Kejagung Serahkan Rp11,4 Triliun, Menkeu: Kita makin Kaya!

Iki Radio - Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Jumat (10/4/2026) menyerahkan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) senilai Rp11,4 triliun ke kas negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa uang negara semakin banyak setelah penyerahan uang itu. Menkeu menyebutkan, uang itu akan masuk dalam pos anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian, sebagian kecilnya masuk ke dalam pos penerimaan pajak.

"Ini kan pasti (masuk) PNBP ya, bukan pajak ya kalau gitu ya. Kita lihat, bagian itu PNBP mestinya sih. Sebagian mungkin pajak tapi sebagian kecil. Tapi yang jelas, uang saya (negara) lebih banyak lagi dibanding sebelumnya," ujar Menkeu di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

"Kita makin kaya," Purbaya kembali menegaskan.

Purbaya mengungkapkan, uang itu nantinya akan digunakan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, juga akan disalurkan untuk belanja Kejagung hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Meski begitu, Purbaya tidak merinci lebih detail, berapa porsi alokasi anggarannya. Ia hanya memastikan bahwa penindakan yang dilakukan Kejagung masih akan terus berlanjut. Dengan begitu, kata dia, ke depan akan ada lagi setoran yang diberikan Kejagung kepada negara.

"Bisa (untuk tambal defisit). Atau kita bisa pakai untuk mungkin sebagian besar untuk program pembangunan yang kemarin kepotong mungkin," ujar Purbaya.

"Termasuk untuk kejaksaan, termasuk sekolah, nanti sebagian juga untuk LPDP mungkin sebagian, tapi nggak banyak. Tapi ini kan belum selesai, masih ada banyak, masih akan ada lagi ke depan tuh belum selesai nih, jadi amanlah," imbuh Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang senilai Rp 11,4 triliun yang merupakan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan sebuah kehormatan di masa pemerintahan yang dipimpin selama satu setengah tahun.

“Sampai saat ini, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan adalah Rp31,3 triliun,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa nilai tersebut sangat besar sehingga dapat membantu memperbaiki 34.000 sekolah, 500.000 rumah rakyat berpenghasilan rendah. Penyelamatan keuangan negara ini juga dapat memberi manfaat bagi 2 juta masyarakat Indonesia.

Secara khusus, Presiden mengucapkan terima kasih kepada Satgas PKH. “Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara. Negara kita sangat luas untuk memeriksa dan mengaudit di lapangan tidaklah mudah dan banyak menerima ancaman. Saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan Saudara-saudara,” imbuh Presiden.

Adapun jumlah penyerahan uang pada kegiatan hari ini senilai total Rp11.420.104.815.858 (sebelas triliun empat ratus dua puluh miliar seratus empat juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) yang masuk ke kas negara dengan rincian:

Penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp7.230.036.440.742 (tujuh triliun dua ratus tiga puluh miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi Kejaksaan RI Januari s.d. Maret 2026 senilai Rp1.967.867.845.912 (satu triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Penerimaan setoran pajak (Januari s.d. April 2026) senilai Rp967.779.018.290 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode 28 Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108.574.203.443 (seratus delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

Hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1.145.847.307.471 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah)

Selain itu, Satgas PKH juga berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan baik sektor perkebunan (sawit) dan sektor pertambangan, dengan rincian:

Pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.888.260,07 ha (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh koma nol tujuh hektar).

Pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 10.257,22 ha (sepuluh ribu dua ratus lima puluh tujuh koma dua dua hektar).

Dari total hasil penguasaan kembali tersebut di atas, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VI kepada:

Diserahkan kepada Kementerian Kehutanan lahan kawasan hutan yang berupa kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 ha (dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh koma satu dua hektar) yang diantaranya meliputi: Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat seluas 149.198,09 ha (seratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan koma nol sembilan hektar); Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh seluas 510,03 ha (lima ratus sepuluh koma nol tiga hektar); serta Hutan Konservasi Kelompok Hutan Gunung Halimun Salak Bogor, Jawa Barat seluas 105.072 ha (seratus lima ribu tujuh puluh dua hektar).

Diserahkan kepada Kementerian/Lembaga terkait (dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, Selanjutnya ke BPI Danantara, kemudian diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 30.543,40 ha (tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tiga koma empat puluh hektar).

Untuk diketahui, sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara, yang secara keseluruhan berasal dari penerimaan negara maupun nilai aset kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali, dengan total mencapai Rp371.100.411.043.235,74 (tiga ratus tujuh puluh satu triliun seratus miliar empat ratus sebelas juta empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen).

Read More

Optimalkan PAD, Bapenda Palangka Raya Gencarkan Operasi Penertiban PKB

Iki Radio - Tim gabungan Badan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya kembali menggelar operasi penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah setempat.

Kali ini kegiatan dipusatkan di Jalan Yos Sudarso dengan menyasar kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas di kawasan itu.

Operasi tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya, Emi Abriyani mengatakan, dalam kegiatan tersebut petugas melakukan pemeriksaan terhadap ratusan kendaraan yang melintas di lokasi operasi.

“Dalam razia kali ini sebanyak 526 kendaraan terjaring pemeriksaan oleh tim gabungan,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sejumlah kendaraan yang belum melunasi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Sebanyak 79 kendaraan diketahui menunggak pajak, dengan rincian 73 unit kendaraan roda dua dan enam unit kendaraan roda empat,” jelasnya.

Ia menambahkan, dari kendaraan yang terjaring tersebut terdapat potensi tunggakan pajak yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

“Perkiraan tunggakan untuk kendaraan roda dua mencapai Rp12.003.132, sedangkan roda empat sekitar Rp15.702.413. Jika ditotal, potensi tunggakan pajaknya mencapai Rp27.705.545,” ungkap Emi.

Emi menyebutkan, pelaksanaan operasi gabungan ini tidak hanya bertujuan menindak pelanggaran administrasi kendaraan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mengingatkan masyarakat bahwa pembayaran pajak kendaraan sangat penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan,” katanya.

Emi berharap kegiatan penertiban serupa dapat terus dilakukan secara rutin sehingga mampu meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Read More

Sukseskan Program Pangan, Menko Zulkifli Hasan Kunjungi Bojonegoro

Iki Radio- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah tempat di Kabupaten Bojonegoro, Jumat (10/4/2026). 

Dalam kunjungannya, Menko Bidang Pangan hendak memastikan ketersediaan pangan serta mempercepat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Salah satunya tempat dikunjungi adalah Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Rosyid Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander. Menteri Zulkifli Hasan didampingi oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menuturkan bahwa ia mendapat tugas dari Presiden Republik Indonesia untuk memastikan pangan aman. 

Tidak hanya itu, ketersediaan pupuk bagi para petani serta harga gabah yang telah ditentukan sebesar Rp 6.500 juga menjadi fokus utamanya.

Pada program lain yaitu makan bergizi gratis (MBG), ia menyebutkan perlu dipercepat bagi sekolah yang berbasis keagamaan. Juga program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) nantinya diutamakan bagi para petani, peternak dan nelayan dengan tujuan menciptakan ekonomi baru di wilayah masing-masing.  

“Inilah yang ingin diperjuangkan okeh Presiden Prabowo. Memastikan programnya berjalan dengan baik karena untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya juga diminta untuk harga sembako tidak naik bahkan diminta harganya turun. