KKP Siap Manfaatkan Kapal Eks Illegal Fishing

Iki Radio - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali siap memanfaatkan empat kapal ikan yang sebelumnya digunakan dalam praktik ilegal fishing. Keempat kapal telah melalui proses hukum dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di pengadilan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono saat menerima empat kapal illegal fishiing hasil rampasan negara dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI di Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Dok. KKP)

Kapal-kapal tersebut berstatus dirampas negara, selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 

Kesiapan pemanfaatan kapal ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) atas barang rampasan negara berupa empat kapal perikanan dari Kejaksaan Republik Indonesia kepada KKP pada Kamis kemarin (16/4/2026) oleh Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

Langkah ini merupakan aksi nyata dari kebijakan “Tangkap-Manfaat” atas kapal-kapal pelaku illegal fishing yang diringkus oleh armada kapal pengawas KKP dan telah melalui proses penyidikan hingga putusan pengadilan serta telah berkekuatan hukum tetap dirampas untuk negara.

“KKP bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan kapal-kapal yang telah inkrah bagi kesejahteraan nelayan dan kepentingan pengawasan, tidak lagi dimusnahkan atau ditenggelamkan,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Sebanyak tiga kapal diantaranya diperuntukkan bagi pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan atau koperasi perikanan, serta satu kapal MV Run Zeng 03 yang akan direkondisi sebagai kapal pengawas. Kapal “raksasa” ini memiliki bobot lebih dari 800 GT.

Dirjen PSDKP yang akrab disapa Ipunk itu, menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan dijadikannya MV. Run Zeng 03 menjadi kapal pengawas nantinya, ini menjadi bukti bahwa hasil kejahatan bisa dimanfaatkan dan menjadi aset negara yang produktif, serta sarana penegakan hukum.

Selain itu, pihaknya juga akan memastikan agar kapal-kapal yang diserahkan kepada nelayan benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan tidak akan mentolerir terjadinya penyalahgunaan di lapangan.

Senada dengan Ipunk, Kepala BPA, Kuntadi, menyebutkan bahwa prinsip penanganan barang rampasan negara adalah memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara. 

“Prosesi penyerahan kali ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi nyata antara KKP dan Kejaksaan RI dalam mendukung program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan," ungkap Kuntadi.

Proses Panjang Penegakan Hukum

Ia menambahkan bahwa penyelesaian barang rampasan merupakan bagian dari proses panjang penegakan hukum, di mana kami memastikan barang tersebut mampu mendatangkan manfaat. Untuk itu, kami berterima kasih kepada KKP karena telah mengoptimalkan penggunaan barang rampasan untuk mengamankan kekayaan negara dari illegal fishing.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Saiful Umam dalam laporannya merinci lokasi keberadaan saat ini dari keempat kapal tersebut, yaitu FB. Loui-04 (85 GT), FB. LB. MV-01 (23 GT), dan FB. LB. MV-02 (23 GT) berada di Bitung, Sulawesi Utara, sedangkan MV Run Zeng 03 (870 GT) berada di Tual, Maluku.

Saliful Umam juga menambahkan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya, sejak 2022 hingga saat ini, pihaknya telah menerima 18 kapal dari kejaksaan, dengan empat kapal telah diserahkan kepada lembaga pendidikan tinggi KKP, tujuh kapal dihibahkan dari KKP kepada pemerintah daerah untuk kepentingan nelayan, satu kapal untuk armada pengawasan, serta enam kapal dalam proses hibah kepada nelayan melalui pemerintah daerah.

Langkah kolaboratif dengan Kejaksaan ini sesuai dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti, Wahyu Trenggono yang menyampaikan komitmennya untuk mengedepankan penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan ekonomi. Dengan tangkap manfaat, pihaknya optimis dapat mendongkrak produktivitas serta kesejahteraan masyarakat nelayan Indonesia.

Read More

Bagi Sembako, Ekspo Banjarbaru 2026 Buka Ribuan Lowongan Kerja

Iki Radio - Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Expo dan Job Fair yang dirangkaikan dengan pembagian 550 paket sembako dalam rangka Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru 2026. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan dr. Murdjani, Jumat (17/4/2026).

Acara dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, serta dihadiri jajaran perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Erna menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Di usia ke-27 ini, Banjarbaru terus bergerak maju. Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Ekspo dan Job Fair bukan sekadar perayaan, melainkan bentuk nyata dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.

Melalui ekspo, pemerintah memperkenalkan produk unggulan UMKM sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat. Sementara itu, Job Fair menjadi sarana strategis untuk membuka akses kerja dan menekan angka pengangguran.

