Pemkab Lumajang Perkuat Irigasi untuk Jaga Ketahanan Pangan

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menegaskan penguatan sistem irigasi sebagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Wakil Bupati (Wabup) Lumajang, Yudha Adji Kusuma, mengatakan sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air yang dikelola secara baik.

“Air merupakan faktor utama dalam pertanian. Jika distribusinya terganggu, produktivitas juga akan menurun,” ujar Yudha melalui keterangan pers di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, sementara ketersediaannya semakin terbatas. Kondisi tersebut menuntut sistem irigasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang irigasi untuk memperkuat pengelolaan sumber daya air.

Regulasi ini tidak hanya mengatur distribusi air, tetapi juga mencakup perlindungan petani, pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, serta pengelolaan aset irigasi. “Penguatan sistem irigasi menjadi bagian penting untuk menjamin keberlanjutan sektor pertanian,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya menjaga fungsi saluran irigasi dari alih fungsi lahan dan penyempitan sempadan yang berpotensi mengganggu distribusi air.

Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat menurunkan produktivitas pertanian dan berdampak pada kesejahteraan petani. Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap Raperda Irigasi dapat dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan kebijakan yang implementatif.

"Penguatan sistem irigasi diharapkan mampu mendukung Lumajang sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," pungkasnya. 

 

Read More

Harga Plastik Melonjak, Produsen AMDK YOIKI Madiun Masih Mengkaji

Iki Radio - Industri air minum dalam kemasan (AMDK) menghadapi tekanan berat akibat lonjakan harga bahan baku plastik, yang dipicu gejolak energi global. Hal ini berpotensi memunculkan risiko kenaikan harga produk di tingkat konsumen. 

ilustrasi

Kenaikan harga plastik bahkan dilaporkan mencapai hingga 50 persen lebih, seiring meningkatnya biaya produksi berbasis minyak dan gas. 

Sebagai salah satu produsen AMDK, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Dharma Purabaya, yang dikenal dengan PDAM Kabupaten Madiun, saat ini juga tengah melakukan kajian, atas dampak dan pengaruh kenaikan harga bahan baku plastik ini.

"Bagian pengembangan usaha masih mengkajinya," ujar Direktur Utama PDAM Kabupaten Madiun, Imansyah Novianto, Sabtu (11/4/2026)

Menurutnya, saat ini belum ada perubahan yang dilakukan disisi operasional produksi dan pemasaran AMDK YOIKI. Baik itu pengurangan produksi ataupun menaikan harga jual.

"Sampai saat ini tidak ada perubahan,* lanjutnya.

Sementara itu Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Amdatara) mengungkapkan bahwa ketergantungan industri plastik terhadap bahan bakar fosil—yang mencapai lebih dari 99 persen secara global—membuat sektor ini sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi. 

Dampaknya, produsen AMDK harus menanggung lonjakan biaya bahan baku, yang dalam sejumlah kasus menembus kenaikan hingga 100 persen dalam waktu relatif singkat. 

Tekanan tersebut dinilai bukan lagi bersifat sementara, melainkan telah mengarah pada tantangan struktural bagi industri. 

Kenaikan biaya bahan baku diperkirakan akan mendorong harga kemasan jadi naik sekitar 25 persen hingga 50 persen, yang pada akhirnya berpotensi mengerek harga jual AMDK di pasar, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah dengan kapasitas keuangan terbatas.

Diketahui, air minum YOIKI bukan sekadar profit-oriented, melainkan bagian dari inovasi pelayanan PDAM Kabupaten Madiun, untuk menyediakan air minum layak dan sehat bagi masyarakat.

Namun, dengan kualitas terbaik, air minum YOIKI telah menjangkau pasar di wilayah Madiun dan sekitarnya.

Dijual secara luas untuk memenuhi konsumsi harian masyarakat, ataupun dalam berbagai kegiatan.(*/sw/IR)

Read More

Optimalkan PAD, Bapenda Palangka Raya Gencarkan Operasi Penertiban PKB

Iki Radio - Tim gabungan Badan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya kembali menggelar operasi penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah setempat.

Kali ini kegiatan dipusatkan di Jalan Yos Sudarso dengan menyasar kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas di kawasan itu.

Operasi tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya, Emi Abriyani mengatakan, dalam kegiatan tersebut petugas melakukan pemeriksaan terhadap ratusan kendaraan yang melintas di lokasi operasi.

