Minimalisasi Dampak dan Pengaruh Narkoba, Pemkab Madiun Segera Bentuk BNN

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mulai bersiap membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat kabupaten.

Langkah awal pembentukan lembaga tersebut ditandai dengan diterbitkannya regulasi pendukung berupa Peraturan Bupati (Perbup) Madiun Nomor 5 Tahun 2026, dan telah ditetapkan pada 10 Februari 2026 lalu.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan bahwa regulasi tersebut menjadi fondasi hukum yang kuat untuk mempercepat hadirnya BNN di Kabupaten Madiun. Perbup tersebut mengatur tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah setempat.

"Persiapan pembentukan BNN sudah kita awali dengan Perbup pembentukan P4GN, yakni Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Madiun," ujar Hari Wuryanto dikonfirmasi Selasa (18/8/2026).

Kehadiran Perbup P4GN diharapkan tidak hanya menjadi payung hukum bagi pembentukan BNN Kabupaten Madiun, tetapi juga dapat mengoptimalkan upaya pencegahan, edukasi, serta penindakan peredaran gelap narkoba secara lebih terintegrasi demi melindungi masyarakat Madiun dari bahaya narkotika.

Peraturan Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2026

Diketahui, kejahatan narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi dan lain sebagainya, bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik maka akan merusak bangsa dan negara.

Oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penangulangan penyalaggunaan narkoba.

Masyarakat Kabupaten Madiun berharap, dengan dibentukan BNN Kabupaten Madiun, akan meminimalkan berbagai kasus narkoba di Madiun.

Adanya pemahaman masyarakat dan generasi muda tentang bahaya narkoba di sekolah dan lingkungan. Menindak tegas pelaku kejahatan narkotika secara profesional. Dan memberi layanan rehabilitasi (pengobatan) bagi pecandu agar sembuh secara fisik dan mental.(ir)

 

 

Read More

Bank Jatim Gandeng Disdik se-Jatim, Siapkan Layanan Keuangan Digital Terintegrasi untuk Insan Pendidikan

Iki Radio – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memperkuat komitmennya dalam mendukung sektor pendidikan melalui penyediaan layanan keuangan digital yang terintegrasi.

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai, melakukan  Perjanjian Kerja Sama (PKS) Layanan Jasa Perbankan Satuan Pendidikan antara Bank Jatim dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Batu Kamis (13/8/2026) . (istimewa) 

Langkah ini diwujudkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Jatim dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Penandatanganan PKS tentang Layanan Jasa Perbankan Satuan Pendidikan tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai.

Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, menyampaikan bahwa kerja sama ini dirancang untuk menghadirkan kemudahan akses perbankan secara menyeluruh bagi para pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa Timur.

"Melalui kerja sama ini, Bank Jatim ingin menghadirkan layanan perbankan yang semakin terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi seluruh insan pendidikan. Kami berharap sinergi ini tidak hanya memperkuat layanan transaksi perbankan, tetapi juga mampu mendukung percepatan digitalisasi dan pengelolaan keuangan di sektor pendidikan," ujar Winardi dalam keterangan resminya di Surabaya.

Kerja sama strategis ini mencakup berbagai fasilitas perbankan utama guna mendukung operasional pemerintah daerah dan kebutuhan para insan pendidikan, di antaranya penyaluran hak finansial yang meliputi penyaluran gaji, tunjangan, hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan.

Selain itu pengolahan data rekening guru penerima tunjangan secara terstruktur yang menghasilkan laporan status rekening secara akurat. Sertapenyediaan akses kredit dan/atau pembiayaan yang mudah bagi ASN dan Non-ASN di sektor pendidikan, dan digitalisasi transaksi dengan dukungan berbagai fitur digital banking Bank Jatim untuk mendorong pengelolaan keuangan pendidikan yang lebih cepat, transparan, dan efisien.

Winardi menambahkan, kolaborasi ini menjadi langkah strategis Bank Jatim dalam memperkuat posisinya sebagai mitra utama pemerintah daerah, khususnya dalam membangun ekosistem pendidikan yang modern.

Upaya ini juga melanjutkan rekam jejak sinergi Bank Jatim yang sejak September 2025 telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pengolahan data aplikasi pembayaran tunjangan guru. Replikasi keberhasilan tersebut kini diperluas hingga ke tingkat daerah.

