"Surat Cinta" Menteri PANRB kepada Seluruh ASN: Jaga Integritas dan Nilai BerAKHLAK

Iki Radio - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, menulis sebuah surat terbuka yang ditujukan khusus kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Surat sepanjang empat halaman yang ditulis tangan dengan tinta hijau tersebut diunggah langsung melalui akun media sosial Instagram pribadinya, @menpanrb.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini (kedua kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Dalam rapat tersebut DPR meminta pemerintah untuk meningkatkan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) untuk memperbaiki mentalitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hma)

Langkah personal ini diambil di tengah hangatnya sorotan publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terhadap kinerja birokrasi. Selain itu, hal ini juga sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para aparatur negara yang bertugas di berbagai pelosok negeri.

Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menguatkan mentalitas pelayan publik, Menpan-RB menekankan pentingnya bagi setiap ASN untuk tidak goyah dalam mengemban amanah masyarakat.

Dalam unggahannya, Rini menyadari bahwa dinamika tugas di lapangan sering kali penuh keterbatasan dan beban psikologis yang tidak mudah. Mulai dari pemenuhan ekspektasi publik yang tinggi, melawan rasa lelah, hingga pengorbanan waktu bersama keluarga demi menunaikan kewajiban negara.

Namun, melalui surat tersebut, Rini menegaskan bahwa tantangan yang ada harus menjadi pelecut semangat demi memberikan yang terbaik. “Tantangan jadikan booster untuk terus semangat melayani. Justru saat tantangan besarlah profesionalisme dibutuhkan, dan pengabdian menemukan maknanya,” tulis Rini dalam salah satu penggalan suratnya yang diunggah pada Sabtu (18/7/2026).

Dalam unggahan yang ditanggapi banyak respon dari masyarakat di dunia maya ini, Menpan-RB juga menyoroti bahwa banyak kontribusi ASN yang sering kali luput dari pandangan masyarakat. Kerja-kerja sunyi di puskesmas terpencil, sekolah-sekolah di pelosok daerah, hingga kantor kecamatan merupakan motor penggerak utama kehadiran negara yang sesungguhnya.

Menurutnya, hasil kerja keras yang tulus tidak akan pernah sia-sia walau jarang mendapatkan sorotan kamera atau pujian yang melimpah.

Sebagai penutup, Menteri PANRB mengajak jutaan abdi negara di Indonesia untuk terus merapatkan barisan, memegang teguh nilai-nilai Core Values "BerAKHLAK", serta menanamkan budaya kerja "Bangga Melayani Bangsa". Dirinya menitipkan pesan menyentuh agar ASN selalu menjadi teladan kebaikan. 

“Terima kasih atas dedikasi, kesabaran, dan ketulusan Anda semua. Tetaplah menjadi cahaya. Tetaplah melayani, bahkan ketika tidak semua orang melihat,” tambahnya.

Langkah Menteri Rini menyurati para ASN ini diharapkan mampu menyuntikkan energi positif baru bagi seluruh aparatur negara.

Rini menegaskan, transformasi birokrasi tidak akan dapat tercapai secara instan, melainkan lewat sinergi kolektif. “Karena Indonesia yang maju tidak lahir dari kerja satu orang, tetapi dari jutaan ASN yang memilih untuk tetap mengabdi dengan hati,” pungkasnya menegaskan komitmen pengabdian bagi masa depan bangsa.

Read More

Hari Anak Nasional 2026: Menteri PPPA Ajak Anak Indonesia Jadi Generasi yang Saling Menjaga

Iki Radio - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengajak anak-anak Indonesia tumbuh sebagai generasi yang saling menjaga dengan menolak segala bentuk kekerasan, peduli terhadap sesama, serta menciptakan lingkungan yang aman. 

Menteri PPPA Arifah.fauzi saat berdialog langsung bersama anak-anak di Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara (PSBNRW) Cahaya Batin, Jakarta Timur. (Foto KemenPPPA)

Ajakan tersebut disampaikan Arifah Fauzi saat puncak Lokakarya Forum Anak Nasional 2026 dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026, Minggu (19/7/2026). 

Menurut Arifah, menjadi generasi penerus bangsa tidak hanya ditandai dengan keberanian memiliki cita-cita, tetapi juga keberanian menyampaikan pendapat, menghargai pandangan orang lain, dan membangun kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen untuk menolak segala bentuk kekerasan. Anak-anak, menurutnya, perlu memiliki kesadaran agar tidak menjadi korban maupun pelaku kekerasan serta saling melindungi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, Arifah menyoroti penggunaan media sosial yang semakin dekat dengan kehidupan anak. Ia mengingatkan agar media sosial dimanfaatkan secara bijak karena penggunaan yang tidak tepat dapat membawa berbagai risiko terhadap keselamatan anak.

Sebagai contoh, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut adanya kasus kekerasan seksual yang berawal dari perkenalan melalui media sosial. Karena itu, ia mengimbau anak-anak lebih berhati-hati saat berinteraksi di ruang digital.

Tak hanya menyampaikan pesan kepada anak-anak, Arifah juga mengajak para orang tua memperkuat komunikasi dan membangun hubungan emosional yang erat dengan anak. Keberhasilan anak tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari nilai-nilai yang ditanamkan di dalam keluarga. "Benteng bagi anak-anak bukan sekadar pagar fisik, melainkan benteng hati yang dibangun di dalam keluarga," ujar Arifah.

Ia berharap Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran seluruh pihak agar keluarga memiliki lebih banyak waktu bersama anak dan bersama-sama mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Read More

Usut Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, TNI AD Bentuk Tim Investigasi Khusus

Iki Radio — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) bergerak cepat dengan membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut tuntas insiden ledakan yang mengguncang Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) II milik Pusat Peralatan TNI AD (Puspalad) di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Kamis (16/7/2026).

Tim ini diterjunkan secara khusus untuk mengungkap kronologi serta penyebab pasti dari insiden yang merenggut nyawa satu personel TNI dan melukai enam prajurit lainnya.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono 

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menegaskan bahwa proses investigasi akan berjalan secara profesional, objektif, dan menyeluruh agar seluruh fakta di lapangan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

“TNI AD membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut,” ujar Brigjen TNI Donny Pramono dalam konferensi persnya, Kamis (16/7/2026).