Sebanyak 21 perusahaan bersama BP3MI Provinsi Kalimantan Selatan berpartisipasi dengan menyediakan 1.553 lowongan pekerjaan.

Wali Kota mengimbau para pencari kerja agar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, serta mendorong perusahaan memberikan peluang kerja yang adil dan terbuka bagi tenaga kerja lokal.

Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan dan pembukaan pelatihan tenaga kerja difabel sebagai bentuk komitmen terhadap inklusi dan kesetaraan kesempatan kerja.

Sebagai bagian dari kegiatan sosial, Pemerintah Kota Banjarbaru menyalurkan 550 paket sembako kepada keluarga prasejahtera di lima kecamatan dan 20 kelurahan.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Banjarbaru yang lebih sejahtera,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Read More

Negara Siapkan 129 Ribu Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah

Iki Radio - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung Program 3 Juta Rumah dengan menyiapkan lebih dari 129 ribu hektare lahan. Langkah ini menjadi titik krusial dalam menjawab persoalan klasik perumahan nasional: bukan sekadar pembangunan, tetapi ketersediaan tanah yang legal, siap bangun, dan tepat sasaran.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam siaran persnya pada Jumat (17/4/2026), menegaskan bahwa penyediaan lahan kini tidak lagi bersifat sporadis, melainkan dirancang dalam kerangka besar pembangunan hunian vertikal dan kota satelit.

Dari total 129.764 hektare lahan teridentifikasi, sekitar 37.709 hektare dinilai siap dimanfaatkan. 

"Angka ini menunjukkan bahwa persoalan bukan lagi pada ketersediaan data, melainkan kesiapan implementasi di lapangan—mulai dari status hukum tanah hingga sinkronisasi tata ruang," jelas Menteri Nusron Wahid.

Kebijakan ini langsung berkaitan dengan Program 3 Juta Rumah yang didorong pemerintahan Prabowo Subianto, yang menargetkan percepatan pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam konteks ini, lahan menjadi faktor penentu keberhasilan, bukan sekadar pelengkap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bahkan menegaskan bahwa tanpa kepastian tanah, program perumahan akan selalu terjebak dalam siklus janji tanpa realisasi.

Namun demikian, pendekatan pembangunan tidak lagi bertumpu pada pola lama horizontal yang memperluas kota tanpa kendali. Pemerintah kini mengarahkan strategi ke dua skema utama: Hunian vertikal di perkotaan, untuk menekan kepadatan dan meningkatkan efisiensi lahan dan kota satelit di kawasan penyangga, untuk mengurangi tekanan urbanisasi di kota besar

Secara spasial, pendekatan ini juga menjadi bagian dari koreksi atas ketimpangan tata ruang yang selama ini memicu kemacetan, urban sprawl, hingga tingginya biaya logistik perkotaan.

Meski demikian, tantangan implementasi tidak ringan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa hambatan utama bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada konflik lahan dan legalitas, lambatnya integrasi antarkementerian/lembaga, keterbatasan akses pembiayaan bagi MBR serta inkonsistensi kebijakan daerah

Jika tidak ditangani, ketersediaan lahan justru berisiko menjadi stok pasif tanpa realisasi pembangunan.

Langkah penyediaan lahan skala besar ini menjadi indikator awal bahwa negara mulai menggeser fokus dari wacana ke eksekusi konkret. 

Namun, keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya ditentukan oleh luas lahan yang disiapkan, melainkan pada konsistensi kebijakan, kecepatan implementasi, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat.

Dalam kerangka Asta Cita, kebijakan ini mencerminkan upaya memperkuat pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif sekaligus mendorong pemerataan ekonomi. Di sisi lain, integrasi tata ruang dan perumahan juga menjadi fondasi penting dalam membangun kota yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Jika eksekusi berjalan konsisten, program ini bukan hanya menjawab backlog perumahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membentuk wajah baru pembangunan nasional Indonesia.

Read More

Selamat HUT PT. BPR Polatama Kusuma Ke 30

PT. BPR Polatama Kusuma merupakan Lembaga jasa keuangan yang mulai beroperasional pada tanggal 17 April 1996 beralamat di Jalan Raya Solo 33 Jiwan – Madiun, yang saat ini beroperasi sebagai kantor pusat.

Sebagaimana lembaga jasa keuangan yang bergerak didalam dunia perbankan PT. BPR Polatama Kusuma menjalankan fungsi utamanya, sebagai berikut  :

·         Pertama, menghimpun dana masyarakat dengan produk unggulan Tabungan Masyarakat (Tamasya), Tabungan Qurban Istimewa (Taqwa) dan Deposito.

