Lonjakan Kasus Kekerasan dan TPPO di Kabupaten Madiun, Bupati Madiun Tekankan Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

MADIUN, Iki Radio — Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dan dana sinergitas lintas sektor dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Penekanan ini disampaikan menyusul grafik kasus yang menunjukkan kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Madiun.

"Kolaborasi lintas sektor termasuk kejaksaan, kepolisian dan dinas terkait perlu ditingkatkan," ujar Bupati, saat Sosialisasi Sinergitas Layanan UPTD PPA dan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Graha Eka Kapti, Pusat Pemerintahan (Puspem) Caruban, Selasa (27/10/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Madiun terus merangkak naik. Pada 2023 tercatat sebanyak 37 kasus, yang kemudian meningkat menjadi 40 kasus pada 2024, dan mencapai 43 kasus pada 2025. Tren yang mengkhawatirkan terlihat pada periode Januari hingga September 2026, di mana jumlah kasus telah mencapai 58 laporan.

Lonjakan kasus ini dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya kondisi sosial ekonomi serta maraknya eksposur media sosial yang dapat mendorong perilaku berisiko di tengah masyarakat.

Guna menekan angka tersebut, pemerintah daerah mendorong peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas terkait diminta untuk terus berinovasi dalam mengemas pesan pencegahan agar lebih relevan dan mudah diakses publik.

"Salah satunya melalui sosial media atau platform digital seperti TikTok maupun konten visual yang menarik," jelasnya.

Kesiapan Layanan UPTD PPA dan Imbauan Publikasi

Pemkab Madiun memastikan bahwa UPTD PPA siap memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari layanan pengaduan, ruang mediasi, pendampingan psikologis, hingga jaminan kerahasiaan data korban. Untuk kasus kompleks yang melibatkan trauma fisik, psikologis, maupun penyandang disabilitas, jalur rujukan medis telah disiapkan ke fasilitas kesehatan seperti RSUD Dolopo, RSUD Caruban, hingga rumah sakit tingkat provinsi.

Selain itu, Bupati Madiun mengimbau media massa dan masyarakat agar tidak melakukan publikasi berlebihan (blow up) atas suatu kasus sebelum penanganan awal dilakukan, demi menjaga kerahasiaan dan keselamatan korban.

Ancaman Serius TPPO dan Langkah Pencegahan

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi turut memaparkan materi mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia menjelaskan bahwa TPPO mencakup tindakan perekrutan, pengiriman, atau pemindahan orang dengan modus tipu daya, rayuan gaji tinggi, pemaksaan, maupun jebakan utang untuk tujuan eksploitasi.

"TPPO adalah bentuk pelanggaran HAM yang serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, para pelaku TPPO dapat diancam sanksi pidana hingga 15 tahun penjara," tegas Wakil Bupati.

Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan jalur resmi yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja saat mencari pekerjaan, khususnya di luar negeri, serta tidak menyerahkan dokumen identitas pribadi kepada pihak yang tidak berwenang. Warga juga diminta segera melapor ke kantor kepolisian terdekat apabila menemukan indikasi atau kecurigaan praktik TPPO di lingkungan sekitar.

Sinergitas Antar-Lembaga

Kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Madiun ini dihadiri oleh berbagai elemen strategis.

Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Madiun, Hendro Suwondo, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam memberikan layanan perlindungan terbaik.

Peserta sosialisasi ini melibatkan koordinator PKB/PLKB dari sejumlah kecamatan, pimpinan lembaga keagamaan dan amil zakat (seperti BAZNAS, Nurul Hayat, PD 'Aisyiyah, PD Nasyiatul Aisyiyah, PC Muslimat NU, PC Fatayat NU), insan media, serta tenaga ahli psikologi klinis guna mewujudkan Kabupaten Madiun yang benar-benar bebas dari TPPO.

 

Read More

Imigrasi Ngurah Rai Gerebek Vila di Bali, 17 WNA Malaysia dan Singapura Jadi Admin Pinjol Ilegal Jaringan Internasional

BADUNG, Iki Radio — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menggerebek sebuah vila di kawasan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (22/10). Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 17 warga negara asing (WNA) yang terdiri atas 15 orang asal Malaysia dan 2 orang asal Singapura karena kedapatan membuka markas bisnis pinjaman online (pinjol) ilegal.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Senin (26/10), mengungkapkan bahwa proses penangkapan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran. Tiga orang penghuni vila kedapatan berupaya melarikan diri dengan melompati tembok belakang bangunan sebelum akhirnya digagalkan oleh petugas yang telah berjaga di titik tersebut.

