Hari Pancasila, BPIP Angkat Semangat Persatuan Bangsa dan Perdamaian Dunia

Iki Radio - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar konferensi pers persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung BPIP, Jakarta, Jumat (29/5/2026). Konferensi pers tersebut dihadiri seluruh jajaran pimpinan di lingkungan BPIP.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar konferensi pers persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung BPIP, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan secara teknis bahwa persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan digelar pada 1 Juni 2026 sudah disiapkan secara matang. Dirinya juga mengingatkan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan memiliki makna yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Momen peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan wujud komitmen kita bersama bahwa Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujarnya.

Pada tahun ini, peringatan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. 

Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Peringatan bersejarah ini juga akan menggunakan logo resmi lambang negara, Garuda Pancasila.

Guna memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peringatan secara nasional, telah diterbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026. Surat edaran ini menjadi panduan pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila bagi lembaga negara, kementerian, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga instansi pendidikan.

“Kami mengajak kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat desa untuk menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara serentak,” imbaunya.

Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan secara luring pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, tepat pukul 10.00 WIB, bertempat di lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan hadir langsung dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Selain itu, akan hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, serta para tokoh nasional.

Dalam pelaksanaannya yang mengedepankan sinergi kebangsaan, susunan perangkat upacara akan diisi oleh para pimpinan lembaga negara. Ketua MPR akan bertugas membacakan teks Pancasila, Ketua DPD akan membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan bertugas memimpin pembacaan doa.

Adapun peserta dan perangkat pendukung upacara juga telah dipersiapkan dengan matang. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada upacara terpusat akan menggunakan "Formasi Pancasila". Formasi istimewa ini terdiri atas lima kelompok yang mencerminkan kelima sila pada Pancasila.

Sementara itu, untuk menjaga keseragaman dan kekhidmatan, para tamu undangan pria diwajibkan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), tamu undangan wanita mengenakan Pakaian Nasional, dan anggota TNI/Polri mengenakan Pakaian Dinas Upacara III (PDU III).

Menutup paparannya, Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang terus hidup dan dihayati oleh masyarakat luas.

"Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan terus hidup," pungkasnya.

Read More

40 Balita Terdampak Banjir di Gorontalo Utara, Dinkes Lakukan Intervensi

Iki Radio - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, Sri Fenty N. Sagaf, mengtakan  sejumlah 40 balita korban banjir di Kecamatan Biau teridentifikasi mengalami masalah gizi sehingga memerlukan intervensi pangan dan pemantauan klinis secara ketat.

Kepala Dinas Anang S. Otoluwa, memimpin Briefing Klaster Pelayanan Kesehatan yang terdampak Banjir di Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara. 

“Tim kami dari puskesmas saat ini telah memetakan sebaran balita tersebut untuk mendistribusikan Makanan Pendamping ASI serta pemenuhan kebutuhan susu formula khusus,” tutur Sri Fenty di lokasi bencana, Kamis (28/5/2026).

Untuk memastikan pelayanan medis menjangkau seluruh warga secara merata, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara merilis peta distribusi tim medis pasca bencana dengan skema yang melibatkan bantuan personel dari berbagai puskesmas lintas kecamatan guna menyokong wilayah Kecamatan Biau.

Berdasarkan ringkasan penugasan di lapangan, sebaran posko kesehatan terdiri atas Tim Mobile Dinkes Gorut yang bergerak menyisir seluruh wilayah terdampak; Pos Kesehatan Desa Didingga di bawah Puskesmas Buloila; Pos Kesehatan Desa Bualo di bawah Puskesmas Sumalata; Pos Kesehatan Desa Omutu di bawah Puskesmas Tolinggula; Pos Kesehatan Desa Biau di bawah Puskesmas Limbato; serta Pos Kesehatan Desa Luhuto di bawah pelayanan RSTM.

“Kami bergerak cepat membagi tim medis dan logistik melalui pos-pos kesehatan ini, demi memastikan bantuan bisa menyentuh seluruh korban, khususnya kelompok rentan,” ujar Sri Fenty.

Sri Fenty menegaskan, seluruh kebutuhan dasar medis, dan pangan masyarakat akan dikawal ketat lewat posko yang ada agar kondisi lingkungan pasca banjir tidak menurunkan  kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, yang hadir langsung di lokasi banjir, menyatakan dukungan penuh dari jajaran pemerintah provinsi terhadap posko komando kesehatan berjejaring yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten.

“Tentunya apresiasi tinggi kepada seluruh nakes dari berbagai puskesmas yang tetap mengutamakan tugas kemanusiaan di tengah libur lebaran ini. Menempatkan posko di tiap desa terdampak adalah langkah mitigasi yang sangat tepat,” ungkap Anang.

Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kecamatan Biau, Selasa (26/5/2026), sehari menjelang Hari Raya Iduladha 1447 H, yang mengakibatkan 238 balita terdampak langsung serta menempatkan kelompok rentan pada risiko tinggi penularan penyakit berbasis lingkungan akibat genangan air dan lumpur.

Puluhan Tenaga Kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan personel Puskesmas di Kabupaten Gorontalo Utara diterjunkan langsung ke lokasi bencana banjir di Kecamatan Biau pada Kamis (28/5/2026), dengan aksi tanggap darurat yang tetap berjalan masif meskipun bertepatan dengan suasana libur nasional Hari Raya Iduladha 1447 H. 

Read More

Menkeu Purbaya Kurban Sapi Jenis Crossing Simental Berbobot 868 Kilogram

Iki Radio - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa melaksanakan ibadah salat Iduladha 1447 Hijriah bersama jajaran pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan masyarakat sekitar di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Momentum Iduladha tahun ini dimaknai Menkeu Purbaya sebagai pengingat pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial dalam menjalankan amanah menjaga keuangan negara.

Seusai pelaksanaan salat Eid, Menkeu Purbaya secara simbolis menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada panitia kurban Masjid Salahuddin DJP untuk disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak.

Sapi yang diserahkan Menkeu Purbaya adalah jenis Crossing Simental dengan berat 868 kg dan berusia kurang lebih sekitar 3 tahun.

"Iduladha bukan sekadar ritual tahunan, melainkan sebuah momentum untuk memperkuat rasa kemanusiaan dan keadilan sosial. Hewan kurban yang kita salurkan hari ini adalah simbol dari komitmen kita untuk saling berbagi, terutama bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan," ujar Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya juga menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pegawai Kementerian Keuangan. Beliau menekankan bahwa semangat berkurban memiliki korelasi erat dengan tugas mereka sebagai punggawa keuangan negara yakni mengasah kepekaan sosial agar APBN yang dikelola senantiasa diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan.

Dari data yang diperoleh panitia qurban Kemenkeu Pusat, Kemenkeu pada tahun ini menyalurkan sebanyak 486 hewan kurban yang terdiri dari 262 sapi dan 224 kambing yang dihimpun dari partisipasi mandiri sebanyak 1.790 pegawai di berbagai unit eselon I di seluruh Indonesia.

Untuk pendistribusian daging kurban dipastikan akan dilakukan secara tepat sasaran, bekerja sama dengan lembaga amil zakat resmi dan pengurus masjid setempat, dengan memprioritaskan warga di sekitar kantor Kemenkeu serta masyarakat prasejahtera.

