Anggota DPRD Jatim Pudji Wahju Widodo Berpulang, Tinggalkan Teladan Kesederhanaan dan Dedikasi

Iki Radio— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyelimuti duka yang mendalam.

Anggota Komisi B dari Fraksi Partai Golkar, Pudji Wahju Widodo, meninggal dunia pada Rabu (29/7/2026) pukul 22.15 WIB di Rumah Sakit Dolopo, Kabupaten Madiun.

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI (Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Nganjuk) ini mengembuskan napas terakhirnya usai berjuang melawan penyakit yang dideritanya.

Sejak Rabu malam hingga Kamis pagi, gelombang ucapan duka dan belasungkawa terus mengalir dari rekan sesama anggota dewan, jajaran internal DPRD Jatim, tokoh masyarakat, hingga konstituennya.

Kepergian Pudji tak hanya menyisakan kursi kosong di Gedung Indrapura, Surabaya, tetapi juga kenangan akan kesederhanaannya yang langka di dunia politik.

Saat akan dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun ini memilih berangkat dari Madiun menggunakan bus umum hingga Terminal Purabaya, lalu berlanjut dengan bus kota ke Gedung DPRD Jatim. Tanpa pengawalan, tanpa protokoler.

Bahkan saat gladi bersih pelantikan, seorang staf DPRD tidak menyadari bahwa pria berkemeja putih sederhana yang datang melipat jas cantiknya di dalam tas adalah calon anggota dewan yang akan dilantik.

"Beliau sosok yang sederhana dan rendah hati. Padahal beliau tokoh di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Tetapi selama menjadi anggota DPRD Jatim, beliau tidak pernah menunjukkan kebesaran dirinya," kenang Hadi Setiawan, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jatim.

Meskipun kesehatannya terus menurun tak lama setelah dilantik, komitmen Pudji terhadap amanah rakyat tidak pernah luntur. Sekretaris Fraksi menceritakan bagaimana Pudji tetap memaksakan hadir dalam agenda partai di Jakarta meskipun masih menggunakan alat bantu pencernaan di tubuhnya, sebelum akhirnya harus menjalani perawatan intensif esok harinya.

Bahkan di akhir hayatnya, almarhum tetap menjalankan kewajibannya. Pada masa reses Persidangan III Tahun 2025–2026 (25 Juli – 1 Agustus 2026), Pudji tetap turun ke lapangan menemui warga demi menyerap aspirasi.

"Informasinya saat reses kemarin beliau hadir menggunakan kursi roda. Beliau tetap menjalankan kewajibannya meski dalam keadaan sakit. Rasa tanggung jawabnya luar biasa," tambah Hadi.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, menegaskan bahwa Fraksi Golkar merasa sangat kehilangan seorang figur teladan yang menjalankan jabatan dengan kesederhanaan, kedisiplinan, dan ketulusan.

Sebelum terjun ke politik, almarhum Pudji Wahju Widodo memiliki rekam jejak panjang dan cemerlang di ranah birokrasi Pemerintah Kabupaten Madiun serta dunia seni bela diri.

Almarhum pernah menjabat sebagai Kabid Bakesbangpollinmas (2000–2003), Camat di Kabupaten Madiun (2003–2013), Kepala Dinas Dukcapil (2013–2018), dan Kepala Dinas Pendidikan (2018–2020).

Selain itu Almarhum juga pernah  menjadi Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), dan Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Madiun.

Pudji Wahju Widodo telah pergi, namun warisan nilai tentang kejujuran, pengabdian, dan kesederhanaan seorang wakil rakyat akan terus dikenang. Selamat jalan, Pak Widodo.(*)

 

Read More

KPK Sita Uang Lebih dari Rp2 Miliar dalam OTT di Pemalang

Iki Radio - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 21 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 12 orang akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sementara penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lima orang yang diamankan di Jakarta telah menjalani pemeriksaan, sedangkan tujuh orang lainnya, terdiri atas enam orang dari Pemalang dan satu orang dari Yogyakarta, dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (29/7/2026) untuk diperiksa lebih lanjut. 

"Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah lebih dari Rp2 miliar serta barang bukti lainnya," kata Budi, kepada rekan-rekan media di Gedung Merah Putih, Rabu (29/7/2026).

Menurut Budi, operasi tangkap tangan tersebut mengungkap dugaan praktik korupsi yang lebih luas dari informasi awal. Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, perkara tidak hanya berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan, tetapi juga mengarah pada dugaan suap atau pemerasan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Ia menjelaskan, seluruh konstruksi perkara masih didalami melalui pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan dan akan dipaparkan secara resmi setelah proses gelar perkara atau ekspose selesai dilakukan.

"Temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan penerimaan yang tidak hanya terkait jual beli jabatan, tetapi juga berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta pengadaan barang," ujarnya.

Seiring meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan, KPK juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan barang bukti dan mendukung proses penyidikan.

Meski belum merinci seluruh lokasi yang disegel, Budi membenarkan bahwa beberapa di antaranya berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan berkaitan dengan proyek-proyek yang sedang didalami penyidik.

KPK menegaskan perkembangan perkara, termasuk penetapan tersangka, konstruksi tindak pidana, serta peran masing-masing pihak akan diumumkan setelah seluruh proses pemeriksaan awal dan gelar perkara rampung dilakukan.

Kasus ini menjadi bagian dari upaya KPK memperkuat pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pemerintah daerah, yang masih menjadi salah satu area dengan tingkat kerawanan korupsi cukup tinggi.

Read More

Presiden Bangga, Lulusan Terbaik IPDN Berasal dari Anak Buruh hingga Petani

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberagaman latar belakang para Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026. Menurut Presiden, capaian tersebut menunjukkan sistem seleksi IPDN telah berjalan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa.

Dalam amanatnya pada Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/7/2026), Presiden mengungkapkan bahwa sepuluh lulusan terbaik angkatan tersebut berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang sederhana.

"Sebelum naik ke podium, saya mendapat laporan dari Menteri Dalam Negeri bahwa sepuluh lulusan terbaik dari angkatan ini semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ada yang merupakan anak buruh, anak petani, dan ada pula anak bintara TNI," ujar Presiden.

Presiden menilai keberagaman latar belakang tersebut menjadi bukti bahwa proses seleksi IPDN yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri mengedepankan prinsip keadilan dan meritokrasi.

"Ini membuktikan bahwa seleksi IPDN yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri telah berhasil," katanya.

Presiden berharap komitmen tersebut terus dipertahankan agar putra-putri terbaik dari seluruh daerah dan berbagai lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin masa depan.

"Kita inginkan seleksinya benar. Putra-putri terbaik bangsa, anak siapa pun. Kalau anak buruh harian bisa lulus menjadi pamong praja, siapa tahu suatu saat dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat," tutur Presiden.

Menurut Presiden, penerapan sistem meritokrasi merupakan salah satu wujud keberhasilan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, setiap anak bangsa yang memiliki kemampuan dan prestasi harus diberi ruang untuk berkembang tanpa memandang latar belakang keluarga.

"Ini membuktikan bahwa NKRI berhasil, bahwa Pancasila itu benar. NKRI harus dipimpin oleh mereka yang terbaik, mereka yang berprestasi. Meritokrasi. Mereka yang berprestasi, silakan maju. Ini membanggakan hati saya," pungkas Presiden.

Read More

Presiden Bekali Lulusan IPDN dengan Pesan Sederhana: Berpihaklah kepada Rakyat

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan dan pengabdian sebagai aparatur pemerintahan.

Pesan tersebut disampaikan saat memberikan amanat pada Upacara Pelantikan PPM Angkatan XXXIII IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

"Bekerjalah dengan hati tanpa kesombongan. Selalu dekat dengan rakyat, selalu membela rakyatmu. Kalau ragu-ragu, berpihaklah kepada rakyatmu. Kalau kau ragu-ragu mengambil keputusan, tanya kepada dirimu, mana yang menguntungkan rakyat," pesan Presiden.

