DPR dan Pemerintah Sahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria Jadi Undang-Undang

Iki Radio — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/9/2026). (Foto: Humas Kementerian ATR/BPN)

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, hadir mewakili Presiden RI untuk membacakan pendapat akhir pemerintah. Dalam penyampaiannya, Nusron menegaskan bahwa regulasi baru ini dirancang untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan reforma agraria secara nasional, mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, serta mewujudkan pemerataan penguasaan tanah demi kemakmuran rakyat.

"RUU ini diharapkan dapat memperkuat landasan hukum penyelenggaraan Reforma Agraria secara nasional, mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria, serta mendorong terwujudnya pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah," ujar Nusron.

Pengesahan undang-undang ini menjadi pijakan penting dalam menjalankan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, TAP MPR Nomor IX/MPR/2001, dan fungsi sosial tanah dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). 

Lewat aturan ini, negara berkomitmen meningkatkan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan—seperti petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, hingga masyarakat adat—yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap tanah.

Proses penyusunan RUU ini melalui perjalanan panjang, termasuk pembahasan 596 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI dan pemerintah, serta penyerapan aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Serikat Petani Indonesia (SPI). 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin sidang turut menyampaikan apresiasi atas sinergi antara kementerian, lembaga, dan seluruh pihak yang terlibat hingga aturan ini berhasil disahkan.

Read More

HUT ke-21 LPS, Momentum Jadikan Generasi Muda Melek Finansial dan Kreatif

Iki Radio - Peringatan 21 tahun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi lembaga dalam membangun pemahaman keuangan masyarakat, termasuk mendorong generasi muda agar memiliki kemampuan finansial sekaligus kreativitas untuk menciptakan peluang ekonomi.

Pada peringatan usia ke-21 tahun ini, LPS memiliki tagline "Menjaga Kepercayaan, Mengawal Masa Depan". Tagline ini tentunya sejalan dengan upaya LPS yang terus memberikan literasi keuangan dan meningkatkan jiwa wirausaha bagi generasi muda demi masa depan Indonesia.

Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan, Jimmy Ardianto, mengatakan literasi keuangan perlu berjalan beriringan dengan pengembangan kreativitas dan semangat kewirausahaan. Menurutnya, generasi muda merupakan kelompok yang memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak aktivitas ekonomi di masa mendatang. "Generasi muda tidak hanya membutuhkan edukasi keuangan, tetapi juga perlu dibekali kreativitas yang mampu membuka peluang usaha serta memicu jiwa kewirausahaan," ujar Jimmy di Medan, Sumatra Utara, Selasa (22/9/2026).

Ia menilai pemahaman mengenai keuangan akan membantu generasi muda mengambil keputusan finansial secara lebih bijak. Namun, pengetahuan tersebut perlu dilengkapi dengan kemampuan untuk melihat peluang, mengembangkan ide, dan menghasilkan aktivitas yang bernilai ekonomi.

Pendekatan tersebut menjadi semakin relevan di tengah perubahan pola ekonomi dan perkembangan berbagai model usaha. Generasi muda tidak hanya dituntut menjadi pengguna produk dan layanan keuangan, tetapi juga diharapkan mampu memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan produktif dan pengembangan usaha.

Dua Dekade Menjaga Kepercayaan

Momentum HUT ke-21 juga menandai perjalanan panjang LPS sejak resmi beroperasi pada 2005. Selama lebih dari dua dekade, LPS menjalankan mandat dalam memberikan penjaminan simpanan nasabah serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem perbankan.

Peran tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Perlindungan terhadap simpanan nasabah memberikan kepastian sesuai ketentuan penjaminan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat menempatkan dananya di bank dengan rasa aman.

Seiring perkembangan industri keuangan, LPS terus melakukan penguatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Inovasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi bagian dari perjalanan LPS untuk tetap responsif terhadap perubahan lingkungan sektor keuangan.

Memasuki usia 21 tahun, LPS membawa semangat untuk terus memperkuat kepercayaan publik dan berkontribusi terhadap terjaganya stabilitas sistem keuangan nasional.

Bagi LPS, membangun ekosistem keuangan yang kuat tidak hanya berkaitan dengan menjaga stabilitas dan memberikan perlindungan kepada nasabah, tetapi juga mendorong masyarakat agar semakin memahami cara mengelola keuangan dan memanfaatkannya secara produktif.

Dalam konteks tersebut, penguatan literasi keuangan generasi muda menjadi salah satu bagian penting. Pengetahuan finansial yang disertai kreativitas dan jiwa kewirausahaan diharapkan dapat membentuk generasi yang lebih siap menghadapi perubahan sekaligus mampu menciptakan peluang baru di tengah perkembangan ekonomi.

Read More

Utang BLBI Lunas, Surplus BI Rp58 Triliun Digunakan untuk Pembayaran

Iki Radio - Kewajiban surat utang negara yang diterbitkan pemerintah dalam rangka penanganan krisis perbankan 1997–1998 dan berkaitan dengan program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah lunas pada Agustus 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pelunasan kewajiban tersebut dilakukan dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia (BI) yang disetorkan kepada Kas Negara.

“Sekarang, surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97–98 kemarin tuntas kami selesaikan pada bulan Agustus. Ini juga adalah suatu prestasi kita,” kata Suahasil dalam pernyataannya yang disiarkan melalui kanal resmi YouTube Kementerian Keuangan, dikutip di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Menurut Suahasil, surplus BI diketahui berdasarkan proses audit buku 2025. Sesuai ketentuan yang berlaku, surplus tersebut disetorkan kepada pemerintah dan menjadi penerimaan negara dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND).

Kementerian Keuangan telah menerima pendapatan KND sebesar Rp58 triliun. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membayar kewajiban surat utang negara yang diterbitkan pemerintah ketika menangani krisis ekonomi dan perbankan pada 1997–1998.

“Penggunaannya diatur untuk membayar kewajiban atau membayar penyelesaian surat utang RI. Surat utang negara yang ketika itu dikeluarkan dalam rangka penanganan krisis 97–98,” ujar Suahasil.

Pelunasan pada Agustus 2026 menjadi bagian dari rangkaian penyelesaian kewajiban pemerintah yang muncul akibat penanganan krisis 1997–1998. Sebelumnya, pemerintah telah melunasi sejumlah obligasi rekapitalisasi perbankan atau obligasi rekap pada Juli 2020.

“Ada beberapa jenis obligasi kami keluarkan ketika itu (krisis 1997–1998). Nah, ada yang sudah lunas di Juli 2020, ada yang lunas di (Agustus) kemarin,” kata Suahasil.

Dengan pelunasan tersebut, kewajiban surat utang yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis 1997–1998 telah diselesaikan. Surplus BI yang masuk ke Kas Negara menjadi salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah untuk menuntaskan kewajiban tersebut.

 

Read More

Indonesia Kenalkan Identitas Budaya Nusantara Dalam Pembukaan Asian Games 2026

Iki Radio – Kontingen Indonesia tampil memukau dengan memamerkan keanekaragaman budaya Nusantara pada upacara pembukaan Asian Games 2026 Aichi-Nagoya di Paloma Mizuho Stadium, Nagoya, Jepang, Sabtu (19/9/2026).

Atlet basket putri, Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi, dipercaya menjadi pemegang bendera (flag bearer) Merah Putih dalam parade defile. Ayu tampil anggun mengenakan pakaian adat dari daerah asalnya, Bali. Mendampingi di barisan depan, karateka Daniel Hutapea tampak gagah dalam balutan pakaian khas Batak lengkap dengan kain ulos yang tersampir di bahunya.

Kehadiran jajaran depan kontingen Indonesia yang mengenakan busana tradisional tersebut sukses menarik perhatian dan riuh tepuk tangan penonton di stadion.

Ayu mengungkapkan rasa bangga sekaligus terharunya atas kepercayaan besar yang diberikan kepadanya untuk memimpin parade atlet Tanah Air.