"Saat masuk di vila, tim mendapati tiga penghuni yang berusaha kabur dengan melompati tembok bagian belakang, terus digagalkan oleh anggota yang telah kita siapkan di posisi tersebut," ujar Novyandri.

Di lantai dua vila, petugas menemukan tiga ruangan yang disulap menjadi pusat kendali operasional. Ruangan tersebut dilengkapi dengan komputer, USB, flashdisk, brankas, puluhan ponsel, hingga uang tunai.

"17 WNA ini menyalahgunakan izin tinggal dan menggunakan lokasi sebagai tempat dugaan kegiatan admin pinjaman daring. Di sini ada warga negara Malaysia dan Singapura," imbuh Novyandri.

Incar Korban Luar Negeri dengan Bunga Capai 30 Persen

Berdasarkan hasil pemeriksaan, belasan WNA tersebut bertindak sebagai administrator yang menjalankan skema pinjaman pribadi secara daring. Mereka memasarkan jasa pinjaman melalui iklan di Facebook serta aplikasi pesan WhatsApp, dengan sasaran korban yang berada di luar negeri seperti China dan sejumlah negara Asia lainnya.

Bunga pinjaman yang diterapkan oleh sindikat ini tergolong sangat tinggi, yakni berkisar antara 20 hingga 30 persen tergantung pada hasil analisis profil calon peminjam.

"Target pelanggan mereka yang merupakan orang asing yang sejauh ini tidak berada di wilayah Indonesia, jadi di luar Indonesia," terang Novyandri.

Setiap kelompok admin dibebani target keuntungan hingga 7.800 dolar AS atau sekitar Rp141,6 juta per bulan. Dari operasional ilegal ini, para pelaku meraup pendapatan pribadi berkisar antara 1.200 hingga 1.600 dolar AS (sekitar Rp21,8 juta hingga Rp29,05 juta) setiap bulannya.

Beroperasi 6 Bulan dan Terancam Deportasi

Jaringan pinjol internasional ini diketahui telah beroperasi di Bali selama lebih dari enam bulan. Praktik terlarang tersebut akhirnya terbongkar berkat laporan dari masyarakat yang ditindaklanjuti secara cepat oleh petugas Imigrasi.

Selain menyalahgunakan izin tinggal, beberapa dari pelaku juga kedapatan telah melewati batas izin tinggal (overstay).

Atas perbuatannya, ke-17 WNA tersebut dijerat dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan memberikan keterangan tidak benar saat mengajukan visa.

"Lokasi ini sementara masih satu. Apakah nanti ada pengembangan kembali, nanti kita akan terus menyelidiki. 17 WNA telah didetensi di ruang Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan akan dikenakan tindakan pendeportasian lalu dicatatkan ke dalam daftar cekal," pungkas Novyandri.

 

Read More

Sambut Nataru 2026/2027, Kemenhub Batasi Operasional Truk Sumbu Tiga dan Perketat Ramp Check

JAKARTA, Iki Radio — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026/2027). Langkah utama yang disiapkan meliputi pembatasan operasional kendaraan berat serta peningkatan pengawasan keselamatan sarana transportasi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pemerintah memperkuat pengaturan perjalanan dan pengawasan keselamatan di seluruh moda transportasi demi menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Salah satu poin krusial yang akan diterapkan adalah pembatasan bagi kendaraan tiga sumbu atau lebih di jalur-jalur yang berpotensi mengalami lonjakan volume kendaraan.

"Kami selalu berupaya untuk menekan jumlah kecelakaan, seperti pemberlakuan pembatasan kendaraan sumbu tiga ke atas. Itu adalah upaya kita untuk mengurangi jumlah kecelakaan pada saat meningkatnya volume kendaraan pada event-event besar," ujar Dudy di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Selain membatasi armada angkutan barang berat, Kemenhub berencana mengatur jadwal dan waktu perjalanan arus lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan pada waktu puncak. Ketentuan dan petunjuk teknis mengenai pengaturan ini akan diumumkan lebih awal untuk memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum.

