Iki Radio - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pemerintah hingga saat ini telah memproduksi 63 ribu dokumen kependudukan secara gratis bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra, sebagai bagian dari percepatan pemulihan administrasi kependudukan.
"Untuk yang rusak ini kita perbaiki dan sudah
berjalan, dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen dan ini
semua tidak bayar," kata Mendagri Tito Karnavian melalui keterangan
resmi, Senin (29/12/2025).
Menurut Menteri Tito, sejak 15 Desember 2025 pihaknya
mengerahkan sembilan tim untuk mendukung pelayanan kependudukan dan pencatatan
sipil di 52 kabupaten dan kota terdampak. Dukungan tersebut difokuskan pada
penggantian dokumen warga yang hilang atau rusak akibat bencana.
Hingga saat ini, kata Mendagri, sedikitnya tercatat lebih
dari 60 ribu dokumen kependudukan telah diproduksi kembali tanpa dipungut
biaya.
Dokumen tersebut meliputi Kartu Keluarga, KTP elektronik,
akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen kependudukan lainnya sesuai
kebutuhan masyarakat. "Kami akan terus bekerja, artinya membantu
masyarakat yang kehilangan dokumen, supaya mereka punya data-data dokumen
mereka dan sekali lagi tidak dipungut bayaran," ujar Tito Karnavian.
Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, sebagian besar unit
kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) di daerah terdampak tetap dapat
beroperasi atau dalam proses pemulihan.
Dari 52 daerah terdampak, hanya tiga unit dukcapil yang
sempat tidak berjalan optimal, yakni di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh
Timur, dan Kota Langsa.
Adapun unit dukcapil di daerah lain, termasuk di Sumatra
Utara dan Sumatra Barat, dilaporkan tetap berjalan, dengan beberapa kendala
teknis yang telah diperbaiki. "Di Sumatra Utara juga bagus. Kota
Sibolga ada masalah sedikit tapi sudah kita perbaiki. Kemudian kalau di Sumatra
Barat alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak," ujar Tito Karnavian.













