Tahun 2027 Mesin Pertumbuhan Berbasis Transformasi Sektoral

Iki Radio - Kondisi perekonomian nasional masih dihadapkan dengan beragam risiko ekonomi global yang membayangi, mulai dari konflik geopolitik, gejolak harga energi dan pangan, hingga tingginya suku bunga yang masih terus berlanjut.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domestik dinilai masih memiliki prospek yang positif sejalan dengan proyeksi sejumlah lembaga dunia terhadap perekonomian global yang diperkirakan tumbuh di angka 2,8 persen pada 2026 dan 3,1 persen  pada 2027 mendatang.

Sebelumnya pada Semester I-2026, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,45 persen (ctc), dimana angka tersebut tertinggi untuk periode yang sama dalam 13 tahun terakhir. Tingkat inflasi juga masih menunjukkan capaian yang terkendali dalam sasaran sebesar 2,88 persen.

Dari sisi investasi, realisasi pada periode yang sama telah mencapai Rp1.010,6 triliun, mencerminkan terjaganya kepercayaan dan sentimen positif investor terhadap perekonomian nasional. Sejalan dengan perkembangan positif tersebut, S&P Global Ratings juga mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB/A-2 dengan outlook stabil, sementara Lianhe Ratings memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil untuk penerbitan Panda Bond.

"Rasio Gini turun ke 0,368 di bulan Maret, dan diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka itu sebesar 4,65 persen di bulan Mei. Kemudian kalau kita lihat dari sisi konsumen, konsumen juga masih positif, Indeks Keyakinan Konsumen 116,8, PMI Manufaktur juga masuk ke jalur positif yaitu 50,2,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/8/2026).

Aktivitas ekonomi riil juga menunjukkan pertumbuhan yang solid, terlihat pada penjualan mobil yang meningkat sebesar 33,3 persen (yoy), konsumsi listrik yang tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), serta penjualan semen yang naik 13,5 persen (yoy).

Dari sisi sektor keuangan, kondisi juga tetap terjaga dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juni 2026 sebesar 10,21 persen (yoy) dan kredit sebesar 12,67 persen (yoy). Pertumbuhan kredit juga didukung oleh kredit investasi yang melesat sebesar 24,9 persen (yoy), sementara kredit UMKM mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 1,05 persen pada Juni 2026.

Ketahanan eksternal Indonesia juga tetap kuat, didukung oleh posisi cadangan devisa yang mencapai USD145,3 miliar atau setara dengan 5,5 bulan impor.

Selain itu, neraca perdagangan mencatatkan surplus kumulatif sebesar USD3,58 miliar sepanjang Januari–Juni 2026. Di tengah dinamika perekonomian global, nilai tukar Rupiah juga menunjukkan penguatan sebesar 0,69% dalam sepekan terakhir, mencerminkan tetap terjaganya fundamental ekonomi dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

“Kemudian Pemerintah juga selama ini terus mendorong untuk menjaga daya beli dengan stimulus yang dikeluarkan. Di kuartal pertama totalnya Rp70 triliun, kuartal kedua Rp26,34 triliun untuk insentif pajak, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, magang, vokasi, dan bantuan pangan,” tambah Menko Airlangga.

Sejumlah kebijakan prioritas di bidang ekonomi juga terus menunjukkan capaian positif dalam memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi nasional, diantaranya program B50 yang diperkirakan dapat menghemat devisa mencapai Rp170 triliun, 26 proyek hilirisasi yang telah melakukan groundbreaking, pendirian Bank Emas (Bulion Bank) yang saat ini mengelola sekitar 153 ton emas senilai USD20 miliar, pendirian PT DSI yang mengelola hasil ekspor tiga komoditas strategis dan dinilai positif oleh S&P Ratings dalam mendukung upaya mengatasi praktik under invoicing dan transfer pricing.

Selanjutnya, Pemerintah juga telah mendorong reformasi bursa saham dan rencana demutualisasi pasar modal, mengimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dagang internasional, hingga konsolidasi dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus dilakukan, dengan menutup sebanyak 290 BUMN dari total 1.074 BUMN.

Selanjutnya untuk tahun 2027 mendatang, Pemerintah bersama DPR telah menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN 2027, dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen dan laju inflasi sebesar 2,5 perseb. Pemerintah juga menetapkan sasaran pembangunan yang mencakup tingkat kemiskinan sebesar 6–6,5 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 4,3–4,87 persen.

Pertumbuhan Sektoral Berbasis Transformasi

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah mengarahkan perekonomian nasional tahun 2027 pada penguatan mesin pertumbuhan sektoral berbasis transformasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor bernilai tambah tinggi, seperti digitalisasi, semikonduktor, dan Artificial Intelligence (AI), disertai revitalisasi sektor yang resilien seperti pertanian dan energi, termasuk melalui pendirian bursa komoditas mineral sebagai acuan Indonesia Reference Price.

Di sisi lain, daya saing investasi dan ekspor akan terus ditingkatkan melalui deregulasi, optimalisasi perjanjian internasional, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Arah kebijakan tersebut akan diperkuat melalui bauran kebijakan makro yang memadukan kebijakan fiskal sebagai katalis, kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, serta akselerasi investasi dengan melibatkan Danantara dan sektor swasta. Seluruh arah kebijakan tersebut akan ditopang oleh empat prasyarat utama, yakni iklim investasi yang atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi yang terjaga, serta APBN yang prudent dan sustainable.

Sejalan dengan upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga memastikan keberlanjutan program perlindungan sosial pada 2027 dengan alokasi sebesar Rp549,9 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi BBM, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program perlindungan sosial lainnya.

“Komitmen Pemerintah tentu untuk tahun 2027 ini fokusnya memperkuat ketahanan perekonomian nasional sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah akan memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran memberikan dampak nyata, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” imbuh Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Read More

Pemerintah Targetkan Ekonomi Tumbuh 6,0 Persen pada 2027, Defisit APBN Ditekan 2,40 Persen

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan asumsi makro ekonomi yang optimistis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, disertai penurunan defisit anggaran dan perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat.

Optimisme tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2026 yang berada di level 5,4 persen. Target tersebut, menurut dia, akan didukung oleh belanja negara yang lebih besar serta kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen," kata Prabowo.

Untuk mendukung berbagai agenda pembangunan, pemerintah merencanakan belanja negara 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan alokasi belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.

Pemerintah juga merencanakan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menekan defisit tersebut agar lebih rendah.

"Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi," ujar Presiden.

Menurut Prabowo, pemerintah memahami bahwa defisit anggaran idealnya dijaga pada tingkat serendah mungkin. Bahkan, dalam jangka panjang pemerintah memiliki cita-cita untuk mewujudkan anggaran yang berimbang.

"Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang," kata Prabowo.

Target defisit 2027 tersebut lebih rendah dibandingkan rencana pembiayaan dalam APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.

Inflasi Dijaga, Rupiah Diproyeksikan Rp17.500 per Dolar AS

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makro yang menunjukkan upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah agenda pertumbuhan yang lebih tinggi.

