Peringati Hari Pahlawan 2026, Bulog Anugerahkan Penghargaan Pahlawan Pangan dan Perkuat Komitmen Swasembada

JAKARTA, Iki Radio — Perum Bulog menganugerahkan Penghargaan Pahlawan Pangan kepada dua mantan Direktur Utama, Mustafa Abubakar dan Sutarto Alimoeso, serta Slamet Ginting dari pihak eksternal. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga ketahanan pangan nasional pada peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kompleks Pergudangan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (10/11/2026).

Selain kepada mantan pimpinan, Bulog juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak dan mitra strategis dari unsur TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, petani, peternak, penyuluh pertanian lapangan, pengemudi, hingga pekerja pergudangan.

Kegiatan yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan" ini diawali dengan upacara bendera yang diwarnai pakaian adat dari berbagai daerah, dilanjutkan dengan silaturahmi dan sarasehan.

Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa peringatan ini menjadi momentum untuk menghormati pendahulu sekaligus menegaskan kembali amanah besar menjaga ketahanan pangan nasional.

"Hari ini kita tidak hanya mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, tetapi juga memberikan penghormatan kepada para Pahlawan Pangan yang telah meletakkan fondasi kuat bagi perjalanan Bulog. Penghargaan ini menjadi bentuk rasa hormat dan terima kasih kami sekaligus pengingat bahwa menjaga pangan rakyat merupakan amanah besar yang harus terus dilanjutkan," ujar Rizal.

Rizal menambahkan, hingga 9 November 2026, realisasi pengadaan setara beras Bulog telah mencapai 4.304.539 ton atau 107,61 persen dari target 4 juta ton, dengan total stok beras yang dikuasai sebesar 4.590.951 ton. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran Bulog bersama petani dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung program swasembada pangan berkelanjutan Presiden Prabowo Subianto.

Mantan Dirut Bulog sekaligus Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso, mengapresiasi kinerja Bulog yang dinilainya sudah berada di jalur yang tepat, terutama dalam memperkuat cadangan beras nasional dari produksi dalam negeri guna menghadapi tantangan iklim maupun dinamika geopolitik global.

Sementara itu, Mustafa Abubakar menekankan pentingnya peran Bulog sebagai orkestrator dalam meletakkan keseimbangan ekosistem perberasan, mulai dari kepastian harga bagi petani hingga ketersediaan beras terjangkau bagi konsumen.

Rangkaian acara diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan Ikrar Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan yang mencakup komitmen menjaga ketersediaan, mengutamakan kemandirian, dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta peninjauan fasilitas Rice to Rice (RTR) dan pergudangan Sunter.

Read More

Kasus Penyadapan Ilegal, Polri Jadwalkan Sidang Etik Sejumlah Personel Minggu Depan

JAKARTA, Iki Radio — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap sejumlah terduga pelaku kasus penyadapan ilegal pada pekan depan. Langkah ini merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik internal Polri terkait kasus penyadapan yang tengah diproses.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa seluruh terduga pelanggar akan menjalani pemeriksaan dan persidangan etik sesuai mekanisme yang berlaku.

“Yang berikutnya, terduga pelanggar yang lain juga pada jadwalnya akan dilakukan sidang kode oleh komisi. Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan setidak-tidaknya,” ujar Johnny di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Johnny menambahkan, pihak kepolisian belum bisa membeberkan detail identitas maupun jumlah personel yang akan disidangkan dalam gelombang berikutnya. Kendati demikian, ia memastikan perkembangan jadwal persidangan akan diinformasikan secara berkala kepada publik.

Dalam keterangannya, Johnny menegaskan komitmen Polri untuk menindak tegas setiap anggota yang melanggar aturan tanpa pandang bulu maupun memberikan perlakuan khusus.

“Artinya bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan disidang komisi, pasti ya. Nanti kawan-kawan akan kemudian kita informasikan lebih lanjut terkait dengan jadwal sidang,” jelas Johnny.

