Aksi Korvei Lingkungan, Banjarbaru Gaungkan Gerakan Bersih Kota

Iki Radio - Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Apel Kesiapan dan Aksi Korvei Lingkungan bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yang dipusatkan di Lapangan Sepak Bola dr. Murdjani, Kota Banjarbaru, Senin (9/3/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan bersih-bersih lingkungan secara besar-besaran yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari jajaran pemerintah daerah, komunitas, hingga masyarakat umum. Melalui aksi korvei ini, diharapkan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat semakin meningkat.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya, Ir Noer Adi Wardojo, menegaskan bahwa kegiatan korvei tidak hanya dilaksanakan sekali, namun diharapkan dapat terus berlanjut secara konsisten.

“Tidak hanya satu kali, tetapi berlanjut. Yang penting konsisten dan efektif untuk membersihkan Banjarbaru supaya bersih dan resik,” ujarnya saat diwawancarai.

Ia juga menekankan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, komando pengurangan sampah berada di tangan kepala daerah.

Untuk itu, tanggung jawab pengelolaan sampah tidak hanya berada pada Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga melibatkan berbagai perangkat daerah lainnya.

Sebagai contoh, pengelolaan kebersihan di pasar menjadi tanggung jawab dinas yang membidangi pasar. Begitu pula dengan pengelolaan sampah di hotel, restoran, dan kafe yang berada dalam pembinaan Dinas Pariwisata.

Menurutnya, berbagai ilmu dan teknologi pengelolaan sampah sebenarnya sudah tersedia. Hal yang diperlukan saat ini adalah komitmen dan kemauan bersama untuk menerapkannya secara nyata di lapangan.

“Ilmunya sudah ada, teknologinya sudah ada, sekarang pertanyaannya adalah mau apa tidak? Sekarang kita harus nyatakan bahwa semuanya harus bisa, semuanya harus wajib melaksanakan,”imbuhnya.

Melalui kegiatan apel kesiapan dan aksi korvei ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap gerakan menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi budaya bersama.

Read More

PP Tunas Tunda Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun

Iki Radio - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) merupakan upaya negara menunda akses media sosial dan aplikasi berisiko tinggi bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang semakin kompleks.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid, menjelaskan bahwa kebijakan ini lahir dari berbagai kajian yang melibatkan psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta sejumlah pihak yang fokus pada isu perlindungan anak di era digital.

Menurut Meutya Hafid, usia sekitar 16 tahun dinilai sebagai fase yang lebih tepat bagi anak untuk mulai mengakses media sosial secara mandiri karena pada usia tersebut kemampuan emosional dan psikologis anak dinilai lebih matang dalam menghadapi berbagai dinamika di dunia digital. 

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Itu bukan hanya keputusan kementerian, tetapi hasil diskusi dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, dan juga berbagai pihak yang mempelajari dampak penggunaan media sosial pada anak,” ujar Meutya saat kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi digital, melainkan menunda akses media sosial hingga anak benar-benar siap secara mental dan psikologis.

Kebijakan tersebut juga mengusung slogan “Tunggu Anak Siap”, yang menekankan bahwa anak perlu memiliki kesiapan sebelum menjelajahi ruang digital secara bebas.

Menurut Meutya Hafid, selama ini pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat terkait berbagai risiko penggunaan media sosial bagi anak. Risiko tersebut mulai dari kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang kerap menargetkan pengguna usia muda.

“Banyak sekali keluhan yang kami terima, baik dari orang tua maupun pengguna sendiri. Selain itu berbagai studi juga menunjukkan adanya risiko kecanduan serta paparan konten yang tidak sesuai bagi anak-anak,” jelasnya.

Ia menambahkan, anak-anak juga menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk penipuan di internet, termasuk transaksi daring yang tidak aman. “Banyak kasus anak-anak tertipu saat berbelanja secara online atau terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa pemerintah perlu hadir memberikan perlindungan,” tambah Meutya.

Sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola ekosistem digital yang aman bagi anak.

Menkomdigi menyebutkan bahwa platform digital global seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan berbagai platform lainnya memiliki jutaan pengguna di Indonesia, termasuk dari kalangan anak-anak.

