Evaluasi Perumdam Tirta Dharma Purabaya, Bupati Madiun Tekankan 11 Strategi Pengembangan

Iki Radio – Bupati Madiun, Hari Wuryanto, selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), memimpin rapat evaluasi Laporan Triwulan I Tahun 2026 Perumdam Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun, di Ruang Rapat Bupati Madiun, Pusat Pemerintahan (Puspem) Caruban, Senin (29/6/2026).

Rapat evaluasi ini dihadiri Direktur Utama Perumdam Tirta Dharma Purabaya, Imansyah Novianto, beserta jajaran direksi dan Dewan Pengawas. 

Turut mendampingi Bupati dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, para Asisten Sekda, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran Bagian Setda Kabupaten Madiun.

Agenda diawali dengan paparan komprehensif Dirut Perumdam Tirta Dharma Purabaya, Imansyah Novianto. 

Imansyah membeberkan capaian Triwulan I tahun 2026, mulai dari perkembangan perusahaan, realisasi pendapatan, laporan laba/rugi, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga pertumbuhan jumlah pelanggan.

Bupati Madiun memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja positif yang berhasil ditunjukkan oleh Perumdam Tirta Dharma Purabaya sepanjang awal tahun ini. Meski demikian, Hari Wuryanto mengingatkan agar jajaran manajemen tidak cepat berpuas diri.

"Secara umum kinerjanya sudah sangat positif. Namun, aspek pelayanan air bersih dan perluasan cakupannya harus tetap ditingkatkan. Selain itu, optimalisasi bisnis juga bisa digenjot melalui perluasan jaringan distribusi pemasaran AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) Yoiki, salah satunya dengan meningkatkan kerja sama dengan SPPG," ujar Bupati.

Untuk membawa perusahaan daerah ini semakin maju, Bupati memaparkan 11 langkah strategi pengembangan di antaranya meliputi peningkatan kualitas sistem manajemen dalam Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance). Mendorong Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung penguatan PDAM.

Selain itu mengambil langkah-langkah konkret dalam program penurunan tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water), serta memperluas cakupan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan.

Senada dengan Bupati, Sekda Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, mengingatkan jajaran Perumdam untuk bergerak cepat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi daerah. 

Seiring dengan masuknya para pengembang perumahan dan perusahaan baru ke Kabupaten Madiun, Perumdam diminta responsif melakukan penyambungan jaringan baru.

"Pihak Perumdam harus merespon cepat peluang di wilayah-wilayah pertumbuhan baru tersebut. Kami juga menyarankan adanya pembuatan sumur bor baru maupun revitalisasi sumur bor peninggalan Belanda yang potensial. Ini semua fokusnya satu, yaitu memberikan pelayanan air bersih terbaik kepada masyarakat Kabupaten Madiun," pungkas Sigit.(ir)

Read More

Jejak Sutan Sjahrir dan Tan Malaka: Pemkot Madiun Sulap Rumah Tahanan Militer Belanda Jadi Destinasi Wisata Sejarah

Iki Radio — Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun bersiap menghidupkan kembali aset sejarah berharga di wilayahnya. Rumah Tahanan Militer (RTM) peninggalan era kolonial Belanda yang berlokasi di Jalan A. Yani akan dikembangkan menjadi destinasi wisata sejarah sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Madiun akan menyulap rumah tahanan militer peninggalan penjajah Belanda menjadi destinasi wisata sejarah Kota Madiun (Foto : Kompas.com)

Bangunan ikonik ini memiliki nilai historis yang sangat kuat. Pada masa kolonial, RTM tersebut disebut-sebut pernah menjadi tempat penahanan dua tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, yakni Sutan Sjahrir dan Tan Malaka.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, menjelaskan bahwa RTM memiliki potensi besar untuk mendatangkan wisatawan karena narasi sejarahnya yang kuat. Nantinya, eks-penjara militer ini akan diintegrasikan ke dalam rute wisata jalan kaki (walking tour heritage) di pusat Kota Madiun.

