Kemlu Upayakan Pembebasan WNI yang Diculik di Gabon

Iki Radio - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan, bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan otoritas Gabon demi memperjuangkan penyelamatan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang diculik bajak laut dari kapal ikan mereka di perairan Gabon.

Plt Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah, pihaknya telah mendapat informasi terkait adanya korban WNI dalam pembajakan kapal penangkap ikan IB FISH 7 di Gabon, pada Minggu (11/1/2026) waktu setempat. 

“Segera setelah mendapat informasi pembajakan, Kemlu melalui KBRI Yaounde telah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat, perusahaan kapal, dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat upaya penyelamatan awak kapal yang diculik,” kata Heni, dalam keterangan resmi, Rabu (14/1/2026).

KBRI Yaounde juga telah meminta informasi terbaru terkait kondisi kesehatan para WNI awak kapal yang terdampak pembajakan, khususnya yang lolos dari penculikan oleh bajak laut.

Pelaku pembajakan diketahui menculik 9 dari 12 awak kapal IB FISH 7, sementara 3 lainnya – 2 di antaranya adalah WNI – lolos dari penculikan dan bertahan di atas kapal hingga diselamatkan otoritas setempat, yang mengawal kapal sampai Libreville, ibu kota Gabon.

Heni memastikan, WNI yang selamat tersebut dalam kondisi aman, sementara personel Angkatan Laut Gabon telah memulai operasi pemburuan terhadap para pelaku penculikan ABK tersebut.

KBRI Yaounde terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa penanggung jawab tetap melaksanakan semua hak ketenagakerjaan yang dimiliki para ABK WNI maupun keluarganya, ucap dia. “⁠Kemlu dan KBRI Yaounde akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan penanganan kasus ini,” kata Heni.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut Gabon Laksamana Madya Charles Hubert Bekale Meyong mengkonfirmasi bahwa ada 4 WNI dan 5 WN Tiongkok yang diculik bajak laut dalam peristiwa tersebut.

 

Read More

Targetkan Tak Ada Penumpukan Berkas di 2026, Menteri ATR/BPN Tetapkan Evaluasi Layanan Tiap Tiga Bulan

Iki Radio - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang pada Tahun 2026. 

Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik yang terukur, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026).

“Resolusi kita di tahun 2026 adalah membangun visi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pelayanan akan kita evaluasi setiap tiga bulan. Harapannya, tidak ada lagi dokumen yang menumpuk,” tegas Menteri Nusron.

Menurut Menteri Nusron, karakter utama proses bisnis di Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik. 

Karena itu, peningkatan layanan tidak cukup hanya pada perbaikan alur, tetapi harus disertai evaluasi berkala agar kualitas layanan dapat diukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna.

Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian menyeluruh, bukan hanya kepastian hukum atas tanah, tetapi juga kepastian waktu penyelesaian layanan.

“Kalau berkas dinyatakan memenuhi syarat dalam tujuh hari, masyarakat harus tahu setelah itu prosesnya sudah sampai tahap mana. Jika 14 hari, sudah berada di mana. Ini komitmen pelayanan yang harus kita bangun bersama,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga mengevaluasi progres penyelesaian berkas pertanahan, khususnya di wilayah DKI Jakarta. 

Ia menyebutkan bahwa percepatan penyelesaian berkas telah dilakukan secara masif oleh seluruh kantor pertanahan di Indonesia sejak kuartal IV tahun 2025.

Sebagai bagian dari kebijakan percepatan, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan pedoman waktu penyelesaian berkas berdasarkan periode masuknya permohonan.

“Kita sudah buat guideline. Berkas yang masuk pada kuartal I 2025 harus selesai akhir bulan ini. Berkas kuartal II 2025 harus selesai pada minggu pertama dan kedua Februari 2026, dan seterusnya,” tegas Menteri Nusron.

Dalam forum tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta memaparkan capaian pelayanan masing-masing wilayah serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. 

Diskusi ini dimanfaatkan untuk memetakan persoalan pertanahan secara lebih spesifik agar solusi kebijakan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Melalui kebijakan evaluasi berkala dan percepatan penyelesaian berkas ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih pasti, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Read More

Presiden Targetkan Renovasi 60 Ribu Sekolah pada 2026

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui renovasi besar-besaran fasilitas sekolah di seluruh Indonesia.

Presiden menyampaikan bahwa pada tahun 2026 pemerintah menargetkan renovasi 60.000 sekolah. Program tersebut menjadi bagian dari rencana jangka menengah untuk memperbaiki seluruh infrastruktur pendidikan nasional yang jumlahnya mencapai sekitar 300.000 sekolah.  

“Tahun ini saja saya akan merenovasi 60.000 sekolah. Kita memiliki sekitar 300.000 sekolah. Saya berharap dalam empat tahun ke depan seluruh sekolah di Indonesia dapat kita selesaikan dan kualitasnya terus kita tingkatkan,” ujar Presiden saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).

Presiden menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfungsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi fondasi utama kesejahteraan dan demokrasi. 

“Pendidikan adalah instrumen pembangunan dan kesejahteraan. Pendidikan dan kesehatan adalah instrumen utama untuk menghilangkan kemiskinan,” tegas Presiden Prabowo.

Selain renovasi sekolah, pemerintah juga tengah membangun kampus SMA Taruna Nusantara baru di kawasan Ibu Kota Nusantara, Sulawesi Utara, dan Sumatra Selatan. Presiden menargetkan seluruh kampus tersebut dapat mulai beroperasi pada akhir Desember 2026.

Di samping itu, Presiden mengungkapkan rencana pembentukan sedikitnya 20 sekolah unggulan baru dengan nama SMA Garuda. 

Kedepan, pemerintah menargetkan setiap provinsi memiliki minimal satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda.

Lebih lanjut, Presiden juga mencanangkan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi di setiap kabupaten, dengan target sekitar 500 sekolah dalam empat tahun ke depan.

