Sudah Diperingatkan Jangan Membakar, Warga Meranti Jadi Tersangka Karhutla 85 Hektare

Iki Radio - Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti menetapkan seorang warga berinisial TH alias Din (56) sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menghanguskan sekitar 85 hektare kawasan gambut di Desa Gemala Sari, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Penetapan tersangka disampaikan Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, dalam konferensi pers di lokasi kebakaran, Minggu (6/9/2026).

Menurut Gede, kebakaran berlangsung sejak 1 September 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, api diduga berasal dari aktivitas pembersihan lahan yang dilakukan tersangka.

“Kebakaran yang berlangsung sejak 1 September 2026 ini diperkirakan telah menghanguskan sekitar 85 hektare kawasan gambut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, api berasal dari aktivitas pembersihan lahan yang dilakukan oleh tersangka,” ujar Gede.

Sebelum kejadian, TH disebut telah mendapat peringatan dari Kepala Desa Gemala Sari Erfandi dan Ketua RT setempat agar tidak melakukan pembakaran lahan.

Namun, pada 1 September 2026, tersangka diduga kembali membakar sisa pangkasan tanaman di kebun pinang miliknya dan meninggalkan lokasi sebelum memastikan api benar-benar padam.

“Pada 1 September, tersangka kembali membakar sisa pangkasan tanaman di kebun pinang miliknya dan meninggalkan lokasi tanpa memastikan api benar-benar padam,” jelasnya.

Tak lama setelah tersangka meninggalkan lokasi, asap tebal mulai terlihat. Ketika dilakukan pengecekan, api telah merembet dan membakar sekitar dua hektare lahan gambut.

Kondisi angin yang kencang dan berubah-ubah serta lapisan gambut kering dengan kedalaman sekitar tiga hingga empat meter menyebabkan api kemudian meluas hingga puluhan hektare.

Polisi mengungkap kasus tersebut menggunakan pendekatan scientific crime investigation yang melibatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Meranti, Polsek Rangsang, dan Tim Laboratorium Forensik Polda Riau.

“Hasil olah TKP secara sistematis mengarah kuat pada lahan milik TH sebagai titik awal munculnya api. Tersangka akhirnya diamankan petugas di rumah anaknya yang berada di Desa Gayung Kiri,” jelas Gede.

Penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, yakni satu bilah parang, satu gergaji, satu korek api atau mancis berwarna hijau, dua sampel kayu bekas terbakar, serta satu pelepah daun pinang yang hangus.

Seluruh barang bukti diamankan di Mapolres Kepulauan Meranti untuk kepentingan penyidikan.

Atas perbuatannya, TH dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Dalam penanganan kebakaran, lebih dari 100 personel gabungan dari TNI, Polri, Brimob, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), masyarakat, dan pihak perusahaan dikerahkan untuk memadamkan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke permukiman warga.

Upaya pemadaman dilakukan melalui pembuatan kanal sekat, penggunaan alat berat, hingga operasi pemadaman dari udara.

“Pembentukan kanal sekat pemadam, penggunaan alat berat, hingga operasi water bombing terus dimaksimalkan untuk mendinginkan lapisan tanah bagian dalam,” pungkasnya.

 

Read More

Transformasi, Bulog Bakal Ganti Nama SPHP Jadi Beras Kita

Iki Radio — Perum Bulog bersiap meluncurkan nama dan kemasan baru untuk produk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Mulai 20 Oktober 2026, beras SPHP akan bertransformasi menjadi Beras Kita Medium.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa jadwal peluncuran tersebut bertepatan dengan momentum memasuki tahun ketiga masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Mungkin ini akan diluncurkan nanti tanggal 20 Oktober. 20 Oktober itu bersamaan dengan tahun masuk tahun ketiganya pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Rizal seusai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Meskipun berganti nama utama, keterangan SPHP tetap dicantumkan di bagian bawah kemasan dengan porsi tulisan yang lebih kecil. Penggunaan kata "Kita" merujuk pada singkatan Keluarga Indonesia Sejahtera, menyelaraskan brand pangan pemerintah lainnya seperti Gula Manis Kita dan Minyakita.

Langkah rebranding ini dirancang agar produk Bulog tampil lebih menarik (eye-catching) dan mampu bersaing dengan beras swasta. Bersamaan dengan perubahan tampilan, Bulog berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas isi beras.