“Jujur, saya merasa sangat bangga dan terharu ketika pertama kali mendapat kabar bahwa saya dipercaya menjadi flag bearer Tim Indonesia di Asian Games 2026. Bagi saya, ini bukan hanya tentang membawa bendera, tetapi juga membawa nama dan semangat seluruh kontingen Indonesia,” ungkap Ayu.

Tugas tersebut menjadi simbol dimulainya perjuangan Tim Garuda di ajang olahraga multievent bergengsi tingkat Asia ini. Pada Asian Games 2026, Indonesia menerjunkan kekuatan sebanyak 430 atlet yang didampingi 145 ofisial dan pelatih.

Para atlet bakal bertarung di 35 cabang olahraga dengan target membawa pulang empat medali emas. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah menyiapkan bonus sebesar Rp3 miliar bagi atlet yang berhasil menyumbang medali emas untuk Merah Putih.

Read More

Di 100 Tahun Gontor, Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Lagi Impor Solar dan Siap Swasembada

Iki Radio — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya membangun kemandirian nasional di tengah dinamika global yang diwarnai konflik dan peperangan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yang digelar di Balai Pertemuan Pondok Modern (BPPM), Pondok Modern Darussalam Gontor Putra Kampus Pusat, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu, 19 September 2026.
Foto: BPMI Setpres

Menurut Presiden, swasembada pangan dan energi merupakan fondasi utama agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada negara lain.

“Di tengah dunia yang penuh dengan konflik, bahkan perang di mana-mana, ini membuktikan bahwa kita harus swasembada pangan dan energi. Kita tidak boleh bergantung dengan bangsa lain,” ujar Presiden di hadapan ribuan santri dan undangan.

Kemandirian Pangan dan Energi

Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini telah memiliki cadangan pangan yang cukup serta siap menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap ancaman El Nino dan kekeringan.

Selain pangan, terobosan besar juga dicapai di sektor energi. Presiden membeberkan bahwa Indonesia telah berhasil menghentikan impor solar dari luar negeri sejak 1 Juli lalu berkat optimalisasi sumber daya alam domestik, khususnya kelapa sawit.

“Dari mana? Dari kelapa sawit. Tanaman yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita. Kelapa sawit ini the miracle plant, the miracle crop,” ungkapnya.

 

Pesan Strategis untuk Santri Gontor

Kepada para santri dan santriwati, Kepala Negara menitipkan pesan optimisme agar siap melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa:

• Masa Depan Cerah: Santri diminta yakin bahwa Indonesia memiliki masa depan yang kuat dan diperhitungkan dunia.
• Waspada Media Sosial: Generasi muda diimbau untuk kritis menyaring informasi di media sosial agar tidak mudah terpancing narasi yang meruntuhkan rasa percaya diri bangsa.
• Menjaga Kedaulatan: Seluruh elemen generasi muda harus menanamkan jiwa merdeka dan tidak sudi didikte oleh kekuatan asing.

“Kalianlah yang akan meneruskan perjuangan kita. Kita tidak mau jadi budaknya bangsa lain. Kita akan menjadi bangsa yang hebat dan berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegas Presiden Prabowo menutup sambutannya.

 

Read More

Presiden Prabowo di 100 Tahun Gontor: Panca Jiwa Sejalan dengan Nilai Karakter Bangsa dan Akademi Militer

Iki Radio — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yang berlangsung di Balai Pertemuan Pondok Modern (BPPM), PMDG Putra Kampus Pusat, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan Gontor selama satu abad sangat sejalan dengan semangat pembentukan karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi landasan vital untuk melahirkan generasi yang berintegritas, mandiri, sehat, serta peduli terhadap sesama.

Secara khusus, Kepala Negara menyoroti Panca Jiwa Gontor—keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan—serta prinsip pendidikan karakter di lembaga tersebut.

“Panca Jiwa. Keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, kebebasan. Ya ini, sama ini perjuangan kita,” ujar Presiden Prabowo.

Ia bahkan membandingkan keselarasan moto dan prinsip Gontor dengan nilai-nilai pembentukan prajurit di lembaga pendidikan militer.

“Luar biasa moto ini. Ini moto yang harus berlaku saya kira di mana-mana. Kok ini sama ya dengan nilai-nilai yang ada di akademi militer kita. Iya, berbudi tinggi, harus berbudi tinggi. Jujur, ikhlas, enggak boleh jadi koruptor. Jangan pura-pura berbudi tinggi, pura-pura ikhlas, pura-pura jujur. Begitu dikasih kepercayaan jabatan, nyolong,” tegas Kepala Negara.

Presiden juga memaparkan makna mendalam dari setiap poin Panca Jiwa:

• Keikhlasan dan Kesederhanaan: Prinsip moral utama yang harus diwujudkan dalam kepemimpinan dan kehidupan sehari-hari.
• Berdikari: Tekad nasional agar bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
• Ukhuwah Islamiyah: Landasan persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
• Kebebasan: Kebebasan berpikir yang diimbangi dengan keberanian introspeksi diri untuk melihat dan mengakui kekurangan bangsa agar bisa diperbaiki.

 

Di akhir sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi satu abad PMDG bagi pencerdasan kehidupan bangsa.

“Terima kasih. Gontor, selamat. Teruskan panggilan sejarah. Teruskan perjuanganmu. Berbuat yang terbaik untuk bangsa dan umat,” pungkasnya.

 

Read More

Dukungan Palestina Bergema di 100 Tahun Gontor, Presiden Prabowo Pekikkan "Free Palestine"

Iki Radio — Suasana Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Kabupaten Ponorogo berubah riuh, Sabtu (19/9/2026). Di tengah sambutannya di Balai Pertemuan Pondok Modern (BPPM), Presiden Prabowo Subianto menyapa satu per satu para duta besar negara sahabat yang hadir.

Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutannya saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yang digelar di Balai Pertemuan Pondok Modern (BPPM), Pondok Modern Darussalam Gontor Putra Kampus Pusat, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Sabtu, 19 September 2026. Foto: BPMI Setpres

Saat Presiden menyapa Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdalfatah A.K. Alsattari, tepuk tangan santri, alumni, dan tamu undangan seketika bergemuruh memenuhi ruangan. Dukungan terhadap Palestina terasa begitu kuat di tengah peringatan satu abad perjalanan pesantren tersebut.

“Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine!” pekik Presiden Prabowo dari atas mimbar yang langsung disambut teriakan serupa dari seluruh hadirin.

Mendengar hal itu, Dubes Palestina menghampiri Presiden di panggung. Sebuah keffiyeh—kain bercorak khas yang menjadi identitas perjuangan Palestina—dikalungkan ke leher Presiden Prabowo. Keduanya kemudian berpelukan erat sebelum Presiden melanjutkan sambutan dengan keffiyeh yang tetap melingkar di pundaknya.

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa penderitaan rakyat Palestina harus menjadi pengingat bagi Indonesia tentang pentingnya membangun kekuatan nasional.

“Saya tadi ingat, saudara-saudara kita di Palestina, mereka dibantai, mereka dibom, mereka diserang terus-menerus, dan kita seolah-olah kurang berdaya untuk membantu mereka,” ujar Presiden.

Ia menekankan bahwa keprihatinan tersebut tidak boleh berhenti pada rasa simpati semata. Di hadapan keluarga besar PMDG, Kepala Negara mengajak para kiai, ulama, pendidik, dan generasi muda untuk menjadikan kondisi tersebut sebagai pemicu semangat belajar dan bekerja keras.

“Ini saya kira harus mendorong dan memicu suatu kehendak. Kehendak untuk belajar sungguh-sungguh. Kehendak untuk membangun bangsa Indonesia yang kuat karena bangsa yang tidak kuat, bangsa itu akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain,” tegasnya.

Momen emosional di perayaan satu abad Gontor ini menegaskan bahwa kepedulian terhadap kemanusiaan global harus selaras dengan ikhtiar memperkuat bangsa sendiri dari dalam.