Prabowo menekankan pentingnya pendidikan karakter, akhlak, dan integritas. Ia meminta para pimpinan lembaga pendidikan, kepala sekolah, serta tenaga pendidik menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. 

“Kita ingin mencetak kader yang patriotik, cinta tanah air, bertanggung jawab, jujur, dan tidak korupsi. Pemimpin yang berbuat terbaik untuk rakyat dan bangsanya,” tegas Kepala Negara. 

Read More

ATR/BPN Perkuat Pembinaan SDM untuk Hadapi Tantangan Layanan Publik

Iki Radio - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun progres pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah strategis menghadapi kompleksitas tugas dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik. Penguatan kompetensi dinilai krusial untuk memastikan kualitas layanan pertanahan yang profesional, adaptif, dan berkeadilan.

Rapat Pembahasan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM diperlukan untuk memitigasi risiko ketimpangan kompetensi dan pengetahuan di lingkungan organisasi yang memiliki keragaman jabatan, latar belakang pendidikan, serta fungsi kerja.

“Untuk memitigasi risiko terkait ketimpangan kompetensi dan pengetahuan, peran pengembangan dan pembinaan SDM ini sangat dibutuhkan. Tugas kita semakin kompleks, sementara tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik juga semakin tinggi,” ujar Dalu Agung Darmawan, Selasa (13/1/2026). 

Berdasarkan data Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR), jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian ATR/BPN saat ini mencapai sekitar 34.000 pegawai, yang terdiri atas PNS dan PPPK. Kondisi tersebut menuntut pendekatan pengembangan SDM yang lebih terstruktur, terperinci, dan berbasis pemetaan potensi individu.

Menurut Dalu, pembinaan SDM harus menyentuh seluruh lini kerja, mulai dari front office pelayanan publik hingga pekerjaan teknis dan ketatausahaan. Pemetaan karakteristik pegawai menjadi kunci agar pengembangan kompetensi tepat sasaran.

“Peran pengembangan SDM sangat penting untuk melihat para aktor di kantor pertanahan. Misalnya, karakteristik pegawai loket pelayanan hingga pekerjaan teknis seperti ketatausahaan, itu perlu kita bahas secara serius,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa berbagai persoalan organisasi kerap bermula dari aspek SDM. Untuk itu, BPSDM telah membentuk assessment center sebagai instrumen pemetaan profil pegawai sekaligus dasar penyusunan pelatihan pengembangan kompetensi, baik manajerial maupun teknis.

“Kami memetakan profil pegawai dan kebutuhan pelatihannya. Ke depan, pada Mei 2026, kami menyiapkan proyek kantor model untuk tiga kantor pertanahan sebagai percontohan bagi ratusan kantor pertanahan lainnya,” ujar Agustyarsyah.

Ia berharap model tersebut dapat menjadi rujukan nasional dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Penguatan kapasitas SDM ATR/BPN sejalan dengan Asta-Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Melalui pembinaan SDM yang berkelanjutan, ATR/BPN diharapkan mampu mempercepat transformasi pelayanan pertanahan menuju standar kelas dunia.

 

Read More

Dana Desa Jadi Penggerak Koperasi Merah Putih dari Akar Rumput

Iki Radio - Upaya pemerintah membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya. Dibalik ruang rapat Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2025), satu pesan ditegaskan, koperasi desa bukan sekadar program, melainkan fondasi baru penguatan ekonomi rakyat.

Mendes PDT Yandri Susanto (kiri, memakai peci) bersama Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rapat koordinator bidang pangan bersama sejumlah menteri terkait.

Rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, itu mempertemukan sejumlah menteri strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan fisik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Salah satu perhatian utama adalah memastikan koperasi ini benar-benar hidup dan beroperasi di tingkat desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, yang hadir bersama Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, membawa kabar penting dari akar pemerintahan desa. Ia memastikan bahwa dukungan terhadap Kopdes Merah Putih kini telah memiliki pijakan hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025.

“Kemendes telah mengeluarkan Permendesa Nomor 16 tahun 2025 tanggal 29 Desember kemarin yaitu tentang fokus penggunaan dana desa. Kami sudah mengatur, salah satu fokus penggunaan dana desa untuk koperasi desa merah putih,” ujar Mendes PDT di hadapan peserta rapat.

Bagi desa, regulasi ini menjadi kunci. Dana Desa yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan lokal kini diarahkan untuk menopang koperasi sebagai motor ekonomi bersama. 

Artinya, Kopdes Merah Putih tidak lagi berdiri sebagai proyek terpisah, tetapi menyatu dalam perencanaan dan musyawarah desa.

“Jadi Pak Menko, sudah kami masukkan sehingga dari sisi legalitas di tingkat desa insyaallah sudah termaktub dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2025. Jadi semua musyawarah desa nanti akan memasukkan dukungan dana desa untuk koperasi desa merah putih,” sambung Yandri.

Di sisi lain, pemerintah pusat bergerak cepat pada tahap implementasi. Menko Pangan Zulkifli Hasan memaparkan progres pembangunan koperasi yang terus dikebut di berbagai daerah.

“Kami sedang mendata, yang sudah sekarang ter data 40.000, dalam proses pembangunan 26.000 Kopdes Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan.

Angka tersebut mencerminkan skala besar dari program Kopdes Merah Putih. Pembangunan fisik gerai koperasi tidak hanya dilakukan oleh satu kementerian, melainkan melibatkan Agrinas Pangan yang bekerja sama dengan TNI di daerah, sebagai bagian dari percepatan operasionalisasi.

Bagi pemerintah, koperasi desa bukan sekadar tempat transaksi. Ia diharapkan menjadi ruang tumbuh ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, memperkuat distribusi pangan, dan memangkas rantai pasok yang selama ini merugikan petani dan pelaku usaha desa.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Menteri Koperasi, Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Kehadiran lintas sektor ini menandakan bahwa Kopdes Merah Putih diposisikan sebagai agenda bersama, bukan program sektoral semata.