Selain varian medium, Bulog merapikan merek untuk lini komoditas beras lainnya. Diantaranya Beras Kita Medium, dengan tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah, dan  Beras Kita Premium yang tidak disubsidi dan ditujukan bagi konsumen nonsubsidi.

Merek premium sebelumnya seperti Befood dan Punakawan nantinya dialihkan ke merek tunggal ini.

Sebagai bagian dari penataan stok, Bulog menyiapkan program hilirisasi dengan mengalihkan sekitar 380 ribu ton beras yang sudah lama atau turun mutu untuk diolah menjadi bahan baku tepung beras. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi ketergantungan industri tepung beras nasional terhadap bahan baku impor.

Berdasarkan kesepakatan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang diarahkan Menko Pangan Zulkifli Hasan, stok beras tersebut akan dilepas melalui mekanisme lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan harga minimal Rp11.000 per kilogram.

Dukungan Bulog juga menyasar sektor peternakan melalui penyaluran 150 ribu ton jagung SPHP. Langkah ini disiapkan guna menopang lonjakan kebutuhan komoditas telur dan daging seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jagung SPHP akan disalurkan khusus kepada peternak rakyat skala kecil dan menengah dengan target harga sekitar Rp5.000 per kilogram. Stok jagung tersebut dipastikan telah siap di gudang-gudang Bulog untuk segera didistribusikan.

 

Read More

Pemerintah Perkuat Pasokan Pangan, Beras SPHP Medium Ditambah 1 Juta Ton

Iki Radio - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional tetap aman di tengah kondisi El Nino dan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang. Pemerintah juga memperkuat pasokan beras ke pasar dengan menambah alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) medium sebanyak 1 juta ton.

Kepastian tersebut disampaikan Mentan Amran usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan sejumlah kementerian/lembaga terkait di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/9/2026). 

“Kesimpulan semuanya, aman, aman. Produksi dan kebutuhan pangan kita aman,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia sekaligus menjaga harga di tingkat konsumen. Salah satunya dengan mempercepat penyaluran beras SPHP serta mendorong beras medium dan premium masuk ke jaringan ritel. 

“Yang pertama, SPHP kita tambah dan beras medium juga premium dorong ke ritel-ritel. Yang kedua, beras pecah atau menir kita stop impornya. Yang ketiga, untuk menekan harga ini, operasi pasar besar-besaran. SPHP ditambah satu juta ton, kemudian bantuan pangan dipercepat,” tegasnya.

Menurut Mentan Amran, kebijakan tersebut merupakan langkah antisipasi pemerintah menghadapi periode musim kemarau yang berpotensi menekan produksi dan pasokan di pasar. Pemerintah tidak menunggu tekanan pasokan terjadi, tetapi mengambil langkah lebih awal dengan memperkuat distribusi beras kepada masyarakat.

Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan penambahan 1 juta ton beras SPHP medium untuk memperkuat ketersediaan beras di pasar. Beras tersebut akan disalurkan melalui berbagai saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan penambahan tersebut merupakan keputusan pemerintah untuk memperkuat pasokan dan menjaga harga beras di pasar.  

“Untuk merespons itu, maka kami baru saja rapat memutuskan: kita tambah suplainya untuk beras subsidi yang kita kenal dengan SPHP. SPHP medium. Kita tambah lagi tadi 1 juta,” kata Zulkifli.

Karena itu, pemerintah menambah 1 juta ton SPHP medium yang akan disalurkan pada periode Oktober hingga Desember 2026 dan dilanjutkan hingga memasuki masa panen berikutnya. Beras SPHP tersebut ditujukan untuk menjaga pasokan sekaligus menekan kenaikan harga di pasar.

Mentan Amran menegaskan, selain memperkuat pasokan beras, pemerintah juga mempercepat bantuan pangan dan melakukan operasi pasar secara besar-besaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas pangan sekaligus memastikan masyarakat tidak kesulitan memperoleh beras. 

“Sudah didorong. Bulog kami minta percepat. Bulog minta percepat,” tegas Mentan Andi Amran Sulaiman saat ditanya mengenai pasokan beras premium di ritel modern.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kebijakan hilirisasi beras dengan memanfaatkan stok beras Bulog yang mengalami penurunan mutu untuk kebutuhan industri tepung beras. Kebijakan tersebut sekaligus mendukung pengurangan ketergantungan terhadap impor beras pecah atau menir.