Ia juga menyampaikan bahwa perangkat komisi sidang KKEP nantinya akan ditentukan langsung oleh Kapolri untuk memastikan proses persidangan berjalan objektif dan akuntabel.

“Polri punya sistem prosedur yang ada ya. Tadi siapa pun dia terduga pelanggar, tidak ada perbedaan istimewa. Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri,” tegasnya.

Jadwal sidang etik mendatang merupakan kelanjutan dari penanganan skandal penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah nama pejabat. Sebelumnya, Polri telah mengabulkan keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta atas keterlibatannya dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh masyarakat, LSM, hingga media.

“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny mengutip hasil keputusan sidang KKEP terhadap Irjen Ahrie Sonta yang digelar pada Selasa (10/11/2026).

Menindaklanjuti hal tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri bersiap melanjutkan sidang KKEP bagi jajaran personel lainnya yang terseret dalam pusaran kasus ini, di mana perkara tersebut turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Read More

Polresta Bandara Soekarno-Hatta Bongkar Pabrik Tembakau Sintetis di Apartemen Cibubur, Belajar dari YouTube hingga Raup Untung Rp300 Juta

TANGERANG, Iki Radio — Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar tempat produksi (clandestine laboratory) narkotika jenis tembakau sintetis di sebuah apartemen kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap paket berisi bahan baku narkotika yang dikirim dari Tiongkok.

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Handrio Wicaksono mengungkapkan bahwa kasus ini terungkap berkat kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak Bea Cukai.

"Jadi awal mulanya adalah dari pihak Bea Cukai mendapatkan atau mencurigai bentuk kiriman. Ada paket yang diduga mencurigakan. Atas dasar kecurigaan tersebut, setelah dilakukan upaya buka bersama, ditemukan barang-barang satu jeriken dan bahan pembuatan narkotika," ujar Handrio, Selasa (10/11/2026).

Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas gabungan melakukan teknik pengiriman dalam pengawasan (controlled delivery) menuju alamat tujuan paket yang mengarah ke sebuah unit apartemen di kawasan Cibubur. Di lokasi itulah petugas mendapati tempat peracikan narkotika sintetis.

Dalam operasi penindakan ini, polisi mengamankan tiga orang tersangka berinisial DVT, HAA, dan MBT. Ketiganya memiliki peran yang terbagi dalam rantai produksi hingga peredaran gelap narkotika. DVT berperan sebagai pemesan langsung bahan baku dari Tiongkok, memproduksi, sekaligus menjual barang haram tersebut. HAA membantu dalam proses produksi tembakau sintetis. Dan MBT membantu memasarkan dan menjual hasil produksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku diketahui telah menjalankan praktik produksi tembakau sintetis di apartemen tersebut sejak Januari 2026. Modus operandi yang digunakan tergolong baru karena salah satu pelaku mempelajari cara meracik narkotika secara mandiri.

"Pelaku mengakui jika memproduksi narkotika itu secara autodidak. Dia belajar dari salah satu media yaitu YouTube. Dari situ dia mempelajari prosesnya. Dan memang tidak sekali langsung berhasil, pengakuan dari tersangka, berkali-kali dia coba dan dia coba sendiri termasuk ke temannya," jelas Handrio.

Dalam sekali siklus produksi, komplotan ini mampu menghasilkan sekitar 100 gram tembakau sintetis. Barang haram tersebut dipasarkan kepada rekan-rekan terdekat serta melalui media sosial Instagram dengan harga jual mencapai Rp1 juta per 1 mililiter. Dari bisnis ilegal ini, sindikat tersebut meraup keuntungan hingga Rp300 juta.

