Pemkab Madiun Gelar Anugerah Kepatuhan Investasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Besar dan UMKM Tahun 2025

Iki Radio - Sebagai upaya membangun iklim investasi yang aman di Kabupaten Madiun, serta memberikan pengakuan kepada pelaku usaha yang berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Anugerah Kepatuhan Investasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Besar dan UMKM Tahun 2025, Rabu (26/11/2025).

Hal ini merupakan tindak lanjut nyata dari hasil evaluasi komprehensif yang telah dilakukan, dalam mempercepat pencapaian investasi melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat.

"Dengan kepatuhan pelaku usaha yang terus meningkat dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan Investor, kami yakin target realisasi investasi dapat tercapai di akhir tahun 2025," kata Bupati Madiun Hari Wuryanto.

Dijelaskan, pada tahun 2025 ini, target investasi di Kabupaten Madiun mencapai 2,5 Trilyun. Sampai dengan akhir triwulan ketiga, yakni bulan September 2025, sudah mencapai 76 persen, atau sekitat 1,89 Trilyun.

"Ini adalah pencapaian yang membanggakan dan terus meningkat. Kami optimis target 2,5 Trilyun dapat tercapai," lanjutnya.

Pemkab Madiun terus berupaya membuka ruang untuk investasi. Mulai membuka kawasan industri, penyiapan lahan seluas lebih dari 330 hektar, hingga masalah perizinan.

"Berinvestasi di Madiun itu aman dan kondusif selama mematuhi aturan. Pemerintah daerah memberi dukungan penuh bagi pelaku usaha yang tertib dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono, menyampaikan bahwa kepatuhan merupakan pondasi investasi yang sehat dan kredibel.

“Tanpa perizinan lengkap, kemitraan tidak bisa berjalan ideal. Kami mengawal seluruh indikator perizinan agar usaha di Madiun tumbuh sesuai aturan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat," kata Anang.

Sedangkan dalam Anugerah Kepatuhan Investasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Besar dan UMKM diantaranya dilakukan penandatanganan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM/perorangan. Kolaborasi ini diyakini memperkuat rantai pasok daerah:

1. CV Alfa Jaya Utama dan UD Karya Mandiri — penyediaan beras rendah karbon.

2. PT Periska Multi Usaha dan UD Karya Mandiri — pengembangan pasar beras rendah karbon

3. PT INKA Multi Solusi dan Perumda Tirta Dharma Purabaya — produksi air minum kemasan Yoiki

4. PT Semesta Mitra Sejahtera dan Jumadi (peternak mandiri) — kemitraan pengembangan peternakan

Kemitraan tersebut menjadi bukti bahwa investasi yang taat regulasi mampu membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

Penerima Anugerah Kepatuhan Investasi 2025 :

Kategori PMA

1. PT Global Way Indonesia — Terbaik I

2. PT Dwi Prima Sentosa — Terbaik II

3. PT Sintec Industri Indonesia — Terbaik III

Kategori PMDN

1. PT Sumber Alfaria Trijaya — Terbaik I

2. PT INKA Multi Solusi — Terbaik II

3. PT Gunung Mas Bersinar — Terbaik III

Kategori Kesehatan

1. RSUD Dolopo — Terbaik I

2. Mila Beauty Clinic — Terbaik II

3. Apotek Arvi Farma — Terbaik III

Kategori Perumahan

1. PT Bumi Inti Prakarsa — Terbaik I

2. PT Maris Bangun Nusantara — Terbaik II

3. PT Rejeki Tambah Barokah — Terbaik III

Kategori Pariwisata

1. PT Periska Multi Usaha — Terbaik I

2. RM Icha Orient Tarzan — Terbaik II

3. RM Kampoeng Sawah — Terbaik III

"Harapannya dengan Anugerah ini akan mendorong investasi di Kabupaten Madiun," pungkasnya.(iw/IR)

Read More

DPRD Kab Madiun Minta Pemkab Segera Selesaikan Masalah MUS

Iki Radio - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun meminta Pemerintah Kabupaten Madiun segera selesaikan permasalahan yang terjadi pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Madiun Umbul Square (MUS).

