KPK Sita Logam Mulia dan Valas Miliaran Rupiah dalam OTT Bupati Sukoharjo

Iki Radio - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa logam mulia, uang tunai, dan valuta asing senilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. 

Temuan tersebut memperkuat penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang tengah didalami lembaga antirasuah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, barang bukti yang diamankan meliputi logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta valuta asing berupa Dolar Australia dan Dolar Singapura. Seluruh barang bukti itu diperoleh dalam rangkaian OTT yang dilakukan di wilayah Solo Raya pada Kamis (9/7) malam.  

"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun valas, ada Dolar Australia, kemudian juga ada Dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Menurut KPK, perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo. Meski demikian, penyidik masih mendalami modus, pihak yang menjadi korban, serta keterkaitan barang bukti dengan dugaan tindak pidana tersebut. 

"Perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati," kata Budi.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 18 orang untuk menjalani pemeriksaan awal. Dari jumlah itu, Bupati Sukoharjo bersama tiga aparatur sipil negara (ASN) telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif, sementara sejumlah pihak lainnya masih menjalani pemeriksaan lanjutan.

KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Hasil pemeriksaan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka, konstruksi perkara, dan pasal yang disangkakan, akan diumumkan secara resmi dalam konferensi pers setelah proses gelar perkara selesai dilakukan.

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian karena selain melibatkan kepala daerah aktif, penyidik juga menemukan barang bukti dengan nilai yang cukup besar, yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi yang sedang diusut. 

KPK menegaskan proses penyelidikan dan pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Read More

OTT KPK di Solo Raya, Dugaan Pemerasan Libatkan Bupati Sukoharjo dan ASN

Iki Radio - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Solo Raya. Dalam perkembangan terbaru, lembaga antirasuah itu membawa sembilan orang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif, termasuk Bupati Sukoharjo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, sebelumnya tim penyelidik melakukan pemeriksaan awal terhadap 18 orang yang diamankan di Polresta Surakarta. Dari jumlah tersebut, sembilan orang diputuskan untuk dibawa ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan. 

"Kloter pertama yang tiba di Gedung Merah Putih KPK berjumlah empat orang, salah satunya Bupati Sukoharjo dan tiga orang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo," ujar Budi dalam keterangan pers, Jumat, (10/7/2026).

Sementara itu, lima orang lainnya dijadwalkan tiba pada siang hari. Mereka terdiri atas tiga ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan dua pihak swasta. Para pihak tersebut diamankan dari sejumlah lokasi di wilayah Sukoharjo, Surakarta, dan Wonogiri.

Selain mengamankan sejumlah pihak, tim KPK juga menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti tersebut berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta valuta asing berupa Dolar Australia dan Dolar Singapura dengan nilai keseluruhan mencapai miliaran rupiah.

KPK mengungkapkan bahwa perkara yang sedang didalami diduga berkaitan dengan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo. Namun, penyidik masih mendalami bentuk, modus, serta pihak-pihak yang diduga menjadi korban maupun pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. 

"Perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati. Para pihak yang sudah tiba di Gedung Merah Putih langsung dilakukan pemeriksaan secara intensif," kata Budi.

Ia menambahkan, sebagian pihak lainnya masih menjalani pemeriksaan di Polresta Surakarta sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan.

Terkait waktu terjadinya dugaan tindak pidana maupun objek pemerasan, KPK belum memberikan penjelasan rinci. Termasuk ketika ditanya apakah dugaan pemerasan berkaitan dengan proyek pemerintah atau penyalahgunaan jabatan.

Menurut Budi Prasetyo, seluruh informasi tersebut masih didalami melalui pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan. 

"Kita akan dalami dalam pemeriksaan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati ini kaitannya soal apa. Detailnya akan kami sampaikan setelah proses pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

KPK juga belum menjelaskan status hukum para pihak yang diperiksa. Sesuai ketentuan, lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana serta menetapkan status hukum para pihak yang diamankan.

KPK menyatakan perkembangan lengkap perkara, termasuk konstruksi kasus, barang bukti, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta pasal yang disangkakan, akan disampaikan dalam konferensi pers setelah proses gelar perkara selesai dilakukan.

Read More

Luncurkan Biodiesel B50, Presiden RI: Bukti Kemandirian Energi

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan,  peluncuran program biodiesel 50 persen (B50) bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti nyata kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat serta mewujudkan kemandirian energi nasional.

Presiden RI Prabowo Subianto (tengah), resmi meluncurkan biodiesel  B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). 

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo, dalam peluncuran biodiesel 50 persen (B50) di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7/2026).  

"Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, ini bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam sendiri untuk kepentingan rakyat sendiri," ujar Prabowo.

Prabowo Subianto menyatakan, kemandirian bangsa ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni kemampuan menghasilkan pangan, memiliki sumber energi sendiri yang tidak bergantung pada bangsa lain, serta ketersediaan sumber air.

Kegiatan tersebut turut dihadiri dan disaksikan langsung oleh jajaran menteri kabinet, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

Read More

Bupati Siak Ajak ASN Jadi Penggerak Perubahan

Iki Radio - Bupati Siak Afni Zulkifli mengajak sekitar 16 ribu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menjadi penggerak perubahan melalui aksi nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Bupati Siak Afni Zulkifli saat mengikuti senam pagi bersama dalam rangka Gerakan Indonesia ASRI yang berlangsung di halaman Gedung LAMR Kabupaten Siak, Kamis (9/7/2026). 

Hal tersebut disampaikan Afni saat Gerakan Indonesia ASRI Nasional di kawasan Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan itu diisi dengan senam bersama, gotong royong, penanaman pohon, dan donor darah. Turut hadir Wakil Bupati Siak Syamsurizal, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran perangkat daerah, TNI, Polri, serta sejumlah organisasi.

Dalam kesempatan itu, Afni menegaskan ASN harus menjadi teladan dengan membiasakan tindakan positif, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan, mengajak masyarakat memilah sampah, membayar pajak tepat waktu, hingga menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

"Saya ingin ASN Kabupaten Siak menjadi ASN yang berdampak, ASN harus jadi pendobrak. Kalau sekitar 16 ribu ASN bergerak bersama melakukan hal-hal baik, saya yakin manfaatnya akan dirasakan masyarakat," kata Afni.

Usai senam bersama, Afni didampingi Wakil Bupati Syamsurizal memimpin gotong royong membersihkan kawasan Gedung LAMR. Keduanya juga melakukan penanaman pohon sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI Nasional sekaligus upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan aksi donor darah yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Palang Merah Indonesia (PMI). Antusiasme peserta cukup tinggi hingga seluruh kantong darah yang disiapkan berhasil terisi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Fauzi Asni, mengatakan donor darah merupakan bentuk kepedulian sederhana yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Menurut dia, ASN perlu terus menghadirkan aksi-aksi positif agar kehadiran pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Read More

B50 Diluncurkan, Menteri ESDM Tegaskan Kedaulatan Energi Tanpa Impor Solar

Iki Radio - Indonesia dipastikan terlepas dari ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada tahun ini, seiring dengan resmi dimulainya implementasi mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit sebesar 50 persen atau program Biodiesel 50 persen (B50).

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam Peluncuran Mandatori B50 yang diselenggarakan  di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan strategis itu menjadi tonggak sejarah baru mengingat konsumsi solar nasional sangat besar, yakni berkisar antara 38 juta hingga 40 juta kilo liter per tahun.

Menurut Bahlil, melalui optimalisasi sumber daya domestik, seluruh kebutuhan solar nasional kini dapat dipenuhi secara mandiri dari dalam negeri."Awalnya kita masih impor dan dengan implementasi B50 ini kita tidak impor solar lagi, ini pertama kali," ujar Menteri ESDM.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil mengatakan  pencapaian untuk merealisasikan kebijakan B50 bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah.

Dalam praktik industri normal, pelaksanaan eskalasi atau kenaikan campuran biodiesel umumnya membutuhkan waktu transisi yang cukup panjang, yakni maksimal hingga 10 tahun dengan tahapan uji coba intensif selama 3 tahun.

Kendati demikian, percepatan implementasi ini dilakukan demi memenuhi instruksi langsung dari Kepala Negara guna memperkuat aspek kedaulatan serta ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.  

"Tapi perintah pak Presiden bagaimana caranya B50 harus kita jalankan di 2026. Ini cukup karena kami maknai ini bukan hanya persoalan, ini soal kedaulatan kemandirian bangsa untuk energi kita sendiri," tegas Bahlil.

Secara regulasi, pelaksanaan Program Mandatori Biodiesel B50 ini mengacu pada landasan hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati.

Kemudian diturunkan secara teknis melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak berupa Minyak Solar sebesar 50 persen dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Regulasi tersebut mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50 persen berlaku secara menyeluruh untuk semua jenis BBM berupa minyak Solar.

