Kabar Baik! Tunjangan Guru ASN Akan Cair Setiap Bulan Mulai Tahun 2026

Iki Radio - Pemerintah menargetkan penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilakukan setiap bulan mulai tahun depan. 

Rencana ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (28/11/2025), di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Abdul menjelaskan bahwa selama ini tunjangan guru ASN yang setara gaji pokok masih dicairkan setiap tiga bulan sekali. Ia berharap pola pencairan bulanan segera diterapkan agar para guru dapat mengatur keuangannya dengan lebih baik. 

“Alhamdulillah, sementara baru bisa kita transfer tiga bulan sekali. Tahun depan kita usahakan ditransfer setiap bulan,” ujarnya.

Selain tunjangan untuk ASN, Abdul juga melaporkan bahwa tunjangan bagi guru non-ASN telah dinaikkan menjadi Rp 2 juta. 

Ia menyebut peningkatan dan penyaluran tunjangan tersebut telah mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan. 

“Saya sudah menyampaikan di hadapan Bapak Menteri Keuangan,” katanya.

Abdul menambahkan, meski mekanisme pencairan masih dilakukan per tiga bulan, pemerintah berkomitmen memperbaikinya agar pada tahun mendatang seluruh tunjangan dapat diterima guru secara lebih rutin dan tepat waktu.

Read More

Bantuan Cepat Presiden Tiba di Sumbar untuk Percepatan Penanganan Bencana

Iki Radio - Bantuan cepat atas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung penanganan darurat cuaca ekstrem di Sumatra Barat (Sumbar) tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, pada Jumat (28/11/2025).

Bantuan tersebut dikirim menggunakan pesawat militer C-130 Hercules yang berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 12.00 WIB.

Setibanya di bandara, bantuan pangan dan non-pangan itu diserahkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, kepada Wakil Gubernur Sumatra Barat. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, turut menyaksikan proses serah terima.

Selanjutnya, bongkar-muat logistik dilakukan sebelum didistribusikan ke wilayah terdampak banjir dan longsor.

Rustian, menegaskan bahwa bantuan Presiden ini merupakan tahap awal. Ia memastikan pemerintah akan menyesuaikan pengiriman berikutnya dengan hasil kaji kebutuhan dari setiap daerah terdampak.

“Ini merupakan bantuan awal. Jadi akan ada bantuan-bantuan Presiden berikutnya,” kata Rustian di bandara melalui keterangan yang diterima InfoPublik di Jakarta.

BNPB juga mengingatkan agar bantuan yang telah tiba segera disalurkan.

“Bantuan jangan sampai menumpuk di gudang logistik,” ujar dia.

Bersumber dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (28/11/2025), data dari para kepala daerah menjadi acuan pemerintah dalam menentukan jenis bantuan yang dikirimkan pagi ini. Bantuan tersebut mencakup peralatan darurat, perlengkapan evakuasi, dan kebutuhan vital untuk pemulihan cepat.

Adapun bantuan untuk Sumatra Barat terdiri atas internet satelit, genset, perahu LCR, tenda, makanan olahan kering, serta paket bantuan sosial.

Pengiriman bantuan ini merupakan bagian dari operasi udara empat pesawat Hercules yang diterbangkan secara bersamaan ke beberapa wilayah terdampak bencana.

Selain ke Sumatra Barat, pesawat lain juga membawa bantuan Presiden ke Sumatra Utara dan Aceh.

Read More

Kemenkes Intensifkan Respons Kesehatan dalam Bencana Cuaca Ekstrem di Aceh, Sumut dan Sumbar

Iki Radio - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat respons kesehatan akibat cuaca ekstrem yang memicu banjir, banjir bandang, angin puting beliung, dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Periode bencana 19–25 November 2025 tersebut berdampak pada puluhan ribu penduduk, mengganggu akses komunikasi, dan menghambat layanan kesehatan di sejumlah fasilitas.

Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha pada Jumat (28/11/2025) memastikan seluruh kebutuhan logistik prioritas telah dikirimkan dan siap ditambah sesuai kondisi di lapangan.

“Logistik yang disediakan mencakup obat-obatan, pangan tambahan untuk balita dan ibu hamil, serta oxygen concentrator. Semua sudah kami kirimkan. Pemantauan terus dilakukan dan Kemenkes siap memperkuat dukungan dengan pengiriman tambahan logistik kesehatan," kata Kunta.

Selain pengiriman logistik, Kemenkes juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan di posko pengungsian, fasilitas kesehatan, serta layanan mobile.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Bayu Teja menjelaskan bahwa sejak awal kejadian Kemenkes telah mengaktifkan langkah-langkah tanggap cepat guna memastikan kebutuhan medis masyarakat terpenuhi.

“Bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, kami melakukan rapid health assessment untuk memetakan kebutuhan, memberikan layanan di posko pengungsian, serta mengoperasikan layanan kesehatan mobile di wilayah terdampak,” terang Bayu.

Lanjutnya, seluruh puskesmas dan rumah sakit telah disiagakan untuk melayani warga terdampak, didukung pengiriman obat-obatan dan bahan medis habis pakai. Respons Kemenkes turut diperkuat dengan penyaluran pangan tambahan bagi balita dan ibu hamil guna mencegah risiko gizi buruk selama masa tanggap darurat.

Dukungan tenaga kesehatan juga ditingkatkan melalui mobilisasi tenaga cadangan kesehatan, dokter, perawat, tenaga kesehatan lingkungan, dan epidemiolog untuk membantu dinas kesehatan setempat.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh dinas kesehatan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tegas Bayu.

Kemenkes berkomitmen memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan menyeluruh hingga situasi kembali pulih.

Read More

BSN Tegaskan Food Tray Program Makan Bergizi Gratis Wajib SNI

Iki Radio - Pemerintah menegaskan bahwa seluruh produk food tray yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan material minimal stainless steel 304. Ketentuan ini diterapkan sebagai bagian dari penguatan keamanan pangan dan perlindungan kesehatan anak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, kepada awak media di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, kepada awak media di Jakarta, Rabu (26/11/2025) menyampaikan bahwa pemberlakuan SNI tersebut bukan sekadar pelengkap regulasi, tetapi merupakan instrumen kontrol kualitas agar produk yang masuk ke pasar nasional tidak membahayakan konsumen.  “Food tray sudah menjadi SNI, sudah ada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang ditunjuk untuk melakukan sertifikasi. Sudah ada produk Indonesia yang mendapatkan tanda SNI,” jelasnya.

Menurut Kristianto, standar material stainless steel 304 dipilih karena memiliki ketahanan terhadap korosi, aman bagi makanan, dan telah teruji dalam standar food grade internasional. Produk yang tidak memenuhi standardisasi tersebut dinyatakan tidak boleh beredar dalam rantai pasok program MBG.

Ia menegaskan, sistem pendukung SNI untuk perlindungan pangan juga telah tersedia. Selain produk fisik, terdapat SNI terkait manajemen keamanan pangan dan SNI pada sektor jasa katering yang memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai prinsip higienitas dan sanitasi.  “Sistem keamanan pangan dan catering juga ada SNI-nya. Sistem ini yang sudah ada dan bisa digunakan memperkuat program MBG,” kata Kristianto.

Kristianto menjelaskan bahwa penerapan SNI terbagi menjadi dua skema: wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary). Skema wajib diterapkan pada produk yang berkaitan langsung dengan kesehatan publik, seperti food tray MBG, sementara skema sukarela didorong untuk meningkatkan daya saing industri.

Ia menambahkan, penerapan SNI wajib dapat diberlakukan oleh kementerian atau lembaga sesuai kewenangannya untuk membatasi masuknya produk substandar, khususnya produk impor murah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan.  “Dengan pemberlakuan SNI wajib, seluruh produk di pasar harus memenuhi SNI. Produk impor yang substandar otomatis tidak bisa masuk,” tegasnya.

