Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Bapang Tahap III, Hari ini Kota Madiun Rampung 100 Persen, Seluruh Wilayah Bulog Madiun Tuntas Desember 2026

MADIUN, Iki Radio — Perum Bulog Cabang Madiun menargetkan penyaluran Bantuan Pangan (Bapang) Tahap III untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 tuntas di seluruh wilayah kerjanya pada pertengahan Desember 2026. Hingga Kamis (19/11/2026), penyaluran di wilayah Kota Madiun telah rampung 100 persen.

Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Agung Sarianto, mengatakan capaian di Kota Madiun menjadi langkah awal yang positif dalam pelaksanaan distribusi bantuan pangan triwulan terakhir tahun ini. Setelah Kota Madiun tuntas, penyaluran akan dikebut di wilayah kabupaten sekitar.

"Untuk Kota Madiun hari ini selesai 100 persen. Sementara Kabupaten Madiun ditargetkan awal Desember 2026 selesai 100 persen, dan Kabupaten Ngawi sekitar pertengahan Desember," ujar Agung Sarianto, Kamis (19/11/2026).

Berdasarkan data penyaluran Bapang Tahap III (alokasi Oktober–Desember 2026), total Penerima Bantuan Pangan (PBP) di wilayah kerja Bulog Madiun tercatat sebanyak 281.349 penerima dengan total volume bantuan mencapai 8.440.470 kg. 

Rinciannya meliputi Kota Madiun sebanyak 12.286 PBP (368.580 kg), Kabupaten Madiun sebanyak 105.404 PBP (3.162.120 kg), dan Kabupaten Ngawi sebanyak 163.659 PBP (4.909.770 kg). 

Setiap penerima mendapatkan jatah bantuan sebesar 30 kg yang merupakan akumulasi alokasi 10 kg per bulan selama tiga bulan. 

Program ini difokuskan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan harian sekaligus menjaga stabilitas harga pangan agar tidak melonjak menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2027.

Sebagai perbandingan, jumlah total PBP dan volume bantuan pada Tahap III ini mengalami penurunan sebanyak 5.013 PBP atau setara 150.390 kg dibandingkan Tahap II (Juli–September 2026) yang mencatatkan 286.362 PBP dengan total 8.590.860 kg. 

Meski demikian, khusus di Kota Madiun justru terdapat kenaikan sebesar 661 PBP (19.830 kg) dari Tahap II yang berjumlah 11.625 PBP (348.750 kg). 

Sementara itu, Kabupaten Madiun berkurang 1.827 PBP (54.810 kg) dari Tahap II (107.231 PBP / 3.216.930 kg), dan Kabupaten Ngawi berkurang 3.847 PBP (115.410 kg) dari Tahap II (167.506 PBP / 5.025.180 kg).   



Pemkab Madiun Raih Penghargaan Nasional Inovasi Produk Lokal di Anugerah TIMES Indonesia 2026

MALANG, Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun meraih penghargaan nasional kategori Best Innovation in Local Product and Potential Development dalam ajang Anugerah TIMES Indonesia 2026 di Malang, Rabu (18/11/2026). Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi.

Capaian ini merupakan bentuk apresiasi atas konsistensi Pemkab Madiun dalam menggali, mengembangkan, dan meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Keberhasilan tersebut ditopang oleh berbagai program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mulai dari pembinaan, pendampingan, hingga penguatan kapasitas usaha guna menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Semoga penghargaan ini membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Madiun. Fokus kami adalah terus mendorong pengembangan produk-produk unggulan daerah agar semakin berkualitas, memiliki nilai tambah, dan mampu bersaing di tengah dinamika pasar serta perkembangan zaman,” ujar Purnomo.

Ia menambahkan, potensi lokal adalah kekuatan strategis penggerak ekonomi daerah sehingga membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Anugerah TIMES Indonesia 2026 mengusung tema “Beyond Innovation” yang menitikberatkan pada kontribusi nyata serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat.

Tahun ini, penghargaan diberikan kepada 55 individu dan institusi terpilih dari berbagai sektor—mulai dari pemerintah daerah, tokoh inspiratif, lembaga pendidikan, organisasi, hingga korporasi—yang dinilai sukses menghadirkan perubahan positif di bidangnya masing-masing.

 

13 Tahanan Polresta Jambi Gagal Kabur Usai Keroyok Polisi, Kini Dipindahkan ke Rutan Polda

JAMBI, Iki Radio – Upaya pelarian 13 tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Jambi berhasil digagalkan setelah sempat memicu kericuhan dan pengeroyokan terhadap petugas jaga pada Minggu dini hari, 15 November 2026. Tidak ada tahanan yang kabur, dan seluruh pihak yang terlibat kini dipindahkan ke Rutan Polda Jambi.

ilustrasi (Ai)

Kasi Humas Polresta Jambi, Iptu Eddy, mengonfirmasi bahwa pemindahan para tahanan dilakukan pada Kamis, 19 November 2026, setelah situasi ruang tahanan dipastikan kondusif.

