Dorong Disiplin Kelola Anggaran Desa, Bupati Madiun Ingatkan Skala Prioritas

Iki Radio - Bupati Madiun Hari Wuryanto mendorong seluruh Desa di Kabupaten Madiun, untuk disiplin dalam pengelolaan anggaran sejak awal. Hal ini agar seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dapat segera berjalan dan masyarakat segera bisa merasakan manfaatnya.

Bimtek Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Desa di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Selasa (13/1/2026)

Sehingga, kegiatan yang sudah terencana tersebut tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Ini disampaikan Bupati Madiun saat Bimbingan Teknis Optimalisasi Tata Kelola Keuangan Desa se-Kecamatan Wungu, di Graha Lembah Wilis, Desa Kresek, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Selasa (13/1/2026).

“Program yang sudah disepakati harus dilaksanakan sesuai perencanaan. Dengan begitu, pelaksanaan bisa lebih terukur dan tidak terburu-buru di akhir tahun,” ujar Bupati.

Ditegaskan, disiplin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi kunci utama dalam pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu terkait dengan adanya efisiensi dan keterbatasan anggaran, Bupati meminta agar pemerintah desa bisa menyesuaikan dengan membuat skala prioritas.

“Anggaran itu terbatas, sehingga perlu penentuan prioritas agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak,” lanjutnya.

Dalam kesempatan ini Bupati juga mengingatkan desa untuk tetap melaksanakan program prioritas dari pemerintah pusat. Soal penganggaran, hal ini dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan anggaran.

“Jika nantinya terdapat penyesuaian, mekanismenya akan dilakukan melalui perubahan anggaran,” tambahnya.

Peningkatan kapasitas aparatur desa serta pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan desa, juga menjadi kunci keberhasilan pemerintah desa.

“Pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan dan akuntabel, akan mendukung efektivitas pemerintahan desa, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(ir)

 

Read More

Pemkab Morowali dan TNI AL Teken Nota Kesepakatan Penguatan Keamanan Maritim

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, menyambut kunjungan kerja Komandan Komando Armada (Dankoarmada) VI Makassar, Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz bersama rombongan, bertempat di Aula Lantai II Kantor Bupati Morowali, Selasa (13/1/2026).

Komandan Komando Armada (Dankoarmada) VI Makassar, Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz bersama rombongan, bertempat di Aula Lantai II Kantor Bupati Morowali, Selasa (13/1/2026).

Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Yusman Mahbub, Ketua DPRD Morowali, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Morowali dan TNI Angkatan Laut tentang peningkatan tugas dan fungsi TNI AL di Kabupaten Morowali. Kesepakatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi menjaga keamanan dan stabilitas wilayah maritim.

Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Pemerintah Kabupaten Morowali. Ia mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan kali pertama dirinya menginjakkan kaki di Kabupaten Morowali sejak dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Morowali memiliki posisi yang sangat strategis dari sisi kemaritiman. Dengan wilayah laut yang luas, Morowali dinilai perlu diperkuat dari aspek pertahanan laut guna menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz beserta seluruh rombongan atas kunjungan kerja yang dilakukan.

“Kehadiran Bapak beserta jajaran merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, Kabupaten Morowali sebagai daerah pesisir dan kawasan strategis di Sulawesi Tengah memiliki potensi kelautan yang besar, baik dari sisi ekonomi, industri, maupun pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, peran TNI AL dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah laut dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Wakil Bupati Morowali juga menyampaikan keyakinannya bahwa melalui kunjungan kerja ini, hubungan kerja sama, koordinasi, dan komunikasi antara Komando Armada VI Makassar dan Pemerintah Kabupaten Morowali akan semakin erat.

“Sinergi yang kuat antara TNI dan Pemerintah Daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan daerah yang aman, kondusif, dan sejahtera,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI Angkatan Laut atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah perairan Indonesia Timur.

Kegiatan kunjungan kerja diakhiri dengan jamuan makan siang sebagai bentuk penghormatan, persaudaraan, dan kebersamaan, dengan harapan kerja sama yang terjalin dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Morowali.

 

Read More

Pemkot Pontianak Minta OPD Percepat Belanja Modal dan Layanan Responsif

Iki Radio - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya percepatan eksekusi program, khususnya belanja modal, agar kualitas pekerjaan dapat terjaga dan tidak terkendala faktor cuaca maupun musim pasang.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemkot Pontianak 2026

Hal itu disampaikan kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ketika penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di Ruang Kerja Wali Kota Pontianak, Selasa (13/1/2026).