"Semoga ibadah kurban kita tahun ini diterima oleh Allah SWT, dan menjadi berkah serta penyemangat bagi kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia," tutup Menkeu Purbaya.

Read More

Kemkomdigi Uji Digitalisasi Bansos, Targetkan Penyaluran Lebih Tepat Sasaran

Iki Radio - Pemerintah mulai memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari reformasi tata kelola perlindungan sosial berbasis data. Langkah ini ditempuh untuk mengatasi persoalan klasik penyaluran bansos, mulai dari data ganda, verifikasi yang panjang, hingga potensi salah sasaran penerima.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Teknodigi) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Mira Tayyiba didampingi Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya. 

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Teknodigi) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Mira Tayyiba, mengatakan digitalisasi perlindungan sosial difokuskan pada program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang menyasar 40 persen kelompok masyarakat terbawah secara ekonomi.

“Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari risiko kerentanan sosial,” ujar Mira dalam pemaparan kepada media, Selasa (26/5/2026).

Namun, menurutnya, pelaksanaan bansos selama ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterhubungan data antarlembaga yang belum optimal. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan data tidak mutakhir, ketidakkonsistenan informasi, hingga proses verifikasi yang memerlukan waktu panjang.

“Bapak Presiden menekankan pentingnya penguatan tata kelola perlindungan sosial berbasis data,” katanya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah melakukan uji coba digitalisasi bansos melalui pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI). DPI didukung dua komponen utama, yakni Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri serta Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikembangkan KemKomdigi. IKD berfungsi memperkuat akurasi identitas penerima manfaat, sedangkan SPLP menjadi penghubung pertukaran data antarinstansi pemerintah.

“Ini adalah upaya untuk menciptakan data yang bersifat tunggal atau single source of truth,” jelas Mira.

Melalui integrasi tersebut, proses registrasi, verifikasi kelayakan, pengajuan sanggah, hingga tindak lanjut hasil sanggah diharapkan dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, penyaluran bansos diproyeksikan menjadi lebih tertib, cepat, dan adil. “Target akhirnya sederhana, yaitu masyarakat yang berhak tidak boleh terlewat dan masyarakat yang tidak lagi memenuhi kriteria tidak menerima bantuan,” tegasnya.

Mira menekankan digitalisasi bansos bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru, melainkan membangun ekosistem digital pemerintahan yang bekerja secara terintegrasi. Dalam skema tersebut, Kementerian Sosial bertindak sebagai pemilik program dan pengelola proses bisnis bansos, Bappenas memastikan tata kelola data, Kemendagri memperkuat identitas digital, sementara Kemkomdigi memfasilitasi pertukaran data.

Di sisi keamanan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertugas mengawal perlindungan sistem, sedangkan pemilik data sektoral seperti ATR/BPN, BPS, PLN, BPJS, hingga Korlantas Polri menyediakan data pendukung verifikasi.

“Digitalisasi itu bukan sekadar aplikasi, tetapi ekosistem digital pemerintahan yang bekerja bersama untuk pelayanan publik yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

KemKomdigi menjelaskan, SPLP bekerja layaknya jembatan interoperabilitas yang memungkinkan sistem pemerintah saling berbagi data sesuai kewenangan dan standar keamanan.

Namun, Mira menegaskan mekanisme itu tidak memindahkan atau menyalin pangkalan data antarinstansi. “SPLP tidak mengambil alih data milik instansi lain. Data tetap berada pada instansi pemilik data,” katanya.

Sebagian besar pertukaran informasi bahkan bersifat terbatas, misalnya dalam bentuk jawaban “ya” atau “tidak” untuk kebutuhan verifikasi kelayakan. Melalui portal perlindungan sosial (perlinsos), masyarakat nantinya dapat melakukan verifikasi identitas, memilih program bantuan, mengajukan permohonan, memantau proses verifikasi, hingga menerima hasil secara digital.

Fitur yang dinilai menjadi terobosan baru ialah mekanisme sanggah, yang memungkinkan warga mengoreksi hasil verifikasi apabila merasa penilaian kelayakan belum sesuai kondisi riil. “Baru kali ini bansos ada proses sanggah,” kata Mira.

Pengajuan sanggah akan diverifikasi ulang oleh instansi terkait dengan dukungan sistem digital yang terhubung. Bagi masyarakat yang memiliki telepon genggam dan terbiasa menggunakan layanan digital, seluruh proses dapat dilakukan secara mandiri melalui skema self-service.

Namun pemerintah menyadari tidak semua masyarakat memiliki kemampuan maupun akses digital yang sama. Karena itu, skema pendampingan petugas tetap disiapkan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi.

“Digitalisasi tidak boleh menimbulkan hambatan baru, bahkan sebaliknya harus memperluas akses layanan,” ujar Mira.

Uji coba digitalisasi bansos telah dimulai di Kabupaten Banyuwangi melalui dua tahap, yakni pendaftaran pada September 2025 serta mekanisme sanggah pada Maret–April 2026. Pembelajaran dari pelaksanaan tersebut kini menjadi dasar perluasan ke 42 kabupaten/kota mulai Juni 2026 secara bertahap.

KemKomdigi menilai pendekatan bertahap diperlukan agar kesiapan sistem, petugas lapangan, dan tata kelola dapat dipastikan sebelum diterapkan secara nasional.

Dalam sesi tanya jawab, Mira mengungkapkan digitalisasi juga diarahkan untuk mengurangi persoalan salah sasaran penerima bansos. Berdasarkan estimasi SUSENAS 2024 dan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN), tingkat miss-target pada program PKH disebut masih cukup tinggi. “Dalam kasus PKH, yang disebut miss target itu sampai 45 persen,” ungkapnya.

Karena itu, digitalisasi dinilai penting agar data penerima lebih akurat, mutakhir, dan tidak ganda. Kemkomdigi juga meminta dukungan media dan masyarakat untuk memperkuat literasi digital, terutama dengan hanya mengakses layanan pemerintah melalui kanal resmi berdomain go.id, mewaspadai tautan mencurigakan, serta menolak permintaan biaya atau imbalan atas nama bantuan sosial.

Melalui perluasan uji coba ini, pemerintah berharap mampu membangun model tata kelola bansos yang lebih tertib, terdokumentasi, dan transparan sehingga perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Read More

Presiden Prabowo Ungkap Rp15.400 Triliun Kekayaan RI Hilang akibat Manipulasi Ekspor

Iki Radio - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap besarnya potensi kekayaan negara yang hilang akibat praktik manipulasi perdagangan ekspor selama puluhan tahun. Nilainya disebut mencapai USD908 miliar atau setara Rp15.400 triliun dalam kurun 1991 hingga 2024.

Angka tersebut disampaikan Presiden saat pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut Presiden, praktik yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk penipuan sistematis yang dilakukan melalui manipulasi nilai ekspor, pengurangan jumlah laporan barang, hingga rekayasa harga transaksi melalui perusahaan di luar negeri.

