Pemprov Jatim Terapkan WFH Setiap Rabu Mulai April, Layanan Publik Diminta Tetap Maksimal

Iki Radio - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mengumumkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN Pemprov Jatim setiap hari Rabu mulai April 2026, usai memimpin apel perdana pasca Lebaran.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat apel pagi sekaligus halal bihalal bersama ASN dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di halaman Kantor Sekretariat Daerah, Rabu (25/3/2026).

Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat memimpin apel pagi sekaligus halal bihalal bersama ASN dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di halaman Kantor Sekretariat Daerah, Rabu (25/3/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung sederhana dan khidmat itu, Khofifah menegaskan bahwa WFH merupakan bagian dari upaya efisiensi energi, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penghematan BBM.

“Mulai minggu depan, WFH kita terapkan setiap hari Rabu. Sementara hari lainnya tetap bekerja dari kantor,” ujar Khofifah.

Meski menerapkan sistem kerja fleksibel, ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun. ASN tetap dituntut menjaga disiplin, produktivitas, dan koordinasi kerja. 

“WFH bukan berarti pelonggaran kerja. Pelayanan publik harus tetap optimal, bahkan lebih responsif,” tegasnya.

Menurut Khofifah, skema WFH dipilih karena dinilai lebih efektif dibanding work from anywhere (WFA), terutama dalam menjaga fokus kerja ASN dengan dukungan lingkungan keluarga di rumah.

Hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan karena dianggap paling ideal untuk menjaga ritme kerja sekaligus menekan konsumsi bahan bakar. Berdasarkan perhitungan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh perjalanan sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari.

Dengan WFH satu hari dalam sepekan, diharapkan terjadi penghematan energi sekaligus mengurangi mobilitas kendaraan.

“Kalau dilakukan hari Jumat, berpotensi menjadi long weekend yang justru meningkatkan konsumsi BBM,” jelasnya.

Selain itu, Khofifah juga menekankan pentingnya momentum Idulfitri sebagai titik awal memperkuat semangat kerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan layanan publik kembali berjalan normal dalam waktu maksimal satu pekan, tanpa adanya penumpukan layanan.

“Tidak boleh ada penurunan kinerja pasca libur. Ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Apel tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin, serta diakhiri dengan kegiatan halal bihalal bersama seluruh ASN dan pimpinan BUMD di Jawa Timur.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Jatim berharap efisiensi energi dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Read More

MA lantik jajaran DK OJK periode 2026-2032

Iki Radio - Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto, mengambil sumpah jabatan atau melantik 7 Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini, Rabu (25/3/2026).

Hal ini sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun 5 ADK OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya tersebut merupakan pejabat yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI. Sementara dua ADK lainnya adalah Ex-officio dari Kemenkeu dan Bank Indonesia.

Sementara dua lainnya adalah perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, ketujuh Anggota Dewan Komisioner, OJK resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperkuat oleh Undang-undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Pengucapan sumpah jabatan ini menandai kelanjutan proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Dewan Komisioner OJK guna memperkuat kepemimpinan kelembagaan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta mengawal transformasi sektor jasa keuangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari  Dewi menegaskan komitmen OJK untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung program prioritas pemerintah.

OJK juga akan terus menjaga kepercayaan publik dengan memperkuat pengawasan terintegrasi dan pendalaman pasar keuangan untuk semakin mendorong sektor jasa keuangan bertumbuh menjadi ‘engine’ pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK akan tetap mengedepankan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat serta akan terus melakukan penegakan hukum yang akan lebih kita giatkan,” kata Friderica. 

Untuk menjalankan program-program tersebut, OJK akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pengampu kepentingan untuk bersama-sama membangun perekonomian nasional yang semakin baik ke depan.

Acara pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, Anggota Dewan Komisioner OJK, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Adapun tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya adalah sebagai berikut:

1. Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032;

2. Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031;

3. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031;

4. Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032;

5. Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031;

6. Juda Agung sebagai ADK Ex-officio dari Kemenkeu;

7. Thomas A.M Jiwandono sebagai ADK Ex-officio dari Bank Indonesia. 

Read More

Bupati Siak Ajak ASN Tetap Solid Hadapi Tekanan Keuangan Daerah

Iki Radio - Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak untuk tetap solid, optimistis, dan mampu bertahan menghadapi tekanan keuangan daerah pada 2026.

