Kapolri dan Panglima TNI Perkuat Soliditas Jaga Kedaulatan Bangsa

IkiRadio- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi dan soliditas TNI-Polri sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Kedatangan Kapolri disambut langsung oleh Panglima TNI beserta jajaran pimpinan TNI, di antaranya Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono, dan Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, sejumlah pejabat utama Mabes Polri, serta jajaran pejabat wilayah terkait.

Listyo Sigit Prabowo mengatakan silaturahmi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar TNI dan Polri terus menjaga kekompakan sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara.  

"Tentunya menyambung apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, bahwa TNI-Polri sebagai pilar utama penjaga kedaulatan bangsa. Yang tentunya, kita memiliki kewajiban untuk terus terjaga agar TNI-Polri tetap solid," ujar Jenderal Sigit.

Menurut dia, soliditas dan kekompakan TNI-Polri menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah. 

"Karena ini adalah kunci utama agar negara kita, sebagaimana apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, terus bisa menjalankan program-program kebijakan dari Bapak Presiden. Dan itu semuanya bisa berjalan kalau TNI dan Polri solid," kata dia.

Jenderal Sigit juga mengingatkan adanya berbagai pihak yang berupaya mengganggu hubungan harmonis antara TNI dan Polri. Karena itu, ia menegaskan komitmen Polri untuk terus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan TNI.  

"Karena banyak yang memiliki kepentingan untuk memecah belah TNI dan Polri. Jadi di kesempatan ini, tentunya kami bersama para pejabat utama dalam hal ini akan terus meningkatkan sinergitas, soliditas dengan TNI," ujar dia.

Ia menambahkan, komunikasi terbuka antara kedua institusi perlu terus dibangun untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu hubungan TNI-Polri. 

"Dan tentunya terkait dengan hal-hal yang mungkin harus dibicarakan, harus dikomunikasikan karena ada hal-hal yang mungkin berusaha untuk memecah belah TNI-Polri, silakan untuk bisa langsung berkomunikasi dengan seluruh pejabat utama yang ada. Kami terbuka untuk itu," tutup Jenderal Sigit.

Melalui silaturahmi tersebut, TNI dan Polri menegaskan komitmen bersama untuk menjaga kebersamaan, memperkuat koordinasi, serta memastikan stabilitas keamanan nasional demi mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Read More

KPK Sita Logam Mulia dan Valas Miliaran Rupiah dalam OTT Bupati Sukoharjo

Iki Radio - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa logam mulia, uang tunai, dan valuta asing senilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. 

Temuan tersebut memperkuat penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang tengah didalami lembaga antirasuah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, barang bukti yang diamankan meliputi logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta valuta asing berupa Dolar Australia dan Dolar Singapura. Seluruh barang bukti itu diperoleh dalam rangkaian OTT yang dilakukan di wilayah Solo Raya pada Kamis (9/7) malam.  

"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun valas, ada Dolar Australia, kemudian juga ada Dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Menurut KPK, perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo. Meski demikian, penyidik masih mendalami modus, pihak yang menjadi korban, serta keterkaitan barang bukti dengan dugaan tindak pidana tersebut. 

"Perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati," kata Budi.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang untuk menjalani pemeriksaan awal. Dari jumlah itu, Bupati Sukoharjo bersama tiga aparatur sipil negara (ASN) telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif, sementara sejumlah pihak lainnya masih menjalani pemeriksaan lanjutan.

KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Hasil pemeriksaan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka, konstruksi perkara, dan pasal yang disangkakan, akan diumumkan secara resmi dalam konferensi pers setelah proses gelar perkara selesai dilakukan.

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian karena selain melibatkan kepala daerah aktif, penyidik juga menemukan barang bukti dengan nilai yang cukup besar, yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi yang sedang diusut. 

KPK menegaskan proses penyelidikan dan pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Read More

OTT KPK di Solo Raya, Dugaan Pemerasan Libatkan Bupati Sukoharjo dan ASN

Iki Radio - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Solo Raya. Dalam perkembangan terbaru, lembaga antirasuah itu membawa sembilan orang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif, termasuk Bupati Sukoharjo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, sebelumnya tim penyelidik melakukan pemeriksaan awal terhadap 18 orang yang diamankan di Polresta Surakarta. Dari jumlah tersebut, sembilan orang diputuskan untuk dibawa ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan. 

"Kloter pertama yang tiba di Gedung Merah Putih KPK berjumlah empat orang, salah satunya Bupati Sukoharjo dan tiga orang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo," ujar Budi dalam keterangan pers, Jumat, (10/7/2026).

Sementara itu, lima orang lainnya dijadwalkan tiba pada siang hari. Mereka terdiri atas tiga ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan dua pihak swasta. Para pihak tersebut diamankan dari sejumlah lokasi di wilayah Sukoharjo, Surakarta, dan Wonogiri.

Selain mengamankan sejumlah pihak, tim KPK juga menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti tersebut berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta valuta asing berupa Dolar Australia dan Dolar Singapura dengan nilai keseluruhan mencapai miliaran rupiah.

KPK mengungkapkan bahwa perkara yang sedang didalami diduga berkaitan dengan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo. Namun, penyidik masih mendalami bentuk, modus, serta pihak-pihak yang diduga menjadi korban maupun pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. 

"Perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati. Para pihak yang sudah tiba di Gedung Merah Putih langsung dilakukan pemeriksaan secara intensif," kata Budi.

Ia menambahkan, sebagian pihak lainnya masih menjalani pemeriksaan di Polresta Surakarta sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan.

