Bupati Madiun Hadiri Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Jakarta

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh masyarakat. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan hadirnya Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang digelar di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Acara yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI ini dipimpin langsung oleh Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Agenda ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna mempercepat penanganan permukiman kumuh secara terpadu di berbagai daerah.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyambut positif gelaran forum koordinasi tingkat nasional ini. Menurutnya, langkah kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk menciptakan penataan kawasan yang berkelanjutan.

"Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Pemkab Madiun terus berkomitmen menghadirkan permukiman yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh warga. Semoga hasil dari koordinasi ini membawa langkah nyata dan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun," ujar Hari Wuryanto.

Melalui sinergi terpadu bersama pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Madiun optimistis program penataan kawasan permukiman dapat berjalan lebih efektif dan cepat demi mendukung kemajuan daerah.

 

 

Read More

AHY Siapkan Dashboard Pemantau Kawasan Kumuh, Masyarakat Bisa Ikut Mengawasi

Iki Radio — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah menyiapkan sistem pemantauan berupa dashboard terpadu. Sistem ini dirancang untuk memetakan sekaligus memantau penanganan kawasan dan kampung kumuh di berbagai daerah secara real-time.

AHY menegaskan bahwa dashboard ini bukan sekadar alat pendataan biasa, melainkan instrumen kerja untuk memastikan program penanganan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kewenangan serta tahun anggaran yang ditetapkan.

"Kita harus memastikan lingkungan kita benar-benar dimonitor menggunakan sebuah sistem. Ini instrumen untuk memetakan ada berapa dan di mana saja kawasan kumuh. Nantinya, program dan anggaran yang direalisasikan bisa dibandingkan antardaerah secara transparan," ujar AHY dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium BRIN, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Pelibatan Masyarakat dan Dorongan Bagi Kepala Daerah

Salah satu keunggulan sistem ini adalah membuka ruang interaksi langsung dengan publik. Masyarakat nantinya dapat mengecek dan melaporkan secara langsung hasil pekerjaan pemerintah di lapangan—seperti memastikan pengerjaan normalisasi sungai, penataan gang, hingga perubahan wajah kawasan permukiman.

Di sisi lain, keberadaan dashboard ini juga diharapkan dapat memacu kinerja pemerintah daerah. AHY menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan apresiasi bagi kepala daerah yang berhasil mengentaskan kawasan kumuh di wilayahnya.

"Para kepala daerah itu senang kalau diapresiasi ketika bekerja sungguh-sungguh. Tapi juga pasti 'deg-degan' kalau tidak bekerja sungguh-sungguh," tutur AHY.

 

Ubah Pola Pembangunan Jadi Terintegrasi

Penanganan masalah permukiman kumuh dipastikan tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. AHY menekankan pentingnya mengikis ego sektoral agar pembangunan infrastruktur tidak lagi berjalan secara terpisah (piecemeal).

"Integrasi dan koordinasi ini sifatnya lintas sektoral. Tidak bisa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berjalan sendiri tanpa Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan PU pun butuh dukungan yang lainnya. Pola inilah yang sedang kita bangun," pungkasnya.

 

Read More

Menteri PKP Maruarar Sirait Tegaskan Penanganan Kawasan Kumuh Harus Terpadu dan Lintas Sektor

Iki Radio — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut dinilai tidak cukup jika hanya berfokus pada perbaikan kondisi fisik rumah warga semata.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar saat menjadi panelis dalam Diskusi Panel Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu pada Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Maruarar menjelaskan bahwa pembenahan kawasan kumuh harus mencakup perbaikan rumah yang diimbangi dengan penataan lingkungan, infrastruktur jalan, perbaikan sanitasi, hingga pengelolaan sampah.

Sebagai contoh, ia menyoroti penanganan kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, yang melibatkan sekitar 150 rumah warga.

"Di Menteng Tenggulun ada sekitar 150 rumah yang kita perbaiki. Tetapi bukan hanya rumahnya yang kita perbaiki, lingkungannya, jalannya, hingga pengelolaan sampahnya kita perbaiki," ujar Maruarar dalam keterangan resminya.

