Menkeu Suahasil: Keuangan Negara Harus Sehat dan Kredibel

Iki Radio - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai bagian dari amanah yang diberikan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pengelolaan keuangan negara pada sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024–2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu Suahasil Nazara seusai mengikuti prosesi pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, Senin (14/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa penugasan sebagai Menteri Keuangan merupakan bentuk kepercayaan Presiden dan negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Presiden dan dari negara Republik Indonesia kepada saya dan saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan tersebut. Semoga juga bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden,” ujar Menkeu Suahasil Nazara.

Menkeu mengungkapkan, arahan khusus Presiden dalam menjalankan tugasnya adalah menjaga keuangan negara. Hal tersebut mencakup upaya untuk memastikan keuangan negara tetap sehat sekaligus mempertahankan kredibilitasnya.

“Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah karena itu APBN-nya harus sehat,” jelasnya.

Menurut Menkeu, kesehatan APBN menjadi fondasi penting agar kebijakan fiskal dapat terus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Namun demikian, kesehatan APBN perlu berjalan beriringan dengan kredibilitas, sehingga pengelolaan anggaran negara tetap mendapatkan kepercayaan.

“Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya,” tegas Menkeu.

Untuk memastikan hal tersebut, Kementerian Keuangan akan melanjutkan kerja yang selama ini telah dilakukan dalam menjaga kesehatan keuangan negara. Menkeu menekankan pentingnya kesinambungan dalam pengelolaan fiskal agar APBN mampu menjalankan fungsi strategisnya bagi perekonomian nasional.

“Untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia,” katanya.

Menkeu menambahkan, langkah selanjutnya akan disesuaikan dengan perkembangan proses pemerintahan dan keputusan terkait pelaksanaan tugas sebagai Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti arahan Presiden dengan tetap menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, penguatan kesehatan dan kredibilitas APBN menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan fiskal dapat terus memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah, sekaligus menjalankan fungsi APBN dalam mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

 

Read More

Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Gantikan Purbaya

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri keuangan untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam perombakan Kabinet Merah Putih pada Senin (14/9/2026).

"Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara, sebagai menteri keuangan kabinet merah-putih, dalam sisa masa jabatan periode 2024-2029, terlebih dulu saya bertanya kepada saudara, bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?," kata Presiden Prabowo saat mengambil sumpah jabatan Suahasil dalam pelantikan di Istana Negara, Senin (14/9/2026).

"Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Suahasil saat membacakan sumpah mengikuti Presiden Prabowo.

Selain itu, Suahasil juga berjanji akan menjalankan jabatan dengan menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sebagai informasi, Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sebelum masuk ke Kabinet Merah Putih, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sementara itu, Suahasil merupakan ekonom dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Ia lahir di Jakarta pada 23 November 1970.

Suahasil meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1994, kemudian memperoleh gelar Master of Science dari Cornell University, Amerika Serikat, pada 1997, serta PhD dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003.

Karier akademiknya dimulai sebagai dosen FEB UI pada 1999. Ia kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi UI pada 2010. Bidang keahliannya antara lain ekonomi pembangunan serta ekonomi regional dan perkotaan.

Di pemerintahan, Suahasil pernah menjadi Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Ia kemudian ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 25 Oktober 2019 dan melanjutkan perannya dalam pemerintahan berikutnya.

 

Read More

KPK Siapkan Lelang Ulang untuk Aset Rampasan Tak Laku

Iki Radio - Aset rampasan negara tidak otomatis kehilangan nilai atau berhenti dimanfaatkan ketika tidak laku dalam satu kali proses lelang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki sejumlah mekanisme untuk memastikan aset tetap terpelihara dan dapat memberikan manfaat bagi negara.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto mengatakan, aset yang belum diminati pada kesempatan pertama dapat kembali diajukan dalam lelang berikutnya. Jika tetap belum terjual, aset dapat diarahkan untuk pemanfaatan melalui mekanisme lain sesuai ketentuan.  “Kalau barang belum laku terjual, kami tetap merawatnya dan akan kembali melakukan pengajuan lelang di periode berikutnya atau dimanfaatkan melalui beberapa mekanisme,” jelas Mungki dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

Sejumlah opsi pemanfaatan yang dapat ditempuh antara lain Penetapan Status Penggunaan (PSP) untuk kementerian/lembaga, hibah kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa, serta pemanfaatan melalui sewa, pinjam pakai, dan kerja sama pemanfaatan setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

Dengan mekanisme tersebut, penyelesaian barang rampasan tidak hanya bergantung pada keberhasilan penjualan dalam satu kali lelang. KPK dapat menyesuaikan jalur penyelesaian dengan karakteristik dan kondisi masing-masing aset.

Mungki menjelaskan, tidak lakunya aset dalam lelang juga tidak serta-merta menunjukkan adanya masalah pada penetapan harga. Minat calon pembeli dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari karakteristik barang, lokasi aset, hingga nilai limit yang dinilai kurang kompetitif.

Dalam kondisi tersebut, jaksa eksekusi dapat melakukan evaluasi terhadap nilai limit. Jika dinilai kurang kompetitif, nilai limit dapat diturunkan sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. “Terhadap keadaan ini maka jaksa eksekusi akan melakukan evaluasi. Apabila memang dirasa nilai limitnya kurang kompetitif, sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, jaksa eksekusi dapat menurunkan nilai limit,” jelas Mungki. 

Pengelolaan Aset Rampasan dan Gratifikasi

Mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 162 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Selama belum terselesaikan, KPK tetap melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap aset rampasan. Langkah tersebut penting untuk menjaga kondisi aset agar tidak mengalami depresiasi atau penyusutan yang tidak perlu.

Besaran biaya pemeliharaan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik aset. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan tersebut telah menjadi bagian dari anggaran perawatan aset secara keseluruhan setiap tahun.  “Biaya yang dikeluarkan dalam menyimpan dan memelihara aset yang tidak laku merupakan bagian dari biaya perawatan yang dianggarkan secara global setiap tahunnya. Besar kecilnya tergantung jenis barang dan kekhususan dari barang tersebut,” ujar Mungki.

Meski demikian, nilai suatu aset dapat berubah ketika proses lelang ulang dilakukan setelah masa berlaku hasil penilaian sebelumnya berakhir.

Penilaian setiap barang rampasan dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Hasil penilaian berlaku selama enam bulan untuk barang bergerak dan satu tahun untuk barang tidak bergerak.