“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, under-invoicing merupakan praktik melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya dalam dokumen ekspor-impor. Selain itu, terdapat praktik under-counting atau pengurangan jumlah barang yang dilaporkan, serta transfer pricing melalui perusahaan afiliasi di luar negeri untuk menyamarkan keuntungan sebenarnya.

Menurut Prabowo, modus tersebut membuat nilai ekspor Indonesia tercatat lebih kecil dibandingkan transaksi riil di negara tujuan. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah sangat besar selama bertahun-tahun.

“Yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri dengan harga jauh di bawah harga sebenarnya,” katanya.

Presiden menegaskan, data tersebut bukan asumsi semata, melainkan bersumber dari pencatatan resmi perdagangan internasional yang dihimpun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia mengatakan manipulasi mungkin dapat dilakukan di dalam negeri, namun tidak dapat disembunyikan di negara tujuan ekspor karena seluruh transaksi tetap tercatat.

“Kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia. Kita kirim 10 ribu ton batu bara, yang dilaporkan hanya lima ribu ton. Bisa di Indonesia, tapi di sana tidak bisa, di sana dicatat,” ujarnya.

Prabowo menyebut praktik tersebut terjadi pada berbagai komoditas strategis nasional, mulai dari batu bara, kelapa sawit, hingga paduan besi dan komoditas ekspor lainnya. Ia menilai praktik manipulasi dokumen perdagangan telah menjadi salah satu sumber kebocoran besar kekayaan negara. “Itu adalah penipuan di atas kertas,” tegas Presiden.

Selain manipulasi perdagangan, Presiden juga menyoroti praktik penyelundupan yang masih terjadi melalui sejumlah pelabuhan. Karena itu, ia meminta seluruh lembaga strategis negara, terutama sektor kepabeanan, melakukan pembenahan menyeluruh untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola perdagangan nasional.

“Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea Cukai harus kita perbaiki,” kata Prabowo.

Presiden bahkan mengungkap pengalaman pada masa lalu ketika pemerintah mengambil langkah ekstrem dengan menyerahkan pengelolaan tertentu kepada pihak swasta karena buruknya tata kelola di sektor kepabeanan saat itu.

“Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya Bea Cukai, kita tutup. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa tidak sedih itu?” ujarnya.

Prabowo menilai potensi kekayaan negara yang hilang tersebut seharusnya dapat menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

“Bayangkan kalau 908 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini,” kata Presiden.

Melalui pernyataan itu, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa melakukan introspeksi dan memperkuat integritas tata kelola perdagangan nasional agar kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat optimal bagi rakyat dan pembangunan negara.

 

Read More

Kemkomdigi Ajak Pelajar SMPN 25 Tangerang Jadi Duta Literasi Digital untuk Internet Sehat

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengajak pelajar memanfaatkan internet secara bijak dan aman dalam kegiatan Forum Sahabat Tunas bertema “Aman di Dunia Maya, Sehat di Dunia Nyata” di SMPN 25, Kota Tangerang, Banten, Kamis (21/5/2026).

Dirjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Komdigi, Fifi Aleyda Yahya mengajak pelajar memanfaatkan internet secara bijak dan aman dalam kegiatan Forum Sahabat Tunas bertema 'Aman di Dunia Maya, Sehat di Dunia Nyata' di SMPN 25, Kota Tangerang, Banten, Kamis (21/5/2026).

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM Komdigi), Fifi Aleyda Yahya dalam menekankan bahwa anak-anak saat ini hidup di era digital yang membuat hampir seluruh aktivitas terhubung dengan internet, mulai dari belajar, bersosialisasi hingga berkarya.

Karena itu, menurutnya, generasi muda perlu memahami cara menggunakan internet secara bijaksana agar tidak terjebak pada dampak negatif dunia digital. “Internet itu bagai sebuah jalan yang sangat besar. Jangan sampai kita tersesat atau mengambil jalan yang salah. Jadi bagaimana kita memanfaatkan internet secara bijak, mari kita sama-sama pelajari,” ujar Fifi Aleyda Yahya.

Ia juga mengajak para siswa menjadi duta literasi digital dengan menyebarkan pemahaman tentang penggunaan internet yang sehat kepada teman-teman sebaya.

Dalam kesempatan tersebut, Fifi mengingatkan mengenai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas atau “Tunggu Anak Siap”), yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto setahun lalu. Aturan itu mengatur pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan untuk menghukum anak maupun orang tua, melainkan meminta tanggung jawab platform digital seperti Google, Meta dan Roblox agar memastikan keamanan anak-anak di ruang digital. “Jangan sampai anak-anak menjadi target komersialisasi dan jangan mudah mengunggah data pribadi ke media sosial,” kata Dirjen KPM Komdigi. 

Fifi menambahkan, pemerintah juga ingin membantu orang tua menghadapi tantangan dunia digital dan algoritma platform media sosial yang semakin masif.

Selain menghadirkan edukasi mengenai keamanan digital, forum tersebut juga menghadirkan dokter anak yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan tumbuh kembang dan membatasi penggunaan gawai secara berlebihan. Hadir pula perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengedukasi siswa tentang pentingnya gizi seimbang, serta praktisi yang membagikan tips memanfaatkan dunia digital secara positif.

Di awal sambutannya, Fifi Aleyda Yahya turut mengapresiasi prestasi siswa SMPN 25 Tangerang di bidang olahraga seperti bola basket, panahan dan bulu tangkis. Ia berharap para siswa dapat terus berprestasi dan meraih cita-cita di masa depan.  “Semoga dari SMP Negeri 25 Kota Tangerang lahir generasi Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, digital dan siap menyongsong masa depan,” tuturnya.

 

Read More

Pemerintah Perkuat Industri Semikonduktor untuk Dukung Pengembangan AI Nasional

Iki Radio - Pemerintah memperkuat kerja sama industri semikonduktor dengan berbagai negara dan perusahaan teknologi global guna membangun fondasi pengembangan kecerdasan artifisial (AI) nasional dan memperkuat daya saing talenta digital Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan, Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi AI secara mandiri melalui penguatan industri dan sumber daya manusia digital.

“Kita tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi kita ingin talenta digital Indonesia mampu menguasai dasar-dasar teknologi AI dan mengembangkan model AI karya anak bangsa,” ujar Wamenkomdigi dalam Keynote Speech President Club Series bertema Strengthening National Resilience in The Era of Artificial Intelligence di Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Menurut Nezar Patria, penguatan industri semikonduktor menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam persaingan global pengembangan AI.

Pemerintah disebut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah industri semikonduktor di Eropa, Jepang, hingga perusahaan teknologi Arm di Inggris.  “Pemerintah sudah bekerja sama dengan sejumlah industri semikonduktor di Eropa, Jepang, termasuk Arm di Inggris. Dalam kunjungan Presiden ke berbagai negara, isu semikonduktor juga menjadi pembahasan strategis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Indonesia selama ini belum masuk dalam rantai pasok utama industri AI global sehingga diperlukan langkah cepat untuk membangun ekosistem industri AI nasional.

Menurutnya, pengembangan AI tidak dapat dipisahkan dari penguatan industri semikonduktor sebagai fondasi teknologi komputasi modern, termasuk pengembangan GPU dan pusat data AI.

