Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Transformasi BPR Dikebut, PT BPR Kabupaten Madiun Perseroda Tunggu Pengesahan Kemenkum RI dan Izin OJK

Iki Radio - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda BPR Kabupaten Madiun, bergerak cepat dalam pembentukan perubahan status badan hukum menjadi perseroan terbatas daerah (Perseroda).

Bupati Madiun bersama Asisten dan Dewan Pengawas serta jajaran direksi Bank Madiun, usai penandatanganan akta notaris pendirian PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (Sumber gambar instagram @bankmadiun)

Hal ini sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Madiun bersama DPRD Kabupaten Madiun, tentang perubahan status hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), yang ditandai dengan disetujui serta disahkannya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang BPR, dan penyertaan modal BPR pada 29 Januari 2026 lalu.

Melansir akun resmi @bankmadiun, pada tanggal 20 April 2026 lalu, di hadapan Notaris Nanik Yuniarti, dilaksanakan Penandatanganan Akta Pendirian PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (disebut juga Bank Madiun).

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto mewakili Pemerintah Kabupaten Madiun selaku Pemegang Saham Pengendali, dan Ketua Koperasi Agustina Kusumadewi mewakili Koperasi Konsumen BAMA BERNAS NURAGA selaku Pemegang Saham. 

Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Perwakilan Koperasi BAMA BERNAS NURAGA, melakukan penandatanganan akta notaris pendirian PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (sumber gambar instagram @bankmadiun)

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang, Peraturan OJK, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, perubahan Badan Hukum BPR, yang semula Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) diharapkan lebih meningkatkan kinerja Bank Madiun. 

Selain itu mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan mendukung perkembangan perekonomian daerah, serta semakin meningkatkan kontribusi PAD. 

Sementara itu, meskipun saat ini masih menjadi bagian kecil dari porsi kepemilikan saham Bank Madiun, Koperasi Konsumen BAMA BERNAS NURAGA, yang beranggotakan Pengurus dan Pegawai Bank Madiun, diharapkan dapat semakin meningkatkan loyalitas dan rasa memiliki dari seluruh Pengurus dan Pegawai Bank Madiun.

Sehingga diharapkan semakin produktif berkinerja, berkarya, dan berprestasi secara profesional, berintegritas tinggi serta semakin memberikan manfaat kepada seluruh Stakeholder. 

Selanjutnya, pihak Bank Madiun wajib menindaklanjuti beberapa rangkaian tahapan sesuai regulasi untuk menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda secara "paripurna".

Diantaranya permohonan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sampai dengan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Belajar dari Kegagalan, Komisi C DPRD Kab Madiun Ungkap Kunci Sukses Proyek KPBU Madiun

Iki Radio - Perjalanan panjang Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akhirnya membuahkan hasil manis. Proyek yang sempat diragukan keberhasilannya ini kini justru menjadi percontohan nasional.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Rudi Triswahono, yang juga merupakan mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) KPBU (kala itu), mengungkapkan bahwa kesuksesan ini bukanlah hasil instan. Perjalanan ini dimulai sejak tahun 2017, penuh dengan riset, diskusi, dan tekad kuat untuk tidak mengulangi kegagalan daerah lain.

Rudi menceritakan, saat awal merancang skema ini, timnya melakukan studi banding, guna mencari cara agar implementasi KPBU dapat dipercepat. Salah satu ketakutan terbesar saat itu adalah kegagalan.

“Kami belajar dari yang gagal. Di Kota Bandung, ada enam proyek KPBU tapi semuanya gagal. Kami tidak mau itu terjadi di Madiun. Saat itu keterbatasan pengertian mengenai KPBU menjadi tantangan tersendiri,” ujar Rudi, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jum’at (24/4/2026).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, DPRD bekerja sama dengan pihak eksekutif membentuk apa yang disebutnya sebagai "fraksi birokrasi". Tujuannya sederhana namun krusial, yakni bagaimana caranya agar Madiun bisa menjadi pelopor suksesnya skema KPBU di Indonesia.

Dukungan regulasi menjadi fondasi utama. Rudi menekankan pentingnya mengawal proyek ini dengan Peraturan Daerah (Perda) yang kuat, serta penerbitan Peraturan Bupati (Perbub) terkait Simpul KPBU.

