Penyelundupan Emas Senilai Rp63 Miliar Berhasil Digagalkan

Iki Radio - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) kembali menunjukkan keberhasilannya dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang di perbatasan.

Dalam waktu kurang dari 24 jam, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Aviation Security (Avsec) Bandara Internasional Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan emas melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Dari dua penindakan yang dilakukan pada 10 dan 11 Agustus 2026 tersebut, petugas mengamankan 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar mencapai Rp63 miliar. Keberhasilan ini menjadi bukti efektivitas sinergi antara pengawasan berbasis teknologi, analisis risiko, pengolahan data penumpang, pemeriksaan lapangan, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan di lingkungan bandara.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Bea Cukai sebagai penjaga perbatasan Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan beradaptasi terhadap perkembangan modus penyelundupan yang semakin beragam.  “Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia terus meningkatkan kapabilitas dan harus selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang. Dengan mengombinasikan teknologi pemeriksaan, analisis risiko, analisis data penumpang, pengawasan lapangan, serta sinergi dengan seluruh stakeholder bandara, kita harus terus meningkatkan kewaspadaan,” ujar Menkeu dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (13/8/2026).

Ungkap Modus Beragam, Amankan 17,436 Kilogram Emas

Penindakan pertama bermula dari sinergi Avsec dan petugas Bea Cukai yang menemukan dugaan pembawaan emas oleh seorang penumpang warga negara asing (WNA) China melalui Terminal 3 Keberangkatan. Pemeriksaan terhadap tas hand carry menemukan emas berbentuk silinder atau telur.

Dalam proses pendalaman, petugas kembali menemukan penumpang lain berdasarkan anomali hasil body scanner. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan emas berbentuk silinder yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang telah dimodifikasi.

Bea Cukai kemudian melakukan analisis data penumpang melalui Passenger Analysis Unit (PAU) dan menemukan dugaan keterkaitan kedua penumpang tersebut dengan penumpang lainnya yang hendak melakukan perjalanan menggunakan dua penerbangan tujuan Hong Kong, yaitu CX798 dan GA860. Sebanyak lima penumpang yang diduga terkait kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, petugas menemukan emas berbentuk telur dengan modus inserter yang disembunyikan pada area kemaluan dan dubur, serta emas yang ditempatkan di dalam pakaian dalam yang telah dimodifikasi.

Secara keseluruhan, dalam penindakan pertama Bea Cukai mengamankan tujuh penumpang dengan 41 keping emas seberat 17,436 kilogram. Nilai pasar emas tersebut diperkirakan mencapai Rp46 miliar. Hasil pengujian menggunakan Detektor Mineral XRF menunjukkan seluruh emas memiliki kadar Au 99,99 persen atau setara 24 karat.

Berdasarkan hasil gelar perkara, tujuh penumpang tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Penindakan Kedua, Ungkap Pemanfaatan Jalur Operasional Bandara

Kurang dari 24 jam setelah penindakan pertama, petugas kembali menggagalkan upaya penyelundupan emas. Kali ini, seorang staf ground handling ditemukan membawa emas melalui jalur khusus karyawan atau loading dock untuk selanjutnya diserahkan kepada seorang penumpang yang akan melakukan penerbangan menuju Dubai menggunakan EK357.

Dari pemeriksaan, petugas menemukan tujuh keping emas berbentuk cast bar dengan berat 6,357 kilogram dan perkiraan nilai pasar mencapai Rp17 miliar. Emas tersebut disimpan di dalam tas ransel dan koper kabin tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan.

Menkeu menekankan bahwa keberhasilan penindakan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan pengawasan yang tidak hanya mengandalkan pemeriksaan fisik, tetapi juga mengintegrasikan teknologi, analisis risiko, pemanfaatan data, pengawasan lapangan, dan sinergi lintas instansi.