Sebab apabila tidak segera diselesaikan, akan berlarut larut dan mengakibatkan BUMD yang bergerak di sektor pariwisata itu tidak segera maju dan menghasilkan.

"Kami pengen Pemkab segera selesaikan agar tidak berlarut larut," ujar Rudy Triswahono, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, yang penting soal pembayaran gaji karyawan itu yang harusnya didahulukan.

"Bagaimana nanti skemanya yang penting gaji itu segera bisa dibayarkan. Karena ini masalah perut," lanjutnya.

Senada disampaikan Ketua Komisi D, Joko Setiyono.

"Kalau memang bisa dicicil ya dicicil dulu, yang penting ada dulu. Tapi ini kan pemerintah, tentu ada regulasi yang harus dipatuhi," katanya.

Terpisah, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan, secepatnya persoalan MUS akan segera diselesaikan.

"Insyaalloh segera nanti kita selesaikan," kata Bupati.

Sementara itu Direktur MUS, Agus Mahendra tidak menyangkal adanya eks karyawan MUS yang di PHK namun hingga sekarang masih ada gaji untuk 7 bulan yang masih belum dibayar.

"Memang itu ada, dan saya nyatakan kami akan bertanggungjawab, tetap akan kami usahakan sesegera mungkin," kata Agus.

Diketahui sebelumnya, sebanyak 14 karyawan MUS di PHK sebagai dampak dari adanya efisiensi. Namun pada saat di PHK itu, mereka masih memiliki hak menerima gaji selama 7 bulan bekerja, yang masih belum terbayar.(iw/IR)

Read More

APBD Disahkan, Ini Daftar Program Prioritas Pemkab Madiun 2026

Iki Radio - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun bersama Bupati Madiun, menandatangani kesepakatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Fery Sudarsono bersama tiga Wakil Ketua DPRD serta Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (26/11/2025).

Agenda pengesahan ini merupakan tindak lanjut Perubahan Kedua Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Eksekutif pada 3 November 2025, serta rangkaian pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pada rapat paripurna ini Bupati menyampaikan, penyusunan APBD 2026 menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang dapat diukur capaian targetnya. Kebijakan anggaran dirancang untuk menjawab isu strategis nasional dan kebutuhan lokal.

Diantaranya meliputi penguatan sumber daya manusia, pengendalian inflasi, percepatan penanganan stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, dan pemerataan pelayanan dasar.

“Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, kami berupaya agar anggaran 2026 dapat digunakan tepat sasaran, sesuai skala prioritas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Hari Wuryanto.

Dari hasil pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan sejumlah program prioritas, antara lain: 

1. Pengadaan Mobil Siaga, 

2. Program Bakti Harmoni Bersahaja, 

3. Belanja Universal Health Coverage (UHC), 

4. Peningkatan infrastruktur jalan, 

5. Peningkatan sarana–prasarana pendidikan, 

6. Peningkatan sarana–prasarana kesehatan, 

7. Pembangunan infrastruktur desa, 

8. Pendampingan penyelenggaraan makan bergizi sehat, 

9. Fasilitasi Sekolah Rakyat, 

10. Pendampingan koperasi Kelurahan Merah Putih, 

11. Pembangunan Pasar Dungus, dan 

12. Penguatan program pendampingan sosial dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Madiun turut menyampaikan permohonan maaf karena belum seluruh aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam penyusunan APBD 2026.

"Program yang belum terwadahi akan menjadi prioritas dalam periode pembangunan berikutnya," tambahnya.

Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Hadi Sutikno, menyebut proyeksi APBD 2026 berada di kisaran Rp 2 triliun, termasuk pembiayaan. Sementara estimasi pendapatan daerah berada pada angka Rp1,8 triliun, menunggu kepastian sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) akhir 2025.

“Efisiensi menjadi langkah utama kami. Silpa 2025 akan menentukan kecukupan pembiayaan di 2026. Jika diperlukan, pemerintah daerah akan melakukan koordinasi, termasuk peluang penambahan dana transfer dari pusat,” ujarnya.