“Dalam razia kali ini sebanyak 526 kendaraan terjaring pemeriksaan oleh tim gabungan,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sejumlah kendaraan yang belum melunasi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Sebanyak 79 kendaraan diketahui menunggak pajak, dengan rincian 73 unit kendaraan roda dua dan enam unit kendaraan roda empat,” jelasnya.

Ia menambahkan, dari kendaraan yang terjaring tersebut terdapat potensi tunggakan pajak yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

“Perkiraan tunggakan untuk kendaraan roda dua mencapai Rp12.003.132, sedangkan roda empat sekitar Rp15.702.413. Jika ditotal, potensi tunggakan pajaknya mencapai Rp27.705.545,” ungkap Emi.

Emi menyebutkan, pelaksanaan operasi gabungan ini tidak hanya bertujuan menindak pelanggaran administrasi kendaraan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mengingatkan masyarakat bahwa pembayaran pajak kendaraan sangat penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan,” katanya.

Emi berharap kegiatan penertiban serupa dapat terus dilakukan secara rutin sehingga mampu meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Read More

Tambang Rakyat Kalteng Didorong Legal dan Berkelanjutan

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya menata sektor pertambangan rakyat melalui pendekatan legalitas, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, saat menghadiri Deklarasi Aliansi Penambang Rakyat Kalimantan Tengah (APR-KT) di Aula KNPI Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (10/4/2026).

Dalam sambutannya, Darliansjah menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara seimbang, mengingat besarnya potensi tambang di daerah. Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam harus dikelola secara bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

“Kekayaan sumber daya alam ibarat pisau bermata dua. Dapat menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan ekologis dan sosial jika tidak dikelola dengan bijaksana,” ujarnya.

Ia menegaskan, penataan pertambangan rakyat merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan perizinan, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat penambang.

Darliansjah juga mendorong transformasi dari praktik pertambangan tanpa izin menuju sistem legal melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

“Kita perlu mempercepat transformasi menuju WPR yang legal dan terlindungi, agar aktivitas pertambangan rakyat memiliki kepastian hukum serta pembinaan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan.

Dalam aspek keberlanjutan, pemerintah mendorong penerapan praktik pertambangan ramah lingkungan melalui edukasi, pendampingan, serta penggunaan teknologi tepat guna guna meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.

Darliansjah juga menilai kehadiran APR-KT sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat penambang, khususnya dalam menjembatani pemahaman terhadap regulasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi terbentuknya APR-KT dan berharap organisasi tersebut menjadi mitra strategis yang kritis dan solutif dalam mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Tengah, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran pengurus APR-KT.

 

Read More

Efisiensi Energi Jadi Strategi Pemkab Lumajang Hadapi Dinamika Global

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus memperkuat langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas daerah melalui kebijakan efisiensi penggunaan energi.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa penghematan energi harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi dinamika global.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini di Daerah di Aula BKD Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (9/4/2026).

“Pemerintah daerah harus tetap siap dan adaptif. Efisiensi energi menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga stabilitas,” ujarnya.

Sebagai implementasi kebijakan, Pemkab Lumajang mendorong penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik di lingkungan pemerintahan. Upaya ini bertujuan memastikan pemanfaatan energi lebih efektif dan tepat guna.

Selain itu, kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN) juga diterapkan sebagai bagian dari strategi efisiensi.

“Kami terus mendorong budaya kerja yang efisien, termasuk melalui WFH, agar penggunaan energi bisa lebih terkendali,” jelasnya.

Bupati juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung penghematan energi. Kesadaran bersama dinilai menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan penggunaan sumber daya.

Pemkab Lumajang terus mengoptimalkan koordinasi dan pemantauan agar kebijakan yang diterapkan berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan langkah yang terarah dan kolaboratif, pemerintah daerah optimistis stabilitas daerah dapat terjaga, sementara pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan.

 

Read More

Halal Bihalal, TP PKK Madiun Ingatkan Pentingnya Silaturahmi

Iki Radio - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, mengingatkan seluruh pengurus dan anggota TP PKK, tetap menjaga dan melestarikan silaturahmi.

Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Pleno TP PKK, yang dirangkai dengan Halal Bihalal, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (8/4/2026).