BSN mencatat tren positif sektor industri yang mulai mengadopsi SNI secara sukarela. Target BSN pada 2025 menumbuhkan 1.000 sertifikat SNI manajemen usaha kecil dan menengah (UKM/SME) hampir tercapai.

SNI Bina UMK: Sertifikasi Khusus UMKM

Kristianto mengungkapkan kehadiran program SNI Bina UMK, yang selama ini kerap dianggap mirip dengan logo halal karena pendekatan pembinaannya. Program ini diarahkan khusus bagi pelaku UMKM yang mendaftar melalui sistem OSS.

Program ini memberikan jalur pembinaan langsung dari BSN agar pelaku usaha memahami kewajiban, proses pemenuhan standar, dan penerapan teknis hingga mendapatkan sertifikat SNI.  “Saat mereka mendaftar melalui OSS, sudah ada sistem untuk menggunakan SNI Bina UMK. Ada komitmen untuk memenuhi persyaratan SNI,” jelasnya.

Ia menegaskan, BSN akan melakukan pendampingan hingga pelaku usaha mampu menerapkan standar secara mandiri. Model seperti ini diharapkan menciptakan UMKM lebih tangguh, memiliki daya saing, dan mampu masuk pasar nasional maupun global.

BSN juga menyoroti masalah persaingan produk di pasar domestik. Produk impor murah tanpa standardisasi dianggap sebagai ancaman bagi produsen lokal, baik dari sisi kualitas maupun kelangsungan usaha.

Dengan pemberlakuan SNI pada kategori produk tertentu—termasuk food tray MBG—BSN menilai pasar nasional terlindungi dari serbuan produk substandar. Produk yang berkualitas rendah tidak lagi leluasa masuk karena harus memenuhi standar teknis dan uji laboratorium yang telah ditetapkan.

“Produk nasional yang menerapkan SNI akan terlindungi dari produk substandar, walaupun murah, tapi kualitasnya di bawah standar,” ujar Kristianto.

Relevansi Strategis untuk Program MBG

Implementasi SNI pada food tray dipandang tidak hanya memastikan keamanan pangan, melainkan juga menjaga kredibilitas program nasional MBG. Pemerintah tidak ingin risiko kesehatan seperti kontaminasi atau residu logam terjadi di tengah penerapan program intervensi gizi.

Penguatan standar juga berdampak jangka panjang pada peningkatan industri stainless steel dalam negeri. Produsen yang memenuhi SNI berpotensi mendapatkan kontrak pasokan berkala, menciptakan rantai pasok nasional yang sehat dan berkelanjutan.

Melalui penerapan standar stainless steel SNI 304 untuk food tray, sertifikasi produk dan sistem keamanan pangan, hingga pembinaan UMKM melalui SNI Bina UMK, BSN menegaskan posisi standardisasi sebagai instrumen proteksi pasar, jaminan keselamatan konsumen, serta tumpuan daya saing industri nasional.

Read More

Capaian Program Prioritas GTK: Penguatan Kompetensi hingga Kesejahteraan Guru

Iki Radio - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa seluruh program prioritas peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan efektif.

Melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), pemerintah memastikan transformasi menyeluruh pada ekosistem guru terus dipercepat dan diperluas.

Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa dalam satu tahun terakhir pemerintah menjalankan berbagai program yang menjadi fondasi profesionalitas guru. 

“Seluruh program ini dirancang untuk memastikan guru semakin sejahtera melalui tunjangan, dan semakin kompeten melalui peningkatan kualifikasi serta pelatihan. Guru profesional harus diwujudkan secara terstruktur,” ujar Nunuk, Selasa (25/11/2025).

Program prioritas tunjangan menunjukkan capaian tinggi baik pada guru ASN maupun non ASN. 

Seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah: Rp62,9 triliun untuk 1.472.687 guru (94 persen), Tunjangan Khusus Guru (TKG) di daerah 3T untuk ASN: Rp1,419 triliun untuk 55.149 guru (89,10 persen), TKG non ASN di 3T: 100,1 persen tersalurkan kepada 26.676 guru (Rp371,02 miliar), TPG non ASN: 100,1 persen atau Rp8,12 triliun kepada 396.342 guru, Insentif non ASN: 94,7 persen atau Rp733,99 miliar kepada 346.238 guru, dan Bantuan Subsidi Upah: 92,3 persen atau Rp140,3 miliar kepada 233.770 guru.

“Harapan kita di Hari Guru Nasional ini, semua guru yang berhak bisa menerima tunjangannya tepat waktu,” ungkap Dirjen Nunuk.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi salah satu capaian terbesar tahun ini. Dari sasaran 808 ribu peserta, seleksi administrasi justru mencapai 822 ribu peserta. “Kami turun langsung ke yayasan dan daerah 3T, bahkan menyelenggarakan PPG luring agar guru dapat mengikuti program. Alhamdulillah, target bisa lebih dari 100 persen,” terang Nunuk.

Upaya peningkatan kualifikasi akademik S-1/D-4 dilakukan melalui beasiswa RPL untuk 12.500 guru pada 2025. Pada 2026, kapasitas program melompat jauh dengan kuota 150 ribu guru.

Berbagai pelatihan guru juga menunjukkan capaian signifikan:Pertama, pembelajaran mendalam (Deep Learning): 48.472 pendaftar kepala sekolah dari target 66.836; 139.170 pendaftar guru dari target 156.269, Kedua, pelatihan coding dan kecerdasan buatan:

Dilaksanakan bersama 87 lembaga diklat, menyasar >60 ribu sekolah, Ketiga, gerakan numerasi nasional dan matematika GEMBIRA: Menjangkau 140 sekolah dan 13 desa, melatih 300 fasilitator nasional dan 2.840 fasilitator daerah. Targetnya mengimbaskan program kepada 40.720 guru TK–SD, Keempat, penguatan bimbingan konseling:

1.200 fasilitator nasional dan 14.590 fasilitator daerah telah dilatih; target jangka panjang menjangkau 270 ribu guru, Kelima, STEM 5M (Mudah, Murah, Menggembirakan, Mindful, Meaningful): Disiapkan untuk implementasi penuh 2026, mencakup pelatihan 3.000 fasilitator nasional dan 45.000 fasilitator daerah bagi 665.018 guru, dan Keenam, bahasa inggris SD (kebijakan wajib 2027): 2025: Pelatihan 1.087 calon fasilitator, 2026:Pelatihan 60.000 guru, 2027: 90.000 guru siap mengajar di kelas 3 SD.

Program Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) memberikan dampak signifikan pada pengisian jabatan kepala sekolah. Kekosongan turun drastis dari 117 ribu menjadi 57 ribu atau berkurang 51 persen. Tahun ini, 8.000 calon kepala sekolah telah mendapat pelatihan kepemimpinan satuan pendidikan.

Dengan capaian tunjangan yang merata, peningkatan kompetensi yang meluas, serta perluasan beasiswa dan pelatihan, Ditjen GTKPG menegaskan bahwa transformasi kualitas guru terus berlanjut dan menjadi prioritas utama pemerintah.

Di momentum HGN 2025, Kemendikdasmen kembali menegaskan bahwa masa depan pendidikan nasional hanya dapat ditopang oleh guru yang kompeten, profesional, dan sejahtera.(*)

Read More

Menteri Mu'ti Tegaskan Penguatan Guru Jadi Prioritas Nasional di Hari Guru 2025

Iki Radio - Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat kualitas dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Balai Kota Surabaya. (Foto: Dok Kemendikdasmen)

Pesan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur,  Selasa (25/11/2025).

Upacara yang dihadiri sekitar 1.000 guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta unsur pemerintah daerah tersebut berlangsung khidmat. Menteri Mu’ti yang hadir mengenakan pakaian adat Bali menekankan bahwa satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah menghadirkan langkah konkret bagi peningkatan kompetensi, kualifikasi, dan kesejahteraan guru.

Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa pada 2025 pemerintah telah menyediakan beasiswa Rp3 juta per semester melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi 12.500 guru yang belum berpendidikan Diploma IV/Sarjana S1.