"Dipindahkanlah ke Rutan Polda Jambi Jam 11 siang dengan menggunakan kendaraan tahanan milik tahti," kata Eddy di Jambi, Kamis (19/11/2026).


Kronologi Kejadian dan Luka Petugas

Insiden percobaan kabur tersebut terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Peristiwa bermula saat sejumlah tahanan diduga berhasil membuka pintu sel.

Penyerangan dan Perebutan Kunci: Para tahanan menarik Aiptu M. Zul Iksan ke dalam sel dan mengeroyoknya. Selain memukuli korban, tahanan juga berupaya merebut kunci yang dibawa petugas karena kunci tersebut diduga dapat membuka pintu pengamanan utama rutan.

Kondisi Korban: Meski diserang secara bersama-sama, Aiptu M. Zul Iksan tetap berupaya mempertahankan kunci. Akibat pengeroyokan itu, ia mengalami luka di bagian pelipis kanan dan dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Sementara itu, petugas jaga lainnya, Aipda Hendria, dilaporkan tidak mengalami luka serius.

Penanganan Cepat: Petugas lain yang mengetahui kejadian segera datang memberikan bantuan sehingga upaya pelarian dapat dihentikan dan seluruh tahanan kembali diamankan.

 

Evaluasi dan Pemeriksaan Ruang Tahanan

Menyusul insiden tersebut, Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke ruang tahanan. Pengecekan difokuskan pada aspek kelayakan dan pemenuhan hak dasar tahanan, meliputi kebersihan dan kelayakan ruang tahanan, ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi, dan kondisi kesehatan serta kebutuhan dasar para tahanan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi selama menjalani proses hukum. Pada kesempatan yang sama, Kapolresta mengingatkan personel penjagaan agar bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis.

 

Khofifah Lantik Enam Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Jatim, Tekankan Keberanian Mengambil Keputusan

SURABAYA, Iki Radio – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Khofifah menekankan agar para pejabat baru segera beradaptasi, berani mengambil keputusan, serta menjaga integritas dan amanah jabatan.

Mereka yang dilantik adalah Prasojo Bayu Suwondo Putro sebagai Kepala Dinas Perkebunan, Muhamad Arif Widodo sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Firdaus Sulistijawan sebagai Kepala Bakorwil Pamekasan, Zainal Fanani sebagai Kepala Bakorwil Madiun, Andrio Himawan Wahyu Aji sebagai Kepala Biro Perekonomian, dan Syamsiar Aulia Rahman sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Khofifah mengingatkan bahwa setiap pejabat merupakan pengambil kebijakan di perangkat daerah masing-masing yang harus ditopang pemahaman regulasi dan koordinasi lintas sektor.

"Saudara sekalian, you have to decide. Kalau ada yang kurang dipahami, konsultasikan. Kalau berkaitan dengan regulasi, tanyakan kepada Biro Hukum. Kalau berkaitan dengan sinergi dan kolaborasi, tanyakan kepada Pak Sekda," pesan Khofifah.

Khofifah memberikan penekanan spesifik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing posisi. Pada Dinas Perkebunan Khofifah meminta mengoptimalkan program bongkar ratoon tebu untuk mendukung target swasembada gula nasional, termasuk memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan dan pemerintah kabupaten terkait penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang momentum Natal dan Tahun Baru serta Ramadan dan Idulfitri, sekaligus lebih aktif turun ke pasar memantau kondisi perdagangan.

Bakorwil Pamekasan dan Madiun untuk memperkuat kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan serta menjadi kepanjangan tangan Pemprov dalam mendeteksi persoalan daerah dan mempercepat pelayanan masyarakat.

"Bakorwil saya minta tolong menjadi mata, telinga, dan bagian dari pelayanan yang bisa dilakukan Pemprov lebih awal karena posisinya lebih dekat dengan masyarakat," ujar Khofifah.

Sedangkan untuk Biro Perekonomian diminta untuk memperkuat pengelolaan BUMD dan mengevaluasi kinerja perusahaan serta anak perusahaannya agar berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak membebani APBD. Biro Pengadaan Barang/Jasa agar menjalankan seluruh proses pengadaan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas guna mengantisipasi potensi kerawanan di sektor tersebut.

Menutup arahannya, Khofifah mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjaga marwah Pemprov Jatim serta bekerja secara profesional, jujur, dan istiqamah demi pelayanan masyarakat yang optimal.