 

Read More

TKD Ditambah, Mendagri Pastikan Gaji PPPK Daerah Aman

Iki Radio - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memastikan, pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah kini berada dalam posisi aman setelah pemerintah pusat menyetujui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp18,9 triliun.

Mendagri Tito Karnavian (ketiga dari kiri), bersama para gubernur se-Sulawesi memberikan keterangan kepada media di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026). (ANTARA)

Pernyataan tersebut disampaikan Tito Karnavian melalui keterangan resmi, di sela-sela acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).

Menurut Mendagri Tito, langkah itu diambil guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau perumahan tenaga kerja PPPK oleh pemerintah daerah akibat keterbatasan fiskal daerah.

Mendagri mengungkapkan,  alokasi tambahan dana tersebut diprioritaskan bagi 540 pemerintah daerah yang mengalami kendala anggaran. 

"Saya sudah perjuangkan. Sudah bertemu langsung dengan Keuangan, pernah ketemu Presiden, sehingga kemudian diberikan tambahan TKD sebesar Rp18,9 triliun untuk 540 daerah," ujar Tito Karnavian.

Dukungan dari pusat tersebut disambut baik oleh pemerintah daerah. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, berharap skema penganggaran PPPK ke depan dapat diintegrasikan secara berkelanjutan dalam skema Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurutnya, peran tenaga PPPK sangat penting dalam menopang pelayan publik dasar di kawasan daerah. 

"Karena biar bagaimana, mereka banyak yang difungsikan untuk tenaga kependidikan, guru, banyak juga untuk tenaga kesehatan, dan tentu masih sangat dibutuhkan," kata Andi Sudirman.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menggodok usulan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pemerintah daerah yang kesulitan fiskal dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  

"Mungkin salah satu usulnya adalah PPPK itu bisa dibantu diselesaikan melalui DAU. Tetapi, tentu ini belum pasti, dan masih dalam penggodokan formulanya serta menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan," Kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto, melalui keterangan resmi, 5 Agustus 2026 lalu.

 

Read More

SKD Sekolah Kedinasan 2026 Segera Dimulai, Ini Rincian Passing Grade dan Aturan Mainnya

Iki Radio - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi calon praja, mahasiswa, dan taruna sekolah kedinasan tahun anggaran 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 22 September 2026. Pemerintah telah resmi mematok nilai ambang batas (passing grade) melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 406 Tahun 2026.

Tahun ini, pemerintah menyediakan 4.770 formasi CPNS di sembilan instansi penyelenggara sekolah kedinasan. Seleksi tetap mengandalkan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menjamin transparansi dan mencegah kecurangan.

Ambang Batas dan Bobot Nilai SKD 2026

Peserta akan diuji dengan total 110 butir soal dalam durasi waktu 100 menit. Rincian nilai ambang batas dan bobot penilaian tiap materi ujian adalah sebagai berikut:

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): Minimal 65 dari nilai maksimal 150 (30 soal). Bobot jawaban benar bernilai 5, serta salah atau tidak menjawab bernilai 0.

Tes Intelegensia Umum (TIU): Minimal 80 dari nilai maksimal 175 (35 soal). Bobot jawaban benar bernilai 5, serta salah atau tidak menjawab bernilai 0.

Tes Karakteristik Pribadi (TKP): Minimal 156 dari nilai maksimal 225 (45 soal). Bobot jawaban bernilai 1 hingga 5, sedangkan tidak menjawab bernilai 0.

Nilai akumulasi tertinggi untuk keseluruhan SKD adalah 550. Pemerintah menetapkan pengecualian nilai ambang batas bagi peserta dari daerah tertentu yang masuk dalam program afirmasi sesuai usulan instansi terkait.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan agar seluruh peserta percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak tergiur oleh tawaran oknum penipu yang menjanjikan kelulusan. Sistem CAT dipastikan menutup celah bagi praktik kecurangan.

Hasil SKD akan diumumkan oleh masing-masing instansi pada kurun waktu September hingga Oktober 2026 sebelum dilanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Rincian jadwal serta dokumen aturan resmi dapat diakses melalui portal sscasn.bkn.go.id dan jdih.menpan.go.id.

Read More

Wakil PM Malaysia: Ekonomi Halal Harus Bergerak dari Kepercayaan Menuju Perdagangan

Iki Radio - Wakil Perdana Menteri Malaysia, YAB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamid mendorong negara-negara di kawasan untuk memperkuat konektivitas ekosistem halal global, tidak berhenti pada penguatan standar dan sertifikasi, tetapi mampu mengubah kepercayaan konsumen menjadi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi bersama.

Hal itu disampaikan Ahmad Zahid dalam The 5th Halal 20 (H20) Summit 2026 di Jakarta, Jumat (19/9/2026). Forum yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tersebut mengusung tema “Bridging Bridges: Connecting Nations and Stronger Partnerships through Global Halal Trade & Economy” dan berlangsung pada 18–20 September 2026.

Ahmad Zahid mengatakan, perkembangan ekonomi halal global menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk halal terus tumbuh. Menurutnya, ekonomi halal global telah menjadi salah satu kekuatan fundamental dalam perekonomian dunia dengan kepercayaan konsumen sebagai salah satu karakteristik utama produk halal. “Ekonomi halal global telah berkembang menjadi sebuah kekuatan fundamental. Kepercayaan konsumen telah menjadi karakteristik utama dari produk halal,” ujar Ahmad Zahid.

Ia menyebut, sektor ekonomi Islam secara global telah mencapai sekitar 2,6 triliun dolar AS dan diproyeksikan tumbuh menjadi sekitar 3,5 triliun dolar AS pada 2030. Dari angka tersebut, sektor makanan halal menyumbang sekitar 1,4 triliun dolar AS.

Menurut Ahmad Zahid, angka tersebut bukan sekadar menunjukkan besarnya pasar, tetapi juga menggambarkan peluang perdagangan halal yang dapat dikembangkan melalui inovasi, teknologi, regulasi, serta konektivitas antarnegara. “Pertumbuhan ini menunjukkan potensi nyata dari perdagangan halal, produk halal, serta perkembangan teknologi dan regulasi yang mendukungnya,” katanya.

ASEAN Punya Pasar Besar

Ahmad Zahid menilai kawasan ASEAN memiliki posisi strategis untuk menangkap peluang pertumbuhan ekonomi halal global. Dengan populasi Muslim yang besar, kawasan tersebut memiliki basis pasar sekaligus sumber produksi yang potensial. “ASEAN secara strategis berada pada posisi yang sangat baik untuk menangkap potensi ini. Dengan lebih dari 240 juta populasi Muslim, kita sudah memiliki skala pasar yang luar biasa,” ujarnya.

Karena itu, menurutnya, tantangan utama yang dihadapi negara-negara di kawasan bukan lagi mengenai ada atau tidaknya permintaan terhadap produk halal. Tantangan berikutnya adalah membangun konektivitas agar pertumbuhan tersebut dapat ditangkap dan dikembangkan secara bersama.

Ia menekankan pentingnya harmonisasi standar, sertifikasi, dan akreditasi halal antarnegara. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi duplikasi proses, serta memperluas akses produk halal ke pasar internasional. “Pertanyaannya adalah apakah kita cukup terhubung untuk menangkap pertumbuhan tersebut bersama-sama,” katanya.

Ahmad Zahid mengatakan, masa depan industri halal tidak hanya ditentukan oleh negara yang memiliki standar sertifikasi paling kuat. Lebih jauh, kemampuan membangun jejaring perdagangan dan kerja sama antarnegara menjadi faktor penting. “Masa depan halal tidak akan ditentukan hanya oleh siapa yang memiliki standar paling kuat, melainkan oleh siapa yang dapat mengubah kepercayaan menjadi perdagangan, konektivitas, dan pertumbuhan bersama,” tegasnya.

