Tahun 2027 Mesin Pertumbuhan Berbasis Transformasi Sektoral

Iki Radio - Kondisi perekonomian nasional masih dihadapkan dengan beragam risiko ekonomi global yang membayangi, mulai dari konflik geopolitik, gejolak harga energi dan pangan, hingga tingginya suku bunga yang masih terus berlanjut.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domestik dinilai masih memiliki prospek yang positif sejalan dengan proyeksi sejumlah lembaga dunia terhadap perekonomian global yang diperkirakan tumbuh di angka 2,8 persen pada 2026 dan 3,1 persen  pada 2027 mendatang.

Sebelumnya pada Semester I-2026, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,45 persen (ctc), dimana angka tersebut tertinggi untuk periode yang sama dalam 13 tahun terakhir. Tingkat inflasi juga masih menunjukkan capaian yang terkendali dalam sasaran sebesar 2,88 persen.

Dari sisi investasi, realisasi pada periode yang sama telah mencapai Rp1.010,6 triliun, mencerminkan terjaganya kepercayaan dan sentimen positif investor terhadap perekonomian nasional. Sejalan dengan perkembangan positif tersebut, S&P Global Ratings juga mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB/A-2 dengan outlook stabil, sementara Lianhe Ratings memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil untuk penerbitan Panda Bond.

"Rasio Gini turun ke 0,368 di bulan Maret, dan diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka itu sebesar 4,65 persen di bulan Mei. Kemudian kalau kita lihat dari sisi konsumen, konsumen juga masih positif, Indeks Keyakinan Konsumen 116,8, PMI Manufaktur juga masuk ke jalur positif yaitu 50,2,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/8/2026).

Aktivitas ekonomi riil juga menunjukkan pertumbuhan yang solid, terlihat pada penjualan mobil yang meningkat sebesar 33,3 persen (yoy), konsumsi listrik yang tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), serta penjualan semen yang naik 13,5 persen (yoy).

Dari sisi sektor keuangan, kondisi juga tetap terjaga dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juni 2026 sebesar 10,21 persen (yoy) dan kredit sebesar 12,67 persen (yoy). Pertumbuhan kredit juga didukung oleh kredit investasi yang melesat sebesar 24,9 persen (yoy), sementara kredit UMKM mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 1,05 persen pada Juni 2026.

Ketahanan eksternal Indonesia juga tetap kuat, didukung oleh posisi cadangan devisa yang mencapai USD145,3 miliar atau setara dengan 5,5 bulan impor.

Selain itu, neraca perdagangan mencatatkan surplus kumulatif sebesar USD3,58 miliar sepanjang Januari–Juni 2026. Di tengah dinamika perekonomian global, nilai tukar Rupiah juga menunjukkan penguatan sebesar 0,69% dalam sepekan terakhir, mencerminkan tetap terjaganya fundamental ekonomi dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

“Kemudian Pemerintah juga selama ini terus mendorong untuk menjaga daya beli dengan stimulus yang dikeluarkan. Di kuartal pertama totalnya Rp70 triliun, kuartal kedua Rp26,34 triliun untuk insentif pajak, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, magang, vokasi, dan bantuan pangan,” tambah Menko Airlangga.

Sejumlah kebijakan prioritas di bidang ekonomi juga terus menunjukkan capaian positif dalam memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi nasional, diantaranya program B50 yang diperkirakan dapat menghemat devisa mencapai Rp170 triliun, 26 proyek hilirisasi yang telah melakukan groundbreaking, pendirian Bank Emas (Bulion Bank) yang saat ini mengelola sekitar 153 ton emas senilai USD20 miliar, pendirian PT DSI yang mengelola hasil ekspor tiga komoditas strategis dan dinilai positif oleh S&P Ratings dalam mendukung upaya mengatasi praktik under invoicing dan transfer pricing.

Selanjutnya, Pemerintah juga telah mendorong reformasi bursa saham dan rencana demutualisasi pasar modal, mengimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dagang internasional, hingga konsolidasi dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus dilakukan, dengan menutup sebanyak 290 BUMN dari total 1.074 BUMN.

Selanjutnya untuk tahun 2027 mendatang, Pemerintah bersama DPR telah menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN 2027, dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen dan laju inflasi sebesar 2,5 perseb. Pemerintah juga menetapkan sasaran pembangunan yang mencakup tingkat kemiskinan sebesar 6–6,5 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 4,3–4,87 persen.

