Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Bupati Siak Lepas 257 JCH Menuju Tanah Suci melalui Embarkasi Batam

Iki Radio - Bupati Siak, Afni Zulkifli, secara resmi melepas 257 Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Siak tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Ratusan jemaah tersebut dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci Mekkah melalui Embarkasi Batam pada 4 Mei.2026.

"Tahniah para jemaah calon haji. Panggilan haji ini adalah rezeki dari Allah yang lahir dari kesabaran bapak ibu semua yang sudah menunggu bertahun-tahun. Semoga saat menjejakkan kaki di Tanah Suci semuanya dalam kondisi sehat walafiat,” ujar Afni, Rabu (1/4/2026).

Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di Masjid Al-Fatah, Jalan Dr. Soetomo, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, yang ditandai dengan tradisi Tepuk Tepung Tawar. Para jemaah dijadwalkan berangkat dalam Kelompok Terbang (Kloter) 12.

Momentum ini menjadi penanda terwujudnya penantian panjang para jemaah yang akhirnya mendapat panggilan untuk menunaikan rukun Islam kelima.

"Kami minta titip doa untuk kabupaten kita. Doakan negeri kita dicurahkan rahmat dan rezeki yang berlimpah dari Allah. Doakan negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga bapak ibu membawa doa itu ke Tanah Suci,” kata Afni.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk pengelolaan kuota dan daftar tunggu.

“Alhamdulillah, kuota haji kita insyaallah masih dalam porsi yang layak. Ini harus kita syukuri bersama. Kami terus berikhtiar agar kuota haji dan daftar antrean bisa tercicil sesuai alur," ujar dia.

Ia turut mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga kesehatan, mematuhi arahan petugas, serta saling membantu selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Diharapkan seluruh jemaah dapat menunaikan ibadah dengan lancar dan memperoleh haji yang mabrur.

Adapun total jemaah yang tergabung dalam Kloter 12 berjumlah 257 orang, terdiri atas 119 laki-laki dan 138 perempuan.

Dengan rincian, dari Kecamatan Siak sebanyak 45 orang, Sungai Apit 11 orang, Tualang 50 orang, Minas 9 orang, Kandis 2 orang, Lubuk Dalam 10 orang, Kerinci Kanan 20 orang, Dayun 29 orang, Koto Gasib 11 orang, Bunga Raya 24 orang, Sabak Auh 26 orang, Mempura 11 orang, Pusako 3 orang, serta Sungai Mandau 6 orang.

Salah seorang jemaah tertua, Muinah binti Mustari (80), asal Kecamatan Sabak Auh, mengaku bersyukur dan antusias menyambut keberangkatan ke Tanah Suci.

“Alhamdulillah senang sekali, ini pertama kali saya berangkat haji, soalnya dulu hanya sempat umrah sekali. Saya sudah menunggu dari 2020, akhirnya rezeki tahun ini saya berangkat," ujar dia.

Perjalanan haji ini menjadi momen istimewa bagi Muinah dan seluruh jemaah, penuh harapan agar ibadah yang dijalankan berjalan lancar, diterima, serta diridai Allah SWT.

Diharapkan pula setiap langkah para jemaah membawa keberkahan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun kemajuan Kabupaten Siak.

Naik Sepeda ke Kantor, Bupati Ipuk Ajak ASN Banyuwangi Hemat BBM

Iki Radio - Gerakan hemat energi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai digalakkan di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, terlihat bersepeda menuju kantor pemerintah kabupaten, Rabu pagi (1/4/2026). 

Ipuk mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) mengurangi penggunaan BBM, dengan bersepeda ke kantor bagi rumahnya dekat, atau naik transportasi umum dan online.

Dari kediamannya Ipuk mengayuh sepeda menuju Kantor Pemkab Banyuwangi yang berjarak sekitar 2 kilometer. 

“Ini langkah kecil untuk menghemat energi, utamanya BBM. Hari ini saya sengaja gowes menuju kantor. Selain badan lebih bugar, saya juga bisa bersosialisasi langsung dengan warga,” ujar Ipuk.

Dalam perjalanan menuju kantor, Ipuk menyempatkan diri menyapa warga yang ditemuinya di sepanjang jalan. Ia mengatakan bersepeda tidak hanya menghemat BBM,, tetapi juga memberi kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat.