Berdasarkan laporan awal yang diterima, ledakan maut tersebut terjadi saat sejumlah personel tengah melaksanakan prosedur rutin pemeriksaan dan perawatan materiil amunisi di salah satu gedung penyimpanan.

Insiden ini mengakibatkan1 Personel TNI meninggal dunia (gugur), 4 Personel TNI mengalami luka berat dan 2 Personel TNI mengalami luka ringan.

Kadispenad menjelaskan bahwa sesaat setelah ledakan terjadi, satuan di lokasi langsung bergerak sigap untuk menyelamatkan para prajurit yang menjadi korban.

“Sesaat setelah kejadian, satuan segera melakukan evakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang,” tambahnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab, TNI AD telah mengambil langkah penanganan awal dengan memberikan pendampingan intensif serta perhatian penuh kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Guna mempercepat pencarian fakta, tim investigasi dilaporkan telah diberangkatkan menuju lokasi kejadian di Madiun pada Kamis sore untuk langsung memulai proses penyelidikan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“TNI AD berkomitmen menangani peristiwa ini secara serius dan transparan, sekaligus memastikan setiap langkah penanganan terhadap korban maupun proses investigasi berjalan sebaik-baiknya,” pungkas Donny.(ir)

Read More

Becak Listrik Pariwisata untuk Perkuat Budaya dan Ekonomi Rakyat

Iki Radio - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan becak kayuh listrik pariwisata (Bekalista) sebagai bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi wisata yang ramah lingkungan tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah lama menjadi identitas Kota Yogyakarta.

Sri Sultan menegaskan bahwa peluncuran Bekalista bukan sekadar menghadirkan moda transportasi baru. Menurutnya, program tersebut mempertemukan tiga kepentingan utama, yakni menjaga identitas budaya, memuliakan pelaku transportasi tradisional, serta membangun sistem mobilitas yang lebih berkelanjutan.

"Becak telah lama menjadi bagian dari wajah Yogyakarta. Becak hadir dalam perjalanan warga, pengalaman wisata, dan denyut ekonomi masyarakat Yogyakarta," ujar Sri Sultan dalam kegiatan Penyerahan Secara Simbolik Ekosistem Bekalista Yogyakarta & Pembukaan Pasar Rakyat UMi 2026 di Yogyakarta, Kamis (16/7/2026).

Ia menekankan bahwa upaya melestarikan becak tidak boleh diartikan sebagai mempertahankan beban fisik yang selama ini dirasakan para pengemudi. Karena itu, pemanfaatan teknologi dinilai menjadi solusi agar transportasi tradisional tetap lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudinya.

"Tradisi harus memperoleh dukungan teknologi agar tetap hidup, berdaya guna, dan memberi kehidupan yang lebih layak bagi manusia yang menjaganya," katanya.

Sri Sultan juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan Bekalista, mulai dari pemerintah pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Pemerintah Daerah DIY, dunia pendidikan dan vokasi, pelaku usaha, hingga komunitas pengemudi becak. Menurutnya, inovasi akan semakin kuat apabila dibangun melalui kerja sama lintas sektor.

Selain menghadirkan kendaraan listrik, pengembangan Bekalista turut didukung dengan pembangunan ekosistem pendukung berupa stasiun pengisian daya, bengkel induk, bengkel bergerak, serta penyediaan baterai cadangan. Ia menilai transformasi transportasi tidak cukup hanya mengganti sumber tenaga kendaraan, tetapi juga harus disertai sistem pemeliharaan, peningkatan kapasitas pengemudi, standar pelayanan, aspek keselamatan, serta keberlanjutan usaha.

Lebih lanjut, Sri Sultan berharap Bekalista menjadi bagian dari sistem mobilitas kawasan sumbu budaya Yogyakarta. Menurutnya, transformasi di kawasan budaya harus dilaksanakan secara tertib, bersih, manusiawi, dan tetap menghormati karakter ruang yang menjadi kekhasan Yogyakarta.

Ia menjelaskan, Bekalista berpotensi menghubungkan berbagai destinasi wisata, pasar rakyat, sentra kerajinan, pusat kuliner, hingga kampung budaya sehingga mampu menggerakkan mata rantai ekonomi lokal melalui pengalaman wisata yang lebih nyaman dan berkelanjutan.

"Teknologi harus menjaga keselarasan antara manusia, lingkungan, dan kebudayaan," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sri Sultan juga menyambut penyelenggaraan Pasar Rakyat UMi Tahun 2026. Menurutnya, kehadiran pasar rakyat tersebut semakin memperkuat komitmen pembangunan yang berpihak kepada usaha mikro dan masyarakat.

Ia berharap peluncuran Bekalista dan penyelenggaraan Pasar Rakyat UMi dapat berkembang menjadi ekosistem yang berkelanjutan, rendah emisi, berakar pada budaya, sekaligus memperkuat martabat para pelaku ekonomi rakyat.

Read More

Presiden Prabowo Datangi Kedubes Qatar, Sampaikan Belasungkawa untuk Sheikh Hamad

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Emir Qatar periode 1995–2013, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, dengan mengisi dan menandatangani Book of Condolence atau buku dukacita di Kedutaan Besar Negara Qatar di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Emir Qatar periode 1995–2013, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, dengan mengisi dan menandatangani Book of Condolence atau buku dukacita di Kedutaan Besar Negara Qatar di Jakarta, Rabu (15/7/2026). (BPMI Setpres)

Presiden tiba di Kedutaan Besar Qatar sekitar pukul 12.40 WIB dan disambut Menteri Luar Negeri Sugiono serta Duta Besar Negara Qatar untuk Republik Indonesia, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari.

Selanjutnya, Presiden menuju ruang pengisian buku dukacita untuk menyampaikan pesan belasungkawa atas wafatnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Dalam pesannya, Kepala Negara menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mendoakan almarhum.

"Atas nama rakyat dan pemerintah Republik Indonesia, saya menyampaikan belasungkawa kami yang mendalam atas meninggalnya Yang Mulia Ayah Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Semoga Allah Swt. Yang Mahakuasa menempatkan di sisi terbaik di hadapan Tuhan," tulis Presiden.

Kehadiran Presiden Prabowo di Kedutaan Besar Qatar menjadi bentuk penghormatan pemerintah dan rakyat Indonesia kepada Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani atas jasa dan pengabdiannya selama memimpin Qatar.