Pertumbuhan Sektoral Berbasis Transformasi

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah mengarahkan perekonomian nasional tahun 2027 pada penguatan mesin pertumbuhan sektoral berbasis transformasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor bernilai tambah tinggi, seperti digitalisasi, semikonduktor, dan Artificial Intelligence (AI), disertai revitalisasi sektor yang resilien seperti pertanian dan energi, termasuk melalui pendirian bursa komoditas mineral sebagai acuan Indonesia Reference Price.

Di sisi lain, daya saing investasi dan ekspor akan terus ditingkatkan melalui deregulasi, optimalisasi perjanjian internasional, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Arah kebijakan tersebut akan diperkuat melalui bauran kebijakan makro yang memadukan kebijakan fiskal sebagai katalis, kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, serta akselerasi investasi dengan melibatkan Danantara dan sektor swasta. Seluruh arah kebijakan tersebut akan ditopang oleh empat prasyarat utama, yakni iklim investasi yang atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi yang terjaga, serta APBN yang prudent dan sustainable.

Sejalan dengan upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga memastikan keberlanjutan program perlindungan sosial pada 2027 dengan alokasi sebesar Rp549,9 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi BBM, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program perlindungan sosial lainnya.

“Komitmen Pemerintah tentu untuk tahun 2027 ini fokusnya memperkuat ketahanan perekonomian nasional sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah akan memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran memberikan dampak nyata, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” imbuh Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Read More

Pemerintah Targetkan Ekonomi Tumbuh 6,0 Persen pada 2027, Defisit APBN Ditekan 2,40 Persen

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan asumsi makro ekonomi yang optimistis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, disertai penurunan defisit anggaran dan perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat.

Optimisme tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2026 yang berada di level 5,4 persen. Target tersebut, menurut dia, akan didukung oleh belanja negara yang lebih besar serta kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen," kata Prabowo.

Untuk mendukung berbagai agenda pembangunan, pemerintah merencanakan belanja negara 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan alokasi belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.

Pemerintah juga merencanakan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menekan defisit tersebut agar lebih rendah.

"Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi," ujar Presiden.

Menurut Prabowo, pemerintah memahami bahwa defisit anggaran idealnya dijaga pada tingkat serendah mungkin. Bahkan, dalam jangka panjang pemerintah memiliki cita-cita untuk mewujudkan anggaran yang berimbang.

"Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang," kata Prabowo.

Target defisit 2027 tersebut lebih rendah dibandingkan rencana pembiayaan dalam APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.

Inflasi Dijaga, Rupiah Diproyeksikan Rp17.500 per Dolar AS

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makro yang menunjukkan upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah agenda pertumbuhan yang lebih tinggi.

Inflasi pada 2027 ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 2,5 persen. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada level 6,9 persen.

Sementara itu, nilai tukar rupiah diasumsikan berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS.

Pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar US$75 per barel. Adapun target lifting minyak ditetapkan sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan efektivitas APBN, pemerintah optimistis perbaikan indikator sosial ekonomi masyarakat dapat terus berlanjut.

Prabowo menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 turun ke rentang 6,0-6,5 persen. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran dalam APBN 2026 yang berada pada rentang 6,5-7,5 persen.

Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun menjadi 4,30-4,87 persen pada 2027, dibandingkan target 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.

Ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui rasio gini juga ditargetkan membaik. Pemerintah menargetkan rasio gini berada pada rentang 0,362-0,367, lebih rendah dibandingkan target tahun ini sebesar 0,377-0,380.

"Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380," jelas Prabowo.

Pada saat yang sama, pemerintah menargetkan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575 pada 2027.

Prabowo menegaskan berbagai target tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.

"Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten," ujar Presiden lagi.

Dengan demikian, RAPBN 2027 tidak hanya dirancang untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen, tetapi juga diarahkan untuk menjaga stabilitas makro, mempersempit defisit, serta memperbaiki indikator kesejahteraan dan pemerataan.

Target tersebut sekaligus menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang berupaya mengejar pertumbuhan lebih tinggi tanpa mengabaikan disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

Read More

Bupati Madiun Berencana Kumpulkan Kantor dan Sekretariat Ormas Keagamaan di Sekitar Masjid Quba

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun berencana mengumpulkan dan memfasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam satu kawasan terpadu di sekitar Masjid Quba.

Rencana strategis tersebut disampaikan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, saat menghadiri Pelantikan Pimpinan Daerah Korps Mubaligh Dewan Masjid Indonesia (PD KM DMI) Kabupaten Madiun periode 2026–2031 di Graha Mangga, Kota Madiun, Jumat (14/8/2026).