Bupati Siak Afni Zulkifli menjadi pembina upacara dalam apel perdana pasca cuti dan libur bersama idulfitri 1447 hijriyah, di halaman Kanor Bupati, Rabu (25/3/2026)

Hal tersebut disampaikan Afni saat memimpin apel pagi pasca libur dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan kegiatan halalbihalal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Rabu (25/3/2026).

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Siak, saya bersama Bapak Wakil Bupati mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami menyadari dalam memimpin daerah ini masih banyak kekurangan, dan kami mohon maaf atas hal tersebut,” ujar Afni.

Dalam arahannya, Afni menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah yang menantang tidak hanya dialami Kabupaten Siak, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Meski demikian, kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat tetap harus dijalankan.

Ia menjelaskan, pada 2026 terjadi pemangkasan transfer dari pemerintah pusat hingga sekitar 50 persen, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah lebih dari setengah triliun rupiah.

“Ini challenge untuk kita semua. Di sinilah kita diuji, apakah kita benar-benar hadir sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat di tengah kondisi yang sulit,” kata dia.

Ia meminta seluruh ASN tidak larut dalam keluhan dan tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab.

“Kalau kita hanya mengeluh, tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kita wajib bertahan (survive) dalam kondisi apa pun. Yang dibutuhkan hari ini adalah kerja keras, kekompakan, dan keyakinan bahwa kita mampu melewati situasi ini,” tegas dia.

Ia juga menegaskan pentingnya kebersamaan dalam birokrasi tanpa sekat.

“Kami tidak akan berarti apa-apa tanpa Bapak/Ibu semua. Tidak ada lagi kalangan elit. Kita semua adalah pelayan masyarakat,” ujar dia.

Selain itu, Afni menyoroti kewajiban penyesuaian belanja pegawai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengharuskan proporsi belanja pegawai ditekan hingga maksimal 30 persen paling lambat Mei 2027.

“Kita harus melakukan efisiensi yang tidak ringan, namun kami akan berikhtiar agar tidak ada pegawai yang dirumahkan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata dia.

Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Pemerintah Kabupaten Siak juga menerapkan Work From Anywhere (WFA) secara terbatas dengan tetap memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

“WFA bukan berarti tidak bekerja. ASN tetap harus menjalankan tugasnya dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tegas dia.

Read More

Sidak, Pemkot Pontianak Pastikan Pelayanan Publik Optimal Pasca-Libur Lebaran 2026

Iki Radio - Usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026, Tim Monitoring dan Pengawasan Disiplin ASN menyisir seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Walikota Pontianak saat sidak di hari pertama masuk paska libur lebaran 2026

Tim yang terbagi dalam lima kelompok ini menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan ASN di masing-masing organisasi perangkat daerah masuk kerja sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal pasca libur panjang. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang memimpin tim sidak di Kantor Terpadu Sutoyo, memeriksa absensi pegawai di empat instansi yang ada di gedung itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Tenaga Kerja.

Dari hasil peninjauan tersebut, Edi memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa ASN yang belum masuk kerja karena alasan cuti maupun sakit.

“Secara umum ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sudah masuk kerja dan pelayanan tetap berjalan, terutama di Disdukcapil. Memang ada beberapa staf yang tidak masuk karena izin sakit dan masih cuti, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujarnya usai menggelar sidak, Rabu (25/3/2026).

Ia menegaskan, kehadiran ASN di hari-hari awal kerja setelah libur panjang menjadi hal penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan seluruh ASN agar kembali meningkatkan kinerja dan kedisiplinan.

Terkait disiplin pegawai, Edi menekankan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme penegakan aturan sesuai tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran lisan dan tertulis hingga hukuman yang lebih berat.