Dikatakan, silaturahmi dapat membawa keberkahan serta menguatkan hubungan sosial, menumbuhkan kepedulian, dan dapat membangkitkan kerja sama yang baik antar organisasi.

Dan halal bihalal merupakan tradisi untuk saling memaafkan, membersihkan hati dari kesalahan, mempererat hubungan antar sesama, serta menguatkan nilai kebersamaan.

"Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan, baik dalam ucapan maupun tindakan. Dengan kerendahan hati mari kita saling memaafkan, memperbaiki diri," ujarnya.

Tidak berhenti sampai disitu, seluruh anggota dan pengurus TP PKK, diajak untuk berkomitmen, menjadi pribadi yang lebih bijaksana serta lebih baik ke depannya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kebersamaan dan kekompakan semakin kuat. Dengan demikian seluruh program dapat dijalankan dengan baik.

"Sehingga mampu memberikan manfaat nyata dan membawa keberkahan bagi masyarakat," tambahnya.

Sementara dalam rapat pleno PKK pada bulan April 2026 ini, menjadi kesempatan bagi TP PKK Kecamatan Pilangkenceng untuk memaparkan capaian program PKK dari masing masing kelompok kerja (Pokja).

"Di Kecamatan Pilangkenceng pada Desember 2025 lalu, terdapat 168 balita stunting, sedangkan pada Maret 2026 terdapat 173 balita dengan kondisi stunting. Ini artinya kasus stunting mengalami kenaikan 0,1 persen," kata Siti Maesaroh Edy Sudarko, Ketua TP PKK Kecamatan Pilangkenceng.

Melihat kondisi ini, TP PKK Pilangkenceng telah melakukan berbagai upaya, salah satunya memaksimalkan kegiatan dalam 10 program pokok PKK.

"Monitoring dan evaluasi PTP desa terus kami lakukan," tambahnya.

Selain TP PKK, dalam halal bihalal juga dihadiri Gabungan Organisasi Wanita (GOW) se Kabupaten Madiun.(sw/IR)

Read More

Diikuti 24.681 Siswa , Bupati Ipuk Pantau Pelaksanaan TKA SMP

Iki Radio - Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMP telah resmi dilaksanakan mulai 6 hingga 16 April 2026. 

Di Banyuwangi, terdapat 24.681 siswa dari 224 sekolah yang mengikuti ujian serentak secara nasional tersebut. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau pelaksanaan ujian dan para siswa mengikuti tes dengan baik.

Salah satunya Ipuk meninjau pelaksanaan di SMP Negeri 3 Banyuwangi, Selasa (7/4/2026). SMPN 3 Banyuwangi yang berada di Kelurahan Singotrunan itu menjadi salah satu lokasi pelaksanaan TKA jenjang SMP. 

Di sekolah tersebut, terjadi kendala jaringan internet sejak pagi sehingga pelaksanaan TKA hari ini tertunda. 

Gangguan tersebut menyebabkan ujian yang menggunakan perangkat komputer siswa tertunda. Sejumlah siswa terlihat menunggu di ruang kelas sambil menanti perbaikan sistem diperbaiki oleh petugas teknis.

"Sejak pukul 06.00 jaringan sudah terganggu, kami langsung berkoordinasi dengan Telkom. Laporannya karena ada kabel yang putus. Langsung diperbaiki, dan siang sudah selesai," ungkap Kepala Sekolah SMPN 3, Holilik kepada Ipuk. 

"Mereka nantinya akan mengikuti ujian di lain hari. Kami sudah lapor ke panitia dan pengawas," imbuhnya. 

Saat melihat kondisi tersebut, Ipuk terlihat langsung menghampiri para siswa untuk memberikan semangat agar tetap tenang dan tidak perlu khawatir.

“Tidak perlu khawatir, anak-anak tetap bisa ikut ujian. Ini kendala teknis dan telah diperbaiki,” ujar Ipuk, saat menyapa para siswa.

Ipuk mengatakan sebelumnya pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kelancaran pelaksanaan TKA, termasuk dengan PLN dan Telkom.

“Kami sudah berkoordinasi sebelumnya, termasuk dengan PLN dan Telkom, mereka siap mensupport. Mudah-mudahan gangguan seperti ini tidak terjadi lagi, dan ujian bisa berjalan baik,” kata Ipuk.

Ia juga meminta pihak sekolah terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar setiap kendala teknis dapat segera ditangani. (*)

Read More