Malaysia Dorong Ekosistem Halal Lebih Terintegrasi

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Zahid juga memaparkan pengalaman Malaysia dalam mengembangkan ekosistem halal selama lebih dari lima dekade. Menurutnya, Malaysia telah berinvestasi pada aspek standar, sertifikasi, tata kelola, hingga pengakuan internasional.

Saat ini, Malaysia mengakui 96 lembaga sertifikasi halal luar negeri yang berada di 49 negara. Menurut Ahmad Zahid, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan terhadap sistem sertifikasi halal sekaligus memperluas pengakuan internasional.

Namun, ia menegaskan bahwa sertifikasi tidak boleh menjadi tujuan akhir dalam pengembangan industri halal. “Kita tidak boleh berhenti hanya pada menjaga integritas sertifikasi. Kita harus menanyakan pertanyaan yang lebih praktis: apa yang terjadi pada bisnis setelah mereka mendapatkan sertifikat halal?” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Malaysia mulai melakukan sejumlah penguatan sistem, antara lain memperpendek waktu proses sertifikasi, memperkenalkan halal on track sebagai panduan bagi pelaku usaha, memperkuat digitalisasi, serta mendorong keberadaan eksekutif halal penuh waktu untuk memastikan kepatuhan terhadap standar.

Langkah tersebut kemudian diperluas ke berbagai aspek ekosistem industri halal, mulai dari kawasan industri halal, logistik, bahan baku strategis, keuangan Islam, teknologi, hingga akses pasar internasional. “Karena bagi saya, sertifikat halal bukanlah akhir dari perjalanan,” katanya.

Menurut Ahmad Zahid, sertifikasi harus menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, membangun kepercayaan konsumen, serta terhubung dengan rantai pasok halal global.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah H20 2026. Menurutnya, penyelenggaraan forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama dan konektivitas negara-negara dalam mengembangkan perdagangan serta ekonomi halal global.

Ahmad Zahid berharap kerja sama Indonesia, Malaysia, dan negara-negara mitra lainnya dapat terus diperkuat melalui penyelarasan standar, pengakuan sertifikasi, pengembangan teknologi, dan pembukaan akses pasar.

Dengan konektivitas yang lebih kuat, industri halal di kawasan diharapkan tidak hanya menjadi pasar konsumsi, tetapi juga berkembang sebagai kekuatan produksi, perdagangan, investasi, dan inovasi yang memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

Read More

BPJPH Targetkan Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia, Siapkan Indonesia-Malaysia Halal Council

Iki Radio - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan Indonesia menjadi pusat halal dunia melalui penguatan ekosistem halal, perluasan kerja sama internasional, serta harmonisasi jaminan produk halal antarnegara.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan mengatakan, target tersebut menjadi salah satu arah strategis pengembangan industri halal Indonesia yang tidak hanya menyasar pasar domestik, tetapi juga perdagangan halal global.

Hal itu disampaikan Haikal dalam The 5th Halal 20 (H20) Summit 2026 di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Forum yang diselenggarakan BPJPH tersebut mengusung tema “Bridging Bridges: Connecting Nations and Stronger Partnerships through Global Halal Trade & Economy” dan berlangsung pada 18–20 September 2026. “Indonesia menjadi pusat halal dunia. Jakarta adalah kapital dunia halal,” ujar Haikal.

Menurut Haikal, penguatan posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia akan dilakukan secara bertahap melalui kerja sama dengan negara-negara mitra. Malaysia menjadi salah satu mitra yang diprioritaskan karena memiliki kedekatan geografis, pasar, serta pengalaman dalam pengembangan ekosistem halal.

Ia mengatakan, Indonesia dan Malaysia ditargetkan membentuk Indonesia-Malaysia Halal Council pada akhir 2026. Forum bilateral tersebut selanjutnya diproyeksikan menjadi pijakan untuk membangun kerja sama halal yang lebih luas di tingkat ASEAN. “Karena itu mitra kita yang paling dekat adalah Malaysia. Akhir tahun ini kita bentuk Indonesia-Malaysia Halal Council,” katanya.

Haikal menambahkan, BPJPH juga tengah menyiapkan pembentukan ASEAN Halal Council pada September 2027. Selanjutnya, forum tersebut diharapkan berkembang menuju pembentukan World Halal Council pada 2028. “Ini sebenarnya persiapan untuk September 2027 kita buat ASEAN Halal Council. Ini akan menjadi rujukan bagi dunia. Insya Allah di tahun 2028 terwujudlah World Halal Council,” ujarnya.

Menurut Ahmad Haikal Hasan, penguatan kerja sama tersebut diperlukan karena perkembangan industri halal telah melampaui batas negara dan tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman.

Halal, kata dia, kini berkembang mencakup berbagai sektor, antara lain kosmetik, obat-obatan, pakaian, tekstil, serta barang gunaan lainnya. “Halal bukan hanya untuk makanan, tetapi juga kosmetik, medis, pakaian, tekstil, dan barang gunaan lainnya. Halal untuk semua,” kata Kepala BPJPH.

Halal dan Kepercayaan Konsumen

Ahmad Haikal Hasan menjelaskan, perkembangan industri halal juga tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keagamaan. Jaminan halal semakin terkait dengan kualitas produk, kebersihan, transparansi, keterlacakan rantai pasok, dan kepercayaan konsumen.

Ia menyebut terdapat tiga unsur penting yang menjadi bagian dari penguatan ekosistem halal, yakni transparency, traceability, dan trustability. “Halal itu bukan hanya bicara no pork, no lard, no alcohol. Halal itu kebersihannya terjaga, transparansinya terjaga, traceability-nya terjaga, dan kepercayaannya terjaga,” jelasnya.

Menurut Haikal, pendekatan tersebut membuat produk halal semakin memiliki relevansi dengan konsumen global. Karena itu, BPJPH mendorong agar halal dipahami sebagai bagian dari upaya membangun produk yang aman, berkualitas, dan memiliki kepastian bagi konsumen.

Pengembangan ekosistem halal juga diarahkan untuk memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Haikal menyebut pemerintah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM sebagai bagian dari upaya memperluas akses pelaku usaha terhadap pasar. “Dengan halal kita juga bisa melakukan proteksi, di mana para UMKM akan kita berikan kemudahan-kemudahan,” ujarnya.

Siapkan 124 Ribu Pendamping Halal

Dalam kesempatan tersebut, Haikal juga menyampaikan kesiapan BPJPH menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Menurutnya, salah satu dukungan yang disiapkan adalah ketersediaan pendamping proses produk halal di berbagai daerah.

Ia menyebut BPJPH saat ini memiliki sekitar 124 ribu pendamping yang disiapkan untuk membantu pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. “Kami sudah memiliki 124 ribu orang pendamping di seluruh Indonesia yang bersiap untuk menyambut wajib halal Oktober,” katanya.

Ahmad Haikal Hasan menambahkan, keberadaan pendamping diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi sekaligus membantu pelaku UMKM memahami persyaratan yang harus dipenuhi.

Kepala BPJPH juga menyampaikan target percepatan layanan sertifikasi halal hingga dapat diselesaikan dalam waktu 1x24 jam dalam kondisi persyaratan dan proses pendampingannya terpenuhi.

Dorong Kerja Sama 48 Negara

H20 Summit 2026 menjadi salah satu ruang BPJPH memperkenalkan ekosistem jaminan produk halal Indonesia kepada masyarakat internasional. Forum tersebut dihadiri perwakilan dari 48 negara.

Haikal mengatakan kehadiran para delegasi menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan mengurangi potensi kesalahpahaman mengenai kebijakan halal Indonesia.

Menurutnya, sejumlah negara dan pelaku usaha sebelumnya menyampaikan aspirasi terkait penerapan kebijakan halal Indonesia. BPJPH memilih memperkuat komunikasi dan memberikan penjelasan mengenai tujuan serta mekanisme kebijakan tersebut. “Yang paling penting itu komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, maka akan terjadi salah pengertian. Setelah terjadi komunikasi, alhamdulillah semuanya mengerti dan memahami,” katanya.

