Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Gowa Kembali Normal Usai Kebakaran, Pasien Dievakuasi ke Tempat Aman

GOWA, Iki Radio — Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kembali normal dan kondusif pada Selasa, 17 November 2026, setelah sempat dihentikan akibat insiden kebakaran.

"Sudah kondusif. Semua pasien rawat inap sudah kembali ke kamar masing-masing," ujar Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Syekh Yusuf Gowa, dr. Alamsyah Bahtiar, saat dikonfirmasi di Kabupaten Gowa, Selasa (17/11/2026).

Dengan kembalinya situasi yang aman, pihak rumah sakit memastikan seluruh fasilitas pelayanan bagi masyarakat kini sudah beroperasi kembali. Bagi pasien rawat jalan yang sempat tertunda penanganannya akibat insiden tersebut, pihak manajemen mempersilakan untuk datang kembali pada hari berikutnya.

"Bagi pasien rawat jalan yang belum sempat dilayani, diminta datang lagi besok," tambah dr. Alamsyah.

Sebelumnya, operasional rumah sakit sempat lumpuh sementara menyusul terjadinya kebakaran di salah satu gedung yang terletak di bagian belakang kompleks RSUD Syekh Yusuf Gowa. Berdasarkan rekaman video amatir di lokasi, api dengan cepat membesar karena banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam gedung tersebut.

Menghadapi situasi darurat itu, pihak manajemen RSUD Syekh Yusuf langsung bergerak cepat mengevakuasi para pasien yang berada di sekitar lokasi kebakaran ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Gowa yang tiba di lokasi tak lama setelah menerima laporan langsung berjibaku memadamkan api hingga situasi berhasil dikendalikan.

Kementerian ESDM Tegaskan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Bebas dari Wilayah Pertambangan

JAKARTA, Iki Radio — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk ke dalam wilayah pertambangan. Penegasan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.



Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan, baik di dalam kawasan TNUK maupun di wilayah perairan sekitarnya.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan," ujar Anggia, Selasa (17/11/2026).

Anggia meluruskan perbedaan antara penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dengan izin menambang. Menurutnya, meski sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam WUP berdasarkan data geologi yang menunjukkan potensi mineral pembawa, status tersebut sebatas perencanaan tata kelola nasional.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelas Anggia.

Ia menambahkan, penerbitan izin tambang di masa mendatang wajib memenuhi seluruh syarat ketat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2025). Syarat tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.

Secara historis, penetapan WUP di perairan sekitar TNUK berawal dari usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada 2013 yang sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Pemprov Banten kemudian mengajukan ulang usulan tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/763-Distamben/2015 pada 16 November 2015.

Usulan itu selanjutnya diakomodasi dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022, sebelum akhirnya diperbarui melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 sesuai usulan Pemprov Banten.

Kementerian ESDM berkomitmen memastikan seluruh pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara tetap berjalan sesuai aturan hukum dengan memprioritaskan perlindungan lingkungan serta kelestarian kawasan konservasi.

Terbukti Sadap Presiden Prabowo, Polri Pecat Tidak Hormat Irjen Eko Hadi Santoso

JAKARTA, Iki Radio – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso (EHS). Keputusan pemecatan ini diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan akses ilegal untuk menyadap Presiden Prabowo Subianto menggunakan perangkat teknologi milik institusi kepolisian.

Sidang etik tersebut digelar di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026). Persidangan berlangsung maraton selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, dengan memeriksa sembilan orang saksi—termasuk satu saksi meringankan yang dihadirkan atas permintaan terduga pelanggar.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa Majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi sekaligus kepada Eko Hadi. Pertama adalah sanksi etika yang menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, dan kedua adalah sanksi administratif berupa pemecatan dari keanggotaan Polri.

"Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan *illegal access* berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan prosedural," ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

Lebih lanjut, Trunoyudo menegaskan bahwa langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen institusi untuk menjaga integritas personel. Penegakan etik tanpa pandang bulu ini juga selaras dengan program "Bersih ke Dalam" yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

"Polri senantiasa berkomitmen untuk menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law," pungkasnya.


Prabowo Serukan Dialog dan Kerja Sama Nyata di KTT Asia Timur demi Stabilitas Indo-Pasifik

MANILA, Iki Radio — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap konflik di kawasan Indo-Pasifik akan membawa dampak luas yang menghancurkan perekonomian dunia dan merugikan masyarakat global. Penegasan ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-21 Asia Timur atau East Asia Summit (EAS) di Manila, Filipina, Selasa (17/11/2026), sembari mendorong penguatan dialog, kepercayaan strategis, serta kerja sama konkret antarnegara.