Inflasi pada 2027 ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 2,5 persen. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada level 6,9 persen.

Sementara itu, nilai tukar rupiah diasumsikan berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS.

Pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar US$75 per barel. Adapun target lifting minyak ditetapkan sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan efektivitas APBN, pemerintah optimistis perbaikan indikator sosial ekonomi masyarakat dapat terus berlanjut.

Prabowo menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 turun ke rentang 6,0-6,5 persen. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran dalam APBN 2026 yang berada pada rentang 6,5-7,5 persen.

Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun menjadi 4,30-4,87 persen pada 2027, dibandingkan target 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.

Ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui rasio gini juga ditargetkan membaik. Pemerintah menargetkan rasio gini berada pada rentang 0,362-0,367, lebih rendah dibandingkan target tahun ini sebesar 0,377-0,380.

"Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380," jelas Prabowo.

Pada saat yang sama, pemerintah menargetkan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575 pada 2027.

Prabowo menegaskan berbagai target tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.

"Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten," ujar Presiden lagi.

Dengan demikian, RAPBN 2027 tidak hanya dirancang untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen, tetapi juga diarahkan untuk menjaga stabilitas makro, mempersempit defisit, serta memperbaiki indikator kesejahteraan dan pemerataan.

Target tersebut sekaligus menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang berupaya mengejar pertumbuhan lebih tinggi tanpa mengabaikan disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

Read More

Presiden Prabowo: Ekonomi Hijau Harus Ciptakan Nilai Nyata bagi Rakyat

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pengembangan ekonomi hijau harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya mendorong upaya pengurangan emisi dan perlindungan hutan, tetapi juga membangun instrumen yang dapat mengubah potensi lingkungan menjadi nilai ekonomi bagi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, upaya menjaga hutan, termasuk hutan lindung, memiliki kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Pengurangan emisi tersebut selanjutnya dapat memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon.

“Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan, artinya emisi karbon kita kurangi, dan untuk itu bangsa-bangsa yang mengeluarkan emisi yang besar bersedia bayar kita,” katanya.

Presiden menekankan, ekonomi hijau harus diarahkan agar manfaat dari pengelolaan lingkungan dapat dirasakan rakyat. Pemerintah, lanjutnya, tidak cukup hanya membangun sistem dan instrumen ekonomi hijau, tetapi harus memastikan keberadaannya menciptakan nilai bagi masyarakat Indonesia.

“Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat. Kita bangun tetapi harus menciptakan nilai bagi rakyat Indonesia,” tegasnya.

Pengembangan sistem nilai ekonomi karbon tersebut sejalan dengan penguatan ekosistem perdagangan karbon nasional. Pada Juli 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut implementasi instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berpotensi mendorong investasi hijau hingga 5,8 miliar dolar AS sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 570 juta ton CO2 ekuivalen.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan nilai ekonomi perdagangan karbon Indonesia berpotensi mencapai sekitar Rp5 triliun apabila dikelola secara benar, akuntabel, transparan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.

Penguatan instrumen tersebut juga mencakup pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi dengan Bursa Karbon Indonesia. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyebut perdagangan karbon dapat memperkuat sektor kehutanan sebagai salah satu pilar pencapaian target penurunan emisi sekaligus penggerak ekonomi hijau.

Di sisi lain, pemerintah menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu pengungkit transformasi ekonomi nasional. Melalui Green Investment and Financing Toolkit (GIFT), pemerintah mendorong proyek hijau yang layak investasi, memperluas akses pendanaan, serta menghubungkan peluang investasi dengan agenda pembangunan rendah karbon.

Penguatan ekonomi hijau juga diarahkan untuk membuka manfaat ekonomi yang lebih luas. Dalam konteks kehutanan, pemerintah mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, serta pengurangan deforestasi dan degradasi hutan sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya juga menilai ekosistem perdagangan karbon yang kredibel merupakan terobosan penting dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus mengembangkan ekonomi hijau. Menurutnya, kesiapan regulasi dan infrastruktur SRUK menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem tersebut.

Dengan penguatan instrumen nilai ekonomi karbon, pemerintah berupaya menjadikan perlindungan lingkungan bukan hanya sebagai agenda pengurangan emisi, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang mampu menciptakan investasi, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Read More

Penyelundupan Emas Senilai Rp63 Miliar Berhasil Digagalkan

Iki Radio - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) kembali menunjukkan keberhasilannya dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang di perbatasan.

Dalam waktu kurang dari 24 jam, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Aviation Security (Avsec) Bandara Internasional Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan emas melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Dari dua penindakan yang dilakukan pada 10 dan 11 Agustus 2026 tersebut, petugas mengamankan 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar mencapai Rp63 miliar. Keberhasilan ini menjadi bukti efektivitas sinergi antara pengawasan berbasis teknologi, analisis risiko, pengolahan data penumpang, pemeriksaan lapangan, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan di lingkungan bandara.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Bea Cukai sebagai penjaga perbatasan Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan beradaptasi terhadap perkembangan modus penyelundupan yang semakin beragam.  “Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia terus meningkatkan kapabilitas dan harus selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang. Dengan mengombinasikan teknologi pemeriksaan, analisis risiko, analisis data penumpang, pengawasan lapangan, serta sinergi dengan seluruh stakeholder bandara, kita harus terus meningkatkan kewaspadaan,” ujar Menkeu dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (13/8/2026).

Ungkap Modus Beragam, Amankan 17,436 Kilogram Emas

Penindakan pertama bermula dari sinergi Avsec dan petugas Bea Cukai yang menemukan dugaan pembawaan emas oleh seorang penumpang warga negara asing (WNA) China melalui Terminal 3 Keberangkatan. Pemeriksaan terhadap tas hand carry menemukan emas berbentuk silinder atau telur.

Dalam proses pendalaman, petugas kembali menemukan penumpang lain berdasarkan anomali hasil body scanner. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan emas berbentuk silinder yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang telah dimodifikasi.

Bea Cukai kemudian melakukan analisis data penumpang melalui Passenger Analysis Unit (PAU) dan menemukan dugaan keterkaitan kedua penumpang tersebut dengan penumpang lainnya yang hendak melakukan perjalanan menggunakan dua penerbangan tujuan Hong Kong, yaitu CX798 dan GA860. Sebanyak lima penumpang yang diduga terkait kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, petugas menemukan emas berbentuk telur dengan modus inserter yang disembunyikan pada area kemaluan dan dubur, serta emas yang ditempatkan di dalam pakaian dalam yang telah dimodifikasi.

Secara keseluruhan, dalam penindakan pertama Bea Cukai mengamankan tujuh penumpang dengan 41 keping emas seberat 17,436 kilogram. Nilai pasar emas tersebut diperkirakan mencapai Rp46 miliar. Hasil pengujian menggunakan Detektor Mineral XRF menunjukkan seluruh emas memiliki kadar Au 99,99 persen atau setara 24 karat.

