KPK Sita Uang Lebih dari Rp2 Miliar dalam OTT di Pemalang

Iki Radio - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 21 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 12 orang akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sementara penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lima orang yang diamankan di Jakarta telah menjalani pemeriksaan, sedangkan tujuh orang lainnya, terdiri atas enam orang dari Pemalang dan satu orang dari Yogyakarta, dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (29/7/2026) untuk diperiksa lebih lanjut. 

"Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah lebih dari Rp2 miliar serta barang bukti lainnya," kata Budi, kepada rekan-rekan media di Gedung Merah Putih, Rabu (29/7/2026).

Menurut Budi, operasi tangkap tangan tersebut mengungkap dugaan praktik korupsi yang lebih luas dari informasi awal. Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, perkara tidak hanya berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan, tetapi juga mengarah pada dugaan suap atau pemerasan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Ia menjelaskan, seluruh konstruksi perkara masih didalami melalui pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan dan akan dipaparkan secara resmi setelah proses gelar perkara atau ekspose selesai dilakukan.

"Temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan penerimaan yang tidak hanya terkait jual beli jabatan, tetapi juga berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta pengadaan barang," ujarnya.

Seiring meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan, KPK juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan barang bukti dan mendukung proses penyidikan.

Meski belum merinci seluruh lokasi yang disegel, Budi membenarkan bahwa beberapa di antaranya berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan berkaitan dengan proyek-proyek yang sedang didalami penyidik.

KPK menegaskan perkembangan perkara, termasuk penetapan tersangka, konstruksi tindak pidana, serta peran masing-masing pihak akan diumumkan setelah seluruh proses pemeriksaan awal dan gelar perkara rampung dilakukan.

Kasus ini menjadi bagian dari upaya KPK memperkuat pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pemerintah daerah, yang masih menjadi salah satu area dengan tingkat kerawanan korupsi cukup tinggi.

Read More

Presiden Bangga, Lulusan Terbaik IPDN Berasal dari Anak Buruh hingga Petani

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberagaman latar belakang para Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026. Menurut Presiden, capaian tersebut menunjukkan sistem seleksi IPDN telah berjalan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa.

Dalam amanatnya pada Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/7/2026), Presiden mengungkapkan bahwa sepuluh lulusan terbaik angkatan tersebut berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang sederhana.

"Sebelum naik ke podium, saya mendapat laporan dari Menteri Dalam Negeri bahwa sepuluh lulusan terbaik dari angkatan ini semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ada yang merupakan anak buruh, anak petani, dan ada pula anak bintara TNI," ujar Presiden.

Presiden menilai keberagaman latar belakang tersebut menjadi bukti bahwa proses seleksi IPDN yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri mengedepankan prinsip keadilan dan meritokrasi.

"Ini membuktikan bahwa seleksi IPDN yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri telah berhasil," katanya.

Presiden berharap komitmen tersebut terus dipertahankan agar putra-putri terbaik dari seluruh daerah dan berbagai lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin masa depan.

"Kita inginkan seleksinya benar. Putra-putri terbaik bangsa, anak siapa pun. Kalau anak buruh harian bisa lulus menjadi pamong praja, siapa tahu suatu saat dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat," tutur Presiden.

Menurut Presiden, penerapan sistem meritokrasi merupakan salah satu wujud keberhasilan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, setiap anak bangsa yang memiliki kemampuan dan prestasi harus diberi ruang untuk berkembang tanpa memandang latar belakang keluarga.

"Ini membuktikan bahwa NKRI berhasil, bahwa Pancasila itu benar. NKRI harus dipimpin oleh mereka yang terbaik, mereka yang berprestasi. Meritokrasi. Mereka yang berprestasi, silakan maju. Ini membanggakan hati saya," pungkas Presiden.

Read More

Presiden Bekali Lulusan IPDN dengan Pesan Sederhana: Berpihaklah kepada Rakyat

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan dan pengabdian sebagai aparatur pemerintahan.

Pesan tersebut disampaikan saat memberikan amanat pada Upacara Pelantikan PPM Angkatan XXXIII IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

"Bekerjalah dengan hati tanpa kesombongan. Selalu dekat dengan rakyat, selalu membela rakyatmu. Kalau ragu-ragu, berpihaklah kepada rakyatmu. Kalau kau ragu-ragu mengambil keputusan, tanya kepada dirimu, mana yang menguntungkan rakyat," pesan Presiden.

