Terketuk Korban Gempa, Pelajar SD di Batang Donasikan Uang Saku

Iki Radio - Ratusan siswa SD Negeri Kauman 7 menunjukkan kepeduliannya terhadap korban gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur belum lama ini dengan melakukan penggalangan donasi. Hal ini diinisiasi oleh para pendidik untuk melatih kepedulian sosial terhadap sesama sejak dini, dengan mendonasikan sebagian uang sakunya untuk warga NTT yang terdampak gempa.

Sejumlah Pelajar melakukan penggalangan dana untuk korban NTT di halaman SD Negeri Kauman 7 Batang, Kabupaten Batang.

Sebanyak 340 siswa dari kelas 1 hingga 6, secara sukarela menyisihkan sebagian uang sakunya, bahkan ada yang rela menyerahkan seluruh uang tabungan yang sudah terkumpul sejak Taman Kanak-kanak.

Salah satunya, Salwa Hanifah siswi kelas 3 SD Negeri Kauman 7, mengaku berkeinginan secara pribadi untuk menyumbangkan seluruh tabungannya demi membantu para korban terdampak gempa di NTT.

“Ga papa, ibu sama ayah udah tahu kalau tabunganku mau ku sumbangkan semuanya buat beli makanan, minuman sama obat-obatan. Terus mau dikirim ke saudara-saudara yang kena gempa,” katanya, usai membobol celengannya, di halaman SD Negeri Kauman 7, Kabupaten Batang, Rabu (26/8/2026).

Selama ini ia konsisten menyisihkan uang sakunya mulai dari nominal Rp500,00 hingga Rp1.000,00, sampai terkumpul seluruhnya dan didonasikan untuk membantu warga NTT.

Senada, Hamizan siswa kelas 3 SD Negeri Kauman 7, pun telah rutin menyisihkan uang sakunya sejak lima tahun lalu dan ketika ada yang membutuhkan termotivasi untuk didonasikan kepada warga NTT yang terdampak gempa.

“Ini uang tabungan mau dikasih buat bantu teman-teman yang lagi kesakitan, biar sehat buat beli obat, nggak papa semua tabungannya buat bantuin,” tuturnya.

Ia secara rutin selalu menyisihkan uang saku setiap hari sepulang sekolah untuk ditabung, dengan nominal antara Rp500,00 sampai Rp1.000,00. “Dari uang jajan Rp7 ribu saya tabung Rp1.500,00 setiap harinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SD Negeri Kauman 7, Rasokha membenarkan, aksi pengumpulan donasi ini terinspirasi untuk melatih kepekaan sosial atas penderitaan yang saat ini dirasakan warga NTT yang terdampak. Hal ini wujud kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah gempa sekaligus mendidik siswa tentang kepedulian terhadap sesama untuk mengamalkan Pancasila.

“Setelah terkumpul dan dihitung seluruhnya, akan kami salurkan melalui PMI Batang untuk didonasikan kepada warga NTT. Kami akan ajak perwakilan siswa dan guru, untuk menyerah donasi,” ujar dia. 

 

Read More

Menristekdikti Tinjau Gempa Manggarai dan Berikan Bantuan UKT Mahasiswa Terdampak

Iki Radio - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Menristekdikti), Brian Yuliarto, meninjau langsung penanganan pascabencana gempa bumi magnitudo 7,7 di Posko Penanganan Bencana Unika Santo Paulus Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Rabu (26/8/2026).

Menristekdikti kunjungi posko bencana Manggarai, Rabu (26/8/2026)

Kedatangan Menristekdikti disambut oleh Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit bersama Rektor Unika Santo Paulus Ruteng Dr. Agustinus Manfred Habur dan Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang.

Kunjungan ini diselenggarakan untuk memastikan kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana yang mengguncang wilayah Flores sejak 15 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Herybertus mengungkapkan, bencana geologi ini mengakibatkan 45 warga meninggal dunia dan memaksa sekitar 50.000 jiwa mengungsi, di mana 7.600 di antaranya merupakan kelompok rentan.

Pihaknya mengetuk kepedulian perguruan tinggi untuk memberikan keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa asal Manggarai.

Merespons hal tersebut, Brian memastikan kementerian memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahap awal selama satu semester bagi sekitar 5.000 mahasiswa terdampak, dengan opsi perpanjangan satu semester berikutnya.