Dengan disahkannya APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Madiun dan DPRD menegaskan komitmen menciptakan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, serta berorientasi hasil, demi mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.(*)

Read More

7 Bulan Gaji Belum Dibayar, Mantan Karyawan MUS dan SBMR Madul ke Dewan

Iki Radio - Sejumlah mantan karyawan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) tempat rekreasi Madiun Umbul Square (MUS) bersama Serikat Buruh Madiun Raya (SMBR) menggelar aksi demo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun, Rabu (26/11/2025).

Massa meminta para wakil rakyat memperhatikan kondisi sejumlah karyawan MUS yang telah di PHK, namun gajinya masih belum dibayarkan. 

“Kami mendesak pemerintah dan DPRD segera menyelesaikan tunggakan 7 bulan gaji karyawan Umbul Square yang di-PHK," kata Aris Budiono, koordinator aksi dari SBMR.

Ironisnya, lanjut Aris, pihak manajemen MUS justru seolah mengabaikan permasalahan ini, dan mengutamakan pendapatan yang diperoleh, untuk pengeluaran lain.

"Pendapatan Umbul Square digunakan membayar hutang, tapi gaji belum dibayar. Jika tidak segera diselesaikan, kami akan menggelar aksi lagi. Bila perlu kami akan dirikan tenda di depan DPRD atau depan Kantor Bupati," lanjutnya.

Dalam aksi demo ini, massa juga membawa sejumlah poster yang berisi kecaman kepada MUS sebagai salah satu BUMD Kabupaten Madiun. Massa juga melakukan aksi tabur bunga diatas poster yang mereka bawa, sebagai tanda matinya BUMD hingga tidak bisa membayar gaji karyawannya.

Sementara itu Edi Suhartono, dari perwakilan mantan karyawan MUS menjelaskan, pada awal ia bekerja gaji yang diterima minimal setara dengan UMK Madiun.

"Lalu pada saat pandemi, muncul aturan dari pimpinan gaji hanya 60 persen. Itupun pembayarannya dicicil," kata Suhartono.

Selanjutnya dengan dalih efisiensi, dilakukan PHK pada 14 karyawan termasuk dirinya.

"Gaji kami selama 7 bulan sebelum PHK itu hingga saat ini belum dibayarkan," tambahnya.(iw/IR)

Read More

HGN 2025 di Madiun, Bupati : Guru Adalah Agen Pembelajaran dan Peradaban

Iki Radio - Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam mencapai kemajuan. Peningkatan mutu pendidikan, tak bisa dipisahkan dari peran serta seluruh pihak, untuk memberikan dukungan serta kontribusi demi kemajuan pendidikan.

Salah satunya peran guru yang harus terus berusaha untuk lebih inovatif dalam pembelajaran serta adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Guru adalah agen pembelajaran dan peradaban. Guru mengemban tugas profetik mencerdaskan, membangun nalar kritis, hati yang jernih, dan akhlak mulia. Kehadiran guru sebagai agen peradaban semakin diperlukan di tengah kompleksitas permasalahan murid seperti masalah akademik, sosial, moral, spiritual, ketergantungan gawai, judi online, kesulitan ekonomi, keharmonisan keluarga, dan sebagainya," ucap Bupati Madiun, Hari Wuryanto, saat bertindak selaku inspektur upacara, dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, di Halaman Pendopo Ronggo Djumeno Caruban, Selasa (25/11/2025).

Kata Bupati, kehadiran guru kian diperlukan oleh murid di dalam dan di luar kelas sebagai figur inspiratif, teladan, digugu dan ditiru, orang tua, mentor, motivator, dan sahabat dalam suka dan duka.

Di era digital dan dunia global, tugas guru semakin berat. Guru dihadapkan pada tentangan kehidupan yang semakin hedonis dan materialistis dimana kebahagiaan dan penghargaan atas manusia dihargai sebatas kepemilikan dan kesenangan material. Guru juga dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, moral, politik, tuntutan masyarakat yang klan tinggi, dan apresiasi yang rendah. Ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, dan berhadapan dengan aparatur penegak hukum. Kondisi demikian harus diakhiri. Guru harus tampil lebih percaya diri dan berwibawa di hadapan para murid.

