Kementerian PU Percepat Jalan KSPP Wanam-Muting untuk Buka Akses Logistik Papua Selatan

Iki Radio - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan Jalan Kawasan Strategis Penghubung Produksi (KSPP) Wanam–Muting di Provinsi Papua Selatan sebagai upaya membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan konektivitas logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

 Proyek pembangunan Jalan Kawasan Strategis Penghubung Produksi (KSPP) Wanam–Muting di Provinsi Papua Selatan. (Foto: Humas Kemen PU)

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa Jalan KSPP Wanam–Muting merupakan proyek strategis yang berperan penting dalam menghubungkan pusat-pusat produksi dengan jalur distribusi di wilayah selatan Papua.  

“Pembangunan Jalan KSPP Wanam–Muting ini tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas fisik, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Infrastruktur jalan yang andal akan mempermudah mobilitas orang dan barang, menurunkan biaya logistik, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Papua Selatan,” ujar Menteri Dody dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir pada Selasa (10/2/2026).

Saat ini, Kementerian PU tengah melaksanakan pembangunan Segmen II berupa jalan sepanjang ±80,02 kilometer yang dilengkapi jembatan dengan total panjang 480 meter di tiga lokasi serta box culvert di empat lokasi. 

Lingkup pekerjaan mencakup pembangunan jalan at grade, jembatan, box culvert, serta jalan akses pendukung.

Untuk mendukung percepatan pekerjaan, proyek ini ditopang mobilisasi alat berat, antara lain 35 unit excavator, 7 unit bulldozer, 8 unit compactor, dan 2 unit grader.

Sementara itu, pada Segmen I, Kementerian PU merencanakan pembangunan jalan dengan total penanganan sepanjang 58,00 kilometer. 

Jalan dirancang memiliki lebar badan 7,5 meter dengan median dan lebar bahu 1,5 meter. Infrastruktur pendukung mencakup pembangunan empat unit jembatan, terdiri dari tiga jembatan bentang 50 meter dan satu jembatan bentang 40 meter, serta pile slab sepanjang 6,1 kilometer dengan lebar 11 meter dan 17 unit box culvert.

Selain aspek teknis, Menteri Dody menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam pelaksanaan proyek, terutama pada wilayah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat adat.  

“Kami memastikan seluruh tahapan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Pembangunan harus membawa manfaat nyata dan diterima oleh masyarakat setempat,” tambah Menteri Dody.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PU bersinergi dengan pemerintah daerah secara intensif telah melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat adat sejak Oktober 2025 hingga Januari 2026 di berbagai kampung dan distrik di Papua Selatan.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan Jalan KSPP Wanam–Muting secara tepat mutu, tepat waktu, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan yang inklusif serta berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Selatan.

Read More

Pesan Menkomdigi di HPN: Kepercayaan Publik Tak Boleh Kalah oleh Algoritma

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital adalah kunci untuk menjawab tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial (AI).

Hal itu disampaikan Menkomdigi pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

”Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” kata Menkomdigi.

Meutya mengingatkan, di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.

Menkomdigi menekankan bahwa di tengah kompleksitas tantangan baru, peran pers justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat. “Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel dan independen bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” ujar Meutya Hafid.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Dewan Pers, ungkap Menkomdigi, telah merumuskan berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons ancaman disinformasi, disrupsi teknologi AI, krisis kepercayaan publik, dan masa depan jurnalisme.

Kebijakan itu menekankan pada perlindungan konten, etika penggunaan AI, dan keabsahan berita. Antara lain, regulasi AI dan Panduan Etika yang dirilis Dewan Pers lewat Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik.

Peraturan itu menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia, melainkan hanya sebagai alat bantu, dengan jurnalis sebagai pengendali utama untuk menjamin akurasi.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 (Publisher Rights) untuk mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten jurnalistik. Itu bertujuan mengatasi ketimpangan ekosistem digital dan melindungi media lokal dari ancaman AI yang mengambil alih konten.

”Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola AI harus human-centric (berpusat pada manusia) dan jurnalistik harus tetap humanis di tengah gempuran AI untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Menkomdigi.

Ajak Media Wujudkan Ruang Digital Aman

Lebih lanjut, Meutya Hafid memaparkan dua kebijakan utama pemerintah yang menjadi pijakan dalam membangun ruang digital yang lebih baik. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Kebijakan itu dirancang sebagai kerangka untuk memastikan layanan digital melindungi anak dari risiko online seperti konten tidak pantas, perundungan siber, hingga eksploitasi. Menkomdigi menekankan bahwa keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada dukungan publik dan peran aktif media.

Kedua, adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Menkomdigi menyatakan bahwa Kementeriannya berkomitmen menegakkan UU PDP secara bertahap dan konsisten, seraya memperkuat tata kelola dan standar kepatuhan di seluruh ekosistem digital.

“Kami membutuhkan dukungan media untuk membantu membangun pemahaman publik yang benar dan menguatkan literasi perlindungan data,” ajak Menkomdigi.

Secara khusus, Menkomdigi menggarisbawahi tiga peran krusial media dalam mendukung kesuksesan PP TUNAS dan penciptaan ruang digital yang aman. Pertama, sebagai edukator yang menerjemahkan kebijakan kompleks menjadi panduan praktis bagi keluarga dan anak dengan bahasa yang mudah dicerna.

Kedua, sebagai penguat norma sosial dan etika digital melalui liputan yang konsisten tentang keselamatan online dan kesehatan mental. Ketiga, dengan menerapkan praktik pemberitaan yang melindungi, terutama dalam isu anak dan kelompok rentan, dengan tidak mengekspos data pribadi dan identitas korban.

Untuk memperkuat kolaborasi, Menkomdigi menyampaikan beberapa arahan strategis. Di antaranya, mendorong sinergi antara jurnalisme berkualitas dan literasi keselamatan digital, penguatan pedoman redaksional internal untuk peliputan isu sensitif, serta membangun mekanisme kolaborasi yang cepat dan terukur antara media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan konten berbahaya.

“Kita butuh pendekatan yang proporsional: melindungi publik, menjaga ruang berekspresi, dan memastikan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,” tegas Meutya.

Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Komdigi siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat literasi publik, mendorong tanggung jawab platform secara proporsional, dan pada akhirnya mewujudkan ruang digital Indonesia yang semakin aman bagi seluruh masyarakat, inklusif bagi anak-anak, dan menghormati privasi data pribadi.

“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,” pungkasnya.

Read More

Akhir Januari 2026, Penerimaan Negara Tumbuh 9,8 Persen

Iki Radio - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan negara hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp172,7 triliun atau tumbuh 9,8%. Penerimaan dari sektor pajak tumbuh tinggi capai 30,8% (yoy).

"Alhamdulilah hingga 31 Januari 2026, realisasi penerimaan negara Rp172,7 T atau tumbuh 9,8 persen secara tahunan (yoy)," kata Menkeu Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurut Purbaya, penerimaan negara yang berhasil dihimpun selama Januari 2026 setara 5,5 persen dari target APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.

Ditambahkannya, pertumbuhan dari sektor pajak berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7% serta penurunan signifikan restitusi hingga 23 persen (year on year). 

"Sehingga seluruh jenis pajak mencatatkan tumbuh positif secara neto," ujarnya.

 "Gambaran penerimaan pajak Januari 2026 menggambarkan pembalikan arah sedang terjadi, sehingga pendapatan negara tumbuh dibandingkan tahun lalu," tukas Menkeu.

