Bersama Putri Indonesia, Bupati Ipuk dan Ribuan Insan Kesehatan Banyuwangi Parade Gaya Hidup Sehat

Iki Radio - Bersama Puteri Indonesia 2025 Firsta Yufi Amarta Putri, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan ribuan insan kesehatan mulai dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, serta tenaga kesehatan lainnya parade edukasi kesehatan, di RTH Purwoharjo, Minggu (23/11/2025). 

Parade yang mengampanyekan pentingnya perilaku hidup sehat pada masyarakat itu, dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61.

Mereka menyosialisasikan berbagai pesan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, mulai pentingnya konsumsi gizi seimbang, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui tindakan sederhana sehari-hari.

"Mari jadikan momentum HKN ini sebagai pengingat untuk terus menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan," ajak Ipuk.

Mengangkat tema "Generasi Sehat, Masa Depan Hebat", kegiatan ini diikuti sekitar empat ribu peserta dari berbagai kalangan instansi kesehatan. Mulai puskesmas, rumah sakit, klinik, organisasi profesi, serta institusi pendidikan kesehatan.

Peserta dilepas oleh Bupati Ipuk dari Lapangan Purwoharjo lalu berkeliling jalan raya dan permukiman penduduk sambil membawa atribut sarat edukasi kesehatan. Seperti gizi, pencegahan HIV, hipertensi, serta kesehatan ibu dan anak, dan masih banyak edukasi lainnya.

Berbagai kegiatan kesehatan juga digelar seperti senam massal dan jalan sehat, yang melibatkan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan semangat hidup sehat bersama.

"Hari ini tenaga kesehatan menunjukkan kekompakan luar biasa. Saya harap teman-teman nakes semakin guyub dan nantinya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Banyuwangi," tambah Ipuk.

Ketua Panitia HKN, dr. Nira Ista Dewi, mengatakan peringatan HKN di Banyuwangi telah dimulai sejak awal November. Rangkaiannya ada bakti sosial, layanan kesehatan gratis, layanan spesialistik serentak di 25 puskesmas, dan lainnya.

Selain itu turut digelar festival Posyandu Kreatif, lomba senam peregangan, lomba foto dan vido tentang kesehatan, talkshow kesehatan mental bersama Puteri Indonesia, dan banyak lagi.

"Hari ini kita gelar senam bersama, jalan sehat, pelayanan kesehatan, dan panggung hiburan. Puncak perayaan HKN di Banyuwangi akan ditutup besok di halaman pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Semua kegiatan kita rangkai untuk semakin mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat," terangnya.

Read More

Kemenhub Terus Gencarkan Ramp Check Moda Transportasi Jelang Nataru 2025/2026

Iki Radio - Jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta pemangku kepentingan terkait semakin menggencarkan ramp check pada moda transportasi darat, laut, udara, serta kereta api. Langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan untuk menekan terjadinya kecelakaan yang disebabkan faktor teknis kendaraan maupun faktor manusia (human error).

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi Jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta pemangku kepentingan terkait semakin menggencarkan ramp check pada moda transportasi darat, laut, udara, serta kereta api. (Foto Humas Kemenhub)

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenhub melaksanakan ramp check untuk memastikan seluruh moda transportasi aman, nyaman, serta siap melayani masyarakat dengan kualitas terbaik. Keselamatan rakyat adalah prioritas utama dan kami berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang transparan, tertib, serta humanis,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, di Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Adapun, ramp check dilakukan dengan memeriksa hal-hal yang dirasa dapat menyebabkan kecelakaan, seperti kelaikan kondisi fisik kendaraan, fungsi-fungsi alat-alat pendukung operasional kendaraan, surat-surat administrasi dan kelengkapan kendaraan, serta perlengkapan lainnya yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan berkendara.

Pada sektor transportasi darat, pelaksanaan ramp check sudah dimulai sejak 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026. 

Cakupannya meliputi pool bus, jalur wisata strategis, serta terminal yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Lampung, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, NTT, NTB, Papua, Bengkulu, serta Sulawesi Barat. 

Target operasi ramp check sebanyak 15.000 unit kendaraan.

Untuk sektor transportasi laut, setiap kapal penumpang yang akan beroperasi wajib menjalankan pemeriksaan kelaiklautan secara menyeluruh, guna memastikan keselamatan pelayaran. 

Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub telah membentuk Tim Uji Petik yang melakukan ramp check di sejumlah pelabuhan padat penumpang antara lain Pelabuhan Tanjung Perak, Makassar, Batam, Ambon, Banten, Bitung, Dumai, Sorong, Kendari, Kotabaru-Batulicin, Ternate, Kupang, Tanjung Wangi, Merauke, serta Muara Angke. 

Kemudian, dilakukan juga koordinasi intensif dengan BMKG untuk memperoleh pembaruan perkiraan cuaca dan menerapkan SOP jika terjadi cuaca ekstrem.

Kemudian sektor transportasi udara, ramp check akan dilakukan mulai 21 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026 untuk menjaga dan meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan serta keamanan penerbangan. Pengecekan akan dilakukan pada 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal dengan rincian 366 unit siap operasi dan 194 unit sedang dalam perawatan.

Sementara itu, pada sektor perkeretaapian, ramp check dilakukan terhadap sarana dan prasarana, termasuk pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan inspeksi keselamatan di lintas operasi.

Selain ramp check, kebijakan dan strategi lain juga telah disiapkan untuk menjaga dan meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan transportasi antara lain melalui koordinasi dengan stakeholder terkait. 

Pemangku kepentingan yang dilibatkan seperti Kepolisian RI, operator transportasi, penyiapan sumber daya manusia, antisipasi cuaca, regulasi tentang keselamatan, serta penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026. 

Seluruh komponen yang terlibat mencapai lebih dari 12.000 personel terdiri dari unsur kementerian/lembaga juga stakeholder lainnya.  

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, sehingga dapat berkumpul dengan keluarga tercinta tanpa kendala berarti. Kami mengimbau seluruh pengguna transportasi untuk tetap mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama,” tukas Menhub Dudy.

Read More

Diharap Bisa Selaras, IDI Madiun Siap Berkolaborasi Dengan Pemda

Iki Radio - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun berharap, program program yang akan dilaksanakan oleh kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Madiun, bisa selaras dengan program daerah.

Sehingga IDI sebagai salah satu organisasi profesi dapat turut serta dalam berbagai program daerah khususnya dibidang kesehatan.

"IDI Madiun itu mencakup kota dan kabupaten Madiun. IDI itu pelaksana program SDGs (Sustainable Development Goals) yang ke tiga. Jadi semuanya harus sehat dan sejahtera. Inilah nantinya progran IDI akan mengarah kesana mendukung visi misi yang telah ditetapkan," ujar Walikota Madiun, Maidi, usai pelantikan Pengurus IDI Cabang Madiun, Sabtu (22/11/2025).

Kata Maidi, seiring dengan prestasi yang telah diraih Pemkot Madiun pada SDGs, akan membuat IDI Madiun menjadi yang terbaik. 

"Kalau IDI (Madiun) nanti programnya kesana (SDGs), akan menjadi yang terbaik.

Kekurangannya apa bisa dibicarakan dengan pemda," lanjutnya.

Maidi berharap, program IDI yang lama bisa diteruskan dan program yang baru bisa disesuaikan dengan program pemerintah.

Sementara itu Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi berharap, IDI akan mendukung Pemkab Madiun dalam bidang layanan kesehatan.

"Dengan program IDI, tentu diharapkan mendukung optimalisasi layanan kesehatan di Kabupaten Madiun," kata dr. Pur (panggilan Wabup Madiun)

Ditambahkan, dalam upaya peningkatan layanan kesehatan, kata dr. Pur, akan ada evaluasi kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Madiun.

"Kita akan evaluasi, kebutuhan tenaga kesehatan, sehingga masyarakat di Kabupaten Madiun bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna dengan kecukupan tenaga kesehatan," tambahnya. 

"Program program IDI diharapkan juga akan dapat dirasakan seluruh masyarakat, dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat," pungkasnya.

Ketua IDI Madiun 2025 - 2028, dr. Andika Tomy Permana Sp.BS., M.Ked.Klin menyampaikan dukungan dari seluruh pemangku kebijakan di Madiun, akan memantabkan dalam pelaksanaan program IDI kedepan.

"Dengan dukungan itu kami yakin akan bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," kata dr. Tomy.

dr. Tomy menegaskan, sejauh ini IDI selalu berupaya untuk menyesuaikan dan mendukung program pemerintah.

"Saat ini pemerintah mengutamakan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Urologi). Jadi nanti kami akan berfokus sesuai fokus pemerintah," lanjutnya.

Selain itu peningkatan usia harapan hidup menjadi salah satu rencana yang akan dilakukan IDI Madiun, sehingga peningkatan kesehatan lansia juga menjadi bagian program IDI Madiun.

