Belajar dari Kasus Dugaan Penyekapan di Bandung, Menkomdigi: Ada Risiko Memakai Aplikasi Digital

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada saat berinteraksi melalui aplikasi kencan maupun platform digital. Hal tersebut menyusul kasus dugaan penyekapan dan kekerasan seorang perempuan di Bandung yang diduga berawal dari perkenalan melalui aplikasi kencan berbasis lokasi.

Menkomdigi menyatakan kasus yang saat ini masih ditangani aparat penegak hukum tersebut menjadi pengingat penting bahwa interaksi di ruang digital tetap harus disertai kehati-hatian dan literasi digital yang memadai.  

“Interaksi yang berawal dari ruang digital harus selalu disertai kehati-hatian dan literasi digital yang baik. Algoritma dirancang untuk menemukan kecocokan, bukan menjamin seseorang dapat dipercaya,” ujar Meutya Hafid menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Menkomdigi, masyarakat tidak boleh mudah mempercayai profil, foto, maupun informasi yang ditampilkan di media sosial atau aplikasi digital karena dapat menciptakan ilusi kedekatan melalui algoritma yang dirancang untuk meningkatkan interaksi pengguna.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi identitas, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta memanfaatkan fitur keamanan seperti pelaporan dan pemblokiran apabila menemukan aktivitas atau perilaku yang mencurigakan.

Ia menegaskan bahwa terciptanya ruang digital yang aman merupakan tanggung jawab bersama.

Untuk itu, pemerintah terus memperkuat tata kelola ruang digital, platform didorong meningkatkan pelindungan pengguna, sementara masyarakat diharapkan semakin cakap dan bijak dalam memanfaatkan teknologi digital.

Menkomdigi juga menegaskan bahwa penanganan dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Read More

Gelar Baksos di Hari Jadi ke-458 Madiun, TP PKK dan PDGI Jatim Dorong Ibu Jadi "Menteri Kesehatan" Rumah Tangga

Iki Radio — Kesehatan gigi dan mulut sering kali luput dari perhatian utama, padahal perannya sangat krusial dalam menentukan kualitas tumbuh kembang dan kecerdasan anak sejak dini. 

Menyadari hal tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, mengajak kaum ibu untuk mengambil peran aktif sebagai pelopor kesehatan gigi dan mulut di lingkungan keluarga mereka masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikan secara langsung dalam pembukaan acara Bakti Sosial (Baksos) Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Pengurus Wilayah Jawa Timur. 

Mengambil tempat di Gedung Graha Eka Kapti, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Caruban, Sabtu (27/06/2026), acara ini dihadiri oleh ratusan kader penggerak serta tenaga kesehatan.

Dalam sambutannya, Erni Hari Wuryanto menggunakan analogi yang kuat untuk menggambarkan betapa strategisnya posisi seorang wanita di dalam struktur domestik. 

Menurutnya, fondasi kesehatan sebuah bangsa sejatinya dimulai dari bagaimana seorang ibu mengelola kedisiplinan hidup sehat di dalam rumahnya.

"Ibu adalah menteri kesehatan di dalam rumah tangga. Saya berharap ilmu dan edukasi medis yang diperoleh dari para dokter gigi hari ini tidak berhenti di sini, melainkan benar-benar diterapkan, ditularkan, dan disampaikan kepada keluarga serta lingkungan sekitar," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kesehatan gigi dan mulut bukanlah sekadar masalah estetika atau hal sepele. 

Kerusakan gigi pada usia dini terbukti dapat mengganggu pola makan anak, yang pada gilirannya akan menghambat penyerapan nutrisi penting untuk perkembangan otak dan fisik.

Sementara itu, Wakil Ketua I PDGI Pengurus Wilayah Jatim, drg. Marita Dony Istata, menjelaskan bahwa kegiatan bakti sosial berskala provinsi ini merupakan agenda tahunan organisasi. 

Pada tahun 2026 ini, Kabupaten Madiun mendapatkan kehormatan dipilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan. Momentum ini terasa semakin istimewa karena diintegrasikan langsung untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Madiun yang ke-458.