Bahkan Ipuk juga terlihat bersepeda saat meninjau sejumlah pelayanan publik. Salah satunya saat meninjau progres pembangunan gedung baru Perpustakaan Daerah.

Ipuk mengajak agar ASN membiasakan bersepeda bahkan berjalan kaki di lingkungan ASN, bagi mereka yang tinggal dekat dengan tempat kerja.

“Saya mengajak semua ASN mulai membiasakan naik sepeda atau jalan kaki, bagi yang rumahnya dekat. Bahkan ada juga yang memanfaatkan momen ini untuk lari. Apalagi bagi yang kesehariannya bekerja di belakang meja, duduk lama, ini harus dibiasakan, bahkan dijadikan budaya karena menyehatkan,” ujarnya.

Jauh sebelum wacana penghematan BBM, sejak Februari 2026 Bupati Ipuk telah mengeluarkan kebijakan gerakan penggunaan angkutan umum tiap hari Jumat. Dalam gerakan itu ASN diminta untuk menggunakan ojek online (ojol) maupun transportasi umum ke kantor.

Program tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi konsumsi BBM, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan para pengemudi.

Terkait kebijakan pemerintah pusat yang mulai 1 April 2026 menerapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN dan sektor swasta, Ipuk mengatakan Pemkab Banyuwangi masih akan dibahas.

“Ini sedang kami bahas, apakah Banyuwangi juga memungkinkan melaksanakan WFH. Kalau sudah banyak yang menggunakan angkot/ojol, jalan kaki, atau bersepeda, saya rasa WFH akan menjadi pilihan terakhir,” kata Ipuk.

Ipuk mengatakan efisiensi BBM tetap harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, menurutnya, tetap membutuhkan kecepatan kerja dan koordinasi agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara optimal.

Tutup Tahun 2025, Kinerja Bank Jatim Solid dan Laba Meningkat

Iki Radio - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) berhasil melewati tahun 2025 dengan kinerja yang solid. Hal tersebut dapat ilihat dari Pemaparan Publik Kinerja Keuangan Bank Jatim Tahun 2025 yang telah dilaksanakan di Hotel Discovery SCBD Jakarta. 

Kegiatan ini dihadiri Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo bersama dengan Wakil Direktur Utama Bank Jatim R. Arief Wicaksono, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim RM Wahyukusumo Wisnubroto, dan Direktur Bisnis, Mikro Retail & Usaha Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo.

Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, menjelaskan, menutup tahun 2025 di tengah dinamisnya kondisi ekonomi di berbagai level, manajemen telah mengimplementasikan beberapa strategi untuk menjaga performa bisnis dan keuangan Bank Jatim. 

Antara lain keseimbangan dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga dengan memperbesar rasio dana murah dan juga penerbitan obligasi untuk mendukung portofolio stable fund Bank. 

Selain itu, lanjutnya, Bank Jatim juga melakukan penyaluran pinjaman yang lebih selektif pada sektor prospektif dengan paralel memperdalam penetrasi bisnis kredit konsumer, disiplin dalam pengaturan untuk pos pendapatan dan beban melalui efisiensi dan peningkatan transaksi digital untuk meningkatkan pendapatan non bunga, serta agresif mengendalikan kualitas aset agar sesuai dengan risk appetite.

”Nah, untuk mendukung visi menjadi BPD Nomor 1 Di Indonesia, kami kembali melanjutkan journey transformasi melalui 5 pilar utama. Yaitu aspek tata Kelola dan manajemen risiko, optimalisasi bisnis berbasis ekosistem, peningkatan kompetensi manpower sebagai asset utama, penguatan teknologi informasi dan digitalisasi proses bisnis, serta optimalisasi sinergi bisnis untuk Kelompok Usaha Bank,” papar Winardi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2026).

Atas beberapa hal yang telah Manajemen terapkan dengan didukung oleh produktifitas team yang solid, kata Winardi, nilai asset Bank Jatim per 2025 sukses berada di angka Rp 105,8 triliun atau tumbuh 3,70% (YoY). 

Komposisi asset berasal dari kontribusi asset produktif, antara lain peningkatan penyaluran kredit sebesar Rp67,2 Triliun atau meningkat sebesar 4,98% (YoY), pengelolaan bisnis treasury, hingga dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar 1,43% (YoY). 