Berbagai pelatihan juga digulirkan, antara lain: Pendidikan Profesi Guru, Upgrading Guru BK dan BK untuk non-BK, Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Koding dan Kecerdasan Artifisial, Kepemimpinan Sekolah, serta program peningkatan kompetensi lainnya.

Untuk menekan kesenjangan kesejahteraan, pemerintah memberikan: Tunjangan sertifikasi Rp2 juta/bulan untuk guru non-ASN, Tunjangan satu kali gaji pokok untuk guru ASN, dan Insentif Rp300 ribu/bulan untuk guru honorer. “Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru,” tegas Mendikdasmen.

Pemerintah juga menyiapkan peningkatan signifikan pada tahun 2026, yakni: Kuota beasiswa studi meningkat menjadi 150.000 guru, Insentif honorer naik menjadi Rp400 ribu/bulan, Tugas administratif guru dikurangi, Kewajiban mengajar tidak lagi mutlak 24 jam, dan satu hari belajar guru dalam sepekan. "Kebijakan ini bertujuan agar guru kembali pada tugas utamanya: mendidik, membimbing, dan meningkatkan kualitas diri,” ujarnya.

Menteri Mu’ti menyoroti bahwa guru saat ini menghadapi tantangan sosial yang kompleks—mulai dari penetrasi nilai-nilai hedonistik hingga tekanan sosial, moral, dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.  “Ada guru yang mengalami tekanan material, sosial, dan bahkan berhadapan dengan aparat hukum. Kondisi ini harus diakhiri. Guru harus tampil percaya diri dan berwibawa,” tegasnya.

Sebagai bentuk pelindungan, Mendikdasmen telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait penerapan restorative justice bagi guru yang menghadapi persoalan hukum dalam konteks tugas mendidik.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah pusat memperkuat kesejahteraan dan layanan bagi guru. “Kita menjadi apa pun hari ini karena jasa seorang guru. Hormati guru seperti kita menghormati orang tua,” ujarnya.

Menteri Mu’ti menyampaikan penghargaan kepada seluruh guru di Tanah Air. “Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu masa depan bangsa. Selamat Hari Guru 2025. Guru hebat, Indonesia kuat,” pungkasnya.

Read More

Suplai Protein untuk MBG Diperkuat lewat Tambak Ikan dan Desa Nelayan Baru

Iki Radio - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa sebanyak 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi bagian dari pemenuhan menu tetap yang disiapkan pemerintah. Ia menekankan bahwa kebutuhan pangan bergizi harus disertai dengan kesiapan produksi nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi Menko Bidang Pangan untuk Program Strategis Nasional yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Minggu (23/11/2025).

“Kita perlu telur, kita perlu ayam, kita perlu ikan, buah-sayur, kita perlu nasi jadi banyak. Karena itu, program MBG ini harus dibarengi dengan upaya swasembada pangan,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi seimbang dari sumber protein daging, ikan, dan telur pada 2026 akan menjadi kebutuhan yang terus didorong melalui program MBG. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pusat menyiapkan langkah konkret di sektor perikanan.

Zulkifli Hasan mengungkapkan rencana pemerintah membangun ratusan tambak ikan di berbagai daerah sebagai penopang utama penyediaan protein hewani berbasis ikan.

“Akan dibangun 200 desa nelayan untuk menghasilkan protein ikan, dan akan ada 20 ribu tambak serta 500 tambak di setiap kabupaten,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan pasokan ikan untuk menu MBG, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan nelayan di tingkat desa.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Pangan RI tersebut. Ia menilai kunjungan itu menghasilkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan kementerian di tingkat pusat.

Menurut Sujiwo, hubungan baik tersebut telah tercermin dalam dukungan terhadap berbagai proposal pembangunan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada pemerintah pusat.

“Dan tadi saya diskusi kecil, terutama tentang percepatan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya.

Sujiwo menyampaikan bahwa Menko Pangan juga memantau langsung perkembangan pembangunan di daerahnya. Berbagai aspirasi dan usulan strategis Kubu Raya disampaikan langsung dalam pertemuan tersebut dan mendapat respons positif.

“Bahkan tadi sudah beberapa hal langsung tersampaikan kepada beliau,” tambahnya.

Dengan jaminan ketersediaan bahan pangan dan komitmen pembangunan infrastruktur pendukung seperti desa nelayan dan tambak ikan, program MBG diharapkan tidak hanya memperkuat gizi jutaan penerima manfaat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional hingga ke tingkat daerah.

Read More

Kemenhub Terus Gencarkan Ramp Check Moda Transportasi Jelang Nataru 2025/2026

Iki Radio - Jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta pemangku kepentingan terkait semakin menggencarkan ramp check pada moda transportasi darat, laut, udara, serta kereta api. Langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan untuk menekan terjadinya kecelakaan yang disebabkan faktor teknis kendaraan maupun faktor manusia (human error).

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi Jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta pemangku kepentingan terkait semakin menggencarkan ramp check pada moda transportasi darat, laut, udara, serta kereta api. (Foto Humas Kemenhub)

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenhub melaksanakan ramp check untuk memastikan seluruh moda transportasi aman, nyaman, serta siap melayani masyarakat dengan kualitas terbaik. Keselamatan rakyat adalah prioritas utama dan kami berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang transparan, tertib, serta humanis,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, di Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Adapun, ramp check dilakukan dengan memeriksa hal-hal yang dirasa dapat menyebabkan kecelakaan, seperti kelaikan kondisi fisik kendaraan, fungsi-fungsi alat-alat pendukung operasional kendaraan, surat-surat administrasi dan kelengkapan kendaraan, serta perlengkapan lainnya yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan berkendara.

Pada sektor transportasi darat, pelaksanaan ramp check sudah dimulai sejak 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026. 

Cakupannya meliputi pool bus, jalur wisata strategis, serta terminal yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Lampung, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, NTT, NTB, Papua, Bengkulu, serta Sulawesi Barat. 

Target operasi ramp check sebanyak 15.000 unit kendaraan.

Untuk sektor transportasi laut, setiap kapal penumpang yang akan beroperasi wajib menjalankan pemeriksaan kelaiklautan secara menyeluruh, guna memastikan keselamatan pelayaran. 

Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub telah membentuk Tim Uji Petik yang melakukan ramp check di sejumlah pelabuhan padat penumpang antara lain Pelabuhan Tanjung Perak, Makassar, Batam, Ambon, Banten, Bitung, Dumai, Sorong, Kendari, Kotabaru-Batulicin, Ternate, Kupang, Tanjung Wangi, Merauke, serta Muara Angke. 

Kemudian, dilakukan juga koordinasi intensif dengan BMKG untuk memperoleh pembaruan perkiraan cuaca dan menerapkan SOP jika terjadi cuaca ekstrem.

Kemudian sektor transportasi udara, ramp check akan dilakukan mulai 21 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026 untuk menjaga dan meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan serta keamanan penerbangan. Pengecekan akan dilakukan pada 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal dengan rincian 366 unit siap operasi dan 194 unit sedang dalam perawatan.

Sementara itu, pada sektor perkeretaapian, ramp check dilakukan terhadap sarana dan prasarana, termasuk pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan inspeksi keselamatan di lintas operasi.

Selain ramp check, kebijakan dan strategi lain juga telah disiapkan untuk menjaga dan meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan transportasi antara lain melalui koordinasi dengan stakeholder terkait. 

Pemangku kepentingan yang dilibatkan seperti Kepolisian RI, operator transportasi, penyiapan sumber daya manusia, antisipasi cuaca, regulasi tentang keselamatan, serta penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026. 

Seluruh komponen yang terlibat mencapai lebih dari 12.000 personel terdiri dari unsur kementerian/lembaga juga stakeholder lainnya.  

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, sehingga dapat berkumpul dengan keluarga tercinta tanpa kendala berarti. Kami mengimbau seluruh pengguna transportasi untuk tetap mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama,” tukas Menhub Dudy.