Presiden menegaskan bahwa seorang Pamong Praja harus memiliki kecintaan yang tulus kepada tanah air dan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ia meminta para lulusan IPDN untuk terus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

"Jangan punya kesetiaan sempit. Negara kita besar, banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak kelompok etnis. Semua satu keluarga. Semua suku adalah saudaramu. Semua agama adalah saudaramu. Semua ras adalah saudaramu. Semua kelompok etnis adalah saudaramu," ujarnya.

Selain Pancasila, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, UUD 1945 merupakan perwujudan cita-cita para pendiri bangsa yang harus dijaga dan tidak boleh dikhianati.

"Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, adalah murni suara kemerdekaan dan cita-cita pendiri bangsa kita. Jangan pernah mengkhianati pendiri-pendiri bangsa kita," tegas Presiden.

Mengakhiri amanatnya, Presiden meminta para Pamong Praja Muda menjaga nama baik keluarga, almamater, dan institusi tempat mereka mengabdi. Ia berharap seluruh lulusan mampu menjadi aparatur pemerintahan yang membanggakan bangsa melalui dedikasi dan pengabdian terbaik.

"Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kalian di mana pun bertugas dan mengabdi. Indonesia menanti pengabdianmu," pungkas Presiden.

Read More

Raih Penghargaan Kemendukbangga RI di Harganas 2026, Pemkab Madiun Komitmen Tuntaskan Fenomena Fatherless

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun meraih penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga RI) dalam puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026 yang digelar di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Rabu (29/7/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Bupati Madiun, Hari Wuryanto.

Apresiasi tingkat nasional ini diberikan atas keberhasilan Pemkab Madiun bersama Tim Penggerak PKK dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan keluarga, kependudukan, serta keluarga berencana (Bangga Kencana) secara konsisten dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa kualitas suatu bangsa tidak hanya diukur dari kemegahan pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan dari ketahanan unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

"Momen Harganas ini menunjukkan bahwa kalau kita mau membangun bangsa dan negara, tidak selalu hanya dengan membangun jalan atau mendirikan gedung sekolah. Unit yang paling penting, yaitu keluarga, butuh kehadiran pemerintah," tegas Emil.

Secara khusus, Wagub Emil menyoroti maraknya fenomena fatherless—atau minimnya peran dan ketidakhadiran sosok ayah dalam pengasuhan anak—yang kini menjadi tantangan serius di masyarakat.

Emil mengimbau para orang tua untuk senantiasa menjaga komunikasi terbuka dengan anak guna membentengi mereka dari bahaya perundungan (bullying) hingga penyalahgunaan zat berbahaya.

"Pengasuhan bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi membutuhkan kerja sama seimbang antara ayah dan ibu. Jangan sampai komunikasi itu putus," tambahnya.

Menanggapi raihan ini, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan rasa syukur serta apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran instansi Pemkab Madiun, Tim Penggerak PKK, dan segenap elemen masyarakat yang telah bekerja keras.

"Alhamdulillah, sebuah kehormatan menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam puncak Peringatan Harganas 2026 ini. Penghargaan ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan apresiasi atas kerja keras seluruh tim Pemkab Madiun dan TP PKK," ujar Hari Wuryanto.

Bupati Madiun juga mengamini pernyataan Wagub Jatim terkait pentingnya penguatan peran keluarga dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.

"Seperti yang disampaikan Pak Wagub Emil Dardak, kualitas bangsa dimulai dari ketahanan keluarga. Pembangunan SDM unggul berawal dari rumah, termasuk peran penting sinergi ayah dan ibu dalam pengasuhan untuk mencegah fenomena fatherless. Penghargaan ini menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus hadir, mendampingi, dan melindungi setiap keluarga di Kabupaten Madiun. Komitmen ini nyata, bukan sekadar wacana," tegasnya.

Puncak Peringatan Harganas 2026 ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab Madiun untuk terus memperkuat intervensi program berbasis keluarga yang selaras dengan visi pembentukan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing di masa depan.(ir)

 

Read More

Polresta Madiun Kota Ungkap Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur, Tersangka Seorang Residivis Narkoba

MADIUN — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Madiun Kota menetapkan seorang pria berinisial MQS (27), warga Kabupaten Magetan, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Tersangka kini resmi ditahan di Mapolres Madiun Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sejak Senin (27/7/2026).