Ditambahkan dr. Tomy, jumlah anggota yang terus bertambah menjadi tantangan dan sekaligus keuntungan dimana semuanya akan diakomodir.

"Saat ini masyarakat lebih pandai mencari informasi. Jadi kita harus lebih jeli, dalam edukasi ke masyarakat," pungkasnya.

Sementara saat ini, jumlah anggota IDI Madiun sebanyak 600 dokter yang bertugas disejumlah layanan kesehatan baik Kota maupun Kabupten Madiun.(iw/IR).

Read More

Pelantikan Pengurus IPNU IPPNU Kabupaten Madiun, Bupati Sampaikan Pesan Pendiri NU

Iki Radio - Bupati Madiun Hari Wuryanto, mengingatkan seluruh pelajar khususnya pengurus dan anggota Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) melaksanakan pesan pendiri Nahdhatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy'ari.

Hal ini disampaikan Bupati, saat pelantikan pengurus IPNU - IPPNU Cabang Madiun, periode 2025 - 2028, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Sabtu (22/11/2025).

Yang pertama Bupati menyampaikan pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana pesan KH. Hasyim Asy'ari.

"Pentingnya menuntut ilmu pengetahuan, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan umum, untuk membangun pengetahuan dan karakter yang kuat," kata Bupati.

Selain itu, pemuda harus berakhlak mulia. Pentingnya membangun akhlak mulia, seperti ujur sabar dan rendah hati dalam berinteraksi demgan masyarakat.

"Ini pesan yang luar biasa yang harus tetep dipegang. Meskipun Kabupaten Madiun ini kampung pesilat, namun kesabaran tetap diutamakan," lanjutnya.

Selanjutnya Bupati berpesan agar para pemuda khususnya IPNU - IPPNU, harus berperan dilingkungan masyarakat, dam jangan bersikap masa bodoh dalam lingkungan.

"Beliau (KH. Hasyim Asy'ari) mendorong para pemuda untuk ikut berperan aktif dalam masyarakat. Membantu mereka yang membutuhkan dan membangun komunitas yang harmonis," tambahnya.

Selain itu diharakan dapat mempertahankan keimanan dan menjalankan ajaran agama dengan baik dalam kehidupan sehari hari.

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelajar NU dalam bidang keagamaan pendidikan dan sosial, menjadi tugas yang harus dilakukan IPNU - IPPNU.

Selain itu harus mampu mengembangkan potensi, dan menjadi kader kader yang berakhlak mulia, berilmu, dan beramal.

IPNU - IPPNU harus bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para pelajar, serta mengembangkan kepemimpinan dan organisasi pelajar yang demokratis dan berintegritas.

"Insyaalloh pemerintah daerah akan support dalam rangka meningkatkan kualitas kader kader IPNU dan IPPNU di Kabupaten Madiun," pungkasnya.

Dalam acara pelantikan pengurus IPNU dan IPPNU ini juga dihadiri sejumlah tokoh dan ulama NU di Kabupaten Madiun.(iw/IR)

Read More

Serahkan Mobil Brio, Bupati Apresiasi Inovasi BPR Madiun

Iki Radio - Bupati Madiun Hari Wuryanto, menyerahkan langsung satu unit mobil Honda Brio, kepada pemenang program Simpanan Arisan Masyarakay (Simarmas) Brio yang diselenggarakan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kabupaten Madiun.

Penyerahan dilakukan di Kantor Pusat BPR Kabupaten Madiun, Jum'at (21/11/2025).

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyerahkan hadiah Honda Brio kepada pemenang program Simarmas Brio Bank Madiun, Jum'at (21/11/2025)

"Selain sebagai usaha milik Pemerintah Daerah, BPR memiliki dua tanggungjawab. Yang pertama kepada pemda, yang kedua kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan," kata Bupati Madiun saat memberikan sambutan.

Dalam kesempatan ini, Bupati Madiun juga memberikan bantuan sosial secara simbolis dari BPR Madiun kepada 200 anak yatim piatu di Kabupaten Madiun, dan yang berada disekitar kantor cabang BPR Madiun.

"Dengan berbagi menunjukkan keberadaan BPR ini mampu membawa manfaat bagi masyarakat," lanjut Bupati dalam sambutan.

BupatiMadiun menyerahkan santunan dari Bank Madiun kepada kepada anak yatim piatu.

