Presiden Bekali Lulusan IPDN dengan Pesan Sederhana: Berpihaklah kepada Rakyat

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan dan pengabdian sebagai aparatur pemerintahan.

Pesan tersebut disampaikan saat memberikan amanat pada Upacara Pelantikan PPM Angkatan XXXIII IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

"Bekerjalah dengan hati tanpa kesombongan. Selalu dekat dengan rakyat, selalu membela rakyatmu. Kalau ragu-ragu, berpihaklah kepada rakyatmu. Kalau kau ragu-ragu mengambil keputusan, tanya kepada dirimu, mana yang menguntungkan rakyat," pesan Presiden.

Presiden menegaskan bahwa seorang Pamong Praja harus memiliki kecintaan yang tulus kepada tanah air dan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ia meminta para lulusan IPDN untuk terus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

"Jangan punya kesetiaan sempit. Negara kita besar, banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak kelompok etnis. Semua satu keluarga. Semua suku adalah saudaramu. Semua agama adalah saudaramu. Semua ras adalah saudaramu. Semua kelompok etnis adalah saudaramu," ujarnya.

Selain Pancasila, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, UUD 1945 merupakan perwujudan cita-cita para pendiri bangsa yang harus dijaga dan tidak boleh dikhianati.

"Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, adalah murni suara kemerdekaan dan cita-cita pendiri bangsa kita. Jangan pernah mengkhianati pendiri-pendiri bangsa kita," tegas Presiden.

Mengakhiri amanatnya, Presiden meminta para Pamong Praja Muda menjaga nama baik keluarga, almamater, dan institusi tempat mereka mengabdi. Ia berharap seluruh lulusan mampu menjadi aparatur pemerintahan yang membanggakan bangsa melalui dedikasi dan pengabdian terbaik.

"Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kalian di mana pun bertugas dan mengabdi. Indonesia menanti pengabdianmu," pungkas Presiden.

Read More

Raih Penghargaan Kemendukbangga RI di Harganas 2026, Pemkab Madiun Komitmen Tuntaskan Fenomena Fatherless

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun meraih penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga RI) dalam puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026 yang digelar di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Rabu (29/7/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Bupati Madiun, Hari Wuryanto.

Apresiasi tingkat nasional ini diberikan atas keberhasilan Pemkab Madiun bersama Tim Penggerak PKK dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan keluarga, kependudukan, serta keluarga berencana (Bangga Kencana) secara konsisten dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa kualitas suatu bangsa tidak hanya diukur dari kemegahan pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan dari ketahanan unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

"Momen Harganas ini menunjukkan bahwa kalau kita mau membangun bangsa dan negara, tidak selalu hanya dengan membangun jalan atau mendirikan gedung sekolah. Unit yang paling penting, yaitu keluarga, butuh kehadiran pemerintah," tegas Emil.

Secara khusus, Wagub Emil menyoroti maraknya fenomena fatherless—atau minimnya peran dan ketidakhadiran sosok ayah dalam pengasuhan anak—yang kini menjadi tantangan serius di masyarakat.

Emil mengimbau para orang tua untuk senantiasa menjaga komunikasi terbuka dengan anak guna membentengi mereka dari bahaya perundungan (bullying) hingga penyalahgunaan zat berbahaya.

"Pengasuhan bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi membutuhkan kerja sama seimbang antara ayah dan ibu. Jangan sampai komunikasi itu putus," tambahnya.

Menanggapi raihan ini, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan rasa syukur serta apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran instansi Pemkab Madiun, Tim Penggerak PKK, dan segenap elemen masyarakat yang telah bekerja keras.

"Alhamdulillah, sebuah kehormatan menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam puncak Peringatan Harganas 2026 ini. Penghargaan ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan apresiasi atas kerja keras seluruh tim Pemkab Madiun dan TP PKK," ujar Hari Wuryanto.

Bupati Madiun juga mengamini pernyataan Wagub Jatim terkait pentingnya penguatan peran keluarga dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.