"Tujuan utama dari bakti sosial terintegrasi ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat secara masif sejak dini. Kami ingin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Madiun di hari jadinya yang bersejarah ini," terang drg. Marita.

Rangkaian kegiatan bakti sosial ini dirancang secara komprehensif agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput. 

Tidak hanya berfokus pada seminar dan penyuluhan teoritis kepada anggota PKK dan Dharma Wanita di tingkat kabupaten, tim baksos PDGI Jatim juga bergerak langsung menyasar wilayah pedesaan. Diantaranya di Desa Tulung (Kecamatan Saradan) dan Desa Duren (Kecamatan Pilangkenceng).

Sasaran spesifik dari ke desa-desa ini adalah ibu hamil dan anak-anak balita. Pemilihan target ini didasarkan pada fakta medis bahwa periode kehamilan dan masa balita (1.000 Hari Pertama Kehidupan) adalah fase paling kritis dalam pembentukan karakter fisik dan kognitif anak.

selain penyuluhan kesehatan gigi dan mulit, sebagai bentuk kepedulian konkret di lapangan, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa susu formula khusus dan makanan padat bergizi tinggi.

Para pakar dari PDGI menegaskan bahwa kondisi kesehatan gigi dan mulut yang buruk, seperti infeksi gusi kronis atau karies parah pada ibu hamil, dapat memicu kelahiran prematur dan bayi berat lahir rendah (BBLR). 

Sementara pada balita, gigi yang rusak membuat mereka enggan mengunyah makanan, yang berujung pada malnutrisi kronis—pemicu utama terjadinya stunting. Oleh karena itu, intervensi kesehatan gigi dinilai berkaitan erat dan linier dengan keberhasilan program nasional percepatan penurunan angka stunting.

Melalui sinergi yang kuat antara Tim Penggerak PKK, jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Madiun, dan profesionalisme medis dari PDGI Jawa Timur, diharapkan dapat mendongkrak kesadaran kolektif masyarakat. 

Langkah preventif ini diharapkan mampu mewujudkan generasi masa depan Kabupaten Madiun yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga cerdas, kompetitif, dan berkualitas mutunya.(ir)

Read More

Akses Jalan Buruk, Pemkab Madiun Dinilai Belum Serius Garap Potensi Wisata

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menggarap potensi pariwisata yang dimiliki daerah. 

Pengembangan destinasi wisata di Bumi Kampung Pesilat dianggap masih berjalan monoton dan terkendala oleh persoalan mendasar, terutama infrastruktur akses jalan yang belum memadai.

Kritik tajam tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Madiun dari Fraksi Partai NasDem, Purwadi. 

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya menjadikan konsep dasar 3A (Akses, Atraksi, dan Amenitas) sebagai acuan utama dalam menyusun kebijakan pengembangan sektor pariwisata.

“Akses menuju tempat wisata rata-rata masih buruk. Amenitas atau fasilitas pendukung juga masih tertinggal. Sementara atraksi wisata belum didukung kegiatan yang berkelanjutan,” ujar Purwadi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (26/6/2026).

Politikus Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa pembenahan akses jalan merupakan langkah paling mendesak yang harus segera dieksekusi. Tanpa infrastruktur jalan yang layak dan aman, upaya untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Madiun akan sulit terwujud.

Oleh karena itu, ia mendesak Pemkab Madiun untuk memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor, khususnya antara Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sinergi ini penting agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan seiring dengan pengembangan destinasi wisata.

Purwadi mencontohkan kawasan Selingkar Wilis yang meliputi wilayah Kecamatan Kare, Dagangan, hingga Gemarang. Kawasan lereng gunung tersebut dinilai memiliki potensi luar biasa untuk menjadi destinasi wisata unggulan, namun sayangnya belum didukung oleh aksesibilitas yang mumpuni.

“Kalau aksesnya bagus, wisatawan tidak hanya datang sekali, tetapi akan kembali lagi. Setelah akses selesai, baru kita berbicara mengenai atraksi dan amenitas,” jelasnya.

