Download Disini.! Logo Hari Kebangkitan Nasional 2026, Simbol Persatuan dan Kedaulatan Bangsa di Era Digital

Iki Radio - Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 118 tahun 2026 hadir dengan tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.

Tema tersebut tidak hanya dituangkan dalam rangkaian kegiatan nasional, tetapi juga tercermin dalam identitas visual yang sarat makna melalui logo resmi Harkitnas 2026.

Logo Hari Kebangkitan Nasional tahun ini dirancang sebagai simbol semangat kolektif bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Di balik tampilannya, logo tersebut merepresentasikan optimisme, gotong royong, dan tekad bersama untuk membangun Indonesia yang semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing.

Secara filosofis, logo Harkitnas 2026 menghubungkan dua dimensi penting perjalanan bangsa.

Pertama, penghormatan terhadap sejarah kebangkitan nasional yang lahir dari semangat persatuan para pelajar dan kaum terdidik melalui Boedi Oetomo pada tahun 1908.

Kedua, orientasi menuju masa depan Indonesia yang menghadapi tantangan baru dalam bidang teknologi, informasi, dan transformasi digital.

Logo ini menjadi pengingat bahwa kebangkitan nasional tidak berhenti pada perjuangan fisik dan politik seperti masa lalu. Kebangkitan saat ini hadir dalam bentuk penguasaan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, literasi digital, dan kemampuan bangsa menjaga kedaulatan di ruang informasi global.

Tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” juga memberi makna penting terhadap posisi generasi muda sebagai pusat kebangkitan Indonesia masa depan.

Tunas bangsa dipahami sebagai sumber kekuatan nasional yang harus dijaga melalui pendidikan, karakter, kreativitas, dan kemampuan adaptasi menghadapi perubahan dunia.

Karena itu, filosofi logo Harkitnas 2026 tidak hanya berbicara tentang sejarah, tetapi juga tentang arah pembangunan bangsa.

Setiap elemen visual merefleksikan gerak maju, semangat bertumbuh, dan persatuan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi era digital yang semakin kompetitif.

Dalam pedoman resmi peringatan Harkitnas 2026 disebutkan bahwa logo tersebut merepresentasikan semangat kolektif bangsa untuk bergerak maju bersama-sama dalam menghadapi tantangan zaman, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai fondasi utama ketahanan nasional.

Semangat itu menjadi sangat relevan di tengah perubahan global yang berlangsung cepat dan dinamis.

Logo Harkitnas 2026 juga menggambarkan optimisme bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain melalui kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan kerja bersama.

Nilai gotong royong yang menjadi identitas bangsa tetap ditempatkan sebagai fondasi utama dalam membangun kemajuan nasional.

Lebih dari sekadar identitas visual peringatan tahunan, logo Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi simbol ajakan bagi seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan, meningkatkan literasi, dan menyiapkan generasi muda menghadapi masa depan.

Di tengah tantangan era digital, kebangkitan bangsa tidak lagi hanya diukur dari kekuatan fisik atau sumber daya alam, tetapi juga dari kemampuan menciptakan pengetahuan, menguasai teknologi, dan menjaga ruang digital nasional tetap sehat, produktif, dan berdaulat.

Melalui logo dan tema Harkitnas 2026, semangat kebangkitan nasional kembali ditegaskan. Indonesia diajak untuk terus melangkah maju dengan keyakinan bahwa masa depan bangsa dibangun dari generasi muda yang tumbuh kuat, cerdas, dan memiliki semangat persatuan.

DOWNLOAD DISINI

 

Read More

Kemkomdigi Dorong Platform Digital Lebih Transparan Awasi Konten Berbahaya

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong platform digital global meningkatkan transparansi sistem pengawasan konten di Indonesia, termasuk terkait jumlah moderator konten dan mekanisme pengendalian konten berbahaya di ruang digital nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah tidak lagi ingin hanya menerima laporan sepihak dari platform digital terkait penanganan konten bermasalah.

“Kita minta transparansi, kita minta penjelasan mengenai sumber daya pengawasan mereka. Sampai saat ini ketika kita sidak misalnya sebagai contoh Meta, mereka belum dapat menjelaskan kepada kita berapa banyak orang yang mereka rekrut untuk melakukan pengawasan ruang digital di Indonesia,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Menurut Meutya, banyak platform digital belum mampu menjelaskan secara rinci kapasitas pengawasan mereka terhadap berbagai konten berbahaya seperti judi online, pornografi, hoaks kesehatan, hingga disinformasi.