Tak hanya sektor lalu lintas darat, Kemenhub juga mengintensifkan pemeriksaan kelaikan armada atau ramp check pada sarana transportasi umum. Meskipun ramp check merupakan prosedur standar yang dilakukan secara berkala, intensitasnya dinaikkan selama libur akhir tahun.

"Ramp check itu tidak hanya pada saat event, kita sudah melakukan ramp check setiap saat. Nanti pada saat event-event besar, pelaksanaan ramp check itu akan kita tingkatkan, diintensifkan," jelas Dudy.

Meski skema utama keselamatan telah dipaparkan, Kemenhub belum membeberkan perincian mengenai jadwal pasti, titik ruas jalan yang terdampak, serta daftar pengecualian armada angkutan dalam kebijakan pembatasan tersebut. Pihak Kemenhub mengimbau masyarakat untuk memantau informasi resmi secara berkala demi kelancaran dan keselamatan perjalanan libur akhir tahun.

 

 

Read More

Harry Kane Sabet Ballon d'Or 2026, Akhiri Dahaga 25 Tahun Publik Inggris

MADIUN, Iki Radio - Malam penganugerahan Ballon d'Or 2026 yang berlangsung di Theatre du Chatelet, London, Selasa (27/10/2026) dini hari WIB, menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Sebanyak 13 penghargaan diserahkan kepada para pemain, pelatih, dan klub yang menorehkan prestasi gemilang sepanjang musim 2025/2026.

Penyerang Bayern Muenchen dan timnas Inggris, Harry Kane, menjadi bintang utama usai dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or kategori putra. Kane berhasil mengungguli pesaing terdekatnya, Kylian Mbappe dan Lamine Yamal, setelah mengemas catatan fantastis 73 gol dari 65 pertandingan di semua kompetisi.

Keberhasilan Kane ini sekaligus mengakhiri penantian panjang sepak bola Inggris selama 25 tahun. Kane menjadi pemain Inggris pertama yang memboyong trofi bola emas tersebut sejak terakhir kali didapatkan oleh Michael Owen pada 2001 silam. Selain menyabet trofi utama, Kane juga dianugerahi penghargaan Penyerang Terbaik Putra.

Pada kategori putri, penggawa Barcelona dan London City Lionesses, Alexia Putellas, kembali menegaskan dominasinya dengan meraih trofi Ballon d'Or Putri untuk ketiga kalinya. Pencapaian ini menjadi pembuktian manis comeback Putellas setelah pulih dari cedera panjang dan sukses mengantarkan Barcelona mengemas empat gelar (quadruple) pada musim 2025/2026.

Malam penganugerahan ini juga menjadi panggung dominasi bagi Barcelona yang menyapu bersih berbagai kategori. Lamine Yamal mengukir rekor dengan memenangkan Kopa Trophy (Pemain Muda Terbaik Putra) untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sementara itu, Vicky Lopez (Pemain Muda Terbaik Putri), Cata Coll (Kiper Terbaik Putri), dan Pere Romeu (Pelatih Terbaik Putri) menyempurnakan kejayaan klub asal Katalunya tersebut.

Penghargaan pelatih terbaik putra jatuh kepada Luis de la Fuente yang sukses mengantar timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Untuk kategori klub terbaik, Paris Saint-Germain (PSG) keluar sebagai Klub Terbaik Putra, sedangkan Barcelona meraih predikat Klub Terbaik Putri. Adapun winger Arsenal, Bukayo Saka, dianugerahi Socrates Award atas dedikasi dan kontribusinya dalam berbagai aksi sosial serta kemanusiaan.