”Bank Jatim juga sukses membukukan laba bersih sebesar Rp 1,54 triliun atau naik 20,65% dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

"Angka penyaluran kredit Bank Jatim (Bank Only) yang berhasil tumbuh konservatif sebesar 4,98% (YoY) atau Rp 67,24 triliun. Kredit konsumer Rp 36,54 triliun atau meningkat 6,20% (YoY) dan kredit produktif sebesar Rp 30,7 triliun atau meningkat 3,55% (YoY)," lanjutnya.

Winardi mengatakan pula, di tahun 2025, fokus manajemen menitikberatkan pada penetrasi dana murah dengan menggunakan pola pendekatan transaction banking dan juga berbasis pada bisnis ekosistem untuk meningkatkan jumlah dana dan juga jumlah nasabah. 

Hal ini terefleksikan pada kinerja dana pihak ketiga seperti giro sebesar Rp 21,4 Triliun atau meningkat 12,5% (YoY). Kemudian dari sisi NoA, peningkatan jumlah nasabah sebesar 5,64% YoY atau total nasabah Dana Pihak Ketiga Bank Jatim sejumlah 10,915,749.

Kinerja yang baik tersebut kata Winardi turut mendukung pencapaian kinerja konsolidasi Bank Jatim sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan pertumbuhan signifikan di berbagai indikator utama. 

"Saat ini total aset meningkat sebesar 42,93 persen (YoY), dari Rp118,142 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp168,855 triliun pada tahun 2025. Penyaluran pinjaman juga mengalami pertumbuhan yang kuat, naik 46,65 persen dari Rp75,35 triliun menjadi Rp110,503 triliun. Laba bersih Bank Jatim secara konsolidasi juga turut mencatatkan kenaikan sebesar 24,80 persen (YoY), dari Rp1,296 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,617 triliun pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan fundamental bisnis yang solid serta efektivitas strategi perusahaan dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan," jelasnya.

Winardi juga menegaskan, manajemen terus berupaya untuk melakukan perbaikan kualitas asset melalui beberapa langkah. Yaitu melakukan mekanisme hapus buku sebesar Rp1,03 Triliun dengan prosentase recovery rate sebesar 18,6% atau equivalen Rp192 Miliar dan restrukturisasi sebagai langkah penyelamatan debitur yang mengalami pemburukan kolektibilitas. Adapun total kredit yang telah direstrukturisasi oleh Bank Jatim sebesar Rp 4.17 Triliun.

Tak hanya itu saja, perseroan juga agresif melakukan incentive penagihan extracomtable untuk menstimulus peningkatan penerimaan dari kredit hapus buku, memberikan keringanan bunga dan denda untuk mendorong debitur melakukan pelunasan, hingga pelunasan sebagian agunan dan fleksibilitas dalam penyelesaian penebusan agunan untuk akselerasi penyelesaian kredit. 

”Dan tentu saja kami rutin monitoring & controlling secara berkala (mingguan, 2 mingguan dan bulanan) kinerja penanganan kredit bermasalah yang dipimpin oleh Direksi,” terang Winardi.

Selanjutnya terkait rencana Kelompok Usaha Bank dengan beberapa Bank Pembangunan Daerah, di tahun 2025 Bank Jatim dipaparkan Winardi, telah memfinalisasi seluruh tahapan dan secara resmi Bank Jatim telah menjadi induk atas 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

Yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT. Dengan demikian, sinergi untuk aspek permodalan telah terimplementasi secara tuntas. 

”Untuk di tahun 2026 ini kami akan memaksimalkan sinergi di bidang bisnis dan keuangan serta aspek support lainnya sebagai enabler,” ucap Winardi.

Sementara itu kata Winardi untuk JConnect sendiri, sepanjang tahun 2025 berhasil mencetak angka yang positif. Pengguna JConnect Mobile sukses mencapai 993.972 user atau tumbuh 22,40% (YoY). Sementara untuk total transaksinya berada di angka Rp 65,77 triliun, naik 29,55% (YoY).