Selain itu, kehadiran Kepala Negara juga mencerminkan eratnya hubungan persahabatan dan kerja sama yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Qatar.

Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wafat pada Minggu (12/7/2026) dalam usia 74 tahun. Ia memimpin Qatar sebagai emir pada periode 1995–2013 sebelum estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Read More

Serapan Anggaran Kemenpora Tembus 91,59 Persen, DPR Minta Kinerja dan Pengawasan Ditingkatkan

Iki Radio - Realisasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 91,59 persen atau sebesar Rp2,206 triliun dari pagu revisi Rp2,409 triliun.

Rapat kerja Kemenpora dan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2024). (Kemenpora)

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Komisi X DPR RI yang sekaligus meminta peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran pada tahun berikutnya.

Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2024), Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyatakan realisasi anggaran tersebut menjadi modal positif bagi Kemenpora untuk meningkatkan kinerja pada Tahun Anggaran 2026.

Selain mengapresiasi tingkat penyerapan anggaran, Komisi X meminta setiap program dan kegiatan disusun dengan indikator kinerja yang terukur, berorientasi pada hasil, serta selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

DPR juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan pengawasan berjenjang terhadap pelaksanaan anggaran, terutama pada pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan pemerintah, serta pengelolaan aset.

Di sisi lain, Kemenpora didorong mempercepat penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara menyeluruh.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi X turut menyoroti capaian program strategis Kemenpora sepanjang 2025. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi keberhasilan kontingen Indonesia pada SEA Games 2025 yang meraih 91 medali emas dan finis di posisi kedua, sekaligus mencatat prestasi terbaik Indonesia pada ajang tersebut di luar kandang sejak SEA Games 1995.

Selain itu, penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 dinilai memberikan dampak ekonomi hingga Rp4,96 triliun, sementara Indonesia Sport Summit (ISS) 2025 disebut turut memperkuat ekosistem industri olahraga nasional.

Menanggapi evaluasi DPR, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. "Kemenpora terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran, termasuk memperkuat koordinasi lintas deputi untuk mendukung pelaksanaan program prioritas," jelasnya.

Menurutnya, kolaborasi antarsatuan kerja menjadi salah satu faktor yang mendorong keberhasilan penyelenggaraan Indonesia Sport Summit 2025.

Di sisi lain, Kemenpora juga memfokuskan anggaran untuk memastikan persiapan pemusatan latihan nasional serta keikutsertaan Indonesia pada SEA Games dan Paragames 2025 berjalan sesuai target.

 

Read More

Menteri PPPA Kecam Keras Ancaman Bom di Sekolah saat MPLS

Iki Radio - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengecam keras ancaman bom yang terjadi di SDN Srengseng, Jakarta. Peristiwa tersebut dinilai mencederai hak anak untuk memperoleh rasa aman, terlebih terjadi di tengah pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. (Foto: KemenPPPA)

Menurut Menteri PPPA, MPLS seharusnya menjadi momentum bagi peserta didik, khususnya murid baru, untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun rasa aman, percaya diri, dan kebahagiaan dalam memulai perjalanan pendidikan.

“Ancaman bom yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Terlebih, peristiwa ini terjadi pada saat anak-anak, khususnya peserta didik baru, sedang menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah,” tegas Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Selasa (14/7/2026). 

Ia menekankan bahwa setiap anak berhak memulai pendidikannya dalam lingkungan yang aman, menerima, dan melindungi. Sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga menjadi rumah kedua bagi anak untuk bertumbuh, mengembangkan potensi, membangun karakter, dan menjalin relasi sosial yang sehat.  “Anak-anak yang memasuki sekolah untuk pertama kalinya sedang membangun kesan tentang rumah kedua mereka. Mereka berhak disambut dengan lingkungan yang hangat, ramah, dan melindungi. Tidak boleh ada tindakan apa pun yang merusak rasa aman tersebut, apalagi ancaman yang dapat menimbulkan trauma bagi anak,” ujar Menteri PPPA.

Kementerian PPPA mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian, pihak sekolah, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait dalam melakukan pengamanan serta memastikan keselamatan warga sekolah.

Apresiasi juga diberikan kepada aparat kepolisian yang telah menangkap terduga pelaku ancaman bom. Langkah cepat tersebut dinilai penting untuk memulihkan rasa aman dan memastikan sekolah tetap menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan bertumbuh.

Arifah Fauzi menegaskan bahwa menciptakan sekolah yang aman merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat.  “Rasa aman bukanlah sebuah pilihan atau pelengkap, melainkan hak dasar setiap anak yang wajib kita jamin dan lindungi bersama. Mari kita wujudkan komitmen bersama untuk menjadikan setiap sekolah sebagai ruang yang melindungi, sehingga setiap anak dapat belajar, bertumbuh, serta meraih cita-citanya tanpa rasa takut,” tegasnya.

Menurutnya, menjaga anak berarti menjaga masa depan Indonesia. Lingkungan yang aman menjadi salah satu fondasi penting untuk melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.

Menteri PPPA pun mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kolaborasi dan kepedulian dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, dan tindakan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

 

Read More

Kemkomdigi dan OJK Libatkan Industri Perbankan Putus Aliran Dana Judi Online

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi untuk memutus ekosistem judi online dengan melibatkan industri perbankan dalam pengawasan transaksi keuangan. Langkah tersebut dilakukan agar pemberantasan judi online tidak hanya berhenti pada pemutusan akses situs, tetapi juga memutus aliran dana yang menjadi penopang aktivitas ilegal tersebut.

Menkomdigi, Meutya Hafid, bersama Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, saat memberikan keterangan pers di acara ojk banking forum 2026 di Jakarta. (Foto: Istimewa/dok. Kemkomdigi)

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan, percepatan pemberantasan judi online merupakan arahan Presiden yang harus dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar seluruh ekosistem pendukungnya.

"Pemberantasan judi online harus dilakukan menyeluruh. Tidak cukup atau tidak boleh berhenti hanya kepada pemutusan akses situs saja, tetapi keseluruhan ekosistemnya," ujar Meutya dalam OJK Banking Forum 2026 di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Menurut Meutya, sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026, Kemkomdigi telah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten yang berkaitan dengan judi online. Selain itu, kementeriannya telah melaporkan sekitar 38 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas judi online kepada OJK.