Di sisi lain penerimaan Bea Cukai tercatat terkontraksi 14 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh lonjakan impor tarif 0 persen sebesar 29 persen serta penurunan harga CPO dari USD1.059/MT jadi USD916 MT atau terkoreksi 13,5 persen.

Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), lanjut Purbaya, pihaknya mencatat pertumbuhan negatif sebesar 19,7 persen. Penurunan itu disebabkan tidak berulangnya penerimaan dividen perbankan sebesar Rp10 triliun seperti tahun sebelumnya.

Menurut Menkeu, pihaknya akan membuka ruang untuk mulai melaksanakan pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) hingga pajak karbon pada kuartal II-2026.  

"Pajak karbon dan lain-lain, kita akan lihat kondisi ekonomi kita seperti apa, kalau let's say triwulan kedua kita sudah mencapai 6 persen laju pertumbuhannya, maka ruang untuk mengenakan pajak tambahan seperti minuman bermanis mungkin menjadi terbuka," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan, tanpa terpenuhinya syarat pertumbuhan ekonomi 6 persen,, pungutan pajak karbon hingga cukai MBDK malah akan membuat aktivitas ekonomi makin meredup, hingga makin menekan setoran penerimaan negara.  

"Tanpa itu saya akan hati-hati sekali karena semuanya akan jadi melambat lagi, kita udah mulai rebound ekonomi tapi belum cukup kencang. Saya harapkan sih angka di triwulan pertama tahun ini akan lebih meyakinkan lagi," paparnya.

Purbaya optimistis arah ekonomi yang makin tumbuh cepat sudah terlihat saat ini, mempertimbangkan setoran penerimaan pajak yang sudah cepat tumbuh hingga tembus kenaikan 30 persen pada Januari 2026.

"Saya akan turun ke bawah untuk memastikan segala program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik, sesuai tepat waktu, tepat hasilnya dan sedikit kebocoran," kata Purbaya.

Restitusi Pajak

Menkeu juga mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak sepanjang 2025 menghadapi tekanan berat. Pada semester I-2025, penerimaan pajak tercatat mengalami kontraksi, dipicu moderasi harga komoditas serta lonjakan restitusi pajak.

Purbaya menjelaskan, meningkatnya restitusi merupakan bagian dari perbaikan tata kelola Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih sehat. 

Kebijakan ini diperlukan untuk menjaga arus kas dan keberlangsungan usaha wajib pajak, meski secara pencatatan akuntansi berdampak menekan penerimaan neto negara pada periode berjalan. 

"Peningkatan restitusi ini penting untuk menjaga likuiditas dunia usaha. Namun dari sisi akuntansi, kebijakan tersebut memang membuat penerimaan neto terlihat lebih rendah,” ujar Purbaya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, restitusi pajak sepanjang 2025 mengalami peningkatan signifikan, terutama berasal dari restitusi PPh Badan dan PPN Dalam Negeri (DN).

Secara kumulatif, nilai restitusi pajak mencapai Rp321 triliun atau tumbuh 35,9 persen dibandingkan periode sebelumnya. Lonjakan ini menjadi salah satu faktor utama yang menahan laju penerimaan pajak di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal.

Purbaya menyebut, penyumbang terbesar restitusi berasal dari sektor perdagangan besar, khususnya komoditas bahan bakar. Selain itu, industri kelapa sawit serta pertambangan batu bara juga memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan pengembalian pajak.

Menurutnya, pemerintah tetap berupaya menyeimbangkan kebutuhan likuiditas dunia usaha dengan target penerimaan negara. Di satu sisi, restitusi yang lancar dinilai penting untuk menopang aktivitas ekonomi. Di sisi lain, tekanan terhadap penerimaan pajak menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan APBN.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus memantau dinamika harga komoditas dan pola restitusi, sekaligus memperkuat administrasi perpajakan agar penerimaan negara tetap terjaga tanpa mengganggu kelangsungan usaha.

Read More

Libatkan 5.020 Personel, Polda Jatim Gelar Operasi Keselamatan Semeru 2026

Iki Radio - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menggelar Operasi Keselamatan Semeru 2026 selama 14 hari, mulai 2 hingga 15 Februari 2026. Sebanyak 5.020 personel gabungan diterjunkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi, menjelaskan operasi ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sebagai persiapan menghadapi Operasi Ketupat Semeru 2026 menjelang Idul Fitri. 

“Petugas gabungan akan melakukan ramp check pada kendaraan, khususnya angkutan umum seperti bus reguler maupun wisata,” ujarnya, Senin (2/2/2026)

Operasi tersebut mengusung tema “Terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang Aman, Nyaman, dan Selamat Menjelang Operasi Ketupat Semeru 2026”.

Sebanyak 5.020 personel gabungan terdiri atas 395 personel satuan tugas Polda Jatim dan 4.625 personel satuan wilayah di jajaran Polda Jatim dilibatkan dalam operasi tersebut. 

"Operasi Keselamatan Semeru 2026 mengedepankan pendekatan humanis namun tetap tegas melalui upaya preemtif, preventif, dan represif, khususnya terhadap armada angkutan umum," lanjutnya.

Menurut dia, masyarakat Indonesia memiliki tradisi mobilisasi tinggi, baik untuk mudik maupun berwisata saat libur Lebaran, sehingga kelayakan kendaraan angkutan umum harus dipastikan sejak dini. 

“Tim gabungan tingkat provinsi tentunya nanti bekerja sama dengan masing-masing kota kabupaten untuk melaksanakan ramp cek pada perusahaan kendaraan bus,” tambah Iwan.

Ia menegaskan fokus operasi juga diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan berlalu lintas serta keselamatan diri dan lingkungan sekitar.

Adapun sasaran lain Operasi Keselamatan Semeru 2026 meliputi pengendara tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), berkendara di bawah umur, berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman, berboncengan lebih dari satu orang, serta melebihi batas kecepatan.

Read More

OJK Tetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner

Iki Radio - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta pelindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan penunjukan Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta hari ini.

Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menetapkan, Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Kemudian, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK , M. Ismail Riyadi di Jakarta, Sabtu (31/1/2026) menjelaskan bahwa penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK.

Hal ini  merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.  "Keputusan jabatan Pejabat Pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026," jelas Ismail.

OJK juga menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan. 

Dalam hal ini OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Read More

Talenta Digital Jatim Mendunia, Pemprov Jatim Teken Adendum MoU dengan BPSDM Komdigi RI

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Program Talenta Digital Jatim Mendunia sekaligus melakukan penandatanganan adendum Nota Kesepakatan (MoU) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi dan Digital RI terkait pengembangan SDM bidang komunikasi dan digital. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (30/01/2026).

Peluncuran Program Talenta Digital Jatim Mendunia, Jum'at (30/1/2026)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Jawa Timur tidak sekadar menjadi penerima program pusat, melainkan turut berperan sebagai co-creator dalam agenda besar pembangunan talenta digital nasional. Dengan basis pendidikan yang kuat serta ekosistem industri kreatif yang terus tumbuh, Jawa Timur siap menjadi anchor province dalam pengembangan talenta digital di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur.

