindari berita bohong (hoaks).

 

 

Read More

Kemenag dan PBNU Resmi Rilis Tema, Logo, serta Rangkaian Acara Hari Santri 2026

Iki Radio - Kementerian Agama (Kemenag) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi merilis tema serta logo peringatan Hari Santri 2026. 

Momentum tahunan yang diperingati setiap 22 Oktober ini menjadi wadah untuk mengenang peran serta kontribusi besar santri bagi bangsa Indonesia.

Tema Hari Santri 2026

Versi Kemenag dan PBNU mengusung pesan filosofis tersendiri:

Versi Kemenag: "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas" Menyoroti sinergi antara santri, pesantren, masyarakat, dan pemerintah untuk membangun bangsa yang berkarakter, mandiri, serta berdaya saing menuju 2045.

Versi PBNU: "Menguatkan Akar Tradisi, Menjaga Keutuhan Negeri" Menitikberatkan pentingnya menjaga tradisi keilmoan, adab, dan nilai pesantren agar santri tidak kehilangan jati diri di tengah arus modernisasi, sekaligus terus merawat keutuhan NKRI.

Makna dan Filosofi Logo

Logo Kemenag Menggunakan konsep anyaman/ikatan dinamis yang melambangkan kebersamaan melalui elemen:

Jalinan Kebersamaan: Simbol persatuan dan kekuatan kolektif.

Dua Lingkaran: Harmonisa antara nilai beragama dan kesadaran bernegara.

Poros Pondasi: Prinsip dasar dan nilai luhur tempat santri berpijak.

Lingkaran Cita: Orientasi masa depan menuju Indonesia Emas 2045.

Kesatuan Bentuk & Keseimbangan: Keteraturan garis dan sifat simetris yang mencerminkan keseimbangan peran tiap unsur.

Logo PBNU Menampilkan empat ikon utama dengan filosofi mendalam:

Kitab Kuning: Simbol sanad keilmuan, adab, dan keilmuan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.

Kubah: Naungan spiritualitas, keteduhan, serta rumah besar tempat santri bertumbuh.

Akar: Fondasi tradisi, adab, dan penghormatan pada kiai/muassis yang tetap kokoh.

Bintang: Tuntunan tertinggi, tauhid, dan arah cita-cita pengabdian.

Rangkaian Agenda Kegiatan

Agenda Kemenag (22 September – 24 Oktober 2026)

• Surat Santri untuk Presiden: 22 September – 8 Oktober 2026
• Pesantren Award: 22 September – 24 Oktober 2026
• Perkemahan Pramuka Santri Nusantara: 30 September – 6 Oktober 2026
• Santri Vision: 2 – 20 Oktober 2026
• Halaqah Penguatan Ditjen Pesantren: 8 – 9 Oktober 2026
• Mu'tamad Santri: 14 – 15 Oktober 2026
• Festival Sarung dan Peci Santri: 16 Oktober 2026
• Expo Kemandirian Pesantren: 16 – 24 Oktober 2026
• Upacara Hari Santri: 22 Oktober 2026
• Malam Bakti Santri untuk Negeri: 24 Oktober 2026

Agenda PBNU (22 Oktober 2026)

• Ziarah Makam Ulama
• Mujahadah Kemanusiaan untuk Palestina
• Layanan Sosial

Read More

Kendalikan Harga di Pasaran, Bulog Pacu Produksi 300 Ribu Ton Beras Premium hingga Desember 2026

Iki Radio — Perum Bulog meningkatkan produksi beras komersial kualitas premium sebanyak 300 ribu ton hingga Desember 2026. Langkah intervensi ini diambil untuk meredam laju kenaikan harga beras di pasaran, khususnya pada jaringan ritel modern dan pasar swalayan.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa kebijakan ini merespons lonjakan harga beras di tingkat konsumen yang dipicu oleh tingginya harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga beras yang bertahan sejak awal tahun didominasi oleh segmen beras premium.