"Kementerian berkomitmen memberikan bantuan UKT agar studi mahasiswa terdampak tetap berlanjut. Kami juga meminta pemda menyetorkan data warga Manggarai yang berkuliah di luar NTT. Selain itu, aksi kemanusiaan para relawan kampus wajib tepat sasaran berbasis data resmi BNPB dan pemerintah daerah," ujar Brian. 

 

Read More

Total 33 Ton Garam Telah Disemai dalam Operasi Modifikasi Cuaca di Riau

Iki Radio - Tim Satuan Tugas (Satgas) Udara kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau dengan menyemai tiga ton garam atau natrium klorida (NaCl) dalam tiga penerbangan pada Rabu (26/8/2026).

OMC dilakukan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di sejumlah wilayah sasaran sebagai bagian dari upaya mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD dan Pemadam Kebakaran Riau, Jim Gafur, mengatakan tiga penerbangan penyemaian telah dilaksanakan sepanjang Rabu.

“OMC hari ini dilaksanakan tiga sortie penyemaian,” kata Jim.

Penerbangan pertama menyasar wilayah Kabupaten Siak dan Bengkalis. Penerbangan kedua dilakukan di Pekanbaru, Siak, dan Kampar.

Sementara penerbangan ketiga menyasar wilayah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir.

“Sortie pertama menyasar Siak dan Bengkalis, sortie kedua Pekanbaru, Siak dan Kampar, kemudian sortie ketiga Pelalawan dan Indragiri Hilir,” jelas Jim.

Dalam operasi tersebut, material NaCl disemai pada awan yang dinilai memenuhi persyaratan untuk mendukung proses pembentukan hujan di wilayah sasaran.

OMC dilaksanakan di tengah penanganan karhutla dan kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau.

Jim mengatakan operasi tersebut menjadi salah satu langkah pendukung penanganan karhutla dengan meningkatkan peluang hujan di daerah sasaran penyemaian.

“OMC ini merupakan salah satu upaya untuk membantu penanganan karhutla, terutama dengan mendorong turunnya hujan di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran penyemaian,” ujarnya.

Dengan tambahan tiga ton NaCl yang digunakan pada Rabu, total material penyemaian yang telah digunakan dalam rangkaian OMC di Riau mencapai 33 ton.

Read More

BPS Tegaskan Desil DTSEN Merupakan Pemeringkatan Relatif Kesejahteraan Keluarga

Iki Radio - Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga, bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan keluarga.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Foto: BPS

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.

“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

DTSEN kini menjadi rujukan bersama pemerintah dalam mendukung perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. Dengan basis data yang terintegrasi dan terus diperbarui, kementerian/lembaga dapat menggunakan rujukan informasi yang sama sehingga kebijakan dan program pemerintah diharapkan semakin tepat sasaran.

Pemanfaatan DTSEN diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, BPS bertugas menyusun dan mengelola DTSEN, sementara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berperan sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk menyediakan sumber data serta mendukung pemutakhiran data secara berkelanjutan.

DTSEN dibangun dengan mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif dan disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Desil Bukan Ukuran Absolut Kemiskinan

Dalam DTSEN, keluarga dikelompokkan berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Dengan demikian, keluarga yang berada pada desil 3 berarti termasuk kelompok ketiga dari sepuluh kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif.

BPS menekankan bahwa keluarga yang berada dalam desil yang sama tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama. Penentuan desil juga tidak hanya didasarkan pada penghasilan, kepemilikan barang tertentu, daya listrik, pekerjaan, atau satu indikator lainnya.

Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama, antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.

Berbagai informasi tersebut kemudian diolah menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Pendekatan PMT juga digunakan secara internasional, khususnya ketika informasi pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap.

Desil Menjadi Salah Satu Dasar Penentuan Sasaran Program

Informasi desil dapat digunakan kementerian/lembaga sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran atau prioritas program sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing program.

Namun, desil bukan merupakan daftar penerima suatu program. Penggunaannya harus selalu dilihat sesuai konteks, kriteria, dan ketentuan program yang bersangkutan.

Posisi desil juga dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi suatu keluarga maupun perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lainnya. Perubahan pada satu indikator tidak serta-merta menyebabkan perubahan desil karena proses pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersama-sama.

Karena itu, relevansi DTSEN terus dijaga melalui proses pemutakhiran data. Pemutakhiran dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber, antara lain data administrasi, hasil sensus dan survei, pembaruan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan (ground check), serta informasi yang disampaikan masyarakat melalui kanal resmi.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Cakupan tersebut terus dimutakhirkan agar semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.