Ia mengungkapkan tingkat kepatuhan platform terhadap permintaan moderasi konten dari pemerintah saat ini baru berada di kisaran 20 persen.

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada lambatnya penanganan konten bermasalah di ruang digital Indonesia yang memiliki jumlah pengguna internet sangat besar.

Pemerintah mencatat berbagai konten berbahaya seperti judi online, deepfake pornografi, penipuan digital, dan hoaks kesehatan masih banyak beredar serta kerap terlambat ditindaklanjuti platform.

“Jadi ini on going prosesnya, kita terus meminta platform untuk melakukan kepatuhan-kepatuhan ini, termasuk memiliki kantor perwakilan. Ini aturan bakunya memang belum ada, jadi saat ini belum ada kewajiban untuk para platform membuat kantor perwakilan khusus,” jelas Menkomdigi.

Untuk memperkuat koordinasi penanganan konten berbahaya, Kemkomdigi juga mempertimbangkan aturan tambahan agar platform digital global memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Menurut Meutya Hafid, keberadaan kantor perwakilan akan mempercepat komunikasi dan respons platform terhadap permintaan penanganan konten dari pemerintah.

“Sedang kita pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah, terutama ketika ada hal-hal yang perlu diatensi, agar mereka memiliki kantor perwakilan di dalam negeri," tuturnya.

Selain itu, Kemkomdigi terus melakukan patroli siber harian bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menangani disinformasi, radikalisme digital, perjudian online, serta ancaman terhadap anak di ruang digital.

 

Read More

DKPPP Siak Prediksi Kebutuhan Hewan Kurban Capai 3.970 Ekor

Iki Radio - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Siak memprediksi kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 mencapai 3.900 hingga 3.970 ekor. Jumlah tersebut meningkat sekitar 4 hingga 6 persen dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 3.744 ekor.

Kepala DKPPP Kabupaten Siak Kaharuddin mengatakan, estimasi kebutuhan hewan kurban terdiri dari sekitar 2.880 hingga 2.950 ekor sapi, 55 sampai 65 ekor kerbau, serta 960 hingga 1.020 ekor kambing dan domba.

“Semoga pasokannya tahun ini tetap lancar dan tidak ada masalah,” ujar Kaharuddin, Senin (18/5/2026).

Berdasarkan data sementara hasil pemantauan lapangan per kecamatan, estimasi pemotongan hewan kurban saat ini tercatat sekitar 1.854 ekor sapi, 29 ekor kerbau, 524 ekor kambing, dan 9 ekor domba.

Untuk ketersediaan pasokan, stok sapi lokal mencapai sekitar 2.027 ekor dengan tambahan pasokan luar daerah sekitar 579 ekor. Sementara kambing tersedia sekitar 806 ekor dari peternak lokal dan tambahan sekitar 225 ekor dari luar daerah.

Kaharuddin menjelaskan, kebutuhan hewan kurban tertinggi masih didominasi lima kecamatan, yakni Kecamatan Tualang, Kandis, Siak, Dayun, dan Kerinci Kanan.

“Secara umum stok di Kabupaten Siak aman masih mampu memenuhi sekitar 60 persen kebutuhan hewan kurban. Sisanya dipasok dari luar daerah Riau seperti dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan beberapa wilayah lainnya,” kata dia.

Peningkatan kebutuhan hewan kurban tersebut juga diiringi pengawasan ketat terhadap kesehatan ternak, terutama untuk mengantisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD).

Menurut Kaharuddin, meski kasus PMK di sejumlah wilayah Provinsi Riau masih cukup tinggi, kondisi di Kabupaten Siak sejauh ini relatif terkendali. Namun, wilayah dengan lalu lintas ternak tinggi seperti Tualang, Kandis, Minas, Kerinci Kanan, dan kawasan sentra perdagangan ternak tetap menjadi prioritas pengawasan.

“PMK memang tidak menular ke manusia, tetapi dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Karena itu pengawasan terus kami perketat menjelang Iduladha,” jelas dia.

Ia menambahkan, pengawasan dilakukan secara berlapis mulai dari pemeriksaan administrasi hingga pemeriksaan fisik ternak. Seluruh ternak yang masuk ke Kabupaten Siak wajib dilengkapi dokumen kesehatan hewan, surat keterangan asal ternak, serta sertifikat veteriner sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023.

