Percepat Transformasi Digital, Pemkab Madiun Siapkan Wi-Fi Gratis di Seluruh Balai Desa

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun terus memacu transformasi digital hingga ke tingkat desa demi menciptakan sistem pelayanan publik yang responsif dan transparan. 

Langkah strategis ini ditegaskan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dalam acara Sosialisasi dan Sarasehan bertajuk “Membangun Ekosistem Pelayanan yang Cepat dan Akurat” yang digelar di Pendopo Kantor Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari, Jumat (24/4/2026).

Bupati Hari Wuryanto menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan pokok dalam birokrasi modern. Menurutnya, sistem digital akan memangkas birokrasi yang lambat dan menutup celah manipulasi anggaran.

“Dengan digitalisasi, insyaallah kita bisa memberikan layanan terbaik. Transparansinya nyata, akuntabel, dan historisnya bisa dilihat. Kita mau berbuat apa pun bisa terpantau, mau menaikkan (anggaran) tidak bisa karena semua kelihatan,” ujar Hari Wuryanto.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Madiun berencana menyediakan akses Wi-Fi gratis di setiap Balai Desa. Program ini diharapkan mampu meringankan beban fiskal desa sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terkendala masalah konektivitas.

“Nanti gratis dari saya, sehingga ada efisiensi di desa karena tidak perlu lagi menganggarkan itu. Kalau aksesnya sudah tersedia di seluruh desa, insyaallah pelayanan tidak akan ngadat lagi,” tambahnya.

Sementara itu Camat Kebonsari, Mukhlis Sarengat, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayahnya. Ia menilai IKD adalah instrumen utama untuk menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan yang serba cepat.

“Membangun ekosistem yang responsif adalah keharusan. Melalui digitalisasi IKD ini, kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga desa semakin kuat,” kata Mukhlis Sarengat.

Di sisi lain, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan integritas operator di lapangan, terutama petugas registrasi desa sebagai garda terdepan.

"Sehebat apa pun teknologi, kualitas pelayanan tetap bergantung pada manusianya," kata dr. Purnomo.

Pemkab Madiun juga terus mendorong Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (TP2DD), penjaminan kesehatan melalui BPJS, serta kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM di tingkat desa.

Pemerintah Kabupaten Madiun berharap seluruh elemen masyarakat, mulai dari Ketua RT hingga tokoh masyarakat, dapat mendukung penuh ekosistem digital ini demi mewujudkan Madiun yang lebih modern dan sejahtera.(ir)

Read More

Transformasi BPR Dikebut, PT BPR Kabupaten Madiun Perseroda Tunggu Pengesahan Kemenkum RI dan Izin OJK

Iki Radio - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda BPR Kabupaten Madiun, bergerak cepat dalam pembentukan perubahan status badan hukum menjadi perseroan terbatas daerah (Perseroda).

Bupati Madiun bersama Asisten dan Dewan Pengawas serta jajaran direksi Bank Madiun, usai penandatanganan akta notaris pendirian PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (Sumber gambar instagram @bankmadiun)

Hal ini sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Madiun bersama DPRD Kabupaten Madiun, tentang perubahan status hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), yang ditandai dengan disetujui serta disahkannya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang BPR, dan penyertaan modal BPR pada 29 Januari 2026 lalu.

Melansir akun resmi @bankmadiun, pada tanggal 20 April 2026 lalu, di hadapan Notaris Nanik Yuniarti, dilaksanakan Penandatanganan Akta Pendirian PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (disebut juga Bank Madiun).

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto mewakili Pemerintah Kabupaten Madiun selaku Pemegang Saham Pengendali, dan Ketua Koperasi Agustina Kusumadewi mewakili Koperasi Konsumen BAMA BERNAS NURAGA selaku Pemegang Saham. 

Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Perwakilan Koperasi BAMA BERNAS NURAGA, melakukan penandatanganan akta notaris pendirian PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (sumber gambar instagram @bankmadiun)

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang, Peraturan OJK, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, perubahan Badan Hukum BPR, yang semula Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) diharapkan lebih meningkatkan kinerja Bank Madiun. 