Usai acara penyerahan hadiah mobil Brio, Mas Hari Wur - sapaan Bupati Madiun- kepada wartawan menyampaikan apresiasi atas segala inovasi yang dilakukan Bank Madiun (sebutan BPR Madiun).

"Mudah mudahan semakin maju, semakin jaya. Sebagai salah satu perusahaan daerah, BPR telah memberikan kontribusi banyak baik kepada pemkab dan masyarakat. Fasilitas yang dimiliki BPR juga luar biasa. Bank Madiun terpercaya," ujar Mas Hari Wur.

Diharapkan, seluruh masyarakat dapat terlayani oleh Bank Madiun.

"Di era digitalisasi ini masyarakat bisa mengakses bank Madiun, baik secara digital maupun maual. Jangan kalah dengan bank umum. Sekarang mau bayar air, bayar listrik bisa di Bank Madiun," tegasnya.

Direktur Utama Bank Madiun, Velly Murdianto menyampaikan terimakasih atas apresiasi dan dukungan Pemkab Madiun sehingga banyak inovasi yang dilakukan dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui program Simarmas.

"Program Simarmas Brio ini berjalan selama 30 bulan. Dan pesertanya bukan semua nasabah, namun yang mendaftar secara khusus untuk program ini," katanya.

Direktur Bank Madiun, Velly Murdianto bersama pemenang Honda Brio Winarni

Dijelaskan, nasabah cukup menabung Rp100 ribu per bulan secara rutin dan saat pengundian memiliki saldo minimal Rp3 juta.

"Pada awal program (Simarmas Brio) ada 4.500 peserta. Lalu pada saat periode pengundian, ada 4.134 peserta. Kuncinya harus menabung rutin selama 30 bulan itu, kalau tidak rutin kesempatannya hilang. Tetapi uangnya masih tetap. Ini yang tidak dapat hadiah mobil, uangnya kita kembalikan Rp 3 juta ditambah Rp 100 ribu," jelasnya.

Program Simarmas Brio disusun berjenjang, pada bulan ke-10, peserta berpeluang mendapatkan logam mulia 5 gram. Kemudian bulan ke-20 hadiahnya meningkat menjadi satu unit motor Honda Scoopy, dan pada bulan ke-30, hadiah puncaknya adalah mobil Honda Brio.

Sementara pelaksanaan undian program Simarmas Brio Bank Madiun ini telah dilaksanakan Minggu, 19 Oktober 2025, bersama dengan kegiatan rutin Sore di Kabupaten Madiun, yang digagas Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun.

Winarni, warga Pilangkenceng Kabupaten Madiun, mendapat hadiah satu unit mobil Honda Brio dari program Simarmas Brio Bank Madiun ini.

"Saya tidak mengira bisa mendapatkan hadiah Brio ini. Kaget saja kemarin pas undian itu. Untuk program ini saya mendaftar 10 akun. Harapannya program ini akan ada terus," kata Winarni.

Melalui program ini menjadi bukti, bahwa Bank Madiun sebagai lembaga keuangan daerah berupaya tumbuh bersama masyarakat, bukan hanya lewat layanan finansial, tapi juga lewat kebiasaan menabung yang berkelanjutan.

Kegiatan penyerahan hadiah Simarmas Brio ini juga dihadiri seluruh direksi dan karyawan Bank Madiun, Dewan Pengawas serta sejumlah tamu undangan.(*/iw/IR)

Read More

Tahun 2026, 13 Raperda Menjadi Prioritas Bapemperda DPRD Kabupaten Madiun

Iki Radio - Tahun 2026 mendatang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun, memprioritaskan pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Usulan pembahasan 13 Raperda itu,  ditetapkan sebagai keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (20/11/2025).

"Usulan itu, mendasar pada hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Eksekutif Kabupaten Madiun, pada tanggal 4 November 2025, yang membahas materi peninjauan skala prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun," kata Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Madiun, Kuwat Edy Santoso.

Adapun 13 Raperda yang masuk pada agenda prioritas pembahasan di Bapemperda DPRD Kabupaten Madiun 2026 itu diantaranya :

1.       Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2.       Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

3.       Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;

4.       Raperda tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5.       Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

6.       Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisataan Daerah;

7.       Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;

8.       Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;

9.       Raperda tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;

10.   Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan;

11.   Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perumda Tirta Darma Purabaya Kabupaten Madiun;

12.   Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren;

13.   Raperda tentang Penyertaan Modal Terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.

“Sesuai dengan Undang  Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, bersama dengan Kepala Daerah,” lanjut Kuwat.