“Setiap temuan harus dikembangkan, tidak berhenti pada siapa yang membawa barang, tetapi juga dari mana barang berasal, kepada siapa akan diserahkan, dan siapa saja yang akan terlibat. Ke depan, pengawasan terhadap lalu lintas barang dan penumpang internasional akan terus diperkuat, khususnya terhadap komoditas bernilai tinggi yang memerlukan pemenuhan ketentuan kepabeanan dan peraturan terkait,” tegas Menkeu.

Dari dua penindakan tersebut, Bea Cukai Soekarno-Hatta secara keseluruhan berhasil mengamankan 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar Rp63 miliar. Selanjutnya, untuk pengembangan perkara dan penelusuran asal-usul emas, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersinergi dengan Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM.

Keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Bea Cukai untuk memperkuat pengawasan terhadap komoditas bernilai tinggi serta mencegah praktik penyelundupan yang berpotensi merugikan negara. Pengawasan dilakukan secara berlapis dengan mengembangkan informasi dari setiap temuan untuk mengungkap jaringan dan alur pergerakan barang.

Pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa pembawaan emas ke luar negeri wajib memenuhi ketentuan kepabeanan dan ketentuan ekspor yang berlaku. Ketentuan barang bawaan penumpang antara lain diatur melalui PMK Nomor 203/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 34 Tahun 2025. Selain itu, sejak 23 Desember 2025 berlaku PMK Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur jenis barang ekspor berupa emas tertentu yang dikenakan Bea Keluar.

Masyarakat yang akan membawa emas ke luar negeri diimbau untuk menyampaikan pemberitahuan kepada petugas Bea Cukai, memastikan kewajiban Bea Keluar, serta memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan. Pemerintah terus memperkuat pengawasan sekaligus memberikan edukasi agar kegiatan ekspor dan pembawaan barang ke luar negeri berlangsung secara legal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan.

Read More

Perkuat MBG dan Ekonomi Desa, Pemkab Madiun Dorong Kolaborasi PAPDESI dan KDKMP

Iki Radio — Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) di Kabupaten Madiun, Kamis (13/8/2026), menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penguatan ekonomi berbasis desa.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Koperasi/Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDKMP).

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan bahwa PAPDESI memiliki peran penting sebagai wadah asosiasi yang menjembatani komunikasi langsung antara pemerintah desa, pemerintah daerah, hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

"Kita berharap dengan terbentuknya kepengurusan ini, sinergi antara MBG dan KDKMP yang ada di desa-desa bisa betul-betul terealisasi. Walaupun memang butuh proses, seperti penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang saat ini terus berjalan," ujar Hari Wuryanto.

Menanggapi arahan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dan Menteri Desa Yandri Susanto terkait pemenuhan bahan baku MBG dari daerah setempat, Bupati Madiun menekankan pentingnya efisiensi rantai pasok lokal dan kolaborasi antarkabupaten di Jawa Timur.

Melalui wadah PAPDESI, koordinasi antarwilayah diharapkan dapat berjalan efisien tanpa tumpang tindih distribusi pangan.

"Bahan bakunya sudah ada di daerah untuk diolah di MBG. Tinggal tools atau sarana pendukungnya yang perlu disiapkan, termasuk peran KDKMP dan asosiasi. Kolaborasi antarkabupaten di Jawa Timur harus kita bentuk agar koordinasinya teratur dan terwakili dengan baik," tegasnya.

Terkait pengembangan fasilitas pendukung KDKMP yang berada di atas lahan Perhutani maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B/MP2B), Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengambil langkah aktif dengan bersurat resmi dan menyampaikan data lengkap ke kementerian terkait.

Pemkab Madiun berharap Kementerian Desa dapat memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian Kehutanan agar penyelarasan regulasi serta rekomendasi perizinan dapat segera diterbitkan.

"Semua data sudah kita sampaikan dan usulkan, termasuk sekitar 60 KDKMP yang berada di area tersebut. Kita dorong percepatannya karena ini merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto," tambah Bupati Madiun.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop-UM) Kabupaten Madiun, Indra Setyawan, memaparkan 104 KDKMP di Kabupaten Madiun sudah selesai 100 persen untuk bangunan fisik .