Selain masalah infrastruktur, Purwadi juga menyoroti minimnya inovasi dalam pengembangan atraksi wisata. Padahal, Kabupaten Madiun memiliki modal kuat pada sektor wisata alam dan budaya, seperti kawasan pegunungan Wilis yang asri serta identitas Kampung Pesilat sebagai bagian dari pelestarian budaya Mataraman.

“Potensi kita sangat besar. Wisata alam kita luar biasa, hutannya masih terjaga, udaranya sejuk. Tetapi kalau akses dan pengelolaannya tidak dibenahi, potensi itu tidak akan berkembang secara optimal,” imbuh Purwadi.

Ia berharap Pemkab Madiun menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. 

Menurutnya, industri pariwisata yang dikelola dengan baik dan didukung infrastruktur memadai terbukti mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun.(ir)

Read More

Pekerja Informal Lumajang Bisa Dapat BPJS Ketenagakerjaan Gratis, Ini Syaratnya

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) membuka pendataan calon penerima program BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi pekerja rentan sektor informal.

Masyarakat yang memenuhi kriteria diimbau segera mendaftarkan diri karena proses pendataan akan ditutup pada minggu ketiga Agustus 2026 sebelum dilanjutkan ke tahap verifikasi.

Program yang didukung Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut akan memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 9.000 pekerja sektor informal di Kabupaten Lumajang. Kepesertaan yang ditanggung pemerintah akan berlaku selama September hingga Desember 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, Subechan, mengatakan proses pendataan menjadi tahapan penting untuk memastikan penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Saat ini kami masih melakukan pendataan calon penerima manfaat. Selanjutnya seluruh data akan diverifikasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati,” kata Subechan di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (26/6/2026).

Subechan menjelaskan, program tersebut diprioritaskan bagi masyarakat miskin rentan yang masih produktif, berusia di bawah 65 tahun, dan aktif bekerja di sektor informal.

Kelompok sasaran antara lain pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, pelaku usaha mikro, serta pegiat wisata yang memiliki tingkat risiko kerja relatif tinggi.

Untuk mengikuti program tersebut, masyarakat cukup menyiapkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai persyaratan administrasi.

Setelah masa pendataan berakhir pada minggu ketiga Agustus 2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang akan melakukan verifikasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan data calon penerima sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Hasilnya akan menjadi dasar penetapan penerima manfaat melalui Surat Keputusan Bupati Lumajang.

Menurut Subechan, mekanisme pendataan dan verifikasi dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pelaksanaan program agar manfaat DBHCHT dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap semakin banyak pekerja rentan memperoleh perlindungan saat menjalankan aktivitas ekonominya.

Selain memberikan rasa aman ketika menghadapi risiko kerja, BPJS Ketenagakerjaan gratis juga menjadi bagian dari upaya memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja sektor informal.

Read More

Saka Anti-Narkoba Dikukuhkan, Pramuka Jadi Mitra BNN Berantas Narkotika

Iki Radio - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang menggandeng Kwarcab Pramuka setempat, kini bermitra dengan membentuk Saka Anti-Narkoba, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. 

Pramuka dipilih karena perannya sangat dekat dengan masyarakat khususnya kalangan generasi z, untuk mengedukasi sesamanya, agar terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Majelis Pembimbing Satuan Kerja (Mabi Saka) Anti-Narkoba, Suryanto Padmadi Raharjo sengaja menggandeng pelajar jenjang SMP dan SMA, agar edukasi pencegahan lebih capat tersampaikan.

“Selain sosialisasi ke sesama mereka, tentu apabila ditemukan di antara pelajar yang terindikasi dalam penyalahgunaan narkoba, tahap awal segera dilakukan rehabilitasi, atau sesuai hasil asesmen nantinya,” katanya, saat ditemui di Aula Kantor Bupati Batang, Kabupaten Batang, Jumat (26/6/2026).