"Realitasnya jelas, setiap konflik di Indo-Pasifik akan membawa konsekuensi yang luas dan menghancurkan. Perekonomian dunia akan terdampak, rakyat kita akan menanggung akibatnya, dan tidak ada satu pun negara yang akan kebal," ujar Prabowo seperti dilansir Antara.

Menurut Kepala Negara, gangguan sekecil apa pun terhadap jalur maritim maupun pasokan energi dapat memicu gejolak berantai pada sektor produksi pangan, perdagangan, hingga mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu, Prabowo menekankan bahwa kepercayaan strategis harus diwujudkan melalui kolaborasi nyata di sektor maritim, konektivitas, dan ketahanan kawasan melalui kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

"Kita dapat menggunakan kekuatan bersama untuk mendiversifikasi rantai pasok kritis, menjamin akses terhadap sumber daya penting, serta menjaga jalur maritim tetap terbuka dan aman," kata Prabowo. Ia menilai posisi EAS yang mempertemukan negara produsen, konsumen, dan pelaku perdagangan utama menjadi peluang besar untuk melahirkan solusi bersama.

Dalam menjaga stabilitas tersebut, Prabowo menempatkan sentralitas ASEAN sebagai fondasi utama agar EAS tetap menjadi forum inklusif bagi kekuatan-kekuatan besar dunia tanpa berpihak pada kepentingan tertentu. Namun, keterbukaan forum ini wajib berlandaskan penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan, integritas wilayah, serta penyelesaian sengketa secara damai guna mencegah kesalahan perhitungan geopolitik.

Menutup pernyataannya, Prabowo mengingatkan kembali komitmen negara-negara peserta EAS sejak lebih dari dua dekade lalu yang memilih jalur dialog dibandingkan konfrontasi. Ia mengajak seluruh pemimpin negara untuk mengedepankan kepentingan bersama agar kawasan Indo-Pasifik tumbuh sebagai arena kerja sama yang mempersatukan, bukan panggung konfrontasi yang mempertajam perpecahan.

Sarasehan Bahana Bersahaja di Tambakmas, Warga Keluhkan MBG Mandek hingga Infrastruktur

MADIUN, Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menggelar sarasehan jaring aspirasi warga dalam rangkaian kegiatan Bahana Bersahaja di Lapangan Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, pada Selasa (17/11/2026) malam. 

Dalam dialog terbuka yang dipimpin langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi tersebut, warga menyoroti sejumlah persoalan mendesak mulai dari terhentinya program Makan Bergizi Gratis (MBG), kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, hingga pengelolaan limbah lingkungan.

Keluhan terkait terhentinya distribusi MBG disampaikan Kepala Sekolah SDN Tambakmas 2, Suryani. Ia mengungkapkan bahwa seluruh jenjang pendidikan mulai dari TK, PAUD, hingga SD di wilayah Tambakmas bagian Grogol—termasuk SDN Tambakmas 2 dan 3—sudah tidak menerima suplai MBG sejak bulan Juli lalu. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah di wilayah Tambakmas bagian selatan yang masih rutin mendapatkan jatah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan bahwa kendala distribusi terjadi akibat adanya penertiban administrasi nasional yang membatasi kuota layanan maksimal 2.500 penerima manfaat per dapur. Selain itu, masih terdapat sembilan titik dapur MBG di Kabupaten Madiun yang pembangunannya belum rampung.

"Kami mohon kesabarannya. Setiap bulan kami rutin berkoordinasi dengan teman-teman SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk mengatur ulang kuota layanan. Insyaallah tidak sampai akhir tahun ini, sekolah-sekolah di Grogol akan kembali terlayani," ujar Hari Wuryanto.

Selain persoalan gizi siswa, aspirasi terkait infrastruktur mendominasi jalannya dialog. Tokoh masyarakat RT 20, Muhammad Zainuddin, menyampaikan lima usulan atas nama warga Desa Tambakmas. 