Hal itu guna menjamin keselamatan operasional, pemerintah mewajibkan seluruh badan usaha bahan bakar nabati, badan usaha bahan bakar minyak, serta badan usaha penyalur untuk secara ketat menerapkan standar mutu sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Pemerintah memberikan masa transisi transaksi selama tiga bulan atau hingga 30 September 2026 sebelum komoditas B50 beredar secara luas di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Masa tenggang itu ditujukan untuk menghabiskan sisa stok biodiesel dengan spesifikasi pencampuran B40 yang saat ini masih berada di jaringan distribusi.

Read More

Cetak Kinerja Solid, Bank Jatim Sabet Penghargaan Bisnis Indonesia Award 2026

IkiRadio – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Bank kebanggaan masyarakat Jawa Timur ini berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Bisnis Indonesia Award (BIA) 2026 untuk kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Aset di Atas Rp 40 Triliun.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi nyata atas konsistensi Bank Jatim dalam mencatatkan kinerja keuangan yang solid, menjaga fundamental bisnis yang sehat, serta memperkuat perannya sebagai BPD yang adaptif dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika industri perbankan.

Direktur Kepatuhan Bank Jatim, Umi Rodiyah, yang hadir langsung menerima penghargaan tersebut di Jakarta, mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan buah dari komitmen dan kerja keras seluruh insan Bank Jatim dalam menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis.

"Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus penyemangat bagi kami untuk terus memberikan kinerja terbaik. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan para pemegang saham, nasabah, regulator, mitra kerja, serta seluruh stakeholder yang selama ini memberikan kepercayaan kepada Bank Jatim," ujar Umi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7/2026).

Umi menambahkan, kepercayaan yang diberikan publik akan terus dijawab melalui peningkatan kualitas layanan, inovasi berkelanjutan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 

Menurutnya, penghargaan ini juga membuktikan bahwa strategi transformasi bisnis yang dijalankan perseroan mampu menghasilkan pertumbuhan berkualitas.

Ke depan, Bank Jatim berkomitmen untuk terus memperkuat transformasi digital, memperluas kolaborasi bisnis, serta mendukung berbagai program pembangunan daerah. 

“Kami berkomitmen untuk terus tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Jawa Timur maupun Indonesia," imbuhnya.

Apresiasi yang diterima Bank Jatim ini sejalan dengan catatan kinerja keuangan kuartal I/2026 yang menunjukkan pertumbuhan signifikan secara Year on Year (YoY). 

Umi juga menjelaskan, hingga Maret 2026, total penyaluran kredit Bank Jatim secara konsolidasi mencapai Rp 109,22 triliun atau tumbuh 40,85% (YoY). Total aset perseroan juga tumbuh 38,85% YoY menjadi sebesar Rp164,07 triliun.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) perseroan mencatatkan pertumbuhan sebesar 37,59% YoY dari Rp89,25 triliun pada kuartal I/2025 menjadi Rp122,80 triliun pada kuartal I/2026.

Sementara itu, untuk kinerja bank only sepanjang Januari – Maret 2026, Bank Jatim juga membukukan performa yang tidak kalah positif. Total kredit yang disalurkan mencapai Rp 65,97 miliar, dengan total aset berada di angka Rp 101,06 triliun, dan perolehan laba bersih sebesar Rp 377 milar.

”Capaian ini merupakan hasil dari fokus perseroan dalam memperkuat fundamental bisnis. Ke depan, kami akan terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas aset, serta mengembangkan bisnis secara selektif dan berkelanjutan. Kami optimis kinerja positif ini dapat terus terjaga hingga akhir tahun,” terang Umi.

Sebagai informasi, Bisnis Indonesia Award (BIA) merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia. Penilaian didasarkan pada berbagai indikator ketat, mulai dari kinerja keuangan, tata kelola perusahaan, inovasi, daya saing, hingga kemampuan adaptasi terhadap dinamika ekonomi.

Bagi Bank Jatim, penghargaan ini menjadi motivasi besar untuk terus memperkuat perannya sebagai *regional champion* yang mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan raihan Bisnis Indonesia Award 2026 ini, kami optimistis dapat terus mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkualitas, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh stakeholder,” pungkas Umi.(ir)

Read More

Persiapan Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun Capai 96 Persen, MPLS Siap Digelar 14 Juli

Iki Radio – Pemerintah terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat (SR) di Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun.

Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur fisik dan pemenuhan kuota calon siswa (casis) terus dikejar agar program unggulan ini dapat berjalan lancar sesuai target.

Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kementerian Sosial RI, Rachmat Koesnadi, mengungkapkan bahwa progres sarana dan prasarana (sarpras) kini telah menyentuh angka 96 persen.

"Terus berproses ya. Terkait sarana prasarana sudah 96 persen. Ruang asrama, ruang kelas, kantin, aula, maupun ruang ibadah pada prinsipnya sudah hampir siap," ujar Rachmat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Kamis (9/7/2026).