Diakuinya, tingkat kerawanan remaja dalam penyalahgunaan narkoba cukup tinggi, maka sangat tepat dengan dikukuhkannya kepengurusan Saka Anti-Narkoba. Penyalahguna yang saat ini direhabilitasi didominasi remaja rentan usia 14 hingga 18 tahun, yang seringkali menyalahgunakan jenis heximer, tramadol dan lainnya.

Ketua Kwarcab Batang, Retno Dwi Irianto menegaskan, usai pengukuhan para anggota Saka Anti-Narkoba segera beraksi sebagai agen perubahan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Setelah dilantik, jangan nunggu terlalu lama, tapi segera bergerak di lapangan untuk membantu tugas BNN memberantas penyalahgunaan narkoba.

“Setelah mendapat pembekalan dari BNN, para anggota Pramuka Saka Anti-Narkoba ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika melakukan aksi di lapangan ternyata mengalami kendala, tidak perlu cemas karena Kwarran yang tersebar di kecamatan siap membantu memudahkan tugasnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula penandatanganan kerja sama antara BNN dengan Kwarcab Batang, sebagai penguat komitmen kedua belah pihak dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Senada, Ketua Saka Anti-Narkoba Mukti Ali menegaskan, ada beberapa Krida untuk mempercepat kerja anggota, yakni Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan.

“Mereka bisa jadi agen dari BNN untuk melakukan sosialisasi ke sebaya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, sehingga pesan pemberantasan bisa terealisasi sejak dini,” harapnya.

Usai mengukuhkan kepengurusan Saka Anti-Narkoba, Wakil Bupati Batang Suyono mengimbau seluruh pengurus segera bergerak melakukan langkah pencegahan aktif.

“Segera gas pol, untuk mencegah generasi muda Batang dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” ujar dia.

Sebagai langkah tindak lanjut, anggota Saka Anti Narkoba harus berkolaborasi dengan BNN, turun ke lapangan, baik pencegahan maupun sosialisasi. Termasuk penanggulangan bahkan rehabilitasi, agar tindakannya komprehensif dan hasilnya bisa dilihat masyarakat.

Read More

Polri Ungkap Jaringan Judi Online Internasional

Iki Radio - Bareskrim Polri mengungkap jaringan perjudian online berskala internasional yang beroperasi di Indonesia. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan 291 tersangka yang terdiri atas 287 warga negara asing (WNA) dan empat warga negara Indonesia (WNI), serta menyita barang bukti dan uang tunai senilai sekitar Rp8,7 miliar.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan itu merupakan hasil penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri setelah menerima informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang melibatkan WNA di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Menurut dia, keberhasilan tersebut menjadi wujud komitmen Polri dalam melindungi masyarakat melalui penegakan hukum, termasuk terhadap kejahatan transnasional yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital. 

"Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat. Polri bersama para stakeholder menunjukkan bahwa pendekatan hukum sangat diperlukan dalam menghadapi perkembangan modernisasi dan digitalisasi, termasuk dalam pengungkapan kasus perjudian online lintas negara," ujar Brigjen Pol. Trunoyudo di dalam keterangan resminya, Jumat (26/6/2026).

Sementara itu, Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin menjelaskan, dari 322 WNA yang diamankan saat penggerebekan di lantai 20 dan 21 Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, sebanyak 287 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terdiri atas 76 WNA China, tiga WNA Laos, dua WNA Malaysia, 15 WNA Myanmar, enam WNA Thailand, dan 185 WNA Vietnam. Sementara itu, 35 WNA lainnya masih menjalani pendalaman. 

"Dari 322 WNA yang diamankan, sebanyak 287 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, kami juga mengamankan empat warga negara Indonesia yang berperan memfasilitasi operasional jaringan tersebut, sementara 35 WNA lainnya masih menjalani pendalaman," kata Irjen Pol. Nunung.

Penyidik juga menyita 594 telepon genggam, 382 laptop, 179 monitor dan komputer, 11 unit Mac Mini, router, berbagai perangkat digital lainnya, 155 paspor, serta uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dengan nilai keseluruhan sekitar Rp8,7 miliar.