Daftar Lengkap Pemenang Ballon d'Or 2026

Kategori	Pemenang
Ballon d'Or Putra	Harry Kane (Bayern Muenchen/Inggris)
Ballon d me d'Or Putri	Alexia Putellas (Barcelona & London City Lionesses/Spanyol)
Pemain Muda Terbaik Putra (Kopa Trophy)	Lamine Yamal (Barcelona/Spanyol)
Pemain Muda Terbaik Putri	Vicky Lopez (Barcelona/Spanyol)
Pelatih Terbaik Putra	Luis de la Fuente (Timnas Spanyol)
Pelatih Terbaik Putri	Pere Romeu (Barcelona/Spanyol)
Kiper Terbaik Putra (Yachine Trophy)	Unai Simon (Athletic Club/Spanyol)
Kiper Terbaik Putri	Cata Coll (Barcelona/Spanyol)
Socrates Award	Bukayo Saka (Arsenal/Inggris)
Klub Terbaik Putra	Paris Saint-Germain (PSG)
Klub Terbaik Putri	Barcelona
Penyerang Terbaik Putra (Gerd Mueller Trophy)	Harry Kane (Bayern Muenchen/Inggris)
Penyerang Terbaik Putri	Charlyn Corral (CF Pachuca/Meksiko)

 

Read More

Desa Kebobang Kabupaten Malang Sabet Juara 1 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur 2026

MALANG, Iki Radio — Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, sukses menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara 1 Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur 2026. Capaian ini merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan pembangunan desa melalui penguatan tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat berbasis ketahanan keluarga.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak di Hall Hotel Harris Malang, Senin (26/10/2026). Penyerahan penghargaan ini sekaligus menjadi momentum pembukaan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 dan Jambore Kader PKK Jawa Timur 2026.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Malang HM Sanusi yang didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Malang Anis Zaida Sanusi. Hadir pula jajaran organisasi wanita, perwakilan BKKBN, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta pengurus TP PKK dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur.

Bupati Malang HM Sanusi mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi yang diraih Desa Kebobang. Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Malang, tetapi juga mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kader PKK, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

"Capaian ini diharapkan mampu menjadi pemacu semangat bagi desa-desa lain di Kabupaten Malang untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat," ujar Sanusi.

Dalam arahannya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa peran strategis kader PKK sangat vital dalam menggerakkan pembangunan desa. Mulai dari lingkup posyandu hingga ketahanan keluarga, kader PKK menjadi garda terdepan dalam memastikan program pembangunan tepat sasaran.

Khofifah juga mengingatkan pentingnya penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal di tengah tantangan perubahan iklim dan potensi El Nino. Selain gerakan menanam pohon dan pelestarian lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti penyediaan air bersih turut menjadi prioritas. Sebagai langkah nyata, Pemerintah Kabupaten Malang saat ini tengah membangun jaringan pipanisasi air bersih sepanjang 17 kilometer dari lereng Gunung Arjuno menuju wilayah Singosari.

Isu strategis lainnya yang mendapat perhatian serius adalah percepatan penurunan stunting serta angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB). Khofifah menyebutkan bahwa prevalensi stunting di Jawa Timur saat ini berada di angka 14,7 persen, menempatkan provinsi ini sebagai daerah dengan prevalensi stunting terendah kedua secara nasional. Capaian tersebut didorong oleh kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader PKK, dan keluarga.

Selain kesehatan gizi anak, tantangan pengasuhan di era digital turut menjadi sorotan. Khofifah mengimbau para kader PKK untuk memperkuat edukasi keluarga agar orang tua lebih proaktif mendampingi anak dalam menggunakan gawai, menjaga komunikasi terbuka, serta membangun lingkungan digital yang sehat guna melindungi generasi muda dari dampak negatif internet.

Melalui prestasi gemilang Desa Kebobang ini, Pemerintah Kabupaten Malang optimis dapat memicu lahirnya inovasi-inovasi baru dalam tata kelola pemerintahan desa. Sinergi yang berkesinambungan antara pemerintah daerah, desa, TP PKK, dan masyarakat diharapkan mampu terus mewujudkan desa-desa yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

Read More

Transformasi Menuju Energi Berkelanjutan: Filosofi dan Makna di Balik Logo Hari Listrik Nasional ke-81

JAKARTA, Iki Radio — PT PLN (Persero) secara resmi memperkenalkan identitas visual dan filosofi logo untuk peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 yang jatuh pada 27 Oktober 2026. Peringatan tahun ini tidak hanya menjadi penanda perjalanan sejarah sektor kelistrikan tanah air, tetapi juga merefleksikan arah transformasi energi Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan, terjangkau, dan merata bagi seluruh masyarakat.

Melalui pesan resmi yang menyertai peluncuran tersebut, PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan energi yang andal. 