Presiden menegaskan bahwa seorang Pamong Praja harus memiliki kecintaan yang tulus kepada tanah air dan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ia meminta para lulusan IPDN untuk terus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

"Jangan punya kesetiaan sempit. Negara kita besar, banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak kelompok etnis. Semua satu keluarga. Semua suku adalah saudaramu. Semua agama adalah saudaramu. Semua ras adalah saudaramu. Semua kelompok etnis adalah saudaramu," ujarnya.

Selain Pancasila, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, UUD 1945 merupakan perwujudan cita-cita para pendiri bangsa yang harus dijaga dan tidak boleh dikhianati.

"Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, adalah murni suara kemerdekaan dan cita-cita pendiri bangsa kita. Jangan pernah mengkhianati pendiri-pendiri bangsa kita," tegas Presiden.

Mengakhiri amanatnya, Presiden meminta para Pamong Praja Muda menjaga nama baik keluarga, almamater, dan institusi tempat mereka mengabdi. Ia berharap seluruh lulusan mampu menjadi aparatur pemerintahan yang membanggakan bangsa melalui dedikasi dan pengabdian terbaik.

"Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kalian di mana pun bertugas dan mengabdi. Indonesia menanti pengabdianmu," pungkas Presiden.

Read More

Polresta Madiun Kota Ungkap Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur, Tersangka Seorang Residivis Narkoba

MADIUN — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Madiun Kota menetapkan seorang pria berinisial MQS (27), warga Kabupaten Magetan, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Tersangka kini resmi ditahan di Mapolres Madiun Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sejak Senin (27/7/2026).

Kasus kekerasan seksual ini terungkap setelah MQS terlebih dahulu ditangkap oleh warga atas dugaan penganiayaan di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada Jumat (24/7/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Saat tersangka sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Madiun Kota, orang tua korban datang dan membuat laporan mengenai dugaan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak mereka.

Kasihumas Polres Madiun Kota, Ipda Aris Yunandi, membenarkan penahanan terhadap tersangka tersebut.

"Pelaku awalnya diamankan warga terkait kejadian penganiayaan pada Jumat sekitar pukul 22.00 WIB. Saat diperiksa, pihak keluarga korban ternyata juga melaporkan tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur," ujar Ipda Aris Yunandi, Selasa (28/7/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, tersangka MQS diduga melakukan tindakan amoral tersebut secara berulang kali sepanjang periode Februari hingga Juli 2026. Aksi keji tersebut dilakukan di sebuah rumah kos yang berlokasi di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

Modus tersangka diduga memanfaatkan kondisi korban yang masih di bawah umur dengan memberikan bujuk rayu. Penyidik saat ini terus mendalami kemungkinan adanya unsur ancaman maupun pemaksaan dalam setiap aksi yang dilakukan tersangka.

Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti serta memeriksa saksi-saksi dan korban. Hasil penelusuran kepolisian menunjukkan bahwa MQS merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika.

Atas perbuatannya, tersangka MQS dijerat dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), atau Pasal 473 ayat (1) juncto Pasal 473 ayat (2) huruf b, atau Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atas MQS terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun.

 

Read More

Perkuat Tata Kelola dan Kinerja Business, Bank Madiun Usung Strategi Intelligent GRC Menuju Perseroda

Iki Radio — Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun terus memantapkan langkahnya dalam menerapkan fondasi Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) yang terintegrasi.

Penerapan GRC ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan bisnis, mitigasi risiko, serta mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan yang sehat.

Penguatan GRC tersebut menjadi bagian integral dari proses transformasi perusahaan yang saat ini tengah berganti status hukum menjadi PT BPR Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda).

Seluruh persyaratan legal telah dipenuhi dan kini perusahaan sedang menunggu penerbitan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, Velly Murdianto, menjelaskan bahwa momentum transformasi ini diusung melalui tema besar "The Perseroda Leap: Keberlanjutan Bank Madiun melalui Intelligent GRC".

“Momentum ini kami harapkan menjadi lompatan baru. Ketika resmi menjadi Perseroda, kami insya Allah bisa lebih lincah dalam berbisnis dan berkolaborasi dengan berbagai pihak tanpa meninggalkan fungsi utama kami sebagai bank milik pemerintah daerah,” ujar Velly, Selasa (28/7/2026).

Velly menekankan bahwa GRC di Bank Madiun telah melekat dalam strategi bisnis harian, didukung oleh optimalisasi divisi kepatuhan dan manajemen risiko yang dikawal bersama Direktur Kepatuhan, Eko Supriyono.