Akibat perbuatannya, ketiga tersangka kini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 610 ayat (2) huruf a subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Read More

Terbukti Sadap Presiden Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat dari Polri

JAKARTA, Iki Radio — Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) secara resmi memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) Irjen Ahrie Sonta Nasution dari institusi Kepolisian Republik Indonesia. Putusan tersebut dijatuhkan setelah Ahrie Sonta menjalani sidang etik atas tuduhan melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Majelis KKEP mengabulkan dua sanksi utama terhadap terduga pelanggar, yaitu sanksi etika dan sanksi administratif. Dalam perbuatannya, Ahrie Sonta dinilai telah mencoreng nama baik institusi.

“Sanksi administratif pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” tegas Irjen Johnny Eddizon Isir saat mengumumkan hasil putusan sidang dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (10/11/2026).

Johnny menjelaskan, sanksi tegas ini dijatuhkan lantaran Ahrie Sonta terbukti menyalahgunakan kewenangan akses perangkat teknologi informasi milik Polri. Tindakan penyadapan yang dilakukannya dinilai tidak profesional dan menyalahi prosedur resmi perundang-undangan.

Atas pelanggaran tersebut, Irjen Ahrie Sonta dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri jo Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Adapun perincian pasal Peraturan Polri yang dilanggar meliputi Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan huruf y terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kelembagaan. Pasal 8 huruf c angka 1 mengenai pelanggaran kewajiban etika kepribadian. Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan huruf b tentang etika kelembagaan.

Dalam keterangannya, Johnny memastikan seluruh rangkaian persidangan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku di lingkungan Polri.

“Perlu kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tuturnya.

Meski putusan PTDH telah diketok oleh Majelis KKEP, pihak kepolisian tetap memberikan hak hukum kepada Ahrie Sonta jika keberatan dengan hasil sidang etik tersebut. Menggunakan haknya, Ahrie Sonta telah mengajukan upaya banding.

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” tutup Johnny.

Read More

Putri Sulung Celine Evangelista Raih Penghargaan Debat Internasional di Bangkok Mewakili Qatar

MADIUN, Iki Radio — Rasa bahagia dan haru yang mendalam tengah diselimuti oleh artis Celine Evangelista. Putri sulungnya, Jemima Guri Clementine, berhasil mengukir prestasi membanggakan di tingkat internasional setelah tampil mewakili negara Qatar dalam ajang kompetisi debat bergengsi yang digelar di Bangkok, Thailand.

Ungkapan rasa bangga tersebut dibagikan Celine secara langsung melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (10/11/2026). Celine mengaku sangat bersyukur dan tidak menyangka sang buah hati mampu melangkah hingga ke panggung global serta membawa pulang penghargaan berkat kemampuannya dalam berargumen.

"MasyaAllah tabarakallah. Anak pertamaku, kaka Jemima Guri. Melihatmu berprestasi dan meraih penghargaan internasional saat mewakili negara Qatar dalam debat membuat Mommy begitu bangga," tulis Celine.

Tak sekadar meluapkan rasa bangga, Celine juga menyertakan doa tulus dan pesan mendalam agar Jemima senantiasa memiliki sifat rendah hati serta mengutamakan adab di atas pencapaiannya.

"Teruslah tumbuh dengan ilmu, adab, dan kerendahan hati. Semoga Allah selalu menjaga setiap langkahmu, memberkahi ilmumu, dan menjadikanmu anak yang bermanfaat," lanjutnya.

Celine menegaskan bahwa dukungan dan doa dari dirinya beserta keluarga akan terus mengalir untuk mengiringi setiap perjalanan hidup sang putri.

"Mommy dan keluarga akan selalu mendukung dan mendoakanmu. Aamiin. We love you kak Jemima Guri Clementine," pungkasnya.

Read More

Gelar Aksi di Gedung Dewan, Aliansi BEM Madiun Soroti Kebijakan Nasional hingga Transparansi Beasiswa

MADIUN, Iki Radio – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Madiun menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Madiun, Jalan Taman Praja, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada Selasa (10/11/2026).