“Pada Hari Listrik Nasional ke-81, 27 Oktober 2026, semangat kami terus menyala, mengiringi transformasi kelistrikan menuju masa depan energi Indonesia yang berkelanjutan,” demikian ungkap pihak PT PLN (Persero).

Filosofi dan Elemen Desain Logo HLN ke-81

Desain logo HLN ke-81 dirancang dengan memadukan berbagai elemen visual yang sarat makna. Setiap komponen yang tersemat memiliki filosofi tersendiri dalam mendukung visi pembangunan kelistrikan nasional:

Siluet Figure Ground sebagai Identitas Utama: Elemen ini menempatkan bentuk utama sebagai pusat perhatian dengan memanfaatkan ruang di sekitarnya. Pendekatan ini membangun kesatuan visual yang kuat, menjadikannya penanda identitas utama yang mudah dikenali dalam peringatan Hari Listrik Nasional.

Cahaya Mengarah ke Atas dan Kanan: Elemen cahaya dirancang bergerak dinamis ke arah atas dan kanan. Arah ini merepresentasikan gerak maju, perubahan, serta transformasi berkelanjutan dalam sistem kelistrikan nasional guna menjawab kebutuhan pembangunan dan masyarakat Indonesia.

Lapisan Warna Bertingkat: Simbol warna yang berlapis menggambarkan pentingnya integrasi lintas sektor. Aspek ini menekankan kolaborasi berbagai bidang—mulai dari penyediaan energi dan pembangunan infrastruktur hingga pemerataan distribusi—demi mewujudkan layanan listrik yang terjangkau bagi masyarakat luas.

Angka 8 dan 1 yang Melambangkan Kesinambungan: Bentuk angka 8 dan 1 pada logo mengarah ke kanan atas dengan visual menyerupai cahaya jatuh. Komposisi ini tidak hanya menegaskan usia peringatan ke-81, tetapi juga melambangkan kesinambungan dalam menjaga integritas dan cita-cita kelistrikan nasional.

Secara keseluruhan, filosofi logo HLN ke-81 merangkum visi besar PLN dalam menghadirkan proses transformasi yang berkesinambungan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, momentum ini diharapkan mampu memperluas akses energi yang bersih, adil, dan merata demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

Read More

27 Oktober 2026 : Hari Listrik Nasional ke-81, Ini Sejarah Panjang Transformasi Ketenagalistrikan Indonesia

JAKARTA, Iki Radio — Hari Listrik Nasional diperingati setiap tanggal 27 Oktober untuk mengenang salah satu tonggak penting dalam sejarah ketenagalistrikan Indonesia. Pada tahun 2026, peringatan ini memasuki usianya yang ke-81 sejak peristiwa bersejarah pembentukan Jawatan Listrik dan Gas pada 27 Oktober 1945, tak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Peringatan Hari Listrik Nasional bukan merujuk pada tanggal berdirinya PT PLN (Persero) sebagai badan hukum modern saat ini, melainkan merujuk pada awal penguasaan dan pengelolaan ketenagalistrikan secara mandiri oleh pemerintah Republik Indonesia dari tangan kolonial.

Jejak Ketenagalistrikan Sebelum Kemerdekaan

Penggunaan energi listrik di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Saat itu, sejumlah perusahaan swasta Belanda memfasilitasi pembangunan pembangkit dan jaringan listrik untuk kawasan perkotaan, industri, dan operasional perusahaan. Pemanfaatannya masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, pengelolaan seluruh fasilitas ekonomi dan infrastruktur listrik diambil alih oleh pemerintah pendudukan militer. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia merdeka pada Agustus 1945, penataan kembali fasilitas-fasilitas vital—termasuk infrastruktur kelistrikan—menjadi agenda mendesak pemerintah Indonesia.

Tonggak Sejarah 1945: Pembentukan Jawatan Listrik dan Gas

Pada 27 Oktober 1945, Pemerintah Indonesia membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Langkah ini menjadi momentum awal pengelolaan ketenagalistrikan nasional.