Jika lelang ulang dilaksanakan masih dalam masa berlaku penilaian, nilai aset tetap mengacu pada hasil penilaian tersebut. Namun, apabila masa berlaku penilaian telah berakhir, aset akan dinilai kembali dengan mempertimbangkan kondisi terkini. “Pada umumnya untuk aset tidak bergerak nilainya cenderung naik, sedangkan untuk aset bergerak cenderung turun,” kata Mungki.

Pengelolaan aset rampasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan aset (asset recovery). Tujuannya memastikan hasil tindak pidana korupsi tidak berhenti sebagai barang sitaan atau rampasan, tetapi dapat kembali memberikan nilai dan manfaat bagi negara.

Karena itu, keberhasilan penyelesaian aset tidak semata-mata diukur dari apakah barang terjual pada lelang pertama. Ketika belum laku, negara masih memiliki sejumlah jalur untuk mengoptimalkan aset tersebut sesuai ketentuan. “Barang rampasan negara tetap harus diselesaikan dan dioptimalkan sesuai ketentuan. Kalau belum laku pada satu kali lelang bukan berarti barang itu kemudian menjadi aset yang tidak memiliki nilai atau tidak dapat dimanfaatkan. KPK dapat menempuh beberapa mekanisme dalam pemanfaatan barang rampasan,” pungkas Mungki Hadipraktikto.

 

Read More

Insiden KMP Virgo Transport 8 di Masalembo, Puan Maharani Desak Pencarian Korban Jadi Prioritas Utama

Iki Radio – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa Kapal Motor Penumpang (KMP) Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Ia menegaskan agar seluruh pihak terkait memprioritaskan operasi pencarian dan penyelamatan korban.

KMP Virgo Transport 8 melayani rute Surabaya–Banjarmasin dengan membawa 243 penumpang. Kapal ini dilaporkan hilang kontak pada Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 02.00 WITA akibat cuaca buruk hingga sempat terbalik. 

Hingga Senin (14/9/2026), proses evakuasi penumpang menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin masih terus berjalan. Sebagian besar penumpang berhasil diselamatkan, namun 6 orang dilaporkan meninggal dunia dan sekitar 130 orang lainnya masih dalam proses pencarian.

"Saya turut berduka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden ini. Saya merasakan duka yang dialami keluarga korban, semoga diberikan ketabahan," ujar Puan dalam keterangan resminya, Senin (14/9/2026).

Puan meminta Basarnas, KSOP, dan instansi terkait mengoptimalkan seluruh sumber daya dalam operasi penyelamatan agar tidak ada korban yang terlewat. Selain itu, pendataan penumpang diminta dilakukan secara akurat dan tuntas.

DPR RI juga mendesak pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan investigasi menyeluruh mengenai penyebab kecelakaan, baik dari faktor alam, teknis, maupun kelalaian manusia.

"Kejadian kecelakaan di laut sudah terlalu sering berulang. Harus ada perbaikan sistem keselamatan pelayaran nasional secara menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terus memakan korban jiwa," tegas Puan.

Read More

BGN Perbarui Sasaran Penerima MBG di Satuan Pendidikan

Iki Radio - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemutakhiran data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya memastikan program berjalan tepat sasaran. Dalam proses tersebut, BGN telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia.

Kepala BGN, Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang berkerjasama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos,” ujar Mas Dar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Pemutakhiran sasaran tersebut dilakukan BGN melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memperoleh data satuan pendidikan secara lebih menyeluruh.

Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia yang terdiri atas sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara itu, sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya masih belum menerima program MBG dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan. “Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG ,” jelas Kepala BGN. 

Sudaryono menambahkan, BGN menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG. Setiap permohonan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi dan pemetaan sebelum layanan diberikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. a“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” katanya.

Menurutnya, pemutakhiran data penerima manfaat menjadi bagian penting dalam memastikan perluasan MBG dilakukan secara terukur. Dengan demikian, layanan tidak hanya memperhatikan jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani, tetapi juga mempertimbangkan prioritas dan kondisi masing-masing wilayah.

 

Read More

Ekonom: Rupiah Perlu Diperkuat, BI Rate Tak Bisa Bekerja Sendiri

Iki Radio - Tekanan terhadap rupiah berpotensi meningkat seiring menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed), harga minyak kembali menembus US$100 per barel, dan imbal hasil (yield) US Treasury 10 tahun mendekati lima persen.

Seorang warga menukarkan uang rupiah layak edar pada layanan kas keliling Bank Indonesia di Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (27/8/2026). Bank Indonesia menyediakan layanan tersebut untuk memudahkan masyarakat, khususnya pedagang, menukarkan uang pecahan kecil, menarik uang lusuh atau rusak, serta mengedukasi masyarakat agar merawat fisik Rupiah. (ANTARA FOTO/Akbar Tado/tom)

Kondisi tersebut menunjukkan Indonesia perlu menyiapkan strategi yang lebih berlapis untuk menghadapi periode harga modal global yang lebih mahal. Menjaga rupiah, menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian, tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan atau penurunan BI Rate.

Menurutnya, tantangan Indonesia bukan semata-mata arah suku bunga The Fed, tetapi perubahan clearing price of capital global yang berpotensi berlangsung lebih lama. Jika suku bunga global kembali meningkat, tekanan terhadap negara berkembang dapat muncul melalui penguatan dolar sekaligus penyesuaian harga berbagai instrumen modal.  “Higher-for-longer berarti bunga tidak turun. Yang perlu mulai kita antisipasi sekarang adalah kemungkinan bunga global justru harus naik lagi. Kalau itu terjadi, tekanan terhadap emerging markets akan datang bukan hanya melalui dolar, tetapi juga melalui repricing seluruh harga modal global,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

Menurut dia, BI Rate tetap penting sebagai jangkar kebijakan moneter. Namun, tekanan terhadap rupiah, likuiditas domestik, arus modal, dan inflasi akibat kenaikan harga minyak memiliki sumber persoalan yang berbeda sehingga tidak semuanya tepat direspons dengan instrumen suku bunga. “BI Rate tetap merupakan jangkar moneter. Tetapi persoalan rupiah, likuiditas domestik, capital flow dan inflasi akibat minyak tidak seluruhnya mempunyai penyakit yang sama. Karena itu obatnya juga tidak harus satu,” katanya.

Salah satu instrumen yang dinilai dapat menyerap sebagian tekanan global adalah pasar Surat Utang Negara (SUN). Ketika yield US Treasury meningkat, Fakhrul menilai yield SUN perlu diberi ruang untuk melakukan price discovery agar daya tarik aset Indonesia tetap terjaga.