Bupati menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi serta mempermudah sinergi antarlembaga keagamaan di Kabupaten Madiun.

"Saat ini yang sudah berada di sekitar kawasan Masjid Quba adalah BAZNAS Kabupaten Madiun. Ke depan, kami bersama Wakil Bupati ingin merangkul dan memfasilitasi ormas keagamaan lainnya di lingkungan yang sama," ujar Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Madiun mengapresiasi tema pelantikan “Penguatan Peran Muballighoh dalam Meneladani Syiar Islam dan Memakmurkan Masjid Menuju Madiun Maju, Religius, dan Berdaya.”

Ia menekankan bahwa peran muballighoh tidak hanya sebatas menyampaikan syiar Islam, tetapi juga harus diwujudkan melalui keteladanan nyata. Dengan potensi 1.063 masjid yang tersebar di Kabupaten Madiun, keberadaan para muballighoh sangat krusial untuk memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat.

Bupati juga mengajak Korps Muballighoh DMI untuk memperkuat kolaborasi bersama Pemerintah Daerah dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun.

"Kami berharap Korps Muballighoh DMI ini bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan juga ibu-ibu PKK, supaya manfaatnya betul-betul bisa dirasakan bersama oleh masyarakat. Kami ingin mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani," tambahnya.

Bupati menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada jajaran pengurus PD KM DMI Kabupaten Madiun periode 2026–2031 yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh keikhlasan.

"Semoga para pengurus senantiasa dianugerahi ilmu yang luar biasa sehingga dapat mendedikasikan diri untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Madiun yang maju, religius, dan berdaya," pungkasnya.(ir)

Read More

Pidato Kenegaraan Presiden, DPRD dan Pemkab Madiun Selaraskan Program Prioritas Nasional

Iki Radio – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026, di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, unsur Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madiun.

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menyampaikan bahwa pidato kenegaraan Presiden pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban dan laporan kinerja pemerintah pusat selama satu tahun terakhir, termasuk pemaparan hal-hal unggulan seperti sektor BUMN dan Danantara.

Fery menekankan pentingnya menyesuaikan capaian nasional tersebut dengan kondisi riil serta dinamika di daerah. Menanggapi poin Presiden terkait swasembada pangan, Fery menegaskan bahwa Kabupaten Madiun sejak lama telah menjadi daerah yang mandiri dan tangguh.

"Kalau di Indonesia dinilai swasembada pangan, dari dulu kita memang mampu. Khusus di Kabupaten Madiun sendiri, swasembada pangan itu sudah lama terwujud. Kita sudah bisa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan pangan masyarakat," ujar Fery.

Ia juga menambahkan bahwa kunci utama yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kestabilan ekonomi. 

Menghadapi tantangan penyesuaian anggaran dari pusat, DPRD berkomitmen mendorong Pemkab Madiun agar tetap kreatif mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran.

Menanggapi arahan pusat, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus bersinergi dan menyelaraskan program-program prioritas nasional di daerah. 

Kata Bupati, terkait penguatan ketahanan pangan, Kabupaten Madiun saat ini dalam kondisi surplus beras dan terus diupayakan bertahan meski memasuki musim kemarau.

Di bidang kesehatan, capaian program saat ini telah menembus 47% dan ditargetkan optimal hingga 70% pada akhir tahun. Selain itu upaya peningkatan layanan kesehatan dengan menambah serta menyekolahkan dokter spesialis yang nantinya akan kembali bertugas memperkuat fasilitas kesehatan di Kabupaten Madiun.

"Insya Allah selaras. Terutama program ketahanan pangan kita, alhamdulillah Kabupaten Madiun sudah surplus. Kita juga terus mengusulkan tambahan dokter spesialis dan menyekolahkan beberapa dokter agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga," pungkas Hari Wuryanto.(ir)

Read More

Presiden Prabowo: Ekonomi Hijau Harus Ciptakan Nilai Nyata bagi Rakyat

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pengembangan ekonomi hijau harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya mendorong upaya pengurangan emisi dan perlindungan hutan, tetapi juga membangun instrumen yang dapat mengubah potensi lingkungan menjadi nilai ekonomi bagi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, upaya menjaga hutan, termasuk hutan lindung, memiliki kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Pengurangan emisi tersebut selanjutnya dapat memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon.

“Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan, artinya emisi karbon kita kurangi, dan untuk itu bangsa-bangsa yang mengeluarkan emisi yang besar bersedia bayar kita,” katanya.

Presiden menekankan, ekonomi hijau harus diarahkan agar manfaat dari pengelolaan lingkungan dapat dirasakan rakyat. Pemerintah, lanjutnya, tidak cukup hanya membangun sistem dan instrumen ekonomi hijau, tetapi harus memastikan keberadaannya menciptakan nilai bagi masyarakat Indonesia.

“Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat. Kita bangun tetapi harus menciptakan nilai bagi rakyat Indonesia,” tegasnya.

Pengembangan sistem nilai ekonomi karbon tersebut sejalan dengan penguatan ekosistem perdagangan karbon nasional. Pada Juli 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut implementasi instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berpotensi mendorong investasi hijau hingga 5,8 miliar dolar AS sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 570 juta ton CO2 ekuivalen.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan nilai ekonomi perdagangan karbon Indonesia berpotensi mencapai sekitar Rp5 triliun apabila dikelola secara benar, akuntabel, transparan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.

Penguatan instrumen tersebut juga mencakup pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi dengan Bursa Karbon Indonesia. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyebut perdagangan karbon dapat memperkuat sektor kehutanan sebagai salah satu pilar pencapaian target penurunan emisi sekaligus penggerak ekonomi hijau.

Di sisi lain, pemerintah menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu pengungkit transformasi ekonomi nasional. Melalui Green Investment and Financing Toolkit (GIFT), pemerintah mendorong proyek hijau yang layak investasi, memperluas akses pendanaan, serta menghubungkan peluang investasi dengan agenda pembangunan rendah karbon.

Penguatan ekonomi hijau juga diarahkan untuk membuka manfaat ekonomi yang lebih luas. Dalam konteks kehutanan, pemerintah mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, serta pengurangan deforestasi dan degradasi hutan sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya juga menilai ekosistem perdagangan karbon yang kredibel merupakan terobosan penting dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus mengembangkan ekonomi hijau. Menurutnya, kesiapan regulasi dan infrastruktur SRUK menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem tersebut.

Dengan penguatan instrumen nilai ekonomi karbon, pemerintah berupaya menjadikan perlindungan lingkungan bukan hanya sebagai agenda pengurangan emisi, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang mampu menciptakan investasi, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Read More

Penyelundupan Emas Senilai Rp63 Miliar Berhasil Digagalkan

Iki Radio - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) kembali menunjukkan keberhasilannya dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang di perbatasan.

Dalam waktu kurang dari 24 jam, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Aviation Security (Avsec) Bandara Internasional Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan emas melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Dari dua penindakan yang dilakukan pada 10 dan 11 Agustus 2026 tersebut, petugas mengamankan 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar mencapai Rp63 miliar. Keberhasilan ini menjadi bukti efektivitas sinergi antara pengawasan berbasis teknologi, analisis risiko, pengolahan data penumpang, pemeriksaan lapangan, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan di lingkungan bandara.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Bea Cukai sebagai penjaga perbatasan Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan beradaptasi terhadap perkembangan modus penyelundupan yang semakin beragam.  “Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia terus meningkatkan kapabilitas dan harus selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang. Dengan mengombinasikan teknologi pemeriksaan, analisis risiko, analisis data penumpang, pengawasan lapangan, serta sinergi dengan seluruh stakeholder bandara, kita harus terus meningkatkan kewaspadaan,” ujar Menkeu dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (13/8/2026).

Ungkap Modus Beragam, Amankan 17,436 Kilogram Emas

Penindakan pertama bermula dari sinergi Avsec dan petugas Bea Cukai yang menemukan dugaan pembawaan emas oleh seorang penumpang warga negara asing (WNA) China melalui Terminal 3 Keberangkatan. Pemeriksaan terhadap tas hand carry menemukan emas berbentuk silinder atau telur.

Dalam proses pendalaman, petugas kembali menemukan penumpang lain berdasarkan anomali hasil body scanner. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan emas berbentuk silinder yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang telah dimodifikasi.

Bea Cukai kemudian melakukan analisis data penumpang melalui Passenger Analysis Unit (PAU) dan menemukan dugaan keterkaitan kedua penumpang tersebut dengan penumpang lainnya yang hendak melakukan perjalanan menggunakan dua penerbangan tujuan Hong Kong, yaitu CX798 dan GA860. Sebanyak lima penumpang yang diduga terkait kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, petugas menemukan emas berbentuk telur dengan modus inserter yang disembunyikan pada area kemaluan dan dubur, serta emas yang ditempatkan di dalam pakaian dalam yang telah dimodifikasi.