Keluhan tersebut meliputi turunnya voltase listrik di area persawahan Plosokethok dan permukiman RT 20, minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik perbatasan desa, tumpang tindih pencatatan aset drainase BKM antara kabupaten dan desa, jalan aspal RT 38–39 yang kerap ambles, serta sempitnya jembatan penghubung Desa Tambakmas–Tanjungrejo yang sering memicu kecelakaan lalu lintas.

Merespons keluhan jembatan sempit tersebut, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi mengusulkan pelebaran jembatan sekitar 1,5 meter untuk meminimalisasi risiko kecelakaan. 

Namun, Bupati Hari Wuryanto langsung merespons dengan menambah tawaran pelebaran menjadi 2 meter setelah melalui peninjauan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) keesokan harinya.

Terkait PJU dan listrik, Pemkab Madiun akan menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menyurvei penambahan trafo listrik bersama PLN. Sementara untuk PJU, Pemkab memanfaatkan kerja sama pemasangan 60.000 tiang jaringan Wi-Fi dari PT Lentera Digital Nusantara di seluruh desa, sehingga pemerintah tinggal memasang lampu penerangan di tiang-tiang tersebut.

Di sektor lingkungan dan ekonomi kreatif, warga RT 19, Feti Rahayu Sri Mulyani mengusulkan pengembangan Desa Tambakmas sebagai desa wisata guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Ia juga meminta pelatihan pengolahan limbah minyak jelantah serta limbah popok sekali pakai agar tidak mencemari lingkungan.

Bupati Madiun menyambut positif inisiatif tersebut dan memastikan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) siap memberikan pendampingan apabila desa memiliki komitmen kuat. Sementara untuk penanganan sampah, Pemkab Madiun telah mengantongi program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) serta menggandeng investor pabrik tekstil *Sinotech* yang menyerap limbah botol plastik sebagai bahan baku industri.

Acara sarasehan yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, jajaran Forkopimda, Danlanud Iswahjudi, Muspika Kebonsari, serta para kepala desa se-Kecamatan Kebonsari ini menjadi pembuka rangkaian pelayanan terpadu Pemkab Madiun. 

Pada Rabu (18/11/2026), masyarakat Desa Tambakmas dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan dokter spesialis gratis, pengurusan perizinan, sertifikasi halal, hingga pelatihan inkubator UMKM langsung di lokasi kegiatan.

Pulang Kampung, Wabup Purnomo Hadi dan Bupati Hari Wuryanto Bawa 38 Layanan Terpadu ke Desa Tambakmas

MADIUN, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menggelar sarasehan dalam rangkaian kegiatan Bahana Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera) di Lapangan Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Selasa malam (17/11/2026). 

Acara ini terasa spesial karena menjadi momen "pulang kampung" bagi Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, M.H., yang merupakan putra kelahiran Desa Tambakmas.

Dalam sarasehan yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Urhanus Togu Siombing, Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Amalia, jajaran Forkopimda, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Madiun tersebut, Pemkab Madiun menegaskan komitmen pemerataan pelayanan publik hingga ke tingkat desa.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto menyampaikan bahwa kehadiran seluruh OPD dalam kegiatan Bahana Bersahaja bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus mendekatkan layanan pemerintah.

"Semua teman-teman OPD hadir lengkap malam ini. Silakan apabila ada saran maupun usulan dari masyarakat dalam sarasehan ini agar langsung ditindaklanjuti. Apalagi ini di Desa Tambakmas yang merupakan kampung halaman Pak Wakil Bupati," ujar Hari Wuryanto dalam sambutannya.

Ia juga mengapresiasi kehadiran tim dari Kemendagri dan Purnomo Yusgiantoro Center yang selama ini turut melatih para kepala daerah dalam merumuskan pelayanan terbaik bagi warga. Bupati berharap kehadiran Kemendagri dapat membawa dampak positif bagi apresiasi kinerja daerah, termasuk peluang masuknya dana insentif fiskal bagi Kabupaten Madiun.

Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, memaparkan capaian serta target program strategis Pemkab Madiun di bidang pelayanan dan kesehatan. Hingga saat ini, Pemkab Madiun telah menyerahkan 96 unit mobil siaga kepada 96 desa.

"Insyaallah pada tahun 2027 mendatang, seluruh desa di Kabupaten Madiun yang berjumlah 206 desa akan mendapatkan program satu desa satu mobil siaga," ungkap Purnomo Hadi.