Petugas DKPPP bersama dokter hewan, paramedis veteriner, inseminator, dan tenaga teknis lapangan juga terus melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi mulut, kaki, suhu tubuh, pernapasan, nafsu makan, dan kondisi umum ternak untuk memastikan hewan bebas penyakit menular.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan melalui tahapan ante mortem dan post mortem guna memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat serta daging yang dikonsumsi masyarakat aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

“Jika ditemukan ternak yang menunjukkan gejala mengarah ke PMK atau penyakit menular lainnya, hewan akan diisolasi sementara dan tidak diperbolehkan diperdagangkan sampai status kesehatannya dipastikan aman,” ujar dia.

Read More

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026

Iki Radio - Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar usai sidang isbat penetapan awal Zulhijah 1447 H di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

“Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha 1447 H tanggal 10 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada Rabu tanggal 27 Mei 2026,” ujar Nasaruddin Umar dalam konferensi pers.

Penetapan tersebut dilakukan setelah pemerintah memadukan metode hisab dan rukyatul hilal yang dilaksanakan secara serentak di 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua Barat.

Lokasi rukyat mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah guna memastikan akurasi hasil pengamatan hilal.

Pemantauan dilakukan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kemenag kabupaten/kota, peradilan agama, organisasi masyarakat Islam, serta para ahli falak.

Sebelum sidang isbat dimulai, Kementerian Agama juga menggelar seminar posisi hilal yang melibatkan pakar astronomi, akademisi, dan perwakilan organisasi masyarakat Islam.

Sidang isbat turut dihadiri berbagai unsur, antara lain BMKG, BRIN, Badan Informasi Geospasial, Majelis Ulama Indonesia, ormas Islam, akademisi, serta pakar falak.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, mengatakan sidang isbat menjadi forum bersama untuk memastikan penetapan awal Zulhijah dilakukan secara akurat dan dapat diterima seluruh umat Islam di Indonesia.  

“Sidang isbat menjadi forum bersama untuk memadukan hasil hisab dan rukyatul hilal guna menetapkan awal Zulhijah 1447 H secara akurat dan dapat diterima seluruh umat Islam Indonesia,” ujar Arsad.

Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak terjadi pada 17 Mei 2026 sekitar pukul 03.00.55 WIB. Saat rukyat dilakukan, posisi hilal diperkirakan berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3 derajat 37 menit hingga 6 derajat 54 menit.  

“Pemantauan hilal dilakukan secara luas di berbagai wilayah Indonesia agar hasil rukyat yang diperoleh semakin akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sidang isbat,” kata Arsad Hidayat.

Penetapan Idul Adha melalui mekanisme sidang isbat menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kepastian layanan keagamaan, memperkuat moderasi beragama, serta membangun harmoni umat dalam pelaksanaan ibadah nasional.

Read More

Sambut Rombongan Bhikkhu Thudong 4 Negara, Ning Ita: Simbol Kuatnya Kebinekaan di Kota Mojokerto

Iki Radio – Pemerintah Kota Mojokerto menyambut hangat kedatangan rombongan Bhikkhu Thudong dari empat negara yang singgah di Balai Kota Mojokerto, Minggu (17/5/2026). 

Kehadiran para bhikkhu yang tengah menjalani ritual perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia Walk for Peace 2026.

Rombongan yang berjalan kaki melintasi sejumlah wilayah di Pulau Jawa tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sepanjang rute perjalanan, antusiasme tinggi ditunjukkan oleh masyarakat setempat yang berjejer menyaksikan langsung momen langka ini.

Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita mengungkapkan rasa bangganya atas terpilihnya Kota Mojokerto sebagai salah satu titik singgah. Menurutnya, momen ini menjadi bukti nyata dan gambaran hidup dari indahnya kerukunan serta toleransi antarumat beragama di Indonesia.

“Ini menjadi simbol bahwa Indonesia mampu menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan. Kami merasa bahagia bisa menyambut para Bhikkhu Thudong yang bermalam di Kota Mojokerto. Ini menunjukkan masyarakat kami menerima keberagaman dengan penuh keterbukaan,” ujar Ning Ita.

Ning Ita juga menegaskan bahwa keharmonisan sosial di Kota Mojokerto bukan hal baru. Kota ini telah berulang kali menerima penghargaan sebagai kota yang toleran dan harmonis. Ia pun mendoakan agar seluruh peserta perjalanan spiritual senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan hingga tiba di tujuan akhir.