“Kalau kita bicara industri AI, kita bicara bagaimana membangun ekosistem industrinya dan bagaimana menyiapkan talenta digitalnya. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Nezar menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk dalam industri AI global karena didukung sumber daya alam strategis seperti nikel, cobalt, timah, pasir silika, hingga zinc yang dibutuhkan dalam industri chip dan semikonduktor.  “Kita punya cukup banyak sumber daya alam yang penting untuk industri semikonduktor. Tetapi sayangnya sebagian besar masih dijual sebagai bahan mentah. Karena itu hilirisasi menjadi sangat penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti ketatnya persaingan global pengembangan AI yang saat ini didominasi Amerika Serikat dan Tiongkok.

Menurutnya, penguasaan semikonduktor dan kapasitas komputasi akan menjadi faktor utama penentu daya saing negara di masa depan.  “Chips akan menjadi faktor penentu apakah sebuah bangsa mampu berkompetisi dalam pertarungan teknologi maju seperti artificial intelligence,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Nezar Patria juga menyampaikan pemerintah tengah menyusun Peta Jalan AI Nasional sebagai panduan strategis pengembangan AI menuju visi Indonesia Digital 2045.  “Peta jalan AI nasional ini bukan hanya dokumen birokratis, tetapi kontrak sosial kita untuk teknologi masa depan Indonesia,” tandasnya.

 

Read More

Download Disini.! Logo Hari Kebangkitan Nasional 2026, Simbol Persatuan dan Kedaulatan Bangsa di Era Digital

Iki Radio - Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 118 tahun 2026 hadir dengan tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.

Tema tersebut tidak hanya dituangkan dalam rangkaian kegiatan nasional, tetapi juga tercermin dalam identitas visual yang sarat makna melalui logo resmi Harkitnas 2026.

Logo Hari Kebangkitan Nasional tahun ini dirancang sebagai simbol semangat kolektif bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Di balik tampilannya, logo tersebut merepresentasikan optimisme, gotong royong, dan tekad bersama untuk membangun Indonesia yang semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing.

Secara filosofis, logo Harkitnas 2026 menghubungkan dua dimensi penting perjalanan bangsa.

Pertama, penghormatan terhadap sejarah kebangkitan nasional yang lahir dari semangat persatuan para pelajar dan kaum terdidik melalui Boedi Oetomo pada tahun 1908.

Kedua, orientasi menuju masa depan Indonesia yang menghadapi tantangan baru dalam bidang teknologi, informasi, dan transformasi digital.

Logo ini menjadi pengingat bahwa kebangkitan nasional tidak berhenti pada perjuangan fisik dan politik seperti masa lalu. Kebangkitan saat ini hadir dalam bentuk penguasaan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, literasi digital, dan kemampuan bangsa menjaga kedaulatan di ruang informasi global.

Tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” juga memberi makna penting terhadap posisi generasi muda sebagai pusat kebangkitan Indonesia masa depan.

Tunas bangsa dipahami sebagai sumber kekuatan nasional yang harus dijaga melalui pendidikan, karakter, kreativitas, dan kemampuan adaptasi menghadapi perubahan dunia.

Karena itu, filosofi logo Harkitnas 2026 tidak hanya berbicara tentang sejarah, tetapi juga tentang arah pembangunan bangsa.

Setiap elemen visual merefleksikan gerak maju, semangat bertumbuh, dan persatuan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi era digital yang semakin kompetitif.

Dalam pedoman resmi peringatan Harkitnas 2026 disebutkan bahwa logo tersebut merepresentasikan semangat kolektif bangsa untuk bergerak maju bersama-sama dalam menghadapi tantangan zaman, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai fondasi utama ketahanan nasional.

Semangat itu menjadi sangat relevan di tengah perubahan global yang berlangsung cepat dan dinamis.

Logo Harkitnas 2026 juga menggambarkan optimisme bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain melalui kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan kerja bersama.

Nilai gotong royong yang menjadi identitas bangsa tetap ditempatkan sebagai fondasi utama dalam membangun kemajuan nasional.

Lebih dari sekadar identitas visual peringatan tahunan, logo Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi simbol ajakan bagi seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan, meningkatkan literasi, dan menyiapkan generasi muda menghadapi masa depan.

Di tengah tantangan era digital, kebangkitan bangsa tidak lagi hanya diukur dari kekuatan fisik atau sumber daya alam, tetapi juga dari kemampuan menciptakan pengetahuan, menguasai teknologi, dan menjaga ruang digital nasional tetap sehat, produktif, dan berdaulat.

Melalui logo dan tema Harkitnas 2026, semangat kebangkitan nasional kembali ditegaskan. Indonesia diajak untuk terus melangkah maju dengan keyakinan bahwa masa depan bangsa dibangun dari generasi muda yang tumbuh kuat, cerdas, dan memiliki semangat persatuan.

DOWNLOAD DISINI

 

Read More

Kemkomdigi Dorong Platform Digital Lebih Transparan Awasi Konten Berbahaya

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong platform digital global meningkatkan transparansi sistem pengawasan konten di Indonesia, termasuk terkait jumlah moderator konten dan mekanisme pengendalian konten berbahaya di ruang digital nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah tidak lagi ingin hanya menerima laporan sepihak dari platform digital terkait penanganan konten bermasalah.

“Kita minta transparansi, kita minta penjelasan mengenai sumber daya pengawasan mereka. Sampai saat ini ketika kita sidak misalnya sebagai contoh Meta, mereka belum dapat menjelaskan kepada kita berapa banyak orang yang mereka rekrut untuk melakukan pengawasan ruang digital di Indonesia,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Menurut Meutya, banyak platform digital belum mampu menjelaskan secara rinci kapasitas pengawasan mereka terhadap berbagai konten berbahaya seperti judi online, pornografi, hoaks kesehatan, hingga disinformasi.

Ia mengungkapkan tingkat kepatuhan platform terhadap permintaan moderasi konten dari pemerintah saat ini baru berada di kisaran 20 persen.

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada lambatnya penanganan konten bermasalah di ruang digital Indonesia yang memiliki jumlah pengguna internet sangat besar.

Pemerintah mencatat berbagai konten berbahaya seperti judi online, deepfake pornografi, penipuan digital, dan hoaks kesehatan masih banyak beredar serta kerap terlambat ditindaklanjuti platform.

“Jadi ini on going prosesnya, kita terus meminta platform untuk melakukan kepatuhan-kepatuhan ini, termasuk memiliki kantor perwakilan. Ini aturan bakunya memang belum ada, jadi saat ini belum ada kewajiban untuk para platform membuat kantor perwakilan khusus,” jelas Menkomdigi.

Untuk memperkuat koordinasi penanganan konten berbahaya, Kemkomdigi juga mempertimbangkan aturan tambahan agar platform digital global memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Menurut Meutya Hafid, keberadaan kantor perwakilan akan mempercepat komunikasi dan respons platform terhadap permintaan penanganan konten dari pemerintah.

“Sedang kita pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah, terutama ketika ada hal-hal yang perlu diatensi, agar mereka memiliki kantor perwakilan di dalam negeri," tuturnya.