"User JConnect IB Corporate berada di angka 11.199 atau naik 14,79% (YoY) dengan jumlah transaksi sebesar Rp 23,36 triliun. Kemudian, QRIS Bank Jatim sendiri sudah mencapai 203.725 user dengan nilai transaksi sebesar Rp 3,94 triliun atau tumbuh 47,25% (YoY)," jealsnya lagi.

"Untuk memaksimalkan layanan perbankan Bank Jatim juga memaksimalkan layanan melalui AGEN JATIM dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penyaluran kredit utamanya melalui metode referral. Total agen sebanyak 14,842 agen," lanjutnya. 

Pemkab Madiun Usulkan Nuansa Mataraman, Gerbang Utama Sekolah Rakyat

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan adanya nuansa Mataraman, sebagai identitas Madiun, pada pagar dan gerbang utama gedung Sekolah Rakyat (SR) di Jalan Kasatrian Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.

Kepala Dinas PUPR bersama Wakil Bupati Madiun saat berdialog dengan Wamen PU RI, di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun, Rabu (1/4/2026).

Usulan tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, saat mendampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Republik Indonesia, Diana Kusumastuti, saat meninjau pelaksanaan proyek pembangunan SR tahap II di Kabupaten Madiun, Rabu (1/4/2026).

“Mohon ijin kami mengusulkan, nanti sebagai tampilan depan untuk dibuat semacam gapura, agar nuansa Mataraman juga muncul,” kata Wabup Purnomo pada Wamen Diana.

Merespon usulan tersebut, Wamen Diana meng-iyakan dan meminta agar lokasi SR kedepan juga memperhatikan keindahan atau estetika.

“Terkait dengan masalah kearifan lokal, itu tadi juga ada usulan terkait dengan masalah pagar di depan. Dan juga untuk tanaman. Saya mohon nanti juga ada endemik yang ada di Madiun, yang mungkin bisa tumbuhnya lebih cepat,” kata Wamen Diana.

Selain itu, Wamen Diana juga berpesan agar memperhatikan drainase, sanitasi dan penanganan sampah.

“Jangan sampai nanti malah berdampak kurang baik pada lingkungan,” pungkasnya.(sw/IR)

MPR Desak Pemerintah Tarik Pasukan Perdamaian TNI dari Lebanon Selatan

Iki Radio - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani mengutuk keras aksi pengeboman yang dilakukan Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan gugurnya tiga anggota TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketiga prajurit tersebut adalah Praka Farizal Rhomadhon yang gugur pada 29 Maret 2026, serta Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan yang masing-masing gugur pada 30 Maret 2026.

Muzani menegaskan bahwa para prajurit TNI tersebut gugur saat menjalankan tugas konstitusional dalam rangka menjaga perdamaian dunia di bawah mandat PBB. “Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak PBB segera menggelar sidang untuk menyelidiki dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” ujar Muzani dalam pernyataannya yang dikutip pada Rabu (1/4/2026). 

Ia juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban, baik yang gugur maupun yang mengalami luka dalam insiden tersebut.

Selain itu, MPR mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada seluruh anggota TNI yang gugur dan terluka, termasuk kepada keluarga yang ditinggalkan, sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian mereka kepada bangsa dan negara.

Lebih lanjut, Muzani menyebut bahwa langkah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang memerintahkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Dalam pernyataannya, MPR juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penarikan pasukan TNI dari misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Hal ini dinilai penting mengingat situasi keamanan di wilayah tersebut yang semakin membahayakan keselamatan prajurit. “MPR mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk menarik pasukannya dari misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan karena daerah tersebut membahayakan bagi keselamatan anggota TNI,” tegas Ahmad Muzani.

Menurutnya, pandangan tersebut perlu disampaikan kepada publik, terutama jika tidak ada jaminan keamanan yang memadai dan berpotensi menimbulkan korban dari kalangan prajurit TNI yang tengah mengemban tugas internasional.

 

Tinjau SR di Kabupaten Madiun, Ini Pesan Wamen PU

Iki Radio - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) RI, Diana Kusumastuti meninjau langsung pelaksanaan proyek tahap II, pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) di Jalan Kasatrian Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, Rabu (1/4/2026).

Wamen PU, Diana Kusumastuti didampingi Wabup Madiun dr. Purnomo Hadi, saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun, Rabu (1/4/2026).