Untuk melindungi para guru, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Isi kesepahaman antara lain penyelesaian damal (restorative Justice) bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas mendidik.

"Untuk tugas mulia itu, idealnya guru memiliki stamina intelektual, sosial, moral yang prima, teguh, dan tegar di tengah berbagai tantangan dan permasalahan. Saya mengajak para guru untuk meluruskan niat, memperkuat motivasi, dan meneguhkan jati diri. Saya mengimbau masyarakat, orang tua, dan semua pihak agar menghargai jerih payah para guru," lanjutnya.

Jangan hanya menilai kinerja dan menghakimi mereka dari angka-angka. Sejatinya, tanggung Jawab pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua dan keluarga. Berilah kesempatan para guru membantu mendidik anak-anak dengan cara terbaik, perbaiki komunikasi, kerja sama, dan saling menghargai.

"Supaya menjadi guru yang hebat, kita tidak boleh terpaku dengan hal hal yang tidak positif. Guru harus inovatif dan adaptif,” kata Bupati Madiun usai upacara.

Lebih lanjut, bahwa saat ini pemerintah tengah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru, melalui disentralisasi, sebagaimana rencana pemerintah pusat.

“Karena kemampuan daerah berbeda beda, semua akan diurusi oleh pusat,” pungkasnya.(*)

Read More

Dua Guru Maluku Tenggara Ceritakan Perjuangan Mengajar di Wilayah Minim Fasilitas

Iki Radio - Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT ke-80 PGRI di Kabupaten Maluku Tenggara tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga ruang bagi para pendidik untuk menyuarakan harapan serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas di lapangan. Dua guru dari wilayah berbeda membagikan kisah perjuangan mereka mengajar di tengah keterbatasan sarana serta dinamika profesi.

Bupati Maluku Tenggara Menyerahkan Piagam kepada Kepala SMK Kasih Theresia Desa Bombay.

Guru TK Angkasa Lanud Dumatubun Langgur, Marieta, mengisahkan bahwa lima tahun masa pengabdiannya dimulai dari panggilan hati. Ia menekuni profesi guru bukan karena imbalan, melainkan karena kecintaan ia dalam mendidik anak-anak usia dini.

“Menjadi guru bukan sekadar pekerjaan. Pekerjaan ini mengajarkan saya sabar, ikhlas, dan bertanggung jawab,” ujarnya di Stadion Maren, Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Selasa (25/11/2025).

Di balik dedikasi tersebut, Marieta berharap pemerintah memberi perhatian lebih kepada guru honorer, terutama terkait kesejahteraan dan akses pengembangan kompetensi. Menurutnya, guru di wilayah timur Indonesia masih menghadapi minimnya fasilitas pendidikan serta terbatasnya kesempatan pelatihan.

“Saya terjun jadi guru tanpa memikirkan gaji, hanya karena suka anak-anak. Guru honorer perlu perhatian finansial, dan pelatihan dari pusat sangat membantu kami di wilayah timur,” ungkapnya.

Suara senada disampaikan Kepala SMK Kasih Theresia, Agrapina Sangur. Selama empat tahun mengabdi sebagai pendidik tanpa latar belakang pendidikan formal, ia tetap bersemangat mendampingi generasi muda.

Ia mengatakan profesi guru penuh dinamika karena harus menangani siswa dengan karakter dan latar belakang keluarga yang beragam “Saya tidak menyebut perbedaan anak sebagai masalah, itu keunikannya. Profesi guru menuntut kita terus belajar dan beradaptasi,” tuturnya.

Agrapina juga menyoroti kondisi sekolahnya yang hingga kini belum memiliki gedung sendiri. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat guru kesulitan menyiapkan media pembelajaran yang efektif dan menarik.

“Sarana yang minim sangat menyulitkan guru membuat media belajar yang efektif. Kami berharap SMK Kasih Theresia bisa segera memiliki gedung sendiri dengan fasilitas yang memadai,” harapnya.