·         Kedua, menyalurkan dana Masyarakat dalam bentuk Kredit, kredit bulanan dan musiman. Kredit musiman ada dua yaitu musiman tetap dan musiman menurun.

·         Ketiga, usaha dan pelayanan jasa bagi Masyarakat pada umumnya.

 

Didukung komitmen bersama segenap pemegang saham dan pengurus serta staf menjadikan PT. BPR Polatama Kusuma sebagai satu perusahaan yang berkembang pesat dan mampu bersaing di dunia perbankan.  

Pada tanggal 05 September 2022 PT. BPR Polatama Kusuma menerima penggabungan dari salah satu BPR di Blitar dan saat ini telah menjadi  kantor cabang Blitar.

PT. BPR Polatama Kusuma memiliki jaringan kantor sebagai berikut :

Satu kantor pusat yang terletak di Madiun

Lima kantor cabang, yaitu : cabang Ngawi, Gendingan, Dolopo, Blitar, dan Nganjuk.

Enam Belas kantor kas yang tersebar di wilayah Madiun, Ngawi, dan Blitar.

Empat mobil kas keliling untuk mendukung pelayanan.

Jumlah karyawan saat ini 125 orang

Dalam menjalankan operasional PT. BPR Polatama Kusuma selalu berpedoman pada Visi dan Misi sebagai landasan untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Visi 

Menjadi BPR yang sehat dan bermanfaat.

Misi 

• Selalu berusaha memberikan pelayanan prima.
• Berperan aktif mendorong pertumbuhan sektor riil melalui pembiayaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
• Meningkatkan kualitas pelayanan dan memiliki integritas yang tinggi.
• Ikut serta menciptakan iklim perbankan yang sehat dan menyelenggarakan manajemen perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Semua kegiatan operasional PT. BPR Polatama Kusuma diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan simpanan nasabah dijamin pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

SUKSES SELALU PT. BPR POLATAMA KUSUMA

30 TAHUN POLATAMA KUSUMA, TUMBUH & TERPERCAYA

MAJU BERSAMA MITRA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More

Sekolah Rakyat Probolinggo Jadi Model Integrasi Pengentasan Kemiskinan

Iki Radio - Pemerintah Kota Probolinggo memperkuat implementasi program Sekolah Rakyat (SR) sebagai strategi terintegrasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar pemberdayaan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo, Madihah, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 (SR-T7) di wilayahnya merupakan bagian dari program rintisan nasional yang langsung direspons cepat oleh pemerintah daerah sejak awal peluncuran.

“Sejak program ini disampaikan pemerintah pusat, kami langsung menindaklanjuti dengan pengajuan dan penyediaan sarana prasarana. Alhamdulillah, Kota Probolinggo termasuk dalam kategori rintisan awal,” ujar Madihah, dalam kunjungan jurnalistik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7 di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Ia menuturkan, konsep “terintegrasi” dalam SR-T7 tidak hanya merujuk pada jenjang pendidikan yang mencakup SMP dan SMA dalam satu lokasi, tetapi juga pada pendekatan penyelesaian masalah secara menyeluruh melalui sinergi lintas perangkat daerah, instansi vertikal, serta dukungan pemerintah pusat.

Dalam implementasinya, Pemkot Probolinggo memanfaatkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai asrama siswa, serta memanfaatkan gedung sekolah yang ada untuk kegiatan belajar mengajar. Model ini memungkinkan program berjalan cepat meski dengan keterbatasan waktu dan infrastruktur awal.

Madihah mengungkapkan, pelaksanaan program dibagi dalam tiga fase utama, yakni inisiasi, validasi, dan penguatan. Pada fase validasi, pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga desil satu dan dua atau kategori paling miskin.

“Prosesnya dilakukan door to door untuk memastikan ketepatan sasaran. Ini penting agar intervensi yang diberikan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan,” katanya.

Saat ini, jumlah siswa aktif mencapai 91 orang dari total awal 100 siswa, dengan tingkat putus sekolah (drop out) yang relatif rendah dibandingkan daerah lain. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan siswa, termasuk pendampingan psikososial melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

“Anak-anak ini memiliki latar belakang yang kompleks. Sebagian bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak bisa hanya pendidikan formal, tetapi juga pendampingan mental dan sosial,” ujar Madihah.

Perubahan signifikan terlihat dari sisi kepercayaan diri dan pola pikir siswa. Jika sebelumnya banyak yang tidak memiliki harapan tinggi terhadap masa depan, kini mereka mulai memiliki cita-cita dan optimisme yang lebih kuat.

“Dulu ada yang bercita-cita sangat sederhana karena keterbatasan akses. Sekarang, setelah mendapatkan pendidikan dan pendampingan, kepercayaan diri mereka tumbuh dan cara pandang terhadap masa depan berubah,” ungkapnya.

Untuk memastikan keberlanjutan setelah lulus, Pemkot Probolinggo juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) yang menyediakan peluang beasiswa bagi lulusan Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Selain itu, pemerintah juga membuka akses pelatihan keterampilan dan menjajaki kemitraan dengan dunia usaha dan industri.

“Bagi yang melanjutkan pendidikan tinggi sudah ada skema beasiswa. Sementara yang tidak, kami arahkan ke pelatihan keterampilan dan peluang kerja melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk program dari Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Di sisi lain, intervensi juga menyasar orang tua siswa. Dinas Sosial memberikan pelatihan keterampilan seperti laundry dan pengolahan makanan, disertai dukungan peralatan dan akses permodalan. Hingga saat ini, sekitar 60 dari 100 orang tua telah mengikuti pelatihan tersebut.

Langkah ini bertujuan agar keluarga memiliki sumber penghasilan mandiri, sehingga anak dapat fokus menjalani pendidikan tanpa harus menjadi tulang punggung keluarga.

“Pendekatan kami dari hulu ke hilir. Tidak hanya anak yang dibina, tetapi orang tua juga diberdayakan. Harapannya, pengentasan kemiskinan bisa dilakukan secara holistik dan berkelanjutan,” kata Madihah.

Dengan berbagai capaian tersebut, Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo kini menjadi salah satu rujukan bagi daerah lain yang ingin mengembangkan program serupa. Pemerintah optimistis, model ini dapat melahirkan generasi unggul dari keluarga prasejahtera dan menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

 

Read More

Lepas 641 JCH Batam, Amsakar: Fokus Ibadah dan Saling Menguatkan

Iki Radio - Wali kota Batam, Amsakar Achmad, melepas 641 Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Batam 1447 Hijriah/2026 Masehi. Pelepasan berlangsung khidmat di Masjid Agung Raja Hamidah, Batamcentre, Kamis (16/4/2026) pagi.

Wali kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali kota Batam, Li Claudia Chandra, melepas JCH Batam di Masjid Agung Raja Hamidah Batamcentre, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali kota Batam, Li Claudia Chandra, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar menekankan pentingnya kesiapan mental dan spiritual bagi para jemaah. Ia mengingatkan bahwa masa tunggu keberangkatan haji yang panjang menjadikan kesempatan ini sebagai anugerah yang patut disyukuri.

“Hati harus bersih, lapang, dan benar-benar hadir dalam ibadah. Jangan terbebani oleh urusan yang ditinggalkan di tanah air. Fokuskan diri untuk mengharap rida Allah SWT,” ujarnya.

Ia juga berpesan agar seluruh jemaah menjaga kekompakan selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, interaksi dengan jutaan jemaah dari berbagai latar belakang menuntut kesabaran dan sikap saling memahami.

“Jaga kekompakan dan saling menguatkan. Jika menghadapi kendala, segera laporkan kepada petugas. Pemerintah Kota Batam melalui petugas haji siap memberikan pelayanan selama 24 jam,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Amsakar mengungkapkan bahwa dirinya juga akan menunaikan ibadah haji tahun ini melalui jalur reguler. Ia menyebut keberangkatan tersebut merupakan hasil tabungan yang dikumpulkannya selama puluhan tahun.

“Saya ingin menjalani ibadah haji secara reguler agar dapat membaur dan merasakan perjuangan bersama masyarakat. Ini hasil tabungan sejak 20 hingga 25 tahun lalu,” ungkapnya.

Sesuai jadwal, Amsakar dijadwalkan berangkat pada 21 Mei 2026 dan kembali ke Tanah Air pada 30 Juni 2026. Selama menjalankan ibadah, ia memohon doa dari masyarakat Batam.

“Saya titip doa untuk kemajuan Kota Batam. Mohon doa agar seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kekuatan hingga kembali ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur dan mabrurah,” tutupnya.

 

Read More

Subdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Jatim Bongkar Praktik Beras ‘Polos’ dikemas SPHP Ukuran 5 Kg

Iki Radio - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang pangan dan perlindungan konsumen terkait peredaran beras kemasan SPHP yang tidak sesuai ketentuan. Seorang pria berinisial RMF (28), warga Kabupaten Probolinggo, ditetapkan sebagai tersangka, Rabu (15/4/2026).