Edi menjelaskan bahwa perjanjian kinerja ini merupakan bentuk kesepakatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 yang telah disusun dan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan. 

“Saya sudah perintahkan agar belanja modal sudah mulai dilaksanakan sejak Januari dan Februari. Ini penting supaya pekerjaan tidak terlambat, kualitasnya terjaga, dan tidak terganggu musim hujan atau air pasang,” ujarnya.

Selain percepatan fisik, Wali Kota juga menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia meminta seluruh OPD lebih peduli dan responsif terhadap persoalan masyarakat di lapangan, serta mendorong lahirnya inovasi-inovasi yang mampu mempermudah dan mempercepat pelayanan. Menurutnya, kinerja birokrasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Edi turut menyampaikan hasil evaluasi penyerapan anggaran 2025. Ia mengakui masih terdapat beberapa OPD dengan belanja modal besar yang penyerapannya belum optimal, seperti Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Hal itu diakibatkan waktu pelaksanaan lelang yang dimulai pada pertengahan tahun dan terkendala kondisi lapangan.

“Secara umum penyerapan anggaran kita cukup baik, rata-rata mencapai 93 persen. Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) terjadi karena beberapa faktor, seperti penghematan, pendapatan yang melebihi target, serta sisa dana lelang,” jelasnya. 

Dibandingkan 2024, penyerapan anggaran tahun 2025 mengalami selisih sekitar 0,7 persen, yang salah satunya disebabkan keterlambatan memulai pekerjaan.

Wali Kota Edi Kamtono menekankan pentingnya transparansi dan kecepatan pelaksanaan program. Ia meminta setiap pekerjaan yang belum tuntas segera diselesaikan, serta memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan tetap peduli terhadap lingkungan sekitar.

“Yang paling penting itu cepat, transparan, dan peduli dengan lingkungan di mana kegiatan dilaksanakan. Jangan sampai program berlarut-larut dan manfaatnya terlambat dirasakan masyarakat,” katanya.

Perjanjian kinerja merupakan amanat regulasi nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Dokumen tersebut menjadi bentuk penugasan resmi dari pimpinan kepada jajaran perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja utama (IKU) yang terukur.

“Perjanjian kinerja bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi tolok ukur mengevaluasi kinerja kepala perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Pontianak,” tegasnya. 

Ia menambahkan, seluruh IKU yang ditetapkan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2025–2029 serta Renstra masing-masing perangkat daerah. Edi juga menekankan pentingnya distribusi kinerja hingga ke level individu ASN, sejalan dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 43 Tahun 2024 tentang mekanisme kerja ASN pasca penyederhanaan birokrasi. Dengan demikian, setiap aparatur memiliki sasaran kinerja pegawai (SKP) yang selaras dengan tujuan organisasi.

“Kinerja organisasi tidak akan tercapai jika tidak ditopang kinerja individu yang jelas dan terukur,” ujarnya. 

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menekankan pentingnya peran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih reaktif dalam merespons persoalan publik. Menurutnya, pola kerja yang hanya bersifat rutinitas dan formal sudah tidak lagi memadai di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Bebby menilai, lemahnya perencanaan dan pengelolaan data masih menjadi persoalan mendasar di sejumlah OPD. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya respons terhadap masalah yang muncul di lapangan. Ia mengingatkan bahwa keterbatasan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

“Kalau kita sudah memahami kekurangan, seharusnya bisa menentukan langkah konkret untuk memperbaikinya. OPD tidak cukup hanya menjalankan program, tetapi harus mampu membaca persoalan dan bergerak cepat,” terangnya.

Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dalam kinerja OPD. Menurut Bebby, tanpa inovasi, pelaksanaan program akan berhenti pada aspek administratif dan sulit menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Karena itu, kepala OPD dituntut memiliki kepekaan dan keberanian untuk melakukan terobosan.

Bebby menambahkan, pengawasan terhadap kinerja OPD saat ini tidak hanya datang dari DPRD, tetapi juga dari masyarakat luas, terutama melalui media sosial. Situasi tersebut seharusnya menjadi pemicu bagi OPD untuk lebih responsif, terbuka, dan adaptif.

“Sekarang pengawasan itu terbuka. Masyarakat ikut memantau. Maka OPD harus lebih reaktif, tidak menunggu masalah membesar baru bergerak,” katanya.

DPRD, lanjut Bebby, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan kepada OPD agar pelayanan publik di Kota Pontianak semakin baik. Ia berharap semangat inovasi dan respons cepat dapat menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah.