"Jawa Timur tidak sekadar menjadi penerima program pusat, melainkan co-creator dalam agenda besar pembangunan talenta digital nasional. Dengan basis pendidikan yang kuat dan ekosistem industri kreatif yang terus tumbuh, Jawa Timur siap menjadi anchor province bagi pengembangan talenta digital di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur." ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Langkah ini diambil karena Jawa Timur mencatat capaian digital yang signifikan. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi internet nasional mencapai 80,66 persen. Jawa Timur berada di atas rata-rata nasional dengan capaian 82,19 persen. Generasi Z dan milenial dalam hal ini tercatat sebagai pengguna terbesar, disusul generasi Alpha, menandakan masa depan digital Indonesia bertumpu pada kualitas talenta muda.

Selain itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Jawa Timur naik 3,1 poin menjadi 49,17. Indeks SPBE meningkat dari 4,43 pada tahun 2024 menjadi 4,79 dengan kategori “memuaskan” di tahun 2025. Tak hanya itu, Indeks Satu Data Indonesia Jawa Timur tahun 2025 menempati peringkat pertama nasional dengan skor 90,13, melonjak dari 76,96 pada tahun sebelumnya.

"Digital ecosystem yang kita bangun di Jawa Timur telah menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik. Bukan lagi orang yang berpindah dari loket ke loket, tetapi dokumen yang bergerak. Waktu layanan bisa dipangkas menjadi jauh lebih cepat dan efisien." ujarnya.

Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya menjadikan talenta digital sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah. Menurutnya, pengembangan talenta digital tidak boleh dipandang semata sebagai program komunikasi dan informatika, melainkan harus diarahkan agar tumbuh merata, relevan, dan berdaya saing.

"Talenta digital harus menjadi agenda pembangunan daerah, bukan sekadar program komunikasi dan informatika. Jawa Timur ingin memastikan talenta digital tumbuh merata, relevan, dan berdaya saing." tegas Khofifah. 

Ia menambahkan, ketika Indonesia berbicara tentang masa depan digital, Jawa Timur tidak hanya sekadar disebut, tetapi benar-benar diperhitungkan sebagai kekuatan.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid menegaskan bahwa digitalisasi yang sebelumnya dipandang sebagai konsep masa depan, kini telah menjadi realitas yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

"Artificial intelligence yang dulu kita kenal di lingkungan kampus, kini telah menjadi bagian dari keseharian. Begitu pula cloud computing, quantum computing, dan cyber security yang mengubah cara kita belajar, bekerja, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat." ujarnya.

Menurut Meutya, pengembangan talenta digital ditetapkan sebagai agenda strategis nasional karena adanya perubahan teknologi yang berlangsung cepat menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan serius, khususnya dalam memastikan sumber daya manusia mampu beradaptasi dengan perkembangan digital. 

Ia juga menegaskan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan MoU pertama Komdigi RI dengan pemerintah provinsi dalam pengembangan SDM digital, sekaligus mencerminkan kuatnya ekosistem kolaborasi di Jawa Timur. 

"Sulit bertahan di era digital jika berjalan sendiri. Transformasi digital tidak akan berhasil apabila hanya pemerintah yang bergerak, sementara sektor swasta, pendidikan, dan layanan kesehatan tidak ikut bertransformasi. Di Jawa Timur, ekosistem kolaborasi ini telah berjalan dengan sangat baik." ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menyoroti pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan artifisial, yang menuntut kesiapan sumber daya manusia untuk beradaptasi. Ia menyampaikan bahwa Indonesia diproyeksikan membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital pada tahun 2030. Dalam konteks tersebut, Jawa Timur dinilai memiliki ekosistem digital yang kuat dan berpotensi menjadi contoh nasional dalam pengembangan talenta digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui adendum nota kesepakatan ini, Pemprov Jawa Timur dan Komdigi RI memperkuat komitmen kerja sama yang sebelumnya masih terbatas pada pelatihan, kini diperluas untuk merespons dinamika perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial (AI), serta peningkatan kapasitas masyarakat digital. Pemprov Jawa Timur juga telah menyiapkan lahan untuk mendukung rencana pembangunan Politeknik Digital Komdigi di Jawa Timur.

Forum ini menjadi wujud nyata sinergi pusat dan daerah dalam membangun SDM digital yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terdepan dalam transformasi digital nasional.

Read More

OJK Perkuat Stabilitas Sistem Keuangan dan Perlindungan Masyarakat

Iki Radio - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengambil langkah kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK) sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global dan perkembangan perekonomian domestik.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu (kanan) bersiap menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I 2026 di Gedung Juanda Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026). 
(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww)

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar di Jakarta, Selasa (27/1/2026), menyampaikan bahwa berbagai kebijakan telah ditempuh sebagai respons atas tantangan global serta kondisi pasar keuangan dalam negeri.

Sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah terdampak bencana, OJK menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan bagi debitur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Kebijakan tersebut berlaku selama tiga tahun sejak 10 Desember 2025. Hingga akhir Desember 2025, restrukturisasi kredit melalui kebijakan relaksasi OJK telah mencapai Rp12,58 triliun kepada 237.083 nasabah," kata Mahendra.

Selain itu, lanjutnya, OJK juga meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mengaktifkan mekanisme tanggap bencana. Langkah tersebut meliputi penyederhanaan proses klaim, pemetaan polis yang terdampak, serta penguatan komunikasi dan layanan kepada nasabah.

Dalam rangka memperkuat industri jasa keuangan nonbank, OJK menerbitkan sejumlah regulasi dan peta jalan strategis. Di antaranya adalah Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030, Peraturan OJK (POJK) tentang Penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL), serta POJK tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

Sementara itu, untuk mendukung penguatan industri asuransi dan dana pensiun, OJK menerbitkan POJK terkait Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko, serta POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Di bidang pelindungan masyarakat, lanjut Mahendra, Indonesia Anti Scam Center (IASC) telah berhasil mengembalikan dana sebesar Rp161 miliar kepada 1.010 korban penipuan dari 14 bank yang digunakan pelaku kejahatan.

Selain itu, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), sepanjang 2025 OJK telah menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal.

"Langkah-langkah tersebut menegaskan komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko keuangan dan aktivitas ilegal," pungkas Mahendra.

Read More

Terima Sembako Murah, Pengemudi Ojol Apresiasi Menko Pangan

Iki Radio - Raut bahagia tampak di wajah ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang menerima paket sembako murah dalam rangka Hari Jaminan Ketahanan Pangan (Hajatan) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama PT Grab Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia, dan PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka).

Kegiatan berlangsung di Kantor Perum BULOG Kanwil Jawa Timur, Surabaya, Selasa (27/1/2026). 

Sebanyak sekitar 600 paket sembako dibagikan, masing-masing berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kilogram, dan tepung terigu 1 kilogram.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan hadir langsung dan menyapa para pengemudi ojol. Ia berbincang ringan, menanyakan kabar, serta memberikan semangat agar para pengemudi tetap optimistis dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Para pengemudi mengaku bantuan sembako murah ini sangat membantu, terutama di tengah kondisi cuaca hujan yang berdampak pada menurunnya pendapatan. Salah seorang pengemudi ojol, Dewi, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah.

“Alhamdulillah sangat membantu, apalagi sekarang orderan sepi karena sedang sering hujan di Surabaya. Terima kasih kepada Bapak Menko Pangan,” ujarnya.

Pembagian sembako ini menjadi wujud kolaborasi pemerintah dan swasta dalam meringankan beban masyarakat, khususnya para pengemudi ojol yang berperan penting dalam mendukung aktivitas dan perekonomian harian.