“Modus operandi tersangka yakni membeli beras polos tanpa label dari petani dan toko beras di Probolinggo, kemudian dikemas ulang ke dalam karung beras SPHP ukuran 5 kilogram,” ujar Kasubdit I ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Farris Nur Sanjaya.

Namun, dalam praktiknya, berat beras yang dikemas tidak sesuai. Tersangka hanya mengisi dengan berat bruto sekitar 4,9 kilogram per kemasan.

“Tersangka dengan sengaja mengurangi isi kemasan untuk mendapatkan keuntungan. Dari praktik tersebut, tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp1.000 per ons atau Rp3.000 per sak,” jelas Faris.

Selain itu, tersangka juga tidak memiliki izin resmi untuk memproduksi beras SPHP maupun beras premium lainnya. Ia juga tidak mengantongi dokumen penunjukan dari Bulog sebagai produsen atau distributor resmi.

Dari lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 400 sak beras kemasan SPHP 5 kg, karung kosong, alat jahit, timbangan, hingga alat bantu pengemasan. Polisi juga menyita ponsel yang digunakan tersangka dalam menjalankan aktivitasnya.

“Praktik ini telah dilakukan tersangka sejak April 2025 dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen,” tegas faris.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jatim, Langgeng Wisnu Adinugroho menegaskan bahwa beras dalam kasus ini bukan berasal dari Bulog. Ia menjelaskan, Bulog memiliki peran menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di pasaran.

“Fungsi Perum Bulog adalah menjaga ketersediaan pasokan di pasar serta menanggulangi gejolak harga beras. Beras yang diungkap dalam kasus ini dipastikan bukan berasal dari Bulog,” ujar Langgeng

Ia juga menambahkan, penyaluran beras SPHP hanya dilakukan melalui jalur resmi yang telah ditentukan.

“Untuk penyaluran beras SPHP, kami hanya melalui delapan saluran resmi, yakni pengecer di pasar rakyat, koperasi desa, gerakan pangan murah, koperasi binaan pemerintah daerah, outlet BUMN atau BUMD, koperasi instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK), serta swalayan atau toko modern,” jelas Langgeng

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp6 miliar.

Polda Jatim mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli produk pangan serta segera melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan serupa.(ir)

Read More

Literasi Keuangan, Pemkab Lumajang Dorong UMKM Lebih Tangguh dan Berdaya Saing

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menegaskan bahwa penguatan literasi keuangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas serta kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyatakan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan menjadi faktor penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga berkelanjutan dan minim risiko.

Menurutnya, di tengah tren pertumbuhan ekonomi yang positif, masyarakat perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan secara bijak. Tanpa literasi yang memadai, pertumbuhan ekonomi berpotensi diiringi berbagai kerentanan, seperti maraknya pinjaman daring ilegal maupun pengelolaan keuangan yang tidak sehat.

“Literasi keuangan adalah kunci. Masyarakat harus memahami cara mengelola keuangan, mengenali risiko, dan memanfaatkan layanan keuangan secara tepat,” ujarnya saat menerima kunjungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember di Ruang Mahameru Kantor Bupati, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (15/4/2026).

Ia menambahkan, literasi keuangan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama di tengah perkembangan layanan keuangan digital yang semakin kompleks.

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu juga menekankan pentingnya edukasi keuangan sejak dini, khususnya bagi pelajar. Menurutnya, generasi muda perlu dibekali pemahaman agar tidak mudah terjebak praktik keuangan yang merugikan serta mampu membangun kebiasaan finansial yang sehat.

Sementara itu, Kepala OJK Jember, Aris Budiman, menyampaikan bahwa peningkatan literasi keuangan merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.

Ia menilai tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas inklusi keuangan, termasuk mendorong penggunaan transaksi non tunai yang lebih efisien dan aman.

“Literasi keuangan, khususnya bagi pelajar, menjadi prioritas agar tidak mudah terjebak pinjaman online ilegal. Masyarakat juga harus mampu membedakan layanan keuangan resmi serta memahami risikonya,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat dengan literasi keuangan yang baik akan lebih siap menghadapi dinamika ekonomi serta mampu memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.

Selain itu, literasi keuangan juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku usaha yang memahami pengelolaan keuangan dinilai lebih mampu mengatur modal, mengakses pembiayaan resmi, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi dengan OJK, Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Dengan penguatan literasi keuangan yang berkelanjutan, diharapkan pertumbuhan ekonomi Lumajang tidak hanya meningkat, tetapi juga memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

 

Read More