"RTM ini memiliki potensi besar untuk mendatangkan wisatawan karena memiliki cerita sejarah. RTM nantinya akan diintegrasikan dengan sejumlah bangunan cagar budaya lain dalam satu jalur wisata sejarah," ujar Bagus, Senin(29/6/2026).

Rute walking tour heritage ini diproyeksikan membentuk satu kawasan wisata sejarah terpadu yang menghubungkan berbagai bangunan cagar budaya ikonik di Kota Madiun, antara lain Balai Kota Madiun, Bakorwil, Gereja Santo Cornelius, dan SD Santo Bernardus.

Untuk mewujudkan rencana ini, Pemkot Madiun telah menjalin koordinasi intensif dengan jajaran TNI, mulai dari Komandan Kodim, Danrem, hingga Pangdam, agar proses pembersihan dan pemanfaatan bangunan dapat berjalan lancar.

Bagus menegaskan bahwa proses pemugaran akan dilakukan dengan sangat hati-hati demi mempertahankan karakter asli bangunan. Pemerintah kota akan melakukan studi mendalam terhadap dokumentasi dan foto-foto lawas sebelum menentukan konsep penataan maupun fungsi tambahannya.

"Kami akan lihat dulu foto aslinya seperti apa. Setelah itu baru kami tentukan fungsinya," tambahnya. Selain sebagai sarana edukasi, kawasan ini juga diproyeksikan menjadi spot fotografi estetis bagi para wisatawan.

Rencana strategis ini disambut baik oleh pihak militer. Komandan Korem 081/Dhirotsaha Jaya, Kolonel Arm. Untoro Hariyanto, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Pemkot Madiun untuk menghidupkan kembali bangunan bersejarah tersebut.

Menurut Untoro, pengembangan wisata sejarah ini tidak hanya sekadar menjaga warisan masa lalu, tetapi juga menjadi stimulus yang kuat untuk mendongkrak sektor pariwisata dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

"Konsep yang disiapkan Pak Wali merupakan wisata sejarah yang sangat baik. Untuk itu kami mendukung penuh konsep tersebut," tegas Kolonel Arm. Untoro Hariyanto.

Gagasan menyulap RTM menjadi objek wisata ini muncul setelah Plt Wali Kota Madiun bersama para pegiat sejarah meninjau kawasan Jalan Pahlawan. 

Lokasi RTM yang strategis dan berdekatan dengan Balai Kota dinilai sangat ideal untuk mendukung pengembangan kawasan heritage di jantung Kota Madiun.(ir)

Read More

Menpora Dorong Pelatnas Jangka Panjang, Judo Indonesia Harus Miliki Roadmap Prestasi

Iki Radio - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan pentingnya pembinaan atlet judo secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional (pelatnas) jangka panjang untuk melahirkan prestasi yang konsisten di tingkat internasional.

Hal itu disampaikan Menpora saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Judo Seluruh Indonesia Tahun 2026 di Aula Prakasa Mako Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Senin (29/6/2026).

Dalam sambutannya, Erick mengapresiasi kontribusi cabang olahraga judo terhadap prestasi Kontingen Indonesia pada SEA Games 2025 di Thailand. Menurutnya, keberhasilan Indonesia menempati peringkat kedua klasemen akhir tidak terlepas dari sumbangan empat medali emas, dua medali perak, dan satu medali perunggu yang diraih atlet-atlet judo.

"Saya tentu sangat apresiasi. Kemarin di SEA Games kita targetnya peringkat tiga. Alhamdulillah setelah 32 tahun, ketika kita tidak menjadi tuan rumah, kita bisa peringkat dua. Dan judo menyumbangkan empat medali emas, dua medali perak, serta satu medali perunggu," ujar Menpora.

Ia berharap prestasi tersebut dapat ditingkatkan pada SEA Games 2027 di Malaysia. Menurut Erick, persaingan akan semakin ketat karena negara tuan rumah dipastikan menargetkan posisi puncak, sementara Indonesia harus bersaing dengan Thailand, Vietnam, dan Filipina yang terus menunjukkan perkembangan olahraga prestasi.

