Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap Dijaga Hingga Akhir 2026 Meski Harga Minyak Dunia Melonjak

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Komitmen ini tetap dipertahankan pemerintah di tengah tren peningkatan harga minyak mentah dunia yang berpotensi menambah beban anggaran subsidi energi.

"Pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan. Jadi, untuk BBM subsidi, insyaallah tidak ada kenaikan," ujar Bahlil saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).

Tekanan Harga Minyak Mentah (ICP) terhadap APBN

Bahlil menjelaskan bahwa saat ini rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) telah mencapai kisaran US$92 per barel. Angka ini melonjak cukup jauh dibanding asumsi dasar macro ICP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.

Meskipun kenaikan ini berpotensi memperbesar alokasi anggaran penambal subsidi energi, pemerintah memperkirakan tren ICP masih dapat dikendalikan di bawah batas psikologis tertentu.

"Sekarang rata-rata ICP di angka US$92 per barel. Padahal di dalam APBN itu sekitar US$70. Kita targetkan kalau begini terus mungkin di bawah US$100 per barel," kata Bahlil.

Capaian Sektor ESDM dan Arahan Presiden Prabowo

Dalam rapat evaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut, Bahlil turut menyampaikan kinerja positif sektor energi dan sumber daya mineral:

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Target awal sebesar Rp133 triliun diperkirakan bakal terlampaui hingga menembus lebih dari Rp160 triliun.

Devisa Ekspor Batu Bara: Kendati volume produksi mengalami penurunan, devisa hasil ekspor batu bara diproyeksikan melampaui US$30 miliar, melampaui target awal sebesar US$27 miliar.

Menutup keterangannya, Bahlil menegaskan arahan Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran kabinet agar senantiasa bergerak cepat tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku.

"Catatannya harus kerja cepat, eksekusi cepat, jangan lambat, sesuai aturan, dan jangan melanggar aturan," pungkas Bahlil.

close
Pasang Iklan Disini