Dengan Dana Desa sebagai penggerak, regulasi sebagai pijakan, dan pembangunan fisik yang dipercepat, pemerintah berharap koperasi desa benar-benar menjadi simbol kebangkitan ekonomi dari bawah; dari desa, oleh desa, untuk Indonesia.

Read More

Bulan K3 2026 Dimulai, Menaker Tegaskan Komitmen Turunkan Angka Kecelakaan Kerja

Iki Radio - Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menekan angka kecelakaan kerja nasional melalui pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026. 

Menaker memimpin Apel Hari K3 sekaligus Pencanangan Bulan K3 Nasional 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/1/2026).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan bahwa esensi utama K3 adalah memastikan setiap pekerja dapat kembali ke rumah dalam keadaan selamat setelah bekerja.

Penegasan tersebut disampaikan saat Menaker memimpin Apel Hari K3 sekaligus Pencanangan Bulan K3 Nasional 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/1/2026). 

“K3 bukan sekadar kewajiban regulatif atau administrasi. K3 adalah nilai. Nilai bahwa setiap pekerja berhak pulang dengan selamat,” tegas Yassierli di hadapan ratusan peserta apel.

Bulan K3 Nasional 2026 mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif". 

Tema ini menegaskan bahwa upaya perlindungan keselamatan kerja membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga pekerja itu sendiri.

Menaker Yassierli mengungkapkan, penguatan K3 masih menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat 319.224 kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan. 

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kecelakaan kerja dengan korban jiwa juga masih terjadi dan mendapat sorotan publik. 

“Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan kecelakaan kerja harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal melindungi pekerja dan keluarganya, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha serta produktivitas nasional,” ujarnya.

Memasuki 2026, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memfokuskan agenda aksi K3 nasional pada sejumlah langkah strategis. 

Diantaranya penyempurnaan regulasi dan standar K3, transformasi layanan serta pembinaan K3 melalui penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi, serta penguatan peran Balai K3 sebagai motor promotif dan preventif di daerah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan sertifikasi Ahli K3 melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), pembudayaan K3 di kalangan serikat pekerja/buruh dan manajemen perusahaan, serta penguatan pengawasan K3 dengan melibatkan pekerja secara aktif. 

Peran Dewan K3 Nasional dan Dewan K3 Provinsi juga diperkuat untuk memastikan implementasi K3 berjalan efektif di lapangan.

Pemanfaatan data untuk pencegahan kecelakaan kerja yang lebih tepat sasaran, sosialisasi Sistem Manajemen K3 (SMK3), Norma 100, serta agenda K3 lainnya turut menjadi fokus penguatan pada tahun ini.

Menaker menegaskan, tujuan besar K3 hanya dapat dicapai melalui kerja bersama. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator, dunia usaha sebagai pelaksana utama, pekerja sebagai mitra aktif, serta dukungan akademisi, asosiasi profesi, dan media untuk meningkatkan literasi publik.

“Semua aktor harus bergerak dalam satu arah tujuan, yakni mencegah kecelakaan kerja dan melindungi setiap pekerja Indonesia,” pungkasnya.

Read More

Presiden Prabowo: 3 Miliar Porsi Makan Bergizi Gratis Telah Dibagikan

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat, yang terdiri atas anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia.

Presiden Prabowo Subianto saat berbincang dengan siswa yang sedang sarapan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026). 

Program tersebut dinilai menjadi salah satu intervensi sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah.

Presiden menjelaskan, pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari sekolah bagi peserta didik. Sementara itu, bagi ibu hamil, distribusi makanan diberikan secara rutin sepanjang pekan untuk memastikan kecukupan gizi ibu dan janin.

“Kalau tidak salah sudah mencapai 58 juta. Anak-anak, ibu-ibu hamil, dan lansia menerima makan tiap hari. Untuk anak-anak, tiap hari sekolah. Untuk ibu hamil, tujuh hari,” ujar Prabowo saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Menurut Presiden, capaian tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Ia bahkan mempertanyakan negara mana di dunia yang mampu menjalankan program pemberian makanan bergizi secara masif dan berkelanjutan dengan cakupan puluhan juta penerima manfaat. “Negara mana yang bisa berbuat seperti ini?” kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendistribusikan sekitar 3 miliar porsi makanan sejak program Makan Bergizi Gratis diluncurkan.

Ia menyebut angka tersebut sebagai sebuah prestasi nasional yang patut dijaga dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

Prabowo optimistis target nasional program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai paling lambat pada akhir 2026.

Ia menyebut jumlah penerima manfaat diperkirakan akan terus meningkat hingga 82 juta penerima manfaat seiring dengan perluasan jangkauan program di berbagai daerah.

“Kalau Januari saja sudah 58 juta, saya percaya kita akan capai sasaran pada Desember,” ujarnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar percepatan pelaksanaan program tidak mengorbankan ketelitian dan mutu. Ia menanggapi laporan dari Badan Gizi Nasional yang menyatakan target pencapaian dapat diraih lebih cepat dari jadwal.

Prabowo menegaskan bahwa kecepatan harus tetap diimbangi dengan pengawasan ketat, standar gizi yang terukur, serta distribusi yang tepat sasaran.

“Jangan dipaksa. Teliti. Buat yang terbaik,” tegasnya.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, serta mendukung keberhasilan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah berharap program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat.

 

Read More

Terjemahan Visi Presiden: 166 Sekolah Rakyat Siap Cetak Generasi Bebas dari Kemiskinan

Iki Radio - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai strategi untuk memotong mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Mensos Saifullah Yusuf saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat  di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1/2026).

Pernyataan itu disampaikan Mensos, saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat  di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1/2026).

