Sekolah Rakyat Probolinggo Jadi Model Integrasi Pengentasan Kemiskinan

Iki Radio - Pemerintah Kota Probolinggo memperkuat implementasi program Sekolah Rakyat (SR) sebagai strategi terintegrasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar pemberdayaan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo, Madihah, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 (SR-T7) di wilayahnya merupakan bagian dari program rintisan nasional yang langsung direspons cepat oleh pemerintah daerah sejak awal peluncuran.

“Sejak program ini disampaikan pemerintah pusat, kami langsung menindaklanjuti dengan pengajuan dan penyediaan sarana prasarana. Alhamdulillah, Kota Probolinggo termasuk dalam kategori rintisan awal,” ujar Madihah, dalam kunjungan jurnalistik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7 di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Ia menuturkan, konsep “terintegrasi” dalam SR-T7 tidak hanya merujuk pada jenjang pendidikan yang mencakup SMP dan SMA dalam satu lokasi, tetapi juga pada pendekatan penyelesaian masalah secara menyeluruh melalui sinergi lintas perangkat daerah, instansi vertikal, serta dukungan pemerintah pusat.

Dalam implementasinya, Pemkot Probolinggo memanfaatkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai asrama siswa, serta memanfaatkan gedung sekolah yang ada untuk kegiatan belajar mengajar. Model ini memungkinkan program berjalan cepat meski dengan keterbatasan waktu dan infrastruktur awal.

Madihah mengungkapkan, pelaksanaan program dibagi dalam tiga fase utama, yakni inisiasi, validasi, dan penguatan. Pada fase validasi, pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga desil satu dan dua atau kategori paling miskin.

“Prosesnya dilakukan door to door untuk memastikan ketepatan sasaran. Ini penting agar intervensi yang diberikan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan,” katanya.

Saat ini, jumlah siswa aktif mencapai 91 orang dari total awal 100 siswa, dengan tingkat putus sekolah (drop out) yang relatif rendah dibandingkan daerah lain. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan siswa, termasuk pendampingan psikososial melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

“Anak-anak ini memiliki latar belakang yang kompleks. Sebagian bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak bisa hanya pendidikan formal, tetapi juga pendampingan mental dan sosial,” ujar Madihah.

Perubahan signifikan terlihat dari sisi kepercayaan diri dan pola pikir siswa. Jika sebelumnya banyak yang tidak memiliki harapan tinggi terhadap masa depan, kini mereka mulai memiliki cita-cita dan optimisme yang lebih kuat.

“Dulu ada yang bercita-cita sangat sederhana karena keterbatasan akses. Sekarang, setelah mendapatkan pendidikan dan pendampingan, kepercayaan diri mereka tumbuh dan cara pandang terhadap masa depan berubah,” ungkapnya.

Untuk memastikan keberlanjutan setelah lulus, Pemkot Probolinggo juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) yang menyediakan peluang beasiswa bagi lulusan Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Selain itu, pemerintah juga membuka akses pelatihan keterampilan dan menjajaki kemitraan dengan dunia usaha dan industri.

“Bagi yang melanjutkan pendidikan tinggi sudah ada skema beasiswa. Sementara yang tidak, kami arahkan ke pelatihan keterampilan dan peluang kerja melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk program dari Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Di sisi lain, intervensi juga menyasar orang tua siswa. Dinas Sosial memberikan pelatihan keterampilan seperti laundry dan pengolahan makanan, disertai dukungan peralatan dan akses permodalan. Hingga saat ini, sekitar 60 dari 100 orang tua telah mengikuti pelatihan tersebut.

Langkah ini bertujuan agar keluarga memiliki sumber penghasilan mandiri, sehingga anak dapat fokus menjalani pendidikan tanpa harus menjadi tulang punggung keluarga.

“Pendekatan kami dari hulu ke hilir. Tidak hanya anak yang dibina, tetapi orang tua juga diberdayakan. Harapannya, pengentasan kemiskinan bisa dilakukan secara holistik dan berkelanjutan,” kata Madihah.

Dengan berbagai capaian tersebut, Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo kini menjadi salah satu rujukan bagi daerah lain yang ingin mengembangkan program serupa. Pemerintah optimistis, model ini dapat melahirkan generasi unggul dari keluarga prasejahtera dan menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

 

Read More

Lepas 641 JCH Batam, Amsakar: Fokus Ibadah dan Saling Menguatkan

Iki Radio - Wali kota Batam, Amsakar Achmad, melepas 641 Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Batam 1447 Hijriah/2026 Masehi. Pelepasan berlangsung khidmat di Masjid Agung Raja Hamidah, Batamcentre, Kamis (16/4/2026) pagi.

