Siap Jadi Ikon, HARPI Melati Madiun Rilis Busana Pengantin Gagrak Retno Djumillah

Iki Radio - Himpunan Ahli Rias Pengantin Indoneaia (HARPI) Melati Kabupaten Madiun, secara resmi meluncurkan busana pengantin, yang diiljami dari sejarah berdirinya Madiun.

Peluncuran busana pengantin khas Madiun ini, dilakukan saat digelar agenda rutin pertemuan HARPI Melari se Jawa Timur, yang untuk kali ini dilaksanakan di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Sabtu (25/4/2026).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HARPI Melati Kabupaten Madiun, Andarwati Ning Susanti menuturkan, busana pengantin khas Kabupaten Madiun ini, diberi nama Gagrak Retno Djumillah.

Dijelaskan, proses penggalian busana pengantin ini bukanlah perjalanan singkat. Busana tersebut telah digali oleh para sesepuh dan pendahulu HARPI di Madiun sejak tahun 1995.

"Kami ingin memperkenalkan lebih luas baju pengantin khas Madiun. Ini adalah hasil penggalian mendalam para sesepuh kami. Kami mempersembahkan rancangan ini agar dapat menjadi identitas budaya dan segera dibukukan sebagai aset resmi Kabupaten Madiun," jelasnya.

Keanggunan busana ini, lanjutnya, sebelumnya telah teruji dalam berbagai even. 

Salah satunya saat dikenakan oleh Ibu Hana Anton (Istri Kapolres Madiun) dalam ajang promosi wisata yang berhasil meraih juara tiga tingkat Polda Jatim.

Selain itu, sempat menghiasi laman majalah resmi kepolisian saat dikenakan oleh Ibu Dana (Kasatreskrim). 

"Hal ini menjadi bukti bahwa busana Retno Djumilah memiliki daya tarik estetika yang kuat dan relevan di era modern," tambahnya.

HARPI Melati Kabupaten Madiun berharap, Pemkab Madiun mau memfasilitasi, agar busana pengantin Gagrak Retno Djumilah ini, dikukuhkan sebagai aset budaya Kabupaten Madiun.

"Kami berharap Bapak Bupati dan dinas terkait dapat memberikan dukungan serta arahan untuk mempercepat proses pengesahan ini. Kami yakin dengan dukungan semua pihak, busana ini dapat menjadi ikon budaya yang membanggakan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HARPI Melati Jawa Timur, Endah Setyowati, menegaskan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing mengikuti perkembangan tren tanpa meninggalkan nilai budaya.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM, khususnya dalam bidang prakarya pengantin, agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan tren tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dalam proses pengesahan busana pengantin khas daerah sangat penting, agar dapat diakui secara nasional.

“Untuk pengesahan secara nasional memang membutuhkan dukungan, termasuk pembiayaan untuk menghadirkan tim penguji dari pusat dan budayawan. Kami berharap Kabupaten Madiun dapat segera menyusul daerah lain,” ujarnya.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memberikan respon positif sekaligus tantangan bagi para perias. 

Bupati Hari Wuryanto menekankan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh proses pembakuan busana ini, namun menuntut komitmen nyata dari para pemangku kepentingan (stakeholder).

"Pemerintah selalu hadir. Tapi kami butuh kebersamaan. Jangan sampai setelah diputuskan dan ditandatangani, lalu bablas tidak pernah diupayakan (keberlanjutannya)," tegas Hari Wuryanto.

Anggota HARPI Melati harus menjadi garda terdepan dalam menjaga budaya. Sangat ironis jika organisasi memperjuangkan busana daerah, namun anggotanya sendiri lebih memilih gaya modern atau gaya luar negeri saat menyelenggarakan hajatan pribadi.

"Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita harus berkolaborasi agar budaya ini bisa diterima dengan santun dan dilestarikan dengan baik," tutup Bupati Hari Wuryanto.

Dalam acara ini juga hadir seninam kondang asal Madiun, H.M. Syakirun, atau yang lebih dikenal Abah Kirun.(ir)

Read More

Menuju Kemandirian Ekonomi, SDK Madiun Session 2 Semarakkan Alun-Alun Reksogati Caruban

Iki Radio – Alun-Alun Reksogati Caruban kembali menjadi pusat perhatian masyarakat pada Jumat sore (24/4/2025). 

Kegiatan Sore di Kabupaten (SDK) Madiun Session 2 resmi digelar dengan semangat baru, yakni mendorong kemandirian ekonomi kerakyatan dan kreativitas ruang publik tanpa ketergantungan pada anggaran daerah.