Read More

JKN Jadi Benteng Rakyat dari Kemiskinan Akibat Biaya Kesehatan

Iki Radio - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjadi instrumen utama negara dalam melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan akibat biaya kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dalam UHC Award 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026). (Foto: Istimewa)

Menurutnya, selama lebih dari satu dekade berjalan, JKN terbukti membebaskan rakyat dari beban finansial sekaligus membuka ruang bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.  

“Negara hadir melalui JKN sebagai enabling state yang memastikan rakyat dapat hidup sehat dan berdaya. Kesehatan tidak bisa dikompromikan, karena masyarakat tanpa jaminan kesehatan sangat rentan jatuh miskin,” ujar Menko Muhaimin dalam Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Muhaimin Iskandar menekankan bahwa kualitas kesehatan memiliki korelasi langsung dengan taraf ekonomi masyarakat. Karena itu, JKN bukan sekadar program jaminan sosial, melainkan pelaksanaan mandat konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurutnya, pencapaian UHC merupakan investasi strategis bagi daerah. Pemerintah daerah yang menjalankan program bantuan iuran PBI JKN dinilai telah membangun bantalan ekonomi yang efektif untuk mencegah masyarakat kehilangan aset dan produktivitas akibat biaya pengobatan yang tinggi. 

“Negara-negara maju membuktikan bahwa sistem kesehatan yang tangguh dan merata menjadi fondasi stabilitas dan kemajuan bangsa. Indonesia sedang berada di jalur yang tepat,” tegas Menko PMK. 

Data terbaru menunjukkan pada 2025, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,6 persen, dengan jumlah peserta aktif sekitar 200–203,5 juta orang atau 80 persen dari total peserta. Pemerintah menargetkan peningkatan peserta hingga 236,1 juta orang, dan pada 2029, cakupan kepesertaan ditargetkan mencapai 99 persen dengan tingkat keaktifan minimal 83,5 persen.

Atas capaian tersebut, Menko Muhaimin menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, serta para kepala daerah. 

Tercatat, 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota telah memastikan lebih dari 98 persen penduduknya terlindungi JKN dengan tingkat keaktifan sekitar 80 persen melalui skema PBI.  

"Keberhasilan ini adalah keberhasilan untuk rakyat. Tidak boleh ada pemerintah daerah yang turun peringkat dari status UHC. Fokus berikutnya adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa capaian UHC tidak akan bermakna tanpa pemerataan mutu layanan. Tantangan masih dihadapi, baik di perkotaan yang mengalami antrean panjang akibat kepadatan layanan, maupun di perdesaan yang terbatas fasilitas dan tenaga kesehatan. 

Selain itu, UHC harus diiringi penguatan layanan promotif dan preventif agar sistem kesehatan nasional lebih berkelanjutan.

Muhaimin Iskandar juga menyoroti terobosan pemerintah melalui program penghapusan tunggakan iuran JKN bagi masyarakat kurang mampu. 

Program ini bertujuan mengaktifkan kembali kepesertaan JKN dan memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan kesehatan yang layak. Peserta yang telah diputihkan akan dialihkan ke dalam skema PBI.

"Penghargaan UHC bukan tujuan akhir, melainkan titik awal untuk menjamin hak kesehatan setiap warga negara. Sehat adalah milik semua, bukan hak istimewa (privilege) segelintir orang,” pungkasnya.

Read More

23 Marinir TNI AL tertimbun longsor saat latihan di Cisarua Bandung Barat

Iki Radio - Tragedi memilukan mengguncang Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Sebanyak 23 prajurit Marinir dilaporkan tertimpa bencana tanah longsor saat menjalani latihan pra-penugasan di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (24/1/2026) dini hari.

Latihan yang sejatinya menjadi bagian dari persiapan pengamanan perbatasan Indonesia–Papua Nugini (RI–PNG) itu berubah menjadi mimpi buruk setelah hujan ekstrem mengguyur wilayah tersebut hampir dua hari tanpa henti, memicu longsor berskala besar yang menyapu area latihan sekaligus permukiman warga.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengonfirmasi bahwa puluhan prajurit Marinir tertimbun material longsoran.

“Atas izin Bapak Menhan dan Bapak Panglima, saya sampaikan bahwa benar terdapat 23 anggota Marinir yang tertimbun longsor dalam kejadian bencana alam di Jawa Barat,” ujar KSAL, Senin (26/1/2026).

Dari jumlah tersebut, empat prajurit telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara nasib belasan lainnya masih belum diketahui. Tim gabungan kini berpacu dengan waktu di tengah cuaca yang belum bersahabat dan ancaman longsor susulan.

Menurut KSAL, curah hujan ekstrem menjadi faktor utama pemicu bencana.

“Latihan ini bagian dari persiapan operasi PAM Perbatasan RI–PNG. Namun hujan lebat menyebabkan longsor besar yang mengenai lokasi latihan,” kata Ali di Kompleks Parlemen, Senayan.

EVAKUASI TERHAMBAT, TEKNOLOGI DITURUNKAN

Operasi pencarian menghadapi tantangan berat. Akses jalan sempit dan labil membuat alat berat belum bisa menjangkau titik longsor. Demi mempercepat evakuasi, TNI mengerahkan drone udara, kamera termal, serta anjing pelacak untuk mendeteksi keberadaan korban di bawah timbunan tanah dan batu.

Di sisi lain, Basarnas melaporkan bahwa total korban longsor Cisarua yang berhasil dievakuasi mencapai 29 jenazah, termasuk dari warga sipil.

Kepala Basarnas Mohammad Syafii menyebutkan 17 jenazah telah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.

“Skala longsor ini sangat besar dan kompleks. Panjang material longsoran diperkirakan mencapai dua kilometer dengan lebar hingga 140 meter. Ini sangat berisiko bagi petugas,” ujar Syafii.

OPERASI BESAR-BESARAN DARI DARAT DAN UDARA

Pencarian melibatkan personel gabungan lintas instansi, sembilan alat berat, serta tiga helikopter milik TNI AU, TNI AD, dan TNI AL untuk pemantauan udara dan distribusi logistik.

Hingga kini, puluhan korban lainnya masih diduga tertimbun, sementara tim SAR terus bekerja di bawah bayang-bayang cuaca ekstrem dan potensi longsor lanjutan.

Tragedi ini menjadi peringatan keras akan bahaya latihan militer di tengah kondisi cuaca ekstrem, sekaligus meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar TNI dan masyarakat Indonesia.

Read More

Bupati Temanggung Tekankan Kelancaran Irigasi Dukung Ketahanan Pangan

Iki Radio - Bupati Temanggung Agus Setyawan menekankan pentingnya kelancaran sistem irigasi sebagai fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan.

Gotong royong warga dalam pengerukan sedimen di Irigasi Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Minggu (25/1/2026)

Menurut dia, upaya swasembada pangan tidak akan optimal apabila saluran irigasi di tingkat petani mengalami hambatan akibat sedimentasi.

“Kita tidak akan tahan pangannya ketika irigasinya mampet dan air tidak mengalir ke sawah. Pengangkatan sedimentasi ini adalah langkah nyata yang memudahkan para petani padi kita,” ujar Agus Setyawan saat mengikuti aksi gotong royong pengerukan sedimen di Irigasi Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Minggu (25/1/2026).

Ia menyebutkan bahwa kegiatan gotong royong ini merupakan bentuk upaya saling menyangga sektor pertanian lintas kabupaten antara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang.