Masyarakat yang menemukan informasi mengenai diri atau keluarganya yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyampaikan pembaruan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi yang tersedia, antara lain Cek Bansos (cekbansos.kemensos.go.id) atau aplikasinya, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, serta Cek DTSEN (dtsen-form.bps.go.id).

BPS menegaskan, pengajuan pembaruan data tidak berarti posisi desil akan berubah secara otomatis. Informasi yang disampaikan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali, sementara posisi desil tetap ditentukan berdasarkan data dan metode yang berlaku.

“BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut,” ujar Amalia.

Dengan pemanfaatan satu basis data yang terintegrasi dan pemutakhiran secara berkelanjutan, DTSEN diharapkan dapat memperkuat ketepatan perencanaan serta penyaluran berbagai program pemerintah, sekaligus memastikan kebijakan sosial dan ekonomi semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.

Read More

Menkomdigi: Persaingan Penyiaran Boleh Ketat, Kualitas Jangan Dikorbankan

Iki Radio - Perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi dan hiburan membuat persaingan industri penyiaran semakin ketat. Namun, persaingan merebut perhatian publik tidak boleh membuat kualitas siaran dikorbankan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat memimpin Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pengukuhan Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029 di Jakarta, Rabu (26/8/2026) 

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap media sekaligus memastikan penyiaran tetap menjadi ruang publik yang sehat, berkualitas, dan relevan.

Pesan tersebut disampaikan Menkomdigi saat memimpin Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pengukuhan Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029 di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

“Perubahan pola menonton masyarakat membawa konsekuensi pada peran KPI yang harus semakin tegas sekaligus adaptif. KPI tidak boleh menjadi pengawas semata, tetapi harus mampu membantu industri menciptakan persaingan yang sehat dan setara tanpa mematikan inovasi di ekosistem penyiaran,” ujar Meutya.

Dengan tantangan KPI ke depan yang makin kompleks di tengah era digital dan new media, jelas Menkomdigi, KPI harus bisa turut menjaga kualitas demokrasi, menjauhkan disinformasi, manipulasi informasi, serta konten yang tidak sesuai dengan perlindungan anak.

”Ada dua prinsip yang harus dijaga yakni diversity of content (keberagaman konten) dan diversity of ownership (keberagaman kepemilikan). Itu penting karena target indeks kualitas siaran 3,2 pada 2026 dan 3,35 pada 2029 wajib dicapai,” tegas Meutya.

Menkomdigi menekankan bahwa di tengah banjir informasi, keunggulan lembaga penyiaran justru terletak pada kemampuan menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, berimbang, dan memiliki konteks.

“Jurnalisme berkualitas harus menjadi pembeda. Lembaga penyiaran harus hadir sebagai ruang yang membantu masyarakat memahami persoalan, bukan malah memperbanyak kegaduhan di tengah publik,” kata Meutya.

Menurutnya, ketika masyarakat memiliki semakin banyak pilihan sumber informasi, kepercayaan menjadi modal penting bagi keberlangsungan media. Karena itu, lembaga penyiaran perlu terus menjaga profesionalisme dan integritas jurnalistik.

“Persaingan memang harus sehat, tetapi kualitas jangan pernah menjadi korban. Kredibilitas adalah aset jangka panjang. Jangan sampai kompetisi justru menghasilkan konten yang semakin sensasional, dangkal, atau sekadar mengejar kontroversi,” tegas Meutya.

Meutya juga mengingatkan bahwa lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab publik yang besar karena menggunakan sumber daya frekuensi yang merupakan ranah publik. Tanggung jawab tersebut perlu diwujudkan melalui konten yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menkomdigi meminta anggota KPI periode 2026–2029 memahami perubahan teknologi dan perilaku audiens secara lebih mendalam. Pengawasan penyiaran, menurutnya, perlu didukung pemahaman terhadap perkembangan teknologi, layanan streaming, konten lintas platform, serta perubahan model bisnis media.

“KPI perlu menjadi regulator yang tegas, adil, transparan, dan adaptif. Pengawasan tetap penting, tetapi pembinaan dan dialog dengan industri juga diperlukan agar regulasi dapat memberikan kepastian sekaligus ruang bagi inovasi,” ujar Meutya.

Ia menambahkan, persaingan yang sehat membutuhkan level playing field sehingga setiap pelaku industri dapat berkembang dengan tetap memenuhi standar dan tanggung jawab penyiaran.

Di sisi lain, Menkomdigi meminta KPI dan lembaga penyiaran terus memberikan perhatian terhadap kepentingan publik, termasuk menghadirkan konten yang aman dan ramah bagi anak, memperkuat keberagaman budaya, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Di tengah banjir konten, tugas kita bukan sekadar memastikan masyarakat mendapatkan tontonan. Tugas kita adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi dan hiburan yang berkualitas,” kata Meutya.