Di sisi lain, platform tersebut juga merupakan industri digital yang memperoleh keuntungan besar dari aktivitas pengguna. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya regulasi yang memastikan platform digital turut bertanggung jawab terhadap perlindungan pengguna anak.

“Platform digital ini tidak hanya sekadar media sosial, tetapi juga industri yang mendapatkan keuntungan besar dari pengguna. Karena itu mereka juga harus meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak,” tegas Menkomdigi.

Menkomdigi Meutya Hafid menambahkan bahwa pemerintah sebenarnya telah berulang kali mengingatkan platform digital untuk meningkatkan sistem perlindungan anak. Namun hingga saat ini masih banyak ditemukan konten negatif yang beredar di media sosial.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas dengan menghadirkan regulasi yang membatasi akses anak terhadap platform digital hingga usia tertentu.

Langkah serupa, kata Meutya, juga mulai diterapkan di sejumlah negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam melindungi anak di ruang digital.

Dipicu Perkembangan Teknologi AI

Selain itu, perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) juga menjadi faktor yang mempercepat lahirnya kebijakan tersebut. Kemajuan teknologi AI dinilai dapat membawa manfaat besar, tetapi juga berpotensi meningkatkan berbagai risiko di ruang digital.

“Dengan perkembangan AI, konten digital akan semakin sulit dibedakan antara yang asli dan yang dimanipulasi. Anak-anak tentu akan semakin kesulitan memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak,” ujar Meutya Hafid. 

Karena itu, menurut Meutya, regulasi seperti PP Tunas menjadi langkah penting untuk memastikan anak-anak memiliki perlindungan yang memadai sebelum terpapar secara luas oleh ekosistem digital yang semakin kompleks.

Dalam kegiatan tersebut, sekitar 500 pelajar dari berbagai sekolah mulai dari tingkat SMP hingga SMA turut hadir untuk berdiskusi mengenai keamanan digital dan penggunaan media sosial secara bijak.

Menkomdigi juga mengajak para pelajar yang hadir untuk menjadi “Duta TUNAS” di lingkungan masing-masing, baik di sekolah maupun di keluarga.

Ia berharap para pelajar dapat menyampaikan pesan mengenai pentingnya kesiapan mental sebelum menggunakan media sosial serta mengajak teman sebaya untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi.

Melalui kebijakan PP Tunas, pemerintah berharap anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat di era digital, sekaligus menjadi generasi yang mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab di masa depan. 

“Kami berharap kalian bisa menjadi generasi yang bijak dalam menggunakan teknologi. Jika memahami aturan ini, kalian juga bisa menyampaikan kepada teman-teman dan keluarga tentang pentingnya menggunakan media sosial secara aman,” pungkas Meutya.

Read More

Banyuwangi Resmikan Jembatan Perintis Garuda, Permudah Akses Warga di Dua Desa

Iki Radio - Jembatan Perintis Garuda di Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, yang dibangun TNI AD resmi dioperasikan. Jembatan gantung ini mempermudah akses pendidikan, ekonomi, dan aktivitas warga yang sebelumnya harus memutar jauh bahkan menyeberangi sungai.

Peresmian dilakukan Dandim 0825 Banyuwangi Letkol (Arm) Triyadi Indrawijaya bersama warga, Senin (9/3/2026) dan turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, MY Bramuda, dan perwakilan Forkopimda, camat hingga kades. Kegiatan ini bagian dari launching 200 jembatan perintis secara serentak di Indonesia.

Dandim menerangkan, jembatan gantung di Banyuwangi ini dibangun di atas Sungai Bango dengan lebar sungai sekitar 34 meter. Bentangan jembatan mencapai 50 meter dan kini memiliki lebar 1,60 meter.

“Awalnya lebar 1,20 meter, namun atas masukan masyarakat kami tambah masing-masing 20 sentimeter kanan kiri agar lebih nyaman dilalui,” ujarnya.

Jembatan ini menghubungkan Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung dan Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo. Sebelumnya, warga harus memutar cukup jauh untuk beraktivitas sehari-hari.

Triyadi mengatakan pembangunan dilakukan selama 41 hari, mulai 10 Januari hingga 20 Februari 2026. Prajurit TNI dan warga bekerja bergantian selama 1x24 jam.

“Kami bagi anggota dalam empat sif. Ini murni pengabdian agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Triyadi.