Wali kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali kota Batam, Li Claudia Chandra, melepas JCH Batam di Masjid Agung Raja Hamidah Batamcentre, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali kota Batam, Li Claudia Chandra, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar menekankan pentingnya kesiapan mental dan spiritual bagi para jemaah. Ia mengingatkan bahwa masa tunggu keberangkatan haji yang panjang menjadikan kesempatan ini sebagai anugerah yang patut disyukuri.

“Hati harus bersih, lapang, dan benar-benar hadir dalam ibadah. Jangan terbebani oleh urusan yang ditinggalkan di tanah air. Fokuskan diri untuk mengharap rida Allah SWT,” ujarnya.

Ia juga berpesan agar seluruh jemaah menjaga kekompakan selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, interaksi dengan jutaan jemaah dari berbagai latar belakang menuntut kesabaran dan sikap saling memahami.

“Jaga kekompakan dan saling menguatkan. Jika menghadapi kendala, segera laporkan kepada petugas. Pemerintah Kota Batam melalui petugas haji siap memberikan pelayanan selama 24 jam,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Amsakar mengungkapkan bahwa dirinya juga akan menunaikan ibadah haji tahun ini melalui jalur reguler. Ia menyebut keberangkatan tersebut merupakan hasil tabungan yang dikumpulkannya selama puluhan tahun.

“Saya ingin menjalani ibadah haji secara reguler agar dapat membaur dan merasakan perjuangan bersama masyarakat. Ini hasil tabungan sejak 20 hingga 25 tahun lalu,” ungkapnya.

Sesuai jadwal, Amsakar dijadwalkan berangkat pada 21 Mei 2026 dan kembali ke Tanah Air pada 30 Juni 2026. Selama menjalankan ibadah, ia memohon doa dari masyarakat Batam.

“Saya titip doa untuk kemajuan Kota Batam. Mohon doa agar seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kekuatan hingga kembali ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur dan mabrurah,” tutupnya.

 

Read More

Subdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Jatim Bongkar Praktik Beras ‘Polos’ dikemas SPHP Ukuran 5 Kg

Iki Radio - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan tindak pidana di bidang pangan dan perlindungan konsumen terkait peredaran beras kemasan SPHP yang tidak sesuai ketentuan. Seorang pria berinisial RMF (28), warga Kabupaten Probolinggo, ditetapkan sebagai tersangka, Rabu (15/4/2026).

“Modus operandi tersangka yakni membeli beras polos tanpa label dari petani dan toko beras di Probolinggo, kemudian dikemas ulang ke dalam karung beras SPHP ukuran 5 kilogram,” ujar Kasubdit I ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Farris Nur Sanjaya.

Namun, dalam praktiknya, berat beras yang dikemas tidak sesuai. Tersangka hanya mengisi dengan berat bruto sekitar 4,9 kilogram per kemasan.

“Tersangka dengan sengaja mengurangi isi kemasan untuk mendapatkan keuntungan. Dari praktik tersebut, tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp1.000 per ons atau Rp3.000 per sak,” jelas Faris.

Selain itu, tersangka juga tidak memiliki izin resmi untuk memproduksi beras SPHP maupun beras premium lainnya. Ia juga tidak mengantongi dokumen penunjukan dari Bulog sebagai produsen atau distributor resmi.

Dari lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 400 sak beras kemasan SPHP 5 kg, karung kosong, alat jahit, timbangan, hingga alat bantu pengemasan. Polisi juga menyita ponsel yang digunakan tersangka dalam menjalankan aktivitasnya.

“Praktik ini telah dilakukan tersangka sejak April 2025 dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen,” tegas faris.

Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jatim, Langgeng Wisnu Adinugroho menegaskan bahwa beras dalam kasus ini bukan berasal dari Bulog. Ia menjelaskan, Bulog memiliki peran menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di pasaran.

“Fungsi Perum Bulog adalah menjaga ketersediaan pasokan di pasar serta menanggulangi gejolak harga beras. Beras yang diungkap dalam kasus ini dipastikan bukan berasal dari Bulog,” ujar Langgeng

Ia juga menambahkan, penyaluran beras SPHP hanya dilakukan melalui jalur resmi yang telah ditentukan.