"Sesuai arahan Pak Mentan karena ada indikasi mulai ada kenaikan-kenaikan tersebut, Bulog diperintahkan untuk segera membuat beras komersial dengan jumlah 300 ribu ton sampai dengan bulan Desember nanti," ujar Rizal dalam konferensi pers Pengadaan 4 Juta Ton Beras di kantor Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (9/10/2026).

Rizal menjelaskan, penggelontoran pasokan beras premium ini menyasar kebutuhan masyarakat kelas menengah yang tidak terjangkau program bantuan pangan pemerintah. Hingga saat ini, proses pengolahan beras telah menembus puluhan ribu ton dengan mengandalkan jaringan kemitraan penggilingan di berbagai daerah.

"Kita sedang pacu direktur pemasaran untuk mengolah beras Bulog yang kita beli secara komersial menjadi beras premium. Per hari ini sudah mencapai lebih kurang sekitar 71 ribu sampai 72 ribu ton dengan melibatkan seluruh mitra-mitra Bulog dari Sabang sampai Merauke," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rizal menerangkan bahwa lonjakan harga di pasaran tidak lepas dari tipisnya pasokan pasca-musim panen raya. Kondisi pasokan yang terbatas memicu persaingan harga gabah di tingkat petani hingga menembus Rp7.000 hingga Rp9.000 per kilogram (kg), jauh melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kg.

"Kenaikan harga gabah yang saat ini memang yang panen sedikit, enggak banyak. Maka oleh karena itu teman-teman petani rata-rata harga gabah sudah di atas Rp7.000, bahkan ada yang mencapai Rp8.000 bahkan Rp9.000," jelas Rizal.

Kendati demikian, pihak Bulog optimistis masuknya beras komersial merek B-Food, Punokawan, hingga Setra Ramos ke pasaran dapat mengendalikan harga dalam waktu dekat.

"Kalau teman-teman monitor di lapangan, khusus yang di kota-kota besar, ritel-ritel modern sudah mulai terisi banyak dengan beras-beras premium buatannya Bulog. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan intervensi Bulog ini yang 300 ribu ton, harga akan stabil," tegasnya.

Read More

Catat Laba Rp2,4 Triliun, Bulog Siap Bangun Pabrik Karung Plastik Mandiri

Iki Radio — Perum Bulog mencatatkan kinerja keuangan positif dengan membukukan laba bersih sebesar Rp2,4 triliun per akhir September 2026. Keberhasilan ini mendorong BUMN pangan tersebut untuk melakukan ekspansi bisnis, salah satunya melalui rencana pembangunan pabrik karung plastik mandiri.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa capaian positif ini didorong oleh optimalisasi margin usaha komersial serta efisiensi beban bunga pinjaman dari pemerintah. Ia juga optimis perolehan laba perseroan dapat menembus angka Rp3 triliun hingga akhir tahun anggaran.

"Aksi korporasinya, ya. Yang pertama kita akan meningkatkan kualitas produk Bulog. Yang kedua, kami mendorong akan ke depan pembangunan pabrik karung plastik," ujar Rizal dalam konferensi pers Pengadaan 4 Juta Ton Beras di kantor Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (9/10/2026).

Rizal menjelaskan bahwa investasi pada fasilitas produksi pengemasan ini didasari oleh tingginya kebutuhan operasional perseroan yang selama puluhan tahun belum didukung oleh unit manufaktur internal.

"Selama ini Bulog berdiri sekian puluh tahun, kami heran enggak punya pabrik karung plastik, padahal kebutuhan karung luar biasa. Nah kita akan bangun pabrik karung plastik," terangnya.

Fasilitas pabrik karung plastik tersebut rencananya akan dibangun di sejumlah pulau besar di Indonesia, dengan proyek percontohan awal berlokasi di Jakarta.

Selain untuk pabrik kemasan, perolehan laba bersih tahun ini juga akan dialokasikan untuk revitalisasi infrastruktur Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perusahaan melalui program pendidikan di dalam maupun luar negeri.