Menurutnya, manfaat utama jembatan ini untuk memudahkan anak-anak sekolah dan aktivitas mengaji yang sebelumnya harus menyeberang sungai atau mengambil jalur lebih jauh.

“Sekarang anak-anak bisa lebih cepat ke sekolah dan tempat mengaji. Ini juga mempercepat akses warga ke sawah dan ladang,” tambahnya.

Selain itu, keberadaan jembatan akan meningkatkan nilai ekonomi kawasan karena mobilitas barang dan hasil pertanian menjadi lebih lancar.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, MY Bramuda, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan TNI dalam pembangunan tersebut.

Selama ini, kata dia, TNI selalu berjalan seiring dengan pemerintah daerah. Pembangunan yang dilakukan juga menyentuh daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau dan memang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Ini bukti negara hadir menjawab kebutuhan akses ekonomi dan pendidikan masyarakat. Pemkab siap mendukung program seperti ini,” ujarnya.

Salah satu warga, Maryam (70), mengaku bersyukur atas pembangunan jembatan itu. Selama puluhan tahun, ia dan warga lain harus menyeberangi sungai untuk beraktivitas.

“Dulu kalau ke sawah atau anak mau ngaji harus menyeberangi sungai kadang harus muter. Sekarang sudah enak, tidak perlu muter lagi. Terima kasih TNI,” ucapnya. (*)

Read More

RSUD Kota Madiun

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Madiun

Jalan Campursari No. 12B Sogaten, Manguharjo Kota Madiun

PENDAFTARAN ONLINE : Pendaftaran online rawat inap dapat diakses 24 jam sehingga pasien dapat melakukan pendaftaran dimanapun dan kapanpun

IGD 24 JAM : RSUD Kota Madiun menyediakan pelayanan gawat darurat 24 jam yang siap sedia menyediakan SDM yang terbaik

KONSULTASI MEDIS : Layanan konsultasi terbaik yang kami miliki guna mempercepat proses penyembuhan pasien, selama masa perawatan

PENDAFTARAN ONSITE :Pasien tetap dapat melakukan pendaftaran secara onsite dengan jadwal berikut:

Senin-Kamis pada Pukul 06.30-12.00

Jumat pada Pukul 06.30-10.30

LAYANAN AMBULAN : Layanan antar rujuk pasien 24 jam guna memastikan pasien dapat ditangani dengan cepat dan tepat

LAYANAN FARMASI : Layanan pemberian obat sesuai dengan peresepan dokter yang tepat

KLIK DISINI UNTUK INFORMASI LENGKAPNYA

Read More

Sembilan PMI Asal Lumajang di Arab Saudi Dipastikan Terpantau Aman

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memastikan terus memantau kondisi sembilan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lumajang yang saat ini bekerja di Arab Saudi, seiring dinamika geopolitik global yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan para pekerja migran tetap berada dalam kondisi aman serta mendapatkan perlindungan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang, Subhan, menjelaskan bahwa sembilan PMI tersebut terdiri dari delapan tenaga kesehatan dan satu pekerja restoran. Mereka berangkat melalui perusahaan resmi dalam kurun waktu 2024 hingga 2025.

Menurutnya, seluruh PMI yang tercatat dalam data pemerintah daerah merupakan pekerja yang berangkat secara prosedural melalui jalur resmi, sehingga keberadaannya dapat dipantau melalui mekanisme perlindungan pekerja migran.

“Kesembilan PMI tersebut tercatat berangkat melalui perusahaan resmi. Untuk yang berangkat secara tidak resmi tentu datanya tidak seluruhnya dapat terpantau,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Sabtu (7/3/2026).

Subhan menegaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan situasi di kawasan tersebut guna memastikan para PMI tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman.

Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan khusus, pemerintah pusat melalui perwakilan negara di luar negeri akan mengambil langkah perlindungan sesuai prosedur yang berlaku.

“Apabila situasinya membutuhkan langkah khusus, pemerintah pusat melalui perwakilan negara di luar negeri dapat mengambil tindakan perlindungan, termasuk pemulangan sesuai mekanisme perlindungan bagi PMI,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengimbau para PMI asal Lumajang yang saat ini berada di Arab Saudi agar tetap menjaga keselamatan serta menjalin komunikasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia apabila memerlukan bantuan.