Haikal menegaskan, kebijakan jaminan produk halal diarahkan tidak hanya untuk memenuhi ketentuan nasional, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi perdagangan produk halal Indonesia di pasar internasional.

Ia menyebut ekonomi halal memiliki potensi besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini, kontribusi halal value chain terhadap ekonomi Indonesia disebut mencapai sekitar 27 persen. “Halal itu untuk kesehatan, halal itu untuk pertumbuhan, halal itu untuk growth economy,” ujar Ahmad Haikal Hasan.

Dengan penguatan kelembagaan, layanan sertifikasi, pendampingan UMKM, serta kerja sama bilateral dan multilateral, BPJPH menargetkan ekosistem halal Indonesia semakin terhubung dengan rantai pasok halal global.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat perdagangan dan ekonomi halal dunia melalui standar jaminan halal yang kredibel, layanan yang semakin mudah, serta kemitraan internasional yang lebih kuat.

Read More

Kriyanusa 2026 Dorong Perajin Indonesia Tembus Pasar Global

Iki Radio - Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) mendorong para perajin Indonesia meningkatkan daya saing produk agar mampu menembus pasar internasional melalui pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) 2026.

Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas, Indri Angga Raka Prabowo, mengatakan kerajinan Indonesia tidak sekadar merupakan hasil keterampilan tangan, tetapi juga bagian dari warisan budaya, identitas bangsa, sekaligus memiliki potensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi kreatif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

“Kria bukan sekadar hasil keterampilan tangan, melainkan warisan budaya, identitas bangsa, sekaligus sumber daya ekonomi kreatif yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Indri dalam konferensi pers Kriyanusa 2026 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Menurut Indri, Kriyanusa menjadi ruang untuk mempertemukan para perajin dengan masyarakat luas, pelaku usaha, serta mitra global. Melalui pameran tersebut, Dekranas ingin memastikan para perajin Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkembang dan bersaing di pasar global.

Kriyanusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tema tersebut mencerminkan upaya untuk mendorong produk kerajinan Indonesia agar semakin kuat dan berdaya saing, dengan tetap mempertahankan karakter serta akar tradisi.

Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, mengatakan, Kriyanusa 2026 tidak hanya menjadi ruang pamer produk kerajinan, tetapi juga wadah promosi dan pertemuan antara perajin dengan masyarakat, pelaku usaha, serta calon pembeli.  

“Kita ingin mencapai pasar dunia karena pasar internasional itu sangat luas. Oleh sebab itu kami dari Dewan Kerajinan Nasional ingin membantu daerah agar bersama-sama meningkatkan segala aspek produk kerajinan, baik dari daya saing, kualitas, mutu, kreativitas, dan lain-lain,” ujar Tri Tito.

Menurut Tri Tito, pengembangan kerajinan juga perlu memperhatikan keberlanjutan, termasuk aspek lingkungan. Produk kerajinan diharapkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pasar global.

Ia menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), serapan ekspor kerajinan Indonesia pada 2025 mencapai sekitar Rp20 triliun. Dekranas mendorong agar capaian tersebut terus meningkat melalui penguatan kualitas dan daya saing produk.

Kriyanusa 2026 akan berlangsung pada 26-30 September 2026 di Jakarta Convention Center (JCC). Persiapan penyelenggaraan disebut telah mendekati 100 persen, termasuk kurasi produk, peserta, promosi, hingga rangkaian acara pendukung.

Ketua Panitia Pelaksana Kriyanusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan, pameran tahun ini diikuti 217 peserta dengan 410 stan yang berasal dari Dekranasda provinsi, kabupaten/kota, kementerian dan lembaga, peserta umum, yayasan, hingga sektor kuliner. 

“Kami berharap masyarakat datang langsung ke pameran, tidak hanya melihat produk-produk dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, tetapi juga mendukung dengan membeli produk UMKM kita,” ujarnya.

Kriyanusa 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan pendukung, antara lain fashion show, talk show, lokakarya gratis, pelatihan praktis bagi perajin, serta hiburan dan pertunjukan seni budaya.

Selain itu, penyelenggara menghadirkan pengalaman digital imersif yang memungkinkan pengunjung berinteraksi dengan tampilan digital. Konsep tersebut menjadi salah satu pembaruan dalam penyelenggaraan Kriyanusa tahun ini.

Sumatera Selatan dipilih menjadi ikon Kriyanusa 2026. Konsep budaya Sumatra Selatan akan dihadirkan dalam desain pameran maupun panggung utama, sekaligus menjadi ruang bagi daerah tersebut untuk memperkenalkan produk kerajinan dan kekayaan budaya dari 17 kabupaten/kota.

Ketua Dekranasda Provinsi Sumatra Selatan, Feby Herman Deru, mengatakan kepercayaan tersebut menjadi momentum bagi Sumatra Selatan untuk mempromosikan sekaligus memasarkan berbagai produk kerajinan daerah. 

“Kabupaten kota itu kaya akan warisan budaya kita. Kami juga mempunyai konsep dalam kegiatan ini, yaitu Kampung Sumatera Selatan, di situ bisa sambil duduk, melihat, kemudian melihat langsung dan membeli produk-produk wastra yang ada di Sumatra Selatan,” ujarnya.

Melalui Kriyanusa 2026, Dekranas berharap pameran dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi para perajin, tidak berhenti pada transaksi selama pameran, tetapi membuka akses promosi, jaringan usaha, dan peluang pasar yang lebih luas, termasuk ke mancanegara.

Para peserta juga mendapat kesempatan mengikuti lomba produk potensial yang dapat membuka peluang untuk tampil dalam pameran lain di dalam maupun luar negeri.

Dengan tema Cipta Kria Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Kriyanusa 2026 diarahkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem kerajinan nasional, sekaligus membawa karya perajin Indonesia agar semakin dikenal dan memiliki daya saing di pasar global.

Read More

Bupati Ipuk Jamin Pendidikan Anak Korban KM Virgo Asal Banyuwangi

Iki Radio - Dua warga Banyuwangi menjadi korban hilang KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak para korban. Hal tersebut disampaikan Ipuk usai mengunjungi keluarga dua korban KM Virgo di rumah masing-masing, Kamis (17/9/2026).

KM Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa, Minggu (13/9/2026) dini hari dan Hingga kini proses pencarian terhadap para korban masih berlangsung. 

Dua korban hilang asal Banyuwangi adalah Soni Marta Andika (40), warga Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng dan Ponco Budi Raharjo (46), warga Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore. Soni adalah sopir dan Ponco adalah kernet di satu truk bermuatan paket logistik yang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Banjarmasin.

"Kami merasa prihatin atas kejadian ini. Tentu karena saat ini proses pencarian masih berjalan, kami berdoa semoga prosesnya dimudahkan," kata Ipuk.

Ipuk bertemu dengan istri Soni dan Ponco di kediaman masing-masing, Ipuk turut berusaha menguatkan keduanya. Dalam keselamatan itu Ipuk juga menanyakan pendidikan anak-anak mereka.

Soni memiliki dua anak yang masih bersekolah. Keduanya adalah Firdan Maulana (8) yang duduk di bangku Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Firman Eka Putra (17) yang bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sementara Ponco memiliki dua anak kembar bernama Safira Niken Raharja (19) dan Tiara Niken Raharja (19). Keduanya berkuliah di Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jember (Unej).

Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi akan membantu agar anak-anak Soni dan Ponco pendidikan mereka tidak berhenti. 

"Kami dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Insyaallah akan turun membantu agar mereka tetap bisa sekolah dan berkuliah," kata Ipuk.

Pemkab, kata Ipuk, memiliki program beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa. Anak-anak Soni yang masih bersekolah bisa masuk dalam program Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah atau Garda Ampuh.

Sementara dua anak Ponco bisa mendapat beasiswa dari program Banyuwangi Cerdas dan Banyuwangi Progresif, dua program beasiswa khusus mahasiswa.

Ipuk mengatakan, Soni dan Ponco adalah satu-satunya tulang punggung keluarga masing-masing. Istri mereka tak bekerja.