Dalam kunjungannya ini, Wamen Diana melihat langsung progres pelaksanaan pembangunan, salah satu proyek strategis nasional tersebut.

Meski terbilang progres pelaksanaan proyek SR di Madiun ini memiliki deviasi yang positif hingga 2 persen dibanding dengan daerah lain sekitar Madiun, namun Wamen Diana tetap meminta pelaksana bisa melakukan percepatan, sehingga proyek ini dapat selesai tepat waktu.

“Setelah saya lihat, ternyata progresnya sudah 16 persen. Untuk Madiun itu 18 persen. Dan kalau dilihat dari rencananya, deviasinya positif 2 persen. Sehingga saya harapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Madiun ini bisa selesai tepat waktu,” ujar Wamen Diana.

“Saya harapkan di bulan Juni itu harus sudah selesai karena di bulan Juli itu sudah masuk ya, dan mungkin persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa,” lanjutnya.

Meski harus melakukan percepatan dalam pengerjaan proyek ini, namun Wamen Diana meminta pelaksana tetap memperhatikan kualitas dan nilai keindahan.

“Saya harapkan teman-teman dari penyedia jasa tetap harus memperhatikan kualitas itu nomor satu, estetika itu juga harus diperhatikan, dan juga untuk keberlanjutan lingkungan. Sehingga nanti kita bisa tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, dan juga tepat manfaat,” tambahnya.

Untuk itu, dalam melakukan percepatan pelaksaaan proyek ini, pelaksana diminta tetap melakukan kontrol atas hasil dari pekerjaannya. Termasuk pengadaan material serta bila diperlukan untuk penambahan tenaga kerja.

“Karena saya takut nanti kalau tidak dikontrol terus, itu Juni enggak selesai. Tolong dicek materialnya ada masalah enggak. Tenaga kerjanya juga mohon dicek kembali karena di bulan April ini seharusnya bisa nambah mungkin targetnya 500 orang. Nanti di bulan Mei karena itu sudah terkait dengan arsitektural dan sebagainya, harusnya sudah bisa nambah lagi mungkin sekitar 700-an atau sampai 800-an untuk mempercepat penyelesaian ini,” pesannya.

Lebih lanjut dikatakan, dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ini, tetap memprioritaskan kearifan lokal, untuk mengangkat potensi daerah.

“Karena ini Proyek Strategis Nasional yang harus selesai di bulan Juli, meski kemarin kita baru terkontrak itu di bulan Desember. Dan ini juga tetap harus kita percepat supaya targetnya sesuai. Karena ini program strategis dari Bapak Presiden Prabowo yang harus kita tangani,” tambahnya.

“Pak Prabowo sudah menyampaikan pada saat acara Rakornas di Hambalang kemarin. Nah, ini kami upayakan karena ini kearifan lokal, disini kita lihat batanya, mungkin kearifan lokal juga gentengnya. Nah, ini kita akan pasang disini. Strukturnya sudah kita sesuaikan,” pungkasnya.

Diketahui, bangunan SR di Kabupaten Madiun ini berdiri diatas lahan seluas 5,8 Hektar. Sebagaimana telah diprogramkan, SR Kabupaten Madiun ini akan bisa menampung lebih dari 1.000 siswa, mulai untuk pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD), SMP maupun SMK, dengan sistem boarding school (asrama).

Pada bulan Juli 2026 mendatang, SR di Kabupaten Madiun ini diharapkan dapat beroperasi, sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.(sw/IR)

Ini Jabatan ASN Yang Dikecualikan Kebijakan WFH

Iki Radio - Dalam rangka efisiensi energi, pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Namun hal itu tidak serta merta untuk seluruh ASN, baik di tingkat pusat hingga kabupaten atau kota.

Salah satunya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Saat ini Pemkab Madiun masih mempersiapkan pelaksanaan WFH tersebut.

"Suratnya baru turun kemarin, ini sedang dipersiapkan," kata Heru Kuncoro, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Madiun, Rabu (1/4/2026).

Dikatakan, untuk makanisme WFH yang akan diberlakukan, sesuai dengan SE Mendagri.

"Eslon II dan III tidak (WFH). Yang layanan langsung masyarakat juga tidak," katanya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikecualikan dari kebijakan WFH satu hari dalam sepekan.