"Semoga judo juga bisa memberikan medali yang lebih banyak lagi, dan kami dari Kemenpora terus mendorong bahwa pelatnas itu tidak bisa hanya jangka pendek, harus jangka panjang," katanya.

Menpora menjelaskan pembinaan atlet berprestasi membutuhkan proses yang panjang dan terencana. Karena itu, strategi pembinaan tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu singkat menjelang pelaksanaan kejuaraan.

Ia mengapresiasi jajaran pengurus PJSI yang telah menyusun strategi pembinaan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam Rakernas sebagai fondasi pengembangan olahraga judo nasional.

Menurut Erick, seorang atlet membutuhkan waktu sekitar lima hingga enam tahun untuk mencapai prestasi puncak di level internasional. Atas dasar itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan terhadap skema pendanaan multiyears bagi pelatnas yang diusulkan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Bapak Presiden sangat mengharapkan skema ini terjadi, karena itu visi beliau untuk kemajuan olahraga Indonesia. Mudah-mudahan ada kesamaan pengertian dengan administrasi negara, bahwa anggaran multiyears itu sesuatu yang sudah dilakukan di banyak negara, dan ini merupakan keharusan yang sedang ditunggu seluruh cabang olahraga," jelasnya.

Menurut Menpora, sistem pembinaan berkelanjutan merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan atlet berkelas dunia. Oleh sebab itu, seluruh cabang olahraga perlu memiliki perencanaan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada target prestasi jangka panjang.

Erick berharap Rakernas PJSI tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menghasilkan konsolidasi program pembinaan yang komprehensif, termasuk penyusunan roadmap pengembangan atlet menuju berbagai ajang internasional.

Rakernas PJSI Tahun 2026 diikuti 19 Pengurus Provinsi beserta jajaran pengurus pusat dan dibuka oleh Wakil Ketua Umum PB PJSI, MB Hutagalung, yang mewakili Ketua Umum PJSI Maruli Simanjuntak.

Penguatan pembinaan olahraga melalui pelatnas jangka panjang tersebut sejalan dengan implementasi Asta Cita, khususnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing serta penguatan prestasi olahraga nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kehormatan bangsa di tingkat internasional.

Read More

Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun: Mashudi Tekankan Inovasi dan Sinergi Bersama demi Visi "Bersih, Sehat, Sejahtera"

Iki Radio – Peringatan Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun menjadi momentum penting untuk merefleksikan capaian pembangunan sekaligus menata strategi masa depan.

Anggota DPRD Kabupaten Madiun sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun, Mashudi, menegaskan bahwa tantangan ke depan memerlukan lompatan besar dalam bentuk inovasi daerah serta kerja sama yang konstruktif dari seluruh elemen masyarakat.

Menurut Mashudi, mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun yang Bersih, Sehat, dan Sejahtera bukan sekadar tugas di atas kertas, melainkan sebuah komitmen yang membutuhkan terobosan nyata.

"Dalam membangun daerah di era sekarang, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang monoton. Dibutuhkan inovasi-inovasi segar di berbagai sektor agar pembangunan bisa berjalan lebih akseleratif dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Mashudi saat memberikan keterangan, Senin (29/6/2026).

Lebih lanjut, Mashudi mengingatkan bahwa keberhasilan dalam mencapai visi daerah yang bersih dari korupsi, sehat masyarakat dan lingkungannya, serta sejahtera ekonominya, merupakan tanggung jawab kolektif. Visi besar ini tidak akan terwujud jika hanya bertumpu pada satu pihak saja.

Ia memaparkan tiga pilar utama yang harus bergerak selaras:

• Eksekutif (Pemerintah Daerah): Sebagai motor penggerak program dan inovasi pelayanan publik.
• Legislatif (DPRD): Sebagai pengawal regulasi, penganggaran, dan pengawasan yang konstruktif.
• Masyarakat: Sebagai subjek sekaligus mitra aktif pembangunan yang ikut menjaga iklim daerah tetap kondusif.

"Visi misi ini adalah tanggung jawab bersama. Sinergi yang konstruktif antara eksekutif, legislatif, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Madiun adalah kunci utama. Kita harus berjalan beriringan, saling mendukung, dan gotong royong," tambah Ketua DPD Partai Golkar tersebut.