Kasus kekerasan seksual ini terungkap setelah MQS terlebih dahulu ditangkap oleh warga atas dugaan penganiayaan di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada Jumat (24/7/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Saat tersangka sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Madiun Kota, orang tua korban datang dan membuat laporan mengenai dugaan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak mereka.

Kasihumas Polres Madiun Kota, Ipda Aris Yunandi, membenarkan penahanan terhadap tersangka tersebut.

"Pelaku awalnya diamankan warga terkait kejadian penganiayaan pada Jumat sekitar pukul 22.00 WIB. Saat diperiksa, pihak keluarga korban ternyata juga melaporkan tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur," ujar Ipda Aris Yunandi, Selasa (28/7/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, tersangka MQS diduga melakukan tindakan amoral tersebut secara berulang kali sepanjang periode Februari hingga Juli 2026. Aksi keji tersebut dilakukan di sebuah rumah kos yang berlokasi di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

Modus tersangka diduga memanfaatkan kondisi korban yang masih di bawah umur dengan memberikan bujuk rayu. Penyidik saat ini terus mendalami kemungkinan adanya unsur ancaman maupun pemaksaan dalam setiap aksi yang dilakukan tersangka.

Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti serta memeriksa saksi-saksi dan korban. Hasil penelusuran kepolisian menunjukkan bahwa MQS merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika.

Atas perbuatannya, tersangka MQS dijerat dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), atau Pasal 473 ayat (1) juncto Pasal 473 ayat (2) huruf b, atau Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atas MQS terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun.

 

Read More

Perkuat Tata Kelola dan Kinerja Business, Bank Madiun Usung Strategi Intelligent GRC Menuju Perseroda

Iki Radio — Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun terus memantapkan langkahnya dalam menerapkan fondasi Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) yang terintegrasi.

Penerapan GRC ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan bisnis, mitigasi risiko, serta mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan yang sehat.

Penguatan GRC tersebut menjadi bagian integral dari proses transformasi perusahaan yang saat ini tengah berganti status hukum menjadi PT BPR Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda).

Seluruh persyaratan legal telah dipenuhi dan kini perusahaan sedang menunggu penerbitan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, Velly Murdianto, menjelaskan bahwa momentum transformasi ini diusung melalui tema besar "The Perseroda Leap: Keberlanjutan Bank Madiun melalui Intelligent GRC".

“Momentum ini kami harapkan menjadi lompatan baru. Ketika resmi menjadi Perseroda, kami insya Allah bisa lebih lincah dalam berbisnis dan berkolaborasi dengan berbagai pihak tanpa meninggalkan fungsi utama kami sebagai bank milik pemerintah daerah,” ujar Velly, Selasa (28/7/2026).

Velly menekankan bahwa GRC di Bank Madiun telah melekat dalam strategi bisnis harian, didukung oleh optimalisasi divisi kepatuhan dan manajemen risiko yang dikawal bersama Direktur Kepatuhan, Eko Supriyono.

Di tengah dinamika ekonomi dan penyesuaian standar akuntansi keuangan, penerapan GRC terbukti mampu menjaga kualitas portofolio bisnis bank.

Diantaranya sekitar 79% dari total penyaluran kredit difokuskan pada sektor produktif, sedangkan kredit konsumtif berada pada porsi sekitar 20%. Bermitra dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) sebagai off-taker hasil panen.

Dari portofolio kredit sekitar Rp192 miliar, sebanyak Rp21 miliar disalurkan kepada petani tebu dengan tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) terjaga di angka 0%.

Program Kurma Manis (Kredit Rakyat Maju Mantap dan Istimewa) hadir untuk memberikan akses pembiayaan yang sehat bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil sekaligus membebaskan mereka dari jerat rentenir.

Berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Madiun guna memitigasi risiko iklim dan operasional pada sektor pertanian lokal.

