OJK Tegaskan Reformasi Pasar Modal Lanjut Terus di Tengah Sorotan MSCI

JAKARTA, Iki radio — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa reformasi pasar modal Indonesia akan terus berjalan. Langkah ini tetap diprioritaskan di tengah sorotan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham domestik.

Friderica menyampaikan bahwa reformasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, likuiditas, dan transparansi pasar modal Indonesia, sekaligus memperkuat daya tariknya sebagai tujuan investasi jangka panjang bagi masyarakat.

"Pokoknya reformasi pasar modal jalan terus. Kita melihat bagaimana supaya dukungan Presiden juga, supaya pasar modal Indonesia itu semakin kredibel. Makanya reformasi harus kita lakukan, semakin kredibel, semakin likuid, semakin transparan, dan menjadi rumah untuk long-term investment buat masyarakat Indonesia," ujar Friderica di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (22/10/2026).

Perbaikan Berjalan Sejak Awal Tahun

Ia menegaskan bahwa pembenahan pasar modal tidak dilakukan semata-mata sebagai respons terhadap satu penyedia indeks global tertentu. Menurutnya, pembenahan ini sudah digulirkan sejak Januari 2026 sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kita kan melakukan perbaikan bukan karena satu global index provider tertentu, tapi memang kalau lihat dari Januari, sesuai arahan Bapak Presiden, kita melakukan perbaikan-perbaikan yang masih kurang," terangnya.

Friderica menjelaskan bahwa fokus utama reformasi mencakup tiga aspek penting, yaitu integritas, transparansi, likuiditas pasar modal.

 

Penegakan Hukum Jadi Fokus Utama

Meski menilai sejumlah indikator pasar modal Indonesia relatif baik dibandingkan negara lain, Friderica mengakui masih ada aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam hal penegakan aturan (enforcement).

Sebagai bukti keseriusan otoritas, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan mengenakan denda terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia yang diumumkan pada Jumat sebelumnya. Ia memastikan langkah penegakan hukum seperti ini akan terus berlanjut.

Upaya Mempertahankan Status Emerging Market

Terkait kekhawatiran Indonesia berpotensi turun status menjadi standalone market, Friderica enggan berspekulasi mengenai besaran potensi arus modal keluar (capital outflow).

Ia menekankan bahwa OJK bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait terus berjuang untuk mempertahankan posisi Indonesia di jajaran pasar negara berkembang (emerging market).

"Kita tetap berusaha supaya Indonesia tetap di emerging market. Makanya kita semua didukung oleh Bapak Presiden, semua kementerian tadi, di mana Indonesia tetap bisa perbaikan dan bisa, moga-moga tetap bisa di posisi sekarang," pungkasnya.

 

Read More

Koalisi Arab Saudi Cegat 4 Drone Houthi di Provinsi Timur, Gelombang Serangan Terus Meningkat

RIYADH, Iki Radio — Koalisi militer pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan telah berhasil mencegat dan menghancurkan empat pesawat nirawak (drone) di atas wilayah Provinsi Timur Arab Saudi.

"Empat drone berhasil dicegat di tengah meningkatnya serangan yang menyasar ke Arab Saudi," ujar Juru Bicara Koalisi, Turki al-Maliki, melalui unggahan di platform X, sebagaimana dikutip dari Anadolu, Kamis (22/10/2026).

Pengumuman ini datang menyusul rangkaian serangan mematikan yang melanda wilayah Kerajaan pada Rabu (21/10/2026), termasuk insiden di Bandara Internasional Raja Fahd di Dammam yang merenggut satu korban jiwa dan melukai delapan orang lainnya.

Puing Drone Jatuh di Ladang Minyak Aramco

Serangan tidak hanya mengincar infrastruktur sipil, tetapi juga fasilitas energi vital negara tersebut. Kementerian Energi Arab Saudi mengonfirmasi bahwa puing-puing dari drone yang berhasil dicegat berjatuhan di kawasan ladang minyak Shaybah milik Saudi Aramco.

"Puing-puing dari pesawat nirawak yang dicegat —,yang menargetkan fasilitas Aramco di ladang minyak Shaybah,— jatuh dan menewaskan dua orang serta melukai dua lainnya," ungkap perwakilan Kementerian Energi Arab Saudi.

Pihak Koalisi juga melaporkan telah mengintersepsi dan menghancurkan tujuh drone lainnya dalam insiden terpisah pada hari Rabu, mempertegas eskalasi permusuhan yang kian memanas dengan kelompok Houthi dari Yaman.

Rentetan Serangan Bandara dan Korban Jiwa

Mengenai serangan di Dammam pada Rabu lalu, Otoritas Umum Penerbangan Sipil (GACA) memastikan para korban langsung mendapatkan penanganan medis.