Selain itu mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan mendukung perkembangan perekonomian daerah, serta semakin meningkatkan kontribusi PAD. 

Sementara itu, meskipun saat ini masih menjadi bagian kecil dari porsi kepemilikan saham Bank Madiun, Koperasi Konsumen BAMA BERNAS NURAGA, yang beranggotakan Pengurus dan Pegawai Bank Madiun, diharapkan dapat semakin meningkatkan loyalitas dan rasa memiliki dari seluruh Pengurus dan Pegawai Bank Madiun.

Sehingga diharapkan semakin produktif berkinerja, berkarya, dan berprestasi secara profesional, berintegritas tinggi serta semakin memberikan manfaat kepada seluruh Stakeholder. 

Selanjutnya, pihak Bank Madiun wajib menindaklanjuti beberapa rangkaian tahapan sesuai regulasi untuk menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda secara "paripurna".

Diantaranya permohonan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sampai dengan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Read More

Belajar dari Kegagalan, Komisi C DPRD Kab Madiun Ungkap Kunci Sukses Proyek KPBU Madiun

Iki Radio - Perjalanan panjang Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akhirnya membuahkan hasil manis. Proyek yang sempat diragukan keberhasilannya ini kini justru menjadi percontohan nasional.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Rudi Triswahono, yang juga merupakan mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) KPBU (kala itu), mengungkapkan bahwa kesuksesan ini bukanlah hasil instan. Perjalanan ini dimulai sejak tahun 2017, penuh dengan riset, diskusi, dan tekad kuat untuk tidak mengulangi kegagalan daerah lain.

Rudi menceritakan, saat awal merancang skema ini, timnya melakukan studi banding, guna mencari cara agar implementasi KPBU dapat dipercepat. Salah satu ketakutan terbesar saat itu adalah kegagalan.

“Kami belajar dari yang gagal. Di Kota Bandung, ada enam proyek KPBU tapi semuanya gagal. Kami tidak mau itu terjadi di Madiun. Saat itu keterbatasan pengertian mengenai KPBU menjadi tantangan tersendiri,” ujar Rudi, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jum’at (24/4/2026).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, DPRD bekerja sama dengan pihak eksekutif membentuk apa yang disebutnya sebagai "fraksi birokrasi". Tujuannya sederhana namun krusial, yakni bagaimana caranya agar Madiun bisa menjadi pelopor suksesnya skema KPBU di Indonesia.

Dukungan regulasi menjadi fondasi utama. Rudi menekankan pentingnya mengawal proyek ini dengan Peraturan Daerah (Perda) yang kuat, serta penerbitan Peraturan Bupati (Perbub) terkait Simpul KPBU.

Dalam penerapannya, Madiun memegang teguh prinsip Value for Money. Awalnya menawarkan 10.000 titik penerangan jalan, namun realisasi baru mencapai 7.459 titik. Komitmen anggaran dengan nilai paling besar Rp20,8 miliar per tahun pun dialokasikan untuk memastikan proyek ini terus berjalan optimal.

“Hasilnya, dari KPBU ini kita mendapatkan insentif fiskal dan penghargaan,” ungkapnya.

Keberhasilan KPBU pada sektor penerangan jalan ini kini menjadi modal besar bagi Pemerintah Kabupaten Madiun untuk merambah sektor lain.

Rudi menegaskan bahwa fokus ke depan juga masalah sampah, dan penataan tiang utilitas atau infrastruktur pasif.

Dengan skema solicited (proyek yang diprakarsai pemerintah), DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madiun optimistis bahwa pembangunan infrastruktur akan lebih tertata, efisien, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“Ini adalah bukti bahwa dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang solid, kita bisa mengubah tantangan menjadi keberhasilan,” tutupnya.(ir)

Read More

Dihadapan Wakil Walikota Palangka Raya, Bupati Hari Wuryanto Bocorkan Strategi Proyek KPBU APJ

Iki Radio – Bupati Madiun, Hari Wuryanto, membagikan pengalaman strategis terkait keberhasilan implementasi program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ).