Dalam penerapannya, Madiun memegang teguh prinsip Value for Money. Awalnya menawarkan 10.000 titik penerangan jalan, namun realisasi baru mencapai 7.459 titik. Komitmen anggaran dengan nilai paling besar Rp20,8 miliar per tahun pun dialokasikan untuk memastikan proyek ini terus berjalan optimal.

“Hasilnya, dari KPBU ini kita mendapatkan insentif fiskal dan penghargaan,” ungkapnya.

Keberhasilan KPBU pada sektor penerangan jalan ini kini menjadi modal besar bagi Pemerintah Kabupaten Madiun untuk merambah sektor lain.

Rudi menegaskan bahwa fokus ke depan juga masalah sampah, dan penataan tiang utilitas atau infrastruktur pasif.

Dengan skema solicited (proyek yang diprakarsai pemerintah), DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madiun optimistis bahwa pembangunan infrastruktur akan lebih tertata, efisien, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“Ini adalah bukti bahwa dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang solid, kita bisa mengubah tantangan menjadi keberhasilan,” tutupnya.(ir)

Dihadapan Wakil Walikota Palangka Raya, Bupati Hari Wuryanto Bocorkan Strategi Proyek KPBU APJ

Iki Radio – Bupati Madiun, Hari Wuryanto, membagikan pengalaman strategis terkait keberhasilan implementasi program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ).

Bupati Madiun Hari Wuryanto, menyampaikan paparan keberhasilan skema KPBU APJ di Kabupaten Madiun, saat menerima kunjungan Pemkot Palangka Raya, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jum'at (24/4/2026)

Proyek ini kini menjadi percontohan bagi banyak daerah lain karena dianggap sebagai solusi efektif dalam memecahkan masalah infrastruktur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan luas wilayah Kabupaten Madiun mencapai 1.028 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 738.000 jiwa, kebutuhan akan penerangan jalan yang memadai menjadi sangat penting.

Menurut Hari Wuryanto, infrastruktur ini bukan sekadar lampu jalan, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas lingkungan bagi masyarakat.

“Penerangan jalan umum sangat penting. Setelah kita pasang ini, protes masyarakat berkurang. Lingkungan menjadi lebih terang dan perekonomian meningkat,” ujar Bupati Hari Wuryanto, saat menerima kunjungan Pemkot Palangka Raya, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jum'at (24/4/2026).

Kabupaten Madiun menghadapi tantangan nyata, dimana jumlah APJ yang terpasang saat ini baru mencapai 7.459 titik. Sementara kebutuhan ideal untuk mencakup seluruh desa di wilayah tersebut mencapai 11.500 titik.

Dengan keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Madiun memilih skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengurangi alokasi APBD.

“Semua pembiayaan ditanggung oleh pihak ketiga. Dengan skema ini, kita diberi fasilitas terlebih dahulu, bahkan perawatan baru dimulai setelah 10 tahun. Ini luar biasa karena kita bisa melakukan efisiensi besar; satu lampu merkuri lama bisa digantikan dengan 10 lampu LED yang jauh lebih terang dan efisien,” jelasnya.

Meski kini menuai hasil positif, Hari Wuryanto mengakui bahwa proses perjalanannya tidaklah mudah. Diskusi mengenai KPBU ini memakan waktu hingga tiga tahun hingga akhirnya mencapai kesepakatan.

Tantangan terbesar, salah satunya, adalah proses negosiasi yang alot dengan pihak legislatif.

“Dulu hampir 15 kali Forum Group Discussion (FGD) dilakukan. Namun, dengan perencanaan matang dan terukur, dukungan regulasi yang kuat, serta sinergi antar perangkat daerah, semua bisa terlewati,” papar Bupati.

Selain itu, keberhasilan proyek ini juga didukung oleh kehadiran penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan dukungan dari Bappenas. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi badan usaha pelaksana.

“Kalau ada perusahaan mau mengerjakan sesuatu, mereka tenang karena ada penjamin. Komitmen dan keterbukaan menjadi faktor kunci keberhasilan KPBU ini. Pemerintah hadir di sini untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.

