Iki Radio - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan bertemu dengan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setempat.
Pertemuan berlangsung di Gedung
Keuangan Negara Kupang, di Kupang, NTT pada Jumat (7/8/2026). Pertemuan ini
merupakan forum untuk memonitor pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) di daerah, membahas perkembangan penerimaan negara, serta mengevaluasi
dukungan APBN terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk
pengendalian inflasi.
Dalam arahannya, Menkeu
menegaskan bahwa Kemenkeu memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas
ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan.
Khusus untuk menjaga stabilitas
fiskal daerah, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pemerintah pusat sebesar
Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/ kota yang siap dicairkan mulai hari ini,
termasuk untuk pemerintah daerah di wilayah NTT.
Namun, ia menegaskan bahwa peran
Kemenkeu tidak berhenti pada pengalokasian anggaran saja. Fungsi monitoring
secara hati-hati perlu dilakukan, untuk memastikan kredibilitas penyaluran
anggaran yang tepat sasaran. “Jadi peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi
anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Jadi peran Anda sekalian
amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika
tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kita penting dalam menjaga
kredibilitas penyaluran anggaran,” tegas Menkeu Purbaya.
Sejalan dengan arahan tersebut,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT telah melakukan
monitoring dan evaluasi belanja pengendalian inflasi berbasis Dashboard
Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT.
Dashboard tersebut menjadi
instrumen analisis untuk memantau efektivitas belanja, tren inflasi, serta
memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan secara
lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain itu, melalui berbagai
forum koordinasi, seperti high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID); Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT; serta koordinasi bersama
Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa
Keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi NTT juga terus memperkuat sinergi dalam mendukung
stabilitas harga di daerah.

