Terkait waktu terjadinya dugaan tindak pidana maupun objek pemerasan, KPK belum memberikan penjelasan rinci. Termasuk ketika ditanya apakah dugaan pemerasan berkaitan dengan proyek pemerintah atau penyalahgunaan jabatan.

Menurut Budi Prasetyo, seluruh informasi tersebut masih didalami melalui pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan. 

"Kita akan dalami dalam pemeriksaan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati ini kaitannya soal apa. Detailnya akan kami sampaikan setelah proses pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

KPK juga belum menjelaskan status hukum para pihak yang diperiksa. Sesuai ketentuan, lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana serta menetapkan status hukum para pihak yang diamankan.

KPK menyatakan perkembangan lengkap perkara, termasuk konstruksi kasus, barang bukti, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta pasal yang disangkakan, akan disampaikan dalam konferensi pers setelah proses gelar perkara selesai dilakukan.

Read More

Luncurkan Biodiesel B50, Presiden RI: Bukti Kemandirian Energi

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan,  peluncuran program biodiesel 50 persen (B50) bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti nyata kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat serta mewujudkan kemandirian energi nasional.

Presiden RI Prabowo Subianto (tengah), resmi meluncurkan biodiesel  B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). 

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo, dalam peluncuran biodiesel 50 persen (B50) di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7/2026).  

"Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, ini bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyat sendiri," ujar Prabowo.

Prabowo Subianto menyatakan, kemandirian bangsa ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni kemampuan menghasilkan pangan, memiliki sumber energi sendiri yang tidak bergantung pada bangsa lain, serta ketersediaan sumber air.

Kegiatan tersebut turut dihadiri dan disaksikan langsung oleh jajaran menteri kabinet, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

Read More

B50 Diluncurkan, Menteri ESDM Tegaskan Kedaulatan Energi Tanpa Impor Solar

Iki Radio - Indonesia dipastikan terlepas dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada tahun ini, seiring dengan resmi dimulainya implementasi mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit sebesar 50 persen atau program Biodiesel 50 persen (B50).

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam Peluncuran Mandatori B50 yang diselenggarakan  di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan strategis itu menjadi tonggak sejarah baru mengingat konsumsi solar nasional sangat besar, yakni berkisar antara 38 juta hingga 40 juta kilo liter per tahun.

Menurut Bahlil, melalui optimalisasi sumber daya domestik, seluruh kebutuhan solar nasional kini dapat dipenuhi secara mandiri dari dalam negeri."Awalnya kita masih impor dan dengan implementasi B50 ini kita tidak impor solar lagi, ini pertama kali," ujar Menteri ESDM.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil mengatakan  pencapaian untuk merealisasikan kebijakan B50 bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah.

Dalam praktik industri normal, pelaksanaan eskalasi atau kenaikan campuran biodiesel umumnya membutuhkan waktu transisi yang cukup panjang, yakni maksimal hingga 10 tahun dengan tahapan uji coba intensif selama 3 tahun.

Kendati demikian, percepatan implementasi ini dilakukan demi memenuhi instruksi langsung dari Kepala Negara guna memperkuat aspek kedaulatan serta ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.  

"Tapi perintah pak Presiden bagaimana caranya B50 harus kita jalankan di 2026. Ini cukup karena kami maknai ini bukan hanya persoalan, ini soal kedaulatan kemandirian bangsa untuk energi kita sendiri," tegas Bahlil.

Secara regulasi, pelaksanaan Program Mandatori Biodiesel B50 ini mengacu pada landasan hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati.

Kemudian diturunkan secara teknis melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar sebesar 50 persen dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Regulasi tersebut mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50 persen berlaku secara menyeluruh untuk semua jenis BBM berupa minyak Solar.

Hal itu guna menjamin keselamatan operasional, pemerintah mewajibkan seluruh badan usaha bahan bakar nabati, badan usaha bahan bakar minyak, serta badan usaha penyalur untuk secara ketat menerapkan standar mutu sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Pemerintah memberikan masa transisi transaksi selama tiga bulan atau hingga 30 September 2026 sebelum komoditas B50 beredar secara luas di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Masa tenggang itu ditujukan untuk menghabiskan sisa stok biodiesel dengan spesifikasi pencampuran B40 yang saat ini masih berada di jaringan distribusi.

Read More

Cetak Kinerja Solid, Bank Jatim Sabet Penghargaan Bisnis Indonesia Award 2026

IkiRadio – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Bank kebanggaan masyarakat Jawa Timur ini berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Bisnis Indonesia Award (BIA) 2026 untuk kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Aset di Atas Rp 40 Triliun.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi nyata atas konsistensi Bank Jatim dalam mencatatkan kinerja keuangan yang solid, menjaga fundamental bisnis yang sehat, serta memperkuat perannya sebagai BPD yang adaptif dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika industri perbankan.

Direktur Kepatuhan Bank Jatim, Umi Rodiyah, yang hadir langsung menerima penghargaan tersebut di Jakarta, mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan buah dari komitmen dan kerja keras seluruh insan Bank Jatim dalam menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis.

"Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus penyemangat bagi kami untuk terus memberikan kinerja terbaik. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan para pemegang saham, nasabah, regulator, mitra kerja, serta seluruh stakeholder yang selama ini memberikan kepercayaan kepada Bank Jatim," ujar Umi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7/2026).

Umi menambahkan, kepercayaan yang diberikan publik akan terus dijawab melalui peningkatan kualitas layanan, inovasi berkelanjutan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 

Menurutnya, penghargaan ini juga membuktikan bahwa strategi transformasi bisnis yang dijalankan perseroan mampu menghasilkan pertumbuhan berkualitas.

Ke depan, Bank Jatim berkomitmen untuk terus memperkuat transformasi digital, memperluas kolaborasi bisnis, serta mendukung berbagai program pembangunan daerah. 