"Dari 38.000 rekening yang kami laporkan, sebanyak 32.500 rekening telah ditutup. Menutup rekening dalam jumlah sebesar itu tentu bukan pekerjaan mudah. Kami mengapresiasi dukungan OJK dan industri perbankan, namun kami berharap jumlah penindakan ini dapat terus ditingkatkan," katanya.

Meutya menjelaskan rekening yang dilaporkan tersebar di berbagai bank, di antaranya BCA, BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, dan BSI. Menurutnya, tingginya jumlah rekening pada bank-bank besar tidak berarti lembaga tersebut lemah, melainkan karena memiliki basis nasabah yang luas sehingga kerap dimanfaatkan pelaku judi online.

"Jangan kemudian merasa aman jika nama banknya tidak ada dalam daftar. Modus pelaku berubah sangat cepat. Situs berpindah-pindah, rekening dan transaksi juga berpindah-pindah dengan sangat cepat," tegasnya.

Selain rekening perbankan, Komdigi juga mengajukan pemblokiran ribuan akun dompet digital yang diduga terkait aktivitas judi online kepada Bank Indonesia. Karena itu, Meutya berharap penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) di sektor perbankan semakin diperkuat untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan rekening.

"Kami berharap prinsip KYC dari perbankan dapat membantu meningkatkan efektivitas penindakan terhadap rekening yang digunakan untuk aktivitas judi online," ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menghadapi meningkatnya ancaman penipuan digital dan judi online yang saat ini menjadi salah satu risiko terbesar di sektor jasa keuangan.

"Financial scam dan fraud saat ini menjadi risiko paling tinggi dan terbesar yang dihadapi konsumen keuangan di seluruh dunia. Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, lintas kementerian, lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan," jelas Friderica.

Ia menjelaskan OJK bersama Kemkomdigi terus memperkuat Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Hingga saat ini, IASC telah menerima lebih dari 608 ribu laporan, memblokir lebih dari 557 ribu rekening, serta membantu pengembalian dana korban penipuan digital hampir Rp200 miliar.

Friderica juga mengajak industri perbankan memperkuat manajemen risiko teknologi informasi, meningkatkan sistem pemantauan transaksi, serta memperluas edukasi kepada masyarakat agar tidak menjadi korban judi online maupun berbagai bentuk penipuan digital.

Read More

Kapolri dan Panglima TNI Perkuat Soliditas Jaga Kedaulatan Bangsa

IkiRadio- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi dan soliditas TNI-Polri sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Kedatangan Kapolri disambut langsung oleh Panglima TNI beserta jajaran pimpinan TNI, di antaranya Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono, dan Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, sejumlah pejabat utama Mabes Polri, serta jajaran pejabat wilayah terkait.

Listyo Sigit Prabowo mengatakan silaturahmi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar TNI dan Polri terus menjaga kekompakan sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara.  

"Tentunya menyambung apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, bahwa TNI-Polri sebagai pilar utama penjaga kedaulatan bangsa. Yang tentunya, kita memiliki kewajiban untuk terus terjaga agar TNI-Polri tetap solid," ujar Jenderal Sigit.

Menurut dia, soliditas dan kekompakan TNI-Polri menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah. 

"Karena ini adalah kunci utama agar negara kita, sebagaimana apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, terus bisa menjalankan program-program kebijakan dari Bapak Presiden. Dan itu semuanya bisa berjalan kalau TNI dan Polri solid," kata dia.

Jenderal Sigit juga mengingatkan adanya berbagai pihak yang berupaya mengganggu hubungan harmonis antara TNI dan Polri. Karena itu, ia menegaskan komitmen Polri untuk terus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan TNI.  

"Karena banyak yang memiliki kepentingan untuk memecah belah TNI dan Polri. Jadi di kesempatan ini, tentunya kami bersama para pejabat utama dalam hal ini akan terus meningkatkan sinergitas, soliditas dengan TNI," ujar dia.

Ia menambahkan, komunikasi terbuka antara kedua institusi perlu terus dibangun untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu hubungan TNI-Polri. 

"Dan tentunya terkait dengan hal-hal yang mungkin harus dibicarakan, harus dikomunikasikan karena ada hal-hal yang mungkin berusaha untuk memecah belah TNI-Polri, silakan untuk bisa langsung berkomunikasi dengan seluruh pejabat utama yang ada. Kami terbuka untuk itu," tutup Jenderal Sigit.

Melalui silaturahmi tersebut, TNI dan Polri menegaskan komitmen bersama untuk menjaga kebersamaan, memperkuat koordinasi, serta memastikan stabilitas keamanan nasional demi mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Read More

KPK Sita Logam Mulia dan Valas Miliaran Rupiah dalam OTT Bupati Sukoharjo

Iki Radio - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa logam mulia, uang tunai, dan valuta asing senilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. 

Temuan tersebut memperkuat penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang tengah didalami lembaga antirasuah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, barang bukti yang diamankan meliputi logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta valuta asing berupa Dolar Australia dan Dolar Singapura. Seluruh barang bukti itu diperoleh dalam rangkaian OTT yang dilakukan di wilayah Solo Raya pada Kamis (9/7) malam.  

"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun valas, ada Dolar Australia, kemudian juga ada Dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Menurut KPK, perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo. Meski demikian, penyidik masih mendalami modus, pihak yang menjadi korban, serta keterkaitan barang bukti dengan dugaan tindak pidana tersebut. 

"Perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati," kata Budi.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang untuk menjalani pemeriksaan awal. Dari jumlah itu, Bupati Sukoharjo bersama tiga aparatur sipil negara (ASN) telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif, sementara sejumlah pihak lainnya masih menjalani pemeriksaan lanjutan.

KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Hasil pemeriksaan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka, konstruksi perkara, dan pasal yang disangkakan, akan diumumkan secara resmi dalam konferensi pers setelah proses gelar perkara selesai dilakukan.

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian karena selain melibatkan kepala daerah aktif, penyidik juga menemukan barang bukti dengan nilai yang cukup besar, yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi yang sedang diusut. 