Selain itu, Kemkomdigi terus melakukan patroli siber harian bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menangani disinformasi, radikalisme digital, perjudian online, serta ancaman terhadap anak di ruang digital.

 

Read More

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026

Iki Radio - Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar usai sidang isbat penetapan awal Zulhijah 1447 H di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

“Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha 1447 H tanggal 10 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada Rabu tanggal 27 Mei 2026,” ujar Nasaruddin Umar dalam konferensi pers.

Penetapan tersebut dilakukan setelah pemerintah memadukan metode hisab dan rukyatul hilal yang dilaksanakan secara serentak di 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua Barat.

Lokasi rukyat mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah guna memastikan akurasi hasil pengamatan hilal.

Pemantauan dilakukan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kemenag kabupaten/kota, peradilan agama, organisasi masyarakat Islam, serta para ahli falak.

Sebelum sidang isbat dimulai, Kementerian Agama juga menggelar seminar posisi hilal yang melibatkan pakar astronomi, akademisi, dan perwakilan organisasi masyarakat Islam.

Sidang isbat turut dihadiri berbagai unsur, antara lain BMKG, BRIN, Badan Informasi Geospasial, Majelis Ulama Indonesia, ormas Islam, akademisi, serta pakar falak.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, mengatakan sidang isbat menjadi forum bersama untuk memastikan penetapan awal Zulhijah dilakukan secara akurat dan dapat diterima seluruh umat Islam di Indonesia.  

“Sidang isbat menjadi forum bersama untuk memadukan hasil hisab dan rukyatul hilal guna menetapkan awal Zulhijah 1447 H secara akurat dan dapat diterima seluruh umat Islam Indonesia,” ujar Arsad.

Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak terjadi pada 17 Mei 2026 sekitar pukul 03.00.55 WIB. Saat rukyat dilakukan, posisi hilal diperkirakan berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3 derajat 37 menit hingga 6 derajat 54 menit.  

“Pemantauan hilal dilakukan secara luas di berbagai wilayah Indonesia agar hasil rukyat yang diperoleh semakin akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sidang isbat,” kata Arsad Hidayat.

Penetapan Idul Adha melalui mekanisme sidang isbat menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kepastian layanan keagamaan, memperkuat moderasi beragama, serta membangun harmoni umat dalam pelaksanaan ibadah nasional.

Read More

MBG Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Desa dan UMKM Lokal

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional, terutama di tingkat desa dan daerah.

Hal itu disampaikan “MBG akan membangkitkan ekonomi kita,” kata Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Menurut dia, dampak program tersebut mulai dirasakan pemerintah daerah, mulai dari kepala desa hingga bupati, terutama dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Prabowo mengakui pelaksanaan Program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, pemerintah berkomitmen terus melakukan pembenahan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. “Banyak tantangan dan masalah, tetapi harus kita hadapi,” ujarnya.

Ia mengatakan Program MBG memiliki dampak langsung terhadap masyarakat kecil, khususnya keluarga petani dan pelaku usaha desa.

Prabowo menjelaskan program tersebut akan menciptakan perputaran uang yang besar di tingkat desa. Dengan asumsi 3.000 penerima manfaat per desa dan nilai anggaran Rp15 ribu per orang, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp45 juta per hari. “Dalam satu bulan bisa mencapai sekitar Rp900 juta dan dalam setahun lebih dari Rp10,8 miliar beredar di desa,” ujarnya.

Menurut dia, perputaran ekonomi tersebut akan membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha kecil untuk menjual hasil produksinya langsung di lingkungan desa. 

“Petani lele bisa menjual hasil panennya, peternak telur bisa memasok kebutuhan, pembuat tempe juga mendapat pasar,” kata Prabowo.

Ia menambahkan, Program MBG juga akan memangkas rantai distribusi dan biaya logistik karena kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari desa setempat tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar daerah. “Pasarnya ada di desa itu sendiri,” ujarnya.

Presiden Prabowo menilai perputaran dana ratusan triliun rupiah melalui Program MBG dan koperasi desa akan memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah berharap program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan koperasi.

Read More

Presiden Targetkan 30.000 KDKMP Diresmikan pada Agustus 2026

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat diresmikan pada Agustus 2026.

“Pada Agustus kita akan meresmikan 30.000 koperasi,” kata Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Prabowo, meski target tersebut belum sepenuhnya tercapai, peresmian 20.000 koperasi dalam satu tahun tetap menjadi capaian besar yang jarang terjadi di negara lain. “Kalau hanya sampai 20.000, itu juga prestasi yang jarang ditemukan di negara lain,” ujarnya.

Presiden Prabowo menilai capaian tersebut membuktikan pemerintah Indonesia mampu bekerja cepat apabila didukung tekad, strategi, dan kerja sama yang kuat antarlembaga.

Ia juga meminta masyarakat menghapus anggapan bahwa Indonesia adalah bangsa yang lemah dan tidak mampu bersaing. “Kita tidak boleh menjadi bangsa yang kalah. Kita harus menjadi bangsa yang menang,” katanya.

Menurut Prabowo, Koperasi Merah Putih akan menjadi fondasi penguatan ekonomi desa sekaligus mendukung pembangunan sektor perikanan, hilirisasi, dan industrialisasi nasional.

Ia menjelaskan koperasi tersebut akan dilengkapi layanan keuangan, distribusi logistik, penyaluran subsidi, hingga sarana pengangkutan hasil pertanian.

Dengan skema itu, desa diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pihak luar dalam memasarkan hasil produksi masyarakat. 

“Koperasi punya truk sendiri dan pikap sendiri, sehingga petani tidak bergantung kepada pihak lain,” ujarnya.

Prabowo mengatakan persoalan utama petani selama ini berkaitan dengan pupuk, modal usaha, dan akses pasar setelah panen. Kehadiran koperasi diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut.

Selain menjadi pusat distribusi hasil pertanian, KDKMP juga akan menjalankan berbagai layanan kebutuhan masyarakat, mulai dari penyedia sembako, penyalur gas dan pupuk subsidi, layanan logistik bersama Pos Indonesia, hingga penyaluran bantuan pemerintah.

Koperasi tersebut juga direncanakan memiliki layanan apotek dan penyediaan obat murah bagi masyarakat desa.

Prabowo menilai koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi bersama yang memperkuat konsep Indonesia Incorporated atau pembangunan ekonomi berbasis asas kekeluargaan. “Ekonomi kita dibangun atas dasar kekeluargaan. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin,” kata Prabowo.

Ia menegaskan koperasi, UMKM, dan pelaku usaha besar harus saling mendukung demi memperkuat ekonomi nasional.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti tingginya bunga kredit yang selama ini membebani pelaku usaha mikro dan masyarakat kecil.

Pemerintah, kata dia, telah memerintahkan penurunan bunga kredit super mikro yang sebelumnya mencapai lebih dari 20 persen menjadi di bawah 10 persen. 

“Tadinya bunganya 24 persen. Saya perintahkan harus turun di bawah 10 persen,” ujarnya.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut diperlukan agar masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro dan perempuan di desa, memperoleh akses pembiayaan yang lebih adil. 