"Seperti yang disampaikan Pak Wagub Emil Dardak, kualitas bangsa dimulai dari ketahanan keluarga. Pembangunan SDM unggul berawal dari rumah, termasuk peran penting sinergi ayah dan ibu dalam pengasuhan untuk mencegah fenomena fatherless. Penghargaan ini menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus hadir, mendampingi, dan melindungi setiap keluarga di Kabupaten Madiun. Komitmen ini nyata, bukan sekadar wacana," tegasnya.

Puncak Peringatan Harganas 2026 ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab Madiun untuk terus memperkuat intervensi program berbasis keluarga yang selaras dengan visi pembentukan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing di masa depan.(ir)

 

Read More

Polresta Madiun Kota Ungkap Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur, Tersangka Seorang Residivis Narkoba

MADIUN — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Madiun Kota menetapkan seorang pria berinisial MQS (27), warga Kabupaten Magetan, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Tersangka kini resmi ditahan di Mapolres Madiun Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sejak Senin (27/7/2026).

Kasus kekerasan seksual ini terungkap setelah MQS terlebih dahulu ditangkap oleh warga atas dugaan penganiayaan di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada Jumat (24/7/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Saat tersangka sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Madiun Kota, orang tua korban datang dan membuat laporan mengenai dugaan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak mereka.

Kasihumas Polres Madiun Kota, Ipda Aris Yunandi, membenarkan penahanan terhadap tersangka tersebut.

"Pelaku awalnya diamankan warga terkait kejadian penganiayaan pada Jumat sekitar pukul 22.00 WIB. Saat diperiksa, pihak keluarga korban ternyata juga melaporkan tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur," ujar Ipda Aris Yunandi, Selasa (28/7/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, tersangka MQS diduga melakukan tindakan amoral tersebut secara berulang kali sepanjang periode Februari hingga Juli 2026. Aksi keji tersebut dilakukan di sebuah rumah kos yang berlokasi di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

Modus tersangka diduga memanfaatkan kondisi korban yang masih di bawah umur dengan memberikan bujuk rayu. Penyidik saat ini terus mendalami kemungkinan adanya unsur ancaman maupun pemaksaan dalam setiap aksi yang dilakukan tersangka.

Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti serta memeriksa saksi-saksi dan korban. Hasil penelusuran kepolisian menunjukkan bahwa MQS merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika.

Atas perbuatannya, tersangka MQS dijerat dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), atau Pasal 473 ayat (1) juncto Pasal 473 ayat (2) huruf b, atau Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atas MQS terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun.

 

Read More

Perkuat Tata Kelola dan Kinerja Business, Bank Madiun Usung Strategi Intelligent GRC Menuju Perseroda

Iki Radio — Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun terus memantapkan langkahnya dalam menerapkan fondasi Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) yang terintegrasi.

Penerapan GRC ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan bisnis, mitigasi risiko, serta mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan yang sehat.

Penguatan GRC tersebut menjadi bagian integral dari proses transformasi perusahaan yang saat ini tengah berganti status hukum menjadi PT BPR Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda).

Seluruh persyaratan legal telah dipenuhi dan kini perusahaan sedang menunggu penerbitan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, Velly Murdianto, menjelaskan bahwa momentum transformasi ini diusung melalui tema besar "The Perseroda Leap: Keberlanjutan Bank Madiun melalui Intelligent GRC".

“Momentum ini kami harapkan menjadi lompatan baru. Ketika resmi menjadi Perseroda, kami insya Allah bisa lebih lincah dalam berbisnis dan berkolaborasi dengan berbagai pihak tanpa meninggalkan fungsi utama kami sebagai bank milik pemerintah daerah,” ujar Velly, Selasa (28/7/2026).

Velly menekankan bahwa GRC di Bank Madiun telah melekat dalam strategi bisnis harian, didukung oleh optimalisasi divisi kepatuhan dan manajemen risiko yang dikawal bersama Direktur Kepatuhan, Eko Supriyono.

Di tengah dinamika ekonomi dan penyesuaian standar akuntansi keuangan, penerapan GRC terbukti mampu menjaga kualitas portofolio bisnis bank.