KPK menegaskan proses penyelidikan dan pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Read More

OTT KPK di Solo Raya, Dugaan Pemerasan Libatkan Bupati Sukoharjo dan ASN

Iki Radio - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Solo Raya. Dalam perkembangan terbaru, lembaga antirasuah itu membawa sembilan orang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif, termasuk Bupati Sukoharjo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, sebelumnya tim penyelidik melakukan pemeriksaan awal terhadap 18 orang yang diamankan di Polresta Surakarta. Dari jumlah tersebut, sembilan orang diputuskan untuk dibawa ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan. 

"Kloter pertama yang tiba di Gedung Merah Putih KPK berjumlah empat orang, salah satunya Bupati Sukoharjo dan tiga orang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo," ujar Budi dalam keterangan pers, Jumat, (10/7/2026).

Sementara itu, lima orang lainnya dijadwalkan tiba pada siang hari. Mereka terdiri atas tiga ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan dua pihak swasta. Para pihak tersebut diamankan dari sejumlah lokasi di wilayah Sukoharjo, Surakarta, dan Wonogiri.

Selain mengamankan sejumlah pihak, tim KPK juga menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti tersebut berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta valuta asing berupa Dolar Australia dan Dolar Singapura dengan nilai keseluruhan mencapai miliaran rupiah.

KPK mengungkapkan bahwa perkara yang sedang didalami diduga berkaitan dengan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo. Namun, penyidik masih mendalami bentuk, modus, serta pihak-pihak yang diduga menjadi korban maupun pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. 

"Perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati. Para pihak yang sudah tiba di Gedung Merah Putih langsung dilakukan pemeriksaan secara intensif," kata Budi.

Ia menambahkan, sebagian pihak lainnya masih menjalani pemeriksaan di Polresta Surakarta sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan.

Terkait waktu terjadinya dugaan tindak pidana maupun objek pemerasan, KPK belum memberikan penjelasan rinci. Termasuk ketika ditanya apakah dugaan pemerasan berkaitan dengan proyek pemerintah atau penyalahgunaan jabatan.

Menurut Budi Prasetyo, seluruh informasi tersebut masih didalami melalui pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan. 

"Kita akan dalami dalam pemeriksaan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati ini kaitannya soal apa. Detailnya akan kami sampaikan setelah proses pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

KPK juga belum menjelaskan status hukum para pihak yang diperiksa. Sesuai ketentuan, lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana serta menetapkan status hukum para pihak yang diamankan.

KPK menyatakan perkembangan lengkap perkara, termasuk konstruksi kasus, barang bukti, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta pasal yang disangkakan, akan disampaikan dalam konferensi pers setelah proses gelar perkara selesai dilakukan.

Read More

Luncurkan Biodiesel B50, Presiden RI: Bukti Kemandirian Energi

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan,  peluncuran program biodiesel 50 persen (B50) bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti nyata kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat serta mewujudkan kemandirian energi nasional.

Presiden RI Prabowo Subianto (tengah), resmi meluncurkan biodiesel  B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). 

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo, dalam peluncuran biodiesel 50 persen (B50) di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7/2026).  

"Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, ini bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyat sendiri," ujar Prabowo.

Prabowo Subianto menyatakan, kemandirian bangsa ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni kemampuan menghasilkan pangan, memiliki sumber energi sendiri yang tidak bergantung pada bangsa lain, serta ketersediaan sumber air.

Kegiatan tersebut turut dihadiri dan disaksikan langsung oleh jajaran menteri kabinet, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

Read More

B50 Diluncurkan, Menteri ESDM Tegaskan Kedaulatan Energi Tanpa Impor Solar

Iki Radio - Indonesia dipastikan terlepas dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada tahun ini, seiring dengan resmi dimulainya implementasi mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit sebesar 50 persen atau program Biodiesel 50 persen (B50).

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam Peluncuran Mandatori B50 yang diselenggarakan  di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan strategis itu menjadi tonggak sejarah baru mengingat konsumsi solar nasional sangat besar, yakni berkisar antara 38 juta hingga 40 juta kilo liter per tahun.

Menurut Bahlil, melalui optimalisasi sumber daya domestik, seluruh kebutuhan solar nasional kini dapat dipenuhi secara mandiri dari dalam negeri."Awalnya kita masih impor dan dengan implementasi B50 ini kita tidak impor solar lagi, ini pertama kali," ujar Menteri ESDM.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil mengatakan  pencapaian untuk merealisasikan kebijakan B50 bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah.

Dalam praktik industri normal, pelaksanaan eskalasi atau kenaikan campuran biodiesel umumnya membutuhkan waktu transisi yang cukup panjang, yakni maksimal hingga 10 tahun dengan tahapan uji coba intensif selama 3 tahun.

Kendati demikian, percepatan implementasi ini dilakukan demi memenuhi instruksi langsung dari Kepala Negara guna memperkuat aspek kedaulatan serta ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.  

"Tapi perintah pak Presiden bagaimana caranya B50 harus kita jalankan di 2026. Ini cukup karena kami maknai ini bukan hanya persoalan, ini soal kedaulatan kemandirian bangsa untuk energi kita sendiri," tegas Bahlil.

Secara regulasi, pelaksanaan Program Mandatori Biodiesel B50 ini mengacu pada landasan hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati.

Kemudian diturunkan secara teknis melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar sebesar 50 persen dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Regulasi tersebut mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50 persen berlaku secara menyeluruh untuk semua jenis BBM berupa minyak Solar.

Hal itu guna menjamin keselamatan operasional, pemerintah mewajibkan seluruh badan usaha bahan bakar nabati, badan usaha bahan bakar minyak, serta badan usaha penyalur untuk secara ketat menerapkan standar mutu sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Pemerintah memberikan masa transisi transaksi selama tiga bulan atau hingga 30 September 2026 sebelum komoditas B50 beredar secara luas di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Masa tenggang itu ditujukan untuk menghabiskan sisa stok biodiesel dengan spesifikasi pencampuran B40 yang saat ini masih berada di jaringan distribusi.

Read More

Cetak Kinerja Solid, Bank Jatim Sabet Penghargaan Bisnis Indonesia Award 2026

IkiRadio – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Bank kebanggaan masyarakat Jawa Timur ini berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Bisnis Indonesia Award (BIA) 2026 untuk kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Aset di Atas Rp 40 Triliun.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi nyata atas konsistensi Bank Jatim dalam mencatatkan kinerja keuangan yang solid, menjaga fundamental bisnis yang sehat, serta memperkuat perannya sebagai BPD yang adaptif dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika industri perbankan.