Berdasarkan hasil gelar perkara, tujuh penumpang tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Penindakan Kedua, Ungkap Pemanfaatan Jalur Operasional Bandara

Kurang dari 24 jam setelah penindakan pertama, petugas kembali menggagalkan upaya penyelundupan emas. Kali ini, seorang staf ground handling ditemukan membawa emas melalui jalur khusus karyawan atau loading dock untuk selanjutnya diserahkan kepada seorang penumpang yang akan melakukan penerbangan menuju Dubai menggunakan EK357.

Dari pemeriksaan, petugas menemukan tujuh keping emas berbentuk cast bar dengan berat 6,357 kilogram dan perkiraan nilai pasar mencapai Rp17 miliar. Emas tersebut disimpan di dalam tas ransel dan koper kabin tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan.

Menkeu menekankan bahwa keberhasilan penindakan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan pengawasan yang tidak hanya mengandalkan pemeriksaan fisik, tetapi juga mengintegrasikan teknologi, analisis risiko, pemanfaatan data, pengawasan lapangan, dan sinergi lintas instansi.

“Setiap temuan harus dikembangkan, tidak berhenti pada siapa yang membawa barang, tetapi juga dari mana barang berasal, kepada siapa akan diserahkan, dan siapa saja yang akan terlibat. Ke depan, pengawasan terhadap lalu lintas barang dan penumpang internasional akan terus diperkuat, khususnya terhadap komoditas bernilai tinggi yang memerlukan pemenuhan ketentuan kepabeanan dan peraturan terkait,” tegas Menkeu.

Dari dua penindakan tersebut, Bea Cukai Soekarno-Hatta secara keseluruhan berhasil mengamankan 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar Rp63 miliar. Selanjutnya, untuk pengembangan perkara dan penelusuran asal-usul emas, Bea Cukai Soekarno-Hatta bersinergi dengan Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM.

Keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Bea Cukai untuk memperkuat pengawasan terhadap komoditas bernilai tinggi serta mencegah praktik penyelundupan yang berpotensi merugikan negara. Pengawasan dilakukan secara berlapis dengan mengembangkan informasi dari setiap temuan untuk mengungkap jaringan dan alur pergerakan barang.

Pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa pembawaan emas ke luar negeri wajib memenuhi ketentuan kepabeanan dan ketentuan ekspor yang berlaku. Ketentuan barang bawaan penumpang antara lain diatur melalui PMK Nomor 203/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 34 Tahun 2025. Selain itu, sejak 23 Desember 2025 berlaku PMK Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur jenis barang ekspor berupa emas tertentu yang dikenakan Bea Keluar.

Masyarakat yang akan membawa emas ke luar negeri diimbau untuk menyampaikan pemberitahuan kepada petugas Bea Cukai, memastikan kewajiban Bea Keluar, serta memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan. Pemerintah terus memperkuat pengawasan sekaligus memberikan edukasi agar kegiatan ekspor dan pembawaan barang ke luar negeri berlangsung secara legal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan.

Read More

Kawal Program MBG, Budiman Sudjatmiko Minta PAPDESI Dorong Warga Desa Jadi Pelaku Ekonomi Modern

Iki Radio — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan pentingnya peran Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) dalam mengawal keterlibatan masyarakat desa pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal tersebut disampaikan Budiman usai memberikan arahan dalam pengukuhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAPDESI periode hingga 2031 di Pendopo Ronggo Djumeno, Madiun, Kamis (13/8/2026). 

Sinergi ini ditujukan untuk menjawab kritik bahwa rantai pasok MBG hanya dinikmati oleh pengusaha kelas menengah ke atas.

Sebagai organisasi yang menaungi para kepala dan perangkat desa di 38 provinsi, PAPDESI dinilai memegang peran kunci untuk mendidik warga lokal agar bertransformasi dari sekadar petani tradisional menjadi pelaku ekonomi modern.

"Selama ini ada kritik bahwa MBG tidak 'netes' ke bawah dan pengelolanya masih pengusaha besar. PAPDESI hadir untuk menjawab itu. Warga desa harus diajak aktif menyuplai telur, beras, dan sayuran. Namun, pasokan untuk Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) butuh standar produk dan quality control yang ketat," ujar Budiman.

Untuk mendukung standar pasokan tersebut, Budiman menekankan agar kepemimpinan desa mendidik warga terkait akuntansi dasar, standar pemupukan, hingga tata kelola komoditas panen antarwilayah.

Guna mencegah anjloknya harga akibat panen serentak, BP Taskin mendorong penerapan clustering (pengelompokan) komoditas pangan. Dengan kepengurusan baru PAPDESI, pihaknya mematok target agar dalam dua hingga tiga tahun ke depan (2027–2028), sebanyak 50.000 desa dari total sekitar 75.000 desa di Indonesia sudah menerapkan sistem clustering ini.

Sistem pemenuhan rantai pasok berbasis desa ini diproyeksikan memberi dampak ekonomi yang signifikan.

Efisiensi Anggaran program MBG diperkirakan dapat dihemat hingga 50 persen. 80 persen bahan baku MBG wajib dipasok dari wilayah/provinsi setempat. Kelebihan kuota produksi pangan dapat dijual ke pasar bebas melalui BUMDes dan KDKMP.

Budiman mewanti-wanti agar pelaksanaan program MBG dan KDKMP di tingkat desa tidak hanya dinikmati oleh elite lokal atau kelompok mampu.

"Penekanan dari Pak Prabowo adalah memastikan orang miskin ikut terlibat. Orang miskin di desa harus diutamakan untuk ikut menyuplai telur, padi, dan sayur," tegasnya.

Terkait kendala ketersediaan lahan fasilitas pendukung, Budiman menyampaikan sikap tegas pemerintah pusat mengenai aset negara. Ia menegaskan bahwa lahan BUMN yang tidak terpakai atau mangkrak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan rakyat.

"Negara ini milik rakyat. Jika ada lahan BUMN mangkrak dan akan dibangun untuk kemanfaatan rakyat, maka lahan tersebut harus dikembalikan dan dimanfaatkan untuk rakyat. Untuk regulasi teknis lainnya, kami terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait," pungkas Budiman.(ir)

Read More

Kemenko Pangan Dorong Penguatan KDMP Jadi Soko Guru Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Iki Radio — Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat dan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan mewakili Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam acara Pengukuhan Pengurus DPP PAPDESI (Perhimpunan Aparat Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Masa Bakti 2026–2031 dan Seminar Nasional, di Pendopo Ronggo Djumeno Caruban Kabupaten Madiun, Kamis (13/8/2026).

Acara tersebut turut dihadiri secara virtual oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budidaya Budiman Sudjatmiko. Turut hadir secara langsung Bupati Madiun Hari Wuryanto, Ketua Umum DPP PAPDESI Wargiyati, serta perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait.

Wamenko Pangan menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan lebih dari 80.000 KDKMP di seluruh tanah air sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang RPJMN. Langkah ini menjadi intervensi langsung Presiden Prabowo Subianto guna mengembalikan fungsi koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945.

"Pemerintah perlu hadir secara tegas dan kuat untuk mendampingi koperasi. KDKMP bukan sekadar wacana, melainkan program konstitusional yang dirancang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan menjaga ketahanan pangan nasional," ujar Hanif Faisol.

Ia membeberkan ketimpangan ketahanan ekonomi saat ini, di mana dari Rp7.100 triliun kredit perbankan Himbara pada tahun 2024, hampir Rp5.700 triliun disalurkan kepada korporasi besar. Oleh sebab itu, KDKMP hadir untuk memangkas rantai distribusi perdagangan yang panjang, menyerap hasil produksi petani, nelayan, dan UMKM lokal sebagai offtaker, serta menekan biaya distribusi agar harga pangan di tingkat konsumen tetap terjangkau.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) mengenai tata kelola KDKMP. Regulasi ini nantinya mengatur KDKMP sebagai infrastruktur utama penyaluran barang bersubsidi dan bantuan pemerintah—seperti pupuk bersubsidi, LPG, beras SPHP, dan bantuan sosial—baik secara langsung maupun virtual.

Hanif Faisol mengingatkan agar pengelolaan dana APBN untuk KDKMP dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari korupsi. Ia berpesan agar pengurus desa dan asosiasi masyarakat desa tidak sekadar menjadikan KDKMP sebagai simbol atau pembangunan fisik semata.

"Indikator keberhasilan KDKMP tidak diukur dari jumlah bangunan gerainya saja, tetapi dari riilnya penyerapan produksi warga, peningkatan pendapatan anggota, pembukaan lapangan kerja, serta bergeraknya ekonomi lokal di desa," tegasnya.

Wamenko Pangan mengajak seluruh asosiasi pemerintahan dan masyarakat desa untuk bersinergi memberikan masukan konkret agar langkah operasional KDKMP berjalan efektif dan tepat sasaran menuju kemandirian ekonomi bangsa.(ir)

Read More

Wisman ke Tumpak Sewu Melonjak hingga 40 Persen, Media Sosial Jadi Promosi Global

Iki Radio - Kunjungan wisatawan mancanegara ke Air Terjun Tumpak Sewu menunjukkan peningkatan sekitar 30–40 persen. Dalam kondisi normal, destinasi wisata di Kabupaten Lumajang itu dikunjungi sekitar 100–200 wisatawan asing per hari, dengan pengunjung berasal dari sejumlah negara di Asia hingga Eropa.

Pengelola Tumpak Sewu, Dwi Rumanto, mengatakan peningkatan terutama terlihat pada kunjungan wisatawan dari luar negeri.

“Kunjungan wisatawan melonjak antara 30–40 persen, utamanya yang dari luar negeri,” ujar Dwi di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (12/8/2026).

Asal wisatawan mancanegara yang berkunjung juga semakin beragam. Jika sebelumnya wisatawan asal China mendominasi, kini pengunjung dari sejumlah negara Eropa dan Malaysia juga semakin banyak terlihat.

“Itu yang banyak dari Eropa, China, dan Malaysia,” katanya.

Peningkatan tersebut turut membuka peluang promosi Tumpak Sewu melalui media sosial. Foto, video, dan pengalaman perjalanan yang dibagikan wisatawan dapat menjangkau calon pengunjung dari berbagai negara.

Menurut Dwi, aktivitas wisatawan di media sosial secara tidak langsung membantu pengelola memperkenalkan Tumpak Sewu ke pasar internasional. Promosi tersebut muncul dari pengalaman langsung pengunjung selama berada di destinasi.

“Harapannya tidak hanya sekarang, tapi ke depan lebih banyak lagi yang datang. Dengan adanya mereka secara tidak langsung membantu promosi kita di luar negeri melalui media sosial mereka,” ungkap Dwi.

Promosi melalui pengalaman wisatawan memiliki jangkauan yang tidak terbatas pada kawasan destinasi. Setiap unggahan mengenai panorama Tumpak Sewu berpeluang memperkenalkan Lumajang kepada jejaring pengguna media sosial yang lebih luas.

Kenaikan jumlah wisatawan mancanegara juga membuka peluang bagi aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Kehadiran pengunjung dapat mendukung berbagai layanan pariwisata, seperti jasa pemandu, transportasi, kuliner, serta usaha masyarakat di sekitar destinasi.

Kondisi tersebut membuat pengalaman wisatawan selama berada di Tumpak Sewu menjadi bagian penting dalam pengembangan destinasi. Pelayanan, kebersihan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang dapat mendukung kenyamanan pengunjung.

Peningkatan kunjungan wisatawan asing sekaligus menunjukkan semakin luasnya jangkauan Tumpak Sewu sebagai destinasi wisata. Pengalaman yang dibagikan para wisatawan melalui media sosial turut membuka jalur promosi secara organik ke berbagai negara.

Dari kunjungan wisatawan Eropa, China, hingga Malaysia, Tumpak Sewu tidak hanya menarik pengunjung ke Lumajang, tetapi juga membawa cerita tentang pariwisata daerah tersebut kepada calon wisatawan di luar negeri.

 

Read More

Perkuat Deteksi TBC, Kemenkes Distribusikan Alat Portable X-Ray

Iki Radio - Kementerian Kesehatan  memperkuat upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) dengan memperluas dukungan sarana deteksi dini, termasuk melalui penyaluran alat Portable X-Ray ke sejumlah provinsi dengan beban kasus TBC tinggi.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, bantuan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat penemuan kasus TBC di lapangan.

Hal itu disampaikan wamenkes,   setelah meresmikan Kecamatan Siaga TBC di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Rabu (12/8/2026).

“Alatnya, kita telah menyalurkan X-ray portable ke-18 provinsi di mana kasus TBC-nya 80% kasus ada di situ berarti masih ada 20 provinsi lain yang sedang dalam pengiriman” ungkap wamenkes.

Menurut wamenkes, penggunaan Portable X-Ray diharapkan dapat memperluas akses pemeriksaan, khususnya dalam mendukung penemuan kasus secara aktif. Ketersediaan perangkat yang dapat digunakan secara lebih fleksibel di lapangan dinilai penting untuk mendekatkan proses deteksi TBC kepada masyarakat.

Khusus untuk Provinsi Gorontalo, Kemenkes akan menyalurkan delapan unit Portable X-Ray. Alat tersebut nantinya dapat dimanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat kegiatan penemuan kasus TBC, termasuk mendukung pelaksanaan skrining di masyarakat.

“Saya harapkan bulan September ini alat sudah bisa sampai di Gorontalo kita akan memberikan delapan X-ray portable untuk Provinsi Gorontalo” ujarnya.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat eliminasi TBC.

Kehadiran alat pemeriksaan di daerah diharapkan mampu memperluas jangkauan skrining sekaligus mempercepat identifikasi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Sebelumnya, dalam kunjungan kerja di Kabupaten Gorontalo, wamenkes bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ahmad Wiyagus meresmikan Kecamatan Siaga TBC di Kecamatan Tilango.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peninjauan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terintegrasi dengan skrining TBC, serta pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis. 

 

Read More

Pasar Murah HUT RI Di Demak Diserbu Warga, Sembako Ludes

Iki Radio - Pasar murah dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah diserbu warga. Sejumlah stan sembako dan kebutuhan rumah tangga ramai didatangi masyarakat setelah dibuka Bupati Demak Eisti’anah, Rabu (12/8/2026).