Read More

Lembaga Sensor Film Indonesia Sebut Banyuwangi Potensial jadi Pusat Industri Sinema

Iki Radio - Kekayaan alam, budaya, dan adat istiadat Banyuwangi yang telah mendunia, membuat kabupaten di ujung timur pulau Jawa itu potensial menjadi pusat industri sinema. 

Hal itu disampaikan Ketua Subkomisi Penyensoran Lembaga Sensor Film (LSF) Hadi Armoto, dalam Literasi Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film, serta sosialisasi aplikasi e-SiAS bagi pegiat perfilman di Jawa Timur, di Banyuwangi, Rabu (19/11/2025). Banyuwangi dipilih menjadi tuan rumah lantaran dinilai memiliki potensi besar di dunia perfilman. 

"Banyuwangi mempunyai cerita legenda yang begitu hebat. Alamnya bagus. Budayanya banyak. Jadi jangan ditanya lagi, semuanya sudah mendunia. Banyuwangi bisa jadi pusat industri sinema," kata Hadi.

Hadi mengatakan Banyuwangi telah memiliki semua tolok ukur suatu daerah, yang potensial dieksplorasi dalam karya sinematografi.

Seluruh nilai positif Banyuwangi itu, kata dia, bisa materi dalam dunia sinematografi. Bukan hanya untuk film komersil, potensi Banyuwangi juga layak untuk digarap sebagai film bendek, film dokumenter, dan lain sebagainya.

"Potensinya memang besar banget. Film dokumenter yang saya buat juga berkisah tentang Banyuwangi," ucap dia.

LSF mendorong agar film-film yang berlatar di Banyuwangi bisa digarap secara maksimal. Baik film yang diproduksi oleh sineas-sineas terkenal, sineas komunitas lokal, maupun pemerintah daerah.

Hadi juga mendorong agar film-film yang diproduksi bisa diurus penyensorannya. Saat ini menurut Hadi, pengurusan sensor dipermudah dengan aplikasi e-SiAS, yang membuat pengurusan sensor bisa dilakukan tanpa harus ke Ibu Kota.

Dengan memiliki surat tanda lulus sensor atau STLS, kata dia, film akan memiliki perlindungan hukum.  LSF juga akan menentukan klasifikasi film atau produk serupa lainnya dalam klasifikasi kelompok usia yang tersedia.

Hadi mengatakan, LSF menangani sekitar 42 ribu film setiap tahunnya. Dengan dorongan agar film-film baru dengan berbagai jenis dan genre bisa muncul, ia berharap jumlah tersebut bisa meningkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih dengan dukungan LSF. Menurutnya ini menjadi penyemangat pelaku perfilman lokal Banyuwangi untuk kian kreatíf membuat film-film berkualitas dan lebih memahami mekanisme pengajuan sensor film untuk mendapatkan STLS.  

"Selama ini Banyuwangi telah banyak menjadi lokasi syuting film-film nasional di Indonesia. Dengan dukungan ini, harapannya pelaku film di Banyuwangi kian kreatif dan sesuai dengan regulasi yang ada," kata Ipuk. 

“Kami juga berharap nantinya ada film besar yang dihasilkan dari orang Banyuwangi, syuting di Banyuwangi dan artisnya dari Banyuwangi,” tambah Ipuk. (*)

Read More

Satu Klik, Satu Dampak: Kekomdigi Ingatkan Pentingnya Literasi Digital

Iki Radio - Di era ketika teknologi berkembang bak pisau bermata dua, ruang digital menjadi arena pembentuk reputasi. Satu unggahan dapat membuka peluang. Pada sisi berbeda juga dapat menjatuhkan seseorang. Hanya dalam satu klik. Media sosial telah menjelma menjadi ruang publik baru yang demokratis sekaligus rawan, tempat kreativitas tumbuh, tetapi juga tempat hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi mudah menyebar.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, saat membuka kegiatan Indonesia.go.id Goes to Campus: Your Story, Our Nation di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (19/11/2025) menekankan penguatan literasi digital menjadi kunci untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Foto: Indonesia.go.id

Kesadaran atas dinamika inilah yang mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) memperkuat literasi digital publik, terutama bagi generasi muda yang aktif bersuara di ruang digital.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa penguatan literasi digital menjadi kunci untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Indonesia.go.id Goes to Campus: Your Story, Our Nation di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (19/11/2025).

Batas antara ruang privat dan publik di media sosial makin kabur. Karena itu, kemampuan publik mengolah pesan menjadi bagian penting demokrasi modern.

“Dalam ruang digital di mana setiap orang dapat bereaksi dan berbagi, satu kesalahan kecil bisa memicu resonansi sosial yang besar. Namun ruang yang sama juga menyimpan potensi luar biasa untuk berkarya dan memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan,” tegas Fifi.

Tiga pilar yang harus diperkuat masyarakat untuk ikut menciptakan ruang digital yang sehat, pertama kemampuan bernarasi, menulis dan menyampaikan pesan publik yang relevan, etis, dan bermakna. Kedua kompetensi komunikatif digital, mengelola pesan, konteks, dan konsekuensi di ruang terbuka (digital communicative competence).

“Ketiga sumber terpercaya yang mengutamakan verifikasi sumber utama (A1) untuk meningkatkan kredibilitas informasi,” ujar Fifi.

Dalam menghadapi derasnya banjir informasi, publik membutuhkan rujukan kredibel. Di sinilah peran penting Indonesia.go.id.

Portal tersebut dikatakan Fifi tidak hanya menyajikan informasi resmi pemerintah, tetapi juga menjalankan fungsi jurnalisme pemerintah yang akurat dan kontekstual. Indonesia.go.id dirancang untuk menjadi sumber A1 bagi masyarakat dan media, sekaligus alat untuk menekan ruang gerak disinformasi.

“Kami menghadirkan jurnalisme pemerintah yang kredibel agar masyarakat dapat melihat Indonesia tanpa kabut disinformasi,” ujar Fifi.

Kegiatan Indonesia.go.id Goes to Campus menghadirkan narasumber lintas sektor yaitu penulis dan jurnalis senior Fenty Effendy, akademisi Nur’annafi Farni (Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo), serta konten kreator Hari Obbie. Ketiganya memberikan panduan praktis mengenai etika, kreativitas, dan berpikir kritis dalam mengelola informasi.

Farni menekankan bahwa tantangan era digital kini semakin kompleks, termasuk kehadiran teknologi AI yang dapat memproduksi misinformasi dengan sangat meyakinkan.

Ia mengingatkan pentingnya menerapkan “Aturan 3S” yaitu Saring sebelum Sharing, Santun dalam berkomentar, dan Sadari Jejak Digital.

“Jejak digital adalah portofolio. Jadikan ia cerminan kehidupan nyata yang penuh kesadaran,” ujarnya.

Sementara konten kreator Hari Obbie mengajak generasi muda untuk tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen konten positif. Menurutnya, konten baik yang diproduksi secara konsisten dapat menggeser algoritma ke arah yang lebih sehat. Ia juga mendorong peserta untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab.

Kegiatan Indonesia.go.id Goes to Campus diikuti oleh 300 mahasiswa yang hadir luring dan 300 peserta daring dari berbagai wilayah.

Read More

MUI Ingatkan Semua Pihak untuk tidak Sebar Disinformasi

Iki Radio - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, kembali mengingatkan pejabat publik dan masyarakat luas agar menjaga etika bermedia sosial serta tidak terburu-buru membagikan informasi yang belum terverifikasi.

Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya (tengah) berfoto bersama selurun narasumber dan peserta diskuai publik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Foto: Istimewa

Ia menegaskan bahwa ruang digital adalah ruang publik yang sarat tanggung jawab moral sehingga setiap unggahan dapat berpengaruh langsung pada persepsi dan ketenangan masyarakat.