Trimegah melihat yield SUN 10 tahun dapat bergerak menuju kisaran 7,3-7,5% jika diperlukan untuk mencapai market-clearing yield. “Kenaikan yield SUN menuju 7,3-7,5% tidak harus dilihat sebagai kegagalan menjaga pasar. Justru yield yang menemukan clearing price dapat menjadi salah satu guardrail bagi rupiah karena membantu mempertahankan daya tarik aset Indonesia ketika yield global naik,” ujarnya.

Menurut Fakhrul Fulvian, mempertahankan yield domestik terlalu rendah ketika risk-free rate global meningkat justru dapat mengurangi insentif investor asing untuk menempatkan dana di pasar Indonesia. Karena itu, sebagian penyesuaian dinilai lebih sehat apabila terjadi melalui pasar obligasi daripada seluruh tekanan harus diserap oleh nilai tukar.  “Kalau yield tidak diperbolehkan melakukan adjustment, tekanan akhirnya dapat berpindah ke rupiah. Saya lebih memilih sebagian adjustment terjadi secara sehat melalui bond market daripada seluruh shock harus diserap oleh currency,” katanya.

Fakhrul sebelumnya memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar US$11 miliar capital inflow untuk membantu menjaga stabilitas neraca pembayaran dan rupiah. Dalam situasi persaingan memperoleh modal global yang semakin ketat, daya tarik relatif aset berdenominasi rupiah menjadi semakin penting.

Meski menghadapi tekanan dari kenaikan harga minyak, tingginya yield US Treasury, dan sikap The Fed yang lebih hawkish, Fakhrul menilai pelemahan rupiah dari level saat ini masih dapat dijaga agar tetap terbatas jika respons kebijakan dilakukan secara tepat dan konsisten. “Saya lihat potensi pelemahan rupiah hanya sampai ke 17.800,” ujarnya.

Fakhrul menilai Indonesia saat ini memiliki perangkat kebijakan yang lebih beragam dibandingkan periode tekanan eksternal sebelumnya. Bank Indonesia (BI) tidak hanya memiliki BI Rate, tetapi juga instrumen intervensi pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pengelolaan likuiditas, instrumen pasar uang dan valas, serta pengembangan Local Currency Transaction (LCT).  “Saya tidak melihat kondisi sekarang sebagai alasan untuk menjadi terlalu bearish terhadap rupiah. Tekanan memang ada, tetapi pelemahannya dari level saat ini seharusnya relatif terbatas apabila policy reaction function kita tepat,” katanya.

Ia menekankan, strategi tersebut bukan berarti mempertahankan rupiah pada level tertentu dengan segala cara. Yang lebih penting adalah memastikan setiap tekanan diserap oleh instrumen dan pasar yang sesuai dengan sumbernya.

Jika tekanan berasal dari kenaikan yield global, sebagian penyesuaian dapat terjadi melalui yield SUN. Sementara volatilitas berlebihan di pasar valas dapat diredam melalui intervensi BI. Adapun kebutuhan dolar yang bersifat struktural perlu diatasi melalui penguatan LCT, ekspor, investasi langsung, dan sumber pembiayaan eksternal lainnya. “Kita jangan meminta BI Rate menyelesaikan semuanya,” tegasnya.

Pengembangan Local Currency Transaction

Fakhrul juga melihat kondisi global saat ini sebagai momentum untuk mempercepat pengembangan LCT. Menurutnya, kerja sama transaksi menggunakan mata uang lokal tidak cukup hanya mengejar peningkatan nominal transaksi, tetapi perlu berkembang menjadi ekosistem likuiditas dan pembiayaan yang lebih dalam.

Indonesia telah memperluas LCT dengan Singapura untuk transaksi berjalan, investasi langsung, dan pembayaran lintas negara dalam rupiah dan dolar Singapura. BI juga memperkuat mekanisme renminbi melalui Renminbi Clearing Bank.

Namun, menurut Fakhrul, tahap berikutnya harus mencakup likuiditas, lindung nilai, pembiayaan perdagangan, hingga pembiayaan investasi. “LCT generasi pertama berbicara mengenai settlement. LCT berikutnya harus berbicara mengenai liquidity, hedging, trade finance dan investment financing,” ujarnya.

Tujuannya bukan menggantikan dolar AS, melainkan mengurangi ketergantungan pada satu sumber likuiditas eksternal. “Saya tidak melihat LCT sebagai de-dollarization. Saya melihatnya sebagai monetary redundancy. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, Indonesia tidak seharusnya hanya mempunyai satu jalan untuk memperoleh likuiditas eksternal,” katanya.

Karena itu, Indonesia perlu memperdalam pasar IDR/CNY, IDR/JPY, IDR/SGD, dan IDR/MYR yang didukung direct quotation, penyedia likuiditas, swap, forward, serta fasilitas pembiayaan perdagangan.

Keberhasilan LCT, menurut Fakhrul, juga perlu diukur lebih dari sekadar nilai transaksi. Indikatornya mencakup seberapa besar transaksi yang tidak lagi membutuhkan komponen dolar AS, tingkat bid-ask spread, biaya lindung nilai, serta seberapa banyak perdagangan dan investasi yang dapat dibiayai langsung menggunakan mata uang mitra.

Pertahanan rupiah juga tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada sektor moneter. Kenaikan harga minyak meningkatkan kebutuhan dolar untuk impor energi, sementara tingginya yield global membuat biaya memperoleh modal eksternal semakin mahal.

Karena itu, pemerintah perlu menjalankan kebijakan yang secara bersamaan mengurangi kebutuhan valuta asing secara struktural dan meningkatkan pasokannya. “BI dapat membeli waktu dan meredam volatilitas. Tetapi pemerintah yang pada akhirnya harus memperbaiki struktur kebutuhan dan pasokan valuta asing Indonesia,” ujar Fakhrul.

Menurutnya, kebijakan energi seperti B50, peningkatan kapasitas produksi domestik, penguatan ekspor, percepatan investasi langsung asing (FDI), serta kebijakan yang menurunkan risiko berusaha menjadi semakin penting.

Indonesia juga perlu memperluas sumber pembiayaan eksternal bagi perusahaan domestik, termasuk melalui perbankan asing dari Jepang, China, Korea, dan Singapura. “Kita perlu bergerak dari ketergantungan pada portfolio inflow menuju struktur capital flow yang lebih berimbang antara portfolio, FDI dan private-sector financing,” kata Fakhrul Fulvian.