Pasar murah yang digelar di halaman Balai Desa Bungo tersebut menjadi upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi daerah, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Antusiasme warga terlihat sejak kegiatan dimulai. Masyarakat langsung memadati stan yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Bupati Demak Eisti’anah turut meninjau, sejumlah stan dan berdialog dengan pemilik stan serta masyarakat yang berbelanja.

Eisti’anah mengatakan, pasar murah diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli sekaligus meringankan beban masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Inilah salah satu bentuk bagaimana kemerdekaan kita hadir dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan lebih terjangkau, pelayanan semakin mudah, dan masyarakat semakin terlindungi,”ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pengabdian kepada masyarakat. Pembangunan, lanjutnya, tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi, kepedulian, dan semangat gotong royong dari berbagai pihak.

“Pemerintah, dunia usaha, organisasi, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat harus bergerak dalam satu irama untuk memberikan manfaat yang lebih besar,” terangnya.

Dalam pasar murah tersebut tersedia paket sembako bersubsidi, antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Seluruh produk ditawarkan dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin.

Tak hanya sembako murah, panitia juga menyediakan beragam doorprize bagi pengunjung. Hadiah yang disiapkan antara lain mesin cuci, televisi, kipas angin, sepeda gunung, serta sejumlah hadiah kejutan lainnya.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih ringan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong dalam memperingati kemerdekaan.

Read More

Update, Gempa Dahsyat M 7,4 Kolombia, Korban Jiwa Tembus 250 Orang

Iki Radio — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang wilayah barat Kolombia pada Senin pagi menyebabkan sedikitnya 254 orang tewas. Bencana ini tercatat sebagai salah satu gempa paling menghancurkan yang melanda negara tersebut pada abad ke-21.

Guncangan merusak blok apartemen, pemukiman, sekolah, hingga fasilitas kesehatan di sepanjang kawasan perkebunan kopi. Tim penyelamat kini berpacu dengan waktu menyisir reruntuhan bangunan untuk mencari korban selamat.

Laporan resmi per Selasa pagi mencatat sebaran korban jiwa di wilayah utama Pereira, yang menjadi area paling terdampak dengan 101 korban jiwa. Selanjutnya wilayah Cali, mencatat 95 korban jiwa, dengan kerusakan parah di kompleks apartemen Torres del Limonar.

Di lapangan, tim SAR gabungan bersama warga memobilisasi alat berat, ekskavator, hingga pencarian manual. Warga kerap diminta menghentikan aktivitas sejenak guna mendengarkan jeritan atau suara korban yang terperangkap di bawah puing.

"Struktur bangunan mulai berderit, dan tepat saat kami berlari keluar, bangunan itu langsung runtuh," ungkap Rosa Gonzalez, warga Pereira yang berhasil menyelamatkan diri bersama suami dan bayinya.

Kondisi di kawasan terpencil seperti Choco—yang berdekatan dengan pusat gempa—jauh lebih memprihatinkan. Komunitas adat setempat mengalami kelumpuhan total pada pasokan listrik, air bersih, gas, dan jaringan komunikasi.

Andres Caicedo, tokoh masyarakat di Sipi, menyebut warga terpaksa memanjat pohon demi mencari sinyal seluler untuk meminta bantuan.

"Anak-anak dan lansia mengalami trauma berat. Kami tidak memiliki puskesmas maupun pasokan medis; kami melakukan apa pun yang kami bisa dengan tenaga seadanya," tutur Andres.

Hingga Selasa sore, tercatat lebih dari 100 gempa susulan. Tiga bandara utama masih ditutup sementara dan sejumlah jalan nasional belum dapat dilalui.

Pemerintah menyatakan pemutakhiran data korban akhir dan total kerugian membutuhkan waktu beberapa hari ke depan hingga seluruh jalur komunikasi kembali pulih.

Read More

KAI Hadirkan Livery Merah Putih di Sejumlah KA Sambut HUT ke-81 RI

Iki Radio - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan desain eksterior khusus (livery) Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada sejumlah rangkaian kereta api antarkota untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan.

LIvery Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada sejumlah rangkaian kereta api antarkota untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan. (PT KAI)

Livery bernuansa Merah Putih tersebut hadir pada KA Pandalungan 2 relasi Jember–Gambir PP, KA Argo Wilis dan KA Turangga relasi Bandung–Surabaya Gubeng PP, serta KA Gajayana relasi Malang–Gambir PP.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, kehadiran livery kemerdekaan membawa suasana peringatan HUT RI semakin dekat dengan perjalanan masyarakat.  

“Kereta api setiap hari menghubungkan kota, keluarga, tempat bekerja, pusat pendidikan, destinasi wisata, serta berbagai aktivitas masyarakat. Pada Bulan Kemerdekaan ini, semangat Merah Putih ikut melaju bersama perjalanan tersebut,” ujar Anne dalam keterangan di Jakarta, Rabu (12/8/2026). 

Livery tersebut mengusung semangat tema resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Identitas visual kemerdekaan ditampilkan pada eksterior rangkaian dengan nuansa merah dan putih yang memperkuat atmosfer perayaan sepanjang perjalanan.

Kehadiran livery pada sejumlah kereta api tersebut membawa semarak kemerdekaan melintasi berbagai wilayah di Pulau Jawa. KA Pandalungan 2 menghubungkan Jember dengan Jakarta, KA Argo Wilis dan KA Turangga menghubungkan Bandung dengan Surabaya, sedangkan KA Gajayana menghubungkan Malang dengan Jakarta.

Menurut Anne, lintas tersebut menggambarkan peran kereta api dalam memperkuat konektivitas masyarakat antardaerah. Setiap perjalanan mempertemukan berbagai kepentingan, mulai dari keluarga, pekerjaan, pendidikan, pariwisata hingga kegiatan ekonomi.  

“Semangat kemerdekaan memiliki makna yang dekat dengan perjalanan kereta api. Dari satu daerah ke daerah lainnya, masyarakat saling terhubung dan berbagai aktivitas terus berlangsung. KAI ingin semarak HUT ke-81 RI dapat dirasakan pelanggan sejak berada di stasiun hingga selama perjalanan,” kata Anne.

Kehadiran livery kemerdekaan juga menjadi bagian dari upaya KAI menghadirkan pengalaman perjalanan yang selaras dengan momentum nasional. Nuansa Merah Putih pada rangkaian diharapkan dapat membangun suasana kebersamaan sekaligus mengingatkan bahwa perjalanan Indonesia dibangun dari keterhubungan antarmasyarakat dan antardaerah.

Semangat tersebut dirangkum KAI melalui pesan, “Merah Putih Terus Melaju, 81 Tahun Indonesia, Satu Semangat Perjalanan Bangsa.”  

“Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka adalah perjalanan panjang yang terus dilanjutkan bersama. KAI akan terus mengambil bagian melalui layanan transportasi yang menghubungkan masyarakat dan berbagai pusat aktivitas, sejalan dengan semangat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tutup Anne.