Di tengah dinamika ekonomi dan penyesuaian standar akuntansi keuangan, penerapan GRC terbukti mampu menjaga kualitas portofolio bisnis bank.

Diantaranya sekitar 79% dari total penyaluran kredit difokuskan pada sektor produktif, sedangkan kredit konsumtif berada pada porsi sekitar 20%. Bermitra dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) sebagai off-taker hasil panen.

Dari portofolio kredit sekitar Rp192 miliar, sebanyak Rp21 miliar disalurkan kepada petani tebu dengan tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) terjaga di angka 0%.

Program Kurma Manis (Kredit Rakyat Maju Mantap dan Istimewa) hadir untuk memberikan akses pembiayaan yang sehat bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil sekaligus membebaskan mereka dari jerat rentenir.

Berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Madiun guna memitigasi risiko iklim dan operasional pada sektor pertanian lokal.

Dalam aspek operasional, Bank Madiun menerapkan kerangka pengawasan menyeluruh berbasis three lines of defense. Mulai dari Unit Operasional,Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (penerbitan opini risiko dan compliance review sebelum & sesudah pencairan kredit), dan Unit Audit Internal (penerapan early warning system, pemantauan berkala, dan strategi pencegahan fraud).

Berdasarkan hasil audit internal, tingkat efektivitas penerapan pengendalian internal perusahaan mencatatkan skor 82% dengan kategori Efektif.

Menatap masa depan, Bank Madiun sedang mengembangkan model integrasi GRC berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan digitalisasi sistem pelaporan melalui dashboard real-time.

Kombinasi antara GRC terintegrasi, digitalisasi, dan AI ini telah memberikan dampak nyata pada kinerja keuangan perusahaan tahun ini, di mana total aset meningkat, laba tumbuh sekitar 7,9%, efisiensi biaya tetap terkendali, dan posisi likuiditas berada dalam kondisi aman.

“Kami ingin seluruh keputusan bisnis benar-benar berbasis data yang valid. Itulah arah penguatan Intelligent GRC yang sedang kami bangun untuk memastikan keberlanjutan Bank Madiun ke depan,” tutup Velly.(tb/ir)

 

Read More

Siapkan 43 Guru Bantuan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun Siap Gelar MPLS pada 31 Juli

Iki Radio — Sebanyak 262 calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun dijadwalkan akan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai Jumat, 31 Juli 2026. 

Untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal sejak hari pertama, pihak sekolah telah menyiagakan 43 orang guru bantuan.

Tenaga pendidik sementara tersebut terdiri dari 12 guru jenjang SD, 14 guru jenjang SMP, dan 17 guru jenjang SMA.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun, Rohmah Agustin Setyowuni, menjelaskan bahwa para guru tamu ini digandeng melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur. 

Mereka akan mendampingi siswa hingga tenaga pendidik tetap hasil seleksi Kementerian Sosial resmi bertugas.

“Untuk sementara kami dibantu guru tamu agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Nantinya akan dikoordinasikan dengan guru PPPK yang ditetapkan Kementerian Sosial,” kata Rohmah.

Selain tenaga pengajar, sekolah berkonsep asrama ini juga telah menyiapkan sistem pendampingan ketat bagi para siswa. Setiap wali asrama nantinya akan mengawasi sekitar dua kamar, sementara satu wali asuh bertanggung jawab atas 10 siswa.

Selama dua hingga tiga minggu masa transisi, MPLS tidak hanya berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga pembentukan kebiasaan hidup mandiri.

“Anak-anak akan dibiasakan bangun tepat waktu, beribadah, makan teratur, hingga menjalani rutinitas kehidupan berasrama sebelum masuk ke proses pembelajaran formal,” tambahnya.

Adapun jumlah calon siswa yang terdata secara keseluruhan mencapai sekitar 341 orang, termasuk siswa yang mengikuti skema penempatan sementara dari Sekolah Rakyat Ponorogo.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus mengebut penyelesaian fisik fasilitas sekolah. 

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Madiun, Anton Susilo, mengungkapkan bahwa progres pembangunan infrastruktur saat ini telah mencapai 94 persen.

Meski MPLS tetap dimulai sesuai jadwal pada 31 Juli, penempatan siswa di asrama akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan fasilitas dan arahan dari Kemensos.