"Sinergi ini kami harapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pemerintah daerah maupun insan pendidikan. Dengan dukungan layanan perbankan yang terintegrasi, proses penyaluran hak-hak finansial, pengelolaan transaksi, hingga akses layanan digital dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien," pungkas Winardi.

 

Read More

BPOM Jawa Timur Sita Obat Bahan Alam dan Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,03 Miliar di Berbagai Daerah

Iki Radio — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surabaya berhasil membongkar sejumlah peredaran obat dan makanan ilegal di berbagai kawasan Jawa Timur. Dalam penindakan terbaru, total nilai temuan produk berbahaya tanpa izin edar tersebut menembus angka lebih dari Rp1,03 miliar.

Kepala BPOM Surabaya, Yudi Noviandi (kemeja putih) saat pemusnahan barang temuan ilegal, di BPOM Surabaya (6/8/2026)

Kepala BPOM di Surabaya, Yudi Noviandi, menyampaikan bahwa penindakan ini dilakukan secara intensif di beberapa daerah penindakan guna melindungi masyarakat dari risiko produk ilegal dan berbahaya.

"Kami terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat," tegas Yudi Noviandi di Surabaya (6/8/2026).

Penindakan dilakukan di wilayah Sidoarjo, Kediri, Trenggalek, hingga Lumajang.

Di Sidoarjo, petugas melakukan penyitaan produk obat bahan alam (jamu) dan obat keras tanpa izin edar senilai Rp75.870.000. Pada kasus lain di Sidoarjo, petugas melakukan penindakan jamu/obat bahan alam ilegal dengan estimasi nilai barang mencapai Rp429.550.000.

Sementara di Kediri kasus Obat Bahan Alam Ilegal, petugas mepalukan penertiban peredaran obat bahan alam tanpa izin edar senilai Rp46.905.000.

Pada kasus Obat Bahan Alam Ilegal di Trenggalek, petugas mengamankan produk obat bahan alam ilegal bernilai Rp48.200.000.

Sedangkan di Lumajang, penyitaan obat bahan alam tanpa izin edar dengan nilai barang Rp27.117.600, serta pengungkapan peredaran kosmetik tanpa izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya dengan total nilai mencapai Rp406.495.000.

“Dari rangkaian penindakan di wilayah Jawa Timur tersebut, BBPOM mengamankan seluruh barang bukti dengan total nilai ekonomi mencapai Rp1.034.137.600,” lanjutnya.

Yudi Noviandi menegaskan pihak BPOM tidak akan segan menindak tegas pelaku usaha atau pihak-pihak yang sengaja memproduksi maupun mengedarkan produk obat, jamu, dan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan serta legalitas hukum.

Masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk Obat dan Makanan.(ir)

 

Read More

Bulan Agustus Ini, PAD Kota Madiun Tembus Rp 101 Miliar

Iki Radio – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun tahun anggaran 2026 menunjukkan tren positif. Hingga bulan Agustus ini, penerimaan PAD tercatat telah menembus angka Rp101,16 miliar atau setara 70,17 persen dari total target yang ditetapkan sebesar Rp144,17 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun, Jariyanto, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil optimalisasi berbagai sektor pajak dan retribusi daerah yang terus digenjot sepanjang tahun berjalan.

Meski secara keseluruhan perolehan PAD sudah melampaui separuh target, Jariyanto mengakui bahwa realisasi dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini masih terbilang rendah. Kendati demikian, pihak Bapenda menilai kondisi tersebut sebagai hal yang lumrah sesuai dengan pola pembayaran masyarakat.

"Untuk PBB memang batas akhir pemungutan masih terbilang satu bulan lebih, yakni hingga 30 September 2026. Biasanya, capaian PBB ini akan mengalami peningkatan drastis saat memasuki bulan September atau menjelang jatuh tempo," ujar Jariyanto.

Pihak Bapenda Kota Madiun mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran PBB tepat waktu guna menghindari sanksi denda administrasi serta mendukung kelancaran pembangunan di Kota Madiun.(ir)

 

Read More

HUT ke-81 RI, Gresik Beri Diskon PBB dan BPHTB

Iki Radio - Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Pemkab Gresik memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta membebaskan denda atas tunggakan pajak daerah.