Melalui pemantauan yang berkelanjutan serta koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap seluruh PMI asal daerah tersebut dapat tetap bekerja dengan aman dan memperoleh perlindungan yang memadai selama berada di luar negeri.

Read More

Peringatan Nuzulul Quran di Sumenep Diisi Santunan Anak Yatim

Iki Radio - Momentum Nuzulul Quran 1447 Hijriah dimaknai masyarakat Desa Karangbudi, Kabupaten Sumenep, dengan kegiatan pengajian umum dan santunan sosial bagi anak yatim serta kaum duafa di Masjid Husnul Khotimah, Jumat (6/3/2026) malam.

Kegiatan yang dihadiri warga setempat tersebut diawali dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu yang diserahkan langsung oleh pengurus takmir masjid.

Aksi sosial tersebut menjadi bentuk kepedulian masyarakat sekaligus upaya memperkuat semangat berbagi di bulan Ramadan, terutama kepada kelompok yang membutuhkan.

Suasana haru dan penuh kebersamaan terasa saat para penerima santunan menerima bantuan yang diharapkan dapat meringankan kebutuhan mereka.

Setelah kegiatan santunan, acara dilanjutkan dengan pengajian dan tausiah agama yang disampaikan oleh KH Sudarisman. Dalam ceramahnya, ia menekankan bahwa Al-Qur’an merupakan pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan.

Menurutnya, membaca Al-Qur’an saja belum cukup jika tidak diiringi dengan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

“Al-Qur’an tidak hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami dan diamalkan agar kehidupan menjadi lebih terarah, damai, dan penuh keberkahan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Husnul Khotimah Abdur Rakhman menyampaikan bahwa peringatan Nuzulul Quran menjadi momentum untuk mengingatkan umat Islam agar semakin mencintai Al-Qur’an dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat yang turut menyukseskan kegiatan tersebut.

“Kami berterima kasih kepada seluruh jamaah dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini sehingga dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Salah satu jamaah yang hadir, Ahmad, mengungkapkan bahwa kegiatan pengajian seperti ini memiliki nilai penting bagi masyarakat karena tidak hanya menambah pengetahuan agama, tetapi juga memperkuat kebersamaan di lingkungan sekitar.

Menurutnya, kegiatan peringatan Nuzulul Quran dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus memperkuat keimanan dan memperbanyak amal kebaikan selama Ramadan.

“Melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan semakin termotivasi menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Read More

Dapur SPPG Sinar Giri Kedaton Gresik Diresmikan, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peresmian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sinar Giri Kedaton di Desa Kisik, Kecamatan Bungah. Dapur ini diharapkan menjadi pusat penyediaan makanan bergizi bagi pelajar sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaannya.

Peresmian dilakukan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, Kamis (5/3/2026). Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program pemenuhan gizi tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Dapur ini akan melayani kebutuhan makanan bergizi bagi para penerima manfaat, khususnya murid sekolah. Saya mengajak warga sekitar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut berperan aktif dalam pengawasan sehari-hari,” ujar Alif.

Menurutnya, keamanan dan kualitas makanan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pengelola dapur. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memastikan standar kebersihan, keamanan pangan, serta kualitas gizi makanan yang disajikan tetap terjaga.

Ia menegaskan bahwa setiap menu yang disiapkan harus memenuhi komposisi gizi seimbang, mulai dari kandungan karbohidrat, vitamin, hingga proses pengolahan makanan yang benar.

“Bicara soal gizi maka komposisinya harus benar-benar seimbang. Selain itu, sertifikat kebersihan dan sertifikat gizi juga harus dipastikan,” tegasnya.

Lebih dari sekadar penyediaan makanan sehat bagi pelajar, keberadaan dapur SPPG juga dinilai membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga pemanfaatan produk pangan lokal sebagai bahan baku.

“Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga membuka ruang partisipasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” jelasnya.

SPPG Sinar Giri Kedaton sendiri dibangun melalui kolaborasi dengan Yayasan Santri Melek Industri (YSMI) sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional MBG yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.

Alif menilai sinergi tersebut menjadi contoh konkret keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus investasi jangka panjang bagi kualitas generasi muda.