Selain infrastruktur dan armada layanan, Wabup yang berlatar belakang dokter ini juga memberikan edukasi kesehatan secara lugas kepada warga. Ia mengapresiasi capaian program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Desa Tambakmas yang sudah menyentuh angka 70 persen. 

Ia mengingatkan warga untuk rutin mengecek tekanan darah guna mencegah hipertensi dan stroke, mengontrol kadar gula darah dengan membatasi konsumsi manis dan porsi karbohidrat, mencegah stunting sejak 1.000 hari pertama kehidupan, serta mengantisipasi demam berdarah menjelang musim hujan melalui gerakan 3M Plus.

Purnomo Hadi juga menyoroti langkah progresif Pemkab Madiun dalam menekan angka Tuberkulosis (TBC) melalui program TOSS TB (Temukan TBC, Obati Sampai Sembuh) yang didukung pengadaan mobil rontgen—menjadikan Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki fasilitas mobil rontgen mandiri.

Dalam rangkaian kegiatan Bahana Bersahaja ini, Pemkab Madiun memboyong total 38 jenis pelayanan publik terpadu ke Desa Tambakmas, mulai dari layanan administrasi kependudukan (KTP), perpanjangan SIM bekerja sama dengan Polres Madiun, perizinan usaha (DPMPTSP), layanan Kementerian Agama, hingga pemeriksaan dokter spesialis (kandungan dan penyakit dalam) gratis bagi warga.

Di sisi lain, Kepala Desa Tambakmas, Sugeng Wibowo, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan realisasi berbagai program pembangunan dari Pemkab Madiun di wilayahnya sepanjang tahun ini.

"Alhamdulillah tahun ini Desa Tambakmas telah menerima bantuan satu unit mobil siaga yang sangat bermanfaat bagi warga, lima unit rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) termasuk satu pembangunan baru senilai Rp50 juta, serta selesainya pembangunan saluran drainase sepanjang 386 meter dengan anggaran Rp300 juta," jelas Sugeng Wibowo.

Ia menambahkan, pasca-kegiatan Bahana Bersahaja, Desa Tambakmas juga akan segera menerima program pelebaran jalan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Madiun di wilayah Ndatengan ke arah timur selebar 1 meter sepanjang 800 meter. 

Acara sarasehan ini turut didukung oleh Paguyuban Pengusaha Desa Tambakmas (Pagumas) yang dipimpin H. Riyanto dengan menyediakan beragam hadiah doorprize bagi masyarakat setempat.

OJK Dorong Generasi Muda Pahami Pengelolaan Keuangan Sejak Dini untuk Tangkal Risiko Digital

TANGERANG SELATAN, Iki Radio — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong generasi muda untuk memahami pengelolaan keuangan sejak dini guna membangun kemandirian finansial serta terhindar dari berbagai risiko layanan keuangan digital. Pesan ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam kegiatan OJK Mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari peringatan HUT ke-15 OJK ini diikuti oleh lebih dari 150 peserta secara luring dan 3.429 peserta secara daring. Dalam arahannya, Friderica menekankan pentingnya mengimbangi kemudahan akses layanan keuangan digital—seperti mobile banking, internet banking, dan QRIS—dengan pemahaman yang memadai. Pasalnya, kemajuan teknologi turut membawa risiko penyalahgunaan data pribadi, serangan siber, penipuan digital, serta gaya hidup konsumtif akibat fenomena media sosial seperti You Only Live Once (YOLO), Fear of Missing Out (FOMO), dan Fear of Other People’s Opinion (FOPO).

Urgensi edukasi ini tercermin dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang mencatat tingkat literasi keuangan pelajar dan mahasiswa berada di angka 62,72 persen, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 69,57 persen. Sebaliknya, tingkat inklusi keuangan pelajar dan mahasiswa sudah sangat tinggi di angka 92,76 persen (nasional 93,61 persen). Sementara itu, penelitian OECD menunjukkan bahwa pelajar dengan literasi keuangan yang baik memiliki kemungkinan 72 persen lebih tinggi untuk menabung dan 50 persen lebih tinggi untuk membandingkan harga sebelum berbelanja.

Untuk menekan ketimpangan antara akses dan pemahaman tersebut, Friderica mengajak para pelajar menerapkan kebiasaan finansial yang sehat, meliputi:

Perencanaan dan Menabung: Mencatat pemasukan dan pengeluaran, membedakan kebutuhan dengan keinginan, menyusun anggaran dengan prinsip 50/30/20, serta mulai menabung melalui produk Simpanan Pelajar (SimPel).

