Presiden Prabowo: Alokasi Anggaran Mitigasi Bencana Harus Ditambah

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto meminta alokasi anggaran mitigasi bencana ditambah secara signifikan agar pemerintah memiliki kesiapan lebih kuat menghadapi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menurut Prabowo, rangkaian bencana dan kondisi kedaruratan di sejumlah wilayah menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan. 

“Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menilai respons pemerintah terhadap sejumlah bencana, termasuk di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, berlangsung cukup cepat dan masif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ia mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan dan pemulihan di daerah terdampak. 

“Untuk itu saya ucapkan terima kasih semua unsur yang telah bekerja keras,” ujar Presiden Prabowo Subianto. 

Selain penanganan bencana di Sumatra, Presiden mengevaluasi respons terhadap kebakaran hutan. Menurutnya, penanganan telah berlangsung cukup masif, meski masih terdapat keterlambatan di sejumlah lokasi yang perlu menjadi bahan perbaikan.

Karena itu, Prabowo meminta pemerintah memperkuat kesiapan sarana penanganan bencana, antara lain dengan memperbanyak helikopter, pompa air, peralatan pemadam kebakaran, serta alat berat di wilayah berisiko tinggi.

Presiden juga meminta ekskavator berukuran kecil ditempatkan lebih dekat dengan daerah yang secara rutin menghadapi kebakaran hutan maupun ancaman bencana lainnya.

Menurutnya, pemerintah perlu menyusun rencana induk atau masterplan mitigasi bencana secara menyeluruh sehingga personel dan peralatan telah tersedia sebelum kondisi darurat terjadi. 

“Persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya kita siapkan,” tegas Prabowo.

Penguatan kesiapsiagaan juga mencakup kemampuan udara. Pemerintah mempertimbangkan penambahan helikopter, pesawat untuk operasi modifikasi cuaca, serta pemanfaatan pesawat nirawak atau drone yang mampu membawa air guna membantu penanganan kebakaran.

Prabowo Subianto juga meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji bahan dan metode yang paling efektif untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.

Selain itu, kemampuan TNI Angkatan Laut direncanakan diperkuat untuk mendukung penanganan bencana. Presiden menyebut kapal yang akan masuk jajaran TNI AL dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional helikopter dan drone sehingga pengerahan bantuan ke lokasi terdampak dapat dilakukan lebih cepat.

Presiden turut menyoroti penanganan gempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan kabut asap. Berbagai ancaman tersebut, menurutnya, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api atau Ring of Fire.

Read More

Kinerja Raih Status Sangat Tinggi, Bupati Madiun Tekankan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus mematangkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja birokrasi. Langkah ini diwujudkan melalui Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar pada Senin (7/9/2026).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi, Sekretaris Daerah Sigit Budiarto, Inspektur Kabupaten Madiun Joko Lelono, pimpinan OPD, serta tim LPPD Kabupaten Madiun. 

Untuk memperkuat kapasitas penyusunan laporan, Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Madiun menghadirkan Kepala Biro Pemerintahan dan Otoda Setda Provinsi Jawa Timur, Dr. Lilik Pudjiastuti, sebagai narasumber.

Dalam paparannya yang bertajuk Hasil EPPD dan Arah Penguatan Kinerja LPPD Kabupaten Madiun, Dr. Lilik Pudjiastuti mengungkapkan tren kinerja Kabupaten Madiun yang menunjukkan grafik positif.

Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Nasional, skor Kabupaten Madiun mengalami lonjakan 0,33 poin dari angka 3,08 pada LPPD 2023 menjadi 3,41 pada LPPD 2024. Sementara itu, skor agregat pada Peta Kinerja LPPD Jatim 2025 tercatat mencapai 65,84.

Merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026 tentang Hasil EPPD Secara Nasional Tahun 2025 berdasarkan LPPD Tahun 2024, Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) Kabupaten Madiun resmi menyentuh angka 3,4110 dan masuk dalam kategori status Sangat Tinggi.