Selain pembenahan fisik, peningkatan kualitas hidup dan penguatan perekonomian warga turut menjadi fokus utama. Pemerintah menggandeng sektor perbankan dan lembaga keuangan untuk memberikan pelatihan serta pendampingan usaha bagi masyarakat setempat.

"Kita juga memperbaiki ekonominya. Kita mengajak ladies banker dan PNM untuk memberikan pendampingan kepada UMKM di Menteng Tenggulun," tambahnya.

Menurut Maruarar, persoalan permukiman berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Untuk mendukung pembiayaan program perumahan, pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga membuka peluang creative financing melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta. Skema kolaborasi ini telah diterapkan di beberapa wilayah, termasuk Menteng Tenggulun dan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Di sisi lain, pemerintah terus berkomitmen mendorong penyediaan hunian bagi masyarakat melalui skema hunian tapak maupun hunian vertikal bersubsidi. Sementara bagi warga yang sudah memiliki rumah namun kondisinya tidak layak, penanganan dilakukan melalui Program Bedah Rumah.

Melalui pendekatan yang terintegrasi ini, penanganan kawasan kumuh diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, sehat, resik, indah, dan layak huni, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara berkelanjutan.

 

Read More

Wamendagri Bima Arya Dorong 'Local Champion' Percepat Penanganan Permukiman Kumuh

Iki Radio — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan peran local champion dan pemberdayaan berbasis komunitas untuk mempercepat penataan kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Pendekatan dari akar rumput (bottom-up) dinilai memberikan dampak yang jauh lebih nyata dibandingkan mengandalkan mekanisme birokrasi dari atas ke bawah (top-down).

”Sering kali pendekatan local champion ini lebih efektif dibanding top-down birokratis yang jalannya berliku,” ujar Bima dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Bima menekankan bahwa keberhasilan penataan lingkungan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Semangat kolaborasi ini salah satunya tercermin dalam Gerakan Indonesia ASRI. Berdasarkan data rekapitulasi, sebanyak 72,34 persen atau 395 pemerintah daerah telah aktif melaporkan kegiatan penataan dan kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing.

Oleh karena itu, penanganan permukiman kumuh tidak boleh sebatas membenahi fisik bangunan rumah, melainkan harus mencakup pembangunan kawasan secara menyeluruh.

”Ini bukan sekadar membangun fisik rumah, tetapi membangun kawasan secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholders,” tegasnya.

Sebagai contoh konkret, Bima memaparkan keberhasilan warga RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Lewat aksi swadaya, warga setempat berhasil mengubah lorong gersang menjadi kawasan hijau yang mandiri energi. Keberhasilan ini membuktikan bahwa inisiatif warga dapat menjadi motor penggerak perbaikan lingkungan sekaligus rujukan bagi daerah lain.

Ia berharap praktik baik (best practice) seperti di Malaka Jaya dapat direplikasi secara luas di berbagai daerah lain di Indonesia dengan menyesuaikan karakteristik lokal.

”Mudah-mudahan kita bisa mengangkat kesuksesan kawasan seperti Malaka Jaya ini menjadi best practice yang bisa diduplikasi, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain,” pungkas Bima.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta jajaran pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

 

Read More

Transformasi Trauma Jadi Karya: Cara Unik Guru di Padang Edukasi Mitigasi Gempa untuk Anak Berkebutuhan Khusus

Iki Radio — Kenangan pahit atas dahsyatnya bencana gempa bumi di Kota Padang pada tahun 2009 silam meninggalkan trauma tersendiri bagi Gilang Dwi Nanda. Namun, alih-alih larut dalam ketakutan, pengalaman kelam tersebut justru mendorong guru di SLB Negeri 1 Padang ini untuk melahirkan inovasi pembelajaran yang menyelamatkan jiwa.

Suasana pelatihan Lagu dan Tari Mitigasi Bencana Gempa Bumi di SLB Negeri 1 Padang Sumatra Barat.

 

Berangkat dari rasa khawatir akan keselamatan murid-muridnya, Gilang bertekad membekali anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan keterampilan mitigasi bencana yang mencakup tindakan sebelum, saat, dan sesudah guncangan terjadi.