Dalam Diskusi Publik “Fatwa Bermuamalah di Media Sosial pada Era Post Truth: Fatwa, Etika, dan Sikap Kita” yang digelar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Asrorun menekankan bahwa pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam kehati-hatian.

“Kalau imam hanya model tenar namun tidak mengikatkan diri pada aturan sebagai imam yang layak, maka dia bukan hanya tidak boleh diikuti, bahkan ketika mengikuti dia hukumnya batal,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

Ia menambahkan bahwa seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan bukan hanya atas tindakannya, tetapi juga atas dampak sosial dari komunikasinya.

Asrorun menilai bahwa fenomena konten digital dari pejabat publik sering kali mengabaikan prinsip tabayyun sehingga memunculkan misinformasi yang dapat berkembang menjadi disinformasi. Ia menyebut konten yang dibuat terburu-buru demi perhatian publik berpotensi menyesatkan.

“Dalam konteks ruang digital hari ini, satu unggahan bisa menyebar ke mana-mana dalam hitungan detik, dan efeknya bisa jauh lebih besar daripada yang dibayangkan pembuatnya,” katanya.

Ia kemudian menyinggung inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke sebuah perusahaan air minum dalam kemasan di Subang yang dipublikasikan secara terbuka di media sosial.

Menurutnya, tindakan itu dilakukan tanpa proses klarifikasi terlebih dahulu sehingga menimbulkan kesimpulan keliru di masyarakat.

“Ini yang saya sebut dhala fa dhala — sesat dan menyesatkan. Karena publik tidak diberi konteks yang utuh, tidak diberi data yang benar, tapi langsung digiring pada satu kesimpulan tertentu,” ujarnya.

Asrorun menambahkan bahwa klarifikasi yang muncul setelah unggahan itu dinilai tidak cukup untuk menghapus dampak sosial dan reputasi yang terganggu.

“Sudah ada korban yang dihakimi publik. Narasi yang kadung berkembang itu sulit ditarik kembali. Pelaku publikasi harus memahami bahwa tanggung jawab moralnya jauh lebih besar daripada sekadar membuat konten,” katanya.

Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian yang diwajibkan pejabat publik. “Kalau pejabat tidak hati-hati, masyarakat pun menjadi ikut terseret dalam kegaduhan digital yang tidak perlu,” lanjutnya.

Ia mengatakan perilaku demikian bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial. Fatwa tersebut menekankan bahwa pengguna media sosial dilarang menyebarkan hoaks, gibah, fitnah, ujaran kebencian, dan segala informasi yang tidak memiliki dasar kebenaran.

“Ruang digital harus mengangkat sisi baik manusia dan melipatgandakan manfaat, bukan memperluas mudarat. Ini prinsip dasar syariah yang relevan dengan zaman apa pun,” kata Asrorun.

Guru Besar Fiqh itu juga mengingatkan bahwa media digital saat ini telah menjadi penentu cara berpikir masyarakat sehingga kesalahan informasi dapat menggiring opini publik pada arah yang berbahaya.

“Dalam era post-truth, orang sering percaya pada sesuatu bukan karena benar, tapi karena viral. Ini tantangan besar bagi kita semua, terutama pejabat yang unggahannya selalu ditafsirkan sebagai sikap resmi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi) RI, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan bahwa literasi digital kini tidak lagi cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis. Ia menekankan bahwa moralitas adalah komponen penting dalam penggunaan ruang digital.

“Ruang digital itu ruang sosial. Yang kita bicarakan bukan hanya soal mengunggah, tetapi soal menjaga kualitas demokrasi, kualitas dialog, dan kualitas kemanusiaan,” katanya.

Fifi mengingatkan anak muda dan pejabat publik agar tidak tergesa-gesa membuat atau membagikan konten. “Setiap unggahan ada konsekuensinya, baik sosial maupun hukum. Kita harus sadar bahwa jempol kita bisa menjadi alat kebaikan atau sumber kerusakan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi yang cepat tidak boleh membuat masyarakat kehilangan pedoman.

“Teknologi boleh berubah cepat, tetapi nilai kejujuran dan akhlakul karimah adalah kompasnya. Ruang digital harus membangun peradaban, bukan merusak kemanusiaan. Manfaat harus didahulukan daripada mudarat,” katanya.

Menurut Fifi, tanggung jawab menciptakan ruang digital yang sehat tidak bisa dibebankan pada pemerintah saja. “Ini kerja bersama. Pemerintah membuat regulasi, platform mengatur ekosistemnya, tetapi pengguna adalah garda terdepan. Tanpa tanggung jawab dari pengguna, apa pun aturannya akan sulit diterapkan,” ujarnya.

Diskusi publik tersebut dihadiri akademisi, mahasiswa, peneliti kebijakan digital, dan praktisi komunikasi. Penyelenggara berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan kembali prinsip-prinsip bermedia sosial yang berlandaskan etika, kebenaran, dan kemaslahatan publik.

Read More

Pastikan Harga Bapok dan Stok Aman, Wamendag Sambangi Pasar Besar Kota Madiun

Iki Radio - Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dyah Roro Esti, mendatangi Pasar Besar Kota Madiun, Senin (17/11/2025). Bersama dengan Wakil Walikota Madiun, Bagus Panuntun, dan Organisasi perangkat Daerah (OPD) terkait, Wamendag RI memantau langsung harga dan stok sejumlah bahan pokok (bapok) jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Wamendag RI Dyah Roro Putri, didampingi Wakil Walikota Madiun, Bagus Panuntun, mengunjungi Pasar besar Kota Madiun, Senin (17/11/2025). (Foto : Kominfo Kota Madiun)

“Salah satu langkah kami adalah memastikan harga aman dan stabil. Kalau ada harga di atas acuan atau HET, kita akan catat dan mapping bagaimana memperbaiki distribusinya,” ujarnya.

Inovasi Pemerintah Kota Madiun melalui keberadaan Warung Tekan Inflasi (Wartek) yang berada di depan Pasar Besar mendapat apresiasi dari Wamendag RI. Dikatakan, melalui inovasi ini dapat menjaga harga tetap stabil, ketika stok pasar menipis. Menariknya, cara ini tidak dimiliki semua daerah.

“Ini inovasi yang patut diapresiasi. Ketika stok di pasar habis, masih ada pasokan dari warung ini. Stok terjaga, harga tidak naik,” tambahnya.

Dari hasil pantauan, untuk di Kota Madiun, kata Dyah Roro, stok sejumlah bapok terpantau stabil.

“Tadi minyak stabil, beras stabil, bawang-bawangan juga stabil. Menjelang Nataru semuanya aman sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi,” lanjutnya.

Sementara soal kenaikan harga telur disejumlah daerah, Dyah Rono menjelaskan, hal ini dipengaruhi dengan banyaknya permintaan. Salah satunya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas presiden Prabowo.

“Program MBG ini prioritas Pak Presiden. Pedagang sekarang punya langganan tetap, salah satunya SPPG. Tantangannya menjaga keseimbangan antara kebutuhan lintas daerah dan pasokan untuk masyarakat luas,” jelasnya.

Sinergitas serta koordinasi antar kementerian menjadi kunci utama apabila ditemukan kendala ketersediaan barang maupun distribusi, demi menjaga stabilitas harga di seluruh daerah.(iw/IR)

Read More

Layanan Lapor Pak Amran, Solusi Aduan Masalah Petani

Iki Radio - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meluncurkan kanal aduan masyarakat bernama “Lapor Pak Amran” melalui layanan WhatsApp di nomor 0823-1110-9690. Layanan ini dibuka sebagai sarana bagi masyarakat, khususnya petani, untuk melaporkan berbagai penyimpangan di sektor pertanian.

Amran menjelaskan, laporan yang bisa disampaikan meliputi kelangkaan atau penyelewengan pupuk, dugaan praktik mafia dan korupsi, masalah alat dan mesin pertanian (alsintan), penipuan jual beli alat pertanian, peredaran pupuk palsu, serta pelanggaran harga eceran tertinggi (HET) pada beras dan pupuk bersubsidi.