"Seluruh korban luka, dengan tingkat cedera mulai dari ringan hingga kritis, telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis," jelas GACA dalam pernyataan resminya.

Eskalasi dalam beberapa pekan terakhir mencatatkan peningkatan serangan dramatis ke fasilitas penerbangan Arab Saudi. Pekan lalu, tepatnya pada 11 Oktober, serangan proyektil yang menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh memakan satu korban jiwa dan melukai 11 orang. Hanya sehari sebelumnya, yaitu pada 10 Oktober, serangan terpisah di bandara yang sama menyebabkan dampak dahsyat dengan 12 orang tewas serta lebih dari 300 orang luka-luka.

Latar Belakang Konflik

Ketegangan ini merupakan bagian dari konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Sejak tahun 2015, Arab Saudi memimpin koalisi militer internasional untuk mendukung pemerintah resmi Yaman dalam melawan kelompok Houthi. Kelompok Houthi sendiri telah menguasai ibu kota Yaman, Sanaa, serta beberapa provinsi strategis lainnya sejak tahun 2014.

 

Read More

Hari Santri 2026, Bupati Madiun Ajak Santri Kuatkan Negeri Menuju Indonesia Emas

MADIUN, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Apel Peringatan Hari Santri Tahun 2026 di halaman Pendopo Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun, pada Kamis (22/10/2026).

Bupati Madiun Hari Wuryanto memimpin langsung jalannya apel yang dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan santri dari berbagai wilayah Kabupaten Madiun.

Bupati Madiun membacakan amanat dari Menteri Agama Republik Indonesia, Nassaruddin Umar. Mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas", peringatan Hari Santri tahun ini menegaskan peran strategis santri dalam sejarah panjang bangsa sekaligus kontribusinya bagi masa depan Indonesia.

Menag mengingatkan kembali sejarah Resolusi Jihad yang dimaklumatkan Hadratussyekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945, yang menjadi pemicu perlawanan rakyat hingga puncaknya pada peristiwa 10 November 1945.

"Mengenang jasa para pendahulu tidak cukup hanya dengan upacara dan seremonial. Kita harus melanjutkan perjuangan mereka melalui pengabdian, karya, dan kontribusi nyata bagi Indonesia," ujar Bupati membacakan amanat Menag.

Menghadapi visi Indonesia Emas 2045, para santri diimbau untuk tidak berkecil hati dan terus memperluas wawasan. Santri tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta memelihara akhlak mulia. Santri diharapkan siap menjadi ulama, ilmuwan, pendidik, pengusaha, hingga pemimpin bangsa.

Amanat tersebut juga menyoroti langkah penting pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang kini membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di kementerian Agama. Kehadiran unit eselon I ini diharapkan semakin menguatkan tiga fungsi utama pesantren, yaitu fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

"Hari Santri bukan hanya milik santri dan pesantren, bukan pula hanya milik umat Islam. Hari Santri adalah milik seluruh bangsa Indonesia yang menghargai perjuangan, menjunjung persatuan, dan mencintai tanah airnya," pungkasnya.

Usai pelaksanaan apel, suasana acara semakin meriah dengan disuguhkannya berbagai macam pertunjukan hiburan dan atraksi seni dari para peserta, di antaranya demonstrasi pencak silat, kesenian khas Dongkrek Kabupaten Madiun, serta pertunjukan drum band.

 

Read More

22 Oktober : Mengenang Resolusi Jihad, Sejarah dan Penetapan Hari Santri Nasional

MADIUN, Iki Radio — Setiap tanggal 22 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional (HSN). Penetapan hari bersejarah ini disahkan secara resmi oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan negara atas peran besar para ulama serta santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pemilihan tanggal 22 Oktober bukanlah tanpa alasan. Tanggal tersebut merujuk pada peristiwa bersejarah lahirnya Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari, pada tahun 1945.

Latar Belakang dan Kobaran Semangat Resolusi Jihad

Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tidak lantas membuat Indonesia sepenuhnya aman. Kedatangan tentara Sekutu yang diboncengi oleh NICA (Netherlands Indies Civil Administration) mengancam kedaulatan negara yang baru berdiri.

Merespons ancaman tersebut, KH Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai se-Jawa dan Madura di Surabaya pada 22 Oktober 1945. Dalam pertemuan itu, dirumuskanlah fatwa Resolusi Jihad.

Poin Utama Resolusi Jihad

Membela tanah air dari cengkeraman penjajah merupakan kewajiban fardhu 'ain (wajib bagi setiap individu) bagi umat Islam, dan siapa pun yang gugur dalam perjuangan tersebut dikategorikan sebagai mati syahid.