Mensos mengatakan, program itu merupakan bentuk penerjemahan dari keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak menghendaki anak-anak dari keluarga miskin tumbuh, dan terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang sama.

"Kami berusaha menerjemahkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan melakukan penjangkauan kepada mereka dari keluarga paling tidak mampu," ucap Saifullah Yusuf.

Lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan,  Sekolah Rakyat sendiri merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Perkembangannya telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden. Hingga saat ini, telah ada 166 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Rincian operasionalnya dimulai dengan 60 sekolah pada Juli 2025, disusul 37 sekolah pada Agustus 2025, dan 66 titik pada akhir September hingga awal Oktober 2025.

Program pendidikan ini telah menjangkau lebih dari 15 ribu siswa dengan didukung oleh lebih dari 2 ribu guru serta hampir 5 ribu tenaga kependidikan.

"Keseluruhannya menampung 15.954 siswa, 2.218 guru dan 4.889 tenaga pendidikan," jelas Gus Ipul.

Fasilitas yang diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat terbilang komprehensif, bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang setara dan mendukung.

Setiap siswa akan mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, mulai dari berat dan tinggi badan hingga pemeriksaan gigi, mata, jantung, dan darah.

Mereka juga dilengkapi dengan berbagai seragam lengkap, mulai dari jas almamater, seragam dinas, batik, olahraga, Pramuka, hingga jas laboratorium.

Pendekatan pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya akademis. Siswa akan menjalani pemetaan bakat (talent mapping), pemeriksaan kompetensi dasar akademik dan literasi digital, serta pembentukan kebiasaan baru yang disiplin dan sehat.

Seluruh siswa tinggal di asrama dengan standar layak, nyaman, dan bersih, serta mendapatkan jaminan makan tiga kali sehari ditambah dua kali camilan dengan gizi yang terpantau oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dari sisi penunjang belajar, siswa dibekali dengan perlengkapan sekolah lengkap, laptop, smartboard, dan pembelajaran berbasis digital.

Pola pembelajarannya terintegrasi; pendidikan formal dijalani pada siang hari, sementara pada malam hari siswa akan mendapatkan penguatan pendidikan karakter yang mencakup nilai-nilai agama, kepemimpinan, dan keterampilan hidup.

 

Read More

Presiden Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Seluruh Indonesia

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia di Banjarbaru, Kalimantan Selaran, Senin (12/1/2026).

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendirian sekolah-sekolah tersebut.

“Saya bangga dengan tim saya. Kita akan terus membuktikan hasil kerja nyata kepada rakyat Indonesia dalam minggu, bulan, dan tahun-tahun mendatang,” ujar Presiden saat melakukan peresmian tersebut dilaksanakan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan secara instan. Meski demikian, pemerintah terus melangkah cepat dan bertahap dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

“Saya tidak memiliki tongkat Nabi Musa atau tongkat Nabi Sulaiman. Tapi insyaallah, setapak demi setapak, kita bekerja dengan cepat. Perjalanan seribu kilometer dimulai dari satu langkah, dan kita sudah menempuh banyak langkah,” ucapnya.

Presiden menyebut peresmian Sekolah Rakyat sebagai langkah berani dan terobosan penting dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak Indonesia, terutama yang berada di daerah sulit dijangkau.

Kepala Negara juga menyinggung pentingnya perubahan cara berpikir dalam bernegara. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menekankan pemerataan hasil pembangunan agar dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya sebagian kecil. 

“Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan. Sistem yang tidak mengupayakan pemerataan secara cepat tidak akan bermanfaat optimal bagi bangsa,” tegasnya.

Presiden mengingatkan kembali bahwa tujuan utama kemerdekaan Indonesia adalah untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

“Melindungi berarti melindungi dari kelaparan, kemiskinan, penderitaan, dan penyakit. Inilah esensi dari bernegara,” katanya.

Presiden juga mengapresiasi keterlibatan TNI dan Polri dalam menjangkau wilayah-wilayah sulit serta peran para gubernur, bupati, dan wali kota dalam mendukung program pendidikan tersebut.

Ia mengaku terharu menyaksikan pidato siswa-siswi Sekolah Rakyat yang tampil percaya diri dan mampu berkomunikasi dalam berbagai bahasa asing. 

“Saya kagum. Bahasa Inggris mereka luar biasa. Kita pertimbangkan agar mereka diberi kesempatan menimba ilmu ke luar negeri,” tambah Presiden.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan memberi harapan baru bagi generasi penerus bangsa.

 

Read More

Prabowo Subianto: 25.000 Koperasi Desa Merah Putih Mulai Beroperasi Maret-April 2026

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa sedikitnya 25.000 Koperasi Desa Merah Putih mulai beroperasi pada periode Maret hingga April 2026 sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa.

Presiden Prabowo Subianto bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Mensos Saifullah Yusuf, dan Menteri PU Dody Hanggodo saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru Kalsel,, Senin (12/1/2026).

“Kita juga akan melihat beroperasinya minimal 25.000 koperasi desa Merah Putih,” ujar Presiden saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Presiden menjelaskan, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih secara nasional dalam beberapa waktu ke depan.

Program ini dirancang untuk memperkuat struktur ekonomi desa, meningkatkan nilai tambah produksi lokal, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Prabowo menyatakan optimistis jumlah koperasi yang aktif akan terus meningkat seiring dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat desa.

Ia berharap hingga akhir Desember 2026, setidaknya 60.000 Koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Artinya, ekonomi kita akan bangkit di semua bidang,” kata Presiden.

Menurut Prabowo, koperasi desa diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat distribusi hasil pertanian, perikanan, dan usaha mikro desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan penguatan koperasi desa.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal.

Prabowo Subianto secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para guru dan kepala sekolah yang berperan dalam membina peserta didik.

Menurutnya, pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam mencetak generasi unggul yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi desa.