Belum ditemukannya Soni dan Ponco membuat keluarga tersebut mengalami kesusahan secara ekonomi. Untuk itu, Ipuk langsung menginstruksikan instansi terkait bergerak memberikan bantuan kepada keluarga tersebut.

"Semoga keluarga tetap diberikan kesabaran dan ketenangan hati," kata Ipuk. (*)

Read More

Pagu Anggaran KLH/BPLH 2027 Rp1,23 Triliun Disetujui DPR

Iki Radio - Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui penyesuaian alokasi Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2027 untuk Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sebesar Rp1.232.292.723.000.

Keputusan penetapan tersebut diambil dalam Rapat Kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, bersama Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).

Sebelumnya, Komisi XII DPR RI sempat menyetujui usulan penambahan anggaran hingga mencapai Rp2,57 triliun (dengan tambahan sekitar Rp1,33 triliun dari pagu awal). Namun, dalam dinamika pembahasan lanjutan hingga tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, alokasi tersebut akhirnya diketok kembali sesuai dengan pagu awal, yakni sebesar Rp1,23 triliun.

Pagu anggaran tersebut dialokasikan ke dalam tiga pos utama, yakni Program Dukungan Manajemen sebesar Rp837.666.216.000,-, Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp314.077.770.000,-, serta Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebesar Rp80.548.737.000,-.

​Pimpinan Rapat, Sugeng Suparwoto  menyampaikan permohonan maaf terbuka terkait tidak terpenuhinya usulan alokasi tambahan anggaran di tingkat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.  

"Kami di Komisi XII secara khusus mohon maaf bahwa kami tidak mampu memperjuangkan untuk menaikkan anggaran sebagaimana tadi tertera angkanya, dan anggaran kembali sebagaimana yang diusulkan atau sesuai dengan usulan awal," tutur Sugeng dalam keterangannya di Jakarta.

 ​Sugeng menegaskan bahwa Komisi XII sejatinya telah berupaya keras memperjuangkan tambahan alokasi tersebut karena menilai fungsi mitigasi dan pencegahan bencana lingkungan masih sangat minim. Lebih lanjut, Sugeng juga menyoroti potensi penerimaan dari ketegasan sanksi penalti bagi korporasi yang melanggar hukum dan telah berstatus inkracht atau artinya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

​Menanggapi keputusan penetapan anggaran tersebut, Menteri Jumhur menyampaikan apresiasi atas dukungan parlemen dan menegaskan kesiapan kementerian untuk tetap melangkah dengan optimis. ​

"Bagi kami perjuangan bersama ini sudah sangat cukup, dan kita percaya bahwa pasti di tengah jalan ada sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kita optimistis dengan segala keterbatasan serta semangat dari teman-teman DPR RI Komisi XII, pejabat, maupun masyarakat sipil yang sangat concern terhadap lingkungan hidup," ungkap Menteri Jumhur.

 ​Sebagai langkah melengkapi kebutuhan operasional, pihak kementerian berkomitmen mengamalkan alokasi kegiatan berbasis masyarakat sebesar Rp40 miliar, mengejar target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp800 miliar, serta menggalang dukungan skema filantropi dan kerja sama internasional.

 ​Di akhir sesi rapat kerja, Menteri Jumhur secara khusus menyampaikan dorongan kolaborasi strategis dengan para anggota parlemen di wilayah daerah pemilihan.  

"Sebetulnya ada kegiatan-kegiatan di daerah itu akan sangat baik kalau ada kolaborasi antara eksekutif dengan teman-teman di dapil. Nanti kami akan bertanya anggota mana saja dari dapil mana, sehingga kalau ada kegiatan kita bisa saling berkolaborasi," pungkas Menteri Jumhur.

Read More

Pemerintah Targetkan Nilai Tukar Nelayan Naik Jadi 120 pada 2026

Iki Radio - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat dari level 103 menjadi 120 pada 2026. Pemerintah menilai peningkatan kesejahteraan nelayan perlu menjadi perhatian, mengingat tingkat kesejahteraan nelayan saat ini masih tertinggal dibandingkan petani.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat dari level 103 menjadi 120 pada 2026. Pemerintah menilai peningkatan kesejahteraan nelayan perlu menjadi perhatian, mengingat tingkat kesejahteraan nelayan saat ini masih tertinggal dibandingkan petani. (Dok. Kemenko Pangan)

Menko Zulkifli Hasan mengatakan, NTN saat ini berada di level 103, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) telah mencapai 129. Perbedaan tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan tingkat kesejahteraan antara nelayan dan petani. "Kalau pertanian itu 129, pokok 100 dia bisa untung 29 lebih, 29 persen, tapi kalau nelayan 100 untungnya 3 persen, yang bangkrut, bukan untung, rugi. Tidak cukup makan, tidak cukup apa-apa. Nah ini harus kita kerja keras, Menteri Kelautan dan Kementerian Terkait, tentu didukung oleh TNI dan lain-lain, agar nilai tukar ini dari 103 bisa menjadi 120," ujar Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah memperkuat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).  Menko Zulkifli Hasan menyebut saat ini telah terdapat 65 KNMP yang dibangun. Pemerintah akan melanjutkan pembangunan 35 KNMP berikutnya.  "Sekarang sudah 65 (KNMP), akan diselesaikan lagi 35," kata Menko Pangan. 

Menurut Menko Pangan, KNMP tidak hanya diarahkan sebagai kawasan permukiman nelayan, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung aktivitas ekonomi. Fasilitas tersebut antara lain balai lelang, akses kapal, cold storage, bengkel, pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai usaha perikanan sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan. Dengan demikian, keberadaan KNMP dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain pembangunan KNMP, pemerintah juga menyiapkan pengembangan budi daya perikanan tematik di 40.000 lokasi. Pemerintah juga mempercepat revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura), terutama terhadap tambak yang tidak produktif dan terbengkalai.

Revitalisasi tersebut ditargetkan mencakup sekitar 6.000 tambak. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus memperluas sumber pendapatan masyarakat.

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 1.269 KNMP pada 2026. Target tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti, Wahyu Trenggono menjelaskan, pembangunan 5.000 KNMP dilakukan secara bertahap, yakni 1.269 KNMP pada 2026, 1.000 KNMP pada 2027, 1.000 KNMP pada 2028, dan sisanya diselesaikan pada 2029.

Untuk pembangunan KNMP pada 2026, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp10 triliun. Besaran anggaran setiap lokasi berbeda sesuai dengan karakteristik dan tematik kawasan.  "Anggarannya bervariasi karena sesuai dengan tematik lokasi, jadi tidak sama. Satu titik ada yang, kalau dia hub mungkin sekitar antara Rp8 miliar sampai Rp11 miliar, lalu kalau dia penyangga kira-kira Rp3 miliar sampai Rp5 miliar," jelas Trenggono.

Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga akan melibatkan unsur TNI serta pihak terkait lainnya untuk memastikan berbagai program tersebut berjalan efektif.

Upaya tersebut diarahkan untuk memperkecil kesenjangan kesejahteraan antara nelayan dan petani sekaligus memastikan sektor perikanan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat pesisir. Pemerintah menargetkan kenaikan NTN menjadi 120 pada 2026 menjadi salah satu indikator keberhasilan dari rangkaian program tersebut.

 

Read More

Kementerian ESDM Perkuat Uji Teknis Sambut Implementasi B50

Iki Radio - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat pengujian teknis dan mempererat koordinasi dengan industri otomotif, guna memastikan kelancaran implementasi bahan bakar biodiesel 50 persen (B50) pada kendaraan masyarakat menjelang berakhirnya masa relaksasi per 1 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi memaparkan implementasi biodiesel 50 persen (B50) dalam Sosialisasi Aspek Teknis Implementasi B50 Sektor Otomotif, di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (15/9/2026). ANTARA/HO-Kementerian ESDM

Langkah koordinasi itu difokuskan untuk menghimpun masukan serta mengantisipasi potensi kendala teknis dari para pelaku industri otomotif setelah kebijakan B50 diterapkan secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, melalui keterangan resmi, saat membuka acara Sosialisasi Aspek Teknis Implementasi B50 Sektor Otomotif yang berlangsung di Tangerang Selatan, Selasa (15/9/2026).