Prinsip 2L (Legal dan Logis): Menghindari pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi bodong dengan selalu memastikan legalitas penyelenggara serta kewajaran imbal hasil yang ditawarkan.

Keamanan Digital dan Kredit: Menjaga kerahasiaan data pribadi, PIN, dan kode OTP, serta menjaga riwayat kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Di sisi pengawasan, OJK bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat peran Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Sepanjang Januari hingga September 2026, Satgas PASTI tercatat telah menghentikan 1.489 entitas keuangan ilegal. Pada periode yang sama hingga 30 September 2026, IASC menerima lebih dari 741 ribu laporan penipuan, memblokir sekitar 748 ribu rekening dengan total dana Rp970,3 miliar, serta berhasil mengembalikan dana sebesar Rp210,75 miliar kepada para korban.

Masyarakat yang menemukan aktivitas keuangan mencurigakan atau menjadi korban penipuan diimbau segera menghubungi bank terkait serta melapor melalui Kontak OJK 157, Satgas PASTI, atau laman resmi IASC di iasc.ojk.go.id.

Menutup kegiatan tersebut, Friderica mengajak para siswa memanfaatkan teknologi secara produktif dan menjadi agen literasi keuangan bagi keluarga serta lingkungan sekitarnya. Melalui program OJK Mengajar, OJK berharap dapat mencetak generasi muda yang cerdas secara finansial dalam menyongsong Indonesia Emas.

“Masa depan tidak ditentukan oleh dari mana kita berasal, melainkan oleh keberanian untuk melangkah dan kebiasaan baik yang kita bangun mulai hari ini. Mimpi besar harus diiringi dengan langkah nyata, termasuk belajar mengelola keuangan secara bijak,” pungkas Friderica.

Kabupaten Madiun Terbaik se-Eks Karesidenan, dalam Penilaian Kinerja Penataan Ruang Jatim

MADIUN, Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mencatatkan prestasi membanggakan di bidang tata ruang dengan meraih peringkat terbaik se-eks Karesidenan Madiun dalam penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur periode 2024–2025.

Dalam pemeringkatan yang dilakukan melalui instrumen Pengawasan Penataan Ruang (Wastaru) tersebut, Kabupaten Madiun sukses menempati peringkat ke-14 tingkat Provinsi Jawa Timur dengan raihan nilai akhir kinerja Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Penataan Ruang (Turbinlak) sebesar 90,06 dan menyandang predikat Baik.

Hasil evaluasi kinerja tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PRKPCK) Provinsi Jawa Timur, Arif Endro Utomo, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis.

Menanggapi capaian positif tersebut, Kepala DPUPR Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis, menyampaikan rasa syukurnya serta berharap capaian ini menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan tata kelola ruang wilayah ke depannya.

"Alhamdulillah, semoga ke depannya akan lebih baik lagi," ujar Boby singkat.

Capaian nilai 90,06 menempatkan Kabupaten Madiun di posisi teratas dibandingkan daerah-daerah tetangga di wilayah eks Karesidenan Madiun, yang seluruhnya juga berhasil meraih predikat Baik.

  1. Kabupaten Madiun: Peringkat 14 Jatim (Nilai 90,06 – Baik)
  2. Kabupaten Ngawi: Peringkat 15 Jatim (Nilai 89,83 – Baik)
  3. Kabupaten Pacitan: Peringkat 21 Jatim (Nilai 86,81 – Baik)
  4. Kabupaten Magetan: Peringkat 24 Jatim (Nilai 84,08 – Baik)
  5. Kota Madiun: Peringkat 26 Jatim (Nilai 83,50 – Baik)

Sementara itu, untuk jajaran lima besar terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur pada periode penilaian 2024–2025 secara berturut-turut ditempati oleh Kota Pasuruan di posisi pertama dengan nilai 95,99, disusul Kota Surabaya (95,83), Kabupaten Malang (95,65), Kabupaten Kediri (95,60), dan Kabupaten Tulungagung (94,86).

Wastaru (Pengawasan Penataan Ruang) merupakan upaya sistematis pemerintah provinsi dalam mengawasi serta mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota terkait penyelenggaraan penataan ruang—meliputi aspek pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan (Turbinlak)—guna memastikan pemanfaatan ruang daerah berjalan tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

 

close
Pasang Iklan Disini