“Kami berkomitmen untuk terus tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Jawa Timur maupun Indonesia," imbuhnya.

Apresiasi yang diterima Bank Jatim ini sejalan dengan catatan kinerja keuangan kuartal I/2026 yang menunjukkan pertumbuhan signifikan secara Year on Year (YoY). 

Umi juga menjelaskan, hingga Maret 2026, total penyaluran kredit Bank Jatim secara konsolidasi mencapai Rp 109,22 triliun atau tumbuh 40,85% (YoY). Total aset perseroan juga tumbuh 38,85% YoY menjadi sebesar Rp164,07 triliun.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) perseroan mencatatkan pertumbuhan sebesar 37,59% YoY dari Rp89,25 triliun pada kuartal I/2025 menjadi Rp122,80 triliun pada kuartal I/2026.

Sementara itu, untuk kinerja bank only sepanjang Januari – Maret 2026, Bank Jatim juga membukukan performa yang tidak kalah positif. Total kredit yang disalurkan mencapai Rp 65,97 miliar, dengan total aset berada di angka Rp 101,06 triliun, dan perolehan laba bersih sebesar Rp 377 milar.

”Capaian ini merupakan hasil dari fokus perseroan dalam memperkuat fundamental bisnis. Ke depan, kami akan terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas aset, serta mengembangkan bisnis secara selektif dan berkelanjutan. Kami optimis kinerja positif ini dapat terus terjaga hingga akhir tahun,” terang Umi.

Sebagai informasi, Bisnis Indonesia Award (BIA) merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia. Penilaian didasarkan pada berbagai indikator ketat, mulai dari kinerja keuangan, tata kelola perusahaan, inovasi, daya saing, hingga kemampuan adaptasi terhadap dinamika ekonomi.

Bagi Bank Jatim, penghargaan ini menjadi motivasi besar untuk terus memperkuat perannya sebagai *regional champion* yang mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan raihan Bisnis Indonesia Award 2026 ini, kami optimistis dapat terus mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkualitas, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh stakeholder,” pungkas Umi.(ir)

Read More

Indonesia Dorong Aturan AI Global yang Lindungi Anak di Forum Perdana PBB

Iki Radio - Indonesia mengambil peran strategis dalam pembentukan tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dunia. Dalam forum perdana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara khusus membahas tata kelola AI, Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam penyusunan aturan AI global.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Global Dialogue on AI Governance di Jenewa, Selasa (7/7/2026). 

Forum yang dibuka Sekretaris Jenderal PBB António Guterres itu dihadiri 108 negara anggota PBB, termasuk para kepala pemerintahan, menteri, dan pemimpin organisasi internasional untuk membahas arah tata kelola AI dunia.

Dalam forum tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan koalisi global yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. 

Indonesia juga mendorong harmonisasi regulasi lintas negara serta penyusunan standar internasional yang mampu melindungi anak dari eksploitasi algoritma tanpa menghambat inovasi dan transformasi digital.

Berbeda dengan banyak negara yang masih menyusun kerangka kebijakan AI, Indonesia hadir membawa pengalaman nyata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

“Dialog ini menjadi kesempatan penting untuk membangun tata kelola AI global yang inklusif, berpusat pada manusia, berorientasi pada pembangunan, dan diperkuat melalui kerja sama internasional,” ujar Meutya dalam pidatonya.

Menurut Meutya, Presiden Prabowo Subianto memandang AI tidak boleh hanya diposisikan sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang.

Karena itu, Indonesia menilai tata kelola AI global harus mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi banyak negara, mulai dari akses terhadap teknologi AI mutakhir, infrastruktur digital, tata kelola data, kapasitas sumber daya manusia, hingga pembiayaan.

“AI harus menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, bukan hanya teknologi yang dinikmati oleh negara-negara maju,” tegas Meutya.

Di tingkat nasional, pemerintah tengah menyiapkan regulasi presiden mengenai Peta Jalan dan Etika AI Nasional sebagai arah strategis pengembangan AI di berbagai sektor. 

Regulasi tersebut dirancang untuk memastikan pemanfaatan AI berlangsung secara bertanggung jawab, transparan, dapat dipercaya, dan tetap menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan.

Indonesia juga memperkenalkan PP TUNAS sebagai salah satu praktik baik dalam perlindungan anak di ruang digital. Regulasi yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada Maret 2025 itu mengatur peningkatan perlindungan anak melalui pembatasan akses terhadap platform digital berisiko tinggi bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun.

Menurut Meutya, dalam lima bulan implementasinya sekitar lima juta akun anak telah memperoleh perlindungan melalui kebijakan tersebut. Pengalaman itu menunjukkan bahwa regulasi nasional dapat berjalan seiring dengan inovasi teknologi tanpa menghambat transformasi digital.

Indonesia juga menegaskan bahwa tata kelola AI global sebaiknya dibangun berdasarkan prinsip interoperabilitas, bukan keseragaman aturan. Dengan tingkat kesiapan dan kebutuhan pembangunan yang berbeda di setiap negara, diperlukan kerangka kerja yang fleksibel namun tetap memiliki standar perlindungan yang kuat.

Untuk itu, Indonesia mendorong penguatan kerja sama internasional melalui peningkatan kapasitas, kemitraan teknologi, akses terhadap komputasi awan, pengembangan model AI berbasis bahasa lokal, serta mekanisme pembiayaan yang dapat memperluas pemerataan manfaat AI bagi seluruh negara.

Read More

Kemkomdigi Ajak Finalis Abang None Jakarta Barat Jadi Duta Literasi Digital

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengajak finalis Abang None Jakarta Barat 2026 berperan sebagai duta literasi digital yang mampu menyebarkan pemanfaatan teknologi secara bijak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang digital yang aman.