"Untuk perkembangan KDKMP saat ini, sebanyak 53 unit usaha KDKMP sudah beroperasional dan memiliki kegiatan usaha yang berjalan. Sedangkan dari sisi pembangunan fisik, terdapat 104 bangunan KDKMP yang pengerjaannya sudah rampung 100 persen," ucapnya.(ir)

Read More

Mendes PDT Kukuhkan Pengurus DPP PAPDESI 2026–2031, Dorong Desa Jadi Subjek Utama Pembangunan

Iki Radio — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Republik Indonesia, Yandri Susanto, secara resmi mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI) Masa Bakti 2026–2031 secara virtual via Zoom, Kamis (13/8/2026).

Acara pengukuhan dan Seminar Nasional yang dipusatkan di Pendopo Ronggo Djumeno Caruban Kabupaten Madiun ini dihadiri oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI Budiman Sudjatmiko, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Ketua Umum DPP PAPDESI Wargiyati, serta jajaran pejabat kementerian dan perwakilan pengurus PAPDESI dari 31 DPD se-Indonesia.

Dalam amanatnya dari Jakarta, Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan pentingnya integritas, soliditas, dan tanggung jawab jajaran pengurus baru di bawah kepemimpinan Wargiyati sebagai Ketua Umum dan Wahyu sebagai Sekjen.

"PAPDESI harus menjadi kekuatan yang menjaga kepentingan desa, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi mitra strategis Pemerintah Republik Indonesia dalam mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia dari desa," tegas Yandri.

Mendes PDT menyampaikan bahwa peran desa mengacu pada Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Menurutnya, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan subjek utama pembangunan.

Yandri juga memaparkan implementasi 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, yang meliputi penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMDes, Desa Ekspor, dan Desa Wisata. Kerja sama dengan World Bank berupa alokasi dana hingga Rp2,5 miliar per desa produktif. Dan program pengiriman pemuda desa magang ke Jepang serta rencana kick-off Duta Desa Gen Z pada 22 Agustus mendatang.

Ketua Umum DPP PAPDESI, Wargiyati, menegaskan tekad PAPDESI untuk mengawal program strategis nasional hingga ke akar rumput. Ia menyoroti dampak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu menyerap hingga 50 tenaga kerja per desa.

Bupati Madiun Hari Wuryanto melaporkan kesiapan wilayahnya dalam menyokong program strategis nasional melalui capaian konkret di Kabupaten Madiun.

Diantaranya 52 gerai KDKMP yang sudah beroperasi di Kabupaten Madiun, bantuan kendaraan operasionalpada 102 desa, pemanfaatan lahan TKD di 185 desa, 56 SPPG dengan 158.841 penerima manfaat dan melibatkan 2.616 relawan MBG.

Bupati Madiun juga mengajukan permohonan dukungan kepada Mendes PDT untuk percepatan izin pemanfaatan lahan Perhutani di 12 desa/kelurahan agar sisa gerai KDKMP dapat segera didirikan.

Pengukuhan kepengurusan DPP PAPDESI periode 2026–2031 ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di seluruh Indonesia.(ir)

Read More

Kawal Program MBG, Budiman Sudjatmiko Minta PAPDESI Dorong Warga Desa Jadi Pelaku Ekonomi Modern

Iki Radio — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan pentingnya peran Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) dalam mengawal keterlibatan masyarakat desa pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal tersebut disampaikan Budiman usai memberikan arahan dalam pengukuhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAPDESI periode hingga 2031 di Pendopo Ronggo Djumeno, Madiun, Kamis (13/8/2026). 

Sinergi ini ditujukan untuk menjawab kritik bahwa rantai pasok MBG hanya dinikmati oleh pengusaha kelas menengah ke atas.

Sebagai organisasi yang menaungi para kepala dan perangkat desa di 38 provinsi, PAPDESI dinilai memegang peran kunci untuk mendidik warga lokal agar bertransformasi dari sekadar petani tradisional menjadi pelaku ekonomi modern.