Kilang PPSDM Migas Cepu Meledak Saat Pembersihan Tangki, Satu Pekerja Meninggal Dunia

BLORA, Iki Radio — Sebuah ledakan terjadi di area kilang pengolahan minyak milik Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas (PPSDM Migas) di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu (18/11/2026). Insiden tersebut menewaskan satu orang pekerja bernama Karjo (59), warga Kampung Baru, Kecamatan Cepu, setelah mengalami luka bakar sekitar 90 persen dan sempat menjalani perawatan intensif di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) sementara, ledakan diduga terjadi saat korban membersihkan tangki minyak dalam kondisi kosong yang ternyata masih menyimpan sisa gas. Kasatreskrim Polres Blora AKP Andhika Arya Pratama menyatakan gas yang belum terbuang seluruhnya itu memicu ledakan ketika proses pembersihan berlangsung.

"Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) sementara, polisi menduga ledakan terjadi saat korban hendak membersihkan tangki minyak yang sudah dalam kondisi kosong. Ledakan diduga dipicu gas yang masih tersisa di dalam tangki dan belum terbuang seluruhnya," kata Andhika.

Korban diketahui bekerja seorang diri saat membersihkan tangki tersebut atas instruksi manajemen PPSDM Migas. Dalam keterangan resmi pada Rabu malam, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan ledakan menimpa Tangki Nomor T 143 saat berlangsung kegiatan pemeliharaan kilang (Turn Around) dan kilang sedang tidak beroperasi.

Dokter Priyanto dari Bidang Pelayanan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu menerangkan korban tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sekitar pukul 10.17 WIB. Setelah mendapat penanganan awal, korban dipindahkan ke ruang Intensive Care Unit (ICU) sekitar pukul 13.00 WIB dalam kondisi tidak sadar akibat luka bakar serius.

"Korban dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 17.20 WIB setelah mendapatkan penanganan medis," ujar Priyanto.

Ledakan tersebut sempat memicu kebakaran singkat yang berasal dari gas terbakar disertai kepulan asap tebal, sehingga membuat sejumlah pekerja di sekitar lokasi panik dan menyelamatkan diri. Petugas di lokasi kemudian memfokuskan penanganan pada proses pendinginan.

Untuk mendalami penyebab pasti kejadian, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari TKP, meliputi sisa potongan material, sisa perlengkapan yang dikenakan korban, peralatan pembersih tangki, serta sebuah mesin gerinda. Penyidik juga masih memeriksa keterangan sejumlah saksi.

"Hingga saat ini, kegiatan di lokasi kejadian masih dihentikan sementara karena status tempat kejadian perkara masih dipertahankan atau status quo untuk kepentingan penyelidikan," kata Andhika.

 

11 Siswa SMPN 5 Kota Mojokerto Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Plafon Kelas Ambruk Diterjang Cuaca Buruk

MOJOKERTO, Iki Radio — Plafon ruang kelas SMPN 5 Kota Mojokerto ambruk diterjang hujan deras dan angin kencang saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Insiden di Jalan Raya Meri, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, ini mengakibatkan 11 siswa harus dilarikan ke rumah sakit.

Ketua Tim Pusat Pengelola Data dan Informasi (Pusdalops) BPBD Jawa Timur, M Amrul, menjelaskan bahwa cuaca ekstrem membuat konstruksi plafon tak mampu bertahan hingga runtuh menimpa para siswa di dalam kelas.

"Telah terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang di beberapa wilayah Kota Mojokerto mengakibatkan kerusakan pada plafon salah satu sekolah hingga terjatuh dan menimpa sejumlah siswa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam kelas," ujar Amrul saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Dari 11 siswa yang terdampak, 10 orang dilaporkan pingsan akibat syok berat dan satu siswa lainnya mengalami luka di bagian hidung karena terkena material runtuhan. Petugas langsung mengevakuasi seluruh korban ke dua rumah sakit terdekat:

  • RS Gatoel: 5 siswa (2 laki-laki dan 3 perempuan).
  • RSUD Kota Mojokerto: 6 siswa (2 laki-laki dan 4 perempuan).

Amrul memastikan seluruh siswa telah mendapatkan perawatan dan diperbolehkan pulang setelah kondisi mereka pulih. "Kondisi semua siswa sudah sadar dan semua siswa sudah diperbolehkan pulang ke kediaman masing-masing," katanya.

Selain merusak fasilitas sekolah, sapuan angin kencang di kawasan Kranggan juga menimbulkan sejumlah dampak lain bagi warga sekitar:

  • Kerusakan bangunan: Atap satu unit rumah kos warga mengalami kerusakan sedang.
  • Pohon tumbang: Satu pohon tumbang dan menutup akses jalan desa, yang turut memengaruhi jaringan listrik serta internet di lingkungan sekitar.

Tim gabungan yang melibatkan BPBD Provinsi Jatim, BPBD Kota Mojokerto, TNI/Polri, PLN, DLH, PMI, PSC 112 Kota Mojokerto, relawan, serta warga setempat dikerahkan ke lokasi untuk menangani dampak kejadian.