“Saya minta dibina dengan baik,” ujar Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga memberikan penghargaan kepada para siswa atas semangat belajar yang ditunjukkan. Ia menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi desa merupakan dua agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.

 

Read More

Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Presiden Ingin Anak Pemulung Jadi Dokter dan Insinyur

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto mengaku kagum melihat prestasi peserta didik Sekolah Rakyat yang dinilai mampu menunjukkan capaian luar biasa dalam waktu singkat.

Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat seluruh Indonesia di Banjarbaru, Kalsel, Senin (12/1/2026)

Presiden mencontohkan keberhasilan sejumlah murid yang telah menjuarai berbagai ajang, termasuk Olimpiade Matematika, meski program Sekolah Rakyat baru berjalan sekitar enam bulan.

“Saya kagum. Baru enam bulan, sudah ada yang menjadi juara Olimpiade. Itu luar biasa,” ujar Presiden saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar pada 34 provinsi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Peresmian tersebut dilakukan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekolah ini merupakan salah satu daru 166 Sekolah Rakyat yang diresmikan Presiden.  

Prabowo mengaku sempat menahan emosi ketika menyaksikan langsung penampilan para siswa. Menurutnya, rasa haru tersebut muncul karena kebanggaan melihat anak-anak dari keluarga sederhana mampu menunjukkan potensi besar.

Presiden juga menyampaikan pesan khusus kepada para siswa agar tidak merasa rendah diri dengan latar belakang ekonomi keluarga. Ia menegaskan bahwa pekerjaan orang tua, apa pun bentuknya, merupakan pekerjaan yang mulia.

“Jangan pernah malu jika orang tua kalian buruh, petani, atau pemulung. Mereka bekerja dengan cara yang halal dan penuh keringat demi masa depan anak-anaknya,” tegas Prabowo.

Ia menilai sikap menghormati orang tua merupakan nilai penting yang harus ditanamkan sejak dini. Prabowo bahkan menyebut dirinya lebih menghormati pekerja kecil yang hidup dari hasil kerja keras dibandingkan orang berpendidikan tinggi yang terlibat korupsi.

Terkait program Sekolah Rakyat, Presiden menargetkan pembangunan 500 sekolah hingga 2029. Setiap sekolah dirancang menampung sekitar 1.000 siswa, sehingga total penerima manfaat diperkirakan mencapai 500.000 murid.

“Tujuan utama kita adalah mengubah nasib anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Pendidikan adalah sarana paling tepat untuk memutus rantai kemiskinan,” kata Prabowo.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka lebih banyak sekolah dan perguruan tinggi, termasuk kampus kedokteran dan teknik, yang sepenuhnya dibiayai negara. Menurutnya, akses pendidikan gratis harus terbuka bagi seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.

“Saya ingin anak tukang pemulung bisa menjadi dokter, insinyur, atau pemimpin. Itu cita-cita saya,” ujarnya.

Menutup pidatonya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu, bekerja sama, dan berani menghadapi tantangan demi mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan ekstrem.

 

Read More

Gus Ipul Sebut Sekolah Rakyat Merupakan Strategi Pengentasan Kemiskinan

Iki Radio - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan Program Sekolah Rakyat merupakan model pengentasan kemiskinan terpadu yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan pendidikan menjadi pintu masuk utamanya.

Menteri Sosial RI Saifulloh Yusuf (Gus Ipul) (baju putih) mendampingi Presiden Prabbowo dalam peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026)

"Jadi yang diundang itu selain siswa, juga orang tua siswa. Karena Sekolah Rakyat itu adalah bagian dari pengentasan kemiskinan," ucap Gus Ipul ketika meninjau langsung proses persiapan peluncuran Program Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dikutip Senin (12/1/2026).

Hadirnya Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden merupakan upaya dalam menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas.

Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu sekaligus episentrum berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Anaknya lulus, orang tuanya naik kelas. Ini dua-duanya ini. Makanya pendekatannya pengentasan kemiskinan," jelasnya.

Dalam prosesnya, Sekolah Rakyat menjadi salah satu rumah dari berbagai program prioritas seperti Program Tiga Juta Rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

“Rumahnya nanti akan dibantu, orang tuanya jadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, dapat bantuan sosial lengkap sesuai dengan periode tertentu, dapat PBI JKN, dapat makan bergizi dan cek kesehatan,” ucap Gus Ipul.

Gus Ipul menyebutkan, melalui Sekolah Rakyat, Presiden ingin para anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat disiapkan secara maksimal untuk turut berkontribusi dalam menyongsong generasi emas 2045.

"Kami hanya menerjemahkan, kami hanya meneruskan program-program dan arahan yang diberikan oleh Bapak Presiden," ucap Gus Ipul.

Pemerintah akan segera meluncurkan Program Sekolah Rakyat secara resmi pada hari Senin, 12 Januari 2026 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

 

Peresmian dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan para Menteri Kabinet Merah Putih. Melalui Program Sekolah Rakyat, diharapkan dapat membentuk ekosistem pengentasan kemiskinan terpadu sebagai bagian dari investasi di bidang sosial jangka panjang Indonesia.

 

 

Read More

Presiden Prabowo Subianto ke Banjarbaru, Disambut Antusias Ribuan Warga Kalsel

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kerja ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Kedatangan Presiden disambut antusias oleh ribuan warga dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan yang telah memadati lokasi kunjungan sejak pagi hari.

Masyarakat tampak berjejer di sepanjang akses jalan menuju lokasi kegiatan, membawa bendera Merah Putih serta ponsel untuk mengabadikan momen kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Sorak sorai mengiringi langkah Presiden Prabowo saat tiba di Banjarbaru.

Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting, salah satunya peresmian dan peninjauan program Sekolah Rakyat Terintegrasi yang berlokasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat akses pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Presiden Prabowo tampak berdiri didalam mobilnya dan menyapa para warga yang menunggunya sejak pagi hari. “Halo Pak Prabowo,” ucap salah satu warga.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Banjarbaru mendapat pengamanan ketat dari unsur TNI, Polri, serta aparat terkait guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar. Warga berharap kehadiran Presiden membawa dampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

 

Read More

Presiden Prabowo Tiba di Banjarbaru untuk Resmikan 166 Sekolah Rakyat

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto tiba di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Senin, 12 Januari 2026 sekitar pukul 11.00 WITA. Kehadiran Presiden di Banjarbaru untuk meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 Provinsi.

Presiden Prabowo Tiba di Banjarbaru untuk Resmikan 166 Sekolah Rakyat (Biro Setpres)

Setibanya di Banjarbaru, Presiden langsung menuju Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS). Di sana, Presiden akan meresmikan Sekolah Rakyat yang menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional. 

Acara peresmian ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik sarana pendidikan, tetapi juga penegasan komitmen negara pada kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang belajar yang layak, terjangkau, dan inklusif, sekaligus instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. 

Di Kalimantan Selatan, kehadiran Presiden Prabowo disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat. Dari Bandara hingga menuju BBPPKS, masyarakat tampak memadati jalur yang dilalui Presiden untuk memberikan sambutan hangat dan menyapa Presiden dengan lambaian tangan. Presiden pun membalas sapaan tersebut dengan menyapa dari atap mobil yang menciptakan suasana akrab dan penuh kehangatan. 

Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama. Agenda ini turut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia dari kota hingga pelosok negeri.

Sebelumnya, Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 08.30 WIB. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kota Banjarbaru yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

 

Read More

ICSF Ingatkan Bahaya AI Vulgar, Regulasi PDP Mendesak

Iki Radio – Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang makin canggih menyimpan ancaman serius bagi keamanan digital dan martabat warga negara jika tidak diimbangi dengan regulasi yang kuat. Penyalahgunaan AI untuk memanipulasi foto dan video menjadi konten vulgar kini dinilai telah memasuki fase darurat.

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menegaskan bahwa kemunculan chatbot AI generatif seperti Grok telah membuka celah baru kejahatan digital, khususnya pelecehan berbasis manipulasi visual.

“Bayangkan foto seseorang tiba-tiba muncul dalam bentuk vulgar di media sosial, padahal tidak pernah ada pose atau persetujuan. Ini bukan fiksi, tapi ancaman nyata di era AI yang terlalu permisif,” ujar Ardi dalam pernyataan Minggu (11/1/2026).

Menurutnya, berbeda dengan platform AI lain yang menerapkan pembatasan ketat, Grok dinilai memiliki celah etika karena mampu menghasilkan atau memodifikasi konten visual yang berpotensi merendahkan martabat manusia. Kondisi ini, jika tidak diatur, berisiko menjadikan AI sebagai alat pelecehan digital massal.

Indonesia dengan lebih dari 212 juta pengguna internet menghadapi tantangan serius dalam literasi keamanan digital. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan 64 persen pengguna internet belum memahami risiko keamanan digital secara komprehensif, termasuk bahaya manipulasi konten berbasis AI.

“Kasus manipulasi foto dan video berbasis AI sudah terjadi di berbagai daerah, mulai dari pemerasan hingga penghancuran reputasi. Ini baru puncak gunung es,” tegas Ardi.

Ia mengingatkan, tanpa perlindungan hukum dan edukasi publik yang memadai, masyarakat berpotensi menjadi korban kejahatan digital yang semakin canggih dan sulit dilacak.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 2022 seharusnya menjadi fondasi perlindungan warga di ruang digital. Namun hingga kini, peraturan pelaksanaannya belum sepenuhnya rampung, sehingga menyisakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan AI.

“Teknologi bergerak sangat cepat, sementara regulasi tertinggal. Tanpa aturan teknis yang jelas, aparat penegak hukum kesulitan menentukan tanggung jawab, apakah pada pengembang AI, pengguna, atau platform distribusi,” jelasnya.

Ardi menilai, penyalahgunaan AI tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan privasi individu semata, melainkan ancaman terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Manipulasi visual terhadap tokoh publik, pejabat negara, atau figur agama berpotensi memicu konflik horizontal dan menurunkan kepercayaan publik.

Selain kerugian material, korban manipulasi konten AI kerap mengalami tekanan psikologis berat. Stigma sosial, gangguan mental, hingga kehilangan pekerjaan menjadi dampak nyata yang sulit dipulihkan, meski konten palsu telah dibantah.

Data Badan Siber dan Sandi Negara menunjukkan ribuan serangan siber terjadi setiap hari, sebagian memanfaatkan teknologi AI untuk menipu dan memeras korban. Tanpa intervensi kebijakan yang tegas, tren ini diperkirakan terus meningkat.

ICSF mendorong pemerintah segera menyelesaikan regulasi turunan UU PDP yang secara spesifik mengatur pemanfaatan AI generatif. Regulasi tersebut perlu mencakup kewajiban filter konten otomatis, persetujuan eksplisit pemilik data, transparansi algoritma, serta sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan.

“Regulasi harus antisipatif, bukan reaktif. Negara tidak boleh menunggu sampai ribuan korban berjatuhan baru bertindak,” kata Ardi.

Ia juga menekankan pentingnya peran platform teknologi untuk menerapkan prinsip ethics by design, serta memperkuat literasi digital masyarakat sebagai benteng pertama perlindungan.

Sebagai negara dengan populasi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dituntut membangun ekosistem digital yang aman dan bermartabat. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas nasional seiring percepatan transformasi digital.

“Teknologi AI bisa menjadi berkah atau bencana. Semua bergantung pada bagaimana negara, industri, dan masyarakat mengaturnya. Martabat digital warga negara tidak boleh dikorbankan atas nama inovasi,” pungkas Ardi.