Harapannya, dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas, implementatif dan juga aspiratif, sehingga perlu dilakukan perencanaan secara terpadu, terarah dan terencana dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

“Produk yang dihasilkan juga diharapkan merupakan regulasi yang sungguh – sungguh, dibutuhkan masyarakat maupun Pemerintah Daerah, dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dari Pemerintah Pusat, serta demi akuntabilitas jalannya Pemerintahan Daerah maupun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu Bupati madiun Hari Wuryanto menyampaikan, dari 13 usulan raperda yang masuk pada pembahasan Bapemperda Kabupaten Madiun 2026, selain tentang perda APBD, perda yang mengatur tentang tata ruang akan menjadi fokus utama.

“Kita akan utamakan terkait masalah penata ruangan supaya betul betul sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Kabupaten Madiun. Dan juga ada beberapa regulasi, yang penting bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu dapat berjalan dengan baik,” kata Bupati.

Lebih lanjut, dari usulan 13 agenda pembahasan raperda tahun 2026 itu, baik pihak eksekutif maupun legislatif akan menerima masukan dari masyarakat sehingga produk hokum yang ditetapkan nantinya sesuai dengan harapan masyarakat.

“Ini kan masih dalam pembahasan.  Masukan dari masyarakat, temen dewan juga akan serap aspirasi. Jadi perda yang akan kitatetapkan betul betul sesuai yang diharapkan masyarakat,” lanjutnya.

Berkaitan dengan raperda yang mengatur tentang perusahaan daerah (Perumda), hal ini lebih kepada optimalisasi peran dari Perumda di Kabupaten Madiun.

“Perumda itu disamping memberikan layanan terbaik, juga meningkatkan pendapatan supaya nanti kalau pendapatannya naik, PAD nya naik. Kalau PAD nya naik kembali lagi ke masyarakat,” pungkasnya.(iw/IR)

Read More

Sepakat, DPRD dan Bupati Madiun Sahkan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Iki Radio - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun, dan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, sepakat untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahaan Atas Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (20/11/2025).

Pengambilan Keputusan Bersama terhadap penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 itu,ditandatangani pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (20/11/2025).

Sebelum penandatanganan kesepakatan atas perubahan Perda tersebut, ketua Panitia Kusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Madiun, menyampaikan laporan hasil pembahasan dengan tim eksekutif, terhadap Raperda perubahan atas Perda tersebut.

"Tugas kami  yaitu membahas Raperda tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu kami selaku ketua Pansus I akan melaporkan hasil pembahasan Raperda dimaksud," kata Guntur Setyono,Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Madiun.

Dijelaskan, pada proses pembahasan terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi tugas pokok Pansus I tersebut, dilakukan pembahasan dalam beberapa tahap.

Yakni mulai pendalaman substansi, pembahasan koordinasi dan konsultasi, sinkronisasi dan finalisasi, hingga akhirnya Pansus I DPRD Kabupaten Madiun merekomendasikan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 tahun 2024, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang definitife.

Ini menindaklanjuti Surat dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900.1.13.1/5798/Keuda, Hal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Kepala Daerah bersama DPRD wajib melakukan Perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pembahasan sebagaimana dimaksud dapat diselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, yang terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh Pemerintah Daerah, yaitu tanggal 3 November 2025. 

"Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan secara cermat, mendalam dengan mempertimbangkan seluruh masukan dari pihak terkait, Pansus I menyatakan bahwa pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah selesai, dan MEREKOMENDASIKAN agar Raperda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang definitife," lanjut Guntur. 

Sebelumnya, Pemkab Madiun mengajukan Rancangan Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam raperda tersebut, ada beberapa perubahan tarif retribusi dan penambahan objek. Diantaranya bidang layanan kesehatan, yakni penambahan tarif pada tindakan medik operatif bedah orthopedi, bedah obsteri dan genekologi, bedah onkologi, pelayanan andrologi, kemoterapi, dermatologi, venereologi, endoskopi dan patologi klinik.

Pada layanan kebersihan, direncanakan ada penambahan nilai pada objek penyedotan lumpur tinja. Penjualan hasil produksi daerah, akan ada penambahan tarif retribusi penjualan hasil panen tanaman pangan dan hortikultura dan hasil laboratorium lingkungan. Serta penambahan tarif pada pemanfaatan aset untuk utilitas fiber optic.

