Iki Terbaru/Paling Greeess

Usung Tema "Ayah Wajib Hadir", Harganas Ke-33 Kabupaten Madiun Bupati Tegaskan Keluarga Adalah Fondasi Utama SDM

Iki Radio — Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 di Kabupaten Madiun menjadi momentum krusial untuk mengingatkan kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Mengusung tema yang sarat makna, “Ayah Wajib Hadir”, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB PPPA) Kabupaten Madiun menggelar upacara khidmat di halaman kantor dinas setempat, Senin (29/6/2026).

Suasana upacara berlangsung semarak dan penuh warna. Seluruh peserta yang hadir tampak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Pilihan busana ini bukan sekadar pemanis visual, melainkan simbol kuat keberagaman sekaligus pengingat bahwasanya dari lingkungan keluarga kecil pulalah perekat persatuan bangsa ini bermula.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa bonus demografi yang saat ini dimiliki Indonesia bagaikan pisau bermata dua. Potensi besar tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi dunia yang luar biasa apabila dikelola dengan baik.

Sebaliknya, bonus demografi tersebut berisiko tinggi berubah menjadi bencana nasional jika kualitas SDM tidak dipersiapkan secara matang sejak dini.

Menurut Bupati, fokus pembangunan daerah maupun nasional kini tidak boleh lagi sekadar berorientasi pada pengendalian jumlah penduduk, melainkan harus bergeser pada peningkatan kualitas manusia melalui penguatan institusi keluarga.

“Transformasi kualitas sumber daya manusia tidak dimulai saat seseorang masuk perguruan tinggi ataupun dunia kerja. Semuanya dimulai sejak dalam kandungan dan melalui pengasuhan di dalam keluarga,” tegas Bupati.

Ia memaparkan, terdapat tiga pilar utama yang wajib diperkuat dalam pembangunan ketahanan keluarga, yakni sektor kesehatan, pendidikan karakter, serta ketahanan mental dan spiritual. Upaya pencegahan stunting, pemenuhan gizi seimbang sejak 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), hingga pembentukan kepribadian anak ditegaskannya merupakan tanggung jawab kolektif seluruh anggota keluarga.

Bupati juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadap isu kesehatan mental keluarga pada era modern. Fenomena meningkatnya jumlah pasien di rumah sakit jiwa belakangan ini harus menjadi alarm keras bagi masyarakat bahwa keluarga telah kehilangan fungsinya sebagai tempat pertama yang memberikan rasa aman, kasih sayang, dan dukungan emosional.

Secara khusus, ia mengingatkan agar para orang tahu tidak membiarkan penggunaan gawai (gadget) mengikis kedekatan emosional antara mereka dan anak-anak.

Kehadiran nyata orang tua, terutama sosok ayah, dinilai jauh lebih berharga dibandingkan sekadar pemenuhan kebutuhan materi semata.

Lebih lanjut Bupati memaknai tema Harganas tahun ini sebagai sebuah seruan moral sekaligus ajakan konkret kepada para ayah untuk benar-benar hadir secara utuh dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun psikologis.

“Jangan sampai ayah ada di rumah, tetapi hatinya tidak berada bersama keluarga. Kehadiran ayah harus diwujudkan melalui perhatian yang tulus, komunikasi yang sehat, pendampingan, dan untaian doa bagi anak-anaknya,” imbuhnya.

Ia pun menambahkan sebuah pesan reflektif bahwa kesuksesan seorang anak tidak selamanya diukur atau ditentukan oleh kondisi ekonomi orang tua.

Sejarah telah membuktikan banyak keluarga dengan latar belakang sederhana yang berhasil melahirkan generasi-generasi sukses lantaran didukung oleh ikatan emosional yang kokoh antara ayah, ibu, dan anak.

Senada dengan Bupati, Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Madiun, Hendro Suwondo, menyatakan bahwa peringatan Harganas bukanlah agenda tahunan yang bersifat seremonial belaka. Momen ini merupakan titik tolak strategis untuk memperkuat benteng pertahanan keluarga di tengah hantaman tantangan zaman dan disrupsi teknologi.