Diantaranya sekitar 79% dari total penyaluran kredit difokuskan pada sektor produktif, sedangkan kredit konsumtif berada pada porsi sekitar 20%. Bermitra dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) sebagai off-taker hasil panen.

Dari portofolio kredit sekitar Rp192 miliar, sebanyak Rp21 miliar disalurkan kepada petani tebu dengan tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) terjaga di angka 0%.

Program Kurma Manis (Kredit Rakyat Maju Mantap dan Istimewa) hadir untuk memberikan akses pembiayaan yang sehat bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil sekaligus membebaskan mereka dari jerat rentenir.

Berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Madiun guna memitigasi risiko iklim dan operasional pada sektor pertanian lokal.

Dalam aspek operasional, Bank Madiun menerapkan kerangka pengawasan menyeluruh berbasis three lines of defense. Mulai dari Unit Operasional,Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (penerbitan opini risiko dan compliance review sebelum & sesudah pencairan kredit), dan Unit Audit Internal (penerapan early warning system, pemantauan berkala, dan strategi pencegahan fraud).

Berdasarkan hasil audit internal, tingkat efektivitas penerapan pengendalian internal perusahaan mencatatkan skor 82% dengan kategori Efektif.

Menatap masa depan, Bank Madiun sedang mengembangkan model integrasi GRC berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan digitalisasi sistem pelaporan melalui dashboard real-time.

Kombinasi antara GRC terintegrasi, digitalisasi, dan AI ini telah memberikan dampak nyata pada kinerja keuangan perusahaan tahun ini, di mana total aset meningkat, laba tumbuh sekitar 7,9%, efisiensi biaya tetap terkendali, dan posisi likuiditas berada dalam kondisi aman.

“Kami ingin seluruh keputusan bisnis benar-benar berbasis data yang valid. Itulah arah penguatan Intelligent GRC yang sedang kami bangun untuk memastikan keberlanjutan Bank Madiun ke depan,” tutup Velly.(tb/ir)

 

Read More

Siapkan 43 Guru Bantuan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun Siap Gelar MPLS pada 31 Juli

Iki Radio — Sebanyak 262 calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun dijadwalkan akan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai Jumat, 31 Juli 2026. 

Untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal sejak hari pertama, pihak sekolah telah menyiagakan 43 orang guru bantuan.

Tenaga pendidik sementara tersebut terdiri dari 12 guru jenjang SD, 14 guru jenjang SMP, dan 17 guru jenjang SMA.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun, Rohmah Agustin Setyowuni, menjelaskan bahwa para guru tamu ini digandeng melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur. 

Mereka akan mendampingi siswa hingga tenaga pendidik tetap hasil seleksi Kementerian Sosial resmi bertugas.

“Untuk sementara kami dibantu guru tamu agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Nantinya akan dikoordinasikan dengan guru PPPK yang ditetapkan Kementerian Sosial,” kata Rohmah.

Selain tenaga pengajar, sekolah berkonsep asrama ini juga telah menyiapkan sistem pendampingan ketat bagi para siswa. Setiap wali asrama nantinya akan mengawasi sekitar dua kamar, sementara satu wali asuh bertanggung jawab atas 10 siswa.

Selama dua hingga tiga minggu masa transisi, MPLS tidak hanya berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga pembentukan kebiasaan hidup mandiri.

“Anak-anak akan dibiasakan bangun tepat waktu, beribadah, makan teratur, hingga menjalani rutinitas kehidupan berasrama sebelum masuk ke proses pembelajaran formal,” tambahnya.

Adapun jumlah calon siswa yang terdata secara keseluruhan mencapai sekitar 341 orang, termasuk siswa yang mengikuti skema penempatan sementara dari Sekolah Rakyat Ponorogo.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus mengebut penyelesaian fisik fasilitas sekolah. 

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Madiun, Anton Susilo, mengungkapkan bahwa progres pembangunan infrastruktur saat ini telah mencapai 94 persen.