Bupati Madiun Hari Wuryanto, menyampaikan paparan keberhasilan skema KPBU APJ di Kabupaten Madiun, saat menerima kunjungan Pemkot Palangka Raya, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jum'at (24/4/2026)

Proyek ini kini menjadi percontohan bagi banyak daerah lain karena dianggap sebagai solusi efektif dalam memecahkan masalah infrastruktur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan luas wilayah Kabupaten Madiun mencapai 1.028 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 738.000 jiwa, kebutuhan akan penerangan jalan yang memadai menjadi sangat penting.

Menurut Hari Wuryanto, infrastruktur ini bukan sekadar lampu jalan, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas lingkungan bagi masyarakat.

“Penerangan jalan umum sangat penting. Setelah kita pasang ini, protes masyarakat berkurang. Lingkungan menjadi lebih terang dan perekonomian meningkat,” ujar Bupati Hari Wuryanto, saat menerima kunjungan Pemkot Palangka Raya, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jum'at (24/4/2026).

Kabupaten Madiun menghadapi tantangan nyata, dimana jumlah APJ yang terpasang saat ini baru mencapai 7.459 titik. Sementara kebutuhan ideal untuk mencakup seluruh desa di wilayah tersebut mencapai 11.500 titik.

Dengan keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Madiun memilih skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengurangi alokasi APBD.

“Semua pembiayaan ditanggung oleh pihak ketiga. Dengan skema ini, kita diberi fasilitas terlebih dahulu, bahkan perawatan baru dimulai setelah 10 tahun. Ini luar biasa karena kita bisa melakukan efisiensi besar; satu lampu merkuri lama bisa digantikan dengan 10 lampu LED yang jauh lebih terang dan efisien,” jelasnya.

Meski kini menuai hasil positif, Hari Wuryanto mengakui bahwa proses perjalanannya tidaklah mudah. Diskusi mengenai KPBU ini memakan waktu hingga tiga tahun hingga akhirnya mencapai kesepakatan.

Tantangan terbesar, salah satunya, adalah proses negosiasi yang alot dengan pihak legislatif.

“Dulu hampir 15 kali Forum Group Discussion (FGD) dilakukan. Namun, dengan perencanaan matang dan terukur, dukungan regulasi yang kuat, serta sinergi antar perangkat daerah, semua bisa terlewati,” papar Bupati.

Selain itu, keberhasilan proyek ini juga didukung oleh kehadiran penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan dukungan dari Bappenas. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi badan usaha pelaksana.

“Kalau ada perusahaan mau mengerjakan sesuatu, mereka tenang karena ada penjamin. Komitmen dan keterbukaan menjadi faktor kunci keberhasilan KPBU ini. Pemerintah hadir di sini untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.

Dengan pola pembangunan yang inovatif ini, Pemerintah Kabupaten Madiun telah membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah hambatan utama dalam mewujudkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Keberhasilan ini diharapkan dapat terus memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keamanan bagi seluruh warga Madiun.(ir)

Read More

Benchmarking, Pemkot Palangka Raya Studi Tiru KPBU ke Kabupaten Madiun

Iki Radio – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya melakukan langkah strategis untuk meningkatkan layanan publik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, Pemkot Palangka Raya melaksanakan kunjungan kerja atau benchmarking di Kabupaten Madiun sebagai lokasi studi tiru.

Fokus utama dalam kunjungan ini adalah mempelajari keberhasilan Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan skema KPBU untuk proyek alat Penerangan Jalan Umum (PJU).

Achmad Zaini mengungkapkan bahwa Palangka Raya memiliki tantangan geografis yang cukup unik.

Sebagai kota dengan luas wilayah mencapai 2.853 km²—yang menjadikannya salah satu kota terluas di Indonesia—sekitar 80 persen wilayahnya masih berupa kawasan hutan.