Dirjen KPM Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menerima audiensi 30 finalis Abang None Jakarta Barat di Ruang Maladi, kantor Kemkomdigi, Jakarta.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan, perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berkarya dan menyebarkan informasi positif. Namun, pemanfaatannya harus disertai tanggung jawab, etika, dan nilai kemanusiaan.

Menurut Fifi, peran Abang None kini tidak lagi terbatas sebagai duta wisata, tetapi juga menjadi teladan dalam memanfaatkan media digital.

"Abang None bukan hanya duta wisata. Saya melihat Abang None juga adalah duta digital Jakarta," ujar Fifi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Ia menjelaskan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan konten kreatif dan memperkenalkan budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi palsu, manipulasi konten, hingga penipuan digital yang harus dihadapi dengan sikap bijak dan bertanggung jawab.

Kemkomdigi, lanjut Fifi, terus memperkuat tata kelola ruang digital melalui penyusunan regulasi yang mendorong inovasi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Digital, Abdul Latief Siregar, menjelaskan, Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang mulai berlaku efektif pada 2026.

Menurutnya, regulasi tersebut tidak melarang anak menggunakan internet, melainkan mengatur akses terhadap media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai upaya meminimalkan berbagai risiko di ruang digital.

Latief mengatakan keberhasilan pelindungan anak di ruang digital memerlukan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dunia pendidikan, komunitas, dan generasi muda.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat, Sherly Yuliana, mengatakan, pembekalan mengenai literasi digital dan PP TUNAS menjadi bekal penting bagi para finalis Abang None Jakarta Barat yang nantinya berperan sebagai representasi generasi muda sekaligus penyampai informasi kepada masyarakat.

"Mereka tidak hanya mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, tetapi juga menjadi representasi generasi muda Jakarta. Karena itu, mereka harus lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial dan mampu menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat," ujar Sherly.

Melalui keterlibatan finalis Abang None Jakarta Barat, Komdigi dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat berharap edukasi mengenai literasi digital serta pelindungan anak di ruang digital dapat menjangkau masyarakat lebih luas, khususnya kalangan generasi muda.

Read More

Komisi Yudisial Gandeng MUI Perkuat Etika Hakim dan Kajian Sistem Peradilan

Iki Radio - Komisi Yudisial (KY) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkuat sinergi dalam upaya membangun integritas, etika, dan kapasitas hakim melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kerja sama tersebut diharapkan semakin memperkokoh pengawasan terhadap hakim sekaligus mendukung terwujudnya sistem peradilan yang berintegritas dan berkeadilan.

Komisi Yudisial (KY) dan Mejelis Ulama Indonesia (MUI) menandatangani nota kesepahaman tentang penguatan integritas, etika dan kapasitas hakim, serta pengembangan kajian sistem peradilan. (Foto: Dok Komisi Yudisial)

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Komisi Yudisial, Abdul Chair Ramadhan, dan Ketua MUI, Anwar Iskandar, di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Kerja sama yang berlaku selama lima tahun itu mencakup penguatan integritas dan etika hakim, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kajian mengenai sistem peradilan.

Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi penyelenggaraan penelitian, diskusi, seminar, publikasi ilmiah, pertukaran informasi, kegiatan akademik, hingga monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan mengatakan, kerja sama dengan MUI merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan mandat konstitusional KY dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga diharapkan memperkuat posisi kelembagaan KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. "MoU antara KY dengan DPP MUI alhamdulillah semua telah Allah takdirkan dan memang kami usahakan agar KY semakin optimal. Kami merasa perlu diterbitkan fatwa dari Dewan Pimpinan MUI Pusat terkait kedudukan dari KY," ujarnya.

Abdul Chair menjelaskan, permohonan fatwa kepada MUI merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai kedudukan dan kewenangan KY dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim guna mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka.  "Permintaan fatwa ini adalah salah satu terobosan dan merupakan langkah progresif untuk meneguhkan kewenangan utama dari KY dalam rangka pengawasan terhadap hakim guna mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka," katanya.

Ia berharap fatwa yang diterbitkan MUI nantinya dapat menjadi pandangan keagamaan mengenai kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang menjalankan fungsi menjaga kehormatan dan integritas hakim dalam sistem peradilan nasional.

Selain pengembangan kajian, kerja sama tersebut juga diarahkan pada pelaksanaan forum konsultasi, pertukaran informasi, penyusunan rekomendasi, sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta berbagai program lain yang mendukung penguatan integritas aparat peradilan.

Melalui nota kesepahaman ini, Komisi Yudisial dan MUI berharap kolaborasi lintas lembaga dapat memperkuat budaya integritas di lingkungan peradilan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

 

Read More

Indonesia Diwakili Dubes di Tehran pada Pemakaman Ali Khamenei

Iki Radio - Pemerintah Republik Indonesia  menunjuk Duta Besar RI untuk Iran, Rolliansyah Soemirat, sebagai perwakilan nasional dalam rangkaian prosesi pemakaman mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Teheran.

Keputusan itu diambil setelah Indonesia menerima undangan resmi dari Pemerintah Iran dan menyampaikan apresiasi penuh atas undangan tersebut.  

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah RI telah menyampaikan bahwa Indonesia akan diwakili oleh Duta Besar RI di Tehran," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangan resmi, Sabtu (4/7/2026) .

Yvonne mengatakan,  pada Kamis (2/7/2026), otoritas Iran telah menginformasikan kepada seluruh perwakilan diplomatik di negara tersebut bahwa acara penghormatan resmi akan dihadiri oleh pejabat tinggi dari pemerintah pusat Iran.