“Masa pengusaha besar dapat bunga 9 persen, emak-emak di kampung dapat 24 persen. Itu yang tidak benar dan harus kita ubah,” katanya.

Read More

Perkuat Ketahanan Pangan, Bulog Jatim Tambah Kapasitas Gudang Hingga 1,7 Juta Ton

Iki Radio - – Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur terus bergerak cepat mengamankan stok pangan nasional. Di tengah melimpahnya hasil panen, Bulog Jatim melakukan ekspansi kapasitas penyimpanan dengan menyewa ratusan unit gudang tambahan guna memastikan seluruh hasil serapan gabah dan beras petani tertampung dengan baik.

Pimpinan Wilayah Bulog Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adinugroho, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk merespons tingginya aktivitas serapan selama musim panen. Hingga saat ini, Bulog telah mengoperasikan ratusan titik pergudangan baru.

"Secara Jawa Timur kita sudah menyewa 190 komplek pergudangan. Kalau unitnya sudah 223 unit gudang se-Jawa Timur dan kapasitas totalnya mencapai 650 ribu ton," ujar Langgeng di sela kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gudang Sewa Bulog Romokalisari, Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Dengan penambahan tersebut, total kapasitas penyimpanan yang dikelola Bulog Jatim saat ini mencapai 1,7 juta ton, yang terdiri dari gudang milik sendiri dengan kapasitas 1,1 Juta Ton. Dan gudang sewa dengan kapasitas 650 Ribu Ton.

Saat ini, tingkat keterisian (occupancy) gudang sewaan telah menyentuh angka 80 persen. Mengingat tren serapan yang masih tinggi, Langgeng menegaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk kembali menambah kuota sewa gudang jika volume panen terus meningkat.

"Untuk stok per hari ini di Jawa Timur sudah mencapai sekitar 1,3 juta ton. Kalau panen masih banyak, kita akan menyewa lagi," tegasnya.

Selain fokus pada beras, Bulog Jatim juga melaporkan penguasaan stok jagung sebanyak 58 ribu ton. Komoditas ini menjadi krusial untuk menjaga ekosistem peternakan di Jawa Timur.

Sesuai arahan pusat, Bulog telah mulai menggelontorkan jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejak Sabtu lalu. 

Langkah ini diharapkan dapat membantu peternak ayam mendapatkan pakan dengan harga terjangkau dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, digelar pula Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani.

Diskusi ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Akademisi dari perwakilan dari Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, dan Unesa. Praktisi pengamat pertanian, perwakilan petani, pedagang, dan Gapoktan. Serta elemen masyarakat berbagai organisasi kemasyarakatan.

FGD tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi penguatan ketahanan pangan nasional yang lebih komprehensif, mulai dari hulu (produksi petani) hingga ke hilir (distribusi dan keterjangkauan harga).(ir)

Read More

Kemenhaj Perkuat Pelindungan Jemaah dari Haji Nonprosedural

Iki Radio - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan jemaah haji Indonesia melalui pengawasan terhadap praktik haji nonprosedural, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Memasuki hari ke-20 operasional haji 1447 H/2026 M, layanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia secara umum berjalan lancar. Hingga Minggu (10/5/2027), sebanyak 323 kelompok terbang (kloter) dengan total 125.243 jemaah dan 1.289 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 204 kloter dengan 78.946 jemaah dan 816 petugas telah tiba di Makkah setelah bergerak dari Madinah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji.

Sementara itu, kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) Jeddah terus berlangsung. Hingga saat ini tercatat 47 kloter dengan 17.861 jemaah dan 189 petugas telah tiba. Selain itu, sebanyak 3.266 jemaah haji khusus juga telah berada di Arab Saudi.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, menegaskan bahwa perlindungan jemaah dimulai dari kepatuhan terhadap aturan resmi, termasuk penggunaan visa haji.

“Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Arab Saudi memiliki komitmen yang sama bahwa ibadah haji harus dilaksanakan melalui jalur resmi. Karena itu kami kembali mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran berhaji menggunakan visa selain visa haji. Selain melanggar aturan, praktik haji nonprosedural sangat berisiko terhadap keselamatan jemaah karena mereka berada di luar sistem perlindungan resmi,” tegas Ichsan dalam siaran persnya di Makkah, Minggu (10/5/2026).

Menurut Ichsan, Kemenhaj bersama kementerian dan lembaga terkait telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Nonprosedural yang melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bareskrim Polri.

“Satgas ini dibentuk untuk melindungi masyarakat dari praktik pemberangkatan haji ilegal dan menindak pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan niat suci masyarakat untuk berhaji,” ujarnya.

Selain penguatan perlindungan, Kemenhaj juga mengingatkan jemaah agar memprioritaskan kesehatan fisik menjelang puncak haji.

Dengan suhu di Makkah dan Madinah yang saat ini berkisar antara 38 hingga 42 derajat Celsius, jemaah diminta mengurangi aktivitas yang tidak mendesak, terutama di siang hari, memperbanyak minum air putih, menjaga pola makan, serta memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin.

“Puncak haji adalah fase ibadah yang sangat membutuhkan stamina. Jangan sampai tenaga habis sebelum waktunya. Utamakan ibadah wajib, kurangi aktivitas yang menguras fisik, dan segera laporkan jika mengalami gangguan kesehatan sekecil apa pun,” kata Ichsan.

Ia juga memberikan perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, serta jemaah dengan komorbid agar selalu didampingi dan aktif berkoordinasi dengan petugas kesehatan.

“Layanan kesehatan kami siaga 24 jam, tetapi keberhasilan menjaga kesehatan sangat bergantung pada kedisiplinan jemaah sendiri. Jangan menunda melapor jika merasa tidak sehat,” lanjutnya.

Hingga saat ini, sebanyak 67 jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi.

Pada kesempatan yang sama, Kemenhaj juga mengingatkan jemaah gelombang kedua yang masuk melalui Jeddah agar telah mengenakan kain ihram sejak di embarkasi, mengingat pengambilan miqat dilakukan dalam perjalanan menuju Arab Saudi sebelum bergerak ke Makkah.

“Kepatuhan kecil seperti mengenakan ihram sesuai ketentuan adalah bagian dari disiplin ibadah. Kami berharap seluruh jemaah mengikuti arahan petugas agar seluruh rangkaian ibadah berjalan sah, tertib, dan nyaman,” ujar Ichsan.

Kemenhaj juga menyampaikan duka cita atas wafatnya tiga jemaah Indonesia pada Sabtu (9/5), yakni Rodiyah Wayan (SOC 3), Kamariah Dul Tayib (SUB 8), dan Nursidah Sinrang Sijarra (UPG 5). Dengan demikian, jumlah jemaah wafat di Arab Saudi hingga saat ini sebanyak 23 orang.

“Kami mendoakan seluruh jemaah yang wafat mendapatkan husnul khatimah dan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan ketabahan,” tutur Ichsan.

Menutup keterangannya, Ichsan mengajak seluruh jemaah untuk menjaga semangat ibadah dengan tetap mengedepankan keselamatan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap aturan.