"Selama ini ada kritik bahwa MBG tidak 'netes' ke bawah dan pengelolanya masih pengusaha besar. PAPDESI hadir untuk menjawab itu. Warga desa harus diajak aktif menyuplai telur, beras, dan sayuran. Namun, pasokan untuk Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) butuh standar produk dan quality control yang ketat," ujar Budiman.

Untuk mendukung standar pasokan tersebut, Budiman menekankan agar kepemimpinan desa mendidik warga terkait akuntansi dasar, standar pemupukan, hingga tata kelola komoditas panen antarwilayah.

Guna mencegah anjloknya harga akibat panen serentak, BP Taskin mendorong penerapan clustering (pengelompokan) komoditas pangan. Dengan kepengurusan baru PAPDESI, pihaknya mematok target agar dalam dua hingga tiga tahun ke depan (2027–2028), sebanyak 50.000 desa dari total sekitar 75.000 desa di Indonesia sudah menerapkan sistem clustering ini.

Sistem pemenuhan rantai pasok berbasis desa ini diproyeksikan memberi dampak ekonomi yang signifikan.

Efisiensi Anggaran program MBG diperkirakan dapat dihemat hingga 50 persen. 80 persen bahan baku MBG wajib dipasok dari wilayah/provinsi setempat. Kelebihan kuota produksi pangan dapat dijual ke pasar bebas melalui BUMDes dan KDKMP.

Budiman mewanti-wanti agar pelaksanaan program MBG dan KDKMP di tingkat desa tidak hanya dinikmati oleh elite lokal atau kelompok mampu.

"Penekanan dari Pak Prabowo adalah memastikan orang miskin ikut terlibat. Orang miskin di desa harus diutamakan untuk ikut menyuplai telur, padi, dan sayur," tegasnya.

Terkait kendala ketersediaan lahan fasilitas pendukung, Budiman menyampaikan sikap tegas pemerintah pusat mengenai aset negara. Ia menegaskan bahwa lahan BUMN yang tidak terpakai atau mangkrak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan rakyat.

"Negara ini milik rakyat. Jika ada lahan BUMN mangkrak dan akan dibangun untuk kemanfaatan rakyat, maka lahan tersebut harus dikembalikan dan dimanfaatkan untuk rakyat. Untuk regulasi teknis lainnya, kami terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait," pungkas Budiman.(ir)

Read More

Kemenko Pangan Dorong Penguatan KDMP Jadi Soko Guru Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Iki Radio — Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat dan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan mewakili Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam acara Pengukuhan Pengurus DPP PAPDESI (Perhimpunan Aparat Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Masa Bakti 2026–2031 dan Seminar Nasional, di Pendopo Ronggo Djumeno Caruban Kabupaten Madiun, Kamis (13/8/2026).

Acara tersebut turut dihadiri secara virtual oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budidaya Budiman Sudjatmiko. Turut hadir secara langsung Bupati Madiun Hari Wuryanto, Ketua Umum DPP PAPDESI Wargiyati, serta perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait.

Wamenko Pangan menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan lebih dari 80.000 KDKMP di seluruh tanah air sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang RPJMN. Langkah ini menjadi intervensi langsung Presiden Prabowo Subianto guna mengembalikan fungsi koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945.

"Pemerintah perlu hadir secara tegas dan kuat untuk mendampingi koperasi. KDKMP bukan sekadar wacana, melainkan program konstitusional yang dirancang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan menjaga ketahanan pangan nasional," ujar Hanif Faisol.

Ia membeberkan ketimpangan ketahanan ekonomi saat ini, di mana dari Rp7.100 triliun kredit perbankan Himbara pada tahun 2024, hampir Rp5.700 triliun disalurkan kepada korporasi besar. Oleh sebab itu, KDKMP hadir untuk memangkas rantai distribusi perdagangan yang panjang, menyerap hasil produksi petani, nelayan, dan UMKM lokal sebagai offtaker, serta menekan biaya distribusi agar harga pangan di tingkat konsumen tetap terjangkau.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) mengenai tata kelola KDKMP. Regulasi ini nantinya mengatur KDKMP sebagai infrastruktur utama penyaluran barang bersubsidi dan bantuan pemerintah—seperti pupuk bersubsidi, LPG, beras SPHP, dan bantuan sosial—baik secara langsung maupun virtual.