“Kami ingin anak-anak masuk ketika semuanya sudah benar-benar siap, baik sarana maupun tenaga pendidiknya, agar proses belajar berlangsung aman dan nyaman,” tegas Anton.

Program Sekolah Rakyat ini dikhususkan untuk menampung anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati, dari total kuota 270 siswa, saat ini telah ditetapkan 262 siswa.

Anton menambahkan, delapan kursi tersisa yang masih kosong rencananya akan diisi jika ada penambahan peserta melalui perubahan SK mendatang. 

Antusiasme masyarakat terhadap sekolah ini juga dinilai sangat tinggi, terlihat dari banyaknya orang tua yang mulai menanyakan kepastian jadwal masuk sekolah.(ir)

Read More

Pemerintah Percepat Sinkronisasi Data, Penyaluran Bansos makin Tepat Sasaran

Iki Radio - Selama bertahun-tahun, persoalan bantuan sosial kerap berulang. Masih ada warga yang berhak tetapi belum menerima bantuan, sementara sebagian yang kondisinya sudah berubah tetap tercatat sebagai penerima. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mempercepat sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital agar penyaluran bantuan semakin akurat dan tepat sasaran.

Kemajuan implementasi sistem itu ditinjau langsung oleh Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) saat mengunjungi lokasi uji coba Portal Perlinsos Digital di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026). 

Dalam dialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat, rombongan melihat bagaimana data penerima bantuan kini diverifikasi melalui sistem yang menghubungkan berbagai basis data pemerintah.

Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi Aris Kurniawan menjelaskan, Portal Perlinsos Digital memanfaatkan keterhubungan data lintas kementerian dan lembaga sehingga penentuan penerima bantuan tidak lagi hanya mengandalkan satu sumber data. Informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik dapat diverifikasi secara otomatis untuk menghasilkan data yang lebih akurat.

“Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan,” ujar Aris.

Dalam implementasinya, Kemkomdigi menyediakan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur yang memungkinkan pertukaran data antarkementerian dan lembaga berlangsung secara aman dan real time.

Sinkronisasi data tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Proses verifikasi calon penerima bantuan menjadi lebih cepat dan objektif, potensi data ganda dapat ditekan, sementara warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat lebih mudah teridentifikasi sehingga bantuan sosial semakin tepat sasaran.

Pemerintah juga tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data apabila ditemukan ketidaksesuaian melalui mekanisme sanggah. Seluruh pertukaran data dilakukan berdasarkan persetujuan (consent) masyarakat sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan dilindungi dengan teknologi enkripsi melalui layanan Cryptography as a Service milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hingga saat ini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten/kota. Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi, mencapai 99,82 persen. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memastikan data penerima bantuan semakin akurat sebelum sistem diterapkan secara nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam mendukung uji coba Perlinsos Digital. Menurutnya, pengalaman Surabaya menunjukkan bahwa sinkronisasi data bukan sekadar pembaruan teknologi, tetapi langkah nyata memperbaiki kualitas pelayanan publik.

“Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil,” ujar Qodari.

Ke depan, interoperabilitas data yang dikembangkan melalui Portal Perlinsos Digital diharapkan tidak hanya memperkuat penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai layanan publik digital yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Read More

Kemendes PDT dan Asosiasi Desa Perkuat Pengawalan Koperasi Merah Putih

Iki Radio - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama 10 asosiasi desa memperkuat komitmen mengawal pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

Dukungan pemerintah desa dinilai menjadi kunci agar koperasi mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di perdesaan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Yandri mengatakan pemerintah desa akan dilibatkan secara aktif, mulai dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga perangkat desa, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

"Karena bagaimanapun Kopdes ini berhasil tidak berhasil perlu dukungan penuh dari rakyat di desa termasuk pemerintah desanya," ujar Mendes PDT.

Menurut Yandri, Kemendes PDT bersama 10 asosiasi desa juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara langsung dari sumber resmi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Program KDKMP merupakan agenda strategis pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan 83 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Ia mengakui pelaksanaan program tersebut menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa.

"83.000 desa/kelurahan yang akan kita berdayakan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu ini kita bangun banyak tantangan, tetapi hari ini kita sudah mulai merumuskan sama-sama, Insya Allah di Oktober 2026 Koperasi Desa Merah Putih sudah terasa nanti dampaknya di tengah-tengah masyarakat," kata Zulkifli Hasan.

Rakortas tersebut membahas penyelesaian berbagai isu lintas kementerian dan lembaga dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Turut hadir dalam rapat itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait.

Read More