Dengan pola pembangunan yang inovatif ini, Pemerintah Kabupaten Madiun telah membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah hambatan utama dalam mewujudkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Keberhasilan ini diharapkan dapat terus memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keamanan bagi seluruh warga Madiun.(ir)

Benchmarking, Pemkot Palangka Raya Studi Tiru KPBU ke Kabupaten Madiun

Iki Radio – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya melakukan langkah strategis untuk meningkatkan layanan publik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, Pemkot Palangka Raya melaksanakan kunjungan kerja atau benchmarking di Kabupaten Madiun sebagai lokasi studi tiru.

Fokus utama dalam kunjungan ini adalah mempelajari keberhasilan Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan skema KPBU untuk proyek alat Penerangan Jalan Umum (PJU).

Achmad Zaini mengungkapkan bahwa Palangka Raya memiliki tantangan geografis yang cukup unik.

Sebagai kota dengan luas wilayah mencapai 2.853 km²—yang menjadikannya salah satu kota terluas di Indonesia—sekitar 80 persen wilayahnya masih berupa kawasan hutan.

"Dengan struktur wilayah yang mencakup 5 kecamatan dan 30 kelurahan, kebutuhan akan infrastruktur penerangan jalan sangat krusial. Saat ini, kami memiliki target untuk memenuhi kebutuhan 6.000 titik PJU. Untuk merealisasikannya, setidaknya kami membutuhkan penambahan 2.891 titik PJU dengan estimasi anggaran mencapai Rp87 miliar," ujar Zaini, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jum'at (24/4/2026).

Menurut Zaini, Pemkot Palangka Raya memilih Kabupaten Madiun sebagai tujuan benchmarking karena terbukti berhasil mengimplementasikan skema KPBU secara nyata dan efektif.

"Penerapan KPBU bukanlah hal yang sederhana. Ada banyak aspek regulasi, kelembagaan, dan tantangan di lapangan yang harus kami pahami dengan baik. Kami datang ke sini (Kabupaten Madiun) untuk menggali pengalaman langsung, memahami kendala yang dihadapi, dan bagaimana Pemkab Madiun menaklukkan tantangan tersebut," tambahnya.

Zaini berharap, melalui kunjungan ini, Pemkot Palangka Raya dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai solusi strategis dalam pembangunan infrastruktur PJU.

Selain itu, ia berharap kunjungan ini menjadi awal terjalinnya kerja sama yang berkelanjutan antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengembangan tata kelola layanan publik.

Langkah ini menegaskan komitmen Pemkot Palangka Raya untuk mencari pendanaan kreatif guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah, demi menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat melalui infrastruktur penerangan jalan yang memadai.(ir)

Berantas TBC, Bulan Depan Pemkab Madiun Beli Mobil Rontgen Rp 2 Miliar

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Bupati Madiun Hari Wuryanto, bersama Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dr. Heri Setyana, usai pembekalan kader Posyandu, Kamis (23/4/2026)

Salah satunya, dalam rangka mencapai target zero TBC pada tahun 2030, Pemkab Madiun melalui Dinas Kesehatan, telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 2 Miliar untuk pengadaan mobil rongten.

"Insyaallah bulan depan kita belikan (mobil rontgen). Harganya sekitar Rp 2 miliar," ujar Bupati Madiun, Hari Wuryanto, usai pembekalan kader Posyandu, di Ruang Eka Kapti Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Kamis (23/4/2026).

Bupati menilai, dengan adanya mobil rongten ini, pemeriksaan untuk deteksi TBC jauh lebih akurat dibanding pemeriksaan dahak yang terkadang sulit dilakukan. 

"Dengan mobil ini, kita akan lakukan sistem jemput bola ke desa-desa," jelasnya.

Disisi lain, Kabupaten Madiun saat ini menduduki peringkat ketujuh dengan penanganan stunting terbaik se-Jawa Timur. 

Namun, Bupati mengakui masih ada pekerjaan rumah (PR) di wilayah Kecamatan Saradan dan Pilangkenceng yang akan menjadi fokus ke depan.