Eniya menegaskan, pengawasan kualitas dilakukan melalui penguatan spesifikasi bahan bakar, seperti penurunan batas maksimum kandungan air dan peningkatan persyaratan stabilitas oksidasi.

Selain itu, pemerintah mendorong kolaborasi pengumpulan data uji jalan kendaraan hingga menempuh jarak 100.000 kilometer dengan dukungan pemeriksaan teknis dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Hingga pertengahan September 2026, penyaluran B50 telah menjangkau 6.050 dari total 6.412 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau sekitar 94 persen. Dari 104 terminal titik serah, sebanyak 76 terminal sudah aktif menyalurkan B50, sementara 28 terminal sisanya masih menyelesaikan tahap transisi dari B40 menuju B50.

Pemerintah menetapkan 30 September 2026 sebagai batas akhir masa relaksasi untuk menyelaraskan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait pedoman penanganan, penyimpanan, dan instruksi kerja teknis.

"Yang pasti kita semua saling menginfokan untuk keluhan-keluhan di otomotif itu apa saja, ayo kita diskusikan dan forum ini kami buka terus. Kami buka terus untuk kita saling berkomunikasi," kata  Eniya.

Ia mengatakan pentingnya penyelesaian seluruh persiapan teknis dan sosialisasi sebelum tenggat waktu yang ditentukan.

"Sebentar lagi, tanggal 30 September itu merupakan deadline untuk kita melakukan relaksasi. Jadi persiapan semua sosialisasi, semua kegiatan mengenai implementasi B50 ini harus benar-benar kita siapkan menjelang nanti per 1 Oktober," kata Eniya.

 

Read More

Bakom Dukung Penindakan Beras Fortifikasi, Lindungi Konsumen dan Kepercayaan Publik

Iki Radio - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mendukung langkah tegas Kementerian Pertanian dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran pada produk beras fortifikasi yang tidak sesuai antara kandungan dan informasi pada label.

Dukungan tersebut ditegaskan Qodari sebagai bagian dari upaya pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari produk pangan yang berpotensi merugikan konsumen.

“Pemerintah di bawah Pak Prabowo berusaha untuk menjaga masyarakat, rakyat dengan sebaik-baiknya, bukan hanya dari aspek ketersediaan tetapi juga sampai dengan kualitas,” ujar Qodari saat mengikuti konferensi pers bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terkait ekspos Hasil Pemeriksaan dan Temuan Beras Fortifikasi di Kementerian Pertanian, Selasa (15/9/2026).

Menurut Qodari, upaya tersebut tidak hanya menyangkut ketersediaan dan harga, tetapi juga memastikan beras yang beredar memenuhi standar mutu, manfaat, serta informasi yang tercantum pada label.

Qodari menilai kualitas pangan menjadi aspek penting karena ketidaksesuaian antara informasi pada kemasan dengan isi produk dapat merugikan masyarakat. Terlebih apabila produk tersebut ditujukan bagi kelompok yang membutuhkan manfaat khusus dari pangan yang dikonsumsi.

“Jangan sampai apa yang ada di label, ada di kemasan, tidak sesuai dengan isinya,” tegasnya.

Ia mencontohkan produk beras fortifikasi yang ditujukan untuk kelompok rentan seperti masyarakat kurang gizi, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menurutnya, apabila kandungan yang dijanjikan dalam produk tidak sesuai dengan kenyataan, masyarakat dapat mengalami kerugian berlapis.

“Sudah membeli produk yang palsu, kemudian harganya mahal, manfaatnya tidak sampai atau tidak diperoleh,” kata Qodari.

Dalam kesempatan tersebut, Qodari juga menyoroti pentingnya perlindungan daya beli masyarakat. Ia menilai produk pangan dengan harga tinggi harus memberikan manfaat dan kualitas yang sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada konsumen.

Menurut Qodari, apabila persoalan kualitas dan kesesuaian produk pangan dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terdampak. Terlebih, masyarakat membeli produk dengan harapan memperoleh kualitas dan manfaat sesuai informasi yang tercantum pada kemasan.

“Kalau ini dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat akan menurun. Karena apa? Karena harga beras dan kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujar Qodari.

Ia mencontohkan beras yang dipasarkan dengan klaim khusus bagi penderita diabetes. Menurutnya, apabila kandungan produk tersebut tidak sesuai dengan klaim yang diberikan, konsumen dapat mengalami kerugian berlapis, mulai dari harga, manfaat, hingga risiko terhadap kondisi yang mereka alami.

“Salah satu contoh tadi, saya melihat ada beras yang paling mahal ya, itu beras anti diabetes. Kalau ternyata kandungannya tidak sesuai untuk mereka yang diabetes, ini kan sudah tertipu tiga kali nih. Pertama dari segi harga, yang kedua dari segi khasiat, dan yang ketiga justru malah bisa memperburuk keadaan,” kata Qodari.

Qodari menegaskan, langkah Kementerian Pertanian dalam mengawasi kualitas pangan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah melindungi masyarakat. Menurutnya, tugas pemerintah tidak berhenti pada memastikan pangan tersedia, tetapi juga menjamin kualitasnya sesuai dengan yang dijanjikan.

“Jadi apa yang diterapkan oleh Bapak Menteri Pertanian ini sungguh-sungguh baik dalam kacamata masyarakat. Kenapa? Yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bukan hanya untuk menjaga keterdiaman pangan, tetapi juga menjaga kualitasnya,” ujar Qodari.

Sementara itu, Mentan Amran menegaskan pemerintah menjaga tata kelola beras dengan memperhatikan kepentingan petani sekaligus konsumen. Salah satu instrumen yang digunakan adalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang bertujuan menjaga agar harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus memberikan ruang keuntungan yang layak bagi petani.

“Tujuan pemerintah ingin supaya konsumen menikmati harga yang baik tapi petaninya untung, dibuatlah HET,” kata Amran.

Dalam konteks temuan beras fortifikasi,Mentan Amran menyoroti adanya dugaan produk yang seharusnya ditujukan bagi kelompok rentan justru dijual dengan harga jauh lebih tinggi dari harga yang semestinya. Berdasarkan paparan Kementan, beras yang seharusnya berada pada kisaran harga Rp13.000 per kilogram diduga dijual hingga Rp57.000 per kilogram, sementara tambahan biaya untuk proses fortifikasi diperkirakan hanya sekitar Rp1.000 per kilogram.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena beras fortifikasi pada dasarnya ditujukan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan tambahan asupan gizi, bukan untuk menggantikan beras premium maupun menjadi sarana mengambil keuntungan dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional bersama aparat penegak hukum saat ini menindaklanjuti temuan terkait beras yang diduga tidak sesuai antara label dan kandungan produk. Pemeriksaan dilakukan dengan dukungan hasil pengujian laboratorium, sementara proses pembuktian dan penanganan hukumnya diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.

 

Read More

Mentan Ungkap 25 Merek Beras Fortifikasi Diduga Bermasalah, Ditarik dan Diproses Hukum

Iki Radio - Menteri Pertanian (Mentan) yang juga selaku Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan terhadap 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi namun diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label.

Menteri Pertanian (Mentan) yang juga selaku Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan terhadap 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi namun diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. (Dok. Kementan)

Sebanyak 25 merek beras fortifikasi tidak memenuhi kandungan dan mutu sesuai SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikan dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi. Adapun merek beras yang diduga melakukan pelanggaran adalah WFO, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, TAR, dan CMS.