Mengakhiri arahannya, Menkomdigi berharap KPI periode 2026–2029 dapat memperkuat penyiaran nasional sebagai industri yang inovatif sekaligus memiliki tanggung jawab publik.

“KPI ke depan tidak cukup hanya menjaga apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan. KPI harus ikut memastikan bahwa di tengah persaingan yang semakin ketat, kualitas tetap menjadi keunggulan utama penyiaran Indonesia,” pungkas Meutya.

Read More

Kabut Asap Mencekam, Karang Taruna Buka Rumah Oksigen Di Palangka Raya

Iki Radio - Karang Taruna Provinsi Kalimantan Tengah membuka rumah oksigen di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya, sebagai langkah membantu warga menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Karang Taruna Kalteng buka rumah oksigen dan pengobatan gratis untuk warga terdampak kabut asap.

Rumah oksigen tersebut disiapkan sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat, khususnya warga yang mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas akibat paparan kabut asap.

Pengoperasian rumah oksigen dirangkai dengan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat Kelurahan Petuk Katimpun, Selasa (25/8/2026).

Selain layanan kesehatan, kegiatan tersebut diisi dengan pembagian sembako kepada anggota pemadam kebakaran serta bingkisan kepada sejumlah relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Bidang Ekobang Setda Kalteng Anang Dirjo, Kepala Dinas Kesehatan Kalteng dr. Miko, serta Lurah Petuk Katimpun Berita Asi.

Ketua Karang Taruna Kalteng, Chandra Ardinata, mengatakan, penyediaan rumah oksigen merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan.

“Rumah oksigen ini kami siapkan untuk membantu masyarakat, terutama apabila ada warga yang mengalami sesak napas akibat kabut asap. Kami berharap fasilitas ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam melindungi kesehatan masyarakat,” kata Chandra.

Ia menekankan, Karang Taruna tidak hanya hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi juga berupaya berkontribusi menghadapi kondisi darurat yang berdampak langsung kepada warga.

Menurutnya, dukungan kepada petugas pemadam kebakaran dan relawan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut.

“Kami juga memberikan sembako kepada para anggota pemadam kebakaran dan bingkisan bagi relawan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. Semoga semangat gotong royong ini terus terjaga,” ujarnya.

Pihaknya berharap rumah oksigen dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Ia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, relawan, dan masyarakat untuk menghadapi dampak Karhutla.

 

Read More

Pemerintah Usut Karhutla, Sejumlah Kasus Berujung Tersangka Korporasi

Iki Radio - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus menelusuri dugaan tindak pidana di balik sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bersamaan dengan upaya pemadaman yang dilakukan Manggala Agni bersama masyarakat, relawan, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur lainnya di lapangan.

Penanganan oleh penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan tidak berhenti pada pengendalian api, tetapi juga diarahkan untuk mengungkap penyebab kebakaran, penggunaan kawasan, serta pihak yang diduga bertanggung jawab.

Sejumlah perkara telah berkembang menjadi proses pidana, antara lain dugaan pembukaan kawasan dengan cara membakar dan jual-beli kawasan hutan di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, perambahan kawasan hutan di Mempawah dan Ketapang, Kalimantan Barat, serta perkara kebakaran korporasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P-21.

Di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Kabupaten Kampar, Riau, penyidik menetapkan tiga tersangka dalam perkara pembukaan kawasan hutan dengan cara membakar untuk kemudian ditanami kelapa sawit. Penyidikan juga menemukan dugaan jual-beli lahan di dalam kawasan hutan.

Ketiga tersangka memiliki peran berbeda, yakni sebagai pengelola lahan, perantara jual-beli lahan kawasan hutan, dan kepala kampung.

Sementara itu, perkara di Mempawah, Kalimantan Barat, bermula dari laporan hotspot yang kemudian ditindaklanjuti melalui pengumpulan bahan dan keterangan. Petugas menemukan dugaan perambahan berupa pembukaan jalan sepanjang sekitar tiga kilometer dengan lebar sekitar enam meter.

Setelah pemeriksaan saksi dan ahli, olah tempat kejadian perkara, serta gelar perkara bersama Korwas PPNS Polri dan Kejaksaan Agung, penyidik menetapkan PT MAP sebagai tersangka korporasi pada 14 Agustus 2026.