Fatwa ini membakar semangat para santri dan laskar rakyat, seperti Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Gelora perlawanan dari Resolusi Jihad inilah yang memicu perlawanan sengit rakyat di berbagai daerah dan menjadi pendorong utama meletusnya pertempuran dahsyat pada 10 November 1945 di Surabaya.

Perjalanan dan Penetapan Resmi Hari Santri

Gagasan untuk menetapkan Hari Santri Nasional sebenarnya pertama kali dicetuskan oleh kalangan santri dari Pondok Pesantren Babussalam, Malang, pada Juni 2014.

Selanjutnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi mengusulkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional karena pertimbangan nilai sejarah Resolusi Jihad yang sangat kuat dan relevan bagi pilar kebangsaan.

Pemerintah menyambut baik aspirasi tersebut hingga akhirnya keluarlah Keppres No. 22 Tahun 2015. 

Kini, Hari Santri Peringatan Nasional terus dirayakan setiap tahun sebagai momentum untuk meneladani perjuangan, nasionalisme, dan dedikasi santri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Read More

Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap Dijaga Hingga Akhir 2026 Meski Harga Minyak Dunia Melonjak

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Komitmen ini tetap dipertahankan pemerintah di tengah tren peningkatan harga minyak mentah dunia yang berpotensi menambah beban anggaran subsidi energi.

"Pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan. Jadi, untuk BBM subsidi, insyaallah tidak ada kenaikan," ujar Bahlil saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).

Tekanan Harga Minyak Mentah (ICP) terhadap APBN

Bahlil menjelaskan bahwa saat ini rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) telah mencapai kisaran US$92 per barel. Angka ini melonjak cukup jauh dibanding asumsi dasar macro ICP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.

Meskipun kenaikan ini berpotensi memperbesar alokasi anggaran penambal subsidi energi, pemerintah memperkirakan tren ICP masih dapat dikendalikan di bawah batas psikologis tertentu.

"Sekarang rata-rata ICP di angka US$92 per barel. Padahal di dalam APBN itu sekitar US$70. Kita targetkan kalau begini terus mungkin di bawah US$100 per barel," kata Bahlil.

Capaian Sektor ESDM dan Arahan Presiden Prabowo

Dalam rapat evaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut, Bahlil turut menyampaikan kinerja positif sektor energi dan sumber daya mineral:

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Target awal sebesar Rp133 triliun diperkirakan bakal terlampaui hingga menembus lebih dari Rp160 triliun.

Devisa Ekspor Batu Bara: Kendati volume produksi mengalami penurunan, devisa hasil ekspor batu bara diproyeksikan melampaui US$30 miliar, melampaui target awal sebesar US$27 miliar.

Menutup keterangannya, Bahlil menegaskan arahan Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran kabinet agar senantiasa bergerak cepat tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku.

"Catatannya harus kerja cepat, eksekusi cepat, jangan lambat, sesuai aturan, dan jangan melanggar aturan," pungkas Bahlil.

Read More

Polri Tetapkan 11 Korporasi Tersangka Karhutla, 3 di Antaranya Perusahaan Asing (PMA)

JAKARTA, Iki Radio — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari total korporasi tersebut, tiga di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA).

“Kita sudah tetapkan 11 tersangka korporasi. Tiga di antaranya adalah PMA, sementara masih dalam proses,” ujar Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Kendati demikian, pihak kepolisian belum membeberkan secara terperinci identitas maupun nama-nama perusahaan yang telah dijerat sebagai tersangka. Jenderal bintang empat tersebut menjelaskan bahwa langkah itu diambil karena proses penanganan perkara dan penyidikan masih terus berjalan.

Suyudi juga menegaskan bahwa jajaran kepolisian tidak menghadapi kendala berarti dalam mengusut tuntas kasus karhutla ini. Penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan sendiri menjadi salah satu sorotan utama serta fokus penegakan hukum yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto.

“Tak ada tantangan,” tegas Suyudi saat ditanya mengenai hambatan dalam proses penyidikan.

Read More

BPR Resmi Berganti Badan Hukum, Komisaris Utama : Kami Ingin BPR Jadi Lembaga Sehat, Kuat, Terpercaya

MADIUN, Iki Radio – Perubahan bentuk badan hukum kini resmi dilakukan oleh BUMD milik Pemerintah Kabupaten Madiun. Langkah penyesuaian ini menindaklanjuti regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisaris Utama PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda), Puji Rahmawati, mengungkapkan bahwa perubahan bentuk badan hukum ini merupakan pemenuhan kewajiban regulasi.

"Perubahan bentuk badan hukum didasarkan pada alasan regulasi yang mengharuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang semula penyebutannya adalah Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, kini berubah menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda," ujar Puji Rahmawati, Rabu (21/10/2026).

Puji menjelaskan, Bank Madiun—sebagai merek jasa dari PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun—diharapkan mampu memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi kemajuan daerah pasca-perubahan status hukum ini.