Secara keseluruhan, dalam penindakan pertama Bea Cukai mengamankan tujuh penumpang dengan 41 keping emas seberat 17,436 kilogram. Nilai pasar emas tersebut diperkirakan mencapai Rp46 miliar. Hasil pengujian menggunakan Detektor Mineral XRF menunjukkan seluruh emas memiliki kadar Au 99,99 persen atau setara 24 karat.

Berdasarkan hasil gelar perkara, tujuh penumpang tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Penindakan Kedua, Ungkap Pemanfaatan Jalur Operasional Bandara

Kurang dari 24 jam setelah penindakan pertama, petugas kembali menggagalkan upaya penyelundupan emas. Kali ini, seorang staf ground handling ditemukan membawa emas melalui jalur khusus karyawan atau loading dock untuk selanjutnya diserahkan kepada seorang penumpang yang akan melakukan penerbangan menuju Dubai menggunakan EK357.

Dari pemeriksaan, petugas menemukan tujuh keping emas berbentuk cast bar dengan berat 6,357 kilogram dan perkiraan nilai pasar mencapai Rp17 miliar. Emas tersebut disimpan di dalam tas ransel dan koper kabin tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan.

Menkeu menekankan bahwa keberhasilan penindakan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan pengawasan yang tidak hanya mengandalkan pemeriksaan fisik, tetapi juga mengintegrasikan teknologi, analisis risiko, pemanfaatan data, pengawasan lapangan, dan sinergi lintas instansi.

“Setiap temuan harus dikembangkan, tidak berhenti pada siapa yang membawa barang, tetapi juga dari mana barang berasal, kepada siapa akan diserahkan, dan siapa saja yang akan terlibat. Ke depan, pengawasan terhadap lalu lintas barang dan penumpang internasional akan terus diperkuat, khususnya terhadap komoditas bernilai tinggi yang memerlukan pemenuhan ketentuan kepabeanan dan peraturan terkait,” tegas Menkeu.

Dari dua penindakan tersebut, Bea Cukai Soekarno-Hatta secara keseluruhan berhasil mengamankan 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar Rp63 miliar. Selanjutnya, untuk pengembangan perkara dan penelusuran asal-usul emas, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersinergi dengan Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM.

Keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Bea Cukai untuk memperkuat pengawasan terhadap komoditas bernilai tinggi serta mencegah praktik penyelundupan yang berpotensi merugikan negara. Pengawasan dilakukan secara berlapis dengan mengembangkan informasi dari setiap temuan untuk mengungkap jaringan dan alur pergerakan barang.

Pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa pembawaan emas ke luar negeri wajib memenuhi ketentuan kepabeanan dan ketentuan ekspor yang berlaku. Ketentuan barang bawaan penumpang antara lain diatur melalui PMK Nomor 203/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 34 Tahun 2025. Selain itu, sejak 23 Desember 2025 berlaku PMK Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur jenis barang ekspor berupa emas tertentu yang dikenakan Bea Keluar.

Masyarakat yang akan membawa emas ke luar negeri diimbau untuk menyampaikan pemberitahuan kepada petugas Bea Cukai, memastikan kewajiban Bea Keluar, serta memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan. Pemerintah terus memperkuat pengawasan sekaligus memberikan edukasi agar kegiatan ekspor dan pembawaan barang ke luar negeri berlangsung secara legal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan.

Read More

Perkuat MBG dan Ekonomi Desa, Pemkab Madiun Dorong Kolaborasi PAPDESI dan KDKMP

Iki Radio — Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) di Kabupaten Madiun, Kamis (13/8/2026), menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penguatan ekonomi berbasis desa.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Koperasi/Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDKMP).

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan bahwa PAPDESI memiliki peran penting sebagai wadah asosiasi yang menjembatani komunikasi langsung antara pemerintah desa, pemerintah daerah, hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

"Kita berharap dengan terbentuknya kepengurusan ini, sinergi antara MBG dan KDKMP yang ada di desa-desa bisa betul-betul terealisasi. Walaupun memang butuh proses, seperti penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang saat ini terus berjalan," ujar Hari Wuryanto.

Menanggapi arahan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dan Menteri Desa Yandri Susanto terkait pemenuhan bahan baku MBG dari daerah setempat, Bupati Madiun menekankan pentingnya efisiensi rantai pasok lokal dan kolaborasi antarkabupaten di Jawa Timur.