Mentan Amran mengatakan pemerintah telah menghentikan impor beras pecah dan mengoptimalkan stok dalam negeri untuk kebutuhan tersebut. 

“Beras yang diimpor itu 380 ribu ton, beras pecah, itu kita setop. Dari Bulog 380 ribu. Alhamdulillah, jadi kita tindak setop impor beras pecah, menir,” ujarnya.

Pemerintah juga memutuskan penyediaan SPHP jagung sebanyak 150 ribu ton untuk membantu peternak rakyat dan pelaku usaha kecil-menengah menghadapi tekanan pasokan jagung selama musim kemarau.

Seluruh langkah tersebut menunjukkan pemerintah melakukan mitigasi secara terukur untuk menjaga pasokan pangan dari hulu hingga hilir. Di tengah tantangan El Nino, pemerintah memastikan produksi dalam negeri tetap berjalan, sementara distribusi dan intervensi pasar diperkuat untuk menjaga kebutuhan masyarakat. 

“Operasi pasar besar-besaran. SPHP ditambah satu juta ton. Kemudian bantuan pangan dipercepat,” pungkas Mentan Amran.

Read More

Kualitas Udara Padang Sangat Tidak Sehat, BPBD Bagikan 11.000 Masker

Iki Radio - Kualitas udara di Kota Padang berada pada kategori sangat tidak sehat dengan nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) mencapai 214. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Padang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membagikan 11.000 masker gratis kepada masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN), Senin (7/9/2026).

Pembagian masker menjadi langkah cepat Pemko Padang untuk mengurangi paparan udara yang memburuk akibat kiriman kabut asap yang dipicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari wilayah provinsi tetangga.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton mengatakan kondisi kualitas udara tersebut perlu direspons dengan langkah perlindungan, khususnya bagi masyarakat yang tetap beraktivitas di luar ruangan.

“Indeks standar pencemaran udara Kota Padang saat ini mencapai 214 dan masuk kategori sangat tidak sehat. Pembagian masker ini sesuai dengan edaran Wali Kota Padang Fadly Amran untuk menyikapi kondisi cuaca berkabut,” ujar Hendri.

Masker dibagikan kepada masyarakat tanpa dipungut biaya, terutama pengguna jalan yang masih beraktivitas di tengah kondisi udara yang tidak sehat. Sasaran mencakup pengendara sepeda motor, pengendara mobil, pengguna angkutan umum, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Distribusi 11.000 masker dilakukan secara serentak di empat lokasi yang menjadi titik aktivitas masyarakat, yakni di depan Balai Kota Padang di Jalan Bypass, Jalan A. Yani, Jalan Sawahan, dan kawasan Pasar Baru Pauh.

Petugas menyasar pengguna jalan yang melintas, terutama pengendara sepeda motor yang belum menggunakan masker. Pembagian juga dilakukan kepada pengendara kendaraan roda empat, angkutan umum, serta ASN yang berada di lingkungan Pemko Padang.

Aksi tanggap darurat tersebut dipimpin langsung Hendri Zulviton bersama jajaran BPBD. Kegiatan turut didampingi Asisten III Sekretariat Daerah Kota Padang Corri Saidan dan Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Padang Rina Melati, serta melibatkan anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB). Langkah tersebut tidak hanya diarahkan untuk membagikan masker, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kondisi kualitas udara yang sedang memburuk.

Pemko Padang akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap. Jika kondisi tersebut masih berlanjut, distribusi masker akan kembali dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan di lapangan.

Hendri mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi paparan langsung terhadap udara luar ketika kondisi tidak memungkinkan. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan, terutama bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan.

Dengan ISPU yang berada pada level sangat tidak sehat, respons pemerintah diarahkan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan sembari perkembangan kualitas udara terus dipantau. Pembagian masker menjadi salah satu langkah awal untuk mengurangi dampak paparan kabut asap terhadap warga Kota Padang.

Read More

Presiden Prabowo: Alokasi Anggaran Mitigasi Bencana Harus Ditambah

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto meminta alokasi anggaran mitigasi bencana ditambah secara signifikan agar pemerintah memiliki kesiapan lebih kuat menghadapi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut Prabowo, rangkaian bencana dan kondisi kedaruratan di sejumlah wilayah menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan. 

“Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menilai respons pemerintah terhadap sejumlah bencana, termasuk di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, berlangsung cukup cepat dan masif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ia mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan dan pemulihan di daerah terdampak. 

“Untuk itu saya ucapkan terima kasih semua unsur yang telah bekerja keras,” ujar Presiden Prabowo Subianto. 

Selain penanganan bencana di Sumatra, Presiden mengevaluasi respons terhadap kebakaran hutan. Menurutnya, penanganan telah berlangsung cukup masif, meski masih terdapat keterlambatan di sejumlah lokasi yang perlu menjadi bahan perbaikan.

Karena itu, Prabowo meminta pemerintah memperkuat kesiapan sarana penanganan bencana, antara lain dengan memperbanyak helikopter, pompa air, peralatan pemadam kebakaran, serta alat berat di wilayah berisiko tinggi.

Presiden juga meminta ekskavator berukuran kecil ditempatkan lebih dekat dengan daerah yang secara rutin menghadapi kebakaran hutan maupun ancaman bencana lainnya.

Menurutnya, pemerintah perlu menyusun rencana induk atau masterplan mitigasi bencana secara menyeluruh sehingga personel dan peralatan telah tersedia sebelum kondisi darurat terjadi. 

“Persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya kita siapkan,” tegas Prabowo.

Penguatan kesiapsiagaan juga mencakup kemampuan udara. Pemerintah mempertimbangkan penambahan helikopter, pesawat untuk operasi modifikasi cuaca, serta pemanfaatan pesawat nirawak atau drone yang mampu membawa air guna membantu penanganan kebakaran.

Prabowo Subianto juga meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji bahan dan metode yang paling efektif untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.

Selain itu, kemampuan TNI Angkatan Laut direncanakan diperkuat untuk mendukung penanganan bencana. Presiden menyebut kapal yang akan masuk jajaran TNI AL dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional helikopter dan drone sehingga pengerahan bantuan ke lokasi terdampak dapat dilakukan lebih cepat.

Presiden turut menyoroti penanganan gempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan kabut asap. Berbagai ancaman tersebut, menurutnya, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api atau Ring of Fire.

Read More

Kinerja Raih Status Sangat Tinggi, Bupati Madiun Tekankan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus mematangkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja birokrasi. Langkah ini diwujudkan melalui Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar pada Senin (7/9/2026).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi, Sekretaris Daerah Sigit Budiarto, Inspektur Kabupaten Madiun Joko Lelono, pimpinan OPD, serta tim LPPD Kabupaten Madiun. 

Untuk memperkuat kapasitas penyusunan laporan, Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Madiun menghadirkan Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda Setda Provinsi Jawa Timur, Dr. Lilik Pudjiastuti, sebagai narasumber.

Dalam paparannya yang bertajuk Hasil EPPD dan Arah Penguatan Kinerja LPPD Kabupaten Madiun, Dr. Lilik Pudjiastuti mengungkapkan tren kinerja Kabupaten Madiun yang menunjukkan grafik positif.

Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Nasional, skor Kabupaten Madiun mengalami lonjakan 0,33 poin dari angka 3,08 pada LPPD 2023 menjadi 3,41 pada LPPD 2024. Sementara itu, skor agregat pada Peta Kinerja LPPD Jatim 2025 tercatat mencapai 65,84.

Merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026 tentang Hasil EPPD Secara Nasional Tahun 2025 berdasarkan LPPD Tahun 2024, Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) Kabupaten Madiun resmi menyentuh angka 3,4110 dan masuk dalam kategori status Sangat Tinggi.

Menanggapi capaian tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa LPPD merupakan refleksi kepemimpinan daerah, wujud sinergi seluruh elemen OPD, sekaligus menjadi rapor kinerja bagi kepala daerah. Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar proses penyusunan laporan tidak sekadar formalitas semata.

"Capaian yang telah diraih harus menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita tidak hanya mengejar skor, tetapi memastikan setiap skor mencerminkan dampak positif terhadap pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Madiun," tegas Hari Wuryanto.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan pentingnya keakuratan data dalam setiap pelaporan mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari rakyat. Ia juga mendorong jajaran OPD untuk terus menelurkan inovasi baru guna membawa Kabupaten Madiun ke tingkat yang lebih tinggi.