Ia pun mengapresiasi keterlibatan lebih dari 2.000 warga yang turut serta melakukan pengerukan sedimen sepanjang kurang lebih 5 kilometer.

“Ternyata yang gotong royong hari ini tidak hanya petani pemanfaat air, tetapi juga masyarakat luas. Sifat kebersamaan, kerelaan pikiran, dan tenaga seperti ini sangat layak dijadikan role model bagi daerah lain,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) Dharma Tirta Soropadan Kusnindaryanto menjelaskan bahwa kegiatan pengerukan melibatkan warga dari 20 dusun yang tersebar di lima desa. 

Mereka secara bersama-sama membersihkan saluran irigasi yang merupakan infrastruktur bersejarah peninggalan tahun 1859.

“Setiap dusun memikul tanggung jawab pengerukan sepanjang kurang lebih 300 meter,” jelas Kusnindaryanto.

Ia menambahkan, pengerukan sedimen menjadi sangat mendesak mengingat ketebalan sedimen di sejumlah titik telah mencapai 30 hingga 50 sentimeter. 

Kondisi tersebut menghambat aliran air dan proses rehabilitasi saluran, diperparah dengan jebolnya tanggul sepanjang 22 meter pada Desember 2025.

“Sedimennya cukup tebal sehingga menghambat aliran air. Kami menggerakkan warga agar petani bisa segera menanam kembali untuk menyukseskan program ketahanan pangan nasional,” tambah dia.

Sebagai informasi, daerah irigasi Soropadan merupakan penopang utama pengairan sekitar 508 hektare sawah yang melintasi dua kabupaten. 

Di wilayah Kabupaten Temanggung, irigasi ini mengaliri Desa Rejosari, Pringsurat, Kebumen, dan Soropadan. Sementara di Kabupaten Magelang, aliran airnya mencakup Desa Ngabean, Krincing, dan Secang.

Read More

Longsor Timbun Puluhan Rumah di Cisarua Bandung Barat

Iki Radio - Longsor terjadi di Kampung Pasir Kuning, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 30 rumah tertimbun longsor.

Dilansir detikJabar, longsor terjadi Sabtu (24/1/2026) pukul 03.00 WIB dini hari. Sebelum longsor, kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang selama dua hari belakangan.

"Kejadiannya sekitar jam 3 pagi, pusatnya di RT 05/11. Memang sudah dua hari ini hujan terus," kata Kepala Desa Pasirlangu, Nur Awaludin Lubis, saat ditemui, Sabtu (24/1/2025).

Berdasarkan pendataan sementara, dia menyebut ada sekitar 30 rumah yang tertimbun longsor. Pihaknya masih melakukan pendataan lebih lanjut untuk memastikan ada tidaknya korban jiwa.

"Untuk rumah yang tertimbun informasi awal ada 30, cuma kita masih terus pastikan. Kemudian kita masih belum bisa memastikan berapa korbannya ya," kata Nur Awaludin.

Saat ini warga yang berada di sekitar lokasi longsor diungsikan ke kantor desa. Kemudian ada beberapa warga yang dilarikan ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis.

"Kita pusatkan untuk informasi dan pengungsian di kantor desa. Jadi masih bercampur ini antara yang terdampak dan warga sekitar yang khawatir akan kejadian longsor," kata Nur Awaludin.

Read More

Menko Pangan Tinjau Kesiapan Fasilitas SPPG Gatan 2 Purbalingga

Iki Radio - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gatan 2, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (24/1/2026). 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gatan 2, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu (24/1/2026). 

Hal tersebut untuk memastikan kesiapan layanan dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan meninjau langsung fasilitas dapur dan sarana penunjang guna memastikan standar keamanan, kualitas, dan higienitas pangan terpenuhi.

SPPG Gatan 2 saat ini melayani sebanyak 2.302 penerima manfaat. Menko Pangan mengapresiasi kondisi bangunan serta prasarana yang dinilai layak dan memadai untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Pengecekan SPPG terus dilakukan secara berkala oleh Menko Pangan selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan MBG, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025.

Read More

Bupati Blora Luncurkan Gerakan ASN Belanja ke Pasar Tradisional

Iki Radio - Gerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) belanja ke Pasar Tradisional mulai diluncurkan Bupati  Arief Rohman, di halaman Pasar Sido Makmur Blora, Jumat (23/1/2026).

Bupati Blora Arief Rohman (tengah) berbelanja di pasar tradisional Sido Makmur. 

Peluncuran dilakukan setelah senam pagi bersama yang dihadiri Sekda, Ketua TP PKK Kabupaten Blora, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Blora, seluruh Kepala OPD dan seluruh ASN.

Kepada seluruh ASN, Bupati menyampaikan bahwa gerakan ini sebagai wujud dukungan pemerintah untuk meningkatkan geliat perputaran ekonomi di pasar tradisional.

"Setiap Jum'at kami himbau ASN untuk belanja ke pasar tradisional terdekat. Terimakasih Pak Sekda atas inovasinya. Biar pasar kita semakin ramai. Sebut saja ASN Blora jumlahnya 11.000 orang. Jika satu ASN sehari belanja 50 ribu ke pasar tradisional, akan ada perputaran uang sebesar Rp550 juta sehari. Perekonomian pasar akan lebih hidup. Kita akan ajak juga PKK dan Dharma Wanita, akan kita gilir di pasar pasar lainnya,"jelas Bupati.

Sementara itu, Sekda Komang Gede Irawadi, , menyampaikan bahwa gerakan ini sebagai wujud syukur ASN untuk membantu para pedagang kecil yang ada di pasar tradisional.

"Di tengah kondisi ekonomi daerah yang tidak pasti ini. Alhamdulillah Pak Bupati tidak memotong TPP ASN, sedangkan daerah lain banyak yang dipotong. Sehingga sebagai wujud syukur mari kita belanja ke pasar tradisional agar ekonomi pedagang juga ikut terbantu. Kalau ibu ibu belanja Rp 100 ribu, ya bapak bapaknya sekitar Rp 50 ribuan. Kalau saja ada 1000 orang ASN yang belanja, bisa Rp 100 juta lebih. Bisa membantu ekonomi pedagang kira. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadhan," ungkap Sekda Komang.

Sementara itu, Kiswoyo, selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, memaparkan bahwa Pasar Sido Makmur akan terus ditata dan diperbaiki pengelolaannya agar konsumen atau pembeli merasa aman dan nyaman ketika belanja.

"Untuk parkir, alhamdulilah sekarang sudah berlaku e parkir. Keamanan dan kenyamanan parkir sudah banyak berubah. Sebelum lebaran nanti akan kita tambah dua pintu keluar agar antrian tidak memanjang. Kemarin saat peresmian masih 30 persen yang pakai e-money, 70 persen kupon manual. Selanjutnya kita tingkatkan 50:50, semoga kedepan bisa 70:30 agar semakin sedikit transaksi tunainya,"kata Kiswoyo.

"Untuk hal kebersihan, kita pakai tenaga outsourcing. Termasuk pengelolaan toilet umumnya. Jika dulu ke toilet bayar, sekarang gratis dan kebersihannya terjaga oleh petugas kebersihan dari outsourcing. Jika ada yang kurang baik, dilaporkan saja kepada pengelola pasar agar kami bisa mengevaluasi. Terimakasih Pak Bupati dan Pak Sekda atas peluncuran gerakan ASN Belanja ke Pasar Tradisional ini. Selain membantu nglarisi pedagang, juga membantu peningkatan PAD dari sisi parkir," tambahnya.