“Untuk penyaluran beras SPHP, kami hanya melalui delapan saluran resmi, yakni pengecer di pasar rakyat, koperasi desa, gerakan pangan murah, koperasi binaan pemerintah daerah, outlet BUMN atau BUMD, koperasi instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK), serta swalayan atau toko modern,” jelas Langgeng

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp6 miliar.

Polda Jatim mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli produk pangan serta segera melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan serupa.(ir)

Read More

Literasi Keuangan, Pemkab Lumajang Dorong UMKM Lebih Tangguh dan Berdaya Saing

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menegaskan bahwa penguatan literasi keuangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas serta kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyatakan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan menjadi faktor penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga berkelanjutan dan minim risiko.

Menurutnya, di tengah tren pertumbuhan ekonomi yang positif, masyarakat perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan secara bijak. Tanpa literasi yang memadai, pertumbuhan ekonomi berpotensi diiringi berbagai kerentanan, seperti maraknya pinjaman daring ilegal maupun pengelolaan keuangan yang tidak sehat.

“Literasi keuangan adalah kunci. Masyarakat harus memahami cara mengelola keuangan, mengenali risiko, dan memanfaatkan layanan keuangan secara tepat,” ujarnya saat menerima kunjungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember di Ruang Mahameru Kantor Bupati, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (15/4/2026).

Ia menambahkan, literasi keuangan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama di tengah perkembangan layanan keuangan digital yang semakin kompleks.

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu juga menekankan pentingnya edukasi keuangan sejak dini, khususnya bagi pelajar. Menurutnya, generasi muda perlu dibekali pemahaman agar tidak mudah terjebak praktik keuangan yang merugikan serta mampu membangun kebiasaan finansial yang sehat.

Sementara itu, Kepala OJK Jember, Aris Budiman, menyampaikan bahwa peningkatan literasi keuangan merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.

Ia menilai tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas inklusi keuangan, termasuk mendorong penggunaan transaksi non tunai yang lebih efisien dan aman.

“Literasi keuangan, khususnya bagi pelajar, menjadi prioritas agar tidak mudah terjebak pinjaman online ilegal. Masyarakat juga harus mampu membedakan layanan keuangan resmi serta memahami risikonya,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat dengan literasi keuangan yang baik akan lebih siap menghadapi dinamika ekonomi serta mampu memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.

Selain itu, literasi keuangan juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku usaha yang memahami pengelolaan keuangan dinilai lebih mampu mengatur modal, mengakses pembiayaan resmi, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi dengan OJK, Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Dengan penguatan literasi keuangan yang berkelanjutan, diharapkan pertumbuhan ekonomi Lumajang tidak hanya meningkat, tetapi juga memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

 

Read More

Hadiah Lebih Banyak, BPR Kabupaten Madiun Kembali Membuka SIMARMAS di BAHANA Bersahaja

Iki Radio - Bakti Harmoni Madiun Bersahaja (BAHANA BERSAHAJA), menjadi even rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Tak ayal, even ini selalu ditunggu tunggu oleh masyarakat, yang desanya dipilih menjadi tempat dilaksanakannya even tersebut.

Sebab, dalam agenda rutin tiap bulan ini, Pemkab Madiun bersama seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan BUMD Kabupaten Madiun, hadir dengan memberikan layanan langsung bagi masyarakat.

Tak terkecuali Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kabupaten Madiun, yang selalu andil bagian dalam setiap kegiatan Pemkab Madiun, termasuk BAHANA BERSAHAJA.

Seperti saat even BAHANA BERSAHAJA dilaksanakan di Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, 14 – 15 April 2026.

BPR Kabupaten Madiun hadir dengan memberikan layanan penuh bagi masyarakat, melalui fasilitas mobil kas keliling.

Berbagai layanan disediakan. Mulai pembayaran pajak kendaraan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga berbagai bentuk transaksi keuangan lainnya. Seperti pembayaran tagihan air, listrik, serta layanan multipayment.

Yang menarik, pada BAHANA BERSAHAJA di Desa Bancong ini, BPR Kabupaten Madiun membuka kesempatan bagi warga, untuk mengikuti program SIMARMAS (Simpanan Arisan Masyarakat) GASKEUN.

Setelah sukses dengan program SIMARMAS dengan hadiah utama satu unit mobil Honda Brio yang diundi pada 2025 lalu, kali ini Perumda BPR Kabupaten Madiun membuka kesempatan untuk seluruh masyarakat untuk mengikuti program SIMARMAS GASKEUN, dengan hadiah lebih banyak.

