AHY Siapkan Dashboard Pemantau Kawasan Kumuh, Masyarakat Bisa Ikut Mengawasi

Iki Radio — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah menyiapkan sistem pemantauan berupa dashboard terpadu. Sistem ini dirancang untuk memetakan sekaligus memantau penanganan kawasan dan kampung kumuh di berbagai daerah secara real-time.

AHY menegaskan bahwa dashboard ini bukan sekadar alat pendataan biasa, melainkan instrumen kerja untuk memastikan program penanganan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kewenangan serta tahun anggaran yang ditetapkan.

"Kita harus memastikan lingkungan kita benar-benar dimonitor menggunakan sebuah sistem. Ini instrumen untuk memetakan ada berapa dan di mana saja kawasan kumuh. Nantinya, program dan anggaran yang direalisasikan bisa dibandingkan antardaerah secara transparan," ujar AHY dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium BRIN, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Pelibatan Masyarakat dan Dorongan Bagi Kepala Daerah

Salah satu keunggulan sistem ini adalah membuka ruang interaksi langsung dengan publik. Masyarakat nantinya dapat mengecek dan melaporkan secara langsung hasil pekerjaan pemerintah di lapangan—seperti memastikan pengerjaan normalisasi sungai, penataan gang, hingga perubahan wajah kawasan permukiman.

Di sisi lain, keberadaan dashboard ini juga diharapkan dapat memacu kinerja pemerintah daerah. AHY menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan apresiasi bagi kepala daerah yang berhasil mengentaskan kawasan kumuh di wilayahnya.

"Para kepala daerah itu senang kalau diapresiasi ketika bekerja sungguh-sungguh. Tapi juga pasti 'deg-degan' kalau tidak bekerja sungguh-sungguh," tutur AHY.

 

Ubah Pola Pembangunan Jadi Terintegrasi

Penanganan masalah permukiman kumuh dipastikan tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. AHY menekankan pentingnya mengikis ego sektoral agar pembangunan infrastruktur tidak lagi berjalan secara terpisah (piecemeal).

"Integrasi dan koordinasi ini sifatnya lintas sektoral. Tidak bisa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berjalan sendiri tanpa Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan PU pun butuh dukungan yang lainnya. Pola inilah yang sedang kita bangun," pungkasnya.