Hendro menguraikan bahwa tema “Ayah Wajib Hadir” merefleksikan bahwa pembentukan karakter anak yang tangguh memerlukan kontribusi yang seimbang antara ayah dan ibu.

Kehadiran figur ayah secara aktif diyakini mampu membangun logika berpikir yang struktural, daya juang yang tinggi, serta karakter pantang menyerah.

Sementara itu, sentuhan kasih sayang ibu menjadi penyeimbang yang melembutkan sisi emosional dan kepribadian anak.

“Anak akan tumbuh jauh lebih optimal ketika mereka mendapatkan cinta, perhatian, dan pendampingan yang utuh dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh keluarga, khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai teladan, untuk menginisiasi perubahan positif ini dari rumah masing-masing,” jelas Hendro.

Sebagai langkah konkret pasca-upacara, rangkaian peringatan Harganas di Kabupaten Madiun akan dilanjutkan dengan agenda pembekalan dan penguatan kapasitas bagi para kader keluarga.

Lebih dari itu, Pemkab Madiun tengah menyusun Peta Jalan Pembangunan Keluarga (PJPK) yang bakal menjadi dokumen pedoman resmi pembangunan ketahanan keluarga dalam beberapa tahun ke depan.

Melalui payung hukum dan dokumen strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan—mulai dari Kampung KB, pendampingan intensif, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), hingga Bina Keluarga Lansia (BKL)—demi melahirkan potret keluarga yang tangguh, harmonis, bahagia, dan berkualitas di Bumi Kampung Pesilat.(ir)

 

Optimalkan Penurunan Kemiskinan, Dinsos Kabupaten Madiun Gelar FGD Monev Program UEP KUBE

Iki Radio — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun menggelar Focus Group Discussion (FGD) hasil monitoring dan evaluasi (monev) Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin.

Kegiatan yang berlangsung di Lembah Wilis pada Senin (29/6/2026) ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas pemberdayaan ekonomi sekaligus merumuskan arah kebijakan ke depan.

Program UEP KUBE Fakir Miskin yang diinisiasi sejak tahun 2024 ini tercatat telah menjangkau 450 penerima manfaat yang tersebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Madiun.

Melalui program ini, masing-masing penerima mendapatkan suntikan bantuan modal usaha sebesar Rp3 juta untuk mengembangkan unit usaha produktif mereka.

Sebelum FGD ini digelar, Tim Dinsos bersama pilar-pilar sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring.

Data dan temuan riil di lapangan itulah yang kemudian dibahas bersama dalam forum diskusi ini untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Tarnu Assidiq, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian penting dari rangkaian evaluasi untuk melihat sejauh mana dampak program yang telah berjalan.

“Agenda hari ini merupakan kegiatan lanjutan untuk mengetahui hasil monitoring dan evaluasi Program UEP Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang tersebar di 15 kecamatan. Program ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh seluruh pilar sosial Dinas Sosial,” ujar Tarnu.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil monitoring sementara, respons dari masyarakat atau penerima manfaat tergolong sangat positif. Kendati demikian, evaluasi menyeluruh melalui forum FGD tetap krusial guna mengukur capaian riil serta memetakan perbaikan yang diperlukan agar program berjalan kian efektif.

Hasil rumusan dan pembahasan dari FGD ini nantinya akan dilaporkan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Madiun sebagai bahan pertimbangan strategis untuk keberlanjutan program.

Tarnu berharap, program UEP KUBE dapat terus bergulir karena memiliki kontribusi nyata dalam mendongkrak kesejahteraan warga sekaligus menekan angka kemiskinan.

“Harapannya, program ini dapat terus berkelanjutan sehingga mampu membantu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dan berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Madiun maupun di tingkat Jawa Timur,” imbuhnya.