"Saya memiliki trauma pribadi pada tahun 2009, di mana saya melihat bagaimana dahsyatnya gempa menghancurkan Kota Padang saat itu. Saya berpikir, murid-murid saya jangan sampai merasakan betapa paniknya saya dan menjadi korban suatu saat apabila tidak tahu informasi tentang menyelamatkan diri," ujar Gilang.

Mengingat Kota Padang berhadapan langsung dengan zona *megathrust* Mentawai-Siberut serta dilalui Sesar Sumatra, pemahaman mitigasi bencana menjadi hal mendesak. Namun, Gilang menyadari bahwa metode ceramah atau penyampaian informasi berulang di ruang kelas tidaklah efektif bagi anak berkebutuhan khusus.

Sebagai guru keterampilan vokasional seni, drama, tari, dan musik, Gilang memilih pendekatan kreatif melalui lagu dan gerakan senam mitigasi berjudul “Jika Ada Gempa”.

"Akhirnya saya ciptakan lagu ini dan mereka mudah mengingatnya. Kalau mereka lupa, mereka langsung ingat kembali dengan pertanyaan pemantik," jelasnya. Sebelum inovasi ini diterapkan, ia melihat anak-anak masih sangat bingung dan panik ketika simulasi gempa berlangsung.

Manfaat lagu tersebut dirasakan langsung oleh para murid. Dwi, salah satu siswi SLBN 1 Padang, mengaku kini selalu ingat langkah penyelematan diri berkat lagu gubahan gurunya.

"Menghindari kaca, sembunyi di bawah meja, jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong orang lain," tutur Dwi mempraktikkan pesan dalam lagu tersebut.

Langkah kreatif ini mendapat apresiasi penuh dari Kepala SLB Negeri 1 Padang, Sudirja. Menurutnya, instruksi lagu buatan Gilang sangat sederhana dan gampang dipahami, sehingga anak-anak dapat mengikuti irama sekaligus gerakannya dengan baik. Bahkan, inovasi ini dinilai sangat berpotensi untuk direplikasi di sekolah-sekolah lain.

"Untuk membiasakan anak-anak luar biasa yang ada di SLBN 1 Padang ini, agar mereka siap dengan prosedur yang telah diberikan saat gempa terjadi," kata Sudirja.

Sudirja juga mengajak seluruh tenaga pendidik untuk terus berinovasi dan merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak didik.

"Bagi Bapak/Ibu guru yang mengayomi anak berkebutuhan khusus, marilah kita sama-sama berinovasi untuk memajukan anak kita, sesuai dengan kemampuan dan karakter mereka masing-masing. Sehingga ke depannya anak kita bisa mandiri dan menyatu dengan lingkungan tempat mereka tinggal," pungkasnya.

Read More

Resmi Menikah usai 7 Tahun Pacaran, Aksi Irma Darmawangsa Goyang di Depan Penghulu Bikin Salfok

Iki Radio - Pasangan selebriti Irma Darmawangsa dan Irfan Sebaztian akhirnya resmi menyandang status sebagai suami istri. Setelah menjalin hubungan asmara selama tujuh tahun yang kerap diterpa isu gimmick, keduanya menggelar prosesi akad nikah yang khidmat di Auditorium ISTN, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu (12/9/2026).

Di tengah kesakralan acara, sebuah momen unik dan menggelitik justru mencuri perhatian publik. Saat duduk di hadapan penghulu, Irma terlihat beberapa kali menggoyangkan tubuhnya hingga membuat kursi yang didudukinya ikut bergerak. Aksi spontan tersebut diabadikan oleh rekan sesama artis, Papham, melalui unggahan di media sosialnya.

"Ke nikahan sahabat, bestie, teman DJ gue, yang off air-nya sehari bisa 3 kali. Memang dasar anaknya nggak bisa diam, hahahahaha," tulis Papham dalam keterangan unggahan Instagram miliknya.

Video tersebut pun langsung mendapat tanggapan dari sang pengantin wanita. Irma mengaku baru menyadari gestur lucunya itu setelah melihat kembali rekaman video yang beredar. 

"Iya ya, kenapa gua goyang-goyang begitu," ujar Irma tertawa mengomentari unggahan tersebut.