Acara yang berlangsung hingga malam hari ini dihadiri langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, beserta jajaran kepala OPD, para camat, Yayasan Gerontologi Abiyoso (YGA), Forum Anak Kabupaten Madiun, serta berbagai elemen masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati, menjelaskan bahwa SDK Session 2 bukan sekadar kelanjutan dari musim sebelumnya, melainkan sebuah "inkubator" bagi kemandirian lokal.

“SDK Session 2 dirancang agar ke depan kegiatan ini dapat berjalan mandiri tanpa membebani keuangan daerah (APBD),” ungkapnya.

Program ini dijadwalkan berlangsung setiap Jumat hingga 3 Juli 2026 mendatang.

Rencananya, peran pemerintah akan dikurangi secara bertahap. Jika pada tiga sesi awal Disparpora menjadi pelaksana utama, maka pada sesi-sesi berikutnya tanggung jawab akan dialihkan kepada paguyuban PKL hingga benar-benar mandiri pada sesi ke-13.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini. 

Bupati menjelaskan alasan perubahan jadwal dari Minggu sore ke Jumat sore.

"Perubahan ini mempertimbangkan aktivitas pelajar. Dengan diadakan Jumat sore, anak-anak masih punya waktu istirahat di hari Sabtu dan Minggu sehingga kegiatan sekolah tetap optimal,” jelas Bupati.

Diharapkan SDK menjadi pemantik rutin bagi perekonomian di wilayah Caruban dan sekitarnya. 

Bupati juga menekankan sinergi dengan program Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) agar Alun-Alun Reksogati tetap menjadi tempat yang nyaman dan bersih bagi semua orang.

SDK Session 2 menyuguhkan beragam aktivitas yang melibatkan lintas generasi. Selain ratusan lapak kuliner UMKM dan wahana permainan anak, pengunjung juga disuguhi hiburan musik band serta pertunjukan seni tari.

Salah satu daya tarik unik kali ini adalah kegiatan interaktif bertajuk “Sore Menulis Pesan”, di mana masyarakat diajak menuliskan refleksi masa lalu dan harapan masa depan.

Tak ketinggalan, layanan perpustakaan keliling turut hadir memberikan ruang edukasi bagi anak-anak di tengah keriuhan acara.

Dengan keterlibatan aktif dari 30–50 anggota paguyuban PKL, Forum Anak, seniman, hingga konten kreator, SDK Session 2 diharapkan mampu mendongkrak omzet pedagang sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui model pengembangan ruang publik yang berkelanjutan.(ir)

Read More

Percepat Transformasi Digital, Pemkab Madiun Siapkan Wi-Fi Gratis di Seluruh Balai Desa

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun terus memacu transformasi digital hingga ke tingkat desa demi menciptakan sistem pelayanan publik yang responsif dan transparan. 

Langkah strategis ini ditegaskan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dalam acara Sosialisasi dan Sarasehan bertajuk “Membangun Ekosistem Pelayanan yang Cepat dan Akurat” yang digelar di Pendopo Kantor Desa Krandegan, Kecamatan Kebonsari, Jumat (24/4/2026).

Bupati Hari Wuryanto menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan pokok dalam birokrasi modern. Menurutnya, sistem digital akan memangkas birokrasi yang lambat dan menutup celah manipulasi anggaran.

“Dengan digitalisasi, insyaallah kita bisa memberikan layanan terbaik. Transparansinya nyata, akuntabel, dan historisnya bisa dilihat. Kita mau berbuat apa pun bisa terpantau, mau menaikkan (anggaran) tidak bisa karena semua kelihatan,” ujar Hari Wuryanto.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Madiun berencana menyediakan akses Wi-Fi gratis di setiap Balai Desa. Program ini diharapkan mampu meringankan beban fiskal desa sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terkendala masalah konektivitas.

“Nanti gratis dari saya, sehingga ada efisiensi di desa karena tidak perlu lagi menganggarkan itu. Kalau aksesnya sudah tersedia di seluruh desa, insyaallah pelayanan tidak akan ngadat lagi,” tambahnya.

Sementara itu Camat Kebonsari, Mukhlis Sarengat, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayahnya. Ia menilai IKD adalah instrumen utama untuk menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan yang serba cepat.

“Membangun ekosistem yang responsif adalah keharusan. Melalui digitalisasi IKD ini, kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga desa semakin kuat,” kata Mukhlis Sarengat.

Di sisi lain, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan integritas operator di lapangan, terutama petugas registrasi desa sebagai garda terdepan.

"Sehebat apa pun teknologi, kualitas pelayanan tetap bergantung pada manusianya," kata dr. Purnomo.