Read More

Datang Di Surabaya, Kepala Bapanas dan Dirut BULOG Serahkan Langsung Bantuan Pangan

Iki Radio — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, bersama Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, menyerahkan secara langsung Bantuan Pangan Pemerintah kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Rabu (12/8/2026).

Penyerahan langsung ini menjadi bentuk sinergi nyata pemerintah untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan langsung dirasakan oleh Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Dalam kegiatan tersebut, bantuan diserahkan secara simbolis kepada PBP. Masing-masing penerima mendapatkan alokasi beras sebanyak 30 kilogram untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 (10 kilogram per bulan).

Khusus di Kelurahan Lidah Kulon, bantuan menyasar 495 PBP dengan total beras disalurkan mencapai 14.850 kilogram. 

Sementara itu, cakupan penerima bantuan pangan untuk provinsi Jawa Timur 5.690.353 PBP, dan Skala Nasional 33,24 juta PBP (total beras mencapai 997,2 ribu ton).

Mentan sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penyaluran ini merupakan bentuk tindak lanjut arahan Presiden RI untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

“Ini adalah arahan Bapak Presiden agar bantuan beras pemerintah dapat diterima oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Targetnya bantuan ini dapat disalurkan secepatnya. Dengan stok beras yang melimpah, ini merupakan bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia,” tegas Amran.

Surabaya menjadi lokasi peninjauan kedua setelah sebelumnya rombongan mendatangi Alor, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan kesiapan penuh jajarannya sebagai operator utama logistik pangan nasional. BULOG mengawal penuh proses mulai dari ketersediaan stok, pengelolaan gudang, hingga distribusi di lapangan.

“Program Bantuan Pangan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara. Dengan stok beras nasional yang sangat memadai, BULOG siap mendukung penuh arahan Bapak Presiden agar bantuan pangan dapat segera disalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu,” pungkas Rizal.

Read More

Mentan Pastikan 33,4 Juta Warga Terima Bantuan Pangan Gratis

Iki Radio — Pemerintah memastikan program penyaluran bantuan pangan komoditi beras disalurkan secara gratis kepada 33,4 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban ekonomi masyarakat.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Rabu (12/8/2026).

“Untuk bantuan pangan untuk 33,4 juta masyarakat kita itu gratis. Itu adalah perintah Bapak Presiden,” ujar Amran di hadapan warga penerima manfaat.

Amran menjelaskan bahwa keputusan memberikan bantuan secara cuma-cuma ini didukung oleh kondisi stok beras nasional yang sangat kuat, yakni mencapai sekitar 5,2 juta ton. Ia menekankan bahwa ketersediaan beras tersebut merupakan hasil nyata dari peningkatan produksi pertanian dalam negeri, bukan bergantung pada impor.

"Beras kita menyimpan 5,2 juta ton. Kalau mau datang tanya ke BPS, kalau tanya produksi di pertanian, beras ini tidak sendiri, bukan beras impor. Jadi kita sudah mampu produksi sendiri," jelas Mentan.

Tingginya angka cadangan beras nasional ini menjadi landasan utama Presiden dalam menginstruksikan pendistribusian bantuan secara masif ke berbagai daerah.

Kunjungan kerja Mentan ke Jawa Timur, khususnya Surabaya, bertujuan untuk menyapa masyarakat sekaligus memastikan proses distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran. Melalui produksi dalam negeri yang optimal dan stok yang memadai, pemerintah optimistis kebutuhan pangan harian masyarakat dapat terus terpenuhi dengan baik.

Mengakhiri peninjauannya di Surabaya, Mentan turut menyampaikan pesan hangat dari Kepala Negara kepada para warga penerima bantuan sebelum melanjutkan agenda peninjauan berikutnya.

“Salam hormat dari Bapak Presiden. *Matur nuwun*,” pungkas Amran.

Read More

Peluang Kerja ke Jepang hingga Jerman, Simak Pendaftaran SMK Go Global 2026

Iki Radio - Kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk mempersiapkan diri memasuki pasar kerja internasional kembali dibuka. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membuka pendaftaran tahap pertama Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program Asta Mandala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Go Global pada 12–16 Agustus 2026.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengatakan SMK Go Global merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses terhadap peluang kerja internasional. (Humas KP2MI)

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja di berbagai negara.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengatakan SMK Go Global merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses terhadap peluang kerja internasional.

“Program SMK Go Global merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan talenta-talenta muda Indonesia agar memiliki kompetensi, keterampilan, dan kesiapan yang dibutuhkan oleh pasar kerja global,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan 500.000 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 peserta dari masyarakat umum.

Menurut Mukhtarudin, target tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem penyiapan tenaga kerja yang terhubung dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.

Dari SMK Menuju Pasar Kerja Dunia

Asta Mandala SMK Go Global dirancang berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Peserta tidak hanya memperoleh pelatihan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa, pemahaman budaya, disiplin kerja, serta pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai pekerja migran.

“Pelatihan tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga kesiapan peserta untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kehidupan di negara tujuan. Karena itu, aspek bahasa, budaya, disiplin kerja, dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban pekerja migran juga menjadi bagian penting,” kata Mukhtarudin.

Program tersebut mencakup sejumlah bidang prioritas, yakni kesehatan, perhotelan, manufaktur, transportasi, konstruksi, agrikultur, pekerjaan berbasis laut atau anak buah kapal (ABK), serta bahasa asing.

Pada sektor kesehatan, kompetensi yang disiapkan meliputi caregiver, caretaker, elderly caretaker, dan nursing home. Bidang perhotelan mencakup terapis spa, housekeeping, petugas kebersihan, pramusaji, barista, dan juru masak.

Untuk sektor manufaktur, tersedia kompetensi pengelasan, molding, dan operasional produksi. Sementara bidang transportasi meliputi pengemudi kendaraan, bus, dan truk.

Program juga mencakup pekerja konstruksi serta sektor agrikultur, seperti perkebunan kelapa sawit, peternakan, akuakultur, kehutanan, dan pertanian. Pada sektor berbasis laut tersedia pelatihan bagi nelayan dan ABK niaga.

Peserta juga dapat memperoleh penguatan kemampuan bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Mandarin, dan Korea.

Peluang dari Jepang hingga Eropa

Pemerintah telah memetakan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan sektor dan negara tujuan.

Sektor perhotelan menjadi salah satu bidang dengan kebutuhan terbesar, yakni 14.140 orang untuk sejumlah negara, antara lain Turki, Malaysia, Maladewa, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga kawasan Eropa Timur.

Sementara kebutuhan sektor kesehatan ditargetkan mencapai 12.780 orang dengan negara tujuan antara lain Jepang, Belanda, Singapura, Taiwan, dan Jerman.

“Sektor lain turut berkontribusi, yakni manufaktur sebanyak 6.400 orang ke Korea Selatan, Qatar, dan Taiwan; agrikultur sebanyak 4.300 orang ke Malaysia, Taiwan, dan Jepang; pelatihan bahasa sebanyak 1.700 orang; konstruksi sebanyak 400 orang; sea based sebanyak 220 orang; serta transportasi sebanyak 60 orang,” beber Mukhtarudin.