SIMARMAS adalah produk tabungan Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat yang dikemas dalam bentuk arisan dengan nominal pembayaran setiap bulannya sebesar Rp 100.000

KETENTUAN PROGRAM TABUNGAN SIMARMAS GASKEUN

1. Peserta program wajib memiliki identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor.

2. Jangka waktu pelaksanan program 24 bulan

3. Peserta program wajib melakukan setoran awal (sebagai setoran periode pertama) sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan setiap bulannya wajib melakukan setoran Rp100.000 (seratus ribu rupiah) selambat lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

4. Setiap bulan akan dilakukan penarikan tabungan sebanyak 3 (tiga) rekening untuk mendapatkan saldo tabungan terakhir dan doorprize.

5. Setiap periode triwulanan akan dilakukan penarikan 1 (satu) rekening tabungan untuk mendapatkan hadiah sebagai berikut:

·         Special prize Periode 3: LM Emas 3 gram

·         Special prize Periode 6: LM Emas 3 gram

·         Special prize Periode 9: Honda Beat

·         Special prize Periode 12: Honda Scoopy

·         Special prize Periode 15: Honda Vario 125

·         Special prize Periode 18: Honda Stylo

·         Special prize Periode 21: Honda Vario 160

·         Grand prize Periode 24: 3 Honda PCX (3 rekening) (Spesifikasi nadiah sesuai dengan ketentuan Bank)

6. Saldo tabungan nasabah peserta program yang mendapatkan hadiah triwulanan (special prize atau grand prize) menjadi hak milik Bank.

7. Peserta program yang mendapatkan hadiah wajib membayar sepenuhnya biaya dan/atau Pajak hadiah sesuai Ketentuan.

8. Peserta program yang terpilih pada saat penarikan tabungan tidak perlu melakukan setoran tabungan pada bulan berikutnya dan kepesertaan program dinyatakan berakhir

9. Hadiah tidak dapat dilukar dengan uang.

10. Bagi peserta program yang sampai dengan penarikan periode ke-24 belum mendapatkan hadiah bulanan/triwulanan, maka berhak untuk mengambil seluruh Tabungan Simarmas.

11. Peserta program yang berhak mengikuti penarikan tabungan adalah peserta aktif yang tidak menunggak satoran setiap bulan dengan saldo sesuai ketentuan

12. Peserta program yang menunggek setoran dinyatakan berakhir kepesertaannya dan tidak diikutsertakan pada pengundian hadiah serta saldo tabungan diblokir sampai dengan periode ke-24.

13. Kuota terbatas dengan jumlah tertentu.

Sementara itu disisi lain, dengan berbagai bentuk layanan yang diberikan bagi masyarakat, serta tata kelola perusahaan yang baik, Perumda BPR Kabupaten Madiun berhasil meraih penghargaan dalam Top BUMD AWARDS 2026.

Yaitu penghargaan yang diraih Direktur Utama BPR Kabupaten Madiun, Velly Murdianto sebagai Top CEO BUMD 2026 Perumda BPR, dan Top BUMD Awards BPR Bintang 5.

Hal ini sebagai bukti nyata komitmen BPR Kabupaten Madiun, dalam memberikan pelayanan keuangan yang sehat, inklusif, dan mendukung perekonomian masyarakat.(ir)

Read More

Dorong Kreatifitas, Ketua TP PKK Madiun : Sampah Bukan Musuh

Iki Radio - Sampah sering kali menjadi permasalahan di suatu daerah. Diantaranya tentang sampah yang terus menumpuk, munculya kasus kasus penyakit, hingga terjadinya bencana.

Apalagi, untuk jenis sampah anorganik, atau sampah plastik yang butuh waktu hingga ratusan hingga ribuan tahun untuk dapat terurai, bila hanya dibuang begitu saja.

Untuk itu Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Madiun, berusaha terus mendorong agar masyarakat lebih kreatif dalam memilah serta mengolah sampah, agar menjadi lebih bermanfaat serta membawa nilai ekonomi.

"Jadi sampah itu bukan musuh ya bu, kalau kita bisa pintar memilah dan memilih," ujar Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, saat mengunjungi Bank Sampah Mutiara Mempesona, Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Rabu (15/4/2026).

Dalam kunjungan yang menjadi rangkaian kegiatan Bakti Harmoni Madiun Bersahaja (BAHANA Bersahaja) itu, pihaknya menekankan agar PKK lebih kreatif dalam mengolah sampah.