“Layanan ini untuk memudahkan pemerintah menegakkan aturan dan memberantas mafia pangan,” kata Amran beberapa waktu lalu.

Menurutnya, “Lapor Pak Amran” merupakan bentuk komitmen Kementerian Pertanian dalam meningkatkan transparansi, mempercepat penanganan masalah di lapangan, serta melindungi kepentingan petani.

Seluruh laporan akan ditangani langsung oleh Menteri Amran bersama Tim Pengawasan Kementan, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

Ia menegaskan, setiap laporan harus disertai informasi lengkap, termasuk jenis pelanggaran, alamat kios pengecer atau distributor yang melakukan pelanggaran, serta jenis pupuk yang tidak sesuai ketentuan HET.

“Dalam beberapa hari ke depan, laporan terkait pupuk bersubsidi akan menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Read More

Menteri Nusron: Selama Jajaran BPN tidak Mau Kongkalikong, Mafia Tanah Pasti Kabur

Iki Radio - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kunci utama perang melawan mafia tanah bukan hanya penegakan hukum, tetapi keteguhan moral aparatur untuk tidak mau diajak kongkalikong. Menurutnya, seluruh upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan regulasi akan sia-sia jika masih ada celah kompromi di internal Kementerian ATR/BPN.

“Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau kita menutup rapat celah itu, mereka buyar dengan sendirinya,” tegas Menteri Nusron, Minggu (16/11/2025).

Pernyataannya mengenai “sampai kiamat kurang dua hari mafia tetap ada” semata-mata merupakan penegasan bahwa praktik kejahatan akan selalu mencari celah dalam berbagai bentuk, di mana pun dan dalam zaman apa pun. Pernyataan tersebut bukan bentuk pesimisme, melainkan kesadaran filosofis bahwa setiap negara modern selalu berhadapan dengan dua kekuatan, yakni mereka yang menjaga ketertiban dan mereka yang mencoba merusaknya.

Karena itu, strategi utama bukan hanya mengejar pelaku, tetapi memperkuat benteng utama negara, yaitu integritas aparatur Kementerian ATR/BPN.

“Kita berantas, mereka akan muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya. Cara paling efektif menghadapi mafia tanah adalah memastikan orang BPN kuat, proper, dan tegas menegakkan aturan,” ungkap Nusron Wahid.

Ia menambahkan bahwa profesionalisme aparatur, kedisiplinan administrasi, dan kepatuhan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan fondasi untuk menutup seluruh ruang permainan mafia tanah. Tidak boleh ada kompromi, sekecil apa pun.

“Selama pejabat dan pegawai tidak mau diajak kongkalikong, mafia tidak akan bisa masuk. Mau sekeras apa pun mereka bergerak, kalau kita tidak tergoda, mereka (mafia tanah) pasti gagal,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Nusron menegaskan bahwa negara akan selalu hadir dalam setiap persoalan pertanahan dan memastikan seluruh proses penyelesaian kasus berjalan objektif, transparan, dan sesuai hukum.

Untuk itulah, Menteri Nusron menyampaikan pesan bahwa membersihkan pertanahan Indonesia dimulai dari keteguhan integritas internal ATR/BPN. 

Read More

Dirjen KPM: KIM Jadi Benteng Pertama Penangkal Hoaks

Iki Radio - Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bukan hanya berperan sebagai garda terdepan penyalur informasi akurat, tetapi sekaligus benteng pertama dalam menangkal berita bohong atau hoaks.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, saat membuka Festival Kelompok Informasi Masyarakat (KIMFest) Nasional 2025 di Lapangan Ahmad Yani, Alun-Alun Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Fifi Aleyda Yahya menegaskan bahwa KIM juga merupakan motor penggerak penyebaran konten kearifan lokal di seluruh daerah. 

“Mengapa penggerak, karena teman-teman KIM bukan hanya mengabarkan kearifan lokal di desa dan menjelaskan program pemerintah melalui konten-konten. Bahkan juga menjadi tempat curhat masyarakat tentang isu-isu yang harus dikonfirmasi,” tegas Dirjen KPM.

Fifi mengungkapkan bahwa lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia telah menggunakan internet, atau sekitar 229 juta pengguna. Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi KIM untuk memperluas manfaat informasi di ruang digital.

Namun demikian, ia mengingatkan adanya tantangan serius berupa peredaran hoaks yang bergerak lebih cepat dibanding informasi resmi. Karena itu, masyarakat diajak turut aktif menjadi pelurus informasi.

Kemkomdigi terus memperkuat jejaring KIM secara nasional melalui pengembangan platform kim.id. Saat ini terdapat 3.555 KIM dari 31 provinsi yang telah terdaftar secara resmi. Fifi berharap jumlah ini meningkat dengan berita-berita baik sesuai fakta yang disampaikan oleh KIM kepada masyarakat.

Pembukaan KIMFest 2025 yang mengangkat tema “Sinergi Informasi, Aksi untuk Negeri” juga dihadiri Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, dan Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan.

Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan menyatakan KIM merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperluas komunikasi publik dan mendukung program pembangunan, termasuk isu prioritas seperti penanggulangan stunting dan TBC. “Kehadiran KIM di berbagai daerah merupakan aset yang sangat berharga di tengah derasnya arus informasi dan tantangan komunikasi di era digital,” tegas dia.

Festival KIM 2025 dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan, antara lain di hari pertama ada pameran produk KIM, Lomba Pertunjukan Seni Tingkat SLTP se-Kota Tangerang, Talkshow Digital Parenting: Jaga Keluarga di Dunia Maya, dan Lomba Mewarnai Tingkat TK bertema PP Tunas, serta Tablig Akbar.

Untuk meningkatkan kapasitas KIM, hari kedua ada pelatihan dan lomba membuat  konten di media sosial, Sharing Session KIM tentang Komunikasi Publik yang Efektif, Pertunjukan Seni Komunitas Informasi Masyarakat, hiburan musik, dan berbagai aktivitas lainnya.

KIMFest 2025 ditutup dengan pemberian penghargaan (Awarding) untuk peserta KIM yang terlibat dalam kompetisi dan festival. Pemenang Festival KIM Tahun 2025 diberikan pada tiga KIM terbaik, yaitu pemenang kategori utama, tambahan, dan juara umum.

Kategori utama terdiri KIM terbaik di bidang ekonomi kreatif dan/atau digital (UMKM), sosial budaya (pariwisata, kesehatan, lingkungan), dan literasi (edukasi, media, publikasi, teknologi informasi). Kategori tambahan terdiri dari stan terbaik, KIM terinovatif, KIM termandiri, dan KIM terkreatif.

Sementara, Juara umum adalah peserta yang memiliki nilai tertinggi pada aspek pameran dan kompetisi.

Read More

Mendagri Ingatkan Pentingnya Hunian yang Layak

Iki Radio - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pentingnya hunian yang layak, nyaman, dan sehat bagi masyarakat perkotaan demi mendukung tata kelola kota yang lebih aman dan nyaman.

Areal kompleks perumahan bersubsidi di Palembang, Sumatera Selatan. (ANTARA FOTO)

Mendagri mengatakan, telah melihat dan mencermati secara langsung Singapura dan Tiongkok dalam memperbaiki tata kelola perumahan di daerah perkotaan.

Pada akhir 1990-an, kawasan permukiman di kedua negara itu masih sangat padat, namun secara bertahap menjadi lebih tertata seiring pembangunan rumah susun atau hunian vertikal.

“Nah, sebetulnya kita mengharapkan Jakarta bisa seperti itu. Berubah. Dan itu tapi kita harus mulai dari sosialisasi kepada masyarakat,” kata Mendagri Tito Karnavian melalui  keterangan resmi, Sabtu (15/11/2025).

Tito Karnavian mengatakan, pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk, termasuk di Jakarta, perlu diperbanyak.

Model hunian vertikal tersebut dinilai mampu memperbaiki penataan kota sekaligus memudahkan penyediaan berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, seperti fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau.