"Personil BPBD Prov. Jatim dan BPBD Kota Mojokerto melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan Perangkat Desa setempat," tutup Amrul.

 

Perketat Pengawasan 974 WNA, Imigrasi Madiun Deportasi 4 Warga Asing Sepanjang 2026

MADIUN, Iki Radio – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Madiun Raya. Hingga November 2026, tercatat sebanyak 974 WNA berada di wilayah kerja Imigrasi Madiun, dengan empat orang di antaranya telah dikenai tindakan deportasi akibat pelanggaran keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, menjelaskan bahwa keempat WNA yang dideportasi sepanjang Januari hingga November 2026 tersebut terdiri dari tiga warga negara China dan satu warga negara Malaysia. Tindakan tegas ini diambil karena mereka terbukti melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) serta menyalahgunakan izin tinggal yang tidak sesuai dengan aktivitas sebenarnya.

“Pelanggaran yang kami temukan berkaitan dengan masa berlaku izin tinggal yang sudah habis serta penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujar Arief, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan pendataan Imigrasi Madiun, dari total 974 WNA yang terdata, warga negara Malaysia mendominasi dengan jumlah 228 orang. Posisi berikutnya disusul oleh warga negara China sebanyak 220 orang, dan Kamboja sebanyak 121 orang. Arief menyebutkan angka ini bersifat dinamis mengikuti mobilitas keluar-masuk WNA, dengan pergerakan pemegang Kartu Izin Tinggal (KIT) berkisar antara 150 hingga 200 orang sepanjang tahun ini.

Menariknya, komposisi warga asing di Madiun Raya tidak melulu didominasi oleh tenaga kerja asing (TKA) di sektor industri. Sebagian besar dari mereka justru datang untuk menempuh pendidikan agama di sejumlah pondok pesantren terkemuka.

“Sebagian besar warga negara asing yang berada di wilayah Madiun merupakan santri yang menempuh pendidikan agama di pondok pesantren. Di antaranya tersebar di kawasan Temboro dan Gontor,” ungkap Arief.

Terkait pengawasan TKA di sektor industri, pihak Imigrasi mengingatkan perusahaan maupun sponsor agar memastikan kesesuaian dokumen keimigrasian pekerja dengan aktivitas di lapangan. Meski demikian, Arief menegaskan bahwa langkah pengawasan ketat ini bukanlah bentuk pembatasan terhadap investasi maupun penanaman modal asing di Madiun Raya.

Dalam pelaksanaannya, Imigrasi Madiun tetap mengedepankan pendekatan persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif keimigrasian.

“Kami mengedepankan sosialisasi dan edukasi agar perusahaan maupun warga asing memahami ketentuan izin tinggal yang harus dipenuhi. Namun, apabila setelah diberikan pemahaman masih ditemukan pelanggaran, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.

LPSK NTT Beri Perlindungan dan Pendampingan Psikologis bagi Korban Dugaan Kekerasan Seksual yang Seret Bupati Kupang

KUPANG, Iki Radio – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan perlindungan fisik serta pendampingan psikologis kepada korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede. Langkah proaktif ini diambil untuk menjamin keamanan dan pemulihan kondisi kejiwaan korban selama proses hukum berjalan di kepolisian.

Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, menegaskan bahwa pihaknya langsung menjangkau korban tanpa menunggu adanya pengajuan permohonan resmi begitu menerima informasi mengenai insiden tersebut.

"Kasus yang satu ini kami tidak butuh permohonan lagi yang masuk, kami langsung melakukan proaktif. Jadi informasi yang kami terima itu kan di tanggal 11 (November) ada kasus di rumah bupati itu," kata Anselmus dikutip, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan kronologi yang dihimpun, korban bersama pihak keluarga dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD P3A) resmi melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut ke Polda NTT pada 12 November 2026. Menindaklanjuti laporan itu, tim LPSK NTT segera mendatangi korban pada keesokan paginya di salah satu rumah aman (shelter) lembaga layanan di NTT.

"Pagi harinya kami langsung jangkau ke korban. Ya, kami jangkau ke korban ke salah satu shelter lembaga layanan di NTT, kami melakukan asesmen," ujar Anselmus.

Melalui asesmen tersebut, LPSK memetakan kebutuhan mendesak korban, yang mencakup jaminan perlindungan serta layanan pemulihan psikologis agar korban siap menghadapi rangkaian proses hukum.

Sementara itu, pihak Polda NTT saat ini masih terus mendalami laporan dugaan kekerasan seksual yang disebut terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang tersebut. Penyidik kepolisian diketahui telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan alat bukti.


close
Pasang Iklan Disini