Penyidikan juga berlangsung di Kawasan Hutan Produksi Sungai Tengar–Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada areal PBPH PT IPB. Dalam perkara dugaan perambahan kawasan hutan tersebut, penyidik menemukan antara lain bibit kelapa sawit dan bangunan di dalam kawasan hutan.

Pemeriksaan saksi dan ahli serta pendalaman terhadap temuan lapangan masih dilakukan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Perkembangan penegakan hukum lainnya terjadi pada perkara kebakaran di areal PBPH PT TN di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kebakaran dengan luas sekitar 16,98 hektare tersebut telah diproses dengan korporasi sebagai tersangka.

Pada 18 Agustus 2026, berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 sehingga penanganannya bergerak ke tahap berikutnya dalam proses peradilan pidana.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu mengatakan penyidik tidak hanya memeriksa lokasi dan luas kebakaran, tetapi juga menelusuri rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan kawasan.

“Kami tidak berhenti pada titik api. Penyidik menelusuri bagaimana kebakaran terjadi, siapa yang menguasai dan menggunakan kawasan, siapa yang melakukan, dan siapa yang memperoleh manfaat,” tegas Rudianto, Selasa (25/8/2026).

Menurutnya, penanganan karhutla juga dapat mengungkap dugaan tindak pidana kehutanan lainnya. Di Rimbang Baling, misalnya, penyidik menemukan dugaan jual-beli kawasan hutan dan pembukaan lahan untuk sawit. Sementara di Mempawah, laporan hotspot berkembang menjadi perkara perambahan dengan tersangka korporasi.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan penanganan kebakaran dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan. Pemadaman diperlukan untuk mengendalikan api, sementara penyidikan dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan.

“Manggala Agni bersama masyarakat, relawan, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur di lapangan sedang bekerja keras mengendalikan api. Pada saat yang sama, Gakkum Kehutanan juga bergerak. Api harus dipadamkan, tetapi penyebabnya juga harus ditemukan dan pihak yang bertanggung jawab harus diproses,” tegasnya.

Januanto juga mengingatkan pemegang izin dan pihak yang menguasai atau mengelola areal agar meningkatkan kesiapsiagaan selama periode rawan kebakaran. Kesiapan personel, sarana pemadaman, sumber air, patroli, deteksi dini, dan respons terhadap titik api harus dipastikan berjalan di lapangan.

“Jaga areal masing-masing dan tangani setiap indikasi kebakaran sejak awal. Kami terus melakukan pengawasan dan setiap temuan akan ditindaklanjuti sesuai bentuk pelanggarannya,” lanjut Januanto.

Ia menjelaskan, penanganan terhadap pelanggaran tidak selalu berujung pada proses pidana. Sanksi administratif dapat diterapkan terhadap ketidakpatuhan, sedangkan instrumen perdata dapat digunakan apabila terdapat dasar dan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan.

Kementerian Kehutanan memastikan pengendalian karhutla akan terus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemadaman dan pencegahan di lapangan hingga pengawasan dan penegakan hukum. Langkah tersebut diarahkan agar dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan dapat ditekan serta pihak yang terbukti bertanggung jawab memenuhi kewajibannya.

 

Read More

Embung 5.000 Liter Dipasang, Pemadaman Karhutla Dipercepat

Iki Radio - Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya memasang, embung portabel berkapasitas 5.000 liter di halaman Kantor Kecamatan Jekan Raya, Selasa (25/8/2026). Fasilitas ini disiapkan untuk mempercepat pengisian ulang truk tangki pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palangka Raya pasang embung portabel 5.000 Liter untuk Percepat Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)

Pemasangan embung tersebut diperlukan sebagai penampungan air sementara. Keberadaannya diharapkan mempercepat mobilisasi dan distribusi air ke sejumlah wilayah yang membutuhkan, terutama saat kondisi darurat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satriya Budi, mengatakan, pemasangan embung portabel merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan sekaligus meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

“Embung portabel ini kita siapkan untuk memudahkan pengisian ulang truk tangki, sehingga pendistribusian air dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif,” katanya.

Menurut Hendrikus, sarana penampungan sementara tersebut akan mendukung operasional petugas di lapangan, khususnya ketika kebutuhan air meningkat dan distribusi harus dilakukan dalam waktu singkat.

BPBD Kota Palangka Raya juga terus memantau kondisi di lapangan serta menyiapkan langkah antisipasi sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami terus mengoptimalkan personel dan sarana yang ada agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Koordinasi dengan pihak kecamatan juga terus dilakukan,”tambahnya.

 

Read More