Usai peluncuran gerakan ASN Belanja ke Pasar Tradisional, Bupati langsung praktek belanja ke dalam pasar. Bersama Ketua TP PKK Kabupaten Blora, Aini Sholihah, Bupati nampak belanja kebutuhan dapur seperti cabai merah, aneka bumbu, jajanan hingga berkuliner sarapan pagi lontong sayur di Warung Bu Sri.

Sedangkan ASN lainnya juga banyak yang menyebar membeli berbagai kebutuhan dapur dan rumah tangga lainnya.

Darni (43), salah satu pedagang mengaku senang dengan adanya gerakan ASN belanja ke Pasar Tradisional ini.

"Kalau bisa jangan hanya hari Jum'at saja Pak. Hari hari lainnya juga. Biar pasar lebih ramai lagi, apalagi sebulan lagi Ramadhan disusul Lebaran," ungkap Darni singkat.

 

Read More

Kisah Dea Angelia, Usia 26 Tahun Sudah Jadi Doktor AI

Iki Radio - Dea Angelia Kamil resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada di usianya yang baru menginjak 26 tahun 11 bulan 17 hari. Sedangkan usia lulusan Program Doktor rata-rata adalah 40 tahun 5 bulan 15 hari.

Dea diwisuda bersama 1.061 lulusan pascasarjana pada Januari 2026 ini.

Persiapan matang dan dukungan beasiswa menjadi kunci capaian gemilang sebagai lulusan termuda di jenjang program Doktor.

Dari Matematika ke Ilmu Komputer

Di bangku SMA Dea mengikuti program akselerasi. Kala S1 ia menempuh pendidikan di jurusan Matematika.

Dengan ketertarikannya terhadap komputasi Dea memutuskan kuliah S2 jurusan Ilmu Komputer untuk lebih mendalami bidang Machine Learning dan Artificial Intelligence (AI).

“Saya tertarik di bidang machine learning atau AI karena ketika S1 terdapat mata kuliah tersebut. Saya ingin lebih terfokus sehingga mengambil program studi Ilmu Komputer di UGM untuk melanjutkan pendidikan saya,” jelasnya, dikutip dari situs UGM.

Saat mendaftar ia berhasil mendapat beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) sehingg dapat menyelesaikan S2 dan S3 kurang lebih sekitar empat tahun.

Penelitian di Korea Selatan

Pengalaman mengikuti Program Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) saat jenjang S3 paling berkesan baginya.

Ia melakukan penelitian di University of Ulsan dengan topik intelligent transportation system khususnya pada vehicle speed estimation.

"Jadi saya membuat sistem yang akan berjalan secara otomatis sehingga sangat meminimalkan adanya intervensi secara manual,” papar mahasiswi asal Lamongan ini.

Momen PKPI di Negeri Ginseng juga menjadi ujian ketangguhan baginya.

Sebab, ritme kerja yang padat dan cuaca ekstrem menjadi tantangan utama.

“Etos kerja yang disiplin dari Senin hingga Jumat. Bahkan Sabtu pun masih diisi dengan seminar dan bimbingan profesor. Tantangan itu kian terasa saat harus beradaptasi dengan musim dingin yang mengejutkan,” kenangnya.

Bimbingan dari promotor Prof. Agus Harjoko di Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi (Elins) disebut Dea menjadi dukungan signifikan selama proses riset. “Komunitas belajar di sini sangat positif. Terutama teman-teman di laboratorium yang bertemu setiap hari dan rutin melaksanakan diskusi mingguan,” ujar Dea.

Terakhir, Dea berpesan bahwa perlu kesiapan mental yang kuat untuk menjalani pendidikan S3.

Read More

Usai Cerai Dari Adly Fairuz, Angbeen Rishi Belajar Menjadi Pribadi Yang Lebih Dewasa

Iki Radio - Aktris Angbeen Rishi membagikan perasaannya setelah resmi bercerai dari aktor Adly Fairuz. Kini, Angbeen telah menyandang status baru sebagai janda.

Angbeen Rishi

Diketahui, Angbeen Rishi dan Adly Fairuz resmi bercerai pada Desember 2025 lalu. Perceraian tersebut terjadi karena adanya perselisihan yang berlarut-larut serta perbedaan prinsip di antara keduanya.

Angbeen mengungkapkan bahwa keputusan berpisah bukanlah hal yang diambil secara emosional. 

“Perasaan aku itu kan Keputusan yang sudah dipikirkan yaa jadi bukan semerta-merta menangis-nangis dan itu udah dipikirkan matang-matang. Jadi ya perasaanku stabil-stabil aja, karenakan ini sesuatu yang udah direncanakan, udah dibicarakan secara baik-baik,” ujarnya dikutip dari Pagi Pagi Ambyar pada Jumat (23/1/2026).

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan besar dalam hidupnya. 

“ini kan Keputusan yang besar banget, jadi sudah dipikirkan matang-matang dan aku juga izin sama my whole life itu tuh semuanya berdasarkan seizin dari papa. Jadi apapun aku diskusiin sama Papa dan beliau udah merestui boleh berpisah,“ ungkapnya.

Menurut wanita berusia 28 tahun ini, mempertahankan rumah tangga tidak selalu bisa dilakukan jika sudah tidak sejalan. 

“Yang tidak bisa dipertahankan ya kompleks. Jadikan rumah tangga itu dua kepala manusia yang bersatu dan punya thoughts yang berbeda, prinsip yang berbeda, dan kalau kita sudah enggak bisa berjalan bersama-sama berarti udah enggak bisa memaksa,“ tuturnya.

Ia juga mengakui bahwa perasaan untuk tidak bersama-sama lagi muncul seiring waktu. Hal tersebut bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang.

“Untuk tahun berapa spesifiknya aku gak bisa bilang tapi along the way akhirnya kita found out kalau ternyata sudah tidak bisa bersama karena beda prinsip,“ katanya. 

Perbedaan tersebut akhirnya membuat keduanya sepakat untuk berpisah.

Ibu satu anak ini juga menyebut perceraian memberikan banyak pelajaran berharga dalam hidupnya. Ia merasa menjadi pribadi yang lebih dewasa setelah melalui proses tersebut.

“Pelajarannya banyak banget tapi yang pasti dari perceraian ini aku belajar menjadi orang yang lebih dewasa. Bahwa being a good mother and being a good wife itu tuh kompleks, banyak yang harus kita punya dan banyak bekal yang harus kita punya untuk bisa menjadi a good wife, a good mother gitu,” ujarnya.

Ia juga menegaskan tidak sepenuhnya menyalahkan mantan suaminya atas kegagalan rumah tangga mereka. 

“Jadi kayak I don't blame him untuk perceraian ini karena aku juga punya banyak kekurangan. Kekurangan aku banyak, aku kan juga masih banyak belajar how to be good mother gitu, terus I have mental issue gitu, I have anxiety disorder,” tegasnya.

Setelah bercerai, kini Angbeen memilih fokus pada kebahagiaan dan pengembangan dirinya sendiri. “coping mechanism aku setelah bercerai akhirnya I'm being happy with myself terus aku tuh ngembangin diri aku juga. Aku juga semakin senang berkarya, semakin senang masak, ya aku kadang-kadang menyenangkan diri sendiri dengan jalan-jalan,” pungkasnya.(*)

Read More

Kemenkes Ungkap Temuan CKG 2025, Risiko Gangguan Kesehatan Tinggi

Iki Radio – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap sejumlah temuan penting dari pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2025 yang menunjukkan masih tingginya risiko gangguan kesehatan pada berbagai kelompok umur, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Temuan ini akan menjadi dasar penguatan tata laksana CKG pada 2026.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan bahwa pada kelompok bayi, sekitar 6 persen lahir dengan berat badan rendah di bawah 2,5 kilogram. Kondisi tersebut berisiko meningkatkan kejadian stunting dan gangguan tumbuh kembang apabila tidak ditangani sejak dini.