Read More

Capaian Program Prioritas GTK: Penguatan Kompetensi hingga Kesejahteraan Guru

Iki Radio - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa seluruh program prioritas peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan efektif.

Melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), pemerintah memastikan transformasi menyeluruh pada ekosistem guru terus dipercepat dan diperluas.

Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa dalam satu tahun terakhir pemerintah menjalankan berbagai program yang menjadi fondasi profesionalitas guru. 

“Seluruh program ini dirancang untuk memastikan guru semakin sejahtera melalui tunjangan, dan semakin kompeten melalui peningkatan kualifikasi serta pelatihan. Guru profesional harus diwujudkan secara terstruktur,” ujar Nunuk, Selasa (25/11/2025).

Program prioritas tunjangan menunjukkan capaian tinggi baik pada guru ASN maupun non ASN. 

Seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah: Rp62,9 triliun untuk 1.472.687 guru (94 persen), Tunjangan Khusus Guru (TKG) di daerah 3T untuk ASN: Rp1,419 triliun untuk 55.149 guru (89,10 persen), TKG non ASN di 3T: 100,1 persen tersalurkan kepada 26.676 guru (Rp371,02 miliar), TPG non ASN: 100,1 persen atau Rp8,12 triliun kepada 396.342 guru, Insentif non ASN: 94,7 persen atau Rp733,99 miliar kepada 346.238 guru, dan Bantuan Subsidi Upah: 92,3 persen atau Rp140,3 miliar kepada 233.770 guru.

“Harapan kita di Hari Guru Nasional ini, semua guru yang berhak bisa menerima tunjangannya tepat waktu,” ungkap Dirjen Nunuk.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi salah satu capaian terbesar tahun ini. Dari sasaran 808 ribu peserta, seleksi administrasi justru mencapai 822 ribu peserta. “Kami turun langsung ke yayasan dan daerah 3T, bahkan menyelenggarakan PPG luring agar guru dapat mengikuti program. Alhamdulillah, target bisa lebih dari 100 persen,” terang Nunuk.

Upaya peningkatan kualifikasi akademik S-1/D-4 dilakukan melalui beasiswa RPL untuk 12.500 guru pada 2025. Pada 2026, kapasitas program melompat jauh dengan kuota 150 ribu guru.

Berbagai pelatihan guru juga menunjukkan capaian signifikan:Pertama, pembelajaran mendalam (Deep Learning): 48.472 pendaftar kepala sekolah dari target 66.836; 139.170 pendaftar guru dari target 156.269, Kedua, pelatihan coding dan kecerdasan buatan:

Dilaksanakan bersama 87 lembaga diklat, menyasar >60 ribu sekolah, Ketiga, gerakan numerasi nasional dan matematika GEMBIRA: Menjangkau 140 sekolah dan 13 desa, melatih 300 fasilitator nasional dan 2.840 fasilitator daerah. Targetnya mengimbaskan program kepada 40.720 guru TK–SD, Keempat, penguatan bimbingan konseling:

1.200 fasilitator nasional dan 14.590 fasilitator daerah telah dilatih; target jangka panjang menjangkau 270 ribu guru, Kelima, STEM 5M (Mudah, Murah, Menggembirakan, Mindful, Meaningful): Disiapkan untuk implementasi penuh 2026, mencakup pelatihan 3.000 fasilitator nasional dan 45.000 fasilitator daerah bagi 665.018 guru, dan Keenam, bahasa inggris SD (kebijakan wajib 2027): 2025: Pelatihan 1.087 calon fasilitator, 2026:Pelatihan 60.000 guru, 2027: 90.000 guru siap mengajar di kelas 3 SD.

Program Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) memberikan dampak signifikan pada pengisian jabatan kepala sekolah. Kekosongan turun drastis dari 117 ribu menjadi 57 ribu atau berkurang 51 persen. Tahun ini, 8.000 calon kepala sekolah telah mendapat pelatihan kepemimpinan satuan pendidikan.