Menanggapi capaian tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa LPPD merupakan refleksi kepemimpinan daerah, wujud sinergi seluruh elemen OPD, sekaligus menjadi rapor kinerja bagi kepala daerah. Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar proses penyusunan laporan tidak sekadar formalitas semata.

"Capaian yang telah diraih harus menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita tidak hanya mengejar skor, tetapi memastikan setiap skor mencerminkan dampak positif terhadap pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Madiun," tegas Hari Wuryanto.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan pentingnya keakuratan data dalam setiap pelaporan mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari rakyat. Ia juga mendorong jajaran OPD untuk terus menelurkan inovasi baru guna membawa Kabupaten Madiun ke tingkat yang lebih tinggi.

"Karena LPPD ini dilaporkan ke pemerintah pusat, kita harus mengerjakannya sebaik mungkin sebab program kerja kita menggunakan anggaran dari rakyat. Selain itu, OPD harus terus berinovasi. Saat ini posisi kita ada di kategori sangat inovatif, saya berharap ke depan bisa naik menjadi terinovatif," pungkasnya.(ir)

Read More

Penegakan Hukum Karhutla Riau, 44 Orang Jadi Tersangka

Iki Radio - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menetapkan 44 orang sebagai tersangka dari 41 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau.

Data tersebut disampaikan saat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, bersama Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, mengecek lokasi karhutla di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Minggu (6/9/2026).

Kapolda menegaskan penanganan karhutla dilakukan melalui penguatan pencegahan, pemadaman, hingga penegakan hukum terhadap kasus yang memenuhi unsur pidana.

“Pencegahan kita perkuat, pemadaman kita lakukan maksimal, tetapi penegakan hukum tetap berjalan. Kalau ditemukan unsur pidana, tentu akan kita proses,” tegas Herry.

Polda Riau bersama Kodam XIX/Tuanku Tambusai juga memperkuat sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), pemerintah daerah, serta relawan di lapangan.

Upaya tersebut difokuskan pada pencegahan dan penanganan cepat agar kebakaran tidak meluas, terutama di desa rawan, kawasan perkebunan, lahan gambut, serta wilayah yang memiliki riwayat kebakaran.

Sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar juga terus dilakukan hingga tingkat desa dan dusun. Bhabinkamtibmas bersama Babinsa dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kelompok tani, dan pemilik lahan.

Dalam pengecekan di areal PT Bumi Siak Pusako (BSP), Kecamatan Dayun, Kapolda dan Pangdam turut memastikan kesiapan personel serta peralatan pemadaman di lapangan.

Penanganan dilakukan mulai dari pemadaman hingga pendinginan lahan gambut untuk mencegah munculnya kembali titik api.

“Saya bersama Pangdam turun langsung melihat kondisi di Siak. Sementara untuk wilayah lain yang terpantau memiliki hotspot, jajaran sudah kita minta melakukan pengecekan di lapangan. Setiap indikasi harus segera ditindaklanjuti agar api tidak sampai meluas,” kata Herry.

Kapolda mengingatkan bahwa setiap hotspot atau titik panas tidak dapat langsung disimpulkan sebagai kebakaran aktif.

Karena itu, jajaran kewilayahan diperintahkan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan atau ground check untuk memastikan kondisi sebenarnya.

“Kondisi Karhutla sangat dinamis. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Begitu ada hotspot, cek. Kalau ditemukan api, segera padamkan dan pastikan pendinginannya tuntas,” ujar Herry.

 

Read More

Wabup Madiun Ambal Warso, Berikut Sekilas Profil dr. Purnomo Hadi, Dari Direktur RSUD Dolopo Hingga Menjadi Wakil Bupati Madiun

Iki Radio — Jabatan Wakil Bupati Madiun periode 2025–2030 resmi diisi oleh dr. Purnomo Hadi. Pria kelahiran 7 September 1975 tersebut mengawali pengabdian barunya setelah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025.