 

Read More

Sepanjang 2025, Riau Catat 304 Kasus Penyakit Mulut dan Kuku

Iki Radio - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Riau mencatat sebanyak 304 kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sepanjang tahun 2025. Kasus tersebut dilaporkan terjadi di delapan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau.

Kepala Dinas PKH Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengatakan Kabupaten Indragiri Hulu menjadi daerah dengan jumlah kasus PMK tertinggi, yakni sebanyak 143 kasus.

“Selama kurun waktu tahun 2025 terdapat 304 kasus PMK di Riau. Dari jumlah tersebut, satu ekor ternak dilaporkan mati di Dumai,” ujar Mimi, Selasa (13/1/2026).

Setelah Indragiri Hulu, daerah dengan jumlah kasus PMK terbanyak berikutnya adalah Siak sebanyak 65 kasus. Selanjutnya Rokan Hulu dan Kota Dumai masing-masing 25 kasus, serta Indragiri Hilir sebanyak 19 kasus.

“Kasus PMK juga ditemukan di Kampar sebanyak 9 kasus, Pelalawan 6 kasus, Kuantan Singingi dan Bengkalis masing-masing 5 kasus, serta Rokan Hilir satu kasus,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Dinas PKH Provinsi Riau telah melaksanakan vaksinasi PMK terhadap hewan ternak di 12 kabupaten/kota, termasuk pada unit pelaksana teknis (UPT) milik Dinas PKH.

“Sepanjang tahun 2025, vaksinasi PMK telah diberikan kepada sekitar 40 ribu ekor ternak di seluruh Riau. Vaksinasi dilakukan di semua daerah, termasuk wilayah yang tidak ditemukan kasus PMK,” paparnya.

Selain itu, Dinas PKH Riau mengimbau para peternak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit ternak, terutama di musim hujan dan banjir. Menurutnya, selain PMK, ancaman penyakit lain seperti Septicaemia Epizootica (sapi ngorok) dan Jembrana juga berpotensi meningkat akibat cuaca ekstrem.

“Musim hujan dan banjir dapat mempercepat penyebaran virus. Kami mengimbau peternak untuk menjaga kebersihan kandang dan segera melaporkan kepada petugas jika menemukan ternak yang sakit,” tutupnya.

 

Read More

Buleleng Operasikan Fasilitas Pilah dan Cacah Plastik TPS 3R

Iki Radio - Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, kini kembali memiliki fasilitas pengelolaan sampah berbasis komunitas yang modern dan terintegrasi dengan teknologi tepat guna. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu dengan konsep Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) “Rumah Pilah Resik Mesari” di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, secara resmi dioperasikan pada Selasa (13/1/2026).

Wakil Bupati (Wabup) Buleleng Gede Supriatna (baju putih) saat mendengarkan penjelasan mengenai proses yang dilakukan mesin pemilah dan pencacah di TPS 3R Rumah Pilah Resik Mesari, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Selasa (13/1/2026).

Peresmian yang dilakukan Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, itu menandai upaya lanjutan transformasi pengelolaan sampah menuju ekonomi sirkular di wilayah setempat. Keunggulan utama fasilitas ini adalah keberadaan mesin pemilah dan pencacah sampah plastik pertama yang dimiliki oleh sebuah TPS 3R di Buleleng.

Wabup Supriatna menyatakan, apresiasi sekaligus pengakuan bahwa langkah itu memang sedikit terlambat jika dibandingkan daerah lain.

Meski demikian, ia berharap masyarakat Desa Anturan dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal untuk mengurangi persoalan lingkungan.

Menurut wabup, pihaknya mengembangkan model serupa di TPS 3R lainnya mengingat kapasitas mesin pemilah dan pencacah sampah plastik itu mencapai 3 hingga 5 ton per hari, sehingga mampu melayani dua atau tiga desa sekaligus dan lebih hemat anggaran.

“Kita juga merasa senang dan bangga karena mesin pemilah dan pencacah sampah plastik ini adalah produk Putra Buleleng asli,” tegas Supriatna, seraya mengungkapkan total anggaran pembangunan dan mesin dari APBD mencapai sekitar Rp800 juta.

Laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang dibacakan oleh Kepala Bidang Cipta Karya, Gede Suharjono, menegaskan  peresmian itu menjadi awal perubahan perilaku masyarakat.

Intinya adalah peralihan dari ekonomi linier menuju ekonomi sirkular, di mana sampah yang dipilah di rumah dianggap sebagai investasi, bukan beban.