Kondisi kelistrikan kala itu sangat terbatas. Berdasarkan catatan sejarah, kapasitas total pembangkit listrik nasional di awal kemerdekaan baru mencapai 157,5 megawatt (MW). Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mengoperasikan jaringan kelistrikan di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Evolusi Kelembagaan dan Organisasi Kelistrikan Negara

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pelayanan publik, struktur organisasi pengelola listrik negara mengalami beberapa kali transformasi penting:

1. Tahun 1961 (Pembentukan BPU-PLN): Pengelolaan listrik beralih dari bentuk jawatan ke struktur pengusahaan negara dengan dibentuknya Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN).

2. Tahun 1965 (Pemisahan PLN dan PGN): Pada 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan. Pengelolaan listrik dan gas resmi dipisahkan menjadi dua perusahaan negara yang berdiri sendiri, yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

3. Tahun 1972 (Perusahaan Umum / Perum): Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1972, status PLN ditetapkan sebagai Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara untuk menjalankan fungsi penyediaan tenaga listrik demi kepentingan umum.

4. Tahun 1994 (Perusahaan Perseroan / Persero): Bentuk badan hukum PLN dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994, yang berlaku hingga hari ini.

Penguatan Regulasi Ketenagalistrikan

Selain perjalanan kelembagaan, penataan sektor listrik juga didukung oleh perkembangan regulasi nasional. Salah satu payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan kelistrikan modern saat ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-undang ini memberikan kerangka hukum mengenai penyediaan tenaga listrik, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta aturan pengusahaan sektor listrik secara komprehensif.

Kini, setelah 81 tahun perjalanan sejarah, sistem ketenagalistrikan Indonesia terus berkembang pesat—mulai dari pembangunan berbagai pembangkit, jaringan transmisi antardaerah, hingga distribusi ke rumah-rumah pelanggan di seluruh pelosok Tanah Air.

Read More

Rombak Budaya Kerja, Danantara Larang Petinggi BUMN Pakai Ajudan dan Patwal Berlebihan

JAKARTA, Iki Radio — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mulai mengambil langkah tegas dalam membenahi budaya kerja di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Transformasi ini berfokus pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) serta budaya perusahaan (corporate culture).

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa penataan ulang budaya kerja tersebut mulai dijalankan secara bertahap untuk memastikan pengelolaan perusahaan pelat merah berjalan lebih profesional.

"Tahun depan itu mulai kita masuk kepada people dan corporate culture. Jadi kalau perusahaannya sudah jadi sedikit, nanti kita mulai melakukan corporate culture yang baru," ujar Dony saat ditemui di Hotel Fairmont, Senin (26/10/2026).

Salah satu kebijakan konkret yang langsung diterapkan adalah pembatasan penggunaan ajudan serta pengawalan melekat, seperti patroli dan pengawalan (patwal), yang dinilai selama ini kerap berlebihan bagi jajaran manajemen BUMN.

"Pasti teman-teman enggak menyadari sekarang terjadi perubahan di dalam manajemen BUMN. Kalau kita lihat sekarang BUMN sudah mulai kurang tuh ajudan-ajudan yang berlebihan, patwal-patwal, kan kita sudah mengeluarkan larangan. Tidak boleh lagi pakai itu, karena pada dasarnya kita ini pegawai pemerintah," tegasnya.

Dony menilai, jajaran manajemen BUMN tidak seharusnya menjadikan posisi jabatan sebagai sarana untuk menikmati fasilitas mewah secara berlebihan. Menurutnya, kesederhanaan dan profesionalisme merupakan kunci utama dalam melayani masyarakat dan negara.

"Bukan satu posisi yang harus dibangga-banggakan dan dinikmati dengan berlebihan," tambahnya.

Aturan penataan fasilitas ini tidak hanya menyangkut pengawalan dan ajudan, tetapi juga merambah ke berbagai aspek perilaku manajemen lainnya, termasuk aturan standar perjalanan dinas menggunakan pesawat. Seluruh ketentuan tersebut telah diatur secara rinci melalui kebijakan internal yang diterbitkan Danantara.

"Mana yang boleh, mana yang enggak, termasuk juga penerbangan yang harus seperti apa. Sampai kepada ajudan, sampai kepada patwal. Ini kita maunya seluruh manajemen BUMN itu nanti ya betul-betul profesional. Nah, jadi ini tahapan-tahapan yang kita lakukan," tutup Dony.

Read More