Untuk itu Bupati Hari Wuryanto berharap, peran seluruh pihak utamanya kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Sehingga peningkatan kapasitas sekitar 6.479 kader Posyandu di wilayahnya, sangat krusial untuk deteksi dini kondisi kesehatan masyarakat.

Pemkab Madiun akan membekali para kader dengan pengetahuan teknis agar mampu menangani keluhan kesehatan sejak awal.

Tak hanya peningkatan kemampuan (skill), Pemkab Madiun juga memastikan dukungan sarana prasarana yang memadai. 

Seluruh perlengkapan Posyandu kini diarahkan menggunakan teknologi digital.

"Kami akan support mulai dari timbangan yang sudah digital semua, alat tensi, hingga alat cek gula darah, kolesterol, dan asam urat. Tujuannya agar deteksi dini segera teratasi," lanjutnya.

Bupati juga memberikan angin segar terkait kesejahteraan para kader yang selama ini bekerja dengan ikhlas. 

"Kesejahteraannya juga kami pikirkan," tambahnya.(ir)

Pamit Bupati Berangkat Haji, 43 ASN Pemkab Madiun Dapat Pesan Ini

Iki Radio - Bupati Madiun Hari Wuryanto berpesan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Madiun, yang melaksanakan ibadah haji tahun 1447 Hijriyah / 2026 Masehi, tetap menjaga sikap serta perilaku, dan menjaga nama baik Kabupaten Madiun.

Hal ini disampaikan Bupati Hari Wuryanto, saat memberikan pembekalan pada puluhan calon haji ASN Pemkab Madiun, di Ruang Praja Mukti Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Rabu (22/4/2026).

Kata Bupati, ada tanggung jawab moral sebagai ASN Kabupaten Madiun yang berangkat haji, yakni senantiasa menjaga sikap, perilaku, dan nama baik sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Madiun, dan menunjukkan keteladanan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari selama di Tanah Suci.

“Kemabruran haji adalah cita cita tertinggi bagi setiap jamaah karena haji yang mabrur imbalannya adalah surga. Dan yang menjadikan hajinya seseorang mabrur mencakup: Persiapan sebelum berangkat, sikap selama di tanah suci dan perubahan setelah pulang,” ujarnya.

Bupati Hari Wuryanto juga menyampaikan 4 (empat) hal yang diharapkan menjadi pedoman bagi para ASN yang berhaji tahun ini.

Bupati berharap, calon Jemaah haji disiplin dalam mengatur waktu selama pelaksanaan ibadah. Kedua mengikuti arahan pembimbing dan petugas haji secara tertib. Ketiga menjaga kesehatan fisik dan mental, agar tetap prima selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah. Dan keempat mempersiapkan diri dengan baik agar ibadah dapat dilaksanakan dengan lancar, khusyuk, dan sempurna.

Tahun ini, sedikitnya ada 43 ASN Pemkab Madiun yang menunaikan ibadah haji. Bupati meminta agar para jamaah juga mendoakan Kabupaten Madiun.

“Harapan kami, hendaknya seluruh jemaah dapat mendoakan Kabupaten Madiun agar senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, terbebas dari bencana, dan mampu mengurai berbagai macam permasalahan yang dihadapi,” pungkasnya.(ir)

Lepas Kloter Pertama Embarkasi Surabaya, Gubernur Khofifah Pesan Jaga Kesehatan

Iki Radio - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi melepas keberangkatan Jamaah Calon Haji (JCH) kelompok terbang (kloter) pertama Embarkasi Surabaya Tahun 1447 H/2026 M. 

Prosesi pelepasan yang berlangsung khidmat di Asrama Haji Surabaya pada Rabu (22/4/2026) ini menandai dimulainya perjalanan spiritual ribuan tamu Allah menuju Tanah Suci.

Sebanyak 380 calon jemaah haji asal Kabupaten Probolinggo menjadi rombongan perdana yang diberangkatkan menuju Madinah. 

Suasana haru menyelimuti keberangkatan saat lantunan talbiyah mulai menggema di area asrama.

Rombongan kloter pertama ini terdiri atas 376 Jamaah Calon Haji dan 4 Petugas Kloter

Jemaah termuda tercatat atas nama Mari Muhammad Chandra yang baru berusia 15 tahun, sementara jemaah tertua adalah Suridan Temo Sakin yang telah menginjak usia 86 tahun.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan bahwa kesempatan berhaji adalah anugerah besar bagi orang-orang terpilih. 