Kebijakan tersebut berlaku dalam periode terbatas mulai 17 Agustus 2026 dan diharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak. Untuk PBB-P2, Pemkab Gresik memberikan diskon 20 persen bagi ketetapan pajak mulai Rp0 hingga Rp1 juta. Keringanan ini berlaku 17 Agustus hingga 17 September 2026.

Sementara itu, masyarakat memperoleh diskon 50 persen BPHTB untuk perolehan hak karena waris serta hibah dari orang tua kepada anak. Program tersebut berlaku lebih panjang, yakni 17 Agustus hingga 16 Oktober 2026. Pemkab Gresik juga menghapus sanksi administratif berupa denda atas seluruh tunggakan pajak daerah. Pembebasan denda ini berlaku pada 17 Agustus hingga 17 September 2026.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban yang lebih ringan.

“Momentum kemerdekaan ini kami manfaatkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kami berharap keringanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat bisa menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan lebih ringan,” ujar Fandi Akhmad Yani.

Menurutnya, pajak daerah memiliki posisi penting dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, kepatuhan membayar pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk gotong royong untuk membangun Gresik,” katanya.

Pemkab Gresik mengimbau masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut sesuai jenis dan periode yang telah ditetapkan. Masyarakat juga diminta tidak menunda pembayaran agar manfaat program tidak terlewat. “Jangan sampai kesempatan ini terlewat. Silakan dimanfaatkan selama periodenya masih berlangsung,” pungkasnya.

Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Gresik tidak hanya memberikan insentif pada momentum kemerdekaan, tetapi juga mendorong penyelesaian tunggakan dan memperkuat basis kepatuhan pajak daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak diharapkan tetap menopang keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

 

Read More

HUT RI ke-81: Bank Indonesia dan ASPI Resmi Luncurkan Kartu Kredit Indonesia dan Perluas Bebas Biaya QRIS

Iki Radio — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional (ASPI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (17/8/2026). 

Inovasi ini hadir untuk memperkuat ekosistem ekonomi keuangan digital nasional, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperluas inklusivitas penyelenggara maupun pengguna sistem pembayaran domestik.

Pada momen yang sama, BI turut mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% yang mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2026.

Guna menekan biaya transaksi pelaku usaha, BI memperluas cakupan batas transaksi nontunai tanpa beban biaya. Untuk Merchant Usaha Mikro (UMI), pembebasan tarif (MDR 0%) dilanjutkan untuk nominal transaksi hingga Rp500.000.

Merchant Kategori Lain (Kecil, Menengah, dan Besar), pembebasan tarif MDR 0% diperluas untuk transaksi hingga Rp100.000 (sebelumnya dikenakan tarif 0,7%).

Deputi Gubernur Senior yang juga menjabat Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa kebijakan ini dipersiapkan sebagai kado kemerdekaan bagi masyarakat sekaligus stimulasi pertumbuhan ekonomi.

"Respons kebijakan ini berangkat dari satu optimisme bahwa kebijakan ini menjadi wujud nyata sumbangsih Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran bagi bangsa Indonesia. Kebijakan ini dibangun atas prinsip keseimbangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang tumbuh bagi merchant, serta menciptakan peluang baru bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran," ujar Destry.

Kartu Kredit Indonesia merupakan instrumen pembayaran domestik dengan fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment). Sistem pembayaran ini terintegrasi langsung dengan ekosistem QRIS, baik menggunakan metode pindai (scan) maupun Tap.

Per 17 Agustus 2026, sebanyak 8 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) telah siap menerbitkan KKI. Diantaranya Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Mega, dan BSI (khusus skema pembiayaan syariah).

Perluasan instrumen digital ini didukung oleh adopsi masyarakat yang kian meluas sepanjang semester I 2026. 

Total pengguna QRIS 65,77 juta pengguna (+6,23 juta pengguna baru di 2026), total merchant 44,86 juta merchant (96,68% di antaranya UMKM) dengan volume transaksi 12,55 miliar transaksi, dengan nominal Rp1,12 kuadriliun (Tumbuh 93,92% YoY).

Sinergi antara BI, ASPI, dan industri jasa keuangan ini sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan program Asta Cita Pemerintah dalam mengakselerasi kemandirian ekonomi digital nasional.