Mendagri juga menceritakan bahwa semasa menjabat Kapolda Metro Jaya, ia turut membantu Gubernur DKI Jakarta kala itu dalam menertibkan permukiman kumuh di bantaran sungai.

Warga kemudian direlokasi ke rumah susun. Berkat kerja sama berbagai pihak, masyarakat berangsur pindah ke lokasi tersebut.

Ia berharap ke depan partisipasi masyarakat terhadap program hunian layak semakin meningkat.

Dengan demikian, selain memperoleh lingkungan yang lebih sehat, masyarakat juga dapat menjadi lebih produktif, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi.

Mendagri menegaskan, semangat tersebut sejalan dengan pandangan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengusung berbagai program prorakyat seperti Program Tiga Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan, hingga Program Ketahanan Pangan.  “Jadi (ayo mari) bantulah bersama-sama, suarakan ke masyarakat. Ini program Bapak Prabowo, ini program yang sangat prorakyat kecil,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Read More

Sertifikat Halal Jadi Jalan Kebaikan dan Kedaulatan Ekonomi

Iki Radio - Program sertifikasi halal gratis yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bukan sekadar pemenuhan regulasi. Lebih dari itu, kebijakan ini menjadi instrumen nyata dalam menebar kebaikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.

Pelaksanaan program Sertifikasi Halal memberdayakan ribuan Pendamping Proses Produk Halal (PPH). (Foto Humas BPJPH)

Semangat tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan. Melalui program sertifikasi halal gratis, pemerintah menegaskan keberpihakan nyata kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh tanah air.

Dirancang dalam skema Self Declare, program ini membuka peluang bagi jutaan pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal tanpa biaya. Tak hanya itu, pelaksanaan program juga memberdayakan ribuan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di berbagai daerah, menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.  “Program sertifikat halal gratis ini bukan hanya membantu pelaku usaha kecil meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya produk halal,” ujar salah satu Pendamping PPH, Dian Lestari, asal Malang, Jawa Timur, pada Rabu (12/11/2025).

Bagi Dian, program ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dari seorang ibu rumah tangga, kini ia menjadi pendamping yang aktif membantu pelaku UMK di lingkungannya memperoleh sertifikat halal. “Alhamdulillah, saya bisa membantu banyak pelaku usaha sekaligus mendapatkan penghasilan untuk anak-anak saya. Yang paling membahagiakan, para pelaku UMK kini lebih percaya diri menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas,” ungkapnya.

Program sertifikasi halal gratis memiliki dampak strategis bagi perekonomian nasional. Di satu sisi, sertifikasi halal memperluas akses pasar bagi produk-produk UMK Indonesia, baik di dalam negeri maupun ekspor. Di sisi lain, kebijakan ini memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa melalui tumbuhnya industri halal nasional yang mandiri dan terpercaya.

Nilai sosialnya pun terasa kuat. Program ini menumbuhkan budaya gotong royong, memperkuat solidaritas ekonomi rakyat, dan menegaskan kehadiran negara dalam memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat kecil.  “Halal bukan sekadar label, tetapi simbol kebaikan dan kemandirian bangsa,” tegas pernyataan resmi BPJPH.

Lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan sertifikasi halal gratis serta memperkuat kapasitas para pendamping halal di seluruh Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendamping, hingga komunitas pelaku usaha.

BPJPH juga memastikan seluruh proses sertifikasi halal berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Program sertifikasi halal gratis merupakan bagian dari transformasi nasional menuju ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini sejalan dengan dua poin Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran:, Meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kemandirian ekonomi berbasis UMKM. Membangun ekonomi berdikari yang berlandaskan nilai kebangsaan dan keadilan sosial.

Dari tangan-tangan para pendamping halal seperti Dian Lestari, semangat kebaikan itu terus menyebar. Label halal kini tak hanya menjadi simbol mutu produk, tetapi juga lambang keberdayaan rakyat kecil dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.

Read More

Generasi Sehat, Masa Depan Hebat: Semangat HKN ke-61 Dorong Akselerasi Transformasi Kesehatan

Iki Radio - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa 84 juta anak Indonesia hari ini adalah generasi yang akan mencapai usia produktif pada 2045, tepat satu abad Indonesia merdeka. Dua dekade ke depan akan menjadi masa penentu untuk memastikan mereka tumbuh sebagai generasi yang sehat, tangguh, dan unggul.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan terbaik dalam pelayanan kesehatan. (Foto: Kemenkes)

“Kualitas kesehatan hari ini akan menentukan peradaban bangsa di masa depan,” tegas Menkes dalam Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Peringatan HKN tahun ini mengusung tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, yang menjadi seruan kolektif untuk mengubah paradigma dari sekadar mengobati orang sakit menjadi menjaga agar masyarakat tetap sehat. Empat tahun terakhir, Indonesia menapaki Transformasi Kesehatan Nasional sebagai fondasi menuju masa depan yang lebih kuat dan merata.

Menkes mengatakan, dalam kurun satu tahun, tiga program Quick Win Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan telah menunjukkan hasil signifikan. Lebih dari 52 juta penduduk mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular. Program ini juga berdampak pada peningkatan cakupan skrining tuberkulosis, yang kini telah menjangkau lebih dari 20 juta orang.

Sejalan dengan upaya pencegahan tersebut, pembangunan rumah sakit di berbagai daerah terus dipercepat. Pada 2025, 32 dari 66 rumah sakit daerah tipe D akan ditingkatkan menjadi tipe C, untuk memastikan kualitas layanan kesehatan yang merata dan mudah diakses seluruh masyarakat.  “Transformasi kesehatan harus digerakkan untuk menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau,” tutur Menkes.

Enam Pilar Transformasi Kesehatan Bergerak Nyata

Menkes menjabarkan, enam pilar Transformasi Kesehatan Indonesia kini telah menunjukkan capaian konkret hasil kolaborasi lintas sektor:

1. Transformasi Layanan Primer.

Sebanyak 8.349 puskesmas telah mengintegrasikan layanan primer. Untuk pertama kalinya, prevalensi stunting balita turun di bawah 20 persen, yakni 19,8 persen. Lebih dari 324 ribu kader kesehatan di posyandu telah dilatih dengan 25 keterampilan dasar. Sistem surveilans penyakit kini lebih cepat dan terintegrasi di seluruh provinsi serta 514 kabupaten/kota.

2. Transformasi Layanan Rujukan.

Pengampuan penyakit prioritas seperti kanker, jantung, stroke, ginjal, dan ibu-anak terus diperkuat. Kini, 29 provinsi sudah mampu melakukan operasi bedah jantung terbuka, 29 provinsi dapat melakukan clipping aneurisma, dan 8 provinsi mampu melaksanakan bypass otak.

3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan.

Produksi dalam negeri menunjukkan lompatan besar: 10 dari 14 antigen vaksin imunisasi rutin telah diproduksi di Indonesia; jumlah produsen vaksin meningkat dari 1 menjadi 4 perusahaan. Selain itu, 10 bahan baku obat utama dan 9 dari 10 alat kesehatan berbelanja terbesar kini juga telah mampu diproduksi di dalam negeri.

4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini mencakup 268 juta penduduk atau hampir seluruh warga Indonesia. Sekitar 36 persen dari belanja kesehatan nasional kini ditanggung oleh asuransi kesehatan, melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat penyakit.

5. Transformasi SDM Kesehatan.

Sebanyak 61 persen puskesmas sudah memiliki tenaga kesehatan sesuai standar, dan 74 persen RSUD dilengkapi 7 dokter spesialis dasar. Pemerintah juga memperluas beasiswa tenaga medis, membuka 500 rumah sakit pendidikan utama, serta mengirim lebih dari 100 dokter Indonesia belajar ke luar negeri dalam bidang stroke, jantung, dan kanker.