"Dengan struktur wilayah yang mencakup 5 kecamatan dan 30 kelurahan, kebutuhan akan infrastruktur penerangan jalan sangat krusial. Saat ini, kami memiliki target untuk memenuhi kebutuhan 6.000 titik PJU. Untuk merealisasikannya, setidaknya kami membutuhkan penambahan 2.891 titik PJU dengan estimasi anggaran mencapai Rp87 miliar," ujar Zaini, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jum'at (24/4/2026).

Menurut Zaini, Pemkot Palangka Raya memilih Kabupaten Madiun sebagai tujuan benchmarking karena terbukti berhasil mengimplementasikan skema KPBU secara nyata dan efektif.

"Penerapan KPBU bukanlah hal yang sederhana. Ada banyak aspek regulasi, kelembagaan, dan tantangan di lapangan yang harus kami pahami dengan baik. Kami datang ke sini (Kabupaten Madiun) untuk menggali pengalaman langsung, memahami kendala yang dihadapi, dan bagaimana Pemkab Madiun menaklukkan tantangan tersebut," tambahnya.

Zaini berharap, melalui kunjungan ini, Pemkot Palangka Raya dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai solusi strategis dalam pembangunan infrastruktur PJU.

Selain itu, ia berharap kunjungan ini menjadi awal terjalinnya kerja sama yang berkelanjutan antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengembangan tata kelola layanan publik.

Langkah ini menegaskan komitmen Pemkot Palangka Raya untuk mencari pendanaan kreatif guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah, demi menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat melalui infrastruktur penerangan jalan yang memadai.(ir)

Read More

Berantas TBC, Bulan Depan Pemkab Madiun Beli Mobil Rontgen Rp 2 Miliar

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Bupati Madiun Hari Wuryanto, bersama Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dr. Heri Setyana, usai pembekalan kader Posyandu, Kamis (23/4/2026)

Salah satunya, dalam rangka mencapai target zero TBC pada tahun 2030, Pemkab Madiun melalui Dinas Kesehatan, telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 2 Miliar untuk pengadaan mobil rongten.

"Insyaallah bulan depan kita belikan (mobil rontgen). Harganya sekitar Rp 2 miliar," ujar Bupati Madiun, Hari Wuryanto, usai pembekalan kader Posyandu, di Ruang Eka Kapti Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Kamis (23/4/2026).

Bupati menilai, dengan adanya mobil rongten ini, pemeriksaan untuk deteksi TBC jauh lebih akurat dibanding pemeriksaan dahak yang terkadang sulit dilakukan. 

"Dengan mobil ini, kita akan lakukan sistem jemput bola ke desa-desa," jelasnya.

Disisi lain, Kabupaten Madiun saat ini menduduki peringkat ketujuh dengan penanganan stunting terbaik se-Jawa Timur. 

Namun, Bupati mengakui masih ada pekerjaan rumah (PR) di wilayah Kecamatan Saradan dan Pilangkenceng yang akan menjadi fokus ke depan.

Untuk itu Bupati Hari Wuryanto berharap, peran seluruh pihak utamanya kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Sehingga peningkatan kapasitas sekitar 6.479 kader Posyandu di wilayahnya, sangat krusial untuk deteksi dini kondisi kesehatan masyarakat.

Pemkab Madiun akan membekali para kader dengan pengetahuan teknis agar mampu menangani keluhan kesehatan sejak awal.

Tak hanya peningkatan kemampuan (skill), Pemkab Madiun juga memastikan dukungan sarana prasarana yang memadai. 

Seluruh perlengkapan Posyandu kini diarahkan menggunakan teknologi digital.

"Kami akan support mulai dari timbangan yang sudah digital semua, alat tensi, hingga alat cek gula darah, kolesterol, dan asam urat. Tujuannya agar deteksi dini segera teratasi," lanjutnya.

Bupati juga memberikan angin segar terkait kesejahteraan para kader yang selama ini bekerja dengan ikhlas. 