Hanif Faisol mengingatkan agar pengelolaan dana APBN untuk KDKMP dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari korupsi. Ia berpesan agar pengurus desa dan asosiasi masyarakat desa tidak sekadar menjadikan KDKMP sebagai simbol atau pembangunan fisik semata.

"Indikator keberhasilan KDKMP tidak diukur dari jumlah bangunan gerainya saja, tetapi dari riilnya penyerapan produksi warga, peningkatan pendapatan anggota, pembukaan lapangan kerja, serta bergeraknya ekonomi lokal di desa," tegasnya.

Wamenko Pangan mengajak seluruh asosiasi pemerintahan dan masyarakat desa untuk bersinergi memberikan masukan konkret agar langkah operasional KDKMP berjalan efektif dan tepat sasaran menuju kemandirian ekonomi bangsa.(ir)

Read More

Wisman ke Tumpak Sewu Melonjak hingga 40 Persen, Media Sosial Jadi Promosi Global

Iki Radio - Kunjungan wisatawan mancanegara ke Air Terjun Tumpak Sewu menunjukkan peningkatan sekitar 30–40 persen. Dalam kondisi normal, destinasi wisata di Kabupaten Lumajang itu dikunjungi sekitar 100–200 wisatawan asing per hari, dengan pengunjung berasal dari sejumlah negara di Asia hingga Eropa.

Pengelola Tumpak Sewu, Dwi Rumanto, mengatakan peningkatan terutama terlihat pada kunjungan wisatawan dari luar negeri.

“Kunjungan wisatawan melonjak antara 30–40 persen, utamanya yang dari luar negeri,” ujar Dwi di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (12/8/2026).

Asal wisatawan mancanegara yang berkunjung juga semakin beragam. Jika sebelumnya wisatawan asal China mendominasi, kini pengunjung dari sejumlah negara Eropa dan Malaysia juga semakin banyak terlihat.

“Itu yang banyak dari Eropa, China, dan Malaysia,” katanya.

Peningkatan tersebut turut membuka peluang promosi Tumpak Sewu melalui media sosial. Foto, video, dan pengalaman perjalanan yang dibagikan wisatawan dapat menjangkau calon pengunjung dari berbagai negara.

Menurut Dwi, aktivitas wisatawan di media sosial secara tidak langsung membantu pengelola memperkenalkan Tumpak Sewu ke pasar internasional. Promosi tersebut muncul dari pengalaman langsung pengunjung selama berada di destinasi.

“Harapannya tidak hanya sekarang, tapi ke depan lebih banyak lagi yang datang. Dengan adanya mereka secara tidak langsung membantu promosi kita di luar negeri melalui media sosial mereka,” ungkap Dwi.

Promosi melalui pengalaman wisatawan memiliki jangkauan yang tidak terbatas pada kawasan destinasi. Setiap unggahan mengenai panorama Tumpak Sewu berpeluang memperkenalkan Lumajang kepada jejaring pengguna media sosial yang lebih luas.

Kenaikan jumlah wisatawan mancanegara juga membuka peluang bagi aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Kehadiran pengunjung dapat mendukung berbagai layanan pariwisata, seperti jasa pemandu, transportasi, kuliner, serta usaha masyarakat di sekitar destinasi.

Kondisi tersebut membuat pengalaman wisatawan selama berada di Tumpak Sewu menjadi bagian penting dalam pengembangan destinasi. Pelayanan, kebersihan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang dapat mendukung kenyamanan pengunjung.

Peningkatan kunjungan wisatawan asing sekaligus menunjukkan semakin luasnya jangkauan Tumpak Sewu sebagai destinasi wisata. Pengalaman yang dibagikan para wisatawan melalui media sosial turut membuka jalur promosi secara organik ke berbagai negara.