Atas penetapan Dubes Rolliansyah sebagai wakil resmi Indonesia, Pemerintah Iran menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia .

Dubes Rolliansyah Soemirat telah hadir langsung di Musalla Besar Teheran, tempat jenazah mendiang Ali Khamenei disemayamkan, untuk memberikan penghormatan terakhir dan mengikuti doa bersama pada Sabtu pagi waktu setempat .

Prosesi pemakaman Ali Khamenei berlangsung selama sepekan penuh. Jenazah sang pemimpin dibawa ke Musalla Besar Tehran pada Jumat (3/7/2026) dan ditempatkan di aula utama masjid untuk upacara penghormatan selama dua hari yang terbuka bagi masyarakat umum.

Upacara dilanjutkan pada Sabtu dan Minggu (5/7/2026) di Teheran, sebelum prosesi berikutnya menuju Kota Qom pada Senin (6/7/2026).

Rangkaian acara selanjutnya akan digelar di Baghdad, Karbala, dan Najaf di Irak pada Rabu (8/7/2026), dengan tahap akhir pengebumian jenazah direncanakan di Kota Mashhad, Iran timur laut, pada Kamis (9/7/2026) .

Sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi negara asing turut hadir memberikan penghormatan langsung di Tehran, antara lain Presiden Irak Nizar Amidi, Presiden Tajikistan Emomali Rahmon, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev sebagai utusan resmi Presiden Vladimir Putin, serta Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebagai ketua delegasi resmi .

Read More

Inflasi Juni 2026 Tetap Terkendali, Bank Indonesia Optimistis Sesuai Sasaran

Iki Radio - Laju inflasi Indonesia pada Juni 2026 tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan, yakni 2,5±1 persen. Kondisi tersebut mencerminkan terjaganya stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi global yang masih diwarnai tingginya harga energi dan sejumlah komoditas dunia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Sementara secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi tercatat sebesar 3,34 persen, masih berada dalam rentang target yang ditetapkan pemerintah bersama Bank Indonesia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan, inflasi yang tetap terjaga merupakan hasil konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia yang didukung sinergi erat dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasaran merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional," ujar Ramdan dalam keterangan resminya, Jumat (3/7/2026).

Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen sepanjang 2026 hingga 2027 seiring kuatnya koordinasi kebijakan dan efektivitas langkah-langkah pengendalian inflasi.

Pada komponen inflasi inti, tekanan harga juga masih relatif stabil. Inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23 persen (mtm), sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,22 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi inti meningkat menjadi 2,76 persen (yoy), dari sebelumnya 2,59 persen (yoy).

Menurut Bank Indonesia, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh masih tingginya harga komoditas global, meskipun ekspektasi inflasi domestik tetap terjaga dengan baik.

Sementara itu, kelompok volatile food atau komponen harga pangan bergejolak masih menunjukkan kondisi yang terkendali. Inflasi kelompok ini pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,14 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,22 persen (mtm).

Komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi volatile food antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Kenaikan harga dipicu oleh menurunnya produksi di sejumlah daerah sentra, meningkatnya biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Meski demikian, secara tahunan inflasi volatile food justru menurun menjadi 5,58 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi Mei 2026 sebesar 6,24 persen (yoy).

Bank Indonesia menilai kondisi tersebut menunjukkan efektivitas berbagai langkah pengendalian inflasi pangan yang dilakukan bersama pemerintah melalui TPIP, TPID, serta implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Di sisi lain, kelompok administered prices atau harga yang diatur pemerintah mengalami peningkatan inflasi. Pada Juni 2026, kelompok ini mencatat inflasi sebesar 1,41 persen (mtm), meningkat dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 0,52 persen (mtm).

Peningkatan tersebut terutama dipicu oleh naiknya harga bensin serta tarif angkutan udara, seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi global.

Secara tahunan, inflasi kelompok administered prices mencapai 3,42 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,07 persen (yoy).

Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter serta koordinasi bersama pemerintah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Melalui sinergi yang terus diperkuat, inflasi diharapkan tetap berada dalam kisaran sasaran sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global.

Read More

Agung Rekomendasikan Program MBG Dilanjutkan dalam Rakernas APEKSI ke-18

Iki Radio - Wali kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho menyampaikan, dukungan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional dapat terus dilanjutkan dan diperkuat.

Dukungan tersebut disampaikan Wako Agung dalam Forum Rakernas APEKSI ke-18 yang berlangsung di Kota Medan, Kamis (2/7/2026).

Agung merekomendasikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dihadiri para kepala daerah di Indonesia ini, agar program strategis nasional itu tetap dilanjutkan karena berdampak terhadap peningkatan SDM dan perputaran ekonomi di Kota Pekanbaru.

"Melalui Rakernas APEKSI yang ke-18 ini kami dari Pekanbaru juga ingin menambahkan, rekomendasi. Pekanbaru ini kan sering disebut pak Mendagri, kenaikan PAD nya lebih dari Rp400 miliar. Tentu kami harus bertanggungjawab tentang itu. Kami merekomendasikan agar program nasional MBG ini harus dilanjutkan," katanya.

Dipaparkannya dalam forum nasional tersebut, bahwa dengan adanya program MBG ini terjadi peningkatan SDM dan perputaran ekonomi di Kota Pekanbaru.

Dengan adanya program MBG, banyak merekrut tenaga kerja baru yang dipekerjakan dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya serapan tenaga kerja baru.

"Salah satu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena salah satunya kurangnya pengangguran. Ibu-ibu itu dulu yang pengangguran, saat ini sudah bekerja, dan mereka bisa belanja dengan sendirinya karena sudah ada gajinya. Dan itu membuat perputaran ekonomi,"ujarnya.