"Kesejahteraannya juga kami pikirkan," tambahnya.(ir)

Read More

Sinergi Perkuat Ekonomi Kreatif, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun Dorong UMKM Lebih Inovatif

Iki Radio - Dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi kreatif di Bumi Kampung Pesilat, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, menghadiri sekaligus mengikuti langsung jalannya workshop memasak mie, Kamis (23/04/2026). 

Bertempat di Pendopo Ronggo Jumeno, Caruban, kegiatan ini menjadi ajang peningkatan skill bagi ratusan pelaku UMKM se-Kabupaten Madiun.

Workshop ini dirancang khusus untuk memberikan wawasan mendalam mengenai teknik memasak profesional serta edukasi pengolahan produk lokal. 

Dengan bimbingan instruktur berpengalaman, para peserta diajarkan cara menyulap bahan baku sederhana menjadi hidangan berkualitas tinggi yang memenuhi standar industri.

Hal ini bertujuan agar produk UMKM Madiun memiliki nilai jual yang lebih kompetitif dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat. 

Dikatakan, kemahiran memasak harus dibarengi dengan manajemen usaha yang profesional.

"Saya berharap kegiatan ini dilakukan secara berkala. Kita ingin UMKM Madiun benar-benar kompeten, tidak hanya mahir di dapur tetapi juga profesional dalam mengelola bisnisnya agar mampu bersaing secara global," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Pembinaan Karakter Keluarga, Fitriya Purnomo Hadi, mendorong para pelaku UMKM untuk lebih berani berinovasi.

Menurutnya, kompetensi teknis yang kuat adalah kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui jalur kewirausahaan.

Melalui sinergi kuat antara pemerintah daerah, organisasi kewanitaan, dan sektor swasta, Kabupaten Madiun optimis dapat mencetak wirausaha kuliner yang inovatif, mandiri, dan unggul di masa depan.(ir)

Read More

Pamit Bupati Berangkat Haji, 43 ASN Pemkab Madiun Dapat Pesan Ini

Iki Radio - Bupati Madiun Hari Wuryanto berpesan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Madiun, yang melaksanakan ibadah haji tahun 1447 Hijriyah / 2026 Masehi, tetap menjaga sikap serta perilaku, dan menjaga nama baik Kabupaten Madiun.

Hal ini disampaikan Bupati Hari Wuryanto, saat memberikan pembekalan pada puluhan calon haji ASN Pemkab Madiun, di Ruang Praja Mukti Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Rabu (22/4/2026).

Kata Bupati, ada tanggung jawab moral sebagai ASN Kabupaten Madiun yang berangkat haji, yakni senantiasa menjaga sikap, perilaku, dan nama baik sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Madiun, dan menunjukkan keteladanan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari selama di Tanah Suci.

“Kemabruran haji adalah cita cita tertinggi bagi setiap jamaah karena haji yang mabrur imbalannya adalah surga. Dan yang menjadikan hajinya seseorang mabrur mencakup: Persiapan sebelum berangkat, sikap selama di tanah suci dan perubahan setelah pulang,” ujarnya.

Bupati Hari Wuryanto juga menyampaikan 4 (empat) hal yang diharapkan menjadi pedoman bagi para ASN yang berhaji tahun ini.

Bupati berharap, calon Jemaah haji disiplin dalam mengatur waktu selama pelaksanaan ibadah. Kedua mengikuti arahan pembimbing dan petugas haji secara tertib. Ketiga menjaga kesehatan fisik dan mental, agar tetap prima selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah. Dan keempat mempersiapkan diri dengan baik agar ibadah dapat dilaksanakan dengan lancar, khusyuk, dan sempurna.

Tahun ini, sedikitnya ada 43 ASN Pemkab Madiun yang menunaikan ibadah haji. Bupati meminta agar para jamaah juga mendoakan Kabupaten Madiun.

“Harapan kami, hendaknya seluruh jemaah dapat mendoakan Kabupaten Madiun agar senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, terbebas dari bencana, dan mampu mengurai berbagai macam permasalahan yang dihadapi,” pungkasnya.(ir)

Read More