Read More

Mentan Amran Minta Petani dan Peternak Tak Perlu Demo: Datang ke Saya, Insyaallah Saya Beresin

Iki Radio — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta para petani dan peternak di Indonesia untuk tidak lagi menggelar aksi demonstrasi di jalan saat menghadapi berbagai permasalahan sektor pertanian maupun peternakan. Amran mengimbau mereka untuk datang langsung menemuinya guna mencari solusi bersama.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat menerima audiensi peternak di kediamannya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (9/10/2026). Langkah respons cepat ini sebelumnya juga pernah ia lakukan saat menerima aksi unjuk rasa petani asal Indramayu di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) pada akhir September lalu dengan mengajak mereka berdialog langsung.

"Saya minta seluruh asosiasi tidak usah repot turun demo. Datang ke saya, insyaallah selama kebijakan di tangan saya, saya beresin untuk peternak Indonesia," tegas Amran.

Aksi terbaru datang dari para peternak ayam petelur yang menggelar unjuk rasa di gedung DPR akibat anjloknya harga telur di tingkat peternak serta membengkaknya biaya pakan. Menanggapi situasi tersebut, Amran langsung menerima perwakilan peternak di kediamannya sejak pukul 06.00 WIB untuk berdiskusi selama lebih dari dua jam.

Sebagai langkah konkret jangka pendek, Mentan menginstruksikan Perum Bulog untuk segera menyalurkan pasokan jagung pakan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memaparkan bahwa pasokan jagung pakan telah didatangkan dari sejumlah sentra produksi nasional, seperti Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Selatan menuju Surabaya, Jawa Timur. Saat ini proses bongkar muat sedang berjalan di Pelabuhan Tanjung Perak untuk didistribusikan ke tiga provinsi di Pulau Jawa dengan alokasi masing-masing 5.000 ton pada pekan ini. Selain itu, pasokan lebih dari 5.000 ton di Lampung juga telah disiagakan.

Guna menghadirkan solusi jangka panjang, Kementan tengah menyiapkan ekosistem peternakan terintegrasi. Dalam skema ini, Bulog akan berperan sebagai pembeli siaga (off-taker) jagung pakan serta melibatkannya dalam sistem resi gudang demi menjaga kestabilan harga pasar.

Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendampingi dan melindungi para pelaku sektor pangan sesuai dengan arahan Presiden.

"Saya pertaruhkan segalanya. Itu perintah Bapak Presiden. Jaga mereka, lindungi mereka. Beri kesempatan peternak untung, pasti dia berproduksi," pungkas Amran.

 

Read More

Uji Kelayakan Dewas RRI 2026–2031: DPR Tegaskan Perlindungan Hak Pekerja dan Kelompok Rentan

Iki Radio — Komisi VII DPR RI menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) periode 2026–2031 di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Dalam uji kelayakan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti pentingnya kepemimpinan Dewas yang tidak hanya berfokus pada tata kelola media, melainkan memiliki keberpihakan tegas terhadap kepentingan publik dan kesejahteraan pekerja penyiaran.

Novita secara khusus mempertanyakan jaminan perlindungan bagi tenaga honorer, kontributor, dan pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) RRI di tengah pengetatan anggaran. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa langkah efisiensi tidak boleh mengorbankan para pekerja yang berada di garis depan operasional RRI.

"Jangan sampai efisiensi anggaran justru membuat pekerja yang berada di garis depan penyiaran menanggung beban paling besar. Kami ingin tahu apa jaminan perlindungan bagi kontributor, tenaga honorer, dan PPPK RRI, termasuk kepastian hak dan keberlanjutan pekerjaan mereka," ujar Novita.

Selain aspek kesejahteraan pekerja, Novita menekankan fungsi strategis RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berbeda dari media komersial. Ia meminta jajaran Dewas mendatang dapat memastikan RRI tetap menyediakan ruang yang inklusif bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok minoritas.

Menurutnya, tantangan utama Dewas RRI periode 2026–2031 mencakup kemampuan menjaga independensi lembaga, memperluas akses publik, mempercepat transformasi digital, serta memimpin adaptasi dengan perilaku audiens modern tanpa menghilangkan karakter dasar RRI.

"Kita membutuhkan Dewas yang berani menjaga pekerja, melindungi kelompok rentan, dan memastikan uang negara benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas," tambahnya.

Proses uji kelayakan ini diikuti oleh 15 calon dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat internal RRI, profesional media, akademisi, konsultan, hingga mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Daftar peserta tersebut meliputi Muhamad Sujai, Soleman Yusuf, Yonas Markus Tuhuleruw, Atik Hindari, Azimah, Bara Ilyasa, Heru Hendratmoko, Machroni Kusuma, Margaretta Fajar Kurnia Putri, Pamungkas Trishadiatmoko, Syukron Jamal, Widiarsi Agustina, I Made Sunarsa, Irawati Tjipto Priyanti, dan Mohamad Reza.

Kegiatan yang berlangsung terbuka untuk umum ini digelar berdasarkan Surat Pimpinan DPR Nomor T/864/PW.11.01/09/2026. Seluruh tahapan seleksi meliputi verifikasi administrasi, penyampaian visi dan misi, pendalaman uji kelayakan, penetapan peringkat calon, hingga pengumuman resmi kepada masyarakat.

Read More

Jaga Stabilitas Harga Pakan, BULOG Gencarkan Penyaluran SPHP Jagung Rp5.000 per Kg

Iki Radio — Perum BULOG terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga jagung nasional melalui penyerapan produksi petani lokal dan penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

Dalam program ini, BULOG menyalurkan jagung pakan seharga Rp5.000 per kilogram guna mendukung ketersediaan bahan baku yang terjangkau bagi peternak sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional.

Hingga 7 Oktober 2026, realisasi penyaluran SPHP jagung nasional telah mencapai 185.699 ton atau sekitar 76,7 persen dari total alokasi 241.972 ton. Program ini telah menjangkau 151 koperasi dan asosiasi peternak, mencakup 7.553 peternak di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani,  menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan seluruh jaringan distribusi.

“BULOG berkomitmen penuh memastikan jagung tersedia dan dapat diakses oleh para peternak dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp5.000 per kilogram. Bagi kami, menjaga stabilitas jagung bukan hanya soal ketersediaan stok, tetapi juga memastikan keberlangsungan usaha peternak sebagai bagian penting dari ketahanan pangan nasional,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani, Kamis (8/10/2026).

Untuk mendukung program tersebut, BULOG memastikan stok jagung pemerintah secara nasional dalam kondisi aman, yakni mencapai 98.442 ton per 7 Oktober 2026.

Di tingkat daerah, Pemimpin Perum BULOG Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu A, menyampaikan bahwa pagu penyaluran SPHP Jagung di wilayahnya mencapai 133.867 ton dan telah terealisasi sebanyak 100.699 ton (75,22 persen). 

Pasokan di Jawa Timur saat ini didukung oleh stok ada sebesar 6.437 ton serta pengiriman dari Sulsel, Sultra, Sulutgo, dan NTB sebanyak 35.804 ton. Peternak pun diimbau tidak perlu khawatir karena persediaan sangat memadai.

Selain penyaluran, BULOG juga mengoptimalkan pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dari petani dalam negeri dengan target 1 juta ton pada tahun 2026. 

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram (kadar air 18-20% di tingkat petani) dan Rp6.400 per kilogram (kadar air maksimal 14% di gudang BULOG). 

Langkah sinergis hulu-hilir ini menjadi pilar utama BULOG dalam menjaga keseimbangan kepentingan petani dan peternak, khususnya menjelang momen Natal dan Tahun Baru.

Read More

Kemenkop Tegaskan Belum Ada Keputusan Resmi Soal Penyaluran Gaji dan Pensiun ASN via Koperasi

Iki Radio - Kementerian Koperasi (Kemenkop) memberikan klarifikasi terkait kabar pelibatan koperasi dalam penyaluran gaji serta dana pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah mengenai perluasan jalur pembayaran tersebut.

Ahmad menjelaskan, isu yang beredar sebenarnya berfokus pada upaya pemerintah dalam memperkuat dan memperluas jangkauan layanan koperasi agar makin optimal. 