Pemko Pekanbaru berharap, agar program nasional dari Presiden RI, Prabowo Subianto ini dapat dilanjutkan. Selain untuk pemenuhan gizi anak, program ini juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru.

Diketahui bahwa APEKSI ke-18 yang digelar di Kota Medan ini, menjadi wadah strategis bagi pemerintah kota se-Indonesia untuk memperkuat sinergi, menyelaraskan arah pembangunan, serta membahas berbagai isu strategis perkotaan, seperti penguatan ketahanan pangan, adaptasi terhadap perubahan iklim, transformasi digital pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

Read More

Polri Ungkap 464 Kasus Migas, Selamatkan Kerugian Negara Rp756 Miliar

Iki Radio -  Kepolisan Republik Indonesia (Polri) mengungkap 464 tindak pidana di bidang minyak dan gas (migas) sepanjang 2026 dengan menetapkan 594 tersangka.

Anggota Polri mengikuti upacara peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara di Pusat Latihan Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Polri menggelar peringatan HUT Ke-80 Bhayangkara bertema 80 Tahun Pengabdian Polri untuk Masyarakat yang diisi dengan upacara, parade, penganugerahan tanda kehormatan, defile, serta pameran alat utama dan alat khusus produksi dalam negeri. (ANTARA FOTO)

Dari penindakan tersebut, Polri berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp756 miliar. 

"Sepanjang tahun 2026, kami telah mengungkap 464 tindak pidana bidang energi, dan menetapkan 594 tersangka," kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat memberikan sambutan pada Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Kapolri menjelaskan, dalam pengungkapan kasus tersebut, Polri menyita berbagai barang bukti, antara lain 669 ribu liter solar, 80 ribu liter Pertalite, serta sekitar 30 ribu tabung LPG berbagai ukuran.

Menurut dia, keberhasilan itu merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di sektor energi yang dilakukan secara profesional dan berkeadilan.

Ia menambahkan, salah satu perkara menonjol yang berhasil diungkap, ialah penyalahgunaan pengangkutan 120.000 liter biosolar bersubsidi. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa satu kapal tanker, dua unit kapal SPOP, serta tujuh truk transporter.

Selain melalui penegakan hukum, Polri juga berkontribusi mendukung terwujudnya swasembada energi nasional dengan menerapkan penghematan energi di lingkungan perkantoran dan memanfaatkan compressed natural gas (CNG) pada 50 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Polri.

Read More

BSI Optimistis Penempatan SAL Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional

Iki Radio - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) atau BSI mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan tersebut dapat memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi antara pemerintah dan industri perbankan.

Menurut dia, pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat. "Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro dalam keterangan resmi Selasa (30/6/2026).

Sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Anggoro mengatakan BSI siap mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif. Menurut dia, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," kata Anggoro.

Ditambahkannya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund) sehingga perbankan memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dengan demikian, masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi terus bertumbuh.

Di tengah dukungan likuiditas tersebut, BSI menyatakan tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah atau current account saving account (CASA). Upaya itu ditopang oleh Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, serta percepatan layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer. Selain itu, BSI memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang telah memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 382 triliun atau tumbuh 17,90 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang kenaikan tabungan sebesar 22,02 persen menjadi Rp 165 triliun. Dengan capaian tersebut, rasio CASA BSI tercatat sebesar 63,48 persen.

Pada sisi penyaluran pembiayaan, BSI membukukan pembiayaan sebesar Rp 332 triliun atau meningkat 15,59 persen secara tahunan. Perseroan juga menyebut kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) gross yang membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI menyatakan terus mendukung berbagai program prioritas nasional melalui penyaluran pembiayaan ke sejumlah sektor. Program tersebut meliputi pembiayaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan rumah bersubsidi.

"Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen BSI untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia," pungkas Anggoro.

Read More

Indonesia-Malaysia Sepakati Pokok Perjanjian Pemindahan Narapidana

Iki Radio - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan  pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati pokok-pokok perjanjian pemindahan narapidana (transfer of prisoners), untuk memulangkan warga negara masing-masing yang tengah menjalani proses hukum di kedua negara.

Kesepakatan prinsipil itu berhasil dicapai setelah Indonesia menolak usulan Malaysia terkait syarat pemberian remisi bagi narapidana yang dipulangkan.

Hal itu disampaikan Menko Yusril melalui keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Kesepakatan krusial itu dicapai secara langsung dalam pertemuan bilateral antara Yusril  dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang berlangsung di Putrajaya, Malaysia, Senin (29/6/2026).

Indonesia menegaskan  kewenangan pembinaan dan pemberian pengampunan, seperti remisi atau amnesti, harus berada sepenuhnya di bawah kendali negara penerima, bukan negara asal pemidanaan.

Malaysia akhirnya menerima pandangan tersebut demi mempercepat perlindungan hukum bagi warga negara di luar negeri. 

"Dengan petunjuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, masalah terkait rancangan perjanjian pemindahan narapidana sudah dapat disepakati pokok-pokoknya dan akan dibicarakan pada tingkat selanjutnya," kata Yusril.

Menko Yusril mengatakan,  pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar terhadap kerja sama itu, mengingat banyaknya jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini mendekam di lembaga pemasyarakatan Malaysia.

Sebaliknya, prinsip independensi pembinaan itu juga akan berlaku bagi warga negara Malaysia yang dipulangkan dari Indonesia.  

"Hanya ada kewajiban untuk melaporkan secara resmi bahwa telah dilakukan remisi atau pengampunan. Kami akan menghormati sepenuhnya kewenangan mereka," ujar Yusril.

