Menteri PKP Maruarar Sirait Tegaskan Penanganan Kawasan Kumuh Harus Terpadu dan Lintas Sektor

Iki Radio — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut dinilai tidak cukup jika hanya berfokus pada perbaikan kondisi fisik rumah warga semata.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar saat menjadi panelis dalam Diskusi Panel Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu pada Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Maruarar menjelaskan bahwa pembenahan kawasan kumuh harus mencakup perbaikan rumah yang diimbangi dengan penataan lingkungan, infrastruktur jalan, perbaikan sanitasi, hingga pengelolaan sampah.

Sebagai contoh, ia menyoroti penanganan kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, yang melibatkan sekitar 150 rumah warga.

"Di Menteng Tenggulun ada sekitar 150 rumah yang kita perbaiki. Tetapi bukan hanya rumahnya yang kita perbaiki, lingkungannya, jalannya, hingga pengelolaan sampahnya kita perbaiki," ujar Maruarar dalam keterangan resminya.

Selain pembenahan fisik, peningkatan kualitas hidup dan penguatan perekonomian warga turut menjadi fokus utama. Pemerintah menggandeng sektor perbankan dan lembaga keuangan untuk memberikan pelatihan serta pendampingan usaha bagi masyarakat setempat.

"Kita juga memperbaiki ekonominya. Kita mengajak ladies banker dan PNM untuk memberikan pendampingan kepada UMKM di Menteng Tenggulun," tambahnya.

Menurut Maruarar, persoalan permukiman berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Untuk mendukung pembiayaan program perumahan, pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga membuka peluang creative financing melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta. Skema kolaborasi ini telah diterapkan di beberapa wilayah, termasuk Menteng Tenggulun dan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Di sisi lain, pemerintah terus berkomitmen mendorong penyediaan hunian bagi masyarakat melalui skema hunian tapak maupun hunian vertikal bersubsidi. Sementara bagi warga yang sudah memiliki rumah namun kondisinya tidak layak, penanganan dilakukan melalui Program Bedah Rumah.

Melalui pendekatan yang terintegrasi ini, penanganan kawasan kumuh diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, sehat, resik, indah, dan layak huni, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara berkelanjutan.