Dengan capaian tunjangan yang merata, peningkatan kompetensi yang meluas, serta perluasan beasiswa dan pelatihan, Ditjen GTKPG menegaskan bahwa transformasi kualitas guru terus berlanjut dan menjadi prioritas utama pemerintah.

Di momentum HGN 2025, Kemendikdasmen kembali menegaskan bahwa masa depan pendidikan nasional hanya dapat ditopang oleh guru yang kompeten, profesional, dan sejahtera.(*)

Read More

Menteri Mu'ti Tegaskan Penguatan Guru Jadi Prioritas Nasional di Hari Guru 2025

Iki Radio - Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat kualitas dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Balai Kota Surabaya. (Foto: Dok Kemendikdasmen)

Pesan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur,  Selasa (25/11/2025).

Upacara yang dihadiri sekitar 1.000 guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta unsur pemerintah daerah tersebut berlangsung khidmat. Menteri Mu’ti yang hadir mengenakan pakaian adat Bali menekankan bahwa satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah menghadirkan langkah konkret bagi peningkatan kompetensi, kualifikasi, dan kesejahteraan guru.

Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa pada 2025 pemerintah telah menyediakan beasiswa Rp3 juta per semester melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi 12.500 guru yang belum berpendidikan Diploma IV/Sarjana S1.

Berbagai pelatihan juga digulirkan, antara lain: Pendidikan Profesi Guru, Upgrading Guru BK dan BK untuk non-BK, Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Koding dan Kecerdasan Artifisial, Kepemimpinan Sekolah, serta program peningkatan kompetensi lainnya.

Untuk menekan kesenjangan kesejahteraan, pemerintah memberikan: Tunjangan sertifikasi Rp2 juta/bulan untuk guru non-ASN, Tunjangan satu kali gaji pokok untuk guru ASN, dan Insentif Rp300 ribu/bulan untuk guru honorer. “Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru,” tegas Mendikdasmen.

Pemerintah juga menyiapkan peningkatan signifikan pada tahun 2026, yakni: Kuota beasiswa studi meningkat menjadi 150.000 guru, Insentif honorer naik menjadi Rp400 ribu/bulan, Tugas administratif guru dikurangi, Kewajiban mengajar tidak lagi mutlak 24 jam, dan satu hari belajar guru dalam sepekan. "Kebijakan ini bertujuan agar guru kembali pada tugas utamanya: mendidik, membimbing, dan meningkatkan kualitas diri,” ujarnya.

Menteri Mu’ti menyoroti bahwa guru saat ini menghadapi tantangan sosial yang kompleks—mulai dari penetrasi nilai-nilai hedonistik hingga tekanan sosial, moral, dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.  “Ada guru yang mengalami tekanan material, sosial, dan bahkan berhadapan dengan aparat hukum. Kondisi ini harus diakhiri. Guru harus tampil percaya diri dan berwibawa,” tegasnya.

Sebagai bentuk pelindungan, Mendikdasmen telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait penerapan restorative justice bagi guru yang menghadapi persoalan hukum dalam konteks tugas mendidik.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah pusat memperkuat kesejahteraan dan layanan bagi guru. “Kita menjadi apa pun hari ini karena jasa seorang guru. Hormati guru seperti kita menghormati orang tua,” ujarnya.

Menteri Mu’ti menyampaikan penghargaan kepada seluruh guru di Tanah Air. “Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu masa depan bangsa. Selamat Hari Guru 2025. Guru hebat, Indonesia kuat,” pungkasnya.

Read More

Forum Anak Jadi Garda Terdepan Deteksi Permasalahan Anak

Iki Radio - Anak merupakan masa depan bangsa. Tumbuh kembang anak tentu menjadi hal yang harus mendapat perhatian serius. Bukan hanya pertumbuhan secara fisik, namun juga secara mental psikologi.

Munculnya berbagai permasalahan dikalangan anak seringkali menjadi permasalahan serius bila tidak segera diatasi. Seperti adanya kasus kasus bullying atau perundungan yang membawa pengaruh besar pada psikologis anak. Belum lagi paparan radikalisme hingga pergaulan bebas, seiring dengan banyaknya konten konten digital yang mudah diakses oleh anak.