(sumber : bi.go.id)

Read More

Karnaval Kemerdekaan, Kementan Tampilkan Hasil Bumi dan Pertanian Modern Indonesia

Iki Radio - Karnaval Kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta, Senin (17/8/2026), tak hanya menjadi panggung peringatan kemerdekaan. Kendaraan Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipenuhi hasil bumi Nusantara, alat dan mesin pertanian hingga teknologi modern turut menarik perhatian masyarakat yang datang merayakan hari kemerdekaan.

Kendaraan hias dari Kementerian Pertanian turut meramaikan Karnaval 81 Tahun Kemerdekaan RI sebagai rangkaian Malam Merdeka di Jakarta, Senin malam (17/8/2026). (Dok. Kementan)

Padi, jagung, singkong, buah-buahan, sayuran, rempah, komoditas perkebunan, beras hingga produk peternakan menghiasi kendaraan Kementan. Alat dan mesin pertanian dalam bentuk ornamen juga memperlihatkan bagaimana teknologi dan mekanisasi kini menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian.

Bagi warga, apa yang ditampilkan Kementan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Beti, warga Bekasi, yang datang ke Monas untuk Karnaval Kemerdekaan 17 Agustus, menilai kendaraan karnaval Kementan berhasil menampilkan kekayaan hasil bumi Indonesia sekaligus membawa tema pertanian secara kuat.

“Cukup bagus, cukup kreatif. Isinya lengkap, terlihat banget hasil bumi Indonesia dan semuanya lokal. Memang mengusung tema sesuai Kementan,” kata Beti.

Menurutnya, tampilan kendaraan Kementan semakin menarik dengan dominasi warna hijau, beragam ornamen dan pencahayaan. Kehadiran traktor di bagian depan juga membuat pesan pertanian terasa semakin kuat.  “Dari warnanya juga bagus, warna hijau melambangkan Indonesia penuh kehijauan. Lampunya bagus, banyak ornamen dan banyak warna. Di depan mobilnya ada traktor, jadi memang mengusung tema pertanian banget,” ungkapnya.

Apresiasi serupa disampaikan Sezi, warga Klender, yang menilai kehadiran hasil-hasil bumi dalam karnaval menjadi cara yang menarik untuk memperkenalkan sekaligus memberi semangat kepada petani Indonesia.  “Bagus sih, hasil-hasil bumi diperlihatkan, jadi para petani itu bisa kasih semangat. Ini mulai bagus, tahun-tahun sebelumnya kan belum ada. Kalau bisa ditingkatkan lagi,” ujar Sezi.

Ia berharap perhatian terhadap sektor pertanian terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan kualitas pangan nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan pangan yang besar sehingga produksi dalam negeri perlu terus didorong.  “Buat petani terus semangat, kualitas pangan ditingkatkan lagi. Pemerintah harus memperhatikan masalah pertanian, terutama untuk Indonesia ini. Kalau bisa jangan ada impor lagi, kita kan pangannya banyak di Indonesia,” katanya.

Pesan yang disampaikan warga tersebut sejalan dengan tema yang dibawa Kementan dalam Karnaval Kemerdekaan: memperlihatkan bahwa kekuatan pangan Indonesia bertumpu pada hasil bumi yang diproduksi petani dan peternak, sekaligus diperkuat teknologi, mekanisasi dan tata kelola pertanian yang semakin modern.

Dari kendaraan karnaval tersebut, swasembada pangan tidak hanya ditampilkan melalui beragam komoditas. Di balik hasil bumi yang dipamerkan, terdapat rangkaian proses panjang mulai dari benih, pupuk, air, alat dan mesin pertanian, produksi hingga penyerapan hasil panen.

Swasembada Pangan

Hal ini sejalan dengan capaian swasembada pangan yang berhasil diraih Indonesia lebih cepat dari target. Hingga Agustus 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) juga tercatat mencapai 5,25 juta ton. Cadangan tersebut menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 31,10 juta ton. Dengan demikian, produksi beras diproyeksikan surplus sekitar 3,67 juta ton.

Adapun, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan pertanian, terutama petani yang menjadi garda terdepan dalam menjaga produksi pangan nasional. “Kami apresiasi seluruh petani Indonesia, seluruh pegawai kementerian, seluruh yang membantu kementerian, kami apresiasi. Kado ulang tahun Kementerian Pertanian untuk Republik Indonesia adalah swasembada dan ekspor,” kata Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, capaian tersebut bukan hasil kerja satu pihak, melainkan buah dari kerja bersama yang terus dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian dari hulu hingga hilir. “Ini adalah persembahan dari seluruh insan pertanian. Bukan kerja saya, ini kerja kita semua,” ungkap Mentan Amran.