Melalui regulasi yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan edukasi publik berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu memastikan kemajuan AI berjalan seiring dengan perlindungan hak dan nilai kemanusiaan.

Read More

Pemerintah Aceh Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Pemulihan Ekonomi Pascabencana

Iki Radio - Pemerintah Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga sosial, hingga dunia usaha untuk berperan aktif dalam proses pemulihan ekonomi pascabencana.

Sekda Aceh, M. Nasir saat memimpin rapat terkait pertumbuhan ekonomi pascabencana hidrometeorologi di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh di Banda Aceh, Minggu (11/1/2026). 

Langkah ini dinilai krusial guna memastikan roda perekonomian rakyat kembali bergerak melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan pemulihan secara terkoordinasi dengan menyesuaikan kemampuan dan kewenangan masing-masing bidang.

Untuk itu, ia meminta setiap perangkat daerah mengambil peran sesuai fungsi dan kapasitasnya agar proses pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.  

"Pemulihan ekonomi tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan usaha, lapangan kerja, serta kepercayaan dan kemandirian masyarakat," ujar Sekda Aceh, M. Nasir dalam rapat terkait pertumbuhan ekonomi pascabencana hidrometeorologi di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Minggu (11/1/2026).

Rapat dihadiri Kepala SKPA, unsur LSM, NGO dan lintas yayasan peduli pascabencana.

Dalam upaya ini, Sekda menyoroti pentingnya dukungan dari Civil Society Organization (CSO), yayasan, dan lembaga filantropi. Dukungan tersebut diharapkan hadir dalam bentuk pendampingan, penguatan kapasitas masyarakat, maupun penyediaan sumber daya.

M. Nasir juga menekankan bahwa beban pemulihan tidak seharusnya sepenuhnya ditumpukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). 

Pemerintah daerah mendorong pembagian peran di mana unit-unit kecil dan kelompok usaha mikro dapat dibantu melalui skema hibah, bantuan skala kecil, maupun program kemitraan dari mitra pembangunan lainnya.

Terkait aspek permodalan, Pemerintah Aceh mempercayakan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak utama. Dinas ini dinilai memiliki posisi strategis dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang terdampak. 

"Melalui skema bantuan permodalan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan penguatan jejaring pemasaran, diharapkan pelaku UMKM dan koperasi dapat kembali bangkit dan berkembang," imbuh M. Nasir.

Guna memastikan intervensi yang cepat dan tepat sasaran, Pemerintah Aceh tengah melakukan inventarisasi dan kompilasi masukan kegiatan yang dapat diakomodasi dalam anggaran tahun 2026. 

Hal ini bertujuan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. 

“Pemerintah optimistis bahwa dengan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, momentum rehabilitasi ini akan melahirkan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing di masa depan,” pungkas Sekda Aceh. 

Read More

Imigrasi NTT Gagalkan Keberangkatan Tiga WNA ke Australia

Iki Radio - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT), menggagalkan rencana keberangkatan tiga warga negara asing (WNA) asal China, yang diduga hendak berlayar ke Australia di Pantai Tablolong, Kabupaten Kupang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Arvin Gumilang, memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kupang, Minggu (11/1/2026). 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Arvin Gumilang,  mengatakan sejumlah WNA asal China itu hendak membeli kapal di Desa Tablolong, sebagai kendaraan mereka ke Australia.  

“Penangkapan terhadap tiga WNA China itu dilakukan usai adanya laporan yang masuk ke Imigrasi pada 7 Januari 2026 lalu bahwa, terkait keberadaan tiga WNA itu,” kata Arvin melalui keterangan resmi, Minggu (11/1/2026).

Menurut Arvin, ketiga WNA itu menginap di salah satu hotel di Kota Kupang sambil mencari akses keberangkatan ilegal menuju Australia melalui jalur tidak resmi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Imigrasi NTT melakukan pemantauan tertutup terhadap pergerakan ketiga WNA tersebut.

Selama berada di Kota Kupang petugas Imigrasi terus memantau pergerakan mereka mulai dari pusat Kota Kupang hingga ke kawasan pesisir Pantai Tablolong yang dikenal rawan lintasan ilegal.

Saat ditangkap tiga WNA itu telah berada di atas sebuah kapal yang diduga akan digunakan untuk menyeberang.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ketiganya bersembunyi di dalam kapal tanpa didampingi kru.  

“Saat ini mereka sudah ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, mereka mengakui memiliki niat untuk menuju Australia secara ilegal,” ujarnya 

Arvin mengatakan, penggagalan tersebut merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara serta mencegah wilayah Indonesia, khususnya Kota dan Kabupaten Kupang, dimanfaatkan sebagai jalur transit kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan manusia dan migrasi ilegal.

Kanwil Ditjen Imigrasi NTT menegaskan, akan terus memperkuat pengawasan keimigrasian, terutama di wilayah pesisir dan perbatasan, melalui sinergi dengan aparat penegak hukum terkait serta dukungan aktif masyarakat.  

“Saat ini, terhadap ketiga WNA China tersebut masih dilakukan pendalaman dan pemeriksaan administratif untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian,” katanya.

Read More

Mendagri Minta Sekolah Kedinasan Kirimkan Siswa ke Lokasi Bencana

Iki Radio - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meminta kepada instansi pemerintah yang memiliki sekolah kedinasan untuk ikut mengirimkan siswanya ke lokasi bencana.

Mendagri Tito Karnavian memberikan penjelasan pada awak media usai Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatra antara DPR dan pemerintah yang diselenggarakan di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Sabtu (10/1/2026). 

Dalam rapat kooordinasi Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026), Mendagri Tito Karnavian mengaku sudah mendapat kesiapan pengerahan siswa dari sekolah kedinasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Biro Pusat Statistik (BPS).

Menurut Tito, pengerahan siswa maupun pengerahan personil TNI dan Polri dibutuhkan untuk dua aktivitas mendesak yang harus segera dituntaskan. Keduanya adalah pembersihan lumpur di darat dan sungai serta perbaikan akses darat.  