Tito menyampaikan hal itu tertuang dalam SE Mendagri No. 800.1.5/3349/SJ yang ditetapkan pada 31 Maret 2026.

"Mengenai yang dikecualikan, di tingkat provinsi misalnya jabatan pimpinan tinggi madya eselon I, kemudian eselon II pratama," kata Tito.

Mengutip dari paparannya, terdapat 11 jabatan ASN di tingkat provinsi yang dikecualikan dari kebijakan WFH.

Provinsi:

  • Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
  • Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  • Unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana;
  • Unit layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  • Unit layanan kebersihan dan persampahan pada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  • Unit layanan kependudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  • Unit layanan Perizinan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  • Unit layanan Kesehatan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, seperti rumah sakit daerah, laboratorium kesehatan daerah dan unit kesehatan lainnya;
  • Unit layanan pendidikan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, seperti sekolah menengah atas/kejuruan/sederajat;
  • Unit layanan pendapatan daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, yaitu Samsat; dan
  • Unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat


Pemerintah Kabupaten/Kota:

  • Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  • Jabatan Administrator (Eselon III);
  • Camat atau sebutan lainnya dan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya;
  • Unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana;
  • Unit layanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  • Unit layanan kebersihan dan persampahan pada Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  • Unit layanan kependudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
  • Unit layanan Perizinan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  • Unit layanan Kesehatan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, seperti rumah sakit daerah, puskesmas, laboratorium kesehatan daerah dan unit kesehatan lainnya;
  • Unit layanan pendidikan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah pertama/sederajat;
  • Unit layanan pendapatan daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, seperti UPTD pajak daerah; dan
  • Unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat.


Antisipasi Krisis Energi, Pemerintah Perketat Pembelian BBM Subsidi per 1 April

Iki Radio - Pemerintah resmi memberlakukan pembatasan volume pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar bagi kendaraan roda empat menjadi maksimal 50 liter per hari mulai 1 April 2026.

Kebijakan itu ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 sebagai langkah strategis dalam mendorong efisiensi energi di tengah ancaman krisis energi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.


Rincian Kuota Harian per Jenis Kendaraan

Dalam beleid atau regulasi yang ditetapkan pada 30 Maret 2026 tersebut, pemerintah mengatur secara spesifik batas maksimal pengisian BBM harian.

Untuk jenis Pertalite, kendaraan roda empat pribadi, angkutan umum, hingga kendaraan layanan umum seperti ambulans dan pemadam kebakaran, dipatok maksimal 50 liter per hari.

Sementara itu, untuk jenis Solar, regulasi membagi kuota berdasarkan kategori kendaraan sebagai berikut:

- Kendaraan roda empat pribadi & pelayanan umum: Maksimal 50 liter per hari.

- Angkutan umum roda empat: Maksimal 80 liter per hari.

- Kendaraan roda enam atau lebih: Maksimal 200 liter per hari.


Mekanisme Pengawasan dan Sanksi Harga

Pemerintah mewajibkan PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha penugasan untuk memperketat pengawasan di lapangan.

Petugas SPBU kini diwajibkan mencatat nomor polisi setiap kendaraan yang melakukan pengisian BBM subsidi guna memastikan tidak ada pelampauan kuota harian.

Apabila konsumen melakukan pembelian melebihi batas volume yang telah ditentukan, maka selisih kelebihan tersebut tidak akan diberikan harga subsidi.  

"Apabila pembelian BBM melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka kelebihan tersebut akan dikenakan harga BBM nonsubsidi atau dihitung sebagai Jenis Bahan Bakar Umum (JBU)," bunyi petikan poin dalam beleid tersebut.


Urgensi Efisiensi Energi

Langkah itu diambil bukan tanpa alasan. Pertimbangan utama dalam beleid ini menyebutkan bahwa pemerintah perlu memastikan penerapan pembelian BBM secara wajar guna menjaga ketahanan energi nasional.

Tekanan geopolitik internasional yang memicu ketidakpastian pasokan energi memaksa pemerintah untuk melakukan pengendalian penyaluran agar subsidi tepat sasaran dan tepat volume.

Pertamina juga diminta untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian ini secara berkala kepada BPH Migas untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan di seluruh wilayah Indonesia.

close
Pasang Iklan Disini