Atas temuan tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penarikan produk dari peredaran, mencabut izin, serta memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mentan Amran menjelaskan temuan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena beras merupakan pangan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan beras, tetapi juga memastikan kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. “Yang pertama kami sudah perintahkan tarik, yang kedua cabut izinnya, yang ketiga diproses,” tegas Mentan Amran dalam ekspos hasil pemeriksaan dan temuan beras fortifikasi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Ia menjelaskan bahwa temuan tersebut berawal dari pemeriksaan terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium IPB Bogor, Laboratorium BRMP, Saraswanti Indo Genetech (SIG), dan Eurofins Angler Biochemlab yang telah bersertifikat, ditemukan produk yang diduga tidak memenuhi kandungan fortifikasi sebagaimana yang tercantum pada label. “Setelah kita cek di laboratorium, ternyata tidak sesuai dengan labelnya. Ini yang kita tindak,” ujar Mentan Amran.

Pemerintah mencatat, terdapat 25 merek diduga melakukan penipuan ketidaksesuaian kandungan. Padahal, lanjut Mentan Amran, beras fortifikasi memiliki tujuan khusus untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi kelompok masyarakat rentan, antara lain masyarakat miskin, ibu hamil dan menyusui, balita, serta kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. “Fortifikasi bukan untuk menggantikan beras premium. Fortifikasi ini untuk kelompok rentan, stunting, orang miskin, ibu hamil, menyusui, dan balita. Kalau dijual dengan harga sangat tinggi, tentu tidak tepat sasaran,” kata Mentan.

Selain persoalan kandungan, pemerintah menemukan adanya disparitas harga yang sangat tinggi. Produk yang seharusnya berada pada kisaran harga sekitar Rp13.000-Rp13.500 per kilogram ditemukan dipasarkan hingga Rp57.000 per kilogram.

Menurut Mentan Amran, selisih harga tersebut sangat merugikan masyarakat apabila produk yang dibeli ternyata tidak memberikan kandungan fortifikasi sebagaimana yang dijanjikan. “Yang tertinggi dijual Rp57.000. Seharusnya sekitar Rp13.500. Selisihnya bisa mencapai Rp44.100 per kilogram. Ini sangat merugikan konsumen,” ujarnya.

Pemerintah memperkirakan nilai kerugian konsumen akibat dugaan praktik tersebut dapat mencapai sekitar Rp89 triliun. Angka tersebut merupakan estimasi dan masih menjadi bagian dari pendalaman bersama aparat penegak hukum.

Mentan Amran menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan adanya pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan masyarakat, terlebih produk tersebut berkaitan dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi. “Jangan sampai ada yang menyusahkan rakyat kecil. Kita ingin semuanya tumbuh bersama, tetapi jangan ada yang merugikan rakyat kecil,” tegas Andi Amran Sulaiman. 

 

Read More

Sertijab Menkeu: Purbaya Yudhi Sadewa Resmi Serahkan Jabatan kepada Suahasil Nazara

Iki Radio – Kementerian Keuangan menggelar acara serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan di Aula Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (15/9/2026). Dalam acara tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi menyerahkan posisi Menkeu kepada Suahasil Nazara.

Dalam pidato perpisahannya, Purbaya memilih menyampaikan sambutan yang singkat dan santai di hadapan para tamu undangan. Sembari berseloroh mengenai naskah pidato yang disiapkan staffnya, ia menyebut tidak perlu lagi berbicara panjang lebar seperti saat awal menjabat.

"Bagi saya hari ini momen penting, tapi saya pikir kepanjangan ini," ujar Purbaya merujuk pada teks pidatonya.

Ia menjelaskan bahwa kebiasaannya berbicara panjang saat menjabat dahulu bertujuan untuk membangun kepercayaan publik. "Kalau waktu itu kemarin saya datang boleh ngomong panjang untuk menciptakan optimisme, sekarang saya serahkan ke Bapak Suahasil aja ke depannya," tambahnya.

Mengakhiri masa tugasnya, Purbaya menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan atas sinergi yang terjalin selama satu tahun terakhir.

Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan kontribusi Purbaya beserta keluarga bagi bangsa dan negara. Suahasil menilai Purbaya telah mengenalkan pola kerja efektif yang merefleksikan seluruh fungsi Kementerian Keuangan.

Suahasil juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan serta memperkuat kerja sama di internal kementerian.

"Dalam konteks Kementerian Keuangan Satu, Pak Purbaya, (kami) meneruskan legasi Kementerian Keuangan Satu tersebut dan memperkuat sehingga kolaborasi lintas unit semakin erat," pungkas Suahasil.

 

Read More

Gubernur Khofifah Paparkan Inovasi Permata Jatim dan Sikawanku dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Forum Nasional

Iki Radio — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan inovasi penanganan kawasan permukiman kumuh dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI ini dipimpin langsung oleh Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jatim memperkenalkan dua strategi utama, yakni Permata Jatim (Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi) dan Sikawanku (Sistem Informasi Kawasan Kumuh). Langkah ini dihadirkan untuk mempercepat penataan permukiman berbasis data, terintegrasi, serta berorientasi pada keberlanjutan kawasan.

Berdasarkan data penetapan tahun 2024, luasan kawasan kumuh di Jawa Timur tercatat mencapai 8.117,23 hektare yang tersebar di 892 kawasan pada 4.861 desa/kelurahan.

Hingga akhir 2025, Jawa Timur berhasil mengurangi luasan kumuh secara akumulatif sebesar 1.619,47 hektare (1.004,37 hektare pada 2024 dan 615,10 hektare pada 2025). Saat ini, tersisa 6.497,76 hektare kawasan yang masih memerlukan penanganan terpadu.

Pemerintah Pusat: Menangani 168 kawasan (4.158,90 hektare)
Pemprov Jatim: Menangani 130 kawasan (1.596,35 hektare)
Pemerintah Kabupaten/Kota: Menangani 594 kawasan (2.361,97 hektare)

Penerapan Program Permata Jatim

Khofifah menjelaskan bahwa Permata Jatim tidak sekadar berorientasi pada fisik, melainkan diawali dengan diagnosis kawasan untuk menyasar tujuh aspek kekumuhan: bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran.

• Realisasi 2025 (21,89 Hektare): Desa Kepuhanyar (Kab. Mojokerto) dan Kelurahan Bendomungal (Kab. Pasuruan).
• Target 2026 (44,36 Hektare): Kawasan Jember Kidul (Kab. Jember), Temayang (Kab. Bojonegoro), Setono (Kab. Ponorogo), dan Manguharjo (Kota Madiun).
• Penanganan Skala Lingkungan 2026: Dialokasikan anggaran Rp2 miliar di Kabupaten Jember (Kecamatan Patrang, Sumbersari, dan Kaliwates).

Penguatan Tata Kelola via Sikawanku dan Sinergi Pusat-Daerah

Untuk memperkuat transparansi data, Pemprov Jatim menghadirkan aplikasi Sikawanku yang berbasis MIS dan GIS, didukung oleh Peraturam Gubernur Jatim Nomor 25 Tahun 2024. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah memutakhirkan data secara mandiri agar pengambilan kebijakan dapat terukur.

Khofifah merumuskan tiga kunci utama dalam penanganan permukiman kumuh:

• Satu Data dan Satu Prioritas: Pemanfaatan platform Sikawanku sebagai acuan bersama.
• Konvergensi Program dan Pembiayaan: Integrasi peran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (salah satunya usulan Kawasan Kedung Maling di Kab. Mojokerto seluas 16,56 hektare kepada Kementerian PKP).
• Keberlanjutan Kawasan: Memastikan kawasan yang telah direvitalisasi tidak kembali kumuh serta mendorong pembedayaan ekonomi warga.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, mengapresiasi sharing best practice yang disampaikan oleh Gubernur Jatim. AHY menilai penanganan rumah tidak layak huni dan pembenahan kawasan kumuh merupakan elemen vital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju Indonesia Maju.

"Kehadiran Ibu Gubernur bisa merepresentasi para gubernur lainnya yang di sana-sini menghadapi permasalahan yang sama. Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan kompleksitas besar, terima kasih Ibu Gubernur," ujar AHY.

 

Read More