Namun demikian, ia menekankan bahwa penerapan sanksi juga mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk kendala yang mungkin dihadapi pegawai, seperti persoalan transportasi saat arus mudik.

Menurut Edi, momentum Idulfitri harus dimaknai sebagai titik awal untuk memperkuat semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita harapkan setelah libur Lebaran dan dalam suasana Idulfitri ini, ASN bisa bekerja lebih semangat. Jadikan momentum ini untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, baik, dan responsif,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Kota Pontianak dapat diselesaikan secara optimal.

“Pelayanan harus dilakukan dengan hati, sehingga persoalan-persoalan di Kota Pontianak bisa kita atasi, kita selesaikan, dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. 

Read More

Halal Bihalal Hari Pertama Kerja, Bupati Lumajang Tekankan Integritas ASN

Iki Radio - Kegiatan halalbihalal pada hari pertama masuk kerja setelah libur Idulfitri 1447 Hijriah dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memperkuat kembali komitmen pelayanan publik.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam bekerja.

Bupati menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada seluruh ASN sekaligus mengajak jajaran pemerintah daerah memulai kembali tugas dengan semangat baru.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Lumajang, saya bersama Mas Wakil Bupati mengucapkan minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” ujar Indah di halaman Kantor Bupati Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Rabu (25/3/2026)

Ia menegaskan, halalbihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum refleksi bagi seluruh aparatur untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan segala dosa dan khilaf kita diampuni oleh Allah SWT, dan ibadah Ramadan kita diterima. Kita kembali fitri dan siap memulai semangat baru untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” imbuhnya.

Menurut Indah, semangat Idulfitri harus diwujudkan dalam kinerja nyata, terutama melalui pelayanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran ASN. Menurutnya, dalam menjalankan pemerintahan, evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan bersama.

“Kami mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Dalam memimpin tentu tidak bisa sempurna, namun kami terus berikhtiar untuk menjadi lebih baik, agar ke depan kita semua bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, budaya kerja yang sehat di lingkungan birokrasi perlu terus dibangun dengan mengedepankan keterbukaan, evaluasi diri, dan kemauan untuk berkembang.

Momentum halalbihalal ini juga diharapkan dapat memperkuat soliditas dan kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, sekaligus mendorong kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, ASN dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu bekerja secara adaptif, cepat, dan solutif.

Karena itu, Pemkab Lumajang menegaskan pentingnya semangat baru pasca Idulfitri diwujudkan dalam langkah konkret, mulai dari peningkatan disiplin, percepatan layanan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Pelayanan publik, menurut Pemkab Lumajang, tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Read More

Usai Lebaran, Masyarakat Diminta Waspada Tawaran Kerja Bodong

Iki Radio — Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan mencurigakan pascaarus mudik, karena berpotensi menjadi modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang merugikan korban secara ekonomi maupun keselamatan.

Peringatan ini disampaikan menyusul meningkatnya pencarian kerja setelah momen Lebaran, yang kerap dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji besar namun tanpa kejelasan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam keterangan yang dikutip Rabu (25/3/2026) menegaskan, masyarakat perlu lebih teliti dalam menyaring informasi lowongan kerja agar tidak terjebak dalam praktik perdagangan orang yang semakin beragam modusnya.

Beberapa indikator yang perlu diwaspadai antara lain informasi perusahaan atau pemberi kerja yang tidak jelas, serta penawaran gaji tinggi tanpa syarat kualifikasi atau pengalaman yang memadai.

Selain itu, proses rekrutmen yang terlalu cepat juga patut dicurigai, terutama jika disertai permintaan sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi. Modus lain yang sering terjadi adalah penjelasan pekerjaan yang tidak konsisten serta tidak adanya kontrak kerja resmi.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya pada tawaran kerja yang datang melalui media sosial atau pesan pribadi tanpa melalui proses rekrutmen formal. Terlebih jika pelamar diminta menyerahkan dokumen pribadi asli seperti KTP atau paspor kepada pihak perekrut.

Langkah Pencegahan

Untuk menghindari jeratan TPPO, masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan bergaji besar dengan proses instan.