Keberlanjutan Program UEP KUBE ini pun diharapkan selaras dengan visi besar pembangunan Kabupaten Madiun, yaitu mewujudkan daerah yang Bersih, Sehat, dan Sejahtera (Bersahaja) melalui penguatan ekonomi masyarakat berbasis pemberdayaan lokal.(ir)

 

HJKM ke-458: Disperidakop-UM Kabupaten Madiun Pacu Inovasi Digital dan Kolaborasi demi Wujudkan Ekonomi yang ‘Bersahaja’

Iki Radio – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun (HJKM) ke-458 menjadi momentum penting bagi seluruh elemen pemerintahan untuk merefleksikan diri dan memperkuat komitmen pelayanan.

Mengusung tema "Berinovasi dan Berkolaborasi untuk Kabupaten Madiun Bersahaja", Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperidakop-UM) Kabupaten Madiun siap melangkah lebih maju lewat transformasi digital dan sinergi lintas sektor.

Kepala Disperidakop-UM Kabupaten Madiun, Indra Setyawan, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa tema hari jadi tahun ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen kerja yang nyata.

Menurut Indra Setyawan, makna "Berinovasi" bagi Disperidakop-UM adalah keberanian untuk meninggalkan cara-cara lama yang manual dan beralih ke tata kelola berbasis digital.

"Kami terus bergerak memodernisasi manajemen internal koperasi, mendigitalisasi transaksi di pasar rakyat, membangun sistem pemantauan harga bahan pokok penting (bapokting) berbasis data real-time, hingga menginisiasi Pasar Tertib Ukur (PTU) dan mendorong pelaku usaha mikro untuk melek teknologi atau go-digital," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Sementara itu, "Berkolaborasi" menjadi kunci utama karena stabilitas harga pangan, perlindungan konsumen, penguatan koperasi, dan upaya menaikkan kelas UMKM tidak bisa diwujudkan sendirian.

Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, distributor pangan, lembaga keuangan, akademisi, hingga kesadaran mandiri dari pelaku usaha dan konsumen.

"Muara akhir dari seluruh pelayanan ini adalah mewujudkan Kabupaten Madiun Bersahaja, yaitu masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing melalui fondasi ekonomi lokal yang jujur, sehat, dan tangguh," tambanya.

Menyelaraskan dengan tema HJKM ke-458, Disperidakop-UM telah mengimplementasikan berbagai program strategis demi mendongkrak ekonomi Bumi Kampung Pesilat. Berikut adalah 5 pilar langkah nyata yang telah dilakukan:

  • Pemberdayaan UMKM Naik Kelas: Memberikan pelatihan kemasan (packaging), memfasilitasi pengurusan legalitas usaha secara gratis (NIB, PIRT, sertifikasi Halal), hingga mendampingi produk unggulan daerah agar mampu menembus pasar luar daerah.
  • Revitalisasi dan Digitalisasi Pasar Rakyat: Mengupayakan kenyamanan fisik pasar tradisional sekaligus mengenalkan sistem pembayaran nontunai (E-Retribusi) demi meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi transaksi.
  • Penguatan Koperasi: Melakukan pembinaan rutin dan penilaian kesehatan koperasi, serta mendorong reposisi koperasi agar menjadi pilar ekonomi yang sehat dan transparan bagi anggotanya.
  • Stabilisasi Harga dan Pasar Murah: Menyelenggarakan operasi pasar dan pasar murah secara berkala untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi daerah.
  • Perlindungan Konsumen (Metrologi): Menjalankan program jemput bola melalui sidang tera dan tera ulang keliling, serta pengawasan ketat pada fasilitas publik seperti SPBU untuk memastikan akurasi alat ukur demi mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai Daerah Tertib Ukur.

Melalui momentum hari jadi ini, Indra Setyawan berharap koperasi, pasar tradisional, dan usaha mikro di Kabupaten Madiun memiliki daya saing yang tinggi, sehingga mampu tumbuh sejajar dengan ritel modern dan tangguh menghadapi guncangan ekonomi global.