Sebelum menduduki kursi orang nomor dua di Kabupaten Madiun, Purnomo merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdi di dunia kesehatan. Jabatan strategis terakhir yang diembannya sebelum pensiun dari status ASN adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo, Madiun.

Perjalanan pendidikan pria asli daerah ini dimulai dari jenjang sekolah dasar pada tahun 1981–1987 di SDN Tambakmas I. Tahun 1987–1990, di SMP Negeri Kebonsari, dan pada tahun 1990–1993 mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Geger, Kabupaten Madiun.

Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter (dr.), Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 1994–2001. Dan Magister Hukum (M.H.), Universitas Islam Malang (UNISMA) tahun 2025.

Gelar magister hukum tersebut diraihnya melalui studi pascasarjana dengan fokus tesis pada strategi peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penyusunan tesis ini diangkat langsung dari pengalaman rekam jejak kepemimpinannya saat mengelola RSUD Dolopo.

Kombinasi latar belakang medis, pengalaman birokrasi, serta pemahaman di bidang hukum menjadi modal penting bagi dr. Purnomo Hadi dalam mendampingi tata kelola pemerintahan Kabupaten Madiun untuk lima tahun ke depan.(ir)

Read More

300 Perenang Bersaing di Piala Panglima TNI 2026

Iki Radio - Komando Armada II (Koarmada II) menggelar Open Tournament Renang Piala Panglima TNI 2026 di Kolam Renang Jala Krida Tirta Akademi Angkatan Laut (AAL), Bumimoro, Surabaya, Minggu (6/9/2026).

Open Tournament Renang Piala Panglima TNI 2026 di Kolam Renang Jala Krida Tirta Akademi Angkatan Laut (AAL), Bumimoro, Surabaya, Minggu (6/9/2026).

Kegiatan yang dibuka Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI I G.P. Alit Jaya tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI yang akan diperingati pada 5 Oktober 2026.

Turnamen renang tersebut diikuti sebanyak 300 peserta, terdiri atas 150 peserta umum dan 150 peserta dari unsur TNI/Polri. Keikutsertaan peserta dari berbagai kalangan menjadikan turnamen ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet renang potensial.

Untuk kategori umum, peserta dibagi berdasarkan kelompok umur (KU) Kadet 1, Kadet 2, dan Kadet 3. Nomor yang dipertandingkan meliputi gaya bebas 50 meter, gaya dada 50 meter, gaya punggung 50 meter, dan gaya kupu-kupu 50 meter untuk kategori putra dan putri.

Sementara itu, peserta dari unsur TNI/Polri berlaga dalam kategori putra, putri, serta beregu campuran. Nomor yang diperlombakan meliputi gaya bebas 50 meter, gaya dada 50 meter, dan estafet gaya bebas 4 x 50 meter untuk kategori beregu campuran.

Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI I G.P. Alit Jaya saat membacakan sambutan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan, penyelenggaraan Open Tournament Piala Panglima TNI merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga nasional.

Menurutnya, turnamen tersebut memiliki sejumlah tujuan, antara lain menjadi parameter keberhasilan pembinaan atlet, mencari bibit atlet potensial, meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga nasional, serta memperkuat komunikasi antarpengurus olahraga di berbagai tingkatan.

“Tujuan kedua adalah mencari dan menemukan bibit-bibit atlet yang memiliki potensi untuk berprestasi sebagai wujud keikutsertaan TNI dalam membantu pemerintah di bidang pembinaan olahraga nasional,” ujarnya.

Selain berorientasi pada prestasi, turnamen tersebut juga menjadi sarana mempererat komunikasi dan kebersamaan antara TNI, Polri, dan masyarakat. Interaksi yang terbangun melalui kegiatan olahraga diharapkan dapat memperkuat solidaritas, jiwa korsa, serta kemanunggalan TNI dan Polri dengan rakyat.