Pemkab Madiun juga terus mendorong Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (TP2DD), penjaminan kesehatan melalui BPJS, serta kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM di tingkat desa.

Pemerintah Kabupaten Madiun berharap seluruh elemen masyarakat, mulai dari Ketua RT hingga tokoh masyarakat, dapat mendukung penuh ekosistem digital ini demi mewujudkan Madiun yang lebih modern dan sejahtera.(ir)

Read More

Transformasi BPR Dikebut, PT BPR Kabupaten Madiun Perseroda Tunggu Pengesahan Kemenkum RI dan Izin OJK

Iki Radio - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda BPR Kabupaten Madiun, bergerak cepat dalam pembentukan perubahan status badan hukum menjadi perseroan terbatas daerah (Perseroda).

Bupati Madiun bersama Asisten dan Dewan Pengawas serta jajaran direksi Bank Madiun, usai penandatanganan akta notaris pendirian PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (Sumber gambar instagram @bankmadiun)

Hal ini sebagai tindak lanjut kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Madiun bersama DPRD Kabupaten Madiun, tentang perubahan status hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), yang ditandai dengan disetujui serta disahkannya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang BPR, dan penyertaan modal BPR pada 29 Januari 2026 lalu.

Melansir akun resmi @bankmadiun, pada tanggal 20 April 2026 lalu, di hadapan Notaris Nanik Yuniarti, dilaksanakan Penandatanganan Akta Pendirian PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (disebut juga Bank Madiun).

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto mewakili Pemerintah Kabupaten Madiun selaku Pemegang Saham Pengendali, dan Ketua Koperasi Agustina Kusumadewi mewakili Koperasi Konsumen BAMA BERNAS NURAGA selaku Pemegang Saham. 

Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Perwakilan Koperasi BAMA BERNAS NURAGA, melakukan penandatanganan akta notaris pendirian PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda (sumber gambar instagram @bankmadiun)

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang, Peraturan OJK, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, perubahan Badan Hukum BPR, yang semula Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) diharapkan lebih meningkatkan kinerja Bank Madiun. 

Selain itu mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan mendukung perkembangan perekonomian daerah, serta semakin meningkatkan kontribusi PAD. 

Sementara itu, meskipun saat ini masih menjadi bagian kecil dari porsi kepemilikan saham Bank Madiun, Koperasi Konsumen BAMA BERNAS NURAGA, yang beranggotakan Pengurus dan Pegawai Bank Madiun, diharapkan dapat semakin meningkatkan loyalitas dan rasa memiliki dari seluruh Pengurus dan Pegawai Bank Madiun.

Sehingga diharapkan semakin produktif berkinerja, berkarya, dan berprestasi secara profesional, berintegritas tinggi serta semakin memberikan manfaat kepada seluruh Stakeholder. 

Selanjutnya, pihak Bank Madiun wajib menindaklanjuti beberapa rangkaian tahapan sesuai regulasi untuk menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda secara "paripurna".

Diantaranya permohonan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sampai dengan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Read More

Belajar dari Kegagalan, Komisi C DPRD Kab Madiun Ungkap Kunci Sukses Proyek KPBU Madiun

Iki Radio - Perjalanan panjang Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akhirnya membuahkan hasil manis. Proyek yang sempat diragukan keberhasilannya ini kini justru menjadi percontohan nasional.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Rudi Triswahono, yang juga merupakan mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) KPBU (kala itu), mengungkapkan bahwa kesuksesan ini bukanlah hasil instan. Perjalanan ini dimulai sejak tahun 2017, penuh dengan riset, diskusi, dan tekad kuat untuk tidak mengulangi kegagalan daerah lain.

Rudi menceritakan, saat awal merancang skema ini, timnya melakukan studi banding, guna mencari cara agar implementasi KPBU dapat dipercepat. Salah satu ketakutan terbesar saat itu adalah kegagalan.

“Kami belajar dari yang gagal. Di Kota Bandung, ada enam proyek KPBU tapi semuanya gagal. Kami tidak mau itu terjadi di Madiun. Saat itu keterbatasan pengertian mengenai KPBU menjadi tantangan tersendiri,” ujar Rudi, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jum’at (24/4/2026).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, DPRD bekerja sama dengan pihak eksekutif membentuk apa yang disebutnya sebagai "fraksi birokrasi". Tujuannya sederhana namun krusial, yakni bagaimana caranya agar Madiun bisa menjadi pelopor suksesnya skema KPBU di Indonesia.

Dukungan regulasi menjadi fondasi utama. Rudi menekankan pentingnya mengawal proyek ini dengan Peraturan Daerah (Perda) yang kuat, serta penerbitan Peraturan Bupati (Perbub) terkait Simpul KPBU.