Semangat tersebut juga terlihat dari keberagaman yang dibawa dalam kendaraan Kementan. Sebanyak 15 pengiring mengenakan pakaian khas petani dari berbagai daerah Nusantara, membawa pesan bahwa kekuatan pangan nasional tumbuh dari banyak wilayah dengan karakter, budaya dan komoditas yang berbeda.

Mentan Amran bersama para pimpinan Kementan dan Bulog mengenakan pakaian adat Alor, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Adriano Padama, mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor, turut memperkuat pesan bahwa pembangunan pertanian juga melibatkan generasi muda dari berbagai daerah Indonesia.

Dari Alor hingga Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, setiap daerah memiliki kekayaan alam dan komoditas yang berbeda. Namun, seluruhnya bertemu dalam satu kepentingan yang sama, yakni membangun kemampuan bangsa untuk memenuhi kebutuhan pangan dari kekuatan sendiri.

Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, semangat tersebut menjadi bagian dari bentuk perjuangan Indonesia hari ini. Jika dahulu kemerdekaan diperjuangkan dengan merebut kebebasan, kini perjuangan diteruskan dengan membangun kekuatan bangsa agar mampu berdiri di atas kemampuan

 

Read More

HUT ke-81 RI, Kemnaker Perkuat SDM dan Perluas Kesempatan Kerja

Iki Radio - Memaknai 81 tahun kemerdekaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menempatkan penguatan sumber daya manusia (SDM) dan perluasan kesempatan kerja sebagai bagian penting dari upaya memastikan kemerdekaan semakin dirasakan masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan karnaval di Jakarta, Senin malam (17/8/2026). (Foto: Dok Kemnaker)

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan karnaval di Jakarta, Senin malam (17/8/2026). Kegiatan tersebut turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Yassierli, kemerdekaan perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memberi masyarakat kesempatan lebih luas untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pekerjaan yang layak. “Semangat kemerdekaan menjadi energi bagi kita untuk terus membangun Indonesia melalui sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing. Kita akan terus memperluas peningkatan kompetensi agar masyarakat semakin siap memasuki dunia kerja,” ujar Yassierli.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemnaker menjalankan berbagai program yang menghubungkan peningkatan kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja. Di antaranya Pelatihan Vokasi Nasional, Pemagangan Nasional, Politeknik Ketenagakerjaan, dan KarirHub.

Program-program tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan, pengalaman kerja, pendidikan vokasi, sekaligus mengakses informasi dan peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Kemnaker menilai penguatan SDM tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun pasar kerja yang semakin inklusif. Tenaga kerja yang kompeten perlu didukung akses terhadap kesempatan kerja, sementara dunia usaha membutuhkan pekerja dengan keterampilan yang relevan dengan perkembangan industri. Karena itu, agenda ketenagakerjaan juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, inklusif, dan berkeadilan.

Penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta hubungan industrial menjadi bagian dari upaya tersebut. Dengan lingkungan kerja yang baik, peningkatan produktivitas diharapkan berjalan seiring dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa makna kemerdekaan dalam bidang ketenagakerjaan tidak berhenti pada bertambahnya jumlah pekerja. Kemerdekaan juga perlu tercermin dari meningkatnya kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, aman, dan memberikan ruang untuk berkembang.

Komitmen tersebut turut dibawa Kemnaker dalam karnaval HUT ke-81 RI yang berlangsung di pusat Jakarta. Kemnaker bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) tampil dalam satu kendaraan terbuka yang telah dihias. Rombongan menempuh rute dari kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI), menyatu dengan masyarakat dalam perayaan kemerdekaan.

Bagi Kemnaker, keterlibatan tersebut bukan sekadar bagian dari kemeriahan peringatan HUT RI. Momentum kemerdekaan menjadi pengingat bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus terus diarahkan pada peningkatan kualitas manusia dan terbukanya akses kerja bagi semakin banyak masyarakat.

Dengan SDM yang kompeten, pasar kerja yang adaptif, serta lingkungan kerja yang aman dan berkeadilan, Kemnaker mendorong semangat kemerdekaan diwujudkan melalui produktivitas dan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun masa depan yang lebih baik.

 

Read More