Koordinator Walk for Peace 2026 Jawa Timur, Irwan, memaparkan bahwa total rombongan yang mengikuti aksi jalan kaki ini berjumlah 57 bhikkhu. Mereka berasal dari empat negara di Asia Tenggara Thailand 43 orang, Indonesia 7 orang, Malaysia 4 orang, Laos 3 orang.

Irwan menambahkan, rute perjalanan di wilayah Jawa Timur dijadwalkan melintasi sekitar 10 kabupaten/kota dengan waktu tempuh kurang lebih 11 hari.

Rombongan ditargetkan tiba di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026 mendatang untuk mengikuti seluruh rangkaian peringatan Hari Raya Waisak, yang puncak perayaannya jatuh pada 31 Mei 2026.

Pihak panitia pun menyampaikan apresiasi yang mendalam atas pengawalan ketat dari aparat keamanan, dukungan pemerintah daerah, serta keramahan luar biasa yang ditunjukkan oleh masyarakat di setiap jalur yang dilalui.

"Antusiasme dan keramahan masyarakat selama perjalanan menjadi cerminan harmoni kehidupan berbangsa di Indonesia," pungkas Irwan.

Read More

MBG Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Desa dan UMKM Lokal

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional, terutama di tingkat desa dan daerah.

Hal itu disampaikan “MBG akan membangkitkan ekonomi kita,” kata Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Menurut dia, dampak program tersebut mulai dirasakan pemerintah daerah, mulai dari kepala desa hingga bupati, terutama dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Prabowo mengakui pelaksanaan Program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun, pemerintah berkomitmen terus melakukan pembenahan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. “Banyak tantangan dan masalah, tetapi harus kita hadapi,” ujarnya.

Ia mengatakan Program MBG memiliki dampak langsung terhadap masyarakat kecil, khususnya keluarga petani dan pelaku usaha desa.

Prabowo menjelaskan program tersebut akan menciptakan perputaran uang yang besar di tingkat desa. Dengan asumsi 3.000 penerima manfaat per desa dan nilai anggaran Rp15 ribu per orang, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp45 juta per hari. “Dalam satu bulan bisa mencapai sekitar Rp900 juta dan dalam setahun lebih dari Rp10,8 miliar beredar di desa,” ujarnya.

Menurut dia, perputaran ekonomi tersebut akan membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha kecil untuk menjual hasil produksinya langsung di lingkungan desa. 

“Petani lele bisa menjual hasil panennya, peternak telur bisa memasok kebutuhan, pembuat tempe juga mendapat pasar,” kata Prabowo.

Ia menambahkan, Program MBG juga akan memangkas rantai distribusi dan biaya logistik karena kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari desa setempat tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar daerah. “Pasarnya ada di desa itu sendiri,” ujarnya.

Presiden Prabowo menilai perputaran dana ratusan triliun rupiah melalui Program MBG dan koperasi desa akan memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah berharap program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan koperasi.

Read More

Presiden Targetkan 30.000 KDKMP Diresmikan pada Agustus 2026

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat diresmikan pada Agustus 2026.

“Pada Agustus kita akan meresmikan 30.000 koperasi,” kata Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Prabowo, meski target tersebut belum sepenuhnya tercapai, peresmian 20.000 koperasi dalam satu tahun tetap menjadi capaian besar yang jarang terjadi di negara lain. “Kalau hanya sampai 20.000, itu juga prestasi yang jarang ditemukan di negara lain,” ujarnya.

Presiden Prabowo menilai capaian tersebut membuktikan pemerintah Indonesia mampu bekerja cepat apabila didukung tekad, strategi, dan kerja sama yang kuat antarlembaga.

Ia juga meminta masyarakat menghapus anggapan bahwa Indonesia adalah bangsa yang lemah dan tidak mampu bersaing. “Kita tidak boleh menjadi bangsa yang kalah. Kita harus menjadi bangsa yang menang,” katanya.

Menurut Prabowo, Koperasi Merah Putih akan menjadi fondasi penguatan ekonomi desa sekaligus mendukung pembangunan sektor perikanan, hilirisasi, dan industrialisasi nasional.

Ia menjelaskan koperasi tersebut akan dilengkapi layanan keuangan, distribusi logistik, penyaluran subsidi, hingga sarana pengangkutan hasil pertanian.

Dengan skema itu, desa diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pihak luar dalam memasarkan hasil produksi masyarakat. 

“Koperasi punya truk sendiri dan pikap sendiri, sehingga petani tidak bergantung kepada pihak lain,” ujarnya.

Prabowo mengatakan persoalan utama petani selama ini berkaitan dengan pupuk, modal usaha, dan akses pasar setelah panen. Kehadiran koperasi diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut.