Direktur Kepatuhan Bank Jatim, Umi Rodiyah, yang hadir langsung menerima penghargaan tersebut di Jakarta, mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan buah dari komitmen dan kerja keras seluruh insan Bank Jatim dalam menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis.

"Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus penyemangat bagi kami untuk terus memberikan kinerja terbaik. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan para pemegang saham, nasabah, regulator, mitra kerja, serta seluruh stakeholder yang selama ini memberikan kepercayaan kepada Bank Jatim," ujar Umi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7/2026).

Umi menambahkan, kepercayaan yang diberikan publik akan terus dijawab melalui peningkatan kualitas layanan, inovasi berkelanjutan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 

Menurutnya, penghargaan ini juga membuktikan bahwa strategi transformasi bisnis yang dijalankan perseroan mampu menghasilkan pertumbuhan berkualitas.

Ke depan, Bank Jatim berkomitmen untuk terus memperkuat transformasi digital, memperluas kolaborasi bisnis, serta mendukung berbagai program pembangunan daerah. 

“Kami berkomitmen untuk terus tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Jawa Timur maupun Indonesia," imbuhnya.

Apresiasi yang diterima Bank Jatim ini sejalan dengan catatan kinerja keuangan kuartal I/2026 yang menunjukkan pertumbuhan signifikan secara Year on Year (YoY). 

Umi juga menjelaskan, hingga Maret 2026, total penyaluran kredit Bank Jatim secara konsolidasi mencapai Rp 109,22 triliun atau tumbuh 40,85% (YoY). Total aset perseroan juga tumbuh 38,85% YoY menjadi sebesar Rp164,07 triliun.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) perseroan mencatatkan pertumbuhan sebesar 37,59% YoY dari Rp89,25 triliun pada kuartal I/2025 menjadi Rp122,80 triliun pada kuartal I/2026.

Sementara itu, untuk kinerja bank only sepanjang Januari – Maret 2026, Bank Jatim juga membukukan performa yang tidak kalah positif. Total kredit yang disalurkan mencapai Rp 65,97 miliar, dengan total aset berada di angka Rp 101,06 triliun, dan perolehan laba bersih sebesar Rp 377 milar.

”Capaian ini merupakan hasil dari fokus perseroan dalam memperkuat fundamental bisnis. Ke depan, kami akan terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas aset, serta mengembangkan bisnis secara selektif dan berkelanjutan. Kami optimis kinerja positif ini dapat terus terjaga hingga akhir tahun,” terang Umi.

Sebagai informasi, Bisnis Indonesia Award (BIA) merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia. Penilaian didasarkan pada berbagai indikator ketat, mulai dari kinerja keuangan, tata kelola perusahaan, inovasi, daya saing, hingga kemampuan adaptasi terhadap dinamika ekonomi.

Bagi Bank Jatim, penghargaan ini menjadi motivasi besar untuk terus memperkuat perannya sebagai *regional champion* yang mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan raihan Bisnis Indonesia Award 2026 ini, kami optimistis dapat terus mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkualitas, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh stakeholder,” pungkas Umi.(ir)

Read More

Indonesia Dorong Aturan AI Global yang Lindungi Anak di Forum Perdana PBB

Iki Radio - Indonesia mengambil peran strategis dalam pembentukan tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dunia. Dalam forum perdana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara khusus membahas tata kelola AI, Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam penyusunan aturan AI global.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Global Dialogue on AI Governance di Jenewa, Selasa (7/7/2026). 

Forum yang dibuka Sekretaris Jenderal PBB António Guterres itu dihadiri 108 negara anggota PBB, termasuk para kepala pemerintahan, menteri, dan pemimpin organisasi internasional untuk membahas arah tata kelola AI dunia.

Dalam forum tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan koalisi global yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. 

Indonesia juga mendorong harmonisasi regulasi lintas negara serta penyusunan standar internasional yang mampu melindungi anak dari eksploitasi algoritma tanpa menghambat inovasi dan transformasi digital.

Berbeda dengan banyak negara yang masih menyusun kerangka kebijakan AI, Indonesia hadir membawa pengalaman nyata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

“Dialog ini menjadi kesempatan penting untuk membangun tata kelola AI global yang inklusif, berpusat pada manusia, berorientasi pada pembangunan, dan diperkuat melalui kerja sama internasional,” ujar Meutya dalam pidatonya.

Menurut Meutya, Presiden Prabowo Subianto memandang AI tidak boleh hanya diposisikan sebagai teknologi yang harus dikendalikan risikonya, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan, terutama bagi negara-negara berkembang.

Karena itu, Indonesia menilai tata kelola AI global harus mampu menjawab berbagai kesenjangan yang masih dihadapi banyak negara, mulai dari akses terhadap teknologi AI mutakhir, infrastruktur digital, tata kelola data, kapasitas sumber daya manusia, hingga pembiayaan.

“AI harus menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, bukan hanya teknologi yang dinikmati oleh negara-negara maju,” tegas Meutya.

Di tingkat nasional, pemerintah tengah menyiapkan regulasi presiden mengenai Peta Jalan dan Etika AI Nasional sebagai arah strategis pengembangan AI di berbagai sektor. 

Regulasi tersebut dirancang untuk memastikan pemanfaatan AI berlangsung secara bertanggung jawab, transparan, dapat dipercaya, dan tetap menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan.

Indonesia juga memperkenalkan PP TUNAS sebagai salah satu praktik baik dalam perlindungan anak di ruang digital. Regulasi yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada Maret 2025 itu mengatur peningkatan perlindungan anak melalui pembatasan akses terhadap platform digital berisiko tinggi bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun.

Menurut Meutya, dalam lima bulan implementasinya sekitar lima juta akun anak telah memperoleh perlindungan melalui kebijakan tersebut. Pengalaman itu menunjukkan bahwa regulasi nasional dapat berjalan seiring dengan inovasi teknologi tanpa menghambat transformasi digital.

Indonesia juga menegaskan bahwa tata kelola AI global sebaiknya dibangun berdasarkan prinsip interoperabilitas, bukan keseragaman aturan. Dengan tingkat kesiapan dan kebutuhan pembangunan yang berbeda di setiap negara, diperlukan kerangka kerja yang fleksibel namun tetap memiliki standar perlindungan yang kuat.