Melalui momentum Hari Jadi ke-458 ini, Mashudi mengajak semua pihak untuk membuang ego sektoral dan memperkuat komitmen demi kemajuan Bumi Kampung Pesilat.

Dengan inovasi yang tiada henti dan kerja sama yang solid, optimisme menuju Kabupaten Madiun yang lebih maju dan sejahtera di masa depan dapat terwujud nyata.(ir)

 

Read More

Usung Tema "Ayah Wajib Hadir", Harganas Ke-33 Kabupaten Madiun Bupati Tegaskan Keluarga Adalah Fondasi Utama SDM

Iki Radio — Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 di Kabupaten Madiun menjadi momentum krusial untuk mengingatkan kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Mengusung tema yang sarat makna, “Ayah Wajib Hadir”, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB PPPA) Kabupaten Madiun menggelar upacara khidmat di halaman kantor dinas setempat, Senin (29/6/2026).

Suasana upacara berlangsung semarak dan penuh warna. Seluruh peserta yang hadir tampak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Pilihan busana ini bukan sekadar pemanis visual, melainkan simbol kuat keberagaman sekaligus pengingat bahwasanya dari lingkungan keluarga kecil pulalah perekat persatuan bangsa ini bermula.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa bonus demografi yang saat ini dimiliki Indonesia bagaikan pisau bermata dua. Potensi besar tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi dunia yang luar biasa apabila dikelola dengan baik.

Sebaliknya, bonus demografi tersebut berisiko tinggi berubah menjadi bencana nasional jika kualitas SDM tidak dipersiapkan secara matang sejak dini.

Menurut Bupati, fokus pembangunan daerah maupun nasional kini tidak boleh lagi sekadar berorientasi pada pengendalian jumlah penduduk, melainkan harus bergeser pada peningkatan kualitas manusia melalui penguatan institusi keluarga.

“Transformasi kualitas sumber daya manusia tidak dimulai saat seseorang masuk perguruan tinggi ataupun dunia kerja. Semuanya dimulai sejak dalam kandungan dan melalui pengasuhan di dalam keluarga,” tegas Bupati.

Ia memaparkan, terdapat tiga pilar utama yang wajib diperkuat dalam pembangunan ketahanan keluarga, yakni sektor kesehatan, pendidikan karakter, serta ketahanan mental dan spiritual. Upaya pencegahan stunting, pemenuhan gizi seimbang sejak 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), hingga pembentukan kepribadian anak ditegaskannya merupakan tanggung jawab kolektif seluruh anggota keluarga.

Bupati juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadap isu kesehatan mental keluarga pada era modern. Fenomena meningkatnya jumlah pasien di rumah sakit jiwa belakangan ini harus menjadi alarm keras bagi masyarakat bahwa keluarga telah kehilangan fungsinya sebagai tempat pertama yang memberikan rasa aman, kasih sayang, dan dukungan emosional.

Secara khusus, ia mengingatkan agar para orang tahu tidak membiarkan penggunaan gawai (gadget) mengikis kedekatan emosional antara mereka dan anak-anak.

Kehadiran nyata orang tua, terutama sosok ayah, dinilai jauh lebih berharga dibandingkan sekadar pemenuhan kebutuhan materi semata.

Lebih lanjut Bupati memaknai tema Harganas tahun ini sebagai sebuah seruan moral sekaligus ajakan konkret kepada para ayah untuk benar-benar hadir secara utuh dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun psikologis.

“Jangan sampai ayah ada di rumah, tetapi hatinya tidak berada bersama keluarga. Kehadiran ayah harus diwujudkan melalui perhatian yang tulus, komunikasi yang sehat, pendampingan, dan untaian doa bagi anak-anaknya,” imbuhnya.

Ia pun menambahkan sebuah pesan reflektif bahwa kesuksesan seorang anak tidak selamanya diukur atau ditentukan oleh kondisi ekonomi orang tua.