Momen santai ini menjadi pencerah di tengah perjalanan cinta mereka yang panjang. Selama bertahun-tahun berpacaran, hubungan Irma dan Irfan sering kali dinilai skeptis oleh sebagian netizen yang menganggapnya sekadar konsumsi konten. 

Bahkan, saat mengunggah foto pas resmi untuk buku nikah beberapa waktu lalu, publik masih banyak yang tidak percaya.

Namun, prasangka tersebut dipatahkan secara tegas melalui ijab kabul pekan lalu. Irfan resmi mempersunting Irma dengan mas kawin berupa logam mulia seberat 50 gram. 

Pernikahan ini menjadi bukti keseriusan komitmen keduanya sekaligus membantah tuduhan miring yang selama ini mengiringi perjalanan cinta mereka.

Read More

Pimpin Rapat Teknis Pokir dan Bansos 2026, Sekda Kabupaten Madiun Pastikan Terintegrasi SIPD-RI

Iki Radio – Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, memimpin Rapat Teknis Pembahasan Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dan Hibah/Bansos Non Pokir Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat IT, Senin (14/9/2026).

Rapat teknis tersebut digelar untuk membahas hasil analisis Inspektorat terkait verifikasi usulan program pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. 

Langkah ini diambil sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar seluruh tahapan perencanaan anggaran terintegrasi secara transparan dalam sistem SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia).

"Pentingnya verifikasi ulang guna memastikan seluruh usulan yang disetujui telah melengkapi data by name by address (BNBA) demi akuntabilitas penyaluran," tegas Sigit.

Adapun rincian usulan Pokir yang dinyatakan disetujui dan lolos verifikasi meliputi BPKAD/BKK 58 usulan, Bagian Kesra 25 usulan, Disparpora 3 usulan, Dinas DagKop UM 1 usulan.

Sementara itu, untuk kategori Hibah/Bansos Non Pokir yang terdaftar valid mencakup Bakesbangpol 32 usulan, Dinas PUPR 4 usulan, dan Bagian Kesra 3 usulan.

Seluruh usulan yang telah lolos verifikasi tersebut kini resmi terakomodir dalam RKPD 2026. 

Pemerintah Kabupaten Madiun siap melanjutkan hasil rapat ini ke tahap penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Penjabaran APBD TA 2026.(ir)

Read More

Menkeu Suahasil: Keuangan Negara Harus Sehat dan Kredibel

Iki Radio - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai bagian dari amanah yang diberikan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pengelolaan keuangan negara pada sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024–2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu Suahasil Nazara seusai mengikuti prosesi pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, Senin (14/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa penugasan sebagai Menteri Keuangan merupakan bentuk kepercayaan Presiden dan negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Presiden dan dari negara Republik Indonesia kepada saya dan saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan tersebut. Semoga juga bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden,” ujar Menkeu Suahasil Nazara.

Menkeu mengungkapkan, arahan khusus Presiden dalam menjalankan tugasnya adalah menjaga keuangan negara. Hal tersebut mencakup upaya untuk memastikan keuangan negara tetap sehat sekaligus mempertahankan kredibilitasnya.

“Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah karena itu APBN-nya harus sehat,” jelasnya.

Menurut Menkeu, kesehatan APBN menjadi fondasi penting agar kebijakan fiskal dapat terus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Namun demikian, kesehatan APBN perlu berjalan beriringan dengan kredibilitas, sehingga pengelolaan anggaran negara tetap mendapatkan kepercayaan.

“Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya,” tegas Menkeu.

Untuk memastikan hal tersebut, Kementerian Keuangan akan melanjutkan kerja yang selama ini telah dilakukan dalam menjaga kesehatan keuangan negara. Menkeu menekankan pentingnya kesinambungan dalam pengelolaan fiskal agar APBN mampu menjalankan fungsi strategisnya bagi perekonomian nasional.

“Untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia,” katanya.

Menkeu menambahkan, langkah selanjutnya akan disesuaikan dengan perkembangan proses pemerintahan dan keputusan terkait pelaksanaan tugas sebagai Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti arahan Presiden dengan tetap menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian, penguatan kesehatan dan kredibilitas APBN menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan fiskal dapat terus memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah, sekaligus menjalankan fungsi APBN dalam mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

 

Read More