Dalam penerapannya, Madiun memegang teguh prinsip Value for Money. Awalnya menawarkan 10.000 titik penerangan jalan, namun realisasi baru mencapai 7.459 titik. Komitmen anggaran dengan nilai paling besar Rp20,8 miliar per tahun pun dialokasikan untuk memastikan proyek ini terus berjalan optimal.

“Hasilnya, dari KPBU ini kita mendapatkan insentif fiskal dan penghargaan,” ungkapnya.

Keberhasilan KPBU pada sektor penerangan jalan ini kini menjadi modal besar bagi Pemerintah Kabupaten Madiun untuk merambah sektor lain.

Rudi menegaskan bahwa fokus ke depan juga masalah sampah, dan penataan tiang utilitas atau infrastruktur pasif.

Dengan skema solicited (proyek yang diprakarsai pemerintah), DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madiun optimistis bahwa pembangunan infrastruktur akan lebih tertata, efisien, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“Ini adalah bukti bahwa dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang solid, kita bisa mengubah tantangan menjadi keberhasilan,” tutupnya.(ir)

Read More

Dihadapan Wakil Walikota Palangka Raya, Bupati Hari Wuryanto Bocorkan Strategi Proyek KPBU APJ

Iki Radio – Bupati Madiun, Hari Wuryanto, membagikan pengalaman strategis terkait keberhasilan implementasi program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ).

Bupati Madiun Hari Wuryanto, menyampaikan paparan keberhasilan skema KPBU APJ di Kabupaten Madiun, saat menerima kunjungan Pemkot Palangka Raya, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jum'at (24/4/2026)

Proyek ini kini menjadi percontohan bagi banyak daerah lain karena dianggap sebagai solusi efektif dalam memecahkan masalah infrastruktur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan luas wilayah Kabupaten Madiun mencapai 1.028 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 738.000 jiwa, kebutuhan akan penerangan jalan yang memadai menjadi sangat penting.

Menurut Hari Wuryanto, infrastruktur ini bukan sekadar lampu jalan, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas lingkungan bagi masyarakat.

“Penerangan jalan umum sangat penting. Setelah kita pasang ini, protes masyarakat berkurang. Lingkungan menjadi lebih terang dan perekonomian meningkat,” ujar Bupati Hari Wuryanto, saat menerima kunjungan Pemkot Palangka Raya, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jum'at (24/4/2026).

Kabupaten Madiun menghadapi tantangan nyata, dimana jumlah APJ yang terpasang saat ini baru mencapai 7.459 titik. Sementara kebutuhan ideal untuk mencakup seluruh desa di wilayah tersebut mencapai 11.500 titik.

Dengan keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Madiun memilih skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengurangi alokasi APBD.

“Semua pembiayaan ditanggung oleh pihak ketiga. Dengan skema ini, kita diberi fasilitas terlebih dahulu, bahkan perawatan baru dimulai setelah 10 tahun. Ini luar biasa karena kita bisa melakukan efisiensi besar; satu lampu merkuri lama bisa digantikan dengan 10 lampu LED yang jauh lebih terang dan efisien,” jelasnya.

Meski kini menuai hasil positif, Hari Wuryanto mengakui bahwa proses perjalanannya tidaklah mudah. Diskusi mengenai KPBU ini memakan waktu hingga tiga tahun hingga akhirnya mencapai kesepakatan.

Tantangan terbesar, salah satunya, adalah proses negosiasi yang alot dengan pihak legislatif.

“Dulu hampir 15 kali Forum Group Discussion (FGD) dilakukan. Namun, dengan perencanaan matang dan terukur, dukungan regulasi yang kuat, serta sinergi antar perangkat daerah, semua bisa terlewati,” papar Bupati.

Selain itu, keberhasilan proyek ini juga didukung oleh kehadiran penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan dukungan dari Bappenas. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi badan usaha pelaksana.

“Kalau ada perusahaan mau mengerjakan sesuatu, mereka tenang karena ada penjamin. Komitmen dan keterbukaan menjadi faktor kunci keberhasilan KPBU ini. Pemerintah hadir di sini untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.

Dengan pola pembangunan yang inovatif ini, Pemerintah Kabupaten Madiun telah membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah hambatan utama dalam mewujudkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Keberhasilan ini diharapkan dapat terus memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keamanan bagi seluruh warga Madiun.(ir)

Read More

Benchmarking, Pemkot Palangka Raya Studi Tiru KPBU ke Kabupaten Madiun

Iki Radio – Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya melakukan langkah strategis untuk meningkatkan layanan publik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, Pemkot Palangka Raya melaksanakan kunjungan kerja atau benchmarking di Kabupaten Madiun sebagai lokasi studi tiru.