"Kami berharap kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terjalin semakin erat demi perputaran roda ekonomi yang berkelanjutan. Mari terus jaga semangat gotong royong, inovasi, dan kolaborasi yang dinamis ini demi kesejahteraan bersama di Kabupaten Madiun," pungkasnya.(ir)

 

Kenali Prosedur Pemisahan Bidang Tanah agar Urusan Pertanahan Lebih Mudah dan Tertib

Iki Radio - Mengurus administrasi pertanahan kini semakin mudah dan transparan. Salah satu layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah pemisahan bidang tanah, yakni proses memisahkan sebagian bidang tanah dari sertifikat induk tanpa menghilangkan keberlakuan sertipikat tersebut.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Arduan menyampaikan, layanan ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti penjualan sebagian bidang tanah, hibah kepada anggota keluarga, pembagian harta bersama, maupun kepentingan lain yang mengharuskan sebagian bidang tanah memiliki sertipikat tersendiri.

"Berbeda dengan layanan pemecahan bidang tanah, pada proses pemisahan sertipikat induk tetap berlaku. Yang berubah hanyalah luas bidang tanah pada sertipikat induk setelah sebagian lahannya dipisahkan dan diterbitkan menjadi sertipikat baru," ujarnya.

Sebagai ilustrasi, apabila seseorang memiliki tanah seluas 1.000 meter persegi dan ingin menjual sebagian tanah seluas 300 meter persegi, maka bidang seluas 300 meter persegi tersebut dapat dipisahkan menjadi sertipikat baru. Sementara itu, sertipikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah disesuaikan menjadi 700 meter persegi.

Ketentuan mengenai layanan pemisahan bidang tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pelaksanaannya, bidang tanah hasil pemisahan akan diterbitkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat baru. Sementara pada data bidang tanah induk, baik peta pendaftaran, surat ukur, buku tanah, maupun sertipikat, akan diberikan catatan bahwa telah dilakukan pemisahan beserta penyesuaian luas bidang tanah yang tersisa.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan layanan tersebut, terdapat sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan, yaitu sertipikat tanah asli, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat permohonan pemisahan, serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir beserta bukti pelunasannya.

Dalam kondisi tertentu, pemohon juga perlu melampirkan dokumen pendukung sesuai tujuan pemisahan. Misalnya akta jual beli apabila pemisahan dilakukan untuk transaksi penjualan sebagian bidang tanah, surat hibah apabila digunakan untuk hibah, ataupun putusan pengadilan dan akta pembagian harta bersama apabila berkaitan dengan pembagian aset.

Setelah seluruh dokumen diterima, Kantor Pertanahan akan melakukan pengukuran terhadap bagian tanah yang akan dipisahkan. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar penyusunan peta bidang tanah baru sekaligus penerbitan surat ukur dan sertipikat hasil pemisahan.

Apabila seluruh persyaratan administratif maupun teknis telah dipenuhi, sertipikat baru akan diterbitkan untuk bidang tanah hasil pemisahan, sedangkan sertipikat induk tetap berlaku dengan luas yang telah diperbarui sesuai hasil pengukuran.

Untuk memudahkan masyarakat memperkirakan biaya layanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan fitur simulasi biaya melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat cukup memilih menu Layanan, kemudian Info Layanan, dan memilih jenis layanan Pemisahan. Selanjutnya, pengguna dapat menentukan lokasi bidang tanah, mengisi jumlah dan luas bidang tanah, serta memilih kategori penggunaan lahan sebagai pertanian atau nonpertanian. Sistem akan menampilkan estimasi biaya pengukuran sesuai ketentuan yang berlaku.

Aplikasi Sentuh Tanahku dapat diunduh secara gratis melalui Play Store maupun App Store. Selain itu, masyarakat juga dapat berkonsultasi langsung dengan Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai persyaratan maupun tahapan pelayanan.

Penyediaan layanan digital tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses, transparan, dan akuntabel. Langkah ini juga sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital, serta memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan guna mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Raih 1.395 Poin, Fahmil Beregu Putra Bengkalis Melaju ke Final

Iki Radio - Tim Fahmil Qur'an (Cerdas Cermat) Beregu Putra Kafilah Kabupaten Bengkalis sukses melaju ke babak final pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-44 tingkat Provinsi Riau yang digelar di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Senin, (29/6/2026).