Untuk itu, Indonesia mendorong penguatan kerja sama internasional melalui peningkatan kapasitas, kemitraan teknologi, akses terhadap komputasi awan, pengembangan model AI berbasis bahasa lokal, serta mekanisme pembiayaan yang dapat memperluas pemerataan manfaat AI bagi seluruh negara.

Read More

Kemkomdigi Ajak Finalis Abang None Jakarta Barat Jadi Duta Literasi Digital

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengajak finalis Abang None Jakarta Barat 2026 berperan sebagai duta literasi digital yang mampu menyebarkan pemanfaatan teknologi secara bijak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang digital yang aman.

Dirjen KPM Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menerima audiensi 30 finalis Abang None Jakarta Barat di Ruang Maladi, kantor Kemkomdigi, Jakarta.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan, perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berkarya dan menyebarkan informasi positif. Namun, pemanfaatannya harus disertai tanggung jawab, etika, dan nilai kemanusiaan.

Menurut Fifi, peran Abang None kini tidak lagi terbatas sebagai duta wisata, tetapi juga menjadi teladan dalam memanfaatkan media digital.

"Abang None bukan hanya duta wisata. Saya melihat Abang None juga adalah duta digital Jakarta," ujar Fifi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Ia menjelaskan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan konten kreatif dan memperkenalkan budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi palsu, manipulasi konten, hingga penipuan digital yang harus dihadapi dengan sikap bijak dan bertanggung jawab.

Kemkomdigi, lanjut Fifi, terus memperkuat tata kelola ruang digital melalui penyusunan regulasi yang mendorong inovasi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri Komunikasi dan Digital, Abdul Latief Siregar, menjelaskan, Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang mulai berlaku efektif pada 2026.

Menurutnya, regulasi tersebut tidak melarang anak menggunakan internet, melainkan mengatur akses terhadap media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai upaya meminimalkan berbagai risiko di ruang digital.

Latief mengatakan keberhasilan pelindungan anak di ruang digital memerlukan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dunia pendidikan, komunitas, dan generasi muda.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat, Sherly Yuliana, mengatakan, pembekalan mengenai literasi digital dan PP TUNAS menjadi bekal penting bagi para finalis Abang None Jakarta Barat yang nantinya berperan sebagai representasi generasi muda sekaligus penyampai informasi kepada masyarakat.

"Mereka tidak hanya mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, tetapi juga menjadi representasi generasi muda Jakarta. Karena itu, mereka harus lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial dan mampu menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat," ujar Sherly.

Melalui keterlibatan finalis Abang None Jakarta Barat, Komdigi dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat berharap edukasi mengenai literasi digital serta pelindungan anak di ruang digital dapat menjangkau masyarakat lebih luas, khususnya kalangan generasi muda.

Read More

Komisi Yudisial Gandeng MUI Perkuat Etika Hakim dan Kajian Sistem Peradilan

Iki Radio - Komisi Yudisial (KY) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkuat sinergi dalam upaya membangun integritas, etika, dan kapasitas hakim melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kerja sama tersebut diharapkan semakin memperkokoh pengawasan terhadap hakim sekaligus mendukung terwujudnya sistem peradilan yang berintegritas dan berkeadilan.

Komisi Yudisial (KY) dan Mejelis Ulama Indonesia (MUI) menandatangani nota kesepahaman tentang penguatan integritas, etika dan kapasitas hakim, serta pengembangan kajian sistem peradilan. (Foto: Dok Komisi Yudisial)

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Komisi Yudisial, Abdul Chair Ramadhan, dan Ketua MUI, Anwar Iskandar, di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Kerja sama yang berlaku selama lima tahun itu mencakup penguatan integritas dan etika hakim, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kajian mengenai sistem peradilan.

Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi penyelenggaraan penelitian, diskusi, seminar, publikasi ilmiah, pertukaran informasi, kegiatan akademik, hingga monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan mengatakan, kerja sama dengan MUI merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan mandat konstitusional KY dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga diharapkan memperkuat posisi kelembagaan KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. "MoU antara KY dengan DPP MUI alhamdulillah semua telah Allah takdirkan dan memang kami usahakan agar KY semakin optimal. Kami merasa perlu diterbitkan fatwa dari Dewan Pimpinan MUI Pusat terkait kedudukan dari KY," ujarnya.

Abdul Chair menjelaskan, permohonan fatwa kepada MUI merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai kedudukan dan kewenangan KY dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim guna mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka.  "Permintaan fatwa ini adalah salah satu terobosan dan merupakan langkah progresif untuk meneguhkan kewenangan utama dari KY dalam rangka pengawasan terhadap hakim guna mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka," katanya.

Ia berharap fatwa yang diterbitkan MUI nantinya dapat menjadi pandangan keagamaan mengenai kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang menjalankan fungsi menjaga kehormatan dan integritas hakim dalam sistem peradilan nasional.

Selain pengembangan kajian, kerja sama tersebut juga diarahkan pada pelaksanaan forum konsultasi, pertukaran informasi, penyusunan rekomendasi, sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta berbagai program lain yang mendukung penguatan integritas aparat peradilan.

Melalui nota kesepahaman ini, Komisi Yudisial dan MUI berharap kolaborasi lintas lembaga dapat memperkuat budaya integritas di lingkungan peradilan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

 

Read More

Indonesia Diwakili Dubes di Tehran pada Pemakaman Ali Khamenei

Iki Radio - Pemerintah Republik Indonesia  menunjuk Duta Besar RI untuk Iran, Rolliansyah Soemirat, sebagai perwakilan nasional dalam rangkaian prosesi pemakaman mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Teheran.

Keputusan itu diambil setelah Indonesia menerima undangan resmi dari Pemerintah Iran dan menyampaikan apresiasi penuh atas undangan tersebut.  

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah RI telah menyampaikan bahwa Indonesia akan diwakili oleh Duta Besar RI di Tehran," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, dalam keterangan resmi, Sabtu (4/7/2026) .

Yvonne mengatakan,  pada Kamis (2/7/2026), otoritas Iran telah menginformasikan kepada seluruh perwakilan diplomatik di negara tersebut bahwa acara penghormatan resmi akan dihadiri oleh pejabat tinggi dari pemerintah pusat Iran.