Menurutnya, pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar kerja luar negeri agar kompetensi yang diperoleh peserta relevan dengan permintaan tenaga kerja di negara tujuan.

“Melalui pendaftaran ini, kami ingin memastikan Calon Pekerja Migran memiliki bekal yang memadai sebelum memasuki pasar kerja luar negeri. Kompetensi yang kuat akan meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang bagi Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik,” tuturnya.

Ini Syarat Pendaftaran SMK Go Global

Pendaftaran tahap pertama Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program SMK Go Global berlangsung mulai Rabu (12/8/2026) hingga Minggu (16/8/2026).

Calon peserta harus berusia minimal 18 tahun serta menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan, meliputi fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan terdekat.

Peserta juga harus melengkapi surat pernyataan kesanggupan mengikuti program peningkatan kapasitas CPMI/PMI untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja luar negeri, surat pernyataan berminat bekerja di luar negeri, serta surat izin orang tua, wali, suami, atau istri.

Persyaratan lainnya adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir. Dokumen keterampilan teknis, kemampuan bahasa, atau pengalaman sesuai bidang pekerjaan yang dipilih diutamakan, tetapi tidak bersifat wajib.

Peserta juga diharapkan memiliki kartu AK-1 atau surat keterangan pencari kerja dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

Informasi mengenai persyaratan, jenis pelatihan, jadwal, mekanisme pendaftaran, dan ketentuan program dapat diperoleh melalui kanal resmi KP2MI serta 23 Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di seluruh Indonesia.

Masyarakat Diminta Waspadai Informasi Tidak Resmi

Mukhtarudin mengingatkan calon peserta untuk menggunakan informasi dari kanal resmi pemerintah dan berhati-hati terhadap informasi pendaftaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Untuk masyarakat yang berminat, silakan mengikuti informasi resmi yang disampaikan KP2MI maupun BP3MI. Jangan menggunakan informasi dari sumber yang tidak resmi. Kami ingin seluruh proses pendaftaran berlangsung secara transparan, mudah diakses, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan,” imbuh Mukhtarudin.

Pemerintah menempatkan peningkatan kompetensi sebagai bagian penting sebelum CPMI memasuki pasar kerja internasional. Peserta dipersiapkan tidak sekadar untuk berangkat bekerja, tetapi juga memiliki keterampilan, pemahaman budaya kerja, dan pengetahuan mengenai perlindungan sebagai pekerja migran.

“Dengan peningkatan kapasitas sejak tahap persiapan, pemerintah berharap semakin banyak calon Pekerja Migran yang dapat bekerja melalui prosedur yang resmi, memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya,” pungkas Mukhtarudin.

 

Read More

Merdeka Run 2026 Dibuka Hari Ini, Kemenpora Ajak Masyarakat Berolahraga Rayakan HUT ke-81 RI

Iki Radio - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengajak seluruh elemen masyarakat mengikuti Merdeka Run 2026 untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendaftaran ajang lari bertajuk “Bangun, Bergerak, Merdeka” tersebut dibuka mulai Rabu (12/8/2026) pukul 17.00 WIB melalui situs resmi Merdeka Run.

Merdeka Run 2026 akan berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026, dengan jarak tempuh 8 kilometer dan titik start di Istana Merdeka, Jakarta.

Kemenpora menyebut ajang tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan olahraga, tetapi juga momentum bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan bersama keluarga, komunitas, dan berbagai elemen masyarakat.

Selain kegiatan lari, rangkaian Merdeka Run 2026 akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, seperti bazar UMKM, festival kuliner, atraksi drone, serta penampilan para musisi.

Masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut dapat melakukan pendaftaran melalui www.merdekarun.id.

Kemenpora juga mengimbau calon peserta untuk mengikuti perkembangan informasi terkait Merdeka Run 2026 melalui akun Instagram @merdekarun_indonesia dan @kemenpora.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erik Thohir mengatakan Merdeka Run 2026 dirancang dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Ajang lari tersebut digelar secara gratis dan terbuka bagi berbagai elemen, mulai dari pemerintah, pengusaha, figur publik, selebritas, masyarakat umum hingga awak media.

Menurut Menpora, Merdeka Run menjadi bagian dari momentum untuk mensyukuri perjalanan Indonesia selama 81 tahun kemerdekaan sekaligus memperkuat kolaborasi antarelemen bangsa.

Ia menilai Indonesia terus berkembang dan semakin diperhitungkan di dunia, tidak hanya dalam aspek geopolitik dan ekonomi, tetapi juga melalui berbagai karya anak bangsa.

“Karya anak Indonesia seperti film, musik, olahraga dan bidang lain terus menjadi sebuah perhitungan di situasi global saat ini,” ujarnya.

Ia mengatakan perkembangan tersebut tidak terlepas dari kreativitas masyarakat Indonesia. Karena itu, Merdeka Run diharapkan menjadi salah satu ruang untuk memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi.

“Ini tentu berkat masyarakat Indonesia yang terus berkreativitas. Merdeka Run juga menjadi bagian untuk memperkuat kolaborasi,” katanya.

Menpora menjelaskan, Merdeka Run 2026 diprioritaskan bagi warga negara Indonesia. Namun, penyelenggara tetap membuka kesempatan bagi warga negara asing (WNA) yang ingin berpartisipasi.

Keterbukaan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terbuka dalam pergaulan global.

Melalui Merdeka Run 2026, Kemenpora berharap peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat dirayakan secara inklusif melalui kegiatan olahraga, kreativitas, UMKM, hiburan, serta interaksi masyarakat.

 

Read More

Polda Jatim Perkuat Kesiapan Personel dan Peralatan Hadapi Ancaman Karhutla

Iki Radio - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah.  Kesiapan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan dan peralatan penanganan karhutla 2026 di lapangan apel Polda Jatim, Selasa (11/8/2026).

Direktur Samapta Polda Jatim Kombes Pol Noerwiyanto mengatakan Jawa Timur memiliki potensi kerawanan karhutla yang cukup tinggi. Kondisi geografis di Jawa Timur yang memiliki kawasan hutan, pegunungan, perkebunan hingga wilayah dengan kepadatan penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

“Jawa Timur merupakan wilayah yang mempunyai potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Kawasan hutan jati dan hutan pinus yang tersebar di berbagai wilayah berpotensi terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau,” kata Kombes Noerwiyanto.

Potensi tersebut semakin perlu diantisipasi mengingat sejumlah kawasan di Jawa Timur tengah menghadapi kondisi kering. Salah satunya kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang saat ini masih dalam penanganan. Kombes Noerwiyanto menyebut karhutla tidak hanya dipengaruhi faktor alam dan cuaca, tetapi juga aktivitas manusia. Salah satunya pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.

“Terjadinya karhutla selain faktor alam atau cuaca pada musim kering yang ekstrem, juga dapat disebabkan faktor manusia. Misalnya membakar lahan untuk membersihkan daun-daun kering yang ada di lahan yang akan dijadikan perkebunan,” ujar Kombes Noerwiyanto.