Fakhrul menilai respons Indonesia terhadap perubahan kondisi global perlu dibangun dalam beberapa lapisan. BI Rate tetap berfungsi sebagai jangkar moneter, intervensi valas menjaga rupiah dari pergerakan yang tidak teratur, sementara SUN diberikan ruang untuk menemukan harga. Pada saat yang sama, LCT dapat mengurangi konsentrasi kebutuhan dolar dan pemerintah memperbaiki fundamental neraca pembayaran melalui investasi, ekspor, dan penguatan kapasitas domestik.

Menurutnya, Indonesia tidak mungkin mempertahankan seluruh harga sekaligus ketika biaya modal global meningkat. “Indonesia tidak mungkin menginginkan pada saat bersamaan suku bunga semakin murah, yield obligasi tetap rendah, rupiah terus menguat dan capital inflow tetap besar ketika harga modal global sedang naik. Salah satu harga harus melakukan adjustment,” ujarnya.

Ia menegaskan, koordinasi kebijakan tidak berarti mengurangi independensi BI. Setiap institusi justru perlu menggunakan instrumen yang paling sesuai dengan sumber tekanan. “Yang perlu kita jaga bukan seluruh harga, tetapi sistemnya. Biarkan bond market menemukan harga, guardrail rupiah dari volatilitas berlebihan, diversifikasi sumber likuiditas eksternal melalui LCT, dan gunakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki fundamental neraca pembayaran,” kata Fakhrul.

Menurut dia, tekanan dari The Fed yang semakin hawkish sekaligus menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak dapat menentukan harga uang dunia. Namun, Indonesia masih memiliki ruang untuk membangun sistem keuangan eksternal yang lebih tahan terhadap perubahan global.  “Fed yang hawkish adalah pengingat bahwa Indonesia tidak dapat menentukan harga uang dunia. Yang dapat kita lakukan adalah membangun sistem yang membuat setiap perubahan harga uang dunia tidak otomatis menjadi tekanan besar terhadap rupiah," tutup Fakhrul Fulvian. 

 

Read More

Menkeu Purbaya: Tahun Depan, PPPK Paruh Waktu di Daerah akan Menjadi Penuh Waktu

Iki Radio - Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk meningkatkan kepastian status dan pembiayaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) di daerah. Mulai Januari 2027, seluruh PPPK paruh waktu di daerah direncanakan menjadi PPPK penuh waktu dan pembiayaannya akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah memastikan kebutuhan belanja pegawai dan operasional pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

“Jadi ada program di tahun depan, awal Januari 2027, semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Paruh Waktu di daerah akan menjadi PPPK Penuh Waktu, dan dibayar oleh pemerintah pusat,” ujar Menkeu Purbaya dalam Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Menurut Menkeu, Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk mendukung kebijakan tersebut. Anggaran tersebut masih dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan pembiayaan program.

“Anggarnya sekitar Rp31,1 triliun, mungkin juga lebih,” kata Menkeu.

Selain PPPK paruh waktu, Pemerintah juga menyiapkan langkah bertahap bagi pegawai pemerintah daerah yang selama ini pembiayaannya masih ditanggung oleh pemerintah daerah. Kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dari Pemerintah Pusat tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.

“Untuk pegawai pemerintah daerah yang P3K dibayar oleh daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri yang dibayar oleh PNS, yang dibayar oleh pemerintah pusat, dilakukan secara bertahap selama tiga tahun ke depan,” ujar Menkeu.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2027. Pemerintah mengalokasikan TKD sebesar Rp735 triliun pada 2027, meningkat dibandingkan alokasi 2026 sebesar Rp696,9 triliun.

Menkeu menjelaskan, kebijakan TKD diarahkan untuk membenahi dan memenuhi kebutuhan dasar daerah, termasuk memastikan belanja pegawai, operasional pemerintahan, serta pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, TKD juga diarahkan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah, serta mendorong peningkatan daya saing daerah.

“Secara umum, transfer ke daerah pada RAPBN 2027 dialokasikan sebesar Rp735 triliun, lebih dibandingkan dengan untuk pada tahun 2026 sebesar Rp696,9 triliun,” ujar Menkeu.

Pemerintah juga akan memperkuat integrasi TKD dengan prioritas pembangunan nasional melalui koordinasi antarlembaga, penyelarasan kebijakan fiskal regional, serta peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran di daerah.

Adapun alokasi TKD dalam RAPBN 2027 sebesar Rp735 triliun terdiri atas Dana Bagi Hasil Rp63,4 triliun, Dana Alokasi Umum Rp415 triliun, DAK Fisik Rp5 triliun, DAK Nonfisik Rp150,9 triliun, Hibah ke Daerah Rp3,53 triliun, Dana Otonomi Khusus Rp16,8 triliun, Dana Keistimewaan DIY Rp1,1 triliun, Dana Insentif Fiskal Rp2,3 triliun, dan Dana Desa Rp77 triliun.

Di sisi lain, belanja Pemerintah Pusat yang manfaatnya dirasakan masyarakat di daerah juga meningkat menjadi Rp1.445 triliun atau naik Rp85 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar Rp1.300 triliun.

Menkeu menegaskan, peningkatan belanja pusat yang dinikmati masyarakat di daerah menunjukkan bahwa dukungan fiskal kepada daerah tidak hanya tercermin dari besaran TKD. Menurutnya, belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan dan memberikan manfaat langsung di daerah juga perlu diperhitungkan dalam melihat keseluruhan dukungan fiskal Pemerintah terhadap daerah.

“Tahun ini dinaikkan lagi sebesar Rp85 triliun. Jadi secara total netnya sebetulnya uang yang dibelanja di daerah tidak pernah berkurang,” ujar Menkeu.

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah berupaya memastikan pengelolaan fiskal pusat dan daerah semakin terintegrasi, sekaligus memberikan kepastian terhadap pembiayaan kebutuhan aparatur dan pelayanan publik di daerah. Kebijakan pengalihan pembiayaan secara bertahap juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

 

Read More

Antisipasi Lonjakan Permintaan, Pertamina Tambah Pasokan BBM di Sulsel

Iki Radio - PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan pasokan  distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulawesi Selatan guna merespons kenaikan permintaan masyarakat, khususnya BBM bersubsidi, sejak Sabtu (12/9/2026).

Langkah tersebut diambil menyusul peningkatan konsumsi yang memicu antrean di beberapa titik serta perubahan pola pembelian masyarakat secara bersamaan.

Hal itu disampaikan Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, (13//9/2026)

Kitty Andhora menyatakan, lonjakan kebutuhan  terlihat dari konsumsi solar subsidi yang mengalami kenaikan sekitar 10 hingga 15 persen pada periode Juni hingga Agustus 2026.