Dijelaskan bahwa meski Buleleng telah memiliki 58 prasarana pengelola sampah hingga 2025, volume sampah ke TPA Bengkala belum maksimal teredam karena kendala sampah tercampur.

Kolaborasi dengan PT Rumah Plastik Mandiri menghadirkan solusi teknologi tepat guna berupa mesin pemilah dan pencacah sampah plastik untuk mengolah sampah anorganik, terutama plastik, menjadi bahan campuran aspal.

Untuk sampah residu, diusulkan pembangunan fasilitas RDF (Refuse Derived Fuel) Center yang berpotensi menjadi bahan bakar alternatif PLTU Celukan Bawang.

Sedangkan, Perbekel Desa Anturan, I Ketut Soka, memaparkan mekanisme pengelolaan yang akan diserahkan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) “Rumah Pilah Resik Mesari”.

Pembagian hasil telah diatur: 60% untuk pengelola, 20% untuk Desa Adat, dan 20% untuk Desa.

“Untuk pekerja pemilah, kami anggarkan dari dana desa dan dapat gaji bulanan. Yang struktural di Pokmas tidak digaji, tapi kami berikan modal usaha,” jelas Soka.

Pokmas juga akan segera turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilahan sampah dari sumber.

Dengan dioperasikannya TPS 3R itu, Buleleng berharap dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang mandiri, mengurangi ketergantungan pada TPA, sekaligus membuka peluang ekonomi baru dari sampah yang terkelola.

Keberadaan mesin pemilah dan pencacah sampah plastik menjadi tulang punggung dalam mewujudkan harapan tersebut, dijadikan sebagai pionir bagi pengembangan serupa di kecamatan lain.

 

Read More

Disnakerin Madiun Minta Perusahaan Laksanakan K3 Sesuai Standar

Iki Radio - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Salah satu perusahaan di wilayah Kabupaten Madiun yang aktif mengkampanyekan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.245/MEN/1990

Selain itu, penerapan standar kerja sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku, guna menjamin perlindungan bagi para pekerja.

Hal ini disampaikan Kepala Disnakerin Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto, dalam Bulan K3 tahun 2026, yang dimulai tanggal 12 Januari hingga 12 Februari 2026.

“Kami menghimbau di perusahaan perusahaan untuk melaksanakan K3 sesuai dengan standart dan peraturan perundangan undangan,” kata Arik, Selasa (13/1/2026).

Penetapan periode Bulan K3 ini bukan tanpa alasan. Tanggal 12 Januari memiliki makna historis karena berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menjadi landasan hukum perlindungan pekerja di Indonesia.

Secara resmi, kampanye Bulan K3 ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.245/MEN/1990.

“Pada tahun 2025 kemarin kami juga melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) untuk K3, dan diikuti oleh 22 perusahaan yang ada di Kabupaten Madiun,” lanjutnya.

Adapun Bulan K3 Nasional Tahun 2026 mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal dan Kolaboratif.”

Tema ini diharapkan menjadi penguat sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam mewujudkan sistem pengelolaan K3 yang berkelanjutan.

Bulan K3 Nasional 2026 adalah panggilan untuk transformasi budaya. Dari sekadar kepatuhan (compliance) menjadi kebutuhan (culture).

Tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif”, yang membawa pesan kuat tentang pentingnya membangun sistem K3 yang tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga terintegrasi dengan profesionalisme dan kerja sama lintas sektor.

Kata “ekosistem” menekankan bahwa K3 bukan tanggung jawab satu pihak saja, melainkan jaringan kerja sama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Profesionalisme dalam tema ini mengacu pada pengelolaan K3 yang berbasis kompetensi dan standar internasional.

Sementara “andal” menekankan konsistensi penerapan K3 di segala kondisi. Aspek “kolaboratif” menjadi kunci, karena tanpa sinergi antara pemerintah, perusahaan, pekerja, hingga masyarakat, upaya perlindungan tenaga kerja tidak akan berjalan optimal.

Tema tahun 2026 ini juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan K3. Penggunaan teknologi informasi untuk sistem manajemen K3, pelaporan kecelakaan kerja secara daring, hingga inovasi e-K3 menjadi fokus yang sejalan dengan perkembangan dunia kerja kontemporer.

“Kami menghimbau, mari ciptakan iklim K3 yang baik dan sehat di perusahaan, untuk meningkatakan produktivitas karyawan dan pekerja,” pungkasnya.(iw/IR)

Read More

Gelar Kenduri, Momentum Positif Kabupaten Blora Bagi Pembangunan Desa

Iki Radio - Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Tabrani, menyampaikan kegiatan Kenduri Desa menjadi momentum positif bagi pembangunan desa.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Tabrani (tengah) bersama Bupati Blora Arief Rohman, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua Apdesi Blora di acara Kenduri Desa.