Irjen Pol. Nunung mengungkapkan jaringan tersebut mengoperasikan lebih dari 145 situs perjudian online secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Seluruh server dan hosting diketahui berada di luar negeri. 

"Berdasarkan analisis digital terhadap salah satu platform milik tersangka, ditemukan total nilai deposit sekitar Rp13,9 triliun yang saat ini masih didalami bersama PPATK dan OJK," ujar dia.

Aliran Dana dan Aset Hasil Kejahatan Terus Dilacak

Ia menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk melacak aliran dana, aset hasil kejahatan, peran perusahaan penjamin WNA, hingga kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

"Kami akan terus mengembangkan perkara ini guna melacak aliran dana, aset hasil kejahatan, peran perusahaan penjamin warga negara asing, hingga kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang," tegas dia.

Sementara itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Wira Satya Triputra menjelaskan jaringan tersebut mengelola ratusan situs judi online dengan memanfaatkan promosi melalui media sosial, rekening nominee, aset digital, serta transaksi menggunakan USDT dan token kripto untuk menyamarkan aktivitas ilegal sebagai perusahaan teknologi dan pemasaran digital.

Para tersangka memiliki peran yang beragam, yakni 175 orang sebagai customer service, 10 programmer atau tenaga IT, 27 admin pemasaran, 22 admin keuangan, sembilan peserta pelatihan, dan 44 orang sebagai pendukung operasional.

Selain itu, empat WNI yang diamankan berperan membantu penyewaan gedung, menyediakan rekening bank dan kartu ATM, memfasilitasi transaksi kripto, serta mengurus dokumen keimigrasian para WNA.

Hasil analisis digital forensik juga menemukan 145 domain atau situs perjudian online yang dioperasikan secara bergantian dengan server dan hosting yang berada di Brasil, Filipina, China, dan Vietnam.

"Berdasarkan data tersebut, diketahui terdapat nilai deposit mencapai Rp13,9 triliun dengan keuntungan yang telah tercatat sekitar Rp1,69 triliun," jelas Brigjen Pol. Wira.

Penyidik juga telah mengidentifikasi 15 perusahaan yang diduga menjadi sponsor atau penjamin masuknya para WNA ke Indonesia.

Bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik turut menelusuri transaksi keuangan empat WNI yang terlibat dan menyita dana sekitar Rp8,5 miliar serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing senilai sekitar Rp245 juta.

"Polri berkomitmen untuk terus mengembangkan kasus ini dan mengungkap seluruh jaringannya, termasuk aliran dana, aset hasil kejahatan, pihak yang berperan sebagai penjamin, serta akan menerapkan tindak pidana pencucian uang terhadap pihak-pihak yang terlibat," tegas Brigjen Pol. Wira.

Pengungkapan kasus ini menegaskan komitmen Polri untuk terus memberantas praktik perjudian online hingga ke akar-akarnya, termasuk membongkar jaringan internasional beserta aliran dana dan aset hasil kejahatan yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Read More

Wamen Nezar: Literasi Digital Kini Fokus pada AI dan Perangi Hoaks

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengubah arah program literasi digital nasional dari sekadar pengenalan penggunaan internet dan perangkat digital menjadi penguatan kecakapan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi. Program tersebut termasuk kecerdasan artifisial (AI) serta kemampuan menghadapi disinformasi dan hoaks.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan, pendekatan literasi digital yang selama ini berfokus pada kemampuan dasar menggunakan perangkat digital tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan era teknologi yang berkembang sangat cepat.

“Program literasi digital sekarang lebih ke upskilling, meningkatkan kecakapan yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan sekarang,” ujar Nezar Patria dalam audiensi dengan Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Menurut Nezar, perubahan strategi tersebut sejalan dengan hasil evaluasi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terhadap program literasi digital yang telah dijalankan selama hampir satu dekade.

“Kita melakukan program-program literasi digital sudah cukup lama, hampir satu dekade dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas terhadap program ini juga sudah final. Kita tidak melanjutkan lagi literasi digital seperti yang dulu,” katanya.