Meski MPLS tetap dimulai sesuai jadwal pada 31 Juli, penempatan siswa di asrama akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan fasilitas dan arahan dari Kemensos.

“Kami ingin anak-anak masuk ketika semuanya sudah benar-benar siap, baik sarana maupun tenaga pendidiknya, agar proses belajar berlangsung aman dan nyaman,” tegas Anton.

Program Sekolah Rakyat ini dikhususkan untuk menampung anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati, dari total kuota 270 siswa, saat ini telah ditetapkan 262 siswa.

Anton menambahkan, delapan kursi tersisa yang masih kosong rencananya akan diisi jika ada penambahan peserta melalui perubahan SK mendatang. 

Antusiasme masyarakat terhadap sekolah ini juga dinilai sangat tinggi, terlihat dari banyaknya orang tua yang mulai menanyakan kepastian jadwal masuk sekolah.(ir)

Read More

Pemerintah Percepat Sinkronisasi Data, Penyaluran Bansos makin Tepat Sasaran

Iki Radio - Selama bertahun-tahun, persoalan bantuan sosial kerap berulang. Masih ada warga yang berhak tetapi belum menerima bantuan, sementara sebagian yang kondisinya sudah berubah tetap tercatat sebagai penerima. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mempercepat sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital agar penyaluran bantuan semakin akurat dan tepat sasaran.

Kemajuan implementasi sistem itu ditinjau langsung oleh Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) saat mengunjungi lokasi uji coba Portal Perlinsos Digital di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026). 

Dalam dialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat, rombongan melihat bagaimana data penerima bantuan kini diverifikasi melalui sistem yang menghubungkan berbagai basis data pemerintah.

Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi Aris Kurniawan menjelaskan, Portal Perlinsos Digital memanfaatkan keterhubungan data lintas kementerian dan lembaga sehingga penentuan penerima bantuan tidak lagi hanya mengandalkan satu sumber data. Informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik dapat diverifikasi secara otomatis untuk menghasilkan data yang lebih akurat.

“Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan,” ujar Aris.

Dalam implementasinya, Kemkomdigi menyediakan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur yang memungkinkan pertukaran data antarkementerian dan lembaga berlangsung secara aman dan real time.

Sinkronisasi data tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Proses verifikasi calon penerima bantuan menjadi lebih cepat dan objektif, potensi data ganda dapat ditekan, sementara warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat lebih mudah teridentifikasi sehingga bantuan sosial semakin tepat sasaran.

Pemerintah juga tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data apabila ditemukan ketidaksesuaian melalui mekanisme sanggah. Seluruh pertukaran data dilakukan berdasarkan persetujuan (consent) masyarakat sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan dilindungi dengan teknologi enkripsi melalui layanan Cryptography as a Service milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hingga saat ini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten/kota. Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi, mencapai 99,82 persen. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memastikan data penerima bantuan semakin akurat sebelum sistem diterapkan secara nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam mendukung uji coba Perlinsos Digital. Menurutnya, pengalaman Surabaya menunjukkan bahwa sinkronisasi data bukan sekadar pembaruan teknologi, tetapi langkah nyata memperbaiki kualitas pelayanan publik.

“Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil,” ujar Qodari.

Ke depan, interoperabilitas data yang dikembangkan melalui Portal Perlinsos Digital diharapkan tidak hanya memperkuat penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai layanan publik digital yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Read More

Kemendes PDT dan Asosiasi Desa Perkuat Pengawalan Koperasi Merah Putih

Iki Radio - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama 10 asosiasi desa memperkuat komitmen mengawal pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

Dukungan pemerintah desa dinilai menjadi kunci agar koperasi mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di perdesaan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Yandri mengatakan pemerintah desa akan dilibatkan secara aktif, mulai dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga perangkat desa, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

"Karena bagaimanapun Kopdes ini berhasil tidak berhasil perlu dukungan penuh dari rakyat di desa termasuk pemerintah desanya," ujar Mendes PDT.