“Anak-anak kita adalah aset bangsa. Program ini akan berhasil jika semua pihak mau saling mengingatkan dan bekerja bersama,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Gresik Yuyun Wahyudi yang juga menjadi mitra SPPG Sinar Giri Kedaton menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Karena itu, ia mengingatkan agar pengelolaan dapur dilakukan secara profesional dengan memperhatikan standar kebersihan dan kualitas layanan.

“Peran pengelola dapur dan yayasan sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan disiplin kebersihan,” ujarnya.

Peresmian dapur SPPG tersebut turut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Bungah, Ketua Fraksi Partai Gerindra Nur Saidah, penasihat YSMI Lestari Widodo, Kepala SPPG Sinar Giri Kedaton Nopijal Rizki Rahman, serta sejumlah undangan.

Read More

Inul Daratista Terdampak Perang AS-Iran, Ikhlas Uang Untuk Umrah Hangus: Allah Sayang Aku

Iki Radio - Serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke Iran berdampak langsung pada sejumlah penerbangan menuju Jeddah.

Situasi tersebut menyebabkan beberapa jadwal penerbangan dibatalkan, termasuk perjalanan umrah sejumlah calon jemaah.

Kondisi ini turut dirasakan oleh penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia bersama keluarganya harus menerima kenyataan bahwa rencana keberangkatan umrah mereka mengalami penundaan.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, istri Adam Suseno tersebut mengungkapkan kesedihannya setelah menerima pemberitahuan bahwa penerbangan yang seharusnya dijadwalkan dua minggu lagi terpaksa dibatalkan.

Padahal, seluruh kebutuhan perjalanan telah dipersiapkan dengan matang, mulai dari hotel, tiket pesawat, visa, hingga berbagai perlengkapan lainnya.

Meski begitu, Inul berusaha menerima keadaan dengan lapang dada dan tetap berpikir positif. Ia memilih berserah diri atas keputusan tersebut.

“Insha Allah plan Umrah aku sekeluarga tertunda atau sementara tidak jadi alias cancel. Saking sayangnya Allah sama aku dan keluarga, untuk tidak jadi berangkat. Uang bisa dicari tapi keselamatan lebih penting,” tulis Inul.

Dalam unggahan yang sama, penyanyi asal Jawa Timur itu juga menyampaikan harapannya agar konflik yang terjadi segera mereda. 

Ia meyakini bahwa tertundanya rencana umrah keluarganya di bulan Ramadan ini merupakan bentuk perlindungan dan kasih sayang dari Allah bagi dirinya dan keluarga.

“Allah masih sayang sama aku dan keluarga. Semoga semua kembali baik, inshaa Allah. Semoga jemaah yang tertinggal di Makkah dan Madinah ataupun yang dalam perjalanan pulang diberi kelancaran dan keselamatan,” tulis Inul di postingan yang sama.

Nasib 58 Ribu Jemaah Umrah Indonesia Tertahan di Arab 

Dilansir Tribunnews.com sebelumnya, 58.000 jemaah umrah asal Indonesia yang masih ada di Arab Saudi setelah perang Iran Vs Amerika meletus sejak Sabtu (28/2/2026).

Jubir Kementerian Haji dan Umrah Senin (2/3/2026) Ichsan Marsha mejelaskan jika perang menyebabkan sejumlah penerbangan ditutup.

"58 ribu lebih jamaah kita masih tertahan di Arab Saudi," ucap Ichsan.

Jalur udara mengkhawatirkan sehingga membuat maskapai penerbangan membatalkan penerbangan.

Kementerian Luar Negeri mengimbau masyarakat Indonesia yang berencana melakukan perjalanan melalui atau transit di kawasan Timur Tengah agar mempertimbangkan kembali rencana perjalanan dan menunda perjalanan hingga situasi lebih kondusif.

Kementerian Luar Negeri bersama seluruh Perwakilan RI di kawasan akan terus memantau dan melakukan asesmen secara menyeluruh terhadap dinamika situasi keamanan, kondisi riil di lapangan, serta langkah-langkah penanganan yang sedang dan akan dilakukan guna menyikapi perkembangan situasi ke depan.

Dari data FlightRadar24, penerbangan komersial ke daerah Arab Saudi tidak tampak. Pesawat komersial memilih rute yang menjauh dari lokasi ketegangan.

Bahkan Israel, Iran, Irak, dan Yordania menutup wilayah udara mereka.

Read More