Berdasarkan data Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan hingga Juni 2026, tercatat ada 314 warga negara Malaysia yang berada dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 47 tahanan dan 267 narapidana, dengan mayoritas tersangkut perkara narkotika sebanyak 290 kasus.

Dari total tersebut, sejumlah 23 orang dijatuhi hukuman mati dan 51 orang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Read More

Kenali Prosedur Pemisahan Bidang Tanah agar Urusan Pertanahan Lebih Mudah dan Tertib

Iki Radio - Mengurus administrasi pertanahan kini semakin mudah dan transparan. Salah satu layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah pemisahan bidang tanah, yakni proses memisahkan sebagian bidang tanah dari sertifikat induk tanpa menghilangkan keberlakuan sertipikat tersebut.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Arduan menyampaikan, layanan ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti penjualan sebagian bidang tanah, hibah kepada anggota keluarga, pembagian harta bersama, maupun kepentingan lain yang mengharuskan sebagian bidang tanah memiliki sertipikat tersendiri.

"Berbeda dengan layanan pemecahan bidang tanah, pada proses pemisahan sertipikat induk tetap berlaku. Yang berubah hanyalah luas bidang tanah pada sertipikat induk setelah sebagian lahannya dipisahkan dan diterbitkan menjadi sertipikat baru," ujarnya.

Sebagai ilustrasi, apabila seseorang memiliki tanah seluas 1.000 meter persegi dan ingin menjual sebagian tanah seluas 300 meter persegi, maka bidang seluas 300 meter persegi tersebut dapat dipisahkan menjadi sertipikat baru. Sementara itu, sertipikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah disesuaikan menjadi 700 meter persegi.

Ketentuan mengenai layanan pemisahan bidang tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pelaksanaannya, bidang tanah hasil pemisahan akan diterbitkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat baru. Sementara pada data bidang tanah induk, baik peta pendaftaran, surat ukur, buku tanah, maupun sertipikat, akan diberikan catatan bahwa telah dilakukan pemisahan beserta penyesuaian luas bidang tanah yang tersisa.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan layanan tersebut, terdapat sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan, yaitu sertipikat tanah asli, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat permohonan pemisahan, serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir beserta bukti pelunasannya.

Dalam kondisi tertentu, pemohon juga perlu melampirkan dokumen pendukung sesuai tujuan pemisahan. Misalnya akta jual beli apabila pemisahan dilakukan untuk transaksi penjualan sebagian bidang tanah, surat hibah apabila digunakan untuk hibah, ataupun putusan pengadilan dan akta pembagian harta bersama apabila berkaitan dengan pembagian aset.

Setelah seluruh dokumen diterima, Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran terhadap bagian tanah yang akan dipisahkan. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar penyusunan peta bidang tanah baru sekaligus penerbitan surat ukur dan sertipikat hasil pemisahan.

Apabila seluruh persyaratan administratif maupun teknis telah dipenuhi, sertipikat baru akan diterbitkan untuk bidang tanah hasil pemisahan, sedangkan sertipikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah diperbarui sesuai hasil pengukuran.

Untuk memudahkan masyarakat memperkirakan biaya layanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan fitur simulasi biaya melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat cukup memilih menu Layanan, kemudian Info Layanan, dan memilih jenis layanan Pemisahan. Selanjutnya, pengguna dapat menentukan lokasi bidang tanah, mengisi jumlah dan luas bidang tanah, serta memilih kategori penggunaan lahan sebagai pertanian atau nonpertanian. Sistem akan menampilkan estimasi biaya pengukuran sesuai ketentuan yang berlaku.

Aplikasi Sentuh Tanahku dapat diunduh secara gratis melalui Play Store maupun App Store. Selain itu, masyarakat juga dapat berkonsultasi langsung dengan Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai persyaratan maupun tahapan pelayanan.

Penyediaan layanan digital tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses, transparan, dan akuntabel. Langkah ini juga sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital, serta memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan guna mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Read More

Belajar dari Kasus Dugaan Penyekapan di Bandung, Menkomdigi: Ada Risiko Memakai Aplikasi Digital

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada saat berinteraksi melalui aplikasi kencan maupun platform digital. Hal tersebut menyusul kasus dugaan penyekapan dan kekerasan seorang perempuan di Bandung yang diduga berawal dari perkenalan melalui aplikasi kencan berbasis lokasi.

Menkomdigi menyatakan kasus yang saat ini masih ditangani aparat penegak hukum tersebut menjadi pengingat penting bahwa interaksi di ruang digital tetap harus disertai kehati-hatian dan literasi digital yang memadai.  

“Interaksi yang berawal dari ruang digital harus selalu disertai kehati-hatian dan literasi digital yang baik. Algoritma dirancang untuk menemukan kecocokan, bukan menjamin seseorang dapat dipercaya,” ujar Meutya Hafid menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Menkomdigi, masyarakat tidak boleh mudah mempercayai profil, foto, maupun informasi yang ditampilkan di media sosial atau aplikasi digital karena dapat menciptakan ilusi kedekatan melalui algoritma yang dirancang untuk meningkatkan interaksi pengguna.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi identitas, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta memanfaatkan fitur keamanan seperti pelaporan dan pemblokiran apabila menemukan aktivitas atau perilaku yang mencurigakan.

Ia menegaskan bahwa terciptanya ruang digital yang aman merupakan tanggung jawab bersama.

Untuk itu, pemerintah terus memperkuat tata kelola ruang digital, platform didorong meningkatkan pelindungan pengguna, sementara masyarakat diharapkan semakin cakap dan bijak dalam memanfaatkan teknologi digital.