Pihak pelaksana pembangunan, ditargetkan merampungkan sejumlah fasilitas secara bertahap mulai tanggal 10 hingga 15 Juli. Pengecekan menyeluruh akan terus dilakukan demi memastikan kenyamanan para siswa.

Dari target keseluruhan 360 siswa yang dicanangkan pusat, disepakati penyesuaian target awal untuk SR Kabupaten Madiun sebanyak 270 anak, yang dibagi rata untuk tingkat SD (90 anak), SMP (90 anak), dan SMA (90 anak).

Rachmat Koesnadi menambahkan, kendala rekrutmen sejauh ini lebih kepada masalah koordinasi dan penyamaan persepsi mengenai kriteria informasi di lapangan.

Namun ia menegaskan, sesuai arahan Menteri, anak-anak usia sekolah yang masuk desil 1 dan desil 2 berhak masuk ke Sekolah Rakyat.

Sebelum pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan calon siswa guna mempermudah mobilisasi. Setelah pemeriksaan kesehatan, siswa direncanakan langsung masuk asrama.

Untuk keperluan MPLS pada 14 Juli 2026, kelengkapan seperti baju olahraga, celana, dan sepatu sedang dipersiapkan. Menariknya, pemenuhan kebutuhan logistik seperti seragam, alat kebersihan, hingga konsumsi siswa mengutamakan perputaran ekonomi daerah.

"Sebagian besar belanjanya di lokal sini (Madiun)," kata Rachmat.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Tarnu Ashidiq, menjelaskan bahwa hingga hari pelaksanaan pleno, data pemenuhan kuota siswa masih terus bergerak dinamis. Untuk tingkat SD terpenuhi 12 siswa (kurang 78 anak), SMP sudah terpenuhi 100 persen (90 siswa), dan SMA sudah terpenuhi 80 siswa (kurang 10 anak).

“Sebagai program prioritas dan unggulan dari Presiden, pelaksanaan Sekolah Rakyat ini mendapat perhatian khusus dari Bupati Madiun. Implementasi program ini menuntut sinergi ketat lintas sektor agar visi Kabupaten Madiun yang Bersih, Sehat, dan Sejahtera (Bersahaja) dapat terwujud,” ungkap Tarnu.

Untuk mempercepat sisa kuota siswa, Dinas Sosial bersama Dinas Pendidikan sepakat menerapkan langkah koordinasi satu pintu.

Pendamping PKH akan bergerak berkoordinasi langsung dengan para Kepala Sekolah. Selanjutnya, segala rekomendasi yang dibutuhkan dari Dinas Pendidikan akan dikelola melalui satu pintu lewat Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH untuk mempermudah layanan.(ir)

Read More

Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun Tampung Puluhan Siswa SR Ponorogo

Iki Radio - Menjelang tahun ajaran baru 2026/2027, Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun bersiap menampung puluhan siswa dari Sekolah Rakyat Ponorogo.

ilustrasi Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun

Kebijakan penitipan siswa antar-daerah ini dilakukan menyusul perkembangan positif pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Madiun.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi, mengungkapkan bahwa progres pembangunan gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun saat ini sudah hampir rampung 100 persen.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah tetangga (Ponorogo). Meski kegiatan pembelajaran di Sekolah Rakyat Ponorogo sudah berjalan, hingga kini mereka belum memiliki fasilitas gedung sendiri.

"Ada tiga rombongan belajar (rombel) dari Ponorogo yang akan dipindahkan sementara ke Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun," ujar Supriyadi, Kamis (9/7/2026).

Ketiga rombel itu masing masing satu rombel untuk setiap tingkat pendidikan, mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dimana setiap rombel terdiri dari 30 siswa.

“Jadi total ada 90 siswa Ponorogo yang nanti akan dititipkan di Madiun,” tambahnya.

Sementara itu, untuk Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun mencatat sebanyak 177 siswa baru yang terdaftar untuk tahun ajaran 2026/2027. Dengan rincian 8 siswa SD, 90 siswa SMP dan 79 siswa SMA.

Jika tidak ada perubahan jadwal, seluruh siswa baru—baik dari Kabupaten Madiun maupun siswa titipan dari Ponorogo—akan mulai memasuki lingkungan sekolah pada pekan depan.

Rencananya, pada 14 Juli 2026, sekolah akan resmi dibuka sekaligus menandai dimulainya kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Agenda perdananya tidak hanya melibatkan para siswa, melainkan juga mengundang orang tua murid agar mereka dapat saling mengenal dan beradaptasi dengan ekosistem belajar yang baru di Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun.(ir)

Read More