Dalam aspek operasional, Bank Madiun menerapkan kerangka pengawasan menyeluruh berbasis three lines of defense. Mulai dari Unit Operasional,Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (penerbitan opini risiko dan compliance review sebelum & sesudah pencairan kredit), dan Unit Audit Internal (penerapan early warning system, pemantauan berkala, dan strategi pencegahan fraud).

Berdasarkan hasil audit internal, tingkat efektivitas penerapan pengendalian internal perusahaan mencatatkan skor 82% dengan kategori Efektif.

Menatap masa depan, Bank Madiun sedang mengembangkan model integrasi GRC berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan digitalisasi sistem pelaporan melalui dashboard real-time.

Kombinasi antara GRC terintegrasi, digitalisasi, dan AI ini telah memberikan dampak nyata pada kinerja keuangan perusahaan tahun ini, di mana total aset meningkat, laba tumbuh sekitar 7,9%, efisiensi biaya tetap terkendali, dan posisi likuiditas berada dalam kondisi aman.

“Kami ingin seluruh keputusan bisnis benar-benar berbasis data yang valid. Itulah arah penguatan Intelligent GRC yang sedang kami bangun untuk memastikan keberlanjutan Bank Madiun ke depan,” tutup Velly.(tb/ir)

 

Read More

Siapkan 43 Guru Bantuan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun Siap Gelar MPLS pada 31 Juli

Iki Radio — Sebanyak 262 calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun dijadwalkan akan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai Jumat, 31 Juli 2026. 

Untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal sejak hari pertama, pihak sekolah telah menyiagakan 43 orang guru bantuan.

Tenaga pendidik sementara tersebut terdiri dari 12 guru jenjang SD, 14 guru jenjang SMP, dan 17 guru jenjang SMA.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun, Rohmah Agustin Setyowuni, menjelaskan bahwa para guru tamu ini digandeng melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur. 

Mereka akan mendampingi siswa hingga tenaga pendidik tetap hasil seleksi Kementerian Sosial resmi bertugas.

“Untuk sementara kami dibantu guru tamu agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Nantinya akan dikoordinasikan dengan guru PPPK yang ditetapkan Kementerian Sosial,” kata Rohmah.

Selain tenaga pengajar, sekolah berkonsep asrama ini juga telah menyiapkan sistem pendampingan ketat bagi para siswa. Setiap wali asrama nantinya akan mengawasi sekitar dua kamar, sementara satu wali asuh bertanggung jawab atas 10 siswa.

Selama dua hingga tiga minggu masa transisi, MPLS tidak hanya berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga pembentukan kebiasaan hidup mandiri.

“Anak-anak akan dibiasakan bangun tepat waktu, beribadah, makan teratur, hingga menjalani rutinitas kehidupan berasrama sebelum masuk ke proses pembelajaran formal,” tambahnya.

Adapun jumlah calon siswa yang terdata secara keseluruhan mencapai sekitar 341 orang, termasuk siswa yang mengikuti skema penempatan sementara dari Sekolah Rakyat Ponorogo.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus mengebut penyelesaian fisik fasilitas sekolah. 

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Madiun, Anton Susilo, mengungkapkan bahwa progres pembangunan infrastruktur saat ini telah mencapai 94 persen.

Meski MPLS tetap dimulai sesuai jadwal pada 31 Juli, penempatan siswa di asrama akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan fasilitas dan arahan dari Kemensos.

“Kami ingin anak-anak masuk ketika semuanya sudah benar-benar siap, baik sarana maupun tenaga pendidiknya, agar proses belajar berlangsung aman dan nyaman,” tegas Anton.

Program Sekolah Rakyat ini dikhususkan untuk menampung anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati, dari total kuota 270 siswa, saat ini telah ditetapkan 262 siswa.

Anton menambahkan, delapan kursi tersisa yang masih kosong rencananya akan diisi jika ada penambahan peserta melalui perubahan SK mendatang. 

Antusiasme masyarakat terhadap sekolah ini juga dinilai sangat tinggi, terlihat dari banyaknya orang tua yang mulai menanyakan kepastian jadwal masuk sekolah.(ir)

Read More