Iki Radio – Pemerintah terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat (SR) di Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun.
Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur fisik dan pemenuhan kuota calon siswa (casis) terus dikejar agar program unggulan ini dapat berjalan lancar sesuai target.
Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kementerian Sosial RI, Rachmat Koesnadi, mengungkapkan bahwa progres sarana dan prasarana (sarpras) kini telah menyentuh angka 96 persen.
"Terus berproses ya. Terkait sarana prasarana sudah 96 persen. Ruang asrama, ruang kelas, kantin, aula, maupun ruang ibadah pada prinsipnya sudah hampir siap," ujar Rachmat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Kamis (9/7/2026).
Pihak pelaksana pembangunan, ditargetkan merampungkan sejumlah fasilitas secara bertahap mulai tanggal 10 hingga 15 Juli. Pengecekan menyeluruh akan terus dilakukan demi memastikan kenyamanan para siswa.
Dari target keseluruhan 360 siswa yang dicanangkan pusat, disepakati penyesuaian target awal untuk SR Kabupaten Madiun sebanyak 270 anak, yang dibagi rata untuk tingkat SD (90 anak), SMP (90 anak), dan SMA (90 anak).
Rachmat Koesnadi menambahkan, kendala rekrutmen sejauh ini lebih kepada masalah koordinasi dan penyamaan persepsi mengenai kriteria informasi di lapangan.
Namun ia menegaskan, sesuai arahan Menteri, anak-anak usia sekolah yang masuk desil 1 dan desil 2 berhak masuk ke Sekolah Rakyat.
Sebelum pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan calon siswa guna mempermudah mobilisasi. Setelah pemeriksaan kesehatan, siswa direncanakan langsung masuk asrama.
Untuk keperluan MPLS pada 14 Juli 2026, kelengkapan seperti baju olahraga, celana, dan sepatu sedang dipersiapkan. Menariknya, pemenuhan kebutuhan logistik seperti seragam, alat kebersihan, hingga konsumsi siswa mengutamakan perputaran ekonomi daerah.
"Sebagian besar belanjanya di lokal sini (Madiun)," kata Rachmat.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Tarnu Ashidiq, menjelaskan bahwa hingga hari pelaksanaan pleno, data pemenuhan kuota siswa masih terus bergerak dinamis. Untuk tingkat SD terpenuhi 12 siswa (kurang 78 anak), SMP sudah terpenuhi 100 persen (90 siswa), dan SMA sudah terpenuhi 80 siswa (kurang 10 anak).
“Sebagai program prioritas dan unggulan dari Presiden, pelaksanaan Sekolah Rakyat ini mendapat perhatian khusus dari Bupati Madiun. Implementasi program ini menuntut sinergi ketat lintas sektor agar visi Kabupaten Madiun yang Bersih, Sehat, dan Sejahtera (Bersahaja) dapat terwujud,” ungkap Tarnu.
Untuk mempercepat sisa kuota siswa, Dinas Sosial bersama Dinas Pendidikan sepakat menerapkan langkah koordinasi satu pintu.
Pendamping PKH akan bergerak berkoordinasi langsung
dengan para Kepala Sekolah. Selanjutnya, segala rekomendasi yang dibutuhkan
dari Dinas Pendidikan akan dikelola melalui satu pintu lewat Koordinator
Kabupaten (Korkab) PKH untuk mempermudah layanan.(ir)