Selain itu, Kemenkes juga menemukan sejumlah kelainan bawaan serius, seperti penyakit jantung bawaan kritis dan kekurangan hormon tiroid. Menurut Maria, skrining dini menjadi kunci untuk mencegah dampak jangka panjang pada kualitas hidup anak.

“Kekurangan hormon tiroid sangat penting diperiksa karena jika tidak ditangani, bayi dapat mengalami retardasi mental yang berdampak seumur hidup,” jelas Maria di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Ia menegaskan bahwa bayi yang teridentifikasi mengalami kekurangan hormon tiroid harus segera mendapatkan pengobatan maksimal dalam waktu satu bulan. Seluruh pembiayaan pengobatan tersebut ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Penguatan Skrining Menuju CKG 2026

Untuk menekan risiko gangguan kesehatan di masa depan, Kemenkes mendorong penguatan skrining kesehatan sejak pra-kehamilan, termasuk pada calon pengantin. Ibu hamil juga diimbau menghindari paparan asap rokok dan konsumsi alkohol.

Maria menjelaskan, perbedaan utama CKG 2026 dibandingkan tahun sebelumnya terletak pada penguatan tata laksana dan perawatan, khususnya pada tindak lanjut hasil pemeriksaan.

“Temuan pemeriksaan menunjukkan berbagai masalah kesehatan signifikan di setiap fase kehidupan, mulai dari gangguan pertumbuhan pada bayi hingga ancaman penyakit kronis pada kelompok usia lanjut,” ungkapnya.

Pada kelompok balita dan anak prasekolah usia 1–6 tahun, masalah kesehatan gigi menjadi perhatian utama. Karies gigi ditemukan pada 31 persen anak atau satu dari tiga anak. Kondisi ini berpotensi memicu infeksi, demam, gangguan tenggorokan, serta menghambat konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak.

Selain itu, lebih dari 10 ribu balita tercatat mengalami berat badan kurang. Orang tua diimbau memberikan makanan beragam dengan kandungan protein hewani, seperti telur, ikan, dan daging, serta rutin memantau pertumbuhan anak melalui Posyandu setiap bulan.

Pada kelompok usia sekolah dan remaja, Kemenkes menemukan satu dari lima remaja memiliki tekanan darah di atas normal. Risiko ini meningkat pada remaja dengan kegemukan dan obesitas yang dialami sekitar 7 persen remaja.

Masalah pendengaran juga mulai muncul akibat penggunaan earbud berlebihan. Kemenkes menyarankan penggunaan earbud maksimal satu jam per hari dengan volume terkontrol. Di sisi lain, anemia masih dialami oleh satu dari empat remaja, terutama siswi kelas 7 dan 10.

Memasuki usia dewasa, obesitas sentral dialami satu dari tiga orang dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Data Kemenkes mencatat sekitar 7 juta orang dewasa memiliki tekanan darah di atas normal, serta 100 ribu orang mengalami diabetes dan prediabetes.

Pada kelompok lanjut usia, kondisi kesehatan tercatat lebih mengkhawatirkan. Sebanyak 51 persen lansia memiliki tekanan darah di atas normal, sementara 58 persen mengalami masalah kesehatan gigi yang berpotensi memicu infeksi serius.

Kepatuhan Berobat Masih Rendah

Meski berbagai penyakit berhasil terdeteksi melalui CKG, tingkat kepatuhan masyarakat untuk berobat dan melakukan kontrol lanjutan masih rendah. Dari penderita hipertensi, hanya sekitar sepertiga yang rutin mengonsumsi obat dan kontrol. Pada penderita diabetes, tingkat keberhasilan pengendalian gula darah masih di bawah 10 persen.

“Kondisi ini menjadi bahan evaluasi utama Kemenkes dalam penyempurnaan layanan kesehatan pada 2026, dengan fokus pada penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan perubahan perilaku hidup sehat,” tegas Maria.

Untuk menekan angka penyakit tidak menular, Kemenkes mengimbau masyarakat membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin minimal setahun sekali, meningkatkan aktivitas fisik, serta patuh mengonsumsi obat sesuai anjuran tenaga kesehatan.

Dengan deteksi dini dan penerapan gaya hidup sehat, kualitas hidup masyarakat diharapkan meningkat dan risiko penyakit kronis di masa depan dapat ditekan.

Read More

Singkawang Kenalkan Wajah Toleransi lewat Discover Timeless Harmony

Iki Radio - Kota Singkawang memperluas promosi budaya dan pariwisata ke tingkat nasional dan internasional melalui peluncuran program “Discover Timeless Harmony: Explore Singkawang” yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (23/1/2026). 

Kegiatan ini menegaskan posisi Singkawang sebagai ruang hidup harmoni lintas etnis dan agama di Indonesia.

Peluncuran ditandai dengan pengguntingan pita oleh Menteri Agama RI Prof. KH. Nasaruddin Umar didampingi Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie. Peluncuruan program ini semakin meriah dengan penampilan barongsai serta tarian Tidayu yang merepresentasikan keberagaman budaya Tionghoa, Dayak, dan Melayu di Kota Singkawang.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan keberagaman etnik merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia yang perlu terus dirawat. Menurutnya, konfigurasi etnik yang hidup berdampingan secara harmonis adalah rahmat yang memperindah identitas nasional.

“Ini adalah momentum penting untuk mengingat bahwa subkultur dan etnik di Indonesia adalah warna-warni yang mempercantik negeri ini. Kita berharap harmoni tanpa batas di antara masyarakat Tionghoa dan etnis lain terus tumbuh, tanpa jarak, sebagai satu keluarga bangsa,” kata Menteri Agama.

Ia juga menilai promosi Singkawang di ruang strategis nasional sebagai langkah penting menuju pengakuan global.

"Singkawang hari ini tidak lagi hanya lokal, tetapi sudah tampil di ruang global. Ini akan menjadi kontribusi indah bagi cita-cita Indonesia,” katanya.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Pemerintah Kota Singkawang dengan manajemen Hotel Borobudur sebagai mitra strategis promosi daerah.

Hotel Borobudur dinilai menjadi pintu gerbang efektif untuk memperkenalkan potensi budaya, kuliner, dan pariwisata Singkawang ke dunia internasional.

“Singkawang dikenal sebagai kota seribu kelenteng dan miniatur Indonesia. Berbagai suku dan agama hidup berdampingan secara harmonis, sehingga Singkawang mendapat predikat kota tertoleran,” kata Tjhai Chui Mie.

Ia menambahkan, tahun 2026 menjadi momentum istimewa karena perayaan Imlek berdekatan dengan awal bulan suci Ramadan. Pemerintah Kota Singkawang telah menyiapkan rangkaian kegiatan Imlek, Cap Go Meh, dan Ramadan Fair yang melibatkan 17 paguyuban seni budaya sebagai bentuk nyata perawatan toleransi.

“Melalui Discover Timeless Harmony, kami membuktikan bahwa toleransi bukan sekadar slogan, tetapi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Singkawang,” katanya.