Prestasi gemilang ini diraih oleh trio perwakilan Bengkalis yang beranggotakan Averoes Rifqi Alfaisyi, Nuzul Ilham Fathulrijal, dan Naufal Zaky Azzuhdi.

Perlombaan babak penyisihan yang berlangsung di Aula MAN 1 Kuansing ini berjalan cukup sengit.

Tiga sesi, Kafilah Bengkalis yang turun di sesi ketiga tampil dominan sejak awal kompetisi dimulai.

Bengkalis berhasil menutup sesi dengan raihan poin mutlak sebesar 1.395 poin. Angka tersebut jauh mengungguli rival-rivalnya di sesi yang sama, yakni Kafilah Kabupaten Siak yang mengumpulkan 1.000 poin dan Kafilah Kota Dumai dengan 460 poin.

Di babak final yang direncanakan akan berlangsung pada Selasa, (30/6/2026) nanti, ketangguhan tim beregu putra Bengkalis akan diuji oleh dua kabupaten lain yang juga tampil kuat di sesi sebelumnya. Mereka akan berhadapan dengan Kafilah Rokan Hulu yang lolos dari sesi pertama dengan 1.300 poin, serta Kafilah Kampar yang memimpin sesi kedua dengan torehan 920 poin.

Ketua Ofisial Kafilah Kabupaten Bengkalis, Hambali Akbar, mengaku. sangat bersyukur dan bangga atas capaian anak asuhnya yang tampil tenang dan fokus sepanjang perlombaan.

"Alhamdulillah, anak-anak kita di cabang Fahmil Beregu Putra hari ini menunjukkan performa yang luar biasa dan berhasil mengamankan tiket ke babak final. Poin yang diraih pun sangat memuaskan," ujar Hambali penuh syukur setelah perlombaan usai.

Meski demikian, Hambali mengingatkan, para peserta untuk tidak cepat puas karena tantangan sesungguhnya ada di babak final. Ia meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis agar tim ini bisa membawa pulang piala kemenangan.

"Perjuangan belum selesai. Di final nanti, persaingan tentu akan jauh lebih ketat karena kita bertemu dengan tim-tim terbaik dari Rokan Hulu dan Kampar. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat Negeri Junjungan agar anak-anak kita diberikan kesehatan, ketenangan, dan kelancaran untuk mempersembahkan hasil terbaik bagi Kabupaten Bengkalis,"tambahnya.

 

Hari Jadi ke-458, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Kawal Slogan ‘Madiun Bersahaja’ Lewat Inovasi dan Kolaborasi

Iki Radio – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Purwadi, S.H., menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung dan mengawal jalannya roda pemerintahan menyambut Hari Jadi Kabupaten Madiun yang ke-458.

Menanggapi tema hari jadi tahun ini, yakni "Berinovasi dan Berkolaborasi untuk Madiun Bersahaja", Purwadi menyatakan bahwa DPRD siap mengoptimalkan tiga fungsi utamanya: legislasi, budgeting (anggaran), dan controlling (pengawasan).

Menurut Purwadi, esensi dari poin "Berinovasi" dalam sudut pandang legislatif adalah melahirkan produk hukum daerah yang adaptif, fleksibel, serta tidak kaku.

Reformasi regulasi dipandang krusial guna memberikan kepastian hukum yang dapat mempermudah masuknya investasi, mempercepat digitalisasi pelayanan publik, serta mengembangkan potensi lokal seperti sektor UMKM dan pertanian.

"Kita harus berani mengeluarkan terobosan-terobosan baru guna mendukung pihak eksekutif menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, sekaligus memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit," ujar Purwadi, Senin (29/6/2026).

Sementara itu, dalam konteks "Berkolaborasi", Purwadi menilai poin ini sebagai jembatan kemitraan yang sangat strategis. Pembangunan daerah tidak bisa dicapai secara parsial oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjalan sendiri-sendiri.