Massa aksi mulai memadati kawasan Gedung DPRD sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka secara bergantian menyampaikan orasi dan membentangkan spanduk tuntutan. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, petugas sempat menutup Jalan Taman Praja dan mengalihkan arus kendaraan ke jalur alternatif.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Enam tuntutan berkaitan dengan kebijakan nasional, sementara satu tuntutan khusus menyoroti pelaksanaan program beasiswa pendidikan di Kota Madiun.

Sejumlah isu nasional maupun daerah turut disuarakan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), transparansi pengelolaan anggaran, program Be Smart, hingga kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perwakilan mahasiswa, Maikel Jeksen, menjelaskan bahwa enam tuntutan nasional yang diusung meliputi penetapan status bencana nasional, penindakan korporasi penyebab bencana, integrasi tata kelola, penyediaan APBN yang berpihak pada rakyat, serta penurunan biaya pendidikan dan perluasan lapangan kerja. Mereka juga mendesak pemberantasan KKN, pencopotan pejabat tak kompeten, pemenuhan hak kebebasan berekspresi dan HAM, hingga penghentian militerisasi ruang sipil.

Sementara itu, untuk tuntutan tingkat daerah, mahasiswa mendesak DPRD Kota Madiun agar segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program beasiswa pendidikan di Kota Madiun.

"Kami mendesak DPRD untuk segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap program beasiswa," tegas Maikel.

Maikel menambahkan, mahasiswa memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kerja setelah penandatanganan kesepakatan tuntutan. Jika aspirasi tersebut tidak ditindaklanjuti, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

"Tentunya kami sesuai dengan janji. Ketika tuntutan tidak dihiraukan dan tidak ditanggapi, kami akan membawa aksi yang lebih besar daripada ini. Kami bisa menggerakkan massa untuk datang ke sini menagih janji-janji dari para anggota dewan," ujarnya.

Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan mahasiswa ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya. Politisi Partai Perindo tersebut menyatakan siap menindaklanjuti seluruh tuntutan sesuai dengan kewenangan lembaga legislatif.

Untuk tuntutan yang menjadi ranah pemerintah pusat, Armaya berjanji akan segera meneruskannya ke Istana Merdeka dan DPR RI. "Besok langsung kita kirim ke Istana dan ke DPR RI," kata Armaya.

Mengenai persoalan beasiswa di tingkat daerah, DPRD Kota Madiun berencana memanggil Dinas Pendidikan Kota Madiun guna meminta penjelasan sekaligus melakukan evaluasi. Bahkan, pihak legislatif membuka peluang untuk berkonsultasi langsung dengan kementerian terkait.

Armaya menjelaskan bahwa anggaran untuk program beasiswa sebenarnya sudah dialokasikan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan evaluasi karena adanya perubahan mekanisme dan regulasi mekanisme pemberian bantuan.

"Secara anggaran kita sudah posting, cuma untuk pelaksanaannya nanti akan kita evaluasi bersama. Karena memang ada aturan baru, di mana sekarang kategorisasi rumahnya dibedakan. Kalau dulu lewat bansos, sekarang sudah lain lagi untuk memberikan bantuan," paparnya.

Terkait desakan fungsi pengawasan, Armaya menegaskan bahwa DPRD Kota Madiun selama ini selalu menjalankan pengawasan secara ketat melalui pembentukan rapat dengar pendapat (RDP) dan pembahasan anggaran berkala bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Untuk pengawasan, kita sangat ketat. Dalam proses pembahasan anggaran, kita bahkan bisa minimal satu minggu melakukan pembahasan. Kita juga sering rapat dengar pendapat dan membahas berbagai masukan," pungkasnya.

Read More

Presiden Prabowo Anugerahi Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh di Hari Pahlawan

JAKARTA, Iki Radio — Pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November. Upacara penganugerahan yang khidmat ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.