Ia mengingatkan para jemaah untuk waspada terhadap tantangan cuaca ekstrem di Arab Saudi.

"Bapak Ibu semua adalah tamu Allah, diundang khusus oleh Allah. Maka laksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan penuh kesungguhan, jaga kesehatan, jaga kekhusyukan, dan ikuti tuntunan manasik haji yang telah dipelajari," tegas Khofifah.

Khofifah juga menambahkan bahwa hari ini akan ada total lima kloter yang diberangkatkan melalui Kementerian Haji dan Umrah. Ia memastikan bahwa pemerintah provinsi siap memberikan layanan terbaik agar jemaah dapat beribadah dengan tenang.

Pada musim haji tahun ini, Embarkasi Surabaya melayani total 44.087 orang yang terbagi dalam 116 kloter. Jawa Timur dengan 42.409 Jamaah, Bali 698 Jamaah, Nusa Tenggara Timur (NTT) 516 Jamaah, Petugas Kloter 464 Petugas.

Sekretaris Dirjen Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah, Abdul Haris, turut memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas koordinasi yang solid. 

"Ini adalah ibadah haji pertama yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umrah, mudah-mudahan aman dan lancar," ujar Abdul Haris. 

Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memberikan pelayanan terbaik dengan semangat pengabdian bagi jemaah Indonesia.

Acara pelepasan ditutup dengan kumandang talbiyah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Khofifah, diiringi doa agar seluruh jemaah kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur dan dalam kondisi sehat walafiat.

36 ASN Pemkab Madiun Ajukan Cuti Haji 2026, Sektor Kesehatan dan Pendidikan Mendominasi

Iki Radio – Sebanyak 36 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun akan menunaikan ibadah haji pada musim haji 1447 Hijriyah atau tahun 2026 Masehi.

Ilustrasi


Data ini tercatat berdasarkan pengajuan cuti yang masuk ke Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.

Kepala BKPSDM Kabupaten Madiun, Heru Kuncoro, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Data, dan Kesejahteraan Pegawai, Endang Sumarsih, menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan data terkini yang dihimpun hingga Selasa, 21 April 2026.

"Sampai dengan kemarin (21/4/2026) ada 36 ASN yang sudah mengajukan cuti untuk menunaikan ibadah haji," ujar Endang Sumarsih saat memberikan keterangan pada Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data BKPSDM, para ASN yang berangkat haji tahun ini berasal dari berbagai instansi, dengan jumlah terbanyak berasal dari sektor kesehatan dan pendidikan. 

Dengan rincian sektor pendidikan 7 Guru SD dan 6 Guru SMP. Tenaga kesehatan 8 orang dari RSUD Caruban, 3 orang dari RSUD Dolopo, serta 3 orang dari UPT Puskesmas (Kebonsari, Saradan, dan Wonoasri).

Selanjutnya ada 3 orang dari Kecamatan (Dolopo, Geger, dan Mejayan). Dinas Teknis dan OPD diantaranya 2 orang dari Dinas Perhubungan, serta masing-masing 1 orang dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, Dinas Dukcapil, dan Satpol PP.

Pihak BKPSDM juga menambahkan bahwa angka ini bersifat dinamis. 

"Data itu nanti masih bisa bertambah jumlahnya seiring dengan proses administrasi yang berjalan," lanjut Endang.

Secara keseluruhan, Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Madiun mencatat total Jamaah Calon Haji (JCH) dari wilayah tersebut mencapai 453 orang.

Para JCH asal Kabupaten Madiun ini dijadwalkan terbang menuju tanah suci dalam Kelompok Terbang (Kloter) 24 dan 25. 

Jika tidak ada perubahan jadwal, prosesi pemberangkatan akan dilakukan pada akhir bulan April 2026 ini.

Meski puluhan ASN mengambil cuti besar dalam waktu bersamaan, Pemkab Madiun memastikan bahwa pelayanan publik di masing-masing instansi akan tetap berjalan normal dengan pengaturan tugas internal. (ir)

close
Pasang Iklan Disini