Berdasarkan prediksi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal, sementara sebagian wilayah juga diprediksi mengalami musim kemarau lebih panjang. “Potensi munculnya titik panas atau hotspot perlu diantisipasi di sejumlah wilayah, antara lain Probolinggo, Situbondo, Lumajang, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Kediri, Bojonegoro, Gresik dan wilayah lainnya,” jelas Kombes Noerwiyanto

Untuk mengantisipasi potensi tersebut, Polda Jatim memastikan kesiapan personel, peralatan serta sarana dan prasarana pendukung. Seluruh unsur yang terlibat diminta mampu bergerak cepat dan terpadu ketika terjadi kebakaran. “Apel gelar pasukan dan peralatan ini merupakan langkah dan bukti nyata bahwa baik aspek personel, peralatan maupun sarana prasarana pendukung siap melaksanakan tugas penanganan karhutla,” tegas Kombes Noerwiyanto.

Ia juga menegaskan penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri, namun dbutuhkan sinergi antara Polri, BPBD, Basarnas, Damkar, relawan, dinas terkait serta masyarakat. Kombes Noerwiyanto juga meminta jajarannya meningkatkan deteksi dini dan patroli di kawasan rawan, memanfaatkan teknologi untuk pemantauan hotspot, serta menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. 

Selain itu, kesiapan personel dan peralatan harus dipastikan setiap saat, disertai koordinasi lintas sektoral yang kuat. “Keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral. Karena itu, kita harus menghilangkan ego sektoral agar penanganan di lapangan bisa berjalan dengan baik,” kata Kombes Noerwiyanto.

Dalam penanganan karhutla, Kombes Noerwiyanto juga menekankan pentingnya keselamatan personel. Petugas diminta mematuhi standar operasional prosedur keselamatan kerja, terutama ketika melakukan pemadaman di medan yang sulit. “Utamakan keselamatan personel. Patuhi standar operasional prosedur keselamatan kerja atau safety first saat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di medan yang sulit. Ingat, jiwa personel sangat berharga,” pungkas Kombes Noerwiyanto.

 

Read More

Bea Cukai Gagalkan Pengiriman 8,96 Juta Batang Rokok Ilegal Melalui Pelabuhan Tanjung Priok

Iki Radio — Bea Cukai Tanjung Priok dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai gagalkan pengiriman 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai.

Penindakan dilakukan terhadap dua kontainer dalam kegiatan pengawasan lalu lintas barang antarwilayah dan antarpulau di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Penindakan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju wilayah Sumatra melalui Pelabuhan Tanjung Priok. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan pengawasan dan penyisiran kontainer di kawasan pelabuhan pada 7 Agustus 2026.

Berdasarkan hasil analisis dan pengumpulan informasi, petugas mengidentifikasi dua kontainer yang diduga digunakan untuk mengangkut rokok illegal dengan pemberitahuan barang berupa pipa dan baja ringan. 

Kedua kontainer tersebut kemudian diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Untuk memastikan isi muatan, petugas melakukan pemindaian menggunakan alat pemindai peti kemas. Hasil analisis citra pemindaian menunjukkan pola yang menyerupai susunan karton secara rapi dan mengindikasikan adanya muatan rokok ilegal. 

Atas indikasi tersebut, kedua kontainer kemudian diamankan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan nota hasil intelijen (NHI) oleh Bea Cukai Tanjung Priok.

Pada 10 Agustus 2026 petugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap kedua kontainer. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos dengan total 8.960.000 batang, yang terdiri atas beberapa merek rokok.

Barang tersebut diperkirakan memiliki nilai sebesar Rp13,3056 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,6698 miliar. 

Nilai tersebut terdiri atas potensi penerimaan cukai sebesar Rp6.684.460.000, pajak rokok sebesar Rp668.446.000, dan pajak pertambahan nilai hasil tembakau (PPN HT) sebesar Rp1.317.254.400.

Setelah hasil penelusuran kembali, kedua kontainer tersebut dikirim dari wilayah Jawa Timur menuju Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan angkutan kereta kargo. Selanjutnya, barang tersebut direncanakan untuk dikirim menuju wilayah Sumatra melalui jalur laut.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.), Djaka Budhi Utama menyampaikan bahwa pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal merupakan bagian dari upaya Bea Cukai dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai sekaligus melindungi masyarakat dan penerimaan negara. 

“Bea Cukai terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, termasuk pada jalur distribusi antarwilayah dan antarpulau. Penindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan analisis risiko dan informasi yang diterima dari masyarakat,” ujar Djaka dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (11/8/2026).

Djaka menambahkan bahwa pemberantasan peredaran rokok ilegal memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.  

“Kami mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dengan menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan peredaran barang kena cukai ilegal. Sinergi antara Bea Cukai, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya penting untuk menciptakan perdagangan yang tertib dan berkeadilan,” katanya.

Atas temuan tersebut, Bea Cukai Tanjung Priok melakukan pengamanan terhadap seluruh barang bukti untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Proses penyidikan akan dilakukan berkoordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri. Bea Cukai juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, menyimpan, dan mendistribusikan produk hasil tembakau ilegal.

Peredaran rokok tanpa pita cukai berpotensi merugikan penerimaan negara, juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

 

Read More

Pemerintah Alokasikan Rp18,9 Triliun untuk Gaji PPPK di 546 Daerah

Iki Radio - Pemerintah pusat memutuskan mengalokasikan anggaran sejumlah Rp18,9 triliun, untuk 546 daerah guna memastikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga kerja paruh waktu tetap terjamin.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, seusai menghadiri rapat koordinasi bersama lintas lembaga yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/8/2026).

Tito mengatakan, upaya itu diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak ada PPPK di daerah yang diberhentikan atau kehilangan pekerjaan akibat kendala anggaran belanja pegawai.

"Pada prinsipnya tak boleh ada pegawai PPPK yang dirumahkan sehingga tak memiliki pekerjaan atau menganggur," tegas Tito.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lintas lembaga menyepakati tiga opsi penanganan bagi pemerintah daerah.

Opsi pertama mengarahkan daerah melakukan efisiensi anggaran, seperti memangkas perjalanan dinas dan menghapus agenda rapat yang kurang mendesak. Opsi kedua, pemerintah pusat segera mencairkan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang belum menerimanya.

Bagi daerah yang tidak dapat melakukan efisiensi serta tidak lagi memiliki alokasi DBH, pemerintah menyiapkan opsi ketiga berupa penambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

Tito menyatakan, dari total anggaran Rp18,9 triliun yang dikucurkan, sejumlah Rp10 triliun berasal dari sisa DBH yang dicairkan, sedangkan Rp8,9 triliun sisanya disalurkan dalam bentuk tambahan DAU.

Kebijakan mengenai penambahan alokasi dana tersebut secara resmi telah disahkan dan dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 yang terbit pada 5 Agustus 2026.

"Nah dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap dan ini akan sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai baik P3K maupun paruh waktu juga ya itu dibiayai dibayar oleh Pemda masing-masing," ujar Tito.

 

Read More