"Ini kami melaksanakan dan menyesuaikan dengan regulasi serta aturan yang ada. Seperti tadi disampaikan dari Permendagri (peraturan Menteri Dalam Negeri) mengamatkan demikian," kata Bupati Madiun, Hari Wuryanto usai rapat paripurna.

Selanjutnya kesepakatan perubahan Perda tersebut akan dikirim ke provinsi guna mendapatkan registrasi sebelum nantinya diterapkan di Kabupaten Madiun.(iw/IR)

Read More

Semarak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun Gelar Festival Literasi

Iki Radio - Festival literasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berpikir kritis di berbagai kalangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan kecintaan terhadap literasi, serta memberikan wadah bagi masyarakat, untuk berkreasi, berkolaborasi, dan menunjukkan hasil karya mereka.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Kus Hendrawan, menyerahkan buku hasil karya penulis Madiun, kepada Bupati Madiun Hari Wuryanto, didampingi Bunda Literasi Kabupaten Madiun, Erni hari Wuryanto di acara Festival Literasi Kabupaten Madiun, Kamis (20/11/2025)

Di Kabupaten Madiun, Festival Literasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari berturut turut. Yakni mulai tanggal 18 – 20 November 2025, di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Kegiatan yang dilaksanakan mulai lomba mewarnai, lomba mendongeng/ bertutur, bincang publik (Talk Show), penampilan band, pencak silat hingga dongkrek.

Dalam kegiatan festival literasi di Kabupaten Madiun ini juga diselenggarakan Bazar TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial), peluncuran buku cerita karya penulis penulis Madiun. Launching buku ini merupakan hasil pelatihan kepenulisan, dengan tema kebudayaan lokal Kabupaten Madiun. Diantaranya berjudul Peran Penting Ki Ageng Pandan Alas, Cerita Dari Hutan (Teman Menjelang Tidur), dan Kidung Bentala Baswara.

“Kegiatan ini sebagai bentuk promosi dan meningkatkan ketrampilan, inovasi, ekspresi dalam rangka mengembangkan kedepan lebih baik melalui perpustakaan,” ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Kus Hendrawan, Kamis (20/11/2025).

Ditambahkan, dalam festival literasi di Kabupaten Madiun ini mengambil tema “Masyarakat Cerdas Unggul Dan Mandiri, Untuk Kabupaten Madiun Yang Bersahaja”, diikuti sekitar 600 peserta. Melalui kegiatan festival literasi ini, kedepan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Mewujudkan masyaraklat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan,” tambahnya.

Sementara itu dalam acara festival literasi ini, Bupati Madiun Hari Wuryanto, mengukuhkan ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, sebagai Bunda Literasi Kabupaten Madiun, periode 2025 – 2030. Pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun nomor : 100.3.3.2/424/KPTS/402.013/2025.

“Saya percaya bahwa saudari dapat melaksanakan tugas sebaik baiknya sesuai tanggungjawab yang diberikan, dalam rangka mengembangkan literasi guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Madiun,”ucap Bupati Madiun Hari Wuryanto, saat pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Madiun.

Dalam sambutannya, Mas Hari Wur –sapaan akrab Bupati Madiun- mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Madiun, agar lebih tertib dalam hal pengarsipan.

“Masalah kearsipan seluruh OPD dan perangkat daerah, mari kita tertib dalam pengarsipan, supaya memudahkan dan memberikan memori bagi penerus nanti,” kata Bupati.

Guna meningkatkan budaya baca, lanjut Mas Hari Wur, dapat terlaksana dengan semua pihak bekerjasama dan gotong royong.

“Membudayakan gemar membaca bisa terwujud, bila saling bekerjasama dan bergotong royong,” tambahnya.

Festival Literasi di Kabupaten Madiun yang berakhir hari ini, juga disampaikan sejumlah penghargaan diantaranya kepada Perpustakaan Desa Terbaik, yakni diraih Perpustakaan Flamboyan, Desa Pule Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Sedangkan untuk tingkat sekolah, diraih SDN Candimulyo 2, Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Penghargaan juga diberikan kepada pemenang lomba konten video literasi, dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca dan Literasi di Kabupaten Madiun yang diraih Vitto Azzahra Prananta. Pemenang lomba bertutur, bercerita tingkat SD/MI se Kabupaten Madiun, yakni Arzaqilla Athiyah dari SDN Sugihwaras 5, dan disampaikan juga apresiasi akreditasi perpustakaan sejumlah sekolah di Kabupaten Madiun.(iw/IR)

Read More