Panglima TNI juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan. Para juri dan wasit diminta menjalankan tugas secara jujur dan bijaksana dengan tetap mengutamakan keamanan serta kenyamanan seluruh peserta.

Lebih lanjut, olahraga prestasi tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan. Proses pembinaan melalui olahraga juga berperan dalam membentuk karakter atlet, seperti sportivitas, kejuangan, kehormatan, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kepercayaan diri.

Sementara itu, Pangkoarmada II mengatakan, Open Tournament Renang Piala Panglima TNI 2026 menjadi wadah untuk menggali potensi atlet renang, baik dari kalangan umum maupun TNI/Polri, sekaligus mendorong peningkatan prestasi olahraga renang di tingkat nasional.

Melalui turnamen tersebut, Koarmada II turut menunjukkan dukungan terhadap pengembangan olahraga prestasi sekaligus memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat melalui semangat kompetisi yang sehat dan sportif.

Read More

Gunung Anak Krakatau Level Siaga, Kemenhub Batasi Pelayaran Radius 3 Kilometer

Iki Radio - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) meningkatkan kewaspadaan keselamatan pelayaran di Perairan Selat Sunda menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berada pada Level III atau Siaga, Minggu (6/9/2026).

Melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, DJPL mengimbau seluruh kapal yang melintas di Perairan Selat Sunda meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya aktivitas vulkanik, termasuk letusan, lontaran material, abu vulkanik, maupun gangguan terhadap keselamatan navigasi.

Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha mengatakan, keselamatan pelayaran menjadi prioritas utama seiring meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau.

“Kami mengimbau seluruh kapal yang melintas di Perairan Selat Sunda untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus memantau informasi resmi terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau,” ujar Yogie.

Ia menegaskan, selama status Gunung Anak Krakatau berada pada Level III (Siaga), kapal dilarang mendekati kawasan dalam radius tiga kilometer dari kawah aktif.

Nakhoda juga diminta melakukan perencanaan pelayaran dengan memperhatikan kondisi cuaca, arah sebaran abu vulkanik, serta informasi keselamatan pelayaran yang diterbitkan instansi berwenang.

Apabila ditemukan indikasi bahaya yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, nakhoda diminta segera mengambil tindakan penghindaran yang diperlukan dan melaporkannya kepada Vessel Traffic Service (VTS), Stasiun Radio Pantai, Syahbandar terdekat, atau instansi terkait.

Di tengah peningkatan kewaspadaan tersebut, layanan penyeberangan pada lintasan Merak–Bakauheni dan sebaliknya masih berjalan normal.

DJPL memastikan operasional penyeberangan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran. Pembatasan saat ini berlaku terhadap pergerakan kapal dalam radius tiga kilometer dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau.

“Layanan penyeberangan Merak-Bakauheni dan sebaliknya saat ini masih berjalan normal dengan tetap mengedepankan kewaspadaan dan keselamatan pelayaran,” kata Yogie.

DJPL melalui KSOP Kelas I Banten dan KSOP Kelas IV Bakauheni terus melakukan pemantauan serta koordinasi terhadap kondisi pelayaran di Perairan Selat Sunda.

Koordinasi juga dilakukan dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan setiap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dapat segera ditindaklanjuti apabila berpotensi memengaruhi keselamatan pelayaran.

Para nakhoda diminta senantiasa memantau informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi pemerintah terkait lainnya.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran transportasi laut di kawasan Selat Sunda sekaligus memastikan aktivitas pelayaran tetap berlangsung sesuai dengan kondisi dan ketentuan keselamatan yang berlaku.

Read More

Abu Vulkanik Erupsi Gunung Anak Krakatau Menyebar ke Lima Provinsi

Iki Radio - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau, masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menyusul terdeteksinya sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda yang telah meluas ke lima provinsi pada Minggu (6/9/2026).

Wilayah yang terdampak sebaran abu meliputi Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, hingga Bengkulu.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Geologi, Lana Saria, dalam konferensi pers pembaruan situasi terkini usai erupsi Gunung Anak Krakatau secara daring, Minggu (6/9/2026).