Ia menilai masyarakat saat ini pada umumnya telah memahami penggunaan dasar perangkat digital dan internet. Sementara edukasi mengenai keamanan digital serta etika bermedia juga semakin banyak dilakukan oleh platform digital melalui berbagai pedoman komunitas dan fitur perlindungan pengguna.

“Kalau sekarang kayaknya sudah lewat masa itu. Walaupun masih dibutuhkan, tetapi sudah dikerjakan ataupun diadopsi oleh platform-platform lewat community guidelines dan lain-lain,” ujar Wamenkomdigi.

Karena itu, Komdigi kini memfokuskan program literasi digital pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif sekaligus memiliki ketahanan terhadap berbagai risiko di ruang digital.

Salah satu fokus utama adalah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengenali, memverifikasi, dan menangkal disinformasi, misinformasi, serta hoaks yang semakin masif seiring perkembangan teknologi digital dan AI.

Menurut Nezar, kecakapan digital yang dibutuhkan saat ini bukan hanya kemampuan mengakses teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami cara kerja teknologi baru, serta memanfaatkannya secara bertanggung jawab untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

Melalui transformasi program tersebut, Komdigi berharap masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan AI dan berbagai teknologi baru secara cerdas, aman, dan produktif.

Read More

Dorong Tingkatkan SDM, Bupati Bojonegoro Lantik Pengurus Dewan Pendidikan

Iki Radio - Bupati Bojonegoro Setyo Wahono secara resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2030 di Ruang Angling Dharma, lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (25/06/2026). 

Dalam momentum strategis ini, Bupati menekankan bahwa investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar terbesar pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono membeberkan dua tantangan besar yang saat ini tengah dihadapi Bojonegoro. Pertama, terkait akses pendidikan dan intervensi Angka Tidak Sekolah (ATS) atau Anak Putus Sekolah (APS) yang hingga kini masih menyentuh angka kisaran 4.500 anak.

"Problematika ATS ini sangat rumit dan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendirian. Ini adalah PR bersama. Sebagai kepala daerah, tugas kami merumuskan kebijakan, namun kami butuh masukan konkret dan pertimbangan strategis dari Dewan Pendidikan," tegas Setyo Wahono.

Tantangan kedua yang tak kalah krusial adalah arus digitalisasi yang mulai menggeser pola asuh di ruang keluarga. Fenomena kecanduan gawai menjadi perhatian serius Bupati agar Dewan Pendidikan ke depan mampu melahirkan kajian dan edukasi yang tepat bagi para orang tua.

Setyo Wahono juga mengapresiasi komposisi pengurus yang diisi oleh kombinasi ideal antara akademisi, praktisi, media, hingga tokoh agama yang dinilai memiliki jam terbang tinggi dan fleksibilitas waktu untuk aktif di lapangan,tuturnya.

Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro yang baru dilantik, Ahmad Ansaful Marom, menyatakan kesiapannya untuk membawa lembaga ini sebagai jembatan yang responsif. Dengan komposisi anggota yang beragam—mulai dari unsur perguruan tinggi, wartawan, hingga praktisi—pihaknya berkomitmen untuk memperbanyak mendengar dari akar rumput.

Ahmad Ansaful Marom menekankan bahwa fokus utama Dewan Pendidikan ke depan adalah penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui investasi pendidikan jangka panjang.

"Kita tahu bahwa investasi di dunia pendidikan adalah investasi yang sering kali tidak tampak secara fisik atau instan, berbeda dengan infrastruktur. Hasilnya tidak bisa dinikmati hanya dalam waktu lima tahun. Kendati demikian, investasi masa depan ini harus kita mulai sejak dini," ungkapnya.

Ansaful Marom juga menyadari bahwa proses merumuskan program kerja sama global dan pembenahan mutu ini akan menguras energi, namun hal tersebut menjadi tanggung jawab moral yang siap dipikul bersama demi masa depan generasi Bojonegoro,pungkasnya. 

Read More