"Karena LPPD ini dilaporkan ke pemerintah pusat, kita harus mengerjakannya sebaik mungkin sebab program kerja kita menggunakan anggaran dari rakyat. Selain itu, OPD harus terus berinovasi. Saat ini posisi kita ada di kategori sangat inovatif, saya berharap ke depan bisa naik menjadi terinovatif," pungkasnya.(ir)

Read More

Penegakan Hukum Karhutla Riau, 44 Orang Jadi Tersangka

Iki Radio - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan 44 orang sebagai tersangka dari 41 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau.

Data tersebut disampaikan saat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, bersama Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, mengecek lokasi karhutla di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Minggu (6/9/2026).

Kapolda menegaskan penanganan karhutla dilakukan melalui penguatan pencegahan, pemadaman, hingga penegakan hukum terhadap kasus yang memenuhi unsur pidana.

“Pencegahan kita perkuat, pemadaman kita lakukan maksimal, tetapi penegakan hukum tetap berjalan. Kalau ditemukan unsur pidana, tentu akan kita proses,” tegas Herry.

Polda Riau bersama Kodam XIX/Tuanku Tambusai juga memperkuat sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), pemerintah daerah, serta relawan di lapangan.

Upaya tersebut difokuskan pada pencegahan dan penanganan cepat agar kebakaran tidak meluas, terutama di desa rawan, kawasan perkebunan, lahan gambut, serta wilayah yang memiliki riwayat kebakaran.

Sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar juga terus dilakukan hingga tingkat desa dan dusun. Bhabinkamtibmas bersama Babinsa dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kelompok tani, dan pemilik lahan.

Dalam pengecekan di areal PT Bumi Siak Pusako (BSP), Kecamatan Dayun, Kapolda dan Pangdam turut memastikan kesiapan personel serta peralatan pemadaman di lapangan.

Penanganan dilakukan mulai dari pemadaman hingga pendinginan lahan gambut untuk mencegah munculnya kembali titik api.

“Saya bersama Pangdam turun langsung melihat kondisi di Siak. Sementara untuk wilayah lain yang terpantau memiliki hotspot, jajaran sudah kita minta melakukan pengecekan di lapangan. Setiap indikasi harus segera ditindaklanjuti agar api tidak sampai meluas,” kata Herry.

Kapolda mengingatkan bahwa setiap hotspot atau titik panas tidak dapat langsung disimpulkan sebagai kebakaran aktif.

Karena itu, jajaran kewilayahan diperintahkan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan atau ground check untuk memastikan kondisi sebenarnya.

“Kondisi Karhutla sangat dinamis. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Begitu ada hotspot, cek. Kalau ditemukan api, segera padamkan dan pastikan pendinginannya tuntas,” ujar Herry.

 

Read More

Wabup Madiun Ambal Warso, Berikut Sekilas Profil dr. Purnomo Hadi, Dari Direktur RSUD Dolopo Hingga Menjadi Wakil Bupati Madiun

Iki Radio — Jabatan Wakil Bupati Madiun periode 2025–2030 resmi diisi oleh dr. Purnomo Hadi. Pria kelahiran 7 September 1975 tersebut mengawali pengabdian barunya setelah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025.

Sebelum menduduki kursi orang nomor dua di Kabupaten Madiun, Purnomo merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdi di dunia kesehatan. Jabatan strategis terakhir yang diembannya sebelum pensiun dari status ASN adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo, Madiun.

Perjalanan pendidikan pria asli daerah ini dimulai dari jenjang sekolah dasar pada tahun 1981–1987 di SDN Tambakmas I. Tahun 1987–1990, di SMP Negeri Kebonsari, dan pada tahun 1990–1993 mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Geger, Kabupaten Madiun.

Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter (dr.), Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1994–2001. Dan Magister Hukum (M.H.), Universitas Islam Malang (UNISMA) tahun 2025.

Gelar magister hukum tersebut diraihnya melalui studi pascasarjana dengan fokus tesis pada strategi peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penyusunan tesis ini diangkat langsung dari pengalaman rekam jejak kepemimpinannya saat mengelola RSUD Dolopo.

Kombinasi latar belakang medis, pengalaman birokrasi, serta pemahaman di bidang hukum menjadi modal penting bagi dr. Purnomo Hadi dalam mendampingi tata kelola pemerintahan Kabupaten Madiun untuk lima tahun ke depan.(ir)

Read More