Menurut Yandri, Kemendes PDT bersama 10 asosiasi desa juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara langsung dari sumber resmi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Program KDKMP merupakan agenda strategis pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan 83 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Ia mengakui pelaksanaan program tersebut menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa.

"83.000 desa/kelurahan yang akan kita berdayakan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu ini kita bangun banyak tantangan, tetapi hari ini kita sudah mulai merumuskan sama-sama, Insya Allah di Oktober 2026 Koperasi Desa Merah Putih sudah terasa nanti dampaknya di tengah-tengah masyarakat," kata Zulkifli Hasan.

Rakortas tersebut membahas penyelesaian berbagai isu lintas kementerian dan lembaga dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Turut hadir dalam rapat itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait.

Read More

Kapolda Jatim Pimpin Sertijab PJU Dan Kapolres, Perkuat Regenerasi Kepemimpinan Dan Pelayanan Presisi

Iki Radio - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan sejumlah Kapolres jajaran Polda Jawa Timur di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Selasa (28/7/2026).

Serah terima jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta penguatan kinerja institusi guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Timur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas di lingkungan Polda Jawa Timur.

Kapolda juga mengucapkan selamat kepada para pejabat yang menerima amanah jabatan baru. Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru, melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik, serta menghadirkan inovasi dan terobosan positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan untuk memperkuat pembinaan karier, meningkatkan profesionalisme, serta menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik hari ini dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan program-program yang telah berjalan, dan terus menghadirkan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Irjen Pol. Nanang Avianto.

Kapolda Jatim menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh soliditas, sinergi, dan kolaborasi seluruh personel dalam mewujudkan Polri yang Presisi serta semakin dipercaya masyarakat.

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan pada kesempatan tersebut meliputi Pejabat Utama Polda Jawa Timur dan sejumlah Kapolres jajaran, yaitu:

Karo Ops Polda Jatim Brigjen Pol. Nurhandono diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. II Lemdiklat Polri. Jabatan Karo Ops Polda Jatim selanjutnya dijabat Kombes Pol. Joni Iskandar yang sebelumnya menjabat Kabidpengsos Sespim Lemdiklat Polri.

Dirreskrimum Polda Jatim Brigjen Pol. Widi Atmoko diangkat dalam jabatan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tk. II Bareskrim Polri. Jabatan Dirreskrimum Polda Jatim selanjutnya dijabat Kombes Pol. Roy HM Sihombing yang sebelumnya menjabat Dirreskrimsus Polda Jatim.

Jabatan Dirreskrimsus Polda Jatim selanjutnya dijabat Kombes Pol. Dodi Ruyatman yang sebelumnya bertugas sebagai Dirreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara.

Dirlantas Polda Jatim Brigjen Pol. Iwan Saktiadi diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Banten. Jabatan Dirlantas Polda Jatim selanjutnya dijabat Kombes Pol. Rahmat Hakim yang sebelumnya menjabat Kapusdiklantas Lemdiklat Polri.

Karo SDM Polda Jatim Kombes Pol. Sih Harno diangkat dalam jabatan baru sebagai Karo Ops Polda Papua. Jabatan Karo SDM Polda Jatim selanjutnya dijabat Kombes Pol. Heru Budu Prasetyo yang sebelumnya menjabat Kabagjiansis Rojianstra SSDM Polri.

Dansat Brimob Polda Jatim Kombes Pol. Suryo Sudarmadi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagops Rorenminops Korbrimob Polri. Jabatan Dansat Brimob Polda Jatim selanjutnya dijabat Kombes Pol. Yanto Dwi Nugroho yang sebelumnya menjabat Dansat Brimob Polda NTB.

Kabidkum Polda Jatim Kombes Pol. Sugeng Riyadi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagren Rorenmin Baintelkam Polri. Jabatan Kabidkum Polda Jatim selanjutnya dijabat Kombes Pol. Taufan Dirgantoro yang sebelumnya menjabat Anjak Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri.