Sejarah telah membuktikan banyak keluarga dengan latar belakang sederhana yang berhasil melahirkan generasi-generasi sukses lantaran didukung oleh ikatan emosional yang kokoh antara ayah, ibu, dan anak.

Senada dengan Bupati, Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Madiun, Hendro Suwondo, menyatakan bahwa peringatan Harganas bukanlah agenda tahunan yang bersifat seremonial belaka. Momen ini merupakan titik tolak strategis untuk memperkuat benteng pertahanan keluarga di tengah hantaman tantangan zaman dan disrupsi teknologi.

Hendro menguraikan bahwa tema “Ayah Wajib Hadir” merefleksikan bahwa pembentukan karakter anak yang tangguh memerlukan kontribusi yang seimbang antara ayah dan ibu.

Kehadiran figur ayah secara aktif diyakini mampu membangun logika berpikir yang struktural, daya juang yang tinggi, serta karakter pantang menyerah.

Sementara itu, sentuhan kasih sayang ibu menjadi penyeimbang yang melembutkan sisi emosional dan kepribadian anak.

“Anak akan tumbuh jauh lebih optimal ketika mereka mendapatkan cinta, perhatian, dan pendampingan yang utuh dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh keluarga, khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai teladan, untuk menginisiasi perubahan positif ini dari rumah masing-masing,” jelas Hendro.

Sebagai langkah konkret pasca-upacara, rangkaian peringatan Harganas di Kabupaten Madiun akan dilanjutkan dengan agenda pembekalan dan penguatan kapasitas bagi para kader keluarga.

Lebih dari itu, Pemkab Madiun tengah menyusun Peta Jalan Pembangunan Keluarga (PJPK) yang bakal menjadi dokumen pedoman resmi pembangunan ketahanan keluarga dalam beberapa tahun ke depan.

Melalui payung hukum dan dokumen strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan—mulai dari Kampung KB, pendampingan intensif, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), hingga Bina Keluarga Lansia (BKL)—demi melahirkan potret keluarga yang tangguh, harmonis, bahagia, dan berkualitas di Bumi Kampung Pesilat.(ir)

 

Read More

Optimalkan Penurunan Kemiskinan, Dinsos Kabupaten Madiun Gelar FGD Monev Program UEP KUBE

Iki Radio — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun menggelar Focus Group Discussion (FGD) hasil monitoring dan evaluasi (monev) Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin.

Kegiatan yang berlangsung di Lembah Wilis pada Senin (29/6/2026) ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas pemberdayaan ekonomi sekaligus merumuskan arah kebijakan ke depan.

Program UEP KUBE Fakir Miskin yang diinisiasi sejak tahun 2024 ini tercatat telah menjangkau 450 penerima manfaat yang tersebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Madiun.

Melalui program ini, masing-masing penerima mendapatkan suntikan bantuan modal usaha sebesar Rp3 juta untuk mengembangkan unit usaha produktif mereka.

Sebelum FGD ini digelar, Tim Dinsos bersama pilar-pilar sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring.

Data dan temuan riil di lapangan itulah yang kemudian dibahas bersama dalam forum diskusi ini untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Tarnu Assidiq, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian penting dari rangkaian evaluasi untuk melihat sejauh mana dampak program yang telah berjalan.

“Agenda hari ini merupakan kegiatan lanjutan untuk mengetahui hasil monitoring dan evaluasi Program UEP Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang tersebar di 15 kecamatan. Program ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh seluruh pilar sosial Dinas Sosial,” ujar Tarnu.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil monitoring sementara, respons dari masyarakat atau penerima manfaat tergolong sangat positif. Kendati demikian, evaluasi menyeluruh melalui forum FGD tetap krusial guna mengukur capaian riil serta memetakan perbaikan yang diperlukan agar program berjalan kian efektif.

Hasil rumusan dan pembahasan dari FGD ini nantinya akan dilaporkan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Madiun sebagai bahan pertimbangan strategis untuk keberlanjutan program.

Tarnu berharap, program UEP KUBE dapat terus bergulir karena memiliki kontribusi nyata dalam mendongkrak kesejahteraan warga sekaligus menekan angka kemiskinan.