Menurutnya, lonjakan tersebut berdampak langsung pada dinamika penyaluran di lapangan sehingga memerlukan penyesuaian pasokan secara cepat dan terukur.  

"Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap kenaikan permintaan, khususnya terhadap BBM bersubsidi, di sejumlah wilayah. Pertamina terus meningkatkan pasokan BBM ke terminal BBM untuk memperkuat suplai BBM di Makassar agar ketersediaan dapat terjaga pada level yang aman," ujar Kitty.

Untuk mengurai antrean dan menjaga kelancaran distribusi, Pertamina Patra Niaga menerapkan sejumlah skema operasional, antara lain mengoperasikan armada mobil tangki selama 24 jam penuh untuk mempercepat pengisian stok ke SPBU, merekonfigurasi kapasitas pelayanan melalui penambahan  Pertalite, serta menyiagakan 25 SPBU beroperasi 24 jam di wilayah Makassar.

Guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan merata, Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan intensif terhadap stok maupun kondisi operasional di setiap SPBU secara berkala. 

"Kami terus melakukan monitoring dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga kelancaran pasokan," kata VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga.  

Karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan normal tanpa melakukan pembelian berlebihan.

Read More

Kementan Alokasikan AUTP untuk 100 Ribu Hektare, Lindungi Petani Hadapi El Nino

Iki Radio - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk melindungi 100 ribu hektare lahan pertanian pada 2026. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah mengantisipasi risiko gagal panen akibat kekeringan, banjir, maupun serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di tengah potensi El Nino.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beberapa saat lalu mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga produksi pangan nasional menghadapi tantangan iklim, termasuk memperkuat pengelolaan sumber daya air dan mempercepat pompanisasi. 

“El Nino itu diperkirakan sampai 6 bulan, insya Allah sektor pangan tetap aman,” ujar Mentan Amran.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah mengatakan mitigasi kekeringan tidak hanya dilakukan melalui intervensi teknis, tetapi juga perlu diperkuat dengan perlindungan finansial bagi petani. 

“Karena itu, selain menyiapkan infrastruktur pengairan dan pompanisasi, kami juga menyiapkan mitigasi dari sisi finansial melalui AUTP. Tahun ini Kementan mengalokasikan perlindungan AUTP untuk 100.000 hektare lahan pertanian di seluruh Indonesia,” kata Andi dalam siaran pers pada Minggu (13/9/2026).

Menurutnya, AUTP memberikan perlindungan kepada petani apabila terjadi gagal panen setelah berbagai upaya mitigasi telah dilakukan. Risiko yang ditanggung antara lain akibat kekeringan, banjir, dan serangan OPT seperti wereng, tikus, serta penyakit blas pada padi.  

“Dengan perlindungan ini, ketika upaya mitigasi sudah dilakukan tetapi terjadi gagal panen akibat kekeringan, banjir, maupun serangan OPT, petani memiliki jaring pengaman untuk melanjutkan usaha taninya,” ujarnya.

Andi Nur Alam Syah menjelaskan, total premi AUTP ditetapkan sebesar Rp180 ribu per hektare per musim tanam. Pemerintah memberikan subsidi 80 persen atau Rp144 ribu per hektare per musim tanam, sehingga premi yang dibayarkan petani hanya Rp36 ribu per hektare per musim tanam.

Adapun petani peserta AUTP yang mengalami kerusakan tanaman dengan intensitas paling sedikit 75 persen sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sebesar Rp6 juta per hektare per musim tanam. 

“Ketika terjadi gagal panen, persoalannya bukan hanya kehilangan hasil, tetapi juga hilangnya modal untuk memulai musim tanam berikutnya. AUTP memberikan ruang bagi petani untuk segera bangkit dan kembali berproduksi,” jelas Andi.

Ia mengatakan AUTP melengkapi langkah mitigasi pemerintah di lapangan. Pompanisasi dan pengelolaan sumber air difokuskan untuk menjaga ketersediaan air dan mempertahankan produksi, sementara AUTP memberikan perlindungan finansial apabila risiko gagal panen tetap terjadi. 

“Prinsipnya, kita tidak ingin petani menghadapi risiko sendirian. Pemerintah melakukan mitigasi dari sisi teknis untuk menjaga pertanaman tetap berproduksi, dan AUTP menjadi perlindungan finansial apabila terjadi risiko yang menyebabkan gagal panen. Jadi, keduanya saling melengkapi,” tegas Andi Nur Alam Syah. 

Kementan mengimbau petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk segera mendaftarkan lahan garapannya melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat.

Pendaftaran selanjutnya dilakukan melalui pendataan dan verifikasi dalam Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP).  

“Jangan menunggu sampai kekeringan atau risiko lainnya terjadi. Petani yang memenuhi persyaratan kami dorong segera memanfaatkan AUTP melalui PPL setempat. Semakin cepat lahan terlindungi, semakin baik kesiapan petani menghadapi risiko produksi,” pungkas Andi.

Read More

Menag: Indonesia Konsisten Gelar MTQ Sejak 1968

Iki Radio - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyebut Indonesia memiliki pengalaman panjang dan konsisten dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Sejak pertama kali digelar pada 1968, MTQ berkembang secara berjenjang dari tingkat masyarakat hingga nasional.

Hal tersebut disampaikan Menag saat melantik tujuh Dewan Pengawas dan 155 Dewan Hakim MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (12/9/2026).

Prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan baiat dan pemasangan toga kepada para Dewan Hakim yang akan bertugas dalam pelaksanaan MTQ Nasional XXXI.

Menurut Nasaruddin Umar, konsistensi penyelenggaraan MTQ selama lebih dari setengah abad menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam membangun tradisi pembinaan Al-Qur’an di tengah masyarakat.

Ia menyebut MTQ diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. 

“Tidak ada negara yang konsisten mulai 1968 hingga tahun ini bisa melaksanakan MTQ mulai dari tingkat RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional,” ujar Nasaruddin Umar.

Menag juga menyoroti semakin banyaknya lembaga dan institusi yang menyelenggarakan MTQ tingkat nasional. Fenomena tersebut dinilainya sebagai perkembangan positif yang menunjukkan tingginya perhatian masyarakat dan berbagai institusi terhadap Al-Qur’an.

Menurutnya, saat ini terdapat hampir 25 penyelenggaraan MTQ tingkat nasional yang digelar oleh berbagai lembaga.