“Pembangunan desa harus dimulai dari bawah untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan sesuai arahan Presiden,” ujarnya.

Demikian pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri kenduri desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin (12/1/2026).    

Dirjen Kemendes PDTT juga menyampaikan bahwa program nasional seperti  Makan Gizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat mampu memberikan dampak ekonomi, khususnya di sektor peternakan dan pangan.

Kemendes PDTT mengapresiasi gagasan desa tematik organik yang digagas oleh Bupati Blora Arief Rohman, serta menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terdapat 191 koperasi desa Merah Putih dalam proses pembangunan dan banyak dapur SPPG  yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Blora menggelar Kenduri Desa dalam rangka Peringatan Hari Desa 2026 di Alun-alun Blora. Kegiatan ini sebagai wujud rasa syukur sekaligus komitmen bersama dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Baznas Kabupaten Blora, Sutaat. Suasana khidmat menyelimuti kegiatan sebagai ungkapan syukur atas ditetapkannya Hari Desa secara nasional.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Blora, Agung Heri Susanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan Kenduri Desa dengan tema “Kenduri Desa Nasional dalam Rangka Hari Desa”.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 di Jawa Tengah pada 15 Januari 2026, yang mendapat kehormatan sebagai tuan rumah, dengan pusat kegiatan di Kabupaten Boyolali, serta Kabupaten Blora turut berpartisipasi menyemarakkan peringatan tersebut.

“Kami mengajak seluruh kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga desa untuk terus membangun desa sesuai dengan arahan dan perintah Presiden Prabowo. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas Hari Desa yang telah ditetapkan secara nasional,” ungkap Agung.

Dalam kegiatan itu, juga ditampilkan pembacaan puisi “Puisi Harapan Desa” oleh perwakilan kepala desa, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan puisi bertajuk sama oleh Agung Heri Susanto, sebagai refleksi dan harapan bagi masa depan desa-desa di Kabupaten Blora.

Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa atas kerja sama, dedikasi, serta pengabdiannya dalam membangun Kabupaten Blora.

“Terima kasih kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Blora atas dedikasi dan pengabdiannya,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya  (THR) bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa tetap diberikan sesuai dengan penghasilan tetap (Siltap) desa tanpa pengurangan.

Selain itu, Bupati menjelaskan adanya kebijakan efisiensi anggaran akibat pemotongan TKD, sehingga pelaksanaan rapat di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara sederhana.

“Ini merupakan bentuk pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai dengan perintah Presiden, sehingga dalam rapat tidak lagi disediakan konsumsi, kecuali air putih,” jelasnya.

Terkait program nasional, Bupati Blora meminta dukungan desa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Di Kabupaten Blora, bahan baku MBG diarahkan untuk disuplai melalui koperasi desa, dengan melibatkan Ibu PKK dalam pengelolaan sayuran, serta TPS3R dalam pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomi.

Bupati juga menyampaikan keberlanjutan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Dari 275 peserta sebelumnya, sebagian peserta telah dinyatakan lulus. Pada  2026, program ini akan dilanjutkan bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan kuota 250 kepala desa atau perangkat desa, yang mendapatkan subsidi biaya sebesar 30 persen.

“Dengan program ini, kami berharap kualitas SDM kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Blora dapat terus meningkat,” tambahnya.

Selain itu, Bupati menegaskan dukungan Kabupaten Blora terhadap program ketahanan pangan melalui pengembangan perkebunan organik.

Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan dan akan melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII, guna mewujudkan Blora sebagai kabupaten organik. Bupati juga mengajak seluruh kepala desa untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan penggalangan dana bagi korban bencana banjir di Sumatra, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Kabupaten Blora.

Pada akhir kegiatan, sejumlah desa menerima penghargaan atas peningkatan Indeks Prestasi Pembangunan Desa, di antaranya Desa Pilang (Randublatung), Sumber (Keradenan), Kapuan, Kentong, Mulyorejo, Nglanjuk (Cepu), Gadu dan Sambongrejo (Sambong), Bangsri, Tempellemahbang, Balong (Jepon), Sukorejo (Tunjungan), Banjarejo (Banjarejo), Trembulrejo, Berbak, Sarimulyo, Sambongrejo (Ngawen), Sempu dan Jagong (Kunduran). 

Read More