Melalui wadah PAPDESI, koordinasi antarwilayah diharapkan dapat berjalan efisien tanpa tumpang tindih distribusi pangan.

"Bahan bakunya sudah ada di daerah untuk diolah di MBG. Tinggal tools atau sarana pendukungnya yang perlu disiapkan, termasuk peran KDKMP dan asosiasi. Kolaborasi antarkabupaten di Jawa Timur harus kita bentuk agar koordinasinya teratur dan terwakili dengan baik," tegasnya.

Terkait pengembangan fasilitas pendukung KDKMP yang berada di atas lahan Perhutani maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B/MP2B), Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengambil langkah aktif dengan bersurat resmi dan menyampaikan data lengkap ke kementerian terkait.

Pemkab Madiun berharap Kementerian Desa dapat memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian Kehutanan agar penyelarasan regulasi serta rekomendasi perizinan dapat segera diterbitkan.

"Semua data sudah kita sampaikan dan usulkan, termasuk sekitar 60 KDKMP yang berada di area tersebut. Kita dorong percepatannya karena ini merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto," tambah Bupati Madiun.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop-UM) Kabupaten Madiun, Indra Setyawan, memaparkan 104 KDKMP di Kabupaten Madiun sudah selesai 100 persen untuk bangunan fisik .

"Untuk perkembangan KDKMP saat ini, sebanyak 53 unit usaha KDKMP sudah beroperasional dan memiliki kegiatan usaha yang berjalan. Sedangkan dari sisi pembangunan fisik, terdapat 104 bangunan KDKMP yang pengerjaannya sudah rampung 100 persen," ucapnya.(ir)

Read More

Mendes PDT Kukuhkan Pengurus DPP PAPDESI 2026–2031, Dorong Desa Jadi Subjek Utama Pembangunan

Iki Radio — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Republik Indonesia, Yandri Susanto, secara resmi mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI) Masa Bakti 2026–2031 secara virtual via Zoom, Kamis (13/8/2026).

Acara pengukuhan dan Seminar Nasional yang dipusatkan di Pendopo Ronggo Djumeno Caruban Kabupaten Madiun ini dihadiri oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan RI Budiman Sudjatmiko, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Ketua Umum DPP PAPDESI Wargiyati, serta jajaran pejabat kementerian dan perwakilan pengurus PAPDESI dari 31 DPD se-Indonesia.

Dalam amanatnya dari Jakarta, Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan pentingnya integritas, soliditas, dan tanggung jawab jajaran pengurus baru di bawah kepemimpinan Wargiyati sebagai Ketua Umum dan Wahyu sebagai Sekjen.

"PAPDESI harus menjadi kekuatan yang menjaga kepentingan desa, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi mitra strategis Pemerintah Republik Indonesia dalam mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia dari desa," tegas Yandri.

Mendes PDT menyampaikan bahwa peran desa mengacu pada Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Menurutnya, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan subjek utama pembangunan.

Yandri juga memaparkan implementasi 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, yang meliputi penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMDes, Desa Ekspor, dan Desa Wisata. Kerja sama dengan World Bank berupa alokasi dana hingga Rp2,5 miliar per desa produktif. Dan program pengiriman pemuda desa magang ke Jepang serta rencana kick-off Duta Desa Gen Z pada 22 Agustus mendatang.

Ketua Umum DPP PAPDESI, Wargiyati, menegaskan tekad PAPDESI untuk mengawal program strategis nasional hingga ke akar rumput. Ia menyoroti dampak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu menyerap hingga 50 tenaga kerja per desa.

Bupati Madiun Hari Wuryanto melaporkan kesiapan wilayahnya dalam menyokong program strategis nasional melalui capaian konkret di Kabupaten Madiun.

Diantaranya 52 gerai KDKMP yang sudah beroperasi di Kabupaten Madiun, bantuan kendaraan operasionalpada 102 desa, pemanfaatan lahan TKD di 185 desa, 56 SPPG dengan 158.841 penerima manfaat dan melibatkan 2.616 relawan MBG.

Bupati Madiun juga mengajukan permohonan dukungan kepada Mendes PDT untuk percepatan izin pemanfaatan lahan Perhutani di 12 desa/kelurahan agar sisa gerai KDKMP dapat segera didirikan.

Pengukuhan kepengurusan DPP PAPDESI periode 2026–2031 ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di seluruh Indonesia.(ir)

Read More