Selain Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), sejumlah institusi turut menggelar MTQ, antara lain MTQ Korpri, MTQ Polri, MTQ Buruh, MTQ Perguruan Tinggi, dan MTQ BUMN. “Saat ini sedang tren bukan hanya yang dilakukan oleh LPTQ, tetapi hampir 25 event MTQ tingkat nasional yang dilakukan di Indonesia,” kata Menag Nasaruddin Umar.

Menag menilai perkembangan tersebut perlu diikuti dengan koordinasi dan standardisasi agar kualitas penyelenggaraan MTQ tetap terjaga. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah sistem perhakiman.  “Kita berharap ke depan semua kegiatan per-MTQ-an tingkat nasional di bawah koordinasi LPTQ mengenai perhakiman,” ujar Nasaruddin.

Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk memastikan proses penilaian dalam berbagai penyelenggaraan MTQ memiliki standar yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, Menag melihat semakin banyaknya penyelenggaraan MTQ sebagai cerminan meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an.

Fenomena tersebut, kata dia, tidak semestinya hanya dimaknai sebagai bertambahnya kompetisi membaca atau menghafal Al-Qur’an. MTQ harus menjadi bagian dari proses menghadirkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan masyarakat.

“Timbul fenomena kecintaan umat terhadap Al-Qur’an, ini menjadi bagian dari proses membumikan Al-Qur’an. Tidak ada artinya kita membumikan Al-Qur’an jika tidak melangitkan manusia,” tegasnya.

Penyelenggaraan MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Semarang menjadi bagian dari tradisi panjang tersebut. Ajang ini tidak hanya mempertemukan para kafilah dari berbagai daerah, tetapi juga menjadi ruang pembinaan dan penguatan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an.

Dengan pengalaman penyelenggaraan yang telah berlangsung sejak 1968, pemerintah berharap tradisi MTQ terus berkembang sekaligus mampu menghadirkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sekaligus Ketua Umum LPTQ Nasional Abu Rokhmad, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Lubenah, serta Direktur Penerangan Agama Islam Muchlis M. Hanafi.

Read More

BNPB Hadirkan Edukasi Kebencanaan Interaktif di ADEXCO 2026

Iki Radio - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghadirkan informasi dan edukasi kebencanaan secara interaktif melalui pameran Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Keikutsertaan BNPB dalam ADEXCO 2026 tidak hanya menampilkan informasi mengenai penanggulangan bencana, tetapi juga mengajak masyarakat mengenali berbagai ancaman bencana serta pentingnya kesiapsiagaan. Edukasi tersebut disampaikan melalui materi visual dan kegiatan interaktif di booth BNPB yang berada di Hall D2.

Dalam pameran indoor, BNPB menampilkan berbagai produk dan materi edukasi kebencanaan, antara lain maket diorama kebencanaan, miniatur sistem peringatan dini atau early warning system (EWS), maket mobil dan perahu BNPB, maket rumah aman gempa, buku, serta berbagai produk informasi kebencanaan lainnya.

"Pengunjung dapat melihat secara langsung maket kebakaran hutan dan lahan serta maket erupsi Gunung Semeru. Materi tersebut memberikan gambaran visual mengenai karakteristik bencana sehingga pengunjung dapat lebih mudah memahami ancaman dan risiko yang dapat terjadi di lingkungan sekitar," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).

Selain materi berbentuk maket, BNPB memperkenalkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) sebagai salah satu layanan informasi kebencanaan. Melalui DIBI, pengunjung dapat mengenal data kejadian bencana di Indonesia serta memahami pemanfaatan data kebencanaan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai risiko bencana.

Edukasi di booth BNPB juga diperkuat melalui kuis kebencanaan yang digelar dua kali setiap hari. Pertanyaan dalam kuis mencakup pengetahuan mengenai tahapan penanggulangan bencana, mulai dari kondisi prabencana, saat terjadi bencana, hingga pascabencana.

Kuis tersebut menjadi sarana interaksi langsung antara BNPB dan pengunjung. Melalui pendekatan yang lebih ringan dan interaktif, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat menguji pengetahuan mengenai langkah yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.

Berbagai informasi kebencanaan juga ditampilkan melalui layar televisi di area booth. Penyajian secara visual tersebut melengkapi materi pameran sekaligus memudahkan pengunjung dari berbagai latar belakang untuk memperoleh informasi kebencanaan.

Selain pameran indoor, BNPB bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, dan BPBD Jawa Timur juga menggelar pameran outdoor. Area tersebut menampilkan kendaraan command centre, mobil rescue truck, Mosipena, dan perahu amfibi yang dapat dikunjungi pengunjung secara langsung.

BNPB juga menampilkan dokumentasi foto dan video melalui galeri pembelajaran bencana Siklon Tropis Senyar. Dokumentasi tersebut memuat data mengenai proses kejadian, dampak yang ditimbulkan, serta upaya penanganan mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.

Partisipasi BNPB dalam ADEXCO 2026 menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi kebencanaan. Informasi yang mudah dipahami menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kesiapsiagaan karena pengetahuan mengenai ancaman dan risiko dapat membantu masyarakat menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi bencana.

Di sisi lain, ADEXCO 2026 menjadi ruang pertemuan berbagai pemangku kepentingan yang bergerak di bidang manajemen bencana dan perlindungan sipil. Kehadiran berbagai teknologi, inovasi, dan solusi kebencanaan membuka peluang pertukaran pengetahuan serta penguatan kolaborasi dalam menghadapi risiko bencana.

Melalui keikutsertaan dalam ADEXCO 2026, BNPB terus mendorong penanggulangan bencana yang tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana.

Pameran ADEXCO 2026 berlangsung hingga Sabtu (12/9/2026) di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Selama pameran berlangsung, booth BNPB di Hall D2 menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus meningkatkan pengetahuan mengenai kebencanaan melalui berbagai kegiatan edukatif dan interaktif.

 

Read More

BGN Sambut Rekomendasi Kementerian HAM Perkuat Mekanisme Pemulihan Penerima Manfaat MBG

Iki Radio - Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut baik rekomendasi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai agar dibentuk mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rekomendasi tersebut dinilai menjadi masukan konstruktif bagi BGN untuk memperkuat tata kelola MBG, khususnya dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat sebagai penerima manfaat program.

Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya merekomendasikan BGN membentuk unit pemulihan korban agar penanganan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dilakukan secara lebih sistematis

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan pihaknya terbuka terhadap rekomendasi dan evaluasi dari berbagai pihak sebagai bagian dari proses penyempurnaan penyelenggaraan MBG.