Guna meminimalkan dampak dampak negatif seiring dengan perkembangan anak ank saat ini, Pemerintah Kabupaten Madiun mengambil langkah kongkrit dengan membentuk forum anak Kabupaten Madiun.

Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen, menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui Forum Anak, termasuk isu-isu penting seperti perundungan, anak putus sekolah, hingga pernikahan usia dini.

“Kalau ada indikasi perundungan, jangan menunggu sampai terjadi. Segera sampaikan. Panjenengan lebih dekat dengan teman-teman, sehingga informasi bisa cepat diteruskan,” kata Bupati Madiun, Hari Wuryanto, saat pengukuhan Forum Anak Kabupaten Madiun,di Ruang Eka Kapti Caruban, Senin (24/11/2025).

Kata Bupati, anak memiliki peran yang strategis dalam mengetahui dan mendeteksi dini permasalahan permasalahan yang sering dihadapi oleh teman teman seusianya. Peran pelopor dan pelapor harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. 

Selain isu perundungan, masalah perkawinan dini yang masih terjadi karena faktor keterpaksaan. Ia meminta para anggota Forum Anak turut menjadi penyampai informasi dan edukasi terkait dampak perkawinan usia dini, termasuk risiko stunting dan ketidaksiapan mental pasangan muda.

Pemanfaatan teknologi secara bijak dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Anak-anak diminta berhati-hati dalam menggunakan gawai, termasuk saat berkendara, serta mampu memfilter konten negatif di media sosial.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Madiun, Hendro Suwondo menyatakan forum ini menjadi ruang aman bagi anak untuk berpendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

“Forum ini mendorong anak terlibat dalam keputusan yang berkaitan dengan diri mereka,” ujarnya.

Dalam pengukuhan Forum Anak Kabupaten Madiun periode 2025–2027, sedikitnya ada 85 peserta, terdiri atas perangkat daerah, camat, serta perwakilan forum anak dari kecamatan.(iw/IR)

Read More

Dorong Kemandirian Ekonomi, Pemkab Madiun Salurkan Bantuan Modal Usaha Bagi 180 KPM

Iki Radio - Sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Madiun, Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial Kabupaten Madiun, menyalurkan bantuan modal usaha bagi 180 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui program keluarga harapan (PKH). 

Bupati Madiun Hari Wuryanto, secara simbolis menyalurkan bantuan usaha PKH bagi 180 KPM di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (24/11/2025)

Dari 180 KPM-PKH ini rinciannya 130 KPM menerima bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PKH, dan 50 KPM merupakan penerima baru dalam program PKH. Dimana masing masing menerima bantuan sebesar Rp 3 Juta.

"Bantuan sosial ini kita berikan kepada mereka yang sudah masuk dalam PKH, untuk modal usaha, dan dengan modal ini nanti berikutnya dia akan kita lepas dari PKH dan kita alihkan ke yang lainnya," kata Bupati Madiun, Hari Wuryanto, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (24/11/2025).

Kata Bupati, dengan dilakukannya pendampingan dalam pelaksanaan PKH, diharapkan tidak ada penyalahgunaan dan akan tepat sasaran. Sehingga program tersebut betul betul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita punya pendamping PKH, mereka itu sudah didampingi, usulan ini dari usulan mereka (pendamping). Ini yang sudah bisa mendapatkan fasilitas 3 juta supaya bisa berusaha nanti lepas, ini usahanya biar bisa berkembang. Insyaalloh temen temen PKH komitmen pada pendampingan," lanjutnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi menyampaikan hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, melalui pemberian bantuan yang tepat sasaran.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kabupaten Madiun dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memulai atau membangun usaha produktif dan menjalin sinergi antara pemerintah masyarakat dan pendamping sosial," kata Kadinsos.

Dijelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengelola bantuan sosial agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.

"Disalurkan sesuai dengan daftar penerima, setelah dilakukan verifikasi dan validasi," pungkasnya.

Read More