Fokus utama dalam kunjungan ini adalah mempelajari keberhasilan Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan skema KPBU untuk proyek alat Penerangan Jalan Umum (PJU).

Achmad Zaini mengungkapkan bahwa Palangka Raya memiliki tantangan geografis yang cukup unik.

Sebagai kota dengan luas wilayah mencapai 2.853 km²—yang menjadikannya salah satu kota terluas di Indonesia—sekitar 80 persen wilayahnya masih berupa kawasan hutan.

"Dengan struktur wilayah yang mencakup 5 kecamatan dan 30 kelurahan, kebutuhan akan infrastruktur penerangan jalan sangat krusial. Saat ini, kami memiliki target untuk memenuhi kebutuhan 6.000 titik PJU. Untuk merealisasikannya, setidaknya kami membutuhkan penambahan 2.891 titik PJU dengan estimasi anggaran mencapai Rp87 miliar," ujar Zaini, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Jum'at (24/4/2026).

Menurut Zaini, Pemkot Palangka Raya memilih Kabupaten Madiun sebagai tujuan benchmarking karena terbukti berhasil mengimplementasikan skema KPBU secara nyata dan efektif.

"Penerapan KPBU bukanlah hal yang sederhana. Ada banyak aspek regulasi, kelembagaan, dan tantangan di lapangan yang harus kami pahami dengan baik. Kami datang ke sini (Kabupaten Madiun) untuk menggali pengalaman langsung, memahami kendala yang dihadapi, dan bagaimana Pemkab Madiun menaklukkan tantangan tersebut," tambahnya.

Zaini berharap, melalui kunjungan ini, Pemkot Palangka Raya dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai solusi strategis dalam pembangunan infrastruktur PJU.

Selain itu, ia berharap kunjungan ini menjadi awal terjalinnya kerja sama yang berkelanjutan antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengembangan tata kelola layanan publik.

Langkah ini menegaskan komitmen Pemkot Palangka Raya untuk mencari pendanaan kreatif guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah, demi menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat melalui infrastruktur penerangan jalan yang memadai.(ir)

Read More

Berantas TBC, Bulan Depan Pemkab Madiun Beli Mobil Rontgen Rp 2 Miliar

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Bupati Madiun Hari Wuryanto, bersama Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dr. Heri Setyana, usai pembekalan kader Posyandu, Kamis (23/4/2026)

Salah satunya, dalam rangka mencapai target zero TBC pada tahun 2030, Pemkab Madiun melalui Dinas Kesehatan, telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 2 Miliar untuk pengadaan mobil rongten.

"Insyaallah bulan depan kita belikan (mobil rontgen). Harganya sekitar Rp 2 miliar," ujar Bupati Madiun, Hari Wuryanto, usai pembekalan kader Posyandu, di Ruang Eka Kapti Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Kamis (23/4/2026).

Bupati menilai, dengan adanya mobil rongten ini, pemeriksaan untuk deteksi TBC jauh lebih akurat dibanding pemeriksaan dahak yang terkadang sulit dilakukan. 

"Dengan mobil ini, kita akan lakukan sistem jemput bola ke desa-desa," jelasnya.

Disisi lain, Kabupaten Madiun saat ini menduduki peringkat ketujuh dengan penanganan stunting terbaik se-Jawa Timur. 

Namun, Bupati mengakui masih ada pekerjaan rumah (PR) di wilayah Kecamatan Saradan dan Pilangkenceng yang akan menjadi fokus ke depan.

Untuk itu Bupati Hari Wuryanto berharap, peran seluruh pihak utamanya kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Sehingga peningkatan kapasitas sekitar 6.479 kader Posyandu di wilayahnya, sangat krusial untuk deteksi dini kondisi kesehatan masyarakat.

Pemkab Madiun akan membekali para kader dengan pengetahuan teknis agar mampu menangani keluhan kesehatan sejak awal.

Tak hanya peningkatan kemampuan (skill), Pemkab Madiun juga memastikan dukungan sarana prasarana yang memadai. 

Seluruh perlengkapan Posyandu kini diarahkan menggunakan teknologi digital.

"Kami akan support mulai dari timbangan yang sudah digital semua, alat tensi, hingga alat cek gula darah, kolesterol, dan asam urat. Tujuannya agar deteksi dini segera teratasi," lanjutnya.

Bupati juga memberikan angin segar terkait kesejahteraan para kader yang selama ini bekerja dengan ikhlas. 

"Kesejahteraannya juga kami pikirkan," tambahnya.(ir)

Read More