Calon pekerja juga perlu mencari informasi secara mendalam terkait perusahaan, jenis pekerjaan, hingga lokasi kerja. Pemeriksaan legalitas perusahaan melalui situs resmi menjadi langkah penting sebelum menerima tawaran kerja.

Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak menyerahkan dokumen asli kepada pihak mana pun sebelum adanya kontrak kerja resmi yang jelas dan sah secara hukum.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah praktik perdagangan orang dengan segera melaporkan jika menemukan indikasi atau dugaan TPPO.

Laporan dapat disampaikan melalui Hotline SAPA 129 atau WhatsApp 08111-129-129. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi layanan Kepolisian di nomor 110, serta hotline 0-800-1000-000.

Dengan kewaspadaan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan praktik perdagangan orang dapat dicegah sejak dini, sehingga masyarakat dapat memperoleh pekerjaan yang aman, layak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Read More

Kebijakan WFH atau WFA, Bupati Madiun : Masih Akan Dibicarakan Hari Ini

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun hingga kini belum menentukan kebijakan sistem kerja work from home (WFH) ataupun work from anywhere (WFA) yang diwacanakan pemerintah dalam upaya untuk penghematan energi, menyusul adanya krisis energy global sebagai dampak dari adanya konflik di kawasan Timur Tengah.

Bupati Madiun Hari Wuryanto, ditemui usai Halal Bihalal dengan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Ronggo Djumeno, Rabu (25/3/2026) mengatakan, hari ini kebijakan terkait dengan efisiensi energi sebagai bentuk penghematan energi itu, baru akan dibahas di Surabaya.

“Hari ini itu (langkah kebijakan untuk penghematan energi) baru akan dibahas. Ini saya mau ke Surabaya untuk membahas itu,” kata Bupati Madiun.

Berkaitan dengan WFH atau WFA menurut Bupati hal itu tidak terlalu signifikan mengingat dampaknya sangat kecil.

“Kecil sekali itu, jadi mungkin untuk Madiun tidak perlu WFH,” lanjutnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa tidak ada pembatasan untuk penggunaan kendaraan dinas, meski saat ini di beberapa negara sudah mulai terasa dampak krisis energi sebagai akibat perang di Timur Tengah.

“Kendaraan kita irit kok, semua irit. Jadi kemungkinan juga tidak ada sampai pembatasan penggunaan kendaraan. Apalagi untuk yang sifatnya kendaraan operasional,” tambahnya.

“Kita perlu sinkronisasi dulu dengan pemerintah provinsi seperti apa menyikapi itu. Hari ini nanti dibahas,” pungkasnya.(sw/IR)

Read More

Hari Pertama Masuk Usai Libur Lebaran, Bupati Madiun Minta ASN Tingkatkan Pelayanan Publik

Iki Radio - Bupati Madiun Hari Wuryanto meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini disampaikan Bupati saat memimpin apel hari pertama masuk bagi ASN, usai libur panjang lebaran 2026.

Kata Bupati, esensi beribadah selama bulan Ramadan, harus tetap dilaksanakan. Dan hal ini menjadi modal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

“Setelah satu bulan kita ditempa melalui ibadah puasa, kemenangan spiritual ini harus menjadi modal bagi panjenengan semua untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” kata Bupati saat apel di Halaman Pendopo Ronggo Djumeno, Rabu (25/3/2026).

Selain itu, ibadah di bulan Ramadan hingga perayaan Idulfitri, diharapkan bukan hanya sebuah kegiatan seremonial saja, melainkan mampu memperkuat keimanan serta meningkatkan keikhlasan dalam menjalankan tugas pemerintah.

“Kalau panjenengan bisa memberikan layanan terbaik dengan ikhlas, insyaallah apa yang panjenengan dapatkan akan lebih baik dari apa yang panjenengan lakukan,” lanjutnya.

Setelah apel, ribuan ASN ini saling bermaafan dan bersalaman bersama Bupati, Wakil Bupati, Pj Sekda Kabupaten Madiun, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Madiun.(sw/IR)

 

Read More