"Sampah itu bisa menjadi nilai ekonomis kita, membantu perekonomian kita," lanjutnya.

Didampingi segenap pengurus TP PKK Kabupaten Madiun, pihaknya juga mengajak seluruh elemen berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.

"Monggo ibu-ibu tetap semangat untuk terus melestarikan lingkungan," tambahnya.

Dalam kunjungan di bank sampah Mutiara Mempesona Desa Bancong ini, rombongan TP PKK Kabupaten Madiun meninjau hasil karya pembuatan busana dari plastik/ kresek bekas, juga pembuatan lilin aromatherapy.(ir)

Read More

TikTok Tutup 780 Ribu Akun Anak, Pemerintah Desak Platform Lain

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan upaya pelindungan anak di ruang digital mulai menunjukkan hasil nyata.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid didampingi Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya dan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar pada Selasa (14/4/2026) mengatakan kepatuhan terhadap PP TUNAS bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara sistem elektronik. 

Hingga 10 April 2026, platform TikTok telah menonaktifkan sekitar 780 ribu akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun di Indonesia.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

"Kami mencatat TikTok menjadi platform pertama yang melaporkan bahwa per tanggal 10 April 2026, telah menonaktifkan 780 ribu akun anak di bawah 16 tahun untuk Indonesia," ungkap Meutya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).

Meutya menyampaikan apresiasi kepada platform TikTok yang telah memutuskan bergabung dalam gerakan bersama untuk melindungi anak-anak, khususnya di Indonesia.

“TikTok telah menyerahkan surat komitmen kepatuhan kepada Pemerintah Republik Indonesia, mempublikasikan batas usia minimum 16 tahun melalui Help Center, serta berkomitmen melakukan pembaruan berkala atas implementasinya,” jelasnya.

Meutya menegaskan hal itu menjadi langkah awal yang sangat positif dan menjadi kemenangan bagi publik, khususnya orang tua dan anak-anak di Indonesia.

"Kita harapkan juga muncul dari platform lainnya untuk segera menyampaikan jumlah akun yang sudah dilakukan penanganan atau takedown," ujarnya.

Sementara itu, terkait platform Roblox, Kemkomdigi mencatat adanya perkembangan di tingkat global.

Roblox dilaporkan telah melakukan penyesuaian pengaturan (adjustment setting) dan menghadirkan fitur baru secara global dari kantor pusatnya di Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya pelindungan anak.

Namun demikian, pemerintah menilai langkah tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PP TUNAS di Indonesia.

"Masih ada loophole (celah) yang membolehkan komunikasi atau chat dengan orang tak dikenal," jelasnya.

Kemkomdigi menegaskan hingga saat ini Roblox belum dapat dikategorikan sebagai platform yang patuh terhadap PP TUNAS.

"Dengan berat hati meskipun sudah melakukan adjustment yang cukup banyak, kami belum dapat menerima proposal dari Roblox untuk menyatakan bahwa platform Roblox telah mematuhi PP TUNAS," tandasnya.

Meutya menegaskan bahwa kepatuhan terhadap PP TUNAS bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap penyelenggara sistem elektronik.

Kemkomdigi akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta akan mengambil langkah tegas terhadap platform yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Read More

Pemkab Lumajang Perkuat Irigasi untuk Jaga Ketahanan Pangan

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menegaskan penguatan sistem irigasi sebagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Wakil Bupati (Wabup) Lumajang, Yudha Adji Kusuma, mengatakan sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air yang dikelola secara baik.

“Air merupakan faktor utama dalam pertanian. Jika distribusinya terganggu, produktivitas juga akan menurun,” ujar Yudha melalui keterangan pers di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, sementara ketersediaannya semakin terbatas. Kondisi tersebut menuntut sistem irigasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang irigasi untuk memperkuat pengelolaan sumber daya air.

Regulasi ini tidak hanya mengatur distribusi air, tetapi juga mencakup perlindungan petani, pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, serta pengelolaan aset irigasi. “Penguatan sistem irigasi menjadi bagian penting untuk menjamin keberlanjutan sektor pertanian,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya menjaga fungsi saluran irigasi dari alih fungsi lahan dan penyempitan sempadan yang berpotensi mengganggu distribusi air.

Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat menurunkan produktivitas pertanian dan berdampak pada kesejahteraan petani. Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap Raperda Irigasi dapat dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan kebijakan yang implementatif.

"Penguatan sistem irigasi diharapkan mampu mendukung Lumajang sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," pungkasnya. 

 

Read More