“Harapannya, program ini dapat terus berkelanjutan sehingga mampu membantu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Madiun maupun di tingkat Jawa Timur,” imbuhnya.

Keberlanjutan Program UEP KUBE ini pun diharapkan selaras dengan visi besar pembangunan Kabupaten Madiun, yaitu mewujudkan daerah yang Bersih, Sehat, dan Sejahtera (Bersahaja) melalui penguatan ekonomi masyarakat berbasis pemberdayaan lokal.(ir)

 

Read More

HJKM ke-458: Disperidakop-UM Kabupaten Madiun Pacu Inovasi Digital dan Kolaborasi demi Wujudkan Ekonomi yang ‘Bersahaja’

Iki Radio – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun (HJKM) ke-458 menjadi momentum penting bagi seluruh elemen pemerintahan untuk merefleksikan diri dan memperkuat komitmen pelayanan.

Mengusung tema "Berinovasi dan Berkolaborasi untuk Kabupaten Madiun Bersahaja", Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperidakop-UM) Kabupaten Madiun siap melangkah lebih maju lewat transformasi digital dan sinergi lintas sektor.

Kepala Disperidakop-UM Kabupaten Madiun, Indra Setyawan, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa tema hari jadi tahun ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen kerja yang nyata.

Menurut Indra Setyawan, makna "Berinovasi" bagi Disperidakop-UM adalah keberanian untuk meninggalkan cara-cara lama yang manual dan beralih ke tata kelola berbasis digital.

"Kami terus bergerak memodernisasi manajemen internal koperasi, mendigitalisasi transaksi di pasar rakyat, membangun sistem pemantauan harga bahan pokok penting (bapokting) berbasis data real-time, hingga menginisiasi Pasar Tertib Ukur (PTU) dan mendorong pelaku usaha mikro untuk melek teknologi atau go-digital," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Sementara itu, "Berkolaborasi" menjadi kunci utama karena stabilitas harga pangan, perlindungan konsumen, penguatan koperasi, dan upaya menaikkan kelas UMKM tidak bisa diwujudkan sendirian.

Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, distributor pangan, lembaga keuangan, akademisi, hingga kesadaran mandiri dari pelaku usaha dan konsumen.

"Muara akhir dari seluruh pelayanan ini adalah mewujudkan Kabupaten Madiun Bersahaja, yaitu masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing melalui fondasi ekonomi lokal yang jujur, sehat, dan tangguh," tambanya.

Menyelaraskan dengan tema HJKM ke-458, Disperidakop-UM telah mengimplementasikan berbagai program strategis demi mendongkrak ekonomi Bumi Kampung Pesilat. Berikut adalah 5 pilar langkah nyata yang telah dilakukan:

• Pemberdayaan UMKM Naik Kelas: Memberikan pelatihan kemasan (packaging), memfasilitasi pengurusan legalitas usaha secara gratis (NIB, PIRT, sertifikasi Halal), hingga mendampingi produk unggulan daerah agar mampu menembus pasar luar daerah.
• Revitalisasi dan Digitalisasi Pasar Rakyat: Mengupayakan kenyamanan fisik pasar tradisional sekaligus mengenalkan sistem pembayaran nontunai (E-Retribusi) demi meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi transaksi.
• Penguatan Koperasi: Melakukan pembinaan rutin dan penilaian kesehatan koperasi, serta mendorong reposisi koperasi agar menjadi pilar ekonomi yang sehat dan transparan bagi anggotanya.
• Stabilisasi Harga dan Pasar Murah: Menyelenggarakan operasi pasar dan pasar murah secara berkala untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi daerah.
• Perlindungan Konsumen (Metrologi): Menjalankan program jemput bola melalui sidang tera dan tera ulang keliling, serta pengawasan ketat pada fasilitas publik seperti SPBU untuk memastikan akurasi alat ukur demi mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai Daerah Tertib Ukur.

Melalui momentum hari jadi ini, Indra Setyawan berharap koperasi, pasar tradisional, dan usaha mikro di Kabupaten Madiun memiliki daya saing yang tinggi, sehingga mampu tumbuh sejajar dengan ritel modern dan tangguh menghadapi guncangan ekonomi global.