Selain menjadi pusat distribusi hasil pertanian, KDKMP juga akan menjalankan berbagai layanan kebutuhan masyarakat, mulai dari penyedia sembako, penyalur gas dan pupuk subsidi, layanan logistik bersama Pos Indonesia, hingga penyaluran bantuan pemerintah.

Koperasi tersebut juga direncanakan memiliki layanan apotek dan penyediaan obat murah bagi masyarakat desa.

Prabowo menilai koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi bersama yang memperkuat konsep Indonesia Incorporated atau pembangunan ekonomi berbasis asas kekeluargaan. “Ekonomi kita dibangun atas dasar kekeluargaan. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin,” kata Prabowo.

Ia menegaskan koperasi, UMKM, dan pelaku usaha besar harus saling mendukung demi memperkuat ekonomi nasional.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti tingginya bunga kredit yang selama ini membebani pelaku usaha mikro dan masyarakat kecil.

Pemerintah, kata dia, telah memerintahkan penurunan bunga kredit super mikro yang sebelumnya mencapai lebih dari 20 persen menjadi di bawah 10 persen. 

“Tadinya bunganya 24 persen. Saya perintahkan harus turun di bawah 10 persen,” ujarnya.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut diperlukan agar masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro dan perempuan di desa, memperoleh akses pembiayaan yang lebih adil. 

“Masa pengusaha besar dapat bunga 9 persen, emak-emak di kampung dapat 24 persen. Itu yang tidak benar dan harus kita ubah,” katanya.

Read More

Dukung Mobilitas KDMP, Pemkab Madiun dan Forkopimda Serahkan Bantuan Kendaraan Operasional

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyerahkan bantuan sarana prasarana (sarpras) berupa kendaraan operasional roda 3 dan roda 4 di Pendopo Ronggo Djumeno, Sabtu (16/5/2026).

Bantuan ini diserahkan secara simbolis kepada 40 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah aktif beroperasi di wilayah Kabupaten Madiun. 

Fasilitas kendaraan tersebut dihadirkan untuk menyokong mobilitas usaha koperasi, terutama pasca-rampungnya pembangunan gerai fisik masing-masing koperasi.

Melalui dukungan logistik yang kuat, pemerintah daerah berharap 40 koperasi ini dapat langsung "tancap gas" menjadi motor penggerak ekonomi warga yang mandiri, tangguh, dan produktif di tingkat desa.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan bahwa kehadiran aset kendaraan operasional yang baru ini menuntut tanggung jawab serta integritas tinggi dari para pengelolanya. 

Ia mengingatkan para Kepala Desa dan Camat agar memastikan manajemen koperasi diisi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang jujur dan tepercaya, sehingga aset daerah tersebut tidak disalahgunakan.

“Kita rawat bersama-sama. Pak Kepala Desa dan Pak Camat adalah sebagai salah satu anggota pengawas di KDKMP. Mari kita awasi dengan baik, mudah-mudahan generasi kita yang melaksanakan ini bisa menjalankan koperasi ini dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah,” ungkap Bupati Hari Wuryanto.

Untuk memastikan keberlanjutan program, Pemkab Madiun tidak hanya memberikan bantuan fisik, melainkan juga berfokus pada peningkatan kapasitas pengelola. 

Bupati menyebutkan bahwa pihaknya akan mengintegrasikan tata kelola koperasi dengan berbagai sektor ekonomi strategis.

“Kita kerja sama dengan Dinas Koperasi, latihan-latihan untuk peningkatan kapasitas SDM-nya akan kita bantu. Kita juga akan integrasikan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya supaya KDKMP ini nanti menjadi salah satu penggerak ekonomi di desa,” jelasnya.

Lebih lanjut, keberadaan KDKMP ini diharapkan mampu membangun kolaborasi solid dengan 52 SPPG yang ada di Kabupaten Madiun, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Inf. I Nyoman Adhi Saputra menjelaskan bahwa pendistribusian sarana dan prasarana penunjang koperasi ini akan dilakukan secara bertahap mengingat proses logistik pengiriman yang membutuhkan waktu.

“Kekurangannya ini pengirimannya bertahap karena keterbatasan akomodasi pengiriman sarana angkutnya. Bertahap kendaraannya, motor roda tiganya, gerobaknya, dan yang lain-lainnya itu, termasuk AC dan perangkat pendukung yang lain,” pungkasnya.(ir)

Read More