MADIUN, Iki Radio — Menjelang akhir tahun, Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan penyegaran birokrasi secara besar-besaran. Bupati Madiun, Hari Wuryanto, secara resmi melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Madiun, yang mencakup jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (4/11/2026).
Rotasi dan mutasi ini menjadi bagian dari komitmen untuk
mewujudkan visi Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera.
Pelantikan yang digelar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah. Dalam arahannya, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan bukan sekadar pengisian posisi kosong, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan menjunjung tinggi etika birokrasi.
Khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, mutasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja sesuai PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019.
"Tujuan utama mutasi adalah untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun demi mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Manfaatkan potensi dan kompetensi yang dimiliki untuk menghadirkan outcome nyata bagi masyarakat," pesan Bupati Hari Wuryanto.
Bupati juga mengingatkan para pejabat agar senantiasa mengimplementasikan core value ASN, yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) demi memperkuat citra employer branding "Bangga Melayani Bangsa".
Tidak hanya itu, Bupati Madiun turut membagikan teladan kepemimpinan leluhur melalui falsafah Ki Hajar Dewantara yang wajib dipegang teguh oleh setiap pimpinan di unit kerjanya masing-masing.
Ing Ngarsa Sung Tuladha (di depan harus bisa menjadi teladan bagi anak buah), Ing Madya Mangun Karsa (di tengah bisa membangun semangat, bekerja sama, guyub rukun, dan harmonis) dan Tut Wuri Handayani (di belakang bisa mendorong dan memotivasi agar program serta kinerja bawahan bisa semakin optimal).
"Kejujuran adalah modal utama. Bekerjalah dengan jujur dan sungguh-sungguh, maka insya Allah panjenengan akan hidup lebih bahagia dan tenteram," imbuhnya.
Usai pelantikan, Bupati Hari Wuryanto menjelaskan bahwa pengisian jabatan ini telah melalui prosedur ketat dan mengantongi persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Meski masih terdapat beberapa posisi yang belum terisi akibat kekosongan beruntun dan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, pemkab berkomitmen untuk segera menuntaskannya.
Terkait dengan rencana peningkatan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta penggabungan satuan kerja, Bupati menegaskan bahwa pihaknya tengah memproses regulasi dan persetujuan pusat.
“Kita bangun lagi kantor baru ya. Kita harapkan supaya betul-betul nanti representatif karena secara geografis dan geologis Kabupaten Madiun itu ada resiko tinggi untuk bencana, termasuk mulai dari longsor dan banjir selama ini yang kita antisipasi, karena kita tidak ingin warga kita ya terdampak akibat bencana, kita ingin bahwa kita bisa antisipasi sejak dini untuk supaya bisa mengurangi dan bisa meminimalisir terjadinya bencana,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, menambahkan bahwa seleksi terbuka (open bidding) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama—termasuk untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Asisten Pemerintahan dan Kesra—akan segera dibuka pada minggu ketiga bulan November mendatang.
"Dengan keterbatasan kemampuan fiskal yang ada,
kuncinya adalah berinovasi dan terus meningkatkan pelayanan prima kepada
masyarakat," pungkas Sekda Sigit.