“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Hidayati di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Hidayati menjelaskan, penguatan kolaborasi antara BGN dan Kementerian HAM telah memiliki landasan melalui Nota Kesepahaman Nomor 47/NK.07/10/2025 tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani pada 13 Oktober 2025 dan menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Ruang lingkup kerja sama mencakup pertukaran data dan informasi serta publikasi terkait pelaksanaan pemenuhan gizi nasional. Selain itu, kedua pihak juga dapat melakukan pendampingan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional agar sejalan dengan standar HAM.

Kerja sama juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM serta dukungan sumber daya sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.

“MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” kata Hidayati.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, rekomendasi tersebut sejalan dengan langkah BGN yang saat ini tengah melakukan berbagai evaluasi dan perbaikan tata kelola pelaksanaan MBG.

Masukan dari Kementerian HAM, kata Hidayati, dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan program. 

“Pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai perbaikan tata kelola. Kami melihat evaluasi bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai proses penting untuk memastikan program ini terus berkembang dan semakin baik,” ujarnya.

Hidayati menegaskan, pembenahan tata kelola merupakan bagian penting untuk memastikan MBG dapat dilaksanakan secara semakin baik dan akuntabel.

Menurutnya, pelaksanaan program berskala nasional membutuhkan evaluasi berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap masukan dapat digunakan untuk memperkuat mekanisme perlindungan penerima manfaat sekaligus meningkatkan kualitas layanan. 

"Dukungan serta masukan dari Kementerian HAM dan seluruh pemangku kepentingan tentu sangat berarti dalam proses tersebut,” pungkas Hidayati.

BGN menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penyempurnaan penyelenggaraan MBG agar pemenuhan gizi masyarakat berjalan beriringan dengan perlindungan hak, akuntabilitas, serta tata kelola program yang semakin kuat.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari aspek pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menghadirkan mekanisme pelayanan dan perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Read More

Percepat Penyaluran Bantuan Pangan Beras, Pemerintah dan BULOG Pantau Langsung Distribusi di Kediri

Iki Radio — Pemerintah bersama Perum BULOG mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juli–September 2026 demi memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak. 

Pelaksanaan penyaluran tersebut dipantau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, Wakil Bupati Kediri, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri pada Kamis (10/9/2026).

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa percepatan ini dilakukan agar manfaat program segera dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk alokasi tiga bulan tersebut, setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras per bulan atau 30 kilogram sekaligus.

"Kita ingin memastikan bantuan pangan ini benar-benar sampai kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kelanjutan program Bantuan Pangan Beras untuk periode Oktober–Desember 2026," ujar Zulkifli.

Sebagai langkah antisipasi dampak musim kemarau, pemerintah turut memperkuat stok beras nasional dengan menambah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1 juta ton.

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen BULOG dalam mengawal ketersediaan stok hingga proses distribusi di lapangan agar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

"Mulai dari gudang hingga diterima masyarakat penerima manfaat, seluruh proses kami kawal. Penyaluran di Kediri hari ini adalah bentuk nyata sinergi pemerintah bersama BULOG untuk menghadirkan pangan bagi masyarakat," kata Rizal.

Melalui percepatan penyaluran ini, pemerintah dan Perum BULOG berharap dapat menjaga daya beli keluarga penerima manfaat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Read More

BPOM Surabaya Gelar Desk Percepatan, Izin Edar Pangan Olahan UMK Terbit dalam Hitungan Jam

Iki Radio – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya membuka akses jalur cepat perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui kegiatan Desk Registrasi Izin Edar Pangan Olahan (Desk Percepatan). Acara yang berlangsung pada 8–9 September 2026 di Aula Gandrung Banyuwangi, Kantor BBPOM Surabaya, ini hadir untuk memangkas hambatan birokrasi dan mempercepat legalitas produk pangan lokal.

Layanan jemput bola ini ditargetkan mampu memfasilitasi sekitar 80 pelaku usaha pangan olahan di Jawa Timur. Untuk memastikan proses berjalan lancar, BBPOM Surabaya menghadirkan langsung para evaluator dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan (RPO) serta Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan (Wasprod) BPOM RI.

Melalui skema pelayanan langsung ini, berbagai kendala teknis yang kerap dialami pelaku UMK dapat dituntaskan di tempat. Peserta bisa berkonsultasi, mengoreksi kekurangan label maupun komposisi formula, hingga menyelesaikan verifikasi dokumen tanpa perlu menunggu antrean reguler.

Perwakilan Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM RI, Raden Bagus Irwan Ruswandi, menjelaskan bahwa pendampingan intensif ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam sekaligus mendorong percepatan penerbitan legalitas produk UMK.

"Dari lebih dari 100 pengajuan yang telah kami dampingi, saat ini sebanyak 52 Izin Edar Produk UMK telah terbit dan 55 lainnya masih berproses," kata Irwan. 

Ia menambahkan bahwa capaian tersebut menjadi bukti nyata tingginya antusiasme para pelaku usaha dalam mengurus legalitas pangan olahan mereka.

Dampak positif dari layanan ini dirasakan langsung oleh Risa Rahmania, salah satu peserta pelaku UMK yang berhasil mengantongi izin edar pada hari yang sama. Ia mengaku sangat terbantu karena proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu cukup lama kini berbanding terbalik.

"Sangat membantu sekali karena sebelumnya terkendala pengajuan yang cukup lama. Hari ini kami mendapat pendampingan langsung sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Dalam hitungan jam, dua produk kami bisa langsung terbit," ungkap Risa.

Seluruh produk yang telah memperoleh izin edar resmi dari kegiatan ini secara otomatis terdata dalam sistem perizinan BPOM RI. Dengan legalitas yang telah terjamin, para pelaku UMK di Jawa Timur kini siap memperluas jangkauan pasar mereka, mulai dari masuk ke rantai pasok ritel modern di dalam negeri hingga menembus pasar ekspor global.

 

Read More

Kemkomdigi Perkuat Dukungan Telekomunikasi untuk Pencarian Jurnalis di Selat Sunda

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendukung upaya pencarian lima jurnalis dan tiga kru speedboat yang hilang kontak saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) di perairan Selat Sunda.

Dukungan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta penguatan kualitas telekomunikasi di sekitar wilayah operasi pencarian dan pertolongan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut dan mengajak masyarakat mendoakan keselamatan seluruh rombongan.