“Haji bukan hanya soal sampai di Tanah Suci, tetapi bagaimana ibadah ini dijalankan dengan tertib, aman, dan bermartabat. Mari kita jaga niat, jaga kesehatan, dan bersiap menyambut puncak haji dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Read More

Olahraga di CFD Jakarta, Menkeu Purbaya: Masyarakat Antusias, Indikator Ekonomi Baik-Baik Saja

Iki Radio- Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengisi akhir pekan dengan berolahraga ringan di kawasan Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu (10/5/2026). 

Kegiatan yang rutin digelar di berbagai kota besar Indonesia itu dinilai menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dengan baik.

Mengenakan jaket olahraga berlogo 8%, kaus abu-abu, celana training, dan sepatu kasual sport, Purbaya tampak berjalan santai dan sesekali berlari kecil di kawasan Jalan Jenderal Sudirman.

Kehadiran Purbaya menarik perhatian warga. Sejumlah masyarakat terlihat mengajak berbincang, berfoto bersama, hingga membuat konten seputar gaya hidup sehat dan olahraga.

Menkeu Purbaya mengaku dirinya memang sesekali mengikuti kegiatan CFD, bahkan jauh sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan. “Work life balance ya kerja keras, tapi jangan lupa istirahat yang cukup. Jangan kerja terus-menerus, harus balance,” ujar Purbaya.

“Ini sekali-sekali saja. Kalau lagi bosan di rumah, saya jalan-jalan di car free day. Dari dulu memang suka jalan-jalan meski tidak rutin,” lanjutnya.

Menurut Purbaya, ramainya aktivitas masyarakat di CFD menunjukkan adanya perputaran ekonomi yang sehat.

“Saya sekalian memantau keramaian dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ini salah satu indikator bahwa ekonomi kita baik-baik saja,” katanya.

Ia memastikan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus memantau perkembangan ekonomi nasional secara intensif. 

Menurutnya, setiap gejala pelemahan ekonomi langsung dibahas untuk dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan dan stimulus.

“Saya lihat sekarang lebih ramai dibanding beberapa bulan atau setahun lalu. Walaupun memang belum terlalu ramai, jadi ekonomi masih perlu terus didorong,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kami sedang menyiapkan beberapa stimulus pada Juni supaya ekonomi bergerak lebih baik lagi,” tambahnya.

Read More

513 KK Prasejahtera di Kabupaten Madiun, Terima Bantuan Pasang Listrik Gratis

Iki Radio - Senyum bahagia terpancar dari wajah ratusan warga Kabupaten Madiun. Sebanyak 513 Kepala Keluarga (KK) yang tergolong rumah tangga kurang mampu kini resmi memiliki akses listrik mandiri berkat program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Suparni Bahlil Lahadalia menyalakan sambungan listrik penerima BPBL di Desa Pacinan, Kamis (7/5/2026)

Ketua Dharma Wanita Kementerian ESDM, Sri Suparni Bahlil, menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut di Desa Pacinan, Kecamatan Balerejo, pada Kamis (7/5/2026). 

Ia menegaskan bahwa program ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk memastikan keadilan energi di seluruh pelosok Indonesia.

"Sasarannya adalah warga kurang mampu yang belum memiliki akses listrik maupun rumah tangga miskin yang selama ini menyalur dari tetangga. Kami mendapat data bahwa masih ada warga di Kabupaten Madiun yang belum mendapat akses listrik sendiri," ujar Sri Suparni.

Program BPBL ini tidak sekadar menyambungkan kabel, namun memberikan paket instalasi lengkap agar warga bisa langsung menikmati manfaatnya. Setiap penerima bantuan mendapatkan sambungan daya listrik 900 Volt Amper (VA), dengan instalasi 3 titik lampu dan 1 stop kontak, serta sudah mengantongi Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Tidak hanya itu, para penerima juga mendapatkan token awal senilai Rp 100 ribu.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat. Menurutnya, program ini sangat membantu meningkatkan taraf hidup warga yang selama ini terbatas dalam aktivitas malam hari karena kendala listrik.

Adapun penerima bantuan ini di Kecamatan Balerejo terdapat 257 KK, Kecamatan Pilangkenceng dan lainnya 256 KK.

Secara lebih luas, Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi yang cukup besar dalam program ini, yakni mencapai 40.910 KK sasaran.

Selain meresmikan sambungan listrik, rombongan Dharma Wanita Kementerian ESDM juga melakukan serangkaian aksi sosial di wilayah Balerejo dan Pilangkenceng. 

Diantaranya penyaluran paket peralatan sekolah untuk siswa SD, penyerahan paket Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), pemberian perlengkapan shalat, dan pemasangan lampu penerangan jalan di titik-titik strategis.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan kemandirian energi di tingkat rumah tangga dapat mendorong produktivitas ekonomi dan kualitas pendidikan anak-anak di Kabupaten Madiun.(ir)

Read More

Hardiknas 2026 : KPK Tegaskan Pendidikan Jadi Fondasi Utama Pencegahan Korupsi

Iki Radio - Di tengah upaya penindakan kasus korupsi yang terus berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kunci utama pemberantasan korupsi justru terletak pada pendidikan. Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimaknai sebagai titik refleksi untuk memperkuat integritas sebagai fondasi dalam sistem pendidikan nasional.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa korupsi tidak hanya lahir dari peluang, tetapi juga dari cara pandang, nilai, dan kebiasaan yang terbentuk sejak dini. “Pendidikan adalah cara paling mendasar untuk memastikan korupsi tidak terus berulang. Dari sanalah nilai dan kebiasaan dibentuk, jauh sebelum seseorang dihadapkan pada godaan kekuasaan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

KPK menempatkan pendidikan sebagai salah satu dari tiga strategi utama pemberantasan korupsi, selain pencegahan dan penindakan. Jika penindakan bekerja di hilir, maka pendidikan berfungsi menjaga hulu agar tetap bersih dari praktik penyimpangan.

Pendekatan ini diwujudkan melalui integrasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, PAK diarahkan untuk membentuk karakter melalui sembilan nilai integritas, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

Langkah tersebut diperkuat dengan peluncuran buku panduan pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi dan tenaga pengajar pada Maret 2026. Instrumen ini dirancang untuk memastikan standar pengajaran yang lebih merata di berbagai kampus. Hingga saat ini, sekitar 80 persen perguruan tinggi telah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran.

Selain kurikulum, KPK juga mengembangkan pendekatan berbasis data melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan. Survei ini berfungsi memotret kondisi nyata sektor pendidikan, mengidentifikasi area rawan korupsi, serta menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Ruang belajar seharusnya menjadi tempat paling aman bagi nilai integritas. Jika di sana saja sudah ada kompromi, maka kita sedang menanam masalah sejak awal,” kata Budi.

Untuk itu, KPK mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam SPI Pendidikan 2026 yang berlangsung pada 13 April hingga 31 Juli 2026. Responden terpilih akan menerima undangan resmi melalui pesan WhatsApp tanpa dipungut biaya.

Di luar pendidikan formal, KPK juga menggerakkan pendidikan informal melalui berbagai inisiatif seperti festival film antikorupsi dan kampanye publik. Upaya ini menegaskan bahwa pendidikan integritas tidak terbatas di ruang kelas, tetapi hidup dalam keseharian masyarakat.