Kesembilan belas tokoh tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari militer, negarawan, tokoh agama, hingga pemikir dan pendiri lembaga negara yang memiliki andil besar dalam memperjuangkan serta membangun fondasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Di antara tokoh-tokoh yang menerima gelar kehormatan tersebut terdapat nama Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Kapolri era 1968–1971 yang dikenal luas sebagai teladan kejujuran dan integritas tinggi di kepolisian. Hadir pula nama besar mantan Perdana Menteri Indonesia sekaligus tokoh kunci Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, Mr. Ali Sastroamidjojo.

Selain itu, pemerintah juga menganugerahkan gelar pahlawan kepada mantan Gubernur Jakarta Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin, serta mantan Menteri Keuangan Fransiscus Xaverius Seda.

Penghargaan ini juga diberikan kepada R.M. Margono Djojohadikusumo, yang merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto. Beliau dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946, yang pada masa awal kemerdekaan menjalankan fungsi bank sentral sekaligus berperan penting dalam penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Daftar Lengkap 19 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional:

1. Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean — Provinsi Sumatera Utara
2. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) — Provinsi Riau
3. K.H. Wasyid — Provinsi Banten
4. Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin — Provinsi DKI Jakarta
5. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso — Provinsi DKI Jakarta
6. Sutan Takdir Alisjahbana — Provinsi DKI Jakarta
7. K.H. Abbas Abdul Jamil — Provinsi Jawa Barat
8. Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma — Provinsi Jawa Barat
9. R.M. Margono Djojohadikusumo — Provinsi Jawa Tengah
10. Mr. Ali Sastroamidjojo — Provinsi Jawa Timur
11. K.H. M. Yusuf Hasyim — Provinsi Jawa Timur
12. Letkol Moch. Sroedji — Provinsi Jawa Timur
13. Mayjen TNI (Purn) Soengkono — Provinsi Jawa Timur
14. Sultan Ibrahim Chaliluddin — Provinsi Kalimantan Timur
15. Drs. Franciscus Xaverius Seda — Provinsi Nusa Tenggara Timur
16. Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf — Provinsi Sulawesi Selatan
17. Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) — Provinsi Sulawesi Utara
18. Abdoel Moethalib Sangadji — Provinsi Maluku
19. M. Roemm

Read More

Gibran Mengundurkan Diri dari Wapres, Mensesneg: Presiden Prabowo Pastikan Pemerintah Tetap Fokus Bekerja

JAKARTA, Iki Radio — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa seluruh tugas dan program kerja pemerintah tidak terganggu pasca-permohonan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto dipastikan tetap memegang penuh roda pemerintahan untuk menjamin fungsi keberlanjutan pelayanan publik.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden dan seluruh jajaran kabinet tetap berfokus menyelesaikan berbagai agenda prioritas nasional.

"Perlu kami sampaikan bahwa dinamika apapun yang terjadi, kami pemerintah dipimpin pak Presiden, kita tetap fokus menjalankan tugas kita," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menambahkan, aktivitas Presiden Prabowo berjalan padat seperti biasa. Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah langkah mitigasi bencana alam di berbagai daerah.

"Setiap hari Pak Presiden juga memimpin rapat, sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, dalam rangka memitigasi bencana. Bapak Presiden kemarin mengadakan ratas untuk kita mulai memetakan karena berdasarkan informasi dari BMKG di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, jadi kami antisipasi lebih dini," jelasnya.

Selain antisipasi musim hujan dan potensi banjir, pemerintah juga tengah bekerja keras merancang strategi jangka panjang guna mencegah terulangnya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Jadi kami tetap fokus untuk bekerja memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," tegas Prasetyo.

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo pada Selasa pagi selama 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran secara resmi mengajukan permohonan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Selain menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran meminta izin kepada Presiden Prabowo untuk fokus membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendidikannya yang selama ini menjadi kontroversi dan diperbincangkan publik. Menanggapi permohonan pengunduran diri tersebut, Mensesneg mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran.

 

Read More