MADIUN, Iki Radio — Menjelang akhir tahun, Pemerintah
Kabupaten Madiun melakukan penyegaran birokrasi secara besar-besaran. Bupati
Madiun, Hari Wuryanto, secara resmi melantik sejumlah pejabat di lingkungan
Pemkab Madiun, yang mencakup jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator,
hingga pengawas, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (4/11/2026).
Rotasi dan mutasi ini menjadi bagian dari komitmen untuk
mewujudkan visi Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera.
Pelantikan yang digelar berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS ini turut
dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah. Dalam arahannya, Bupati Hari
Wuryanto menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan bukan sekadar pengisian
posisi kosong, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh
tanggung jawab, disiplin, dan menjunjung tinggi etika birokrasi.
Khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, mutasi ini
merupakan tindak lanjut dari hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja sesuai
PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019.
"Tujuan utama mutasi adalah untuk meningkatkan
kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun demi mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan. Manfaatkan potensi dan kompetensi yang dimiliki untuk menghadirkan outcome
nyata bagi masyarakat," pesan Bupati Hari Wuryanto.
Bupati juga mengingatkan para pejabat agar senantiasa
mengimplementasikan core value ASN, yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan,
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) demi memperkuat
citra employer branding "Bangga Melayani Bangsa".
Tidak hanya itu, Bupati Madiun turut membagikan teladan
kepemimpinan leluhur melalui falsafah Ki Hajar Dewantara yang wajib dipegang
teguh oleh setiap pimpinan di unit kerjanya masing-masing.
Ing Ngarsa Sung Tuladha (di depan harus bisa menjadi teladan
bagi anak buah), Ing Madya Mangun Karsa (di tengah bisa membangun semangat,
bekerja sama, guyub rukun, dan harmonis) dan Tut Wuri Handayani (di belakang
bisa mendorong dan memotivasi agar program serta kinerja bawahan bisa semakin
optimal).
"Kejujuran adalah modal utama. Bekerjalah dengan
jujur dan sungguh-sungguh, maka insya Allah panjenengan akan hidup lebih
bahagia dan tenteram," imbuhnya.
Usai pelantikan, Bupati Hari Wuryanto menjelaskan bahwa pengisian jabatan ini
telah melalui prosedur ketat dan mengantongi persetujuan Badan Kepegawaian
Negara (BKN). Meski masih terdapat beberapa posisi yang belum terisi akibat
kekosongan beruntun dan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru,
pemkab berkomitmen untuk segera menuntaskannya.
Terkait dengan rencana peningkatan status Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta penggabungan satuan kerja, Bupati
menegaskan bahwa pihaknya tengah memproses regulasi dan persetujuan pusat.
“Kita bangun lagi kantor baru ya. Kita harapkan supaya
betul-betul nanti representatif karena secara geografis dan geologis Kabupaten
Madiun itu ada resiko tinggi untuk bencana, termasuk mulai dari longsor dan
banjir selama ini yang kita antisipasi, karena kita tidak ingin warga kita ya
terdampak akibat bencana, kita ingin bahwa kita bisa antisipasi sejak dini
untuk supaya bisa mengurangi dan bisa meminimalisir terjadinya bencana,”
tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten
Madiun, Sigit Budiarto, menambahkan bahwa seleksi terbuka (open bidding) untuk
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama—termasuk untuk Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Asisten Pemerintahan dan Kesra—akan segera
dibuka pada minggu ketiga bulan November mendatang.
"Dengan keterbatasan kemampuan fiskal yang ada,
kuncinya adalah berinovasi dan terus meningkatkan pelayanan prima kepada
masyarakat," pungkas Sekda Sigit.