"Kami berharap kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terjalin semakin erat demi perputaran roda ekonomi yang berkelanjutan. Mari terus jaga semangat gotong royong, inovasi, dan kolaborasi yang dinamis ini demi kesejahteraan bersama di Kabupaten Madiun," pungkasnya.(ir)

 

Read More

Kenali Prosedur Pemisahan Bidang Tanah agar Urusan Pertanahan Lebih Mudah dan Tertib

Iki Radio - Mengurus administrasi pertanahan kini semakin mudah dan transparan. Salah satu layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah pemisahan bidang tanah, yakni proses memisahkan sebagian bidang tanah dari sertifikat induk tanpa menghilangkan keberlakuan sertipikat tersebut.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Arduan menyampaikan, layanan ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti penjualan sebagian bidang tanah, hibah kepada anggota keluarga, pembagian harta bersama, maupun kepentingan lain yang mengharuskan sebagian bidang tanah memiliki sertipikat tersendiri.

"Berbeda dengan layanan pemecahan bidang tanah, pada proses pemisahan sertipikat induk tetap berlaku. Yang berubah hanyalah luas bidang tanah pada sertipikat induk setelah sebagian lahannya dipisahkan dan diterbitkan menjadi sertipikat baru," ujarnya.

Sebagai ilustrasi, apabila seseorang memiliki tanah seluas 1.000 meter persegi dan ingin menjual sebagian tanah seluas 300 meter persegi, maka bidang seluas 300 meter persegi tersebut dapat dipisahkan menjadi sertipikat baru. Sementara itu, sertipikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah disesuaikan menjadi 700 meter persegi.

Ketentuan mengenai layanan pemisahan bidang tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pelaksanaannya, bidang tanah hasil pemisahan akan diterbitkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat baru. Sementara pada data bidang tanah induk, baik peta pendaftaran, surat ukur, buku tanah, maupun sertipikat, akan diberikan catatan bahwa telah dilakukan pemisahan beserta penyesuaian luas bidang tanah yang tersisa.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan layanan tersebut, terdapat sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan, yaitu sertipikat tanah asli, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat permohonan pemisahan, serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir beserta bukti pelunasannya.

Dalam kondisi tertentu, pemohon juga perlu melampirkan dokumen pendukung sesuai tujuan pemisahan. Misalnya akta jual beli apabila pemisahan dilakukan untuk transaksi penjualan sebagian bidang tanah, surat hibah apabila digunakan untuk hibah, ataupun putusan pengadilan dan akta pembagian harta bersama apabila berkaitan dengan pembagian aset.

Setelah seluruh dokumen diterima, Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran terhadap bagian tanah yang akan dipisahkan. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar penyusunan peta bidang tanah baru sekaligus penerbitan surat ukur dan sertipikat hasil pemisahan.

Apabila seluruh persyaratan administratif maupun teknis telah dipenuhi, sertipikat baru akan diterbitkan untuk bidang tanah hasil pemisahan, sedangkan sertipikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah diperbarui sesuai hasil pengukuran.

Untuk memudahkan masyarakat memperkirakan biaya layanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan fitur simulasi biaya melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat cukup memilih menu Layanan, kemudian Info Layanan, dan memilih jenis layanan Pemisahan. Selanjutnya, pengguna dapat menentukan lokasi bidang tanah, mengisi jumlah dan luas bidang tanah, serta memilih kategori penggunaan lahan sebagai pertanian atau nonpertanian. Sistem akan menampilkan estimasi biaya pengukuran sesuai ketentuan yang berlaku.

Aplikasi Sentuh Tanahku dapat diunduh secara gratis melalui Play Store maupun App Store. Selain itu, masyarakat juga dapat berkonsultasi langsung dengan Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai persyaratan maupun tahapan pelayanan.

Penyediaan layanan digital tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses, transparan, dan akuntabel. Langkah ini juga sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital, serta memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan guna mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Read More