Ego sektoral antar-pemangku kebijakan harus diredam demi sinergitas yang solid antara eksekutif, legislatif, akademisi, media, sektor swasta, dan masyarakat luas.

"Harmonisasi antara eksekutif dan legislatif harus tetap terjalin guna menegaskan hubungan kerja yang setara dan harmonis, memastikan program pembangunan berjalan tanpa hambatan. Kami juga berharap kolaborasi berbasis anggaran inklusif di APBD mampu mendanai program kemitraan dari tingkat desa hingga kabupaten," tambahnya.

Lebih lanjut, politisi Partai NasDem tersebut menguraikan bahwa target akhir dari seluruh rangkaian ini adalah tercapainya kesejahteraan rakyat melalui visi "Madiun Bersahaja", yang merupakan akronim dari Bersih, Sehat, dan Sejahtera. Slogan ini dijadikan tolok ukur utama DPRD dalam mengawal program kesejahteraan lima tahun ke depan.

Terkait poin Bersih, Purwadi mendesak Pemerintah Kabupaten Madiun berani menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. DPRD dipastikan memperketat pengawasan agar penggunaan anggaran bebas dari tindak pidana korupsi dan kolusi, sehingga alokasi dana benar-benar terserap pada kegiatan produktif.

Pada poin Sehat, makna sehat tidak hanya bertumpu pada pelayanan fasilitas kesehatan fisik seperti penanganan stunting atau penguatan Puskesmas dan Posyandu, melainkan juga sehat dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Terakhir, poin Sejahtera difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan. Menyadari adanya tantangan berupa pemangkasan dana transfer dari pusat ke daerah saat ini, Purwadi menekankan bahwa sisa APBD yang ada harus diprioritaskan secara selektif untuk mendanai sektor kesehatan, ekonomi rakyat, serta infrastruktur vital penunjang mobilitas warga.

"Seperti yang saya tekankan sebelumnya, program zero jalan berlubang harus segera direalisasikan. Jika akses jalan nyaman dan tanpa lubang, mobilitas warga meningkat, maka perputaran ekonomi di Kabupaten Madiun akan melesat cepat. Hal ini juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja lewat pintu investasi yang terbuka lebar," jelas Ketua Komisi A tersebut.

Purwadi kembali menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Madiun siap memposisikan diri sebagai mitra kolaboratif yang konstruktif bagi pemerintah daerah.

"Melalui fungsi regulasi inovatif, penganggaran yang berpihak kepada rakyat, serta pengawasan yang ketat, kami berkomitmen penuh mewujudkan Madiun yang Bersih, Sehat, dan Sejahtera," pungkasnya.(ir)

 

 

 

Kado Hari Jadi ke-458, PDGI Jatim Gelar Baksos Akbar dan Sikat Gigi Bersama 1.000 Siswa di Madiun

Iki Radio – Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah Jawa Timur menggelar rangkaian bakti sosial (baksos) layanan kesehatan gigi dan umum secara gratis bagi masyarakat Kabupaten Madiun. 

Aksi kemanusiaan yang berlangsung selama lima hari berturut-turut ini dilaksanakan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun.

Rangkaian kegiatan yang telah dimulai sejak Selasa lalu tersebut mencapai puncaknya pada Minggu (28/6/2026). 

Momentum puncak ini ditandai dengan gerakan sikat gigi bersama yang melibatkan 1.000 siswa Sekolah Dasar (SD) di Halaman Pendopo Ronggo Djumeno.

Sinergi nyata antara profesi medis dan pemerintah daerah ini menjadi kado istimewa bagi hari jadi kabupaten, sekaligus bukti komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Ketua PDGI Pengwil Jawa Timur, drg. Farid Amirudin, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian profesi dokter gigi terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Madiun. 

PDGI tidak hanya fokus pada edukasi dasar, melainkan juga menghadirkan beragam layanan medis spesifik dan spesialistik yang sangat dibutuhkan warga.