Saat ini, Kemenkop tengah mengupayakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji pensiunan ASN, sejajar dengan peran yang selama ini dijalankan oleh PT Pos dan perbankan.

Langkah ini menjadi bagian dari arah transformasi koperasi menuju lembaga ekonomi yang modern, profesional, dan inklusif. 

Menurut Ahmad, tingginya perhatian publik terhadap isu ini menjadi energi positif bagi Kemenkop untuk terus membenahi serta memperkuat ekosistem koperasi nasional demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Read More

Dukung Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Pertamina Patra Niaga Pastikan Pasokan BBM di Lombok Aman

Iki Radio — Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi dan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap berjalan optimal demi mendukung mobilitas masyarakat serta wisatawan yang memadati Lombok, Nusa Tenggara Barat. Langkah ini dilakukan untuk menyukseskan gelaran ajang balap internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan bahwa keandalan pasokan energi selama gelaran internasional ini tidak lepas dari dedikasi seluruh garda terdepan, mulai dari pekerja di Integrated Terminal, Awak Mobil Tangki (AMT), hingga operator SPBU.

"Di balik kesiapan energi selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, ada para pekerja yang terus memastikan pasokan dan pelayanan berjalan dengan baik. Kontribusi mereka menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan memberikan pengalaman pelayanan yang nyaman bagi para pengunjung," ujar Kitty dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/10/2026).

Peran Vital Gardu Terdepan Energi

Keandalan pasokan BBM di lapangan bertumpu pada kesiapan para petugas yang bekerja ekstra, bahkan sejak dini hari. Salah satunya adalah Ilham, Awak Mobil Tangki yang bertugas di Integrated Terminal Ampenan. Ia bertanggung jawab mengantarkan BBM ke berbagai SPBU di wilayah Lombok.

Menghadapi tingginya lonjakan aktivitas masyarakat dan wisatawan selama ajang balap berlangsung, Ilham dan rekan-rekannya harus memulai tugas lebih awal untuk memastikan stok BBM di setiap titik layanan tetap terpenuhi.

“Mungkin kami tidak berada langsung di tengah-tengah sirkuit. Tapi kami tahu, banyak orang datang dari berbagai daerah untuk menonton, bekerja, maupun berwisata di Lombok. Dan menjadi bagian dari perjalanan mereka adalah kebanggaan bagi kami,” ungkap Ilham.

Semangat serupa juga ditunjukkan oleh Nyoman Marta, Operator SPBU Pertamina 54.835.14 Kuta Mandalika. Berada di kawasan strategis sekitar sirkuit, Nyoman dan timnya sigap melayani peningkatan jumlah kendaraan yang mengisi bahan bakar agar pelayanan tetap lancar dan responsif.

“Setiap ada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, rasanya senang karena tempat kami juga ikut menjadi bagian dari momen besar di Mandalika. Saya senang bisa jadi bagian dari perjalanan itu, lewat pekerjaan saya di sini,” tutur Nyoman.

Dengan kesiapan seluruh infrastruktur dan dedikasi para pekerjanya, Pertamina Patra Niaga berkomitmen penuh untuk mengawal kelancaran pasokan energi demi kesuksesan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Read More

Presiden Prabowo Resmikan Ekspor Perdana Baterai EV dan 11 Proyek Hilirisasi senilai Rp180 Triliun di Weda Bay

Iki Radio – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik (electric vehicle) sekaligus meresmikan 11 proyek hilirisasi di Kawasan Industri Weda Bay, Desa Lelilef, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).

Program strategis hilirisasi industri ini mencatatkan total investasi fantastis mencapai USD10,2 miliar atau setara dengan Rp180 triliun.

"Hari ini kita akan meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik, kemudian kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi," ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di Kawasan Industri Weda Bay.

Kepala Negara menjelaskan bahwa 11 proyek hilirisasi yang diresmikan tersebut mencakup komersialisasi empat proyek industri yang telah selesai serta pengerjaan pembangunan tujuh proyek industri baru di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Dalam peresmian tersebut, Presiden menegaskan pentingnya tata kelola sumber daya alam nasional secara optimal dan mandiri demi kepentingan masyarakat luas.