Dari kunjungan wisatawan Eropa, China, hingga Malaysia, Tumpak Sewu tidak hanya menarik pengunjung ke Lumajang, tetapi juga membawa cerita tentang pariwisata daerah tersebut kepada calon wisatawan di luar negeri.

 

Read More

Perkuat Deteksi TBC, Kemenkes Distribusikan Alat Portable X-Ray

Iki Radio - Kementerian Kesehatan  memperkuat upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) dengan memperluas dukungan sarana deteksi dini, termasuk melalui penyaluran alat Portable X-Ray ke sejumlah provinsi dengan beban kasus TBC tinggi.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, bantuan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat penemuan kasus TBC di lapangan.

Hal itu disampaikan wamenkes,   setelah meresmikan Kecamatan Siaga TBC di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Rabu (12/8/2026).

“Alatnya, kita telah menyalurkan X-ray portable ke-18 provinsi di mana kasus TBC-nya 80% kasus ada di situ berarti masih ada 20 provinsi lain yang sedang dalam pengiriman” ungkap wamenkes.

Menurut wamenkes, penggunaan Portable X-Ray diharapkan dapat memperluas akses pemeriksaan, khususnya dalam mendukung penemuan kasus secara aktif. Ketersediaan perangkat yang dapat digunakan secara lebih fleksibel di lapangan dinilai penting untuk mendekatkan proses deteksi TBC kepada masyarakat.

Khusus untuk Provinsi Gorontalo, Kemenkes akan menyalurkan delapan unit Portable X-Ray. Alat tersebut nantinya dapat dimanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat kegiatan penemuan kasus TBC, termasuk mendukung pelaksanaan skrining di masyarakat.

“Saya harapkan bulan September ini alat sudah bisa sampai di Gorontalo kita akan memberikan delapan X-ray portable untuk Provinsi Gorontalo” ujarnya.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat eliminasi TBC.

Kehadiran alat pemeriksaan di daerah diharapkan mampu memperluas jangkauan skrining sekaligus mempercepat identifikasi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya, dalam kunjungan kerja di Kabupaten Gorontalo, wamenkes bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ahmad Wiyagus meresmikan Kecamatan Siaga TBC di Kecamatan Tilango.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peninjauan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terintegrasi dengan skrining TBC, serta pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis. 

 

Read More

Pasar Murah HUT RI Di Demak Diserbu Warga, Sembako Ludes

Iki Radio - Pasar murah dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah diserbu warga. Sejumlah stan sembako dan kebutuhan rumah tangga ramai didatangi masyarakat setelah dibuka Bupati Demak Eisti’anah, Rabu (12/8/2026).

Pasar murah yang digelar di halaman Balai Desa Bungo tersebut menjadi upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi daerah, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Antusiasme warga terlihat sejak kegiatan dimulai. Masyarakat langsung memadati stan yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Bupati Demak Eisti’anah turut meninjau, sejumlah stan dan berdialog dengan pemilik stan serta masyarakat yang berbelanja.

Eisti’anah mengatakan, pasar murah diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli sekaligus meringankan beban masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Inilah salah satu bentuk bagaimana kemerdekaan kita hadir dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan lebih terjangkau, pelayanan semakin mudah, dan masyarakat semakin terlindungi,”ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pengabdian kepada masyarakat. Pembangunan, lanjutnya, tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi, kepedulian, dan semangat gotong royong dari berbagai pihak.

“Pemerintah, dunia usaha, organisasi, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat harus bergerak dalam satu irama untuk memberikan manfaat yang lebih besar,” terangnya.

Dalam pasar murah tersebut tersedia paket sembako bersubsidi, antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Seluruh produk ditawarkan dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin.

Tak hanya sembako murah, panitia juga menyediakan beragam doorprize bagi pengunjung. Hadiah yang disiapkan antara lain mesin cuci, televisi, kipas angin, sepeda gunung, serta sejumlah hadiah kejutan lainnya.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih ringan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong dalam memperingati kemerdekaan.

Read More