“Kegiatan ini adalah bentuk partisipasi kami dalam Hari Jadi Kabupaten Madiun. Kami memberikan pelayanan mulai dari penyuluhan kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan anak disabilitas, hingga operasi bibir sumbing di RS Dolopo,” ujar drg. Farid Amirudin.

Selain operasi bibir sumbing, layanan gratis yang diberikan selama baksos juga meliputi penanganan gigi impaksi (gigi terpendam), pembuatan gigi tiruan lepasan, hingga pemasangan protesa mata palsu.

Tak berhenti di ranah medis, PDGI Jatim juga menyasar sektor preventif melalui edukasi kesehatan. Mereka menggelar seminar khusus bagi ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita yang berfokus pada pengolahan makanan sehat serta pemberian makanan tambahan (PMT) sebagai upaya nyata menekan angka stunting di Kabupaten Madiun.

Kolaborasi akbar ini mendapat apresiasi tinggi dari Bupati Madiun Hari Wuryanto. 

Bupati menilai kontribusi PDGI Jatim sangat luar biasa dan sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menciptakan masyarakat yang bersih, sehat, dan sejahtera. 

Menurut Bupati, edukasi sejak dini merupakan kunci penting dalam menjaga kesehatan, khususnya kesehatan gigi dan mulut yang sering kali terabaikan.

“Ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih kepada PDGI Jatim. Kegiatan ini sangat membantu mengedukasi masyarakat bahwa kesehatan itu sangat penting. Jangan menunggu sakit baru periksa, tetapi kita harus rutin memeriksakan kesehatan meskipun tidak ada keluhan,” tegas Hari Wuryanto.

Bupati Hari mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Madiun untuk membangun kebiasaan baru dengan melakukan pemeriksaan rutin ke fasilitas kesehatan terdekat.

“Setiap enam bulan sekali, silakan periksakan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas terdekat. Kami sudah melengkapi setiap puskesmas dengan layanan kedokteran gigi,” pungkasnya.(ir)

Segoro Topeng Kaliwungu Cetak Generasi Pelestari Budaya, 500 Penari Muda Unjuk Kebolehan

Iki Radio - Sebanyak 500 penari muda tampil dalam pertunjukan kolosal pada puncak Segoro Topeng Kaliwungu dan Jaran Kencak 2026 di Pantai Watu Pecak, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu (28/6/2026).


Keterlibatan generasi muda tersebut menjadi bagian dari upaya regenerasi pelaku seni sekaligus memperkuat pelestarian budaya daerah.

Ratusan penari tersebut merupakan hasil seleksi dari sekitar 1.100 peserta yang berasal dari 114 sekolah dan 29 sanggar tari di Kabupaten Lumajang. Setelah melalui proses kurasi dan pembinaan, mereka dipercaya tampil membawakan pertunjukan yang mengangkat kekayaan seni tradisi daerah.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengatakan keterlibatan pelajar dan generasi muda merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan budaya lokal.

"Pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui festival atau pertunjukan. Yang paling penting adalah menanamkan rasa memiliki kepada generasi muda. Ketika mereka memahami makna budaya daerahnya, di situlah warisan budaya akan terus hidup," ujar Bunda Indah.

Menurutnya, proses latihan yang dijalani para peserta tidak hanya bertujuan mempersiapkan penampilan, tetapi juga membentuk karakter melalui nilai kedisiplinan, kerja sama, tanggung jawab, serta kecintaan terhadap budaya daerah.

Ia menambahkan, keterlibatan sekolah, sanggar tari, seniman, guru, dan orang tua menjadi bukti bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan regenerasi pelaku seni terus berjalan di Kabupaten Lumajang.

Selain menghasilkan pertunjukan yang berkualitas, pembinaan yang dilakukan juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengenal sejarah, filosofi, dan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari pembentukan karakter.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap pembinaan yang berkelanjutan mampu melahirkan lebih banyak generasi muda yang menjadi pelestari budaya sekaligus duta seni yang memperkenalkan kekayaan tradisi Lumajang kepada masyarakat yang lebih luas.

 

close
Pasang Iklan Disini