"Kekayaan alam yang sangat bernilai ini harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberi manfaat kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa kita," tegasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja tersebut sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko PMK Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

 

Read More

Istana Buka Suara soal Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran di DPR

Iki Radio — Pemerintah merespons beredarnya surat usulan pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bergulir di DPR RI menyusul putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Bambang Eko Suhariyanto, menyatakan pihaknya belum menerima kabar maupun mengetahui secara rinci mengenai surat usulan tersebut. Meski begitu, pemerintah memilih untuk menyerahkan seluruh prosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Saya juga belum tahu tuh ada surat usulan pemakzulan dari partai mana, saya enggak tahu," ujar Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026). "Kita serahkan kepada mekanisme yang ada saja lah sesuai peraturan perundang-undangan."

Bambang menjelaskan bahwa pemerintah hingga kini belum menggelar pembahasan spesifik bersama DPR terkait hasil putusan MK yang menyangkut kedudukan Wapres Gibran. Pihaknya mengaku masih perlu mempelajari amar putusan beserta pertimbangan hukum dari MK secara mendalam. Menurutnya, dinamika politik dan hukum pascaputusan MK masih bergerak sangat dinamis.

"Coba nanti saya pelajari detailnya lah ya putusan MK itu. Karena kalau kita membaca amar putusannya kan harus dibaca betul bersama pertimbangannya. Saya belum baca secara detail," tuturnya.

Sebelumnya, sebuah surat tertanggal 7 Oktober 2026 yang diusulkan oleh anggota DPR RI Fraksi NasDem, Tonny Tessar, beredar di publik. Dalam surat tersebut, Tonny menilai putusan MK yang tidak menemukan bukti keabsahan kelulusan tingkat sekolah menengah atas (SMA) Gibran menjadi dasar hukum atas dugaan cacat formil dan materiil yang bertentangan dengan UUD 1945.

Tonny menegaskan dalam suratnya bahwa fakta yuridis mengenai ketidakpemenuhan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf (r) UU Pemilu merupakan indikator kuat bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat mendasar untuk menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

Menanggapi tindakan anggotanya, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, tidak membantah keberadaan surat usulan tersebut. Pimpinan Fraksi NasDem berencana memanggil dan meminta klarifikasi langsung dari Tonny Tessar.

"Terkait dengan beredarnya salah satu usulan dari anggota Fraksi NasDem, sekali lagi, nanti kita akan cek dan kita akan klarifikasi," kata Saan.

 

Read More

Kandang Mulai Kosong dan Telur Dibuang: Peternak Ayam Petelur Menangis Adukan Nasib ke DPR

Iki Radio — Nasib memprihatinkan tengah melanda para peternak ayam petelur di Indonesia. Di tengah melonjaknya harga pakan, harga jual telur justru merosot tajam selama berbulan-bulan hingga membuat banyak peternak gulung tikar dan mengosongkan kandangnya. Persoalan ini disuarakan langsung oleh para peternak saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Pengurus Pinsar Petelur Nasional (PPN), Suwardi, mengungkapkan bahwa harga telur di tingkat peternak sejak April lalu jauh berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 sebesar Rp26.500 per kilogram (kg). Rata-rata harga telur hanya berkisar Rp19.000–Rp20.000 per kg, bahkan sempat menyentuh titik terendah Rp17.100 per kg pada Juni.

"Jika dirata-rata dalam enam bulan terakhir, harga telur hanya Rp20 ribu sampai Rp21 ribu, padahal ongkos biaya pakannya sudah naik," kata Suwardi di hadapan anggota DPR. Akibatnya, peternak diperkirakan menanggung kerugian sebesar Rp5.000 hingga Rp7.000 untuk setiap kilogram telur yang diproduksi setiap hari.

Kondisi makin diperparah oleh melambungnya harga dan langkahnya pasokan pakan utama seperti jagung. Banyak peternak yang tak lagi sanggup membeli pakan terpaksa menjual ternaknya dengan harga murah. "Sudah ada sebagian teman-teman kami yang kandangnya melompong kosong. Daripada berdosa (ayam tak diberi makan), kemarin dijual harga ayam cuma Rp20 ribu," tutur Suwardi.