Menurut Lana, sebaran material vulkanik tersebut terpantau bergerak di atmosfer berdasarkan hasil pengamatan gabungan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui sistem MAGMA Indonesia, Volcanic Ash Advisory Centre Darwin, serta analisis citra satelit Himawari-9 milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Kondisi sebaran abu vulkanik di atmosfer dipastikan sangat dinamis karena dipengaruhi oleh faktor-faktor meteorologi serta intensitas erupsi itu sendiri. 

“Berdasarkan gabungan informasi erupsi dan aktivitas vulkanik dari PVMBG melalui MAGMA Indonesia, informasi VAAC Darwin, serta analisis citra satelit Himawari-9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung, dan Bengkulu,” ujar Lana Saria.

Lana mengatakan, arah dan jangkauan sebaran abu vulkanik dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu tergantung pada arah dan kecepatan angin di berbagai tingkatan ketinggian.

Tinggi kolom letusan, durasi kejadian, serta volume material yang terlempar ke udara turut menentukan sejauh mana abu tersebut menyebar. Oleh karena itu, pemantauan berkala terhadap kondisi meteorologi terkini sangat mutlak dilakukan.

Potensi dampak yang lebih luas diprakirakan dapat meningkat jika tinggi kolom erupsi bertambah, durasi erupsi berlangsung lebih lama, atau jika pergerakan angin mengarahkan abu ke wilayah pemukiman padat serta jalur lalu lintas penerbangan.

Guna mengantisipasi risiko keselamatan penerbangan, Badan Geologi terus menjalin koordinasi intensif dengan otoritas penerbangan terkait untuk menyuplai data dan perkembangan sebaran abu vulkanik terkini secara langsung.  

“Dampak terhadap operasional bandara ditetapkan oleh otoritas penerbangan berdasarkan informasi abu aktual, perkiraan penyebaran, dan standar keselamatan penerbangan,” kata Lana.

Lana menegaskan,  zonasi aman atau radius larangan aktivitas adalah di luar 3 kilometer dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau.

Status gunung api di Selat Sunda tersebut saat ini berada pada Level III (Siaga) menyusul aktivitas erupsi.

Pihaknya juga menekankan pentingnya masyarakat dalam mengakses informasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, mengingat pola sebaran abu tidak dapat diproyeksikan hanya dari satu kali kejadian erupsi semata.

Read More

Kemkomdigi Ingatkan Etika Perekaman di Ruang Publik, Kerja Jurnalis Tetap Dilindungi

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyoroti maraknya aksi pengambilan gambar atau perekaman video tanpa izin di ruang publik yang kemudian diunggah untuk kepentingan konten maupun komersial. Pemerintah menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak privasi dan perlindungan data pribadi yang wajib dihormati.

Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan hal tersebut di Taman Kota GBK, Jakarta, Sabtu (5/9/2026). 

Pernyataan ini merespons kembali insiden perekaman tanpa izin seorang kreator konten terhadap seorang tim sales dan promosi dalam ajang pameran otomotif GIIAS beberapa waktu lalu. 

"Yang menjadi perhatian saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Ada persoalan privasi, etika, maupun perlindungan data pribadi yang harus menjadi perhatian kita bersama," ujar Fifi.

Kendati demikian, Fifi Aleyda Yahya menegaskan bahwa isu privasi di ruang publik ini tidak membatasi tugas dan kerja-kerja jurnalistik. Wartawan tetap memiliki hak mutlak untuk mencari, memperoleh, mendokumentasikan, dan mempublikasikan peristiwa yang terjadi di ruang terbuka.

Selama kegiatan peliputan dilakukan secara profesional dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), aktivitas kerja media sama sekali tidak memicu persoalan hukum maupun etika.  

"Yang ingin kami lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi serta hak publik untuk mendapatkan informasi," kata Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya.

Read More