Read More

Pemerintah Perketat Registrasi Kartu Seluler untuk Tekan Penipuan Digital

Iki Radio - Pemerintah menetapkan aturan baru registrasi kartu seluler yang memberi kendali penuh kepada masyarakat atas seluruh nomor yang terdaftar menggunakan identitas mereka. Kebijakan ini menjadi langkah konkret untuk mempersempit ruang penipuan digital dan kejahatan siber yang kerap memanfaatkan nomor tanpa identitas jelas.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Melalui regulasi ini, pemerintah menutup celah peredaran kartu seluler anonim sekaligus memastikan setiap nomor dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik identitas yang sah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa registrasi kartu seluler kini tidak lagi diposisikan sebagai prosedur administratif semata, melainkan instrumen penting pelindungan masyarakat di ruang digital.

“Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk penggunaan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah dan berhak,” jelas Menteri Meutya di Davos, Swiss, Jumat (23/01/2026).

Melalui penerbitan Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026, Kemkomdigi berkomitmen membangun ekosistem telekomunikasi yang lebih aman, transparan, dan berorientasi pada pelindungan masyarakat.

“Registrasi berbasis biometrik, pembatasan kepemilikan nomor, serta hak masyarakat untuk mengecek dan mengendalikan nomor atas identitasnya menjadi fondasi penting dalam mempersempit ruang kejahatan digital di Indonesia,” tuturnya.

Pemerintah juga mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif. Aktivasi hanya dapat dilakukan setelah proses registrasi tervalidasi, guna mencegah peredaran nomor aktif tanpa identitas jelas.

“Bahwa setiap Warga Negara Indonesia menggunakan NIK dan data biometrik berupa pengenalan wajah, sementara Warga Negara Asing menggunakan paspor dan dokumen izin tinggal yang sah. Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga,” ujarnya.

Selain itu, jumlah maksimal kepemilikan kartu prabayar dibatasi hingga tiga nomor untuk setiap identitas pelanggan pada setiap penyelenggara. Kebijakan ini ditujukan untuk membatasi praktik penyalahgunaan identitas dan kepemilikan nomor secara masif.

Penyelenggara jasa telekomunikasi juga diwajibkan menyediakan fasilitas pengecekan nomor, sehingga masyarakat dapat mengetahui seluruh nomor yang terdaftar atas identitasnya dan mengajukan pemblokiran apabila ditemukan nomor yang disalahgunakan.

“Kebijakan tersebut juga mencakup mekanisme pengaduan nomor seluler yang disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Nomor yang terbukti disalahgunakan wajib dinonaktifkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi,” ungkapnya.

Dalam aspek pelindungan data, pemerintah menegaskan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan menjadi kewajiban utama penyelenggara, termasuk penerapan standar internasional keamanan informasi dan sistem pencegahan penipuan.

“Pemerintah memastikan adanya fasilitas registrasi ulang, khususnya bagi pelanggan yang sebelumnya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga, agar dapat beralih ke sistem registrasi berbasis biometrik sesuai ketentuan terbaru,” tandasnya.

Untuk menjamin kepatuhan, sanksi administratif akan dikenakan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan, tanpa menghilangkan kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

Read More

Tertunda 7 Tahun, Film Setannya Cuan Jadi Kenangan Terakhir Babe Cabita

Iki Radio - Film horor komedi Setannya Cuan akhirnya siap tayang di bioskop mulai 5 Maret 2026. Film ini sempat tertunda selama tujuh tahun sejak proses syutingnya rampung pada 2019.

Awalnya, film ini berjudul 'Djoerig Salawe', akan tetapi kemudian diubah menjadi 'Setannya Cuan' agar lebih relevan dengan bahasa kekinian dan lebih dekat dengan penonton generasi muda.

Dalam perilisan poster dan trailer, film ini ternyata menghadirkan kejutan spesial berupa penampilan mendiang Babe Cabita. Aming, salah satu pemain dalam film ini mengaku terkejut dan terharu.

"Makanya tadi agak kaget juga. Tapi ada Babe Cabita ya? Masa hidup lagi gitu kan? Oh iya, filmnya sudah dibikin 7 tahun yang lalu," ujar Aming di CGV fX Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).

Dalam Setannya Cuan, Babe Cabita berperan sebagai suami Rini, salah satu warga kampung yang tergoda mencari kekayaan instan dengan bekerja sama dengan setan.

Sang produser, Avesina Soebli menegaskan bahwa kehadiran Babe bukan bentuk eksploitasi, melainkan penghormatan terakhir kepada almarhum.

"Kami tidak akan mau melakukan eksploitasi untuk Almarhum. Yang jelas ya kita mengalir dengan apa yang tertayang, tapi bahwa Almarhum ikut melahirkan film ini, betul," tegas Avesina Soebli.

Meski ditulis bertahun-tahun lalu dengan latar maraknya Togel (Toto Gelap) di era 70–80-an, tema film ini justru semakin relevan dengan kondisi saat ini, di tengah maraknya Judi Online (Judol) dan Pinjaman Online (Pinjol).

Aming, yang berperan sebagai tukang sayur gemar bergosip, menilai bahwa esensi kehancuran akibat judi tidak pernah berubah, hanya medianya saja yang berbeda.

"Sebenarnya isunya masih relevan ya. Kalau dulu kan togel, at that time ya 2019 (konteks syuting) togel. Kalau sekarang tuh kan Judol. Jadi masih relevan. Secara esensi sama tapi implementasi medianya beda," ungkap Aming.

Hal serupa disampaikan sutradara Syahrul Gibran. Ia menegaskan film ini ingin menyampaikan pesan moral dengan cara yang ringan dan menghibur.

"Zaman dulu mungkin Togel, sekarang Judol. Lebih dari zaman pakai kertas, sekarang zaman digital. Pada dasarnya akan merusak diri kita sendiri. Nah itu sih pesannya. Tapi kita balut tidak serius banget, kita benar-benar buat sangat entertaining," jelas Syahrul.

Eksekutif Produser sekaligus pencetus ide cerita, Dr. Robby Hilman, mengungkapkan bahwa Setannya Cuan diadaptasi dari kisah nyata di lingkungan keluarganya di Bandung Selatan pada era 1970-an.

Judul asli Jurig Salawe sendiri diambil dari kisah mistis unik, ketika sosok hantu justru memberi bocoran nomor togel setelah “disiksa” warga.

"Film ini semua tentang bagaimana orang kerja sama cari makan dengan setan. Tapi dibikin komedi. Ujung-ujungnya kan yang menang itu bukan manusianya sendiri yang kerja sama dengan setan, tapi setannya sendiri yang cuan," pungkas Syahrul.

Film Setannya Cuan mengisahkan persaingan konyol dua jawara kampung yang terobsesi mencari angka hoki demi mengubah nasib. Namun, ketika batas dunia gaib dan dunia nyata mulai kabur, mereka menyadari bahwa bekerja sama dengan setan ternyata memiliki sistem bagi hasil yang rumit.

Film ini dibintangi oleh Nadine Alexandra, Joe P Project, Fico Fachriza, Dimas Andrean, Anyun Cadel, Candil, Ben Kasyafani, Mega Carefansa, Gabriella Desta, Mongol Stres, Aming, Budi Dalton, serta penampilan istimewa mendiang Babe Cabita sebagai kenangan terakhir bagi dunia perfilman Indonesia. (*)

Read More