"Sebagai BUMD Kabupaten Madiun, Bank Madiun diharapkan semakin dapat mendorong perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta semakin menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)," tegasnya.

Menanggapi momentum penting ini, pihak Dewan Komisaris juga mendorong jajaran Direksi untuk bergerak cepat dan merumuskan langkah-langkah strategis demi pertumbuhan bisnis yang sehat.

"Sebagai Komisaris, kami berharap jajaran Direksi dapat memanfaatkan momentum ini untuk menyusun dan menjalankan strategi bisnis yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku," tambahnya.

Ia menegaskan, tujuan akhir dari transformasi ini adalah membawa Bank Madiun menjadi lembaga keuangan daerah yang makin tangguh, tepercaya, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.

"Pada akhirnya, kami ingin BPR tumbuh menjadi lembaga keuangan yang sehat, kuat, terpercaya, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat. Tentunya, pencapaian harapan tersebut membutuhkan sinergi dan komitmen dari seluruh organ perusahaan, pemegang saham, serta para pemangku kepentingan," pungkas Puji.

Read More

Atasi Kemarau Panjang, Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Air Bersih Rp307 Juta di Ngawi

NGAWI, Iki Radio — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan air bersih dan sarana penanganan kekeringan senilai Rp307,1 juta kepada warga Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Rabu (21/10/2026).

Langkah ini diambil guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah puncak kemarau panjang yang melanda wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, alokasi bantuan sebesar Rp307.115.065 tersebut meliputi 225 rit distribusi air bersih, 420 unit jeriken (kapasitas 15 liter), 25 unit tandon air (kapasitas 1.200 liter), dan 200 lembar terpal penampung air.

Khofifah menjelaskan bahwa dari 25 kabupaten di Jatim yang membutuhkan dropping air bersih, sebanyak 24 daerah telah menetapkan Status Kedaruratan Kekeringan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah.

 

Mitigasi Komprehensif Dampak El Nino

Menurut Khofifah, penanganan kekeringan tahun ini memerlukan mitigasi menyeluruh karena adanya pembaruan prakiraan cuaca dari BMKG. Kemarau diperkirakan berlangsung lebih lama dari prediksi awal.

"Dulu diprediksi September puncak kemarau dan Oktober sudah mulai turun hujan. Namun update terbaru BMKG menyebutkan kemungkinan hujan baru turun Desember hingga Februari 2027. Jadi praktis tahun ini dan tahun depan hanya ada tiga bulan masa hujan. Oleh karena itu, mitigasi harus dilakukan secara lebih komprehensif," ujar Gubernur Khofifah.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Jatim berkoordinasi dengan Pemkab Ngawi mendatangkan Tim Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk menguji kelayakan pipanisasi sepanjang 2 kilometer dari sumber air terdekat. Jika memungkinkan secara teknis tanpa mengganggu pasokan desa asal, jaringan pipa ini diharapkan memangkas ketergantungan warga Dusun Gagan pada distribusi air armada truk.

Selain itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berkoordinasi dengan BMKG, serta menerbitkan surat edaran imbauan Salat Istisqa secara luas melibatkan MUI, DMI, ormas Islam, dan pesantren.

Jeritan Warga dan Duka Penanganan Karhutla

Dampak kekeringan dirasakan nyata oleh warga Dusun Gagan. Rusmini, salah seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa sumur-sumur warga yang tergolong dangkal sudah mulai mengering sejak bulan April.

"Sumur-sumur di sini dangkal, cuma seperti penampung air hujan. Kalau tidak ada hujan ya kering. Solusinya nyari ke sungai, bikin sumur-sumur kecil di sana. Bantuan air yang masuk biasanya habis untuk kebutuhan dua hari saja," tutur Rusmini.

Di sisi lain, Pemprov Jatim terus memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jumlah titik panas (hotspot) di Jatim berhasil ditekan signifikan dari lebih dari 600 titik menjadi 92 titik.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya relawan karhutla di kawasan Gunung Bromo.

"Kita juga berduka atas wafatnya lima relawan karhutla di Bromo. Semula empat, dan kemarin pagi satu relawan yang dirawat di RSUD Dr. Soetomo terkonfirmasi meninggal dunia. Saat ini masih ada satu personel lagi yang dirawat. Kita doakan semoga yang wafat husnul khotimah dan yang dirawat segera sembuh. Penyelamatan serta keamanan tim relawan karhutla harus selalu menjadi prioritas utama," tegasnya.

Melalui bantuan darurat dan rencana teknis dari Dinas SDA, Pemprov Jatim berkomitmen menjaga ketersediaan air bersih secara rutin sekaligus menghadirkan solusi pemenuhan air yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

 

Read More