6. Transformasi Teknologi Kesehatan.

Aplikasi SATUSEHAT Mobile, hasil pengembangan dari PeduliLindungi, kini terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis. Lebih dari 10.000 puskesmas, 15.000 klinik, 3.200 rumah sakit, dan ribuan apotek telah tersambung ke sistem digital nasional. Melalui teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analisis data genomik, Kemenkes mengembangkan layanan kedokteran presisi guna mendeteksi risiko genetik penyakit seperti kanker, diabetes, dan kolesterol.

Selain aspek pelayanan dan teknologi, transformasi kesehatan juga menyentuh perubahan budaya kerja birokrasi. Menkes mengajak seluruh jajaran Kemenkes dan pemerintah daerah untuk bekerja dengan integritas, transparansi, dan semangat melayani.  “Kita butuh birokrasi yang jujur, akuntabel, dan melayani dengan hati. Transformasi kesehatan tidak hanya tentang teknologi, tapi juga perubahan budaya dan pola pikir,” ujar Menkes.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, dan kader kesehatan di seluruh pelosok negeri.

Mereka dinilai sebagai penjaga nyawa dan penegak martabat bangsa yang berperan besar dalam mewujudkan masyarakat sehat.  “Perjalanan menuju Indonesia Sehat adalah perjalanan panjang dan penuh harapan. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dari individu yang sehat akan lahir bangsa yang kuat,” pesan Menkes.

Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 merupakan momentum refleksi dan ajakan nasional untuk melanjutkan agenda besar Transformasi Kesehatan Indonesia. Dengan semangat “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat,” seluruh komponen bangsa diajak meneguhkan komitmen mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Read More

Penghargaan Tertinggi untuk Pejuang Bangsa, 10 Tokoh Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Iki Radio - Pemerintah secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa yang dinilai berjasa besar bagi kemerdekaan, persatuan, dan kemajuan Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) memimpin prosesi pemberian gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). (FOTO : ANTARA)

Upacara penganugerahan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11/2025).

Acara dimulai dengan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dan mengheningkan cipta yang dipimpin Presiden Prabowo untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa.

Pemberian gelar pahlawan itu didasari oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Dalam keputusan tersebut, Presiden menetapkan 10 tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional sebagai bentuk penghargaan atas jasa luar biasa mereka dalam memperjuangkan persatuan dan kemerdekaan bangsa antara lain:

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Tokoh asal Jawa Timur, dikenal atas perjuangannya dalam bidang politik dan pendidikan Islam. Sepanjang hidupnya, Gus Dur mengabdikan diri untuk kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia.

Jenderal Besar TNI Soeharto – Tokoh dari Jawa Tengah, pahlawan di bidang perjuangan bersenjata. Sejak masa kemerdekaan, ia dikenal sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta yang memimpin pelucutan senjata pasukan Jepang pada 1945.

Marsinah – Tokoh dari Jawa Timur, dikenal sebagai simbol perjuangan sosial dan kemanusiaan. Buruh perempuan ini menjadi ikon keberanian dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia.

Mukhtar Kusuma Atmaja – Tokoh hukum dan politik asal Jawa Barat. Ia dikenal atas gagasan konsep negara kepulauan, yang kemudian menjadi dasar dalam Deklarasi Juanda tahun 1953.

Rahmah El Yunusiah – Tokoh pendidikan asal Sumatra Barat, dikenal sebagai pelopor pendidikan perempuan Islam di Indonesia.

Sarwo Edhie Wibowo – Tokoh militer dari Jawa Tengah yang berperan dalam perjuangan bersenjata selama masa kemerdekaan 1945–1949.

Sultan Muhammad Salahuddin – Tokoh asal Nusa Tenggara Barat, berkontribusi besar dalam pendidikan dan diplomasi, serta mendirikan sejumlah sekolah bagi masyarakat.

Syaikhona Muhammad Kholil – Ulama karismatik dari Jawa Timur, dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam dan spiritualitas.

Tuan Rondahaim Saragih – Tokoh dari Sumatra Utara, dikenal sebagai pemimpin perjuangan bersenjata melawan kolonialisme Belanda. Ia dijuluki "Napoleon dari Batak" berkat strategi perangnya di Simalungun.

Zainal Abidin Syah – Sultan Tidore ke-37 asal Maluku Utara, dikenal atas perjuangannya di bidang politik dan diplomasi selama masa pasca-kemerdekaan.

Setelah pembacaan keputusan, Presiden Prabowo secara simbolis menyerahkan piagam dan tanda penghargaan kepada para ahli waris masing-masing tokoh.

Upacara kemudian diakhiri dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pemberian ucapan selamat oleh Presiden serta Wakil Presiden kepada keluarga penerima gelar.

Read More

Orang Tua Jadi Garda Depan Lindungi Anak dari Ancaman Digital

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan pentingnya peran orang tua sebagai garda terdepan dalam melindungi anak dari ancaman di ruang digital. Hal tersebut disampaikan Meutya saat menghadiri Pertunjukan Rakyat (Petunra) bertajuk “PP Tunas, Wujud Semangat Hari Pahlawan di Era Digital” di Lapangan Sepak Bola Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, Sabtu (8/11/2025).

Perlindungan anak di ruang digital disebut sebagai bentuk perjuangan bangsa di era modern. Jika dahulu perjuangan dilakukan secara fisik, kini perlindungan diwujudkan melalui pendampingan digital, literasi, dan kesadaran orang tua.  “Dulu perjuangan dilakukan dengan bambu runcing. Kini di era digital, perjuangan kita adalah melindungi anak-anak di ruang digital,” tegas Meutya.

Ancaman digital terhadap anak semakin nyata dan tidak bisa dianggap sepele. Konten pornografi, judi online, serta perundungan siber terus mengintai dan dapat memengaruhi perkembangan psikologis, karakter, hingga masa depan anak. Karena itu, pengawasan orang tua tidak dapat digantikan oleh perangkat maupun aplikasi penyaring konten “Orang tua harus membantu pemerintah dalam melindungi anak-anak dari penggunaan internet, khususnya media sosial,” tambah Meutya.

PP Tunas, lanjut Meutya, mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform media sosial dan gim daring, untuk menyediakan konten yang sesuai usia, menyaring dan memblokir materi berbahaya, serta membuka saluran pelaporan yang mudah dan responsif bagi pengguna. Regulasi tersebut menjadi langkah penting negara dalam memastikan bahwa ruang digital bukan hanya terbuka luas, tetapi juga aman dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Selain perlindungan, Menkomdigi juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan internet secara produktif, terutama dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Ia mencontohkan peluang usaha yang dapat dilakukan melalui platform digital seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. “Internet bisa menjadi sarana peningkatan pendapatan, bukan justru sumber masalah. Manfaatkan ruang digital untuk hal baik dan kegiatan yang bermanfaat,” jelasnya.

Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah membagikan hoaks atau informasi yang belum terverifikasi, karena hal tersebut dapat memperluas keresahan dan penipuan daring.

Ia menegaskan, tindakan sederhana seperti tidak meneruskan pesan yang tidak jelas sumbernya adalah bentuk perlindungan yang berdampak besar.  "Internet menawarkan banyak hal baik, namun juga mengandung banyak hal berbahaya bagi anak-anak dan orang tua. Karena itu, setiap orang tua harus menjadi pahlawan bagi keluarga mereka sendiri,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan mengapresiasi langkah Kemkomdigi yang dinilai tepat dalam melakukan pendekatan komunikasi budaya melalui kegiatan Pertunjukan Rakyat.  “Medsos jangan dijadikan tempat menyebarkan kebencian, hoaks, atau menjadi pintu masuk judi online. Mari gunakan internet untuk silaturahmi dan hal yang positif,” ujar Adlin.

Kegiatan Petunra berlangsung meriah dengan penampilan seni budaya lokal, tarian Serampang, serta hiburan musik. Tidak hanya menghadirkan edukasi, kegiatan ini juga menjadi ruang pertemuan masyarakat dalam memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga anak dari ancaman digital.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya, Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah, serta Sekretaris Ditjen KPM Very Radian Wicaksono.

Read More