“Kami turut merasakan kekhawatiran keluarga, rekan-rekan pers, dan seluruh masyarakat. Doa kami menyertai M. Bagus Khoirunnas, Ari Basuki, Yudistiro Pranoto, Firman Daus, Donal Husni, serta seluruh awak kapal yang berada dalam rombongan tersebut. Semoga seluruhnya dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,” kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Lima jurnalis yang hilang kontak tersebut yakni M. Bagus Khoirunnas, pewarta foto Kantor Berita Antara; Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com; Yudistiro Pranoto, pewarta foto iNews.id; Firman Daus, jurnalis Anadolu Agency; dan Donal Husni, jurnalis lepas.

Kelima jurnalis tersebut bersama tiga kru speedboat dilaporkan hilang kontak setelah bertolak untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Senin (7/9/2026) siang.

Hingga Rabu siang, keberadaan rombongan belum diketahui. Operasi pencarian dilakukan melalui operasi SAR gabungan dengan melibatkan sejumlah unsur terkait.

Meutya mengatakan Kemkomdigi terus berkoordinasi dengan Basarnas sebagai otoritas pencarian dan pertolongan, serta TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

“Koordinasi dilakukan untuk mendukung kelancaran operasi pencarian dan memastikan informasi mengenai perkembangan situasi dapat disampaikan secara tepat dan terverifikasi,” jelasnya.

Dari sisi komunikasi dan digital, Kemkomdigi melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital juga berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk memastikan dukungan konektivitas yang diperlukan dalam operasi pencarian dan pertolongan.

“Melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kemkomdigi juga memberi dukungan upaya pencarian rombongan wartawan dengan penguatan kualitas telekomunikasi di wilayah sekitar Selat Sunda,” ungkap Meutya.

Menurutnya, dukungan jaringan akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan operasi di lapangan.

 

Utamakan Keselamatan Jurnalistik

Meutya menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas dalam setiap kegiatan jurnalistik, terutama ketika peliputan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi bahaya bencana.

“Karena itu, kami mengimbau seluruh insan pers maupun masyarakat untuk mematuhi batas aman dan arahan otoritas terkait, tidak mendekati kawasan berbahaya, serta memperhatikan perkembangan cuaca, kondisi laut, dan aktivitas vulkanik sebelum melakukan kegiatan di lapangan,” imbaunya.

Kemkomdigi juga mengingatkan masyarakat agar menyaring informasi terkait hilang kontaknya rombongan jurnalis tersebut. Informasi mengenai perkembangan pencarian hendaknya diperoleh dan disebarluaskan berdasarkan keterangan resmi dari otoritas berwenang.

“Kami mendorong masyarakat untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang berasal dari sumber resmi dan terverifikasi, antara lain Basarnas, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, serta otoritas terkait lain,” terang Meutya.

Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, termasuk dugaan mengenai kondisi korban, lokasi keberadaan rombongan, maupun perkembangan operasi pencarian.

“Kemudian, tidak membuat atau menyebarkan spekulasi, konten yang menyesatkan, hoaks, maupun informasi yang dapat menimbulkan kepanikan dan keresahan di tengah masyarakat,” tambah Meutya.

Kemkomdigi berharap masyarakat memberikan ruang dan dukungan kepada keluarga serta tim SAR agar proses pencarian dapat berlangsung dengan tenang dan optimal.

“Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan informasi di ruang digital dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta pihak terkait,” sebut Meutya.

Ia menegaskan informasi resmi terkait perkembangan operasi akan disampaikan melalui kanal komunikasi pemerintah. Masyarakat pun diimbau bersama-sama menjaga ruang informasi tetap tenang, akurat, dan bertanggung jawab.

“Yang paling utama saat ini adalah mendoakan keselamatan seluruh rekan jurnalis dan awak kapal, serta mendukung upaya pencarian agar mereka dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,” pungkasnya.

 

Read More

Menteri PPPA Dorong Pedoman Pengarusutamaan Gender Sektor Sawit Jadi Aksi Nyata

Iki Radio - Pemerintah mendorong pengarusutamaan gender diterapkan secara nyata dalam seluruh tahapan pembangunan sektor kelapa sawit, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.

Ilustrasi foto perempuan sedang bekerja di perkebunan kelapa sawit. (Sumber: KemenPPPA)

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kontribusi perempuan di sepanjang rantai nilai sawit diikuti dengan akses, perlindungan, kesempatan, dan partisipasi yang setara.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan hal tersebut saat membuka Sosialisasi Pedoman Pengarusutamaan Gender di Sektor Kelapa Sawit, di Jakarta, Rabu (9/9/2026).  “Perempuan memiliki kontribusi yang besar di sepanjang rantai nilai kelapa sawit. Namun demikian, mereka masih menghadapi berbagai tantangan antara lain dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, pengembangan kapasitas, perlindungan ketenagakerjaan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan,” tegas Menteri PPPA.

Menurutnya, kesetaraan gender tidak semata-mata merupakan isu sosial, tetapi bagian dari strategi pembangunan nasional. Penguatan posisi perempuan di sektor sawit diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan keluarga, dan daya saing industri kelapa sawit Indonesia.

Sebagai salah satu komoditas strategis nasional, kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap devisa negara, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, manfaat pembangunan sektor tersebut perlu dirasakan secara adil oleh perempuan dan laki-laki.

Untuk memperkuat upaya tersebut, pemerintah bersama Kemenko Perekonomian, UNDP Indonesia, SECO Indonesia, kementerian/lembaga terkait, akademisi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan telah menyusun Pedoman Pengarusutamaan Gender di Sektor Kelapa Sawit.

Pedoman tersebut sebelumnya telah diluncurkan dalam Pekan Riset Sawit Indonesia pada 20 Juli 2026. Dokumen itu menjadi rujukan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor kelapa sawit.

Adapun pedoman tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pembangunan sawit yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus mendukung penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025.

Menteri PPPA juga menekankan, tantangan setelah pedoman diluncurkan adalah memastikan implementasinya di lapangan. Karena itu, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah didorong menjadikan pedoman tersebut sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program.

Pelaku usaha dan asosiasi juga diharapkan memperkuat praktik bisnis responsif gender, membuka kesempatan yang setara, memastikan perlindungan hak pekerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi perempuan. "Sementara itu, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan dapat berperan melalui penguatan data dan pengetahuan, pengembangan inovasi, pendampingan, serta dokumentasi praktik baik," tambah Menteri PPPA. 

Melalui sinergi tersebut, pengarusutamaan gender diharapkan tidak berhenti pada dokumen kebijakan, tetapi menjadi bagian dari praktik pembangunan sektor kelapa sawit. "Dengan demikian, industri sawit nasional dapat tumbuh semakin berkelanjutan, inklusif, berkeadilan, dan responsif gender," pungkas Menteri Arifah Fauzi. 

 

Read More