Menkomdigi juga menegaskan bahwa penanganan dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Read More

Wamen Nezar: Literasi Digital Kini Fokus pada AI dan Perangi Hoaks

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengubah arah program literasi digital nasional dari sekadar pengenalan penggunaan internet dan perangkat digital menjadi penguatan kecakapan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi. Program tersebut termasuk kecerdasan artifisial (AI) serta kemampuan menghadapi disinformasi dan hoaks.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan, pendekatan literasi digital yang selama ini berfokus pada kemampuan dasar menggunakan perangkat digital tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan era teknologi yang berkembang sangat cepat.

“Program literasi digital sekarang lebih ke upskilling, meningkatkan kecakapan yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan sekarang,” ujar Nezar Patria dalam audiensi dengan Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Menurut Nezar, perubahan strategi tersebut sejalan dengan hasil evaluasi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terhadap program literasi digital yang telah dijalankan selama hampir satu dekade.

“Kita melakukan program-program literasi digital sudah cukup lama, hampir satu dekade dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas terhadap program ini juga sudah final. Kita tidak melanjutkan lagi literasi digital seperti yang dulu,” katanya.

Ia menilai masyarakat saat ini pada umumnya telah memahami penggunaan dasar perangkat digital dan internet. Sementara edukasi mengenai keamanan digital serta etika bermedia juga semakin banyak dilakukan oleh platform digital melalui berbagai pedoman komunitas dan fitur perlindungan pengguna.

“Kalau sekarang kayaknya sudah lewat masa itu. Walaupun masih dibutuhkan, tetapi sudah dikerjakan ataupun diadopsi oleh platform-platform lewat community guidelines dan lain-lain,” ujar Wamenkomdigi.

Karena itu, Komdigi kini memfokuskan program literasi digital pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif sekaligus memiliki ketahanan terhadap berbagai risiko di ruang digital.

Salah satu fokus utama adalah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengenali, memverifikasi, dan menangkal disinformasi, misinformasi, serta hoaks yang semakin masif seiring perkembangan teknologi digital dan AI.

Menurut Nezar, kecakapan digital yang dibutuhkan saat ini bukan hanya kemampuan mengakses teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami cara kerja teknologi baru, serta memanfaatkannya secara bertanggung jawab untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

Melalui transformasi program tersebut, Komdigi berharap masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan AI dan berbagai teknologi baru secara cerdas, aman, dan produktif.

Read More

Jalan Baru 1.151 Km Resmi Beroperasi, Presiden: Tak Boleh Ada Daerah Tertinggal

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang dilaksanakan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi atas rampungnya pembangunan jalan daerah yang tersebar di 38 provinsi. Menurutnya, keberadaan jalan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.

“Saya menyambut dengan bangga dan bahagia telah selesai pembangunan jalan daerah dengan total sepanjang 1.151 kilometer di seluruh pelosok Indonesia di 37 provinsi,” ujar Presiden di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Presiden menegaskan bahwa jalan daerah merupakan urat nadi perekonomian rakyat karena menjadi jalur distribusi berbagai komoditas dan hasil produksi masyarakat.

“Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya,” katanya.

Menurut Presiden, Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas memerlukan konektivitas yang memadai agar aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efisien. Infrastruktur jalan yang baik diyakini mampu menurunkan biaya logistik sekaligus memperkuat keterhubungan antarwilayah.

“Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman,” ujarnya.

Presiden juga menekankan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal akibat keterbatasan akses infrastruktur.

“Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden menyebut pembangunan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan nasional, termasuk ketahanan pangan dan energi. Menurutnya, distribusi yang lancar merupakan faktor penting agar hasil produksi dan kebutuhan masyarakat dapat tersalurkan secara optimal.

“Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita. Ketahanan pangan dan ketahanan energi juga membutuhkan jaringan distribusi yang lancar dan baik,” katanya.

Presiden mengajak pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Ia juga memastikan pemerintah akan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur hingga menjangkau daerah dan desa-desa di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan jalan daerah, termasuk jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras semua instansi pekerjaan umum dan seluruh jajarannya yang didukung pemerintah daerah. Kita melihat kualitasnya cukup baik dan harus dipertahankan,” ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semua pengeluaran uang rakyat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tegas Presiden.

Read More

PLN Berhasil Minimalisir Pemadaman Bergilir di Pulau Jawa

Iki Radio - Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyatakan satu dari dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Pulau Jawa yang sempat mengalami gangguan teknis kini telah berhasil dipulihkan dan kembali menyuplai energi ke sistem kelistrikan setempat.

"Salah satu pembangkit berhasil dipulihkan," ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Menurut Darmawan, PLTU tersebut sudah kembali sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa sejak Minggu (21/6/2026) pukul 18.00 WIB untuk menambah keandalan pasokan.

Berkat pemulihan itu, kebijakan pemadaman bergilir yang sempat dikeluhkan warga sejak pekan lalu kini sudah mulai diminimalisir.

Pihak manajemen memastikan akan terus mengawal proses normalisasi ini secara berkala.

"Kami mengupayakan yang terbaik agar perbaikan yang sudah berlangsung ini bisa terus terjaga dan terus ditingkatkan," tegas Darmawan. 

Sedangkan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

Sebelumnya, gangguan teknis pada dua pembangkit milik Independent Power Producer (IPP) pada Jumat (19/6/2026) memaksa kedua unit tersebut keluar dari sistem kelistrikan Jawa.

Akibatnya, PLN terpaksa melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur yang memicu mati listrik tiba-tiba selama dua hingga lima jam sehari di sejumlah wilayah Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Bahkan, pemadaman sempat melumpuhkan lampu penerangan di beberapa jalan protokol di Surabaya hingga malam hari dan membahayakan para pengendara.

Read More