Atas penetapan Dubes Rolliansyah sebagai wakil resmi Indonesia, Pemerintah Iran menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia .

Dubes Rolliansyah Soemirat telah hadir langsung di Musalla Besar Teheran, tempat jenazah mendiang Ali Khamenei disemayamkan, untuk memberikan penghormatan terakhir dan mengikuti doa bersama pada Sabtu pagi waktu setempat .

Prosesi pemakaman Ali Khamenei berlangsung selama sepekan penuh. Jenazah sang pemimpin dibawa ke Musalla Besar Tehran pada Jumat (3/7/2026) dan ditempatkan di aula utama masjid untuk upacara penghormatan selama dua hari yang terbuka bagi masyarakat umum.

Upacara dilanjutkan pada Sabtu dan Minggu (5/7/2026) di Teheran, sebelum prosesi berikutnya menuju Kota Qom pada Senin (6/7/2026).

Rangkaian acara selanjutnya akan digelar di Baghdad, Karbala, dan Najaf di Irak pada Rabu (8/7/2026), dengan tahap akhir pengebumian jenazah direncanakan di Kota Mashhad, Iran timur laut, pada Kamis (9/7/2026) .

Sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi negara asing turut hadir memberikan penghormatan langsung di Tehran, antara lain Presiden Irak Nizar Amidi, Presiden Tajikistan Emomali Rahmon, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev sebagai utusan resmi Presiden Vladimir Putin, serta Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebagai ketua delegasi resmi .

Read More

Inflasi Juni 2026 Tetap Terkendali, Bank Indonesia Optimistis Sesuai Sasaran

Iki Radio - Laju inflasi Indonesia pada Juni 2026 tetap berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan, yakni 2,5±1 persen. Kondisi tersebut mencerminkan terjaganya stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi global yang masih diwarnai tingginya harga energi dan sejumlah komoditas dunia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Sementara secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi tercatat sebesar 3,34 persen, masih berada dalam rentang target yang ditetapkan pemerintah bersama Bank Indonesia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan, inflasi yang tetap terjaga merupakan hasil konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia yang didukung sinergi erat dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasaran merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) maupun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional," ujar Ramdan dalam keterangan resminya, Jumat (3/7/2026).

Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen sepanjang 2026 hingga 2027 seiring kuatnya koordinasi kebijakan dan efektivitas langkah-langkah pengendalian inflasi.

Pada komponen inflasi inti, tekanan harga juga masih relatif stabil. Inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23 persen (mtm), sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,22 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi inti meningkat menjadi 2,76 persen (yoy), dari sebelumnya 2,59 persen (yoy).

Menurut Bank Indonesia, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh masih tingginya harga komoditas global, meskipun ekspektasi inflasi domestik tetap terjaga dengan baik.

Sementara itu, kelompok volatile food atau komponen harga pangan bergejolak masih menunjukkan kondisi yang terkendali. Inflasi kelompok ini pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,14 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,22 persen (mtm).

Komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi volatile food antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Kenaikan harga dipicu oleh menurunnya produksi di sejumlah daerah sentra, meningkatnya biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Meski demikian, secara tahunan inflasi volatile food justru menurun menjadi 5,58 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi Mei 2026 sebesar 6,24 persen (yoy).

Bank Indonesia menilai kondisi tersebut menunjukkan efektivitas berbagai langkah pengendalian inflasi pangan yang dilakukan bersama pemerintah melalui TPIP, TPID, serta implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Di sisi lain, kelompok administered prices atau harga yang diatur pemerintah mengalami peningkatan inflasi. Pada Juni 2026, kelompok ini mencatat inflasi sebesar 1,41 persen (mtm), meningkat dibandingkan Mei 2026 yang sebesar 0,52 persen (mtm).

Peningkatan tersebut terutama dipicu oleh naiknya harga bensin serta tarif angkutan udara, seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi global.

Secara tahunan, inflasi kelompok administered prices mencapai 3,42 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,07 persen (yoy).

Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter serta koordinasi bersama pemerintah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Melalui sinergi yang terus diperkuat, inflasi diharapkan tetap berada dalam kisaran sasaran sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global.

Read More

Agung Rekomendasikan Program MBG Dilanjutkan dalam Rakernas APEKSI ke-18

Iki Radio - Wali kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho menyampaikan, dukungan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional dapat terus dilanjutkan dan diperkuat.

Dukungan tersebut disampaikan Wako Agung dalam Forum Rakernas APEKSI ke-18 yang berlangsung di Kota Medan, Kamis (2/7/2026).

Agung merekomendasikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dihadiri para kepala daerah di Indonesia ini, agar program strategis nasional itu tetap dilanjutkan karena berdampak terhadap peningkatan SDM dan perputaran ekonomi di Kota Pekanbaru.

"Melalui Rakernas APEKSI yang ke-18 ini kami dari Pekanbaru juga ingin menambahkan, rekomendasi. Pekanbaru ini kan sering disebut pak Mendagri, kenaikan PAD nya lebih dari Rp400 miliar. Tentu kami harus bertanggungjawab tentang itu. Kami merekomendasikan agar program nasional MBG ini harus dilanjutkan," katanya.

Dipaparkannya dalam forum nasional tersebut, bahwa dengan adanya program MBG ini terjadi peningkatan SDM dan perputaran ekonomi di Kota Pekanbaru.

Dengan adanya program MBG, banyak merekrut tenaga kerja baru yang dipekerjakan dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya serapan tenaga kerja baru.

"Salah satu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena salah satunya kurangnya pengangguran. Ibu-ibu itu dulu yang pengangguran, saat ini sudah bekerja, dan mereka bisa belanja dengan sendirinya karena sudah ada gajinya. Dan itu membuat perputaran ekonomi,"ujarnya.

Pemko Pekanbaru berharap, agar program nasional dari Presiden RI, Prabowo Subianto ini dapat dilanjutkan. Selain untuk pemenuhan gizi anak, program ini juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru.

Diketahui bahwa APEKSI ke-18 yang digelar di Kota Medan ini, menjadi wadah strategis bagi pemerintah kota se-Indonesia untuk memperkuat sinergi, menyelaraskan arah pembangunan, serta membahas berbagai isu strategis perkotaan, seperti penguatan ketahanan pangan, adaptasi terhadap perubahan iklim, transformasi digital pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

Read More