"Pembersihan lumpur sangat penting (dituntaskan). Ada dua lokasi yang perlu segera dibersihkan yaitu daratan dan sungai. Di daratan, mulai dari rumah-rumah, toko hingga gang, harus dibersihkan," ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan, masih ada 15 daerah yang diklasifikasikan belum normal usai banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra. Belasan daerah yang belum normal itu meliputi tujuh daerah di Aceh, lima daerah di Sumatra Utara dan tiga di Sumatra Barat.

Di Aceh, daerah yang belum normal usai bencana yakni Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sedangkan daerah di Sumut yang belum normal meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Sibolga. Di Provinsi Sumbar, daerah yang belum normal yakni Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam.

Untuk mempercepat pembersihan lumpur itu, personel di lapangan diusulkan ditambah, bisa dari kepolisian dan TNI, maupun sekolah kedinasan. 

"Saya sudah berbicara kepada Pak Kapolri, apakah bisa menambah 5.000 (personel) lagi. Sebelum Nataru, Beliau sudah mengirimkan 1.000 tambahan personel. Saya mengharapkan ini bisa dikerjakan sebelum Ramadan," tutur Tito Karnavian.

"Jadi, harus digenjot (pembersihan lumpur di darat) di time window sekarang. Kan momennya pas. Nataru sudah selesai, sedangkan belum masuk Ramadan," tambahnya.

Permintaan tambahan personel juga disampaikan ke Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Pandjaitan, yakni sebanyak 10 ribu prajurit. 

"Sebab, kalau hanya dikerahkan 1.000 personel akan tenggelam," kata Tito Karnavian.

Sebelumnya, lanjut Mendagri Tito, 1.200 praja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Selain di darat, pembersihan lumpur juga perlu dilakukan di sungai. 

Sebab, bila sungai tidak bersih, ketika hujan turun bisa berpotensi banjir susulan. 

"Kondisi sungai penuh dengan tumpukan sendimen yang luar biasa banyak dan itu malah mem-blok aliran (air) dari sungai mau ke laut. Akibatnya hujan sedikit saja, maka air akan tumpah ke kanan dan kiri, menimbulkan banjir baru," kata Tito.

Read More

Pemerintah Pusat Kembalikan Dana Efisiensi untuk Pemulihan Aceh

Iki Radio - Keputusan penting yang membawa angin segar bagi Provinsi Aceh akhirnya terwujud. Pada hari ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa mengesahkan pengembalian dana efisiensi sebesar lebih dari Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Safuadi usai mengikuti rapat kooordinasi Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Keputusan ini langsung diberikan kepada pemerintah Aceh pada Januari 2026, sebagai langkah konkret dalam upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda provinsi tersebut.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Safuadi, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas keputusan yang diambil dalam waktu yang sangat singkat. 

"Alhamdulillah-nya di rapat kedua kali ini Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia langsung berkomunikasi dengan Bapak Presiden untuk mendapatkan persetujuan, di mana langsung Presiden Republik Indonesia hari ini menyetujui permohonan pemerintah Aceh untuk efisiensi anggaran Rp1,6 triliun lebih untuk provinsi Aceh disetujui untuk dikembalikan di tahun 2026 ini," ujar Safuadi usai mengikuti rapat kooordinasi Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Dana tersebut, yang sebelumnya dialokasikan untuk efisiensi anggaran, kini akan dikembalikan untuk mendukung berbagai upaya pemulihan dan penanganan dampak bencana yang luar biasa di Aceh.

"Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang paling terdampak dari bencana banjir terbesar. Keputusan ini merupakan langkah besar yang akan membantu pemerintah Aceh untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif," tambah Safuadi.

Ia juga menyampaikan, bahwa pengembalian dana efisiensi ini hanya memakan waktu 10 hari, sebuah pencapaian yang luar biasa. 

"Bantuan ini adalah usaha besar dari pemerintah pusat untuk mendukung daerah dalam menangani bencana. Hal ini sangat berarti bagi kami di Aceh," tandasnya.

Keputusan ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam memastikan pemulihan yang cepat dan tepat sasaran di daerah-daerah yang terdampak bencana, khususnya Aceh.

Menurut Safuadi, dengan tambahan dana ini, diharapkan berbagai program pemulihan dan pembangunan yang tertunda akibat bencana dapat segera dilanjutkan, demi kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik.

Sebuah langkah yang penuh harapan, di mana solidaritas antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi kunci untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Aceh.

Read More

Pemerintah Putus sementara Akses Grok untuk Lindungi Publik

Iki Radio - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok sebagai langkah perlindungan masyarakat dari risiko penyebaran konten pornografi palsu berbasis kecerdasan artifisial.

Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid. (Foto: Humas Kemkomdigi)

Langkah ini diambil menyusul temuan pemanfaatan teknologi Grok untuk membuat dan menyebarkan konten deepfake seksual nonkonsensual yang dinilai membahayakan perempuan, anak, dan masyarakat luas di ruang digital. 

“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” tegas Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam pernyataan resmi di Jakarta, pada Sabtu (10/1/2026).

Pemerintah memandang praktik deepfake seksual tanpa persetujuan sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan keamanan warga negara. 

“Pemerintah memandang praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital,” lanjut Meutya.

Selain pemutusan akses sementara, Kemkomdigi juga meminta pihak platform X sebagai pengelola Grok untuk segera memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. 

“Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah meminta Platform X untuk segera hadir guna memberikan klarifikasi terkait dampak negatif penggunaan Grok,” ujar Meutya Hafid.

Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. 

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan sistem yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan konten yang dilarang.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi berdasarkan hasil klarifikasi serta langkah perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara platform.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjaga ruang digital yang aman, beretika, dan menghormati hak asasi setiap warga negara.

Read More