Iki Radio — Pemerintah bersama DPR RI menyepakati alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebesar Rp824 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 13,9 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang mencatatkan angka Rp720,8 triliun.
![]() |
| ilustrasi |
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
"Negara akan terus hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan rakyat Indonesia, di antaranya melalui anggaran pendidikan Rp824 triliun," ujar Suahasil di hadapan para anggota dewan.
Selain pembiayaan rutin, dana pendidikan tersebut
disiapkan untuk mendukung sejumlah program strategis, termasuk pembangunan
Sekolah Unggul Garuda, peningatan layanan beasiswa, serta pengembangan talenta
nasional melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kendati demikian,
dalam paparannya Suahasil tidak menyinggung alokasi khusus untuk program Makan
Bergizi Gratis (MBG).
Perlindungan Sosial dan Ketahanan Pangan
Tidak hanya sektor pendidikan, pemerintah juga menetapkan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp539,7 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan rentan, sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.
"Manfaatnya hadir melalui berbagai bantuan sosial seperti PKH, bantuan pangan, kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, dan untuk menjaga daya beli serta meningkatkan kemandirian," jelas Menkeu.
Sementara itu, guna memperkuat swasembada nasional dan
menyejahterakan para petani serta nelayan, pemerintah mengalokasikan anggaran
Ketahanan Pangan sebesar Rp195,3 triliun pada 2027.
Peningkatan Transfer ke Daerah
Di sektor hubungan keuangan pusat dan daerah, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) disepakati naik menjadi Rp735 triliun. Peningkatan ini ditujukan untuk memastikan pemerataan agenda pembangunan dan penguatan kualitas pelayanan publik hingga ke pelosok negeri.
Suahasil menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pemanfaatan anggaran dapat berjalan optimal.
"APBN dan APBD adalah satu kesatuan, bekerja dalam satu tarikan napas bersama agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang makin nyata dan merata bagi masyarakat," tambahnya.
Sinergi tersebut diharapkan dapat membangkitkan
perekonomian nasional, memperkuat perlindungan masyarakat, serta menghadirkan
kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia.
