Tak hanya persoalan biaya produksi, penyerapan pasar yang buruk juga memaksa sejumlah peternak mengambil langkah ekstrem. Suwardi menyebutkan bahwa telur-telur hasil produksi peternak di Kalimantan bahkan sampai terpaksa dibuang karena menumpuk dan tidak ada pembeli.

Tangis haru pun pecah dalam rapat tersebut ketika seorang peternak perempuan asal Blitar, Jawa Timur, mengadukan kondisi yang dialaminya. Ia mengaku para peternak rakyat yang bergantung pada lahan terbatas kini sudah kehabisan modal. Pasokan jagung dari Perum Bulog yang sempat membantu menahan kerugian kini juga mulai tersendat.

"Kami ini benar-benar sangat menderita, sudah kehabisan kata-kata. Modal itu sudah habis. Kami memang berterima kasih sempat dapat jagung dari Bulog, tapi sekarang tersendat. Kami enggak tahu sampai kapan akan bertahan," teriaknya sambil menangis.

Para peternak menuturkan fenomena 'harga telur anjlok di tengah pakan melambung' ini terus berulang setiap tahun tanpa solusi permanen. Menghadapi ancaman kemarau panjang dan El Nino, PPN mengkalkulasikan kebutuhan jagung peternak mencapai sekitar 223 ribu ton untuk lima bulan ke depan hingga Februari.

Para peternak mendesak pemerintah agar segera turun tangan memberikan solusi nyata. Mereka meminta agar telur hasil produksi peternak rakyat diakomodasi dan dimasukkan ke dalam program bantuan pangan pemerintah guna menyerap kelebihan pasokan di pasar, sekaligus menstabilkan harga pasokan pakan agar usaha mereka tidak gulung tikar.

 

Read More

Presiden Prabowo kumpulkan 800 Perwira Tinggi TNI-Polri di Istana, Tekankan Penyesuaian Rekrutmen dan Penguatan Sinergi

Iki Radio — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan 800 perwira tinggi (Pati) TNI dan Polri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga menjelang pukul 16.30 WIB ini digelar sebagai forum strategis untuk menyampaikan gambaran kondisi bangsa sekaligus menyelaraskan pemahaman dalam menghadapi tantangan nasional.

Dalam pengarahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya keterbukaan informasi mengenai perkembangan yang sedang dihadapi Indonesia menjelang dua tahun masa kepemimpinannya.

"Sengaja saya mengundang para perwira tinggi menjelang pemerintahan yang saya pimpin dua tahun. Saya ingin memberi suatu gambaran keadaan yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara," ujar Prabowo.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa arahan dari Presiden akan menjadi pedoman utama TNI dalam menentukan arah kebijakan dan langkah strategis ke depan, khususnya dalam merespons dinamika lingkungan global yang semakin kompleks.

"Di tengah dinamika lingkungan strategis dan tantangan yang makin kompleks termasuk ancaman siber, informasi, dan hibrida, arahan Bapak Presiden akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan, serta memperkuat kesiapan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan," kata Agus.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan salah satu poin penting dari pengarahan Presiden, yakni perubahan fokus pada sistem rekrutmen prajurit TNI dan Polri agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dudung menjelaskan bahwa tantangan masa depan seperti perang hibrida dan penggunaan teknologi drone menuntut peningkatan profesionalisme serta kualitas intelektual prajurit.

"Kemudian harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu tidak serta-merta melihat tentang fisik, tetapi juga intelektual," kata Dudung. Ia bahkan menyebutkan bahwa calon prajurit yang berkacamata namun memiliki tingkat intelektualitas tinggi tidak lagi menjadi kendala dalam proses seleksi.

 

Selain reformasi rekrutmen, peningkatan mutu pendidikan dan latihan prajurit turut menjadi fokus utama guna menjaga kesiapsiagaan TNI dan Polri di tengah ketidakpastian situasi global.

 

Read More