Kombes Pol. dr. Elyani diangkat sebagai Karumkit Bhayangkara Tk. II Kediri Biddokkes Polda Jatim. Sebelumnya yang bersangkutan bertugas sebagai Tenaga Dokkes Investigasi Kepolisian Madya Tk. III Pusdokkes Polri.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Putu Kholis Aryana diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Jabatan Kapolresta Malang Kota selanjutnya dijabat Kombes Pol. Danang Setiyo Pambudi yang sebelumnya menjabat Wadirreskrimum Polda Metro Jaya.

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdianto diangkat dalam jabatan baru sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri. Jabatan Kapolres Malang selanjutnya dijabat AKBP Rulian Syauri yang sebelumnya menjabat Kasubbagbungkol Spripim Polri.

Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlurrahman diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirlantas Polda Metro Jaya. Jabatan Kapolres Lamongan selanjutnya dijabat AKBP Adhytiawarman Gautama Putra yang sebelumnya menjabat Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Jatim.

Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto diangkat sebagai Wadirres PPA dan PPO Polda Jatim. Jabatan Kapolres Pamekasan selanjutnya dijabat AKBP Wahyu Hidayat yang sebelumnya menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak.

Jabatan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak selanjutnya dijabat AKBP Irwan Kurniawan yang sebelumnya menjabat Kasubdit 3 Ditressiber Polda Jatim.

Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolresta Malang Kota Polda Jatim. Jabatannya digantikan AKBP Riki Yariandi yang sebelumnya menjabat Kapolres Pekalongan Kota Polda Jateng.

Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Jatim. Jabatannya digantikan AKBP Ridwan Maliki yang sebelumnya menjabat Kapolres Trenggalek.

Kapolres Trenggalek kini dijabat AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya yang sebelumnya menjabat Kasubbaglahtalek Baginfopers Robinkar SSDM Polri.

Kapolres Blitar AKBP Rivanda diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirpamobvit Polda Metro Jaya. Jabatannya digantikan AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution yang sebelumnya menjabat Sekpri Wakapolri Spripim Polri.

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Jateng. Jabatannya digantikan AKBP M. Wahyudin Latif yang sebelumnya menjabat Kapolres Probolinggo.

Jabatan Kapolres Probolinggo kini diemban AKBP Asmida Rizki Siregar yang sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Jatim.

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudho Uly diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbagopsnal Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Jabatannya digantikan AKBP Arif Ardiansyah Prasetyo yang sebelumnya menjabat Penyidik Madya Ditreskrimum Polda Jambi.

Kapolres Tulungagung AKBP Ihram Kustarto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbagssusdagri Baggassus Robinkar SSDM Polri. Jabatannya digantikan AKBP Wiwin Junianto Supriyadi yang sebelumnya menjabat Kapolres Madiun Kota.

Jabatan Kapolres Madiun Kota kini diemban AKBP Rizki Pratama Wida yang sebelumnya menjabat Assesor Madya Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri.

Kapolres Jember AKBP Bobby Adimas Candra Putra diangkat dalam jabatan baru sebagai Kanit 3 Satresmob Bareskrim Polri. Jabatannya digantikam AKBP Alaiddin yang sebelumnya menjabat Kapolres Tuban.

Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbaglekdikbangum Baglekdik Rodalpers SSDM Polri. Jabatannya digantikan AKBP Kresno Wisnu Putranto yang sebelumnya menjabat Kasubbagsumda Bagrenmin Divpropam Polri.

Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolresta Karawang Polda Jabar. Jabatannya digantikan AKBP Yenny Diarty yang sebelumnya menjabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sumsel.

Kapolres Sampang AKBP Hartono diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirtahti Polda Jatim. Jabatannya digantikan AKBP Anang Hardiyanto yang sebelumnya menjabat Kapolres Sumenep.

Menutup amanatnya, Kapolda Jawa Timur menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan mekanisme pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Polri yang bertujuan menjaga regenerasi kepemimpinan, memperkuat organisasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum kepada masyarakat.

“Saya yakin seluruh pejabat yang dilantik hari ini akan mampu menjalankan amanah dengan profesional, loyal, penuh integritas, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas,” pungkas Irjen Pol. Nanang Avianto.(*)

 

Read More