KPK meyakini, pendidikan antikorupsi merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak instan, tetapi berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya memahami nilai kejujuran, tetapi juga memiliki keberanian untuk menolak setiap bentuk penyimpangan.

Hardiknas 2026 menjadi pengingat bahwa membangun Indonesia yang bersih tidak cukup melalui penindakan, tetapi harus dimulai dari pembentukan karakter sejak dini. Integritas, pada akhirnya, bukan sekadar diajarkan, melainkan ditumbuhkan dan diwariskan sebagai budaya bangsa.

Read More

KLH Dorong Pengelolaan Sampah Jadi Peluang Ekonomi Karbon di Sulawesi Tenggara

Iki Radio - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong sektor persampahan menjadi peluang strategis pengembangan nilai ekonomi karbon di daerah guna menekan emisi gas rumah kaca sekaligus mempercepat pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di Sulawesi Tenggara.

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, mengatakan persoalan sampah saat ini tidak dapat dipisahkan dari isu perubahan iklim. “Limbah padat domestik berkontribusi besar terhadap emisi, terutama dari praktik open dumping di TPA. Karena itu, pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai bagian dari solusi iklim, sekaligus peluang ekonomi melalui skema nilai ekonomi karbon,” ujar Ary dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (30/4/2026)

Ia menjelaskan, timbulan sampah di Sulawesi Tenggara mencapai sekitar 1.394 ton per hari, namun baru sekitar 26 persen yang terkelola. Sisanya masih belum tertangani secara optimal.

Menurut Ary Sudijanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan pengelolaan sampah tidak cukup hanya melalui pembangunan fasilitas, tetapi juga membutuhkan penguatan tata kelola dan optimalisasi sistem.

Dari total 167 sarana pengelolaan sampah yang tersedia di Sulawesi Tenggara, hanya 110 fasilitas yang aktif dengan kapasitas sekitar 365 ton per hari.

KLH/BPLH mendorong pendekatan pengelolaan sampah yang lebih menyeluruh, mulai dari pemilahan sampah dari sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga penguatan bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

Selain itu, pengelolaan sampah juga diarahkan untuk mendukung ekonomi sirkular dan penurunan emisi karbon.

Ary menambahkan, sektor persampahan ke depan berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah melalui kebijakan nilai ekonomi karbon. “Melalui kebijakan nilai ekonomi karbon, berbagai inisiatif seperti pemanfaatan biogas di TPA, pengolahan sampah menjadi energi, hingga pemanfaatan biomassa bisa dikembangkan. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga peluang ekonomi,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Fadlansyah berharap forum koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara dapat menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan di daerah.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengembangan ekonomi karbon.

KLH/BPLH optimistis dengan dukungan berbagai pihak, Sulawesi Tenggara dapat mempercepat peningkatan pengelolaan sampah sekaligus memanfaatkan potensi nilai ekonomi karbon secara optimal guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

 

Read More

PT KAI Lakukan Evaluasi Menyeluruh Pascakecelakaan di Bekasi Timur

Iki Radio - PT Kereta Api Indonesia memastikan telah melakukan evaluasi menyeluruh, baik internal maupun eksternal, pascakecelakaan KRL di Stasiun Bekasi Timur, termasuk mendukung proses investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menegaskan bahwa langkah evaluasi dilakukan untuk memperkuat aspek keselamatan operasional serta meningkatkan koordinasi dengan regulator dan pihak terkait.

“Evaluasi kami lakukan secara internal dan eksternal untuk memastikan peningkatan keselamatan serta mendukung penuh investigasi KNKT yang nantinya akan menyampaikan penyebab dan rekomendasi resmi,” ujarnya kepada pers di lokasi, Rabu (29/4/2026). 

Dalam kesempatan tersebut, PT KAI juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang terjadi di wilayah Bekasi Timur yang menimbulkan korban jiwa dan gangguan perjalanan kereta.

Berdasarkan data terbaru, total korban mencapai 106 penumpang, terdiri dari 15 meninggal dunia dan 91 mengalami luka-luka. Dari jumlah korban luka, sebanyak 38 penumpang telah diperbolehkan pulang, sementara 53 lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.

PT KAI turut menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dunia serta berharap seluruh korban luka dapat segera pulih dan kembali berkumpul bersama keluarga. Selain itu, PT KAI mengapresiasi perhatian pemerintah, termasuk Presiden dan jajaran kementerian, yang telah memberikan arahan langsung terkait penanganan korban dan pemulihan layanan transportasi.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses evakuasi dan penanganan korban, seperti Basarnas, TNI, Polri, serta berbagai rumah sakit di Bekasi dan sekitarnya.

Terkait pemulihan operasional, jalur kereta telah dibuka secara bertahap. "Jalur hilir sudah dapat dilalui kereta jarak jauh sejak dini hari, sementara jalur hulu telah dibersihkan dari puing-puing dengan pembatasan kecepatan sementara 30 km per jam," jelasnya. 

Sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, layanan KRL lintas Cikarang direncanakan kembali beroperasi setelah dinyatakan aman, dengan frekuensi yang sama seperti sebelumnya.

PT KAI menegaskan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap proses pemulihan layanan. “Tidak ada toleransi terhadap penurunan standar keselamatan. Kami memastikan seluruh aspek telah aman sebelum layanan dibuka kembali,” tegas Bobby.

Sebagai bagian dari penanganan pascakejadian, PT KAI juga membuka dua posko tanggap darurat di Bekasi Timur dan Stasiun Gambir selama 14 hari ke depan untuk membantu korban dan keluarga.

PT KAI berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

 

Read More

Menhub Sampaikan Perkembangan Terbaru Kecelakaan KA di Bekasi Timur

Iki Radio - Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi menyampaikan perkembangan terbaru terkait kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi Timur. Total korban tercatat sebanyak 106 penumpang, terdiri dari 15 meninggal dunia dan 91 mengalami luka-luka.

Dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026), Menhub Dudy menyebutkan bahwa dari 91 korban luka, sebanyak 38 penumpang telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan medis. “Sisanya kami harapkan segera pulih dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga,” ujarnya.

Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus memastikan penanganan korban berjalan optimal, termasuk pelayanan kesehatan bagi penumpang yang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga tengah mempersiapkan pemulihan operasional KRL lintas Cikarang–Bekasi Timur. Namun, pembukaan kembali layanan masih menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Apabila telah diberikan clearance oleh KNKT, maka insya Allah siang ini layanan KRL Jabodetabek dari Cikarang dan Bekasi Timur dapat kembali beroperasi,” jelas Menhub. 

Saat ini, proses persiapan terus dilakukan, meliputi uji coba rel, sistem persinyalan, serta pengecekan menyeluruh terhadap infrastruktur guna memastikan keamanan perjalanan.

Menhub juga menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama sebelum layanan kembali dibuka untuk masyarakat. “Yang paling utama adalah keselamatan. Kami memastikan seluruh aspek teknis benar-benar aman sebelum operasional kembali dilakukan,” tegasnya.

Diharapkan, layanan KRL dapat segera normal kembali sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan transportasi publik dengan aman dan nyaman.

 

Read More