600 Guru Bireuen Dibekali Strategi Mengajar Era AI

Iki Radio - Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan. Sebanyak 600 guru madrasah di Kabupaten Bireuen dan sejumlah daerah lainnya membahas strategi mendidik generasi di tengah derasnya arus teknologi tersebut.

Bupati Bireuen, Mukhlis, saat membuka Seminar Nasional bertajuk “Guru Mendidik dengan Cinta” yang digelar dalam rangka Hari Lahir (Harlah) ke-18 Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia di Aula Setdakab Lama Bireuen, Sabtu (8/8/2026).

Pembahasan itu mengemuka, dalam Seminar Nasional bertajuk “Guru Mendidik dengan Cinta” yang digelar dalam rangka Hari Lahir (Harlah) ke-18 Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia di Aula Setdakab Lama Bireuen, Sabtu (8/8/2026).

Seminar diikuti 600 peserta dengan sistem kombinasi, terdiri atas 350 guru yang hadir secara luring dan 250 peserta mengikuti secara daring.

Bupati Bireuen, Mukhlis, saat membuka seminar menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan guru madrasah sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan berbasis nilai agama dan budaya Aceh.

“Kami sadar, tanpa guru yang sejahtera dan dihargai, mustahil kita bicara pendidikan berkualitas. Ke depan, kita akan terus mengupayakan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan seminar,”katanya.

Menurutnya, kesejahteraan dan kebahagiaan guru turut menentukan kualitas proses belajar mengajar. Guru yang merasa dihargai dan mampu mengajar dengan penuh cinta dinilai lebih mampu membentuk generasi yang cerdas sekaligus berakhlak.

“Tidak akan lahir generasi yang hebat, cerdas, dan berakhlak jika ruang kelas tidak diisi oleh guru yang bahagia dan mendidik dengan penuh cinta,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Bireuen,  Zulkifli mengatakan, tantangan guru semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan AI.

Menurutnya, guru masa kini tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran. Mereka juga harus mampu membimbing peserta didik agar memiliki nalar kritis serta tetap memegang nilai-nilai akhlak di tengah derasnya informasi digital.

“Mendidik dengan penuh cinta bukan berarti tanpa aturan, melainkan hadir dengan hati sepenuhnya untuk anak didik,” pesan Zulkifli.

Ia menilai, kemampuan guru dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi perlu berjalan beriringan dengan penguatan karakter. Teknologi, kata dia, harus ditempatkan sebagai sarana pendukung pendidikan, bukan menggantikan peran guru dalam membentuk kepribadian peserta didik.

Ketua PGM Bireuen, Mudasar, berharap momentum Harlah ke-18 dapat mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen guru madrasah untuk terus mengabdi secara ikhlas.

Dirinya juga mendorong, guru madrasah untuk bersama-sama mewujudkan madrasah yang mandiri dan berprestasi.

Hal senada, Ketua PGM Indonesia Provinsi Aceh, Abdul Jalil, mengajak, seluruh guru madrasah dari berbagai organisasi untuk memperkuat kerja sama. Menurutnya, perbedaan organisasi tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan bersama dalam mencerdaskan generasi muda.

“Semua organisasi guru memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membantu bangsa dan negara dalam mencerdaskan generasi muda,” ujarnya.

Seminar tersebut menjadi momentum bagi para guru madrasah untuk memperkuat kapasitas menghadapi perubahan zaman. Di tengah kemajuan AI dan teknologi digital, guru dituntut tetap menjadi sosok penting dalam membangun nalar, karakter, dan akhlak peserta didik.

Dengan kemampuan beradaptasi dan pendekatan pendidikan yang humanis, guru diharapkan mampu memastikan teknologi menjadi alat untuk memperkuat pembelajaran tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan.

Read More

Pembukaan MPLS Digelar, Siswa SRT Madiun Belum Bisa Tempati Asrama

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat (SR) 1 Kabupaten Madiun. 

Program strategis nasional yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 (kemiskinan ekstrem) ini diproyeksikan menjadi pengungkit utama dalam memutus rantai kemiskinan di wilayah Madiun dan sekitarnya.

Meskipun pengerjaan infrastruktur fisik oleh pelaksana PT Brantas Abipraya masih berada pada tahap penyempurnaan akhir (finishing sekitar 5 persen), seluruh pihak berkomitmen agar proses Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hingga kegiatan belajar mengajar (KBM) berasrama dapat segera berjalan penuh.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyambut baik hadirnya Sekolah Rakyat di wilayahnya. Menurutnya, program ini bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan langkah nyata pengentasan kemiskinan secara riil.

"Ini kesempatan luar biasa bagi Kabupaten Madiun. Tahun ini ada sebanyak 270 anak kami yang berada di Desil 1–2 bisa tertampung. Mudah-mudahan ke depan, dengan total daya tampung sekolah yang mencapai 1.200 siswa, secara bertahap semuanya bisa terfasilitasi," ujar Hari Wuryanto usai membuka MPLS SRT 1 Kabupaten Madiun, Jum'at (31/7/2026).

Bupati menambahkan bahwa anak-anak yang masuk dalam program ini akan ditanggung penuh oleh negara. Tidak hanya memfasilitasi pendidikan, Pemkab Madiun juga merencanakan intervensi sosial bagi keluarga siswa, termasuk perbaikan hunian.

"Harapan kami, mereka kelak memiliki karakter dan akhlak yang luar biasa, menjadi anak yang tangguh, serta mampu menjadi tulang punggung keluarga setelah lulus nanti," tegasnya.

Direktur TSKPO Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, menjelaskan bahwa kendala utama saat ini terletak pada penyelesaian utilitas dasar seperti instalasi air bersih, kran, dan saniter/toilet di unit asrama. Pembangunan fisik yang berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR ini ditargetkan tuntas fungsional dalam waktu dekat.

"Secara fungsional ruang kelas dan asrama sudah siap. Hanya penyempurnaan toilet dan instalasi air yang sedang berproses, diperkirakan selesai dalam beberapa hari. Untuk sementara, siswa dipulangkan terlebih dahulu dan ditargetkan mulai masuk asrama (full board) secara bertahap antara tanggal 10 hingga 15 mendatang," terang Rachmat.

Rachmat merinci, total calon siswa yang terdata saat ini sebanyak 360 siswa (gabungan jenjang SD, SMP, dan SMA), yang terdiri dari siswa asal Kabupaten Madiun serta penampungan sekitar 90 siswa dari Kabupaten Ponorogo.

Terkait dengan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan (tendik), Kemensos menyiapkan sekitar 50 hingga 70 personil yang seleksinya dipusatkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta dengan memprioritaskan talenta lokal.

Selama proses transisi, KBM dibantu oleh guru pendamping dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur yang diberi alokasi honorarium mengajar harian dari anggaran Kemensos.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Madiun, Supriadi, menekankan perbedaan mendasar antara Sekolah Rakyat dengan sekolah reguler. SR menerapkan sistem penjangkauan (outreach) berbasis data By Name By Address (BNBA) untuk mendatangi langsung keluarga yang membutuhkan.

"Kalau sekolah umum, siswa yang datang mendaftar. Di Sekolah Rakyat, kami yang turun melakukan penjangkauan. Mereka dari keluarga miskin ekstrem yang bahkan untuk mengurus diri sendiri saja kesulitan," jelas Supriadi.

Menanggapi dinamika lapangan pada tahun pertama operasional ini, pihak Dinsos bersama Kemensos juga melakukan penyesuaian proporsi rombongan belajar (rombel) guna mengoptimalkan kuota.

Jenjang SD disesuaikan menjadi 2 rombel (mengingat faktor anak usia SD masih memiliki tingkat ketergantungan/keinginan dekat dengan orang tua yang tinggi). Jenjang SMP ditingkatkan menjadi 4 rombel. Jenjang SMA tetap berjalan 3 rombel.

Untuk mengantisipasi rasa rindu rumah (homesick) bagi siswa, khususnya jenjang SD, pihak sekolah akan mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan kelonggaran adaptasi secara bertahap.

"Prinsipnya, kami dari pemerintah daerah bertindak untuk memfasilitasi, memantau, dan berkolaborasi secara intensif setiap hari agar seluruh kendala lapangan dapat teratasi, sehingga fasilitas Sekolah Rakyat ini benar-benar aman, nyaman, dan layak dihuni oleh anak-anak," pungkas Supriadi.(ir)

Read More

Penetapan Calon Siswa, MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun Resmi Dibuka

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) secara resmi membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus Penetapan Calon Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Jumat(31/7/2026).

Mengusung tema “Menanam Harapan, Menumbuhkan Masa Depan Melalui Sekolah Rakyat”MPLS ini diselenggarakan di Gedung SRT 1, Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengapresiasi penuh kepercayaan yang diberikan oleh Kemensos RI kepada Kabupaten Madiun untuk mengelola Sekolah Rakyat Terintegrasi.

"Pendidikan adalah investasi terbaik. Ketika satu anak berhasil mengubah hidupnya melalui pendidikan, sesungguhnya kita sedang memutuskan rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik," tegas Hari Wuryanto.

Bupati juga menekankan pentingnya membentuk generasi muda Kabupaten Madiun yang berkarakter "Satria Bersahaja"—yaitu sosok yang santun, tangguh, religius, berintegritas, adaptif, serta tidak mudah mengeluh.

Kepada para calon siswa, Bupati berpesan agar tidak berkecil hati atas keterbatasan ekonomi dan memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setyowuni, menyampaikan bahwa para calon siswa yang hadir merupakan hasil jangkauan Dinas Sosial.

Mereka adalah anak-anak yang membutuhkan dukungan negara namun menyimpan potensi luar biasa.

"Hari ini bukan saja penetapan calon siswa, tapi merupakan sebuah ikhtiar bersama untuk memutuskan rantai kemiskinan melalui pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan berkeadilan. Di sini kalian tidak hanya membaca dan berhitung, tapi kami pastikan karakter kalian akan bertumbuh maksimal," ujarnya.

Direktur TSKPO Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan penuh dari Bupati Madiun beserta seluruh jajaran OPD dan Forkopimda.

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun ini dirancang untuk menampung sebanyak 360 siswa, yang terdiri dari jenjang SD (90 siswa), SMP (90 siswa), dan SMA (90 siswa), termasuk 90 siswa kuota titipan dari Kabupaten Ponorogo.

Terkait dengan hunian asrama, Rachmat memohon maklum dan doa restu dari para orang tua/wali murid karena penempatan asrama perlu dimundurkan sekitar 7 hingga 10 hari ke depan guna menyelesaikan finishing dan penyempurnaan fasilitas kebersihan.

"Mohon bersabar Bapak Ibu, sedikit lagi fasilitas ini akan selesai dengan baik agar aman dan nyaman digunakan oleh anak-anak kita. Ini adalah bagian dari gerakan serentak MPLS di hampir 50 Sekolah Rakyat Terintegrasi di seluruh Indonesia," jelasnya.

Acara penetapan dan pembukaan MPLS ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, OPD Kabupaten Madiun, pejabat Kemensos, hingga perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ditutup dengan penanaman pohon mangga di halaman Sekolah Rakyat oleh Bupati dan Wakil Bupati Madiun.(ir)

Read More

17 Guru SMA di Kabupaten Madiun Ditugaskan Jadi Guru Tamu di Sekolah Rakyat Terintegrasi

Iki Radio — Sebanyak 17 guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, resmi ditugaskan menjadi guru tamu di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Kabupaten Madiun. 

Langkah ini dilakukan guna mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM) serta persiapan operasional sekolah baru tersebut.

Sekolah Rakyat Madiun direncanakan mulai beroperasi pada 31 Juli 2026 dan akan diawali dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, Yulinar Quartina, menjelaskan bahwa penugasan ini merupakan tindak lanjut atas surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI serta Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

"Dari situ kami berkoordinasi dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), kemudian diteruskan kepada kepala sekolah anggota," ujar Yulinar saat dikonfirmasi, Kamis (30/7/2026).

Pemilihan 17 guru SMA tersebut dilakukan melalui seleksi kriteria yang cukup ketat untuk memprioritaskan kualitas pembelajaran. 

Guru yang ditugaskan itu merupakan tenaga pendidik kompeten di bidang mata pelajaran masing-masing dan berstatus Guru Penggerak. Memiliki beban mengajar maksimal 24 jam pelajaran per minggu di sekolah asal. Berasal dari SMA di wilayah Kabupaten Madiun agar tidak menyulitkan mobilitas menuju lokasi SRT di Kelurahan Nglames.

Yulinar menegaskan bahwa status para pendidik tersebut tetap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak dipindahkan menjadi guru tetap di Sekolah Rakyat.

"Tugas mengajar di sekolah induk tetap dijalankan. Mereka mengajar di Sekolah Rakyat pada sisa hari yang tidak digunakan untuk mengajar di sekolah asal. Misalnya Senin sampai Rabu di sekolah induk, kemudian Kamis atau Jumat mengajar di Sekolah Rakyat," jelasnya.

Penugasan guru tamu ini dijadwalkan berlangsung selama dua bulan, terhitung sejak 10 Juli hingga 10 September 2026, sesuai dengan arahan Kementerian Sosial RI.(ir)

Read More

Siapkan 43 Guru Bantuan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun Siap Gelar MPLS pada 31 Juli

Iki Radio — Sebanyak 262 calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun dijadwalkan akan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai Jumat, 31 Juli 2026. 

Untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal sejak hari pertama, pihak sekolah telah menyiagakan 43 orang guru bantuan.

Tenaga pendidik sementara tersebut terdiri dari 12 guru jenjang SD, 14 guru jenjang SMP, dan 17 guru jenjang SMA.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun, Rohmah Agustin Setyowuni, menjelaskan bahwa para guru tamu ini digandeng melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur. 

Mereka akan mendampingi siswa hingga tenaga pendidik tetap hasil seleksi Kementerian Sosial resmi bertugas.

“Untuk sementara kami dibantu guru tamu agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Nantinya akan dikoordinasikan dengan guru PPPK yang ditetapkan Kementerian Sosial,” kata Rohmah.

Selain tenaga pengajar, sekolah berkonsep asrama ini juga telah menyiapkan sistem pendampingan ketat bagi para siswa. Setiap wali asrama nantinya akan mengawasi sekitar dua kamar, sementara satu wali asuh bertanggung jawab atas 10 siswa.

Selama dua hingga tiga minggu masa transisi, MPLS tidak hanya berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga pembentukan kebiasaan hidup mandiri.

“Anak-anak akan dibiasakan bangun tepat waktu, beribadah, makan teratur, hingga menjalani rutinitas kehidupan berasrama sebelum masuk ke proses pembelajaran formal,” tambahnya.

Adapun jumlah calon siswa yang terdata secara keseluruhan mencapai sekitar 341 orang, termasuk siswa yang mengikuti skema penempatan sementara dari Sekolah Rakyat Ponorogo.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus mengebut penyelesaian fisik fasilitas sekolah. 

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Madiun, Anton Susilo, mengungkapkan bahwa progres pembangunan infrastruktur saat ini telah mencapai 94 persen.

Meski MPLS tetap dimulai sesuai jadwal pada 31 Juli, penempatan siswa di asrama akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan fasilitas dan arahan dari Kemensos.

“Kami ingin anak-anak masuk ketika semuanya sudah benar-benar siap, baik sarana maupun tenaga pendidiknya, agar proses belajar berlangsung aman dan nyaman,” tegas Anton.

Program Sekolah Rakyat ini dikhususkan untuk menampung anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati, dari total kuota 270 siswa, saat ini telah ditetapkan 262 siswa.

Anton menambahkan, delapan kursi tersisa yang masih kosong rencananya akan diisi jika ada penambahan peserta melalui perubahan SK mendatang. 

Antusiasme masyarakat terhadap sekolah ini juga dinilai sangat tinggi, terlihat dari banyaknya orang tua yang mulai menanyakan kepastian jadwal masuk sekolah.(ir)

Read More

Menbud: Permainan Tradisional Benteng Anak Indonesia Hadapi Risiko Ruang Digital

Iki Radio - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan permainan tradisional harus kembali menjadi bagian dari kehidupan anak Indonesia, sebagai upaya memperkuat karakter sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ruang digital.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), dinilainya menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali permainan rakyat di tengah derasnya arus digitalisasi.

Menurut Fadli, pelindungan anak tidak cukup hanya dilakukan dengan membatasi akses terhadap platform digital berisiko tinggi, tetapi juga harus dibarengi penyediaan ruang bagi anak untuk bermain, berinteraksi, dan belajar melalui budaya bangsa.

"PP Tunas menjadi intervensi negara yang sangat penting agar anak-anak tidak terlalu banyak terpapar informasi di ruang digital yang sulit mereka saring. Kita tidak bisa menghindari era digital, tetapi kita bisa mengantisipasi dampaknya," ujar Fadli Zon dalam Festival Generasi Berani Exploring dalam rangka Hari Anak Nasional 2026, di Cibis Park, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Ia menyebut kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan anak melalui pendekatan budaya.

Fadli Zon menjelaskan permainan tradisional bukan sekadar aktivitas rekreasi, melainkan bagian dari objek pemajuan kebudayaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 

Dalam regulasi tersebut, permainan tradisional menjadi salah satu dari sepuluh objek pemajuan kebudayaan bersama bahasa, tradisi lisan, manuskrip, ritus, adat istiadat, olahraga tradisional, seni, dan warisan budaya lainnya.

Karena itu, pemerintah berkomitmen mengembalikan permainan rakyat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari anak Indonesia. 

"Permainan tradisional bukan hanya warisan budaya, tetapi juga media pembelajaran karakter yang telah diwariskan lintas generasi," katanya.

Fadli mengungkapkan Indonesia memiliki kekayaan permainan tradisional yang sangat besar. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 2.000 jenis permainan yang tersebar di berbagai daerah. Sebagai negara dengan lebih dari 1.340 kelompok etnis, Indonesia memiliki keragaman budaya yang melahirkan beragam permainan rakyat dengan nilai-nilai lokal yang berbeda.

Untuk itu, Kementerian Kebudayaan tengah menyiapkan program pendataan dan registrasi permainan tradisional dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya. Selain itu, pemerintah juga merintis pembentukan Museum Permainan Tradisional yang akan menjadi pusat dokumentasi, edukasi, dan promosi permainan rakyat Indonesia. 

"Kita akan menghimpun seluruh permainan tradisional dari berbagai daerah agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya," ujar Fadli.

Menurut Fadli, permainan tradisional memiliki nilai yang jauh melampaui hiburan. Melalui aktivitas bermain bersama, anak belajar tentang kejujuran, kerja sama, sportivitas, disiplin, hingga kemampuan menyelesaikan masalah. Pengalaman tersebut, kata dia, tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh interaksi melalui perangkat digital.

Ia berharap gerakan Generasi Berani Exploring menjadi awal kebangkitan permainan tradisional di Indonesia, sekaligus memperkuat ruang interaksi sosial anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi. 

"Kita ingin anak-anak memiliki pengalaman bermain bersama teman-temannya di luar ruang, belajar bekerja sama, saling menghargai, dan membangun karakter melalui budaya bangsa," ujarnya.

Fadli juga mengapresiasi keterlibatan dunia usaha, komunitas permainan rakyat, akademisi, serta berbagai kementerian dalam mendorong gerakan perlindungan anak melalui revitalisasi permainan tradisional.

Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program edukasi, festival budaya, hingga pemanfaatan platform yang dimiliki Kementerian Kebudayaan untuk memperkenalkan kembali permainan rakyat kepada generasi muda. 

"Biarkan mereka berlari, biarkan mereka bermain, dan biarkan mereka menjadi anak-anak. Dengan cara itu kita tidak hanya melindungi mereka dari dampak negatif era digital, tetapi juga menjaga identitas budaya Indonesia tetap hidup," pungkas Fadli.

Read More

Pemerintah Perluas Revitalisasi Pendidikan, Sasar Hampir 36 Ribu Satuan Pendidikan pada 2026

Iki Radio - Pemerintah memperluas Program Revitalisasi Pendidikan pada 2026 dengan menambah sasaran menjadi hampir 36 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekaligus mendukung transformasi pembelajaran nasional.

Widyaprada Ahli Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Khamim bersama Ketua Tim Relasi Media Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Astrid Ramadiah Wijaya dalam Media Briefing Kunjungan Jurnalistik Revitalisasi Pendidikan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (20/7/2026). 

Widyaprada Ahli Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Khamim, mengatakan perluasan sasaran dilakukan setelah adanya penambahan anggaran sehingga jumlah sekolah penerima program meningkat signifikan dibanding alokasi awal.

"Setelah adanya penambahan anggaran, sasaran revitalisasi bertambah menjadi 16.075 satuan PAUD, 15.235 sekolah dasar, dan 4.638 sekolah menengah pertama," ujarnya dalam Media Briefing Kunjungan Jurnalistik Revitalisasi Pendidikan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (20/7/2026).

Menurut Khamim, Program Revitalisasi Pendidikan merupakan bagian dari prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Program tersebut tidak hanya menyasar sekolah yang sudah ada, tetapi juga pembangunan unit sekolah baru di daerah yang masih membutuhkan tambahan akses pendidikan.

Ia menjelaskan, pada 2025 pemerintah berhasil merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan, meningkat dari target awal sebanyak 10.440 sekolah berkat efisiensi pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

"Pelaksanaan revitalisasi yang melibatkan masyarakat membuat anggaran menjadi lebih efisien sehingga jumlah sekolah yang diperbaiki dapat bertambah," katanya.

Selain meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, program tersebut juga memberikan dampak ekonomi di daerah. Pelaksanaan revitalisasi melibatkan sekitar 242.505 tenaga kerja lokal dan mendorong penggunaan material bangunan dari wilayah setempat sehingga turut menggerakkan perekonomian masyarakat.

Khamim menambahkan, pemerintah juga mempercepat rehabilitasi sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara dengan dukungan berbagai pihak, termasuk TNI, agar kegiatan belajar mengajar dapat segera kembali berlangsung secara normal.

Sementara itu, Ketua Tim Relasi Media Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Astrid Ramadiah Wijaya, yang membacakan sambutan Direktur Ekosistem Media Farida Dewi Maharani mengatakan kunjungan jurnalistik ke sekolah penerima program revitalisasi bertujuan memberikan gambaran langsung mengenai pelaksanaan kebijakan serta manfaatnya bagi peserta didik, guru, dan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap publik memperoleh informasi yang utuh mengenai implementasi Program Revitalisasi Pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Read More

Kemkomdigi Ajak 15 Media Verifikasi Langsung Program Revitalisasi Pendidikan di Kupang

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengajak 15 perwakilan media nasional dan lokal meninjau langsung pelaksanaan Program Revitalisasi Pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai upaya memperkuat penyampaian informasi publik yang akurat, transparan, dan berbasis fakta.

Ketua Tim Relasi Media Kemkomdigi, Astrid Ramadiah Wijaya (kanan) bersama Plt Kepala DInas Pendidkan dan Kebudayaan Kota Kupang, Widyaprada Ahli Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Khamim dalam media beriefing Kunjungan Jurnalistik Revitalisasi Pendidikan di Kupang, Senin (20/7/2026).

Kegiatan diawali dengan Media Briefing Kunjungan Jurnalistik Revitalisasi Pendidikan di Kupang, Senin (20/7/2026), sebelum para jurnalis melakukan peliputan lapangan di SD Inpres Naimata dan SMA Negeri 8 Kupang.

Ketua Tim Relasi Media Kemkomdigi, Astrid Ramadiah Wijaya, mengatakan kunjungan jurnalistik tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada media untuk melihat langsung implementasi program pemerintah sehingga informasi yang diterima masyarakat lebih utuh dan berimbang.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membuka ruang bagi rekan-rekan media untuk memperoleh pemahaman langsung, berdialog dengan para pemangku kepentingan, serta melihat implementasi kebijakan di lapangan sebagai bagian dari proses bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik," ujar Astrid yang membacakan sambutan Direktur Ekosistem Media Farida Dewi Maharani.

Menurut Astrid, Program Revitalisasi Pendidikan merupakan bagian dari transformasi pendidikan nasional yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Karena itu, Kemkomdigi berharap hasil peliputan media tidak hanya menampilkan perubahan infrastruktur sekolah, tetapi juga menggambarkan dampak program terhadap kualitas pembelajaran, guru, peserta didik, dan masyarakat.

"Harapan kami, hasil peliputan nantinya tidak hanya menggambarkan perubahan fisik sekolah, tetapi juga mampu menghadirkan cerita mengenai bagaimana Program Revitalisasi Pendidikan memberikan dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran dan masa depan generasi Indonesia," katanya.

Dalam media briefing tersebut, para jurnalis juga memperoleh penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai pelaksanaan Program Revitalisasi Pendidikan, termasuk capaian program serta rencana perluasan revitalisasi satuan pendidikan pada 2026.

Melalui kegiatan ini, Kemkomdigi memperkuat kolaborasi dengan media dalam menghadirkan informasi publik yang akurat sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap implementasi program prioritas pemerintah di bidang pendidikan.

Read More

Menteri PPPA Kecam Keras Ancaman Bom di Sekolah saat MPLS

Iki Radio - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengecam keras ancaman bom yang terjadi di SDN Srengseng, Jakarta. Peristiwa tersebut dinilai mencederai hak anak untuk memperoleh rasa aman, terlebih terjadi di tengah pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. (Foto: KemenPPPA)

Menurut Menteri PPPA, MPLS seharusnya menjadi momentum bagi peserta didik, khususnya murid baru, untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun rasa aman, percaya diri, dan kebahagiaan dalam memulai perjalanan pendidikan.

“Ancaman bom yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Terlebih, peristiwa ini terjadi pada saat anak-anak, khususnya peserta didik baru, sedang menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah,” tegas Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Selasa (14/7/2026). 

Ia menekankan bahwa setiap anak berhak memulai pendidikannya dalam lingkungan yang aman, menerima, dan melindungi. Sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga menjadi rumah kedua bagi anak untuk bertumbuh, mengembangkan potensi, membangun karakter, dan menjalin relasi sosial yang sehat.  “Anak-anak yang memasuki sekolah untuk pertama kalinya sedang membangun kesan tentang rumah kedua mereka. Mereka berhak disambut dengan lingkungan yang hangat, ramah, dan melindungi. Tidak boleh ada tindakan apa pun yang merusak rasa aman tersebut, apalagi ancaman yang dapat menimbulkan trauma bagi anak,” ujar Menteri PPPA.

Kementerian PPPA mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian, pihak sekolah, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait dalam melakukan pengamanan serta memastikan keselamatan warga sekolah.

Apresiasi juga diberikan kepada aparat kepolisian yang telah menangkap terduga pelaku ancaman bom. Langkah cepat tersebut dinilai penting untuk memulihkan rasa aman dan memastikan sekolah tetap menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan bertumbuh.

Arifah Fauzi menegaskan bahwa menciptakan sekolah yang aman merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat.  “Rasa aman bukanlah sebuah pilihan atau pelengkap, melainkan hak dasar setiap anak yang wajib kita jamin dan lindungi bersama. Mari kita wujudkan komitmen bersama untuk menjadikan setiap sekolah sebagai ruang yang melindungi, sehingga setiap anak dapat belajar, bertumbuh, serta meraih cita-citanya tanpa rasa takut,” tegasnya.

Menurutnya, menjaga anak berarti menjaga masa depan Indonesia. Lingkungan yang aman menjadi salah satu fondasi penting untuk melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.

Menteri PPPA pun mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kolaborasi dan kepedulian dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, dan tindakan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

 

Read More

Sekolah Rakyat Sragen Buka Akses Pendidikan Berkualitas bagi Keluarga Miskin

IkiRadio - Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, mulai membuka akses pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sebanyak 250 siswa mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 yang dimulai pada Selasa (14/7/2026).

Program Sekolah Rakyat yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan yang layak sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang terkendala biaya.

Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan sarana pendidikan yang representatif. 

"Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas," ujar Dody.

Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 5,9 hektare (ha) itu dilengkapi berbagai fasilitas terpadu, mulai dari gedung pembelajaran jenjang SD hingga SMA, asrama siswa, rumah susun guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, kantin, dapur, hingga fasilitas olahraga seperti lapangan mini soccer dan voli.

Kepala SRT 1 Sragen Giyatno memastikan seluruh sarana pendukung telah siap digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar maupun kehidupan berasrama para siswa.  

"Untuk kegiatan kelas, kursi dan meja belajarnya sudah siap. Kemudian untuk tempat asrama sudah dipersiapkan asrama putra dan putri. Kelengkapan tempat permakanan, aula, dan tempat ibadah juga sudah kami cek, semuanya siap," katanya.

MPLS di SRT 1 Sragen berlangsung pada 14–31 Juli 2026 dan diikuti 250 siswa, terdiri atas 10 siswa jenjang SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA.

Bagi para siswa dan orang tua, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi harapan baru untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya. Ade Bryan Juniano, siswa baru jenjang SMA asal Kecamatan Sukodono, mengaku terkesan dengan fasilitas sekolah yang dinilainya modern dan lengkap. 

"Fasilitas dan bangunan Sekolah Rakyat sangat megah. Saya sangat takjub melihatnya dan semakin semangat belajar untuk meraih cita-cita menjadi tentara," ujarnya.

Hal senada disampaikan Taufik Widodo, buruh serabutan asal Kecamatan Kalijambe, yang mengaku sempat kesulitan menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA karena keterbatasan ekonomi. 

"Program Sekolah Rakyat ini sangat membantu kami. Fasilitasnya bagus dan semuanya gratis. Ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kecil seperti kami untuk tetap melanjutkan pendidikan," katanya.

Dengan fasilitas pendidikan dan asrama yang terintegrasi, Sekolah Rakyat Sragen diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan gratis, tetapi juga membentuk karakter serta membuka peluang yang lebih besar bagi anak-anak untuk meraih cita-cita dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Read More

Gelar Open House dan Buka MPLS Sekolah Rakyat, Ini Pesan Bupati Madiun

Iki Radio - Bupati Madiun Hari Wuryanto, menyampaikan sejumlah pesan penting bagi seluruh siswa Sekolah Rakyat, beserta wali murid. 

Pesan ini disampaikan saat Open House dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Calon Siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun Tahun Ajaran 2026/2027, di Gedung Serba Guna Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun, yang berada di Kelurahan NGlames Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun, Selasa (14/7/2026). 

Open House dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Calon Siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun ini menandai langkah awal penting bagi pemerataan akses pendidikan berkualitas di wilayah Jawa Timur.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan hak pendidikan yang setara tanpa terkendala kondisi ekonomi.

"Hari ini bukan sekadar pembukaan tahun ajaran baru. Ini adalah awal perjalanan baru dan tumbuhnya harapan bagi anak-anak kita untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan bermartabat," ujar Hari Wuryanto.

Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Sosial RI, Pemprov Jawa Timur, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi. Sinergi ini berhasil mewujudkan penyelenggaraan proses pendidikan Sekolah Rakyat di Madiun mulai tahun ajaran baru ini.

Bupati Hari Wuryanto berharap keberadaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun ini mampu menjadi pemantik perubahan besar bagi masa depan daerah.

"Saya berharap Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun menjadi contoh bahwa pendidikan mampu menjadi jalan memutus mata rantai kemiskinan, membuka masa depan yang lebih baik, sekaligus melahirkan generasi yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Bupati juga menyapa langsung para calon siswa yang hadir dan berpesan agar keterbatasan latar belakang tidak dijadikan alasan untuk menyerah. Menurutnya, keberhasilan seseorang ditentukan oleh kemauan keras untuk belajar dan tidak mudah putus asa.

Bagi seluruh siswa SR diharapkan mampu menjadikan sekolah sebagai rumah kedua untuk tumbuh menjadi generasi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, dan berdaya saing demi mengangkat harkat martabat keluarga.

Dan bagi orang tua siswa, diajak untuk terus memberikan dukungan moral dan doa, sebab keberhasilan pendidikan anak lahir dari sinergi kokoh antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Acara ini turut dihadiri dan mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak lintas sektor, antara lain Ibu Gubernur Jawa Timur yang diwakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Direktur TSKPO Kementerian Sosial RI, Plt. Bupati Ponorogo, serta para Kepala Perangkat Daerah dari Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ponorogo.

Acara pembukaan menandai kesiapan Kabupaten Madiun dalam mengantarkan putra-putri daerah menuju masa depan yang lebih gemilang.(ir)

Read More

Meriah, Gelaran Open House Sekolah Rakyat Madiun dan Ponorogo

Iki Radio – Suasana penuh haru dan optimisme mewarnai pembukaan acara Open House serta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun.

Kegiatan yang digelar di Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun pada Selasa (14/7/2026) ini menjadi penanda awal investasi sosial negara untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan formal berasrama.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, Direktur Rehabilitasi Sosial TS dan KPO Kementerian Sosial RI Rachmat Koesnadi, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani yang mewakili Gubernur Jawa Timur.

Kepala Sekolah Rakyat (SR) Ponorogo, Devit Tri Candrawati, didampingi Kepala SR Madiun, Rohmah Agustin Setyowuni, dalam sambutannya menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar berdiri sebagai bangunan megah, melainkan sebagai bentuk nyata kehadiran negara bagi anak-anak bangsa.

"Kami tidak sedang mencetak anak-anak dalam satu pola yang seragam. Tugas kami adalah menuntun mereka menemukan siapa diri mereka, lalu memastikan setiap potensi yang Tuhan titipkan tumbuh di bawah naungan Pancasila dan harmoni Bhinneka Tunggal Ika," ujar Devit dengan penuh haru hingga meneteskan air mata.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, memberikan motivasi kepada para calon siswa agar menunjukkan semangat, disiplin, dan akhlak yang baik demi meraih masa depan yang gemilang.

Plt. Bupati Ponorogo memastikan Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan terus mengawal perkembangan anak-anak selama menempuh pendidikan di asrama.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, mengungkapkan kebanggaannya terhadap antusiasme wilayah Madiun dan Ponorogo dalam menyukseskan program nasional ini.

Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki jumlah siswa Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, dengan total proyeksi mencapai 7.651 siswa untuk tahun ajaran 2026/2027.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, Pemprov Jatim telah menyiapkan berbagai program komplementer bagi keluarga siswa, diantaranya KIP JAVARA yakni bantuan pengembangan modal bagi orang tua siswa SR yang memiliki usaha, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi keluarga siswa SR melalui koordinasi dengan Kementerian PU, hingga kerjasama dengan Diskominfo untuk pelatihan cerdas digital dan penyediaan fasilitas perpustakaan.

Direktur Rehabilitasi Sosial TS dan KPO Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, memaparkan bahwa kuota tampung untuk Sekolah Rakyat di wilayah ini ditargetkan sebanyak 360 siswa. Saat ini, sudah terdaftar sebanyak 279 siswa, dengan kekurangan minor pada jenjang Sekolah Dasar (SD).

Rachmat menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat menerapkan konsep Multi Entry dan Multi Exit, yang memungkinkan siswa masuk dan lulus di tingkat kelas mana saja secara fleksibel sesuai kemampuan mereka.

"Sekolah ini menerapkan sistem pengasuhan berasrama penuh. Kami meminta para pengajar mengedepankan pembentukan karakter tanpa adanya toleransi terhadap tindakan kekerasan," tegas Rachmat.

Sementara Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan bahwa progres pembangunan fisik Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun saat ini telah mencapai 92 persen dan dipastikan siap fungsional secara penuh pada 31 Juli 2026.

Bupati Hari menjamin seluruh fasilitas penunjang bagi para siswa diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Berbagai fasilitas yang disediakan gratis untuk siswa seperti asrama tempat tinggal yang nyaman, kebutuhan makan sehari-hari, seragam sekolah, baju, hingga sepatu dan pendampingan penuh dari ibu asuh di asrama.

"Untuk mengawali proses belajar mengajar sebelum adanya penempatan guru permanen dari Kementerian Sosial Pusat, kami sudah menyiapkan 30 guru bantu untuk jenjang SD dan SMP yang akan bertugas selama 3 bulan ke depan," terang Hari Wuryanto.

Melalui open house ini, Bupati Madiun berharap para orang tua tidak perlu merasa ragu atau tidak tega melepaskan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu di asrama. Berdasarkan evaluasi dari angkatan rintisan sebelumnya, siswa Sekolah Rakyat terbukti tidak hanya unggul secara akademik—bahkan telah menguasai bahasa asing seperti Spanyol—tetapi juga memiliki karakter, kemandirian, dan integritas yang kokoh.(ir)

 

Read More

Hari Pertama Sekolah, Madiun dan Aceh Besar Komit Wujudkan MPLS Ramah Anak Bebas Perundungan

IkiRadio – Memasuki tahun ajaran baru 2026/2027, momentum hari pertama masuk sekolah dimanfaatkan oleh sejumlah pemerintah daerah untuk memperkuat pendidikan karakter. 

Melalui Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang digelar pada Senin (13/7/2026), Kabupaten Madiun dan Kabupaten Aceh Besar secara serentak mengampanyekan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari perundungan (bullying).

Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Sosialisasi MPLS Ramah Anak bertajuk "Edukasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak" di SMP Negeri 2 Saradan.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PPKP PPA, Forkopimcam, serta para guru dan wali murid.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Purnomo Hadi menegaskan bahwa MPLS harus menjadi fondasi kuat untuk menciptakan ruang belajar yang inklusif dan aman. Ia memberikan instruksi keras kepada para pendidik untuk mengawasi segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal.

“Yang paling penting adalah mendidik anak-anak agar tidak terjadi bullying. Jika ada perundungan, bapak ibu guru harus segera menyikapinya karena bisa menghancurkan masa depan anak,” tegas Purnomo Hadi.

Menyambut komitmen pemda, Kepala SMP Negeri 2 Saradan, Sitha Ariningtyas, menyatakan kesiapan sekolahnya untuk melejitkan potensi siswa sejak kelas VII melalui digitalisasi.

Mulaipengembangan bakat lewat ekstrakurikuler berbasis prestasi,hingga penerapan pembelajaran mendalam berbasis digital yang didukung bantuan Interactive Flat Panel (IFP) dari pemerintah.

Sementara itu di ujung barat Indonesia, Wakil Bupati Aceh Besar Syukri A. Jalil melakukan peninjauan langsung pelaksanaan MPLS di SDN Blang Bintang, Kecamatan Blang Bintang. 

Didampingi Kepala BKPSDM dan Ketua PGRI Aceh Besar, kunjungan ini bertujuan memastikan hak-hak anak terpenuhi sejak hari pertama sekolah.

Syukri mengingatkan bahwa masa orientasi tidak boleh lagi menjadi kegiatan seremonial yang kaku, melainkan harus diubah menjadi ruang yang menyenangkan.

"MPLS harus menjadi ruang yang menyenangkan bagi anak-anak untuk mengenal lingkungan baru. Sekolah harus mampu menghadirkan suasana yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak," ujar Syukri A. Jalil.

Kepala SDN Blang Bintang, Zulkhaidir, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah daerah menjadi suntikan motivasi bagi tenaga pendidik untuk mengawali tahun ajaran baru. 

Zulkhaidir berharap dukungan pemerintah dalam peningkatan kompetensi guru serta pemenuhan sarana dan prasarana terus diperkuat demi mencetak generasi emas yang siap menjawab tantangan zaman.(ir)

Read More

Dari Guru SMPN 1 Mejayan Kini Pimpin Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun

Iki Radio — Perjalanan karier seorang abdi negara sering kali menjadi inspirasi nyata bagi dunia pendidikan. Salah satunya adalah Rohmah Agustin Setyowuni, yang kini dipercaya mengemban amanah besar sebagai Kepala Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Madiun.

Sebelum menduduki posisi di lembaga pendidikan bentukan pemerintah pusat tersebut, ia tercatat sebagai tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Mejayan.

Karier panjangnya di dunia pemerintahan Kabupaten Madiun dimulai dari sebuah perjuangan ketat belasan tahun silam.

Nama Rohmah Agustin Setyowuni pertama kali tercatat dalam seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Madiun pada formasi tahun 2010.

Pada rekrutmen CPNS tahun 2010 lalu, Pemkab Madiun membuka formasi yang terbilang spesifik dan sangat dibutuhkan untuk masa depan ekologi daerah, yaitu Guru Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).

Rohmah Agustin Setyowuni berhasil melewati serangkaian ujian tulis dan menyisihkan kompetitor lainnya hingga dinyatakan lulus resmi dalam pengumuman hasil tes CPNS tahun tersebut.

Berbekal latar belakang keilmuan yang kuat mengenai kelestarian alam dan metode pengajaran, ia kemudian ditempatkan untuk mengajar di SMP Negeri 1 Mejayan.

Selama bertahun-tahun di sana, ia dikenal aktif menanamkan karakter peduli lingkungan kepada para siswa, sebuah kompetensi yang kini sangat relevan dengan visi pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Rohmah Agustin Setyowuni pernah meraih peringkat 1 lomba guru dengan pengembangan media portofolio digital terbaik jenjang SMP tingkat Jatim.

Dedikasi dan rekam jejaknya di dunia pendidikan Kabupaten Madiun membawanya pada tanggung jawab yang lebih luas.

Rohmah Agustin Setyowuni kini resmi ditunjuk untuk memimpin Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun yang berlokasi di Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat ini merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektare dengan fasilitas lengkap seperti asrama dan gedung serbaguna. Sekolah ini dirancang khusus untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan berkualitas tinggi secara berasrama.

Di bawah kepemimpinannya, Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan lingkungan yang tinggi.(ir)

 

Read More

Persiapan Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun Capai 96 Persen, MPLS Siap Digelar 14 Juli

Iki Radio – Pemerintah terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat (SR) di Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun.

Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur fisik dan pemenuhan kuota calon siswa (casis) terus dikejar agar program unggulan ini dapat berjalan lancar sesuai target.

Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kementerian Sosial RI, Rachmat Koesnadi, mengungkapkan bahwa progres sarana dan prasarana (sarpras) kini telah menyentuh angka 96 persen.

"Terus berproses ya. Terkait sarana prasarana sudah 96 persen. Ruang asrama, ruang kelas, kantin, aula, maupun ruang ibadah pada prinsipnya sudah hampir siap," ujar Rachmat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Kamis (9/7/2026).

Pihak pelaksana pembangunan, ditargetkan merampungkan sejumlah fasilitas secara bertahap mulai tanggal 10 hingga 15 Juli. Pengecekan menyeluruh akan terus dilakukan demi memastikan kenyamanan para siswa.

Dari target keseluruhan 360 siswa yang dicanangkan pusat, disepakati penyesuaian target awal untuk SR Kabupaten Madiun sebanyak 270 anak, yang dibagi rata untuk tingkat SD (90 anak), SMP (90 anak), dan SMA (90 anak).

Rachmat Koesnadi menambahkan, kendala rekrutmen sejauh ini lebih kepada masalah koordinasi dan penyamaan persepsi mengenai kriteria informasi di lapangan.

Namun ia menegaskan, sesuai arahan Menteri, anak-anak usia sekolah yang masuk desil 1 dan desil 2 berhak masuk ke Sekolah Rakyat.

Sebelum pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan calon siswa guna mempermudah mobilisasi. Setelah pemeriksaan kesehatan, siswa direncanakan langsung masuk asrama.

Untuk keperluan MPLS pada 14 Juli 2026, kelengkapan seperti baju olahraga, celana, dan sepatu sedang dipersiapkan. Menariknya, pemenuhan kebutuhan logistik seperti seragam, alat kebersihan, hingga konsumsi siswa mengutamakan perputaran ekonomi daerah.

"Sebagian besar belanjanya di lokal sini (Madiun)," kata Rachmat.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Tarnu Ashidiq, menjelaskan bahwa hingga hari pelaksanaan pleno, data pemenuhan kuota siswa masih terus bergerak dinamis. Untuk tingkat SD terpenuhi 12 siswa (kurang 78 anak), SMP sudah terpenuhi 100 persen (90 siswa), dan SMA sudah terpenuhi 80 siswa (kurang 10 anak).

“Sebagai program prioritas dan unggulan dari Presiden, pelaksanaan Sekolah Rakyat ini mendapat perhatian khusus dari Bupati Madiun. Implementasi program ini menuntut sinergi ketat lintas sektor agar visi Kabupaten Madiun yang Bersih, Sehat, dan Sejahtera (Bersahaja) dapat terwujud,” ungkap Tarnu.

Untuk mempercepat sisa kuota siswa, Dinas Sosial bersama Dinas Pendidikan sepakat menerapkan langkah koordinasi satu pintu.

Pendamping PKH akan bergerak berkoordinasi langsung dengan para Kepala Sekolah. Selanjutnya, segala rekomendasi yang dibutuhkan dari Dinas Pendidikan akan dikelola melalui satu pintu lewat Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH untuk mempermudah layanan.(ir)

Read More

Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun Tampung Puluhan Siswa SR Ponorogo

Iki Radio - Menjelang tahun ajaran baru 2026/2027, Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun bersiap menampung puluhan siswa dari Sekolah Rakyat Ponorogo.

ilustrasi Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun

Kebijakan penitipan siswa antar-daerah ini dilakukan menyusul perkembangan positif pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Madiun.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi, mengungkapkan bahwa progres pembangunan gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun saat ini sudah hampir rampung 100 persen.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah tetangga (Ponorogo). Meski kegiatan pembelajaran di Sekolah Rakyat Ponorogo sudah berjalan, hingga kini mereka belum memiliki fasilitas gedung sendiri.

"Ada tiga rombongan belajar (rombel) dari Ponorogo yang akan dipindahkan sementara ke Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun," ujar Supriyadi, Kamis (9/7/2026).

Ketiga rombel itu masing masing satu rombel untuk setiap tingkat pendidikan, mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dimana setiap rombel terdiri dari 30 siswa.

“Jadi total ada 90 siswa Ponorogo yang nanti akan dititipkan di Madiun,” tambahnya.

Sementara itu, untuk Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun mencatat sebanyak 177 siswa baru yang terdaftar untuk tahun ajaran 2026/2027. Dengan rincian 8 siswa SD, 90 siswa SMP dan 79 siswa SMA.

Jika tidak ada perubahan jadwal, seluruh siswa baru—baik dari Kabupaten Madiun maupun siswa titipan dari Ponorogo—akan mulai memasuki lingkungan sekolah pada pekan depan.

Rencananya, pada 14 Juli 2026, sekolah akan resmi dibuka sekaligus menandai dimulainya kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Agenda perdananya tidak hanya melibatkan para siswa, melainkan juga mengundang orang tua murid agar mereka dapat saling mengenal dan beradaptasi dengan ekosistem belajar yang baru di Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun.(ir)

Read More

Lisdyarita Lepas 2.290 Mahasiswa UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Iki Radio - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita melepas 2.290 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo untuk mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)  tahun 2026 di lapangan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari, Rabu (8/7/2026).

Bunda Lis, sapaan Lisdyarita mengatakan, ribuan mahasiswa yang menjalani KPM itu mengusung amanah besar. Selain membawa nama baik pribadi dan kampus, mereka berkewajiban menularkan ilmu ke masyarakat. 

“Jaga sikap dan sopan santun karena kalian sedang menjalani kuliah di tengah masyarakat langsung, aplikasikan ilmu yang sudah didapat selama kuliah,” katanya

Bunda Lis juga berpesan agar para mahasiswa menjadikan berbagai kalangan masyarakat sebagai dosen kehidupan. Sebab, tujuan KPM sejatinya untuk membentuk kepedulian sosial, rasa empati, dan kedewasaan profesional.  

Evi Muafiah, rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, menegaskan bahwa pengabdian merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Dia meminta mahasiswa menjalani KPM dengan niat membantu dan memudahkan kehidupan orang lain.

Evi menitipkan tiga hal sederhana selama mahasiswanya menjalani KPM. Yakni, salat berjamaah, senyum yang ramah, dan mengelola sampah, dan itu adalah sebagai bentuk syukur, kasih sayang kepada sesama, dan kepedulian terhadap bumi. 

“Kita dilahirkan di dunia ini untuk mengabdi dan memudahkan hidup orang lain,” terang Evi.

Unun Roudlotul Janah, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo,  bahwa 2.290 mahasiswa yang mengikuti KPM itu terbagi 150 kelompok dan tujuh klaster pengabdian. 

Sebagian dari mereka akan mengikuti KPM Nusantara di Banten, Jawa Barat, bergabung dengan mahasiswa sejumlah PTIN lainnya.

 “Tema KPM UIN Ponorogo 2026 adalah “Sustainable Development Community” berbasis ekoteologi dalam menguatkan multisektor di bidang hukum, pendidikan, ekonomi, dan sosial keagamaan. Harapannya KPM tidak hanya menjadi agenda akademik, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Unun. 

Read More

Wakil Ketua DPRD Jatim Apresiasi dan Dukung Putusan Pendidikan Gratis

Iki Radio - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, mengapresiasi, putusan yang mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar gratis bagi siswa jenjang SD dan SMP, baik di sekolah negeri, swasta, maupun madrasah.

Menurut Sri Wahyuni, putusan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. 

Melalui Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, MK menyatakan ketentuan yang selama ini hanya membebaskan biaya pendidikan di sekolah negeri bersifat diskriminatif. 

Putusan itu sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk menjamin akses pendidikan dasar yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

Wanita yang akrab disapa Yuni ini menilai putusan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap anak Indonesia. 

"Putusan ini merupakan langkah yang patut diapresiasi karena menegaskan bahwa pendidikan dasar adalah hak setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi, baik yang bersekolah di SD maupun SMP negeri, swasta, maupun madrasah," ujarnya dikonfirmasi. Rabu (8/7/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut dipersiapkan secara matang. 

Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera menyusun skema pembiayaan yang jelas agar sekolah swasta dan madrasah tidak mengalami kesulitan operasional akibat kebijakan pendidikan gratis. 

"Jangan sampai kebijakan yang baik ini justru berdampak pada menurunnya kualitas layanan pendidikan," tegas politisi tersebut.

Politisi Asal fraksk Partai Demokrat ini, juga mendorong adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta penyelenggara pendidikan swasta untuk merumuskan mekanisme pendanaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ia optimistis, dengan perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang memadai, putusan MK tersebut dapat menjadi momentum memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan mutu pendidikan.

Read More

Menjelang Launching, Dinas Sosial Kabupaten Madiun Siapkan Sekolah Rakyat untuk 177 Siswa

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat yang dijadwalkan bakal diresmikan (launching) pada 14 Juli 2026 mendatang. 

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 177 siswa dari total target 270 siswa untuk tahun ajaran 2026/2027 yang siap menempuh pendidikan di lembaga tersebut.

Dengan rincian 3 rombongan belajar (rombel) dari setiap tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi, merinci bahwa dari 177 siswa yang terdaftar, mereka terbagi ke dalam tiga jenjang pendidikan.

Masing masing 8 siswa untuk jenjang sekolah dasar (SD), 90 siswa SMP, dan 77 siswa SMA.

Supriyadi menjelaskan, untuk mengisi kebutuhan tenaga pendidik di tahap awal, pihaknya akan mengoptimalkan peran guru tamu. 

Langkah ini diambil guna memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sembari menunggu proses perekrutan resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) selesai.

"Untuk tahap awal, kita maksimalkan guru tamu terlebih dahulu sambil menunggu proses perekrutan dari Kemensos rampung," ujar Supriyadi, Selasa (7/7/2026).

Demi mematangkan konsep dan melihat langsung kebutuhan riil mengenai guru tamu, Dinas Sosial juga telah menggandeng Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun untuk melakukan studi tiru ke Sekolah Rakyat Jombang. 

Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menyempurnakan sistem manajemen pendidik yang akan diterapkan di Madiun.

Terkait fasilitas fisik, Supriyadi menyampaikan kabar baik bahwa pembangunan fisik gedung sekolah saat ini sudah mencapai lebih dari 90 persen.

Menjelang hari peluncuran, Dinas Sosial juga berencana mengundang seluruh siswa beserta orang tua mereka.

"Seluruh siswa dan orang tua akan kita ajak untuk melihat langsung kondisi sekolah. Kita ingin mereka melihat fasilitas yang ada agar ada rasa kepemilikan dan semangat baru dalam menyambut tahun ajaran ini," pungkasnya.(ir)

Read More

Apresiasi Semangat Belajar di Usia Senja, Mendukbangga Ajak Lansia Aktif dan Produktif

Iki Radio - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji mengapresiasi semangat belajar lansia di usia senja, dan mengajak para lansia untuk tetap sehat, aktif, produktif, dan menjalani masa tua dengan penuh rasa syukur.

Pesan itu disampaikannya saat menghadiri wisuda Sekolah Lansia dalam rangkaian peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 yang dirangkaikan dengan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 di kantor BKKBN Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Di hadapan ratusan peserta, Wihaji menilai para lansia merupakan sosok yang memiliki pengalaman hidup panjang dan dapat menjadi teladan bagi generasi muda. Menurutnya, mencapai usia lanjut dalam kondisi sehat merupakan anugerah yang patut disyukuri.

“Sampai usia 75 tahun dalam keadaan sehat adalah nikmat yang luar biasa. Semua persoalan kehidupan sudah pernah dilalui, mulai dari suka, duka, pertengkaran, perdamaian, hingga berbagai ujian hidup. Karena itu, yang paling penting adalah terus bersyukur,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Wihaji juga berdialog langsung dengan para peserta. Ia menanyakan kondisi kesehatan, aktivitas sehari-hari, hingga hubungan mereka dengan keluarga.

Ia juga mengapresiasi para lansia yang tetap aktif mengikuti berbagai kegiatan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, banyak peserta yang masih memanfaatkan telepon pintar dan media sosial untuk memperoleh informasi maupun berkomunikasi dengan keluarga.

“Masyaallah, luar biasa. Banyak yang masih aktif menggunakan handphone, melihat informasi di media sosial, bahkan mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran. Ini menunjukkan semangat belajar tidak mengenal usia,” ujarnya.

Wihaji mengatakan Sekolah Lansia menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Program tersebut tidak hanya memberikan pembelajaran mengenai kesehatan dan keterampilan, tetapi juga memperkuat interaksi sosial serta kesehatan mental para peserta.

Selain menjaga kesehatan, ia mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dalam keluarga. Wihaji mendorong para lansia untuk terus memberikan dukungan dan doa kepada anak serta cucu mereka. “Yang penting kita doakan anak-anak kita sehat, sukses, dan selalu ingat kepada orang tua. Jangan pernah menyimpan prasangka buruk. Doa orang tua itu luar biasa,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Mendukbangga Wihaji menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan program lansia, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, perbankan, hingga organisasi kemasyarakatan.

Ia berharap Sekolah Lansia dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak peserta di berbagai daerah sehingga para lansia memiliki ruang untuk belajar, berkarya, dan tetap produktif.

“Yang hadir di sini adalah orang-orang hebat. Kita syukuri semua nikmat yang diberikan Tuhan, terutama kesehatan dan kesempatan untuk tetap berkumpul, belajar, dan beraktivitas bersama,” tuturnya.

Wisuda Sekolah Lansia diikuti peserta dari berbagai wilayah yang selama ini aktif mengikuti pembelajaran mengenai kesehatan, keluarga, keagamaan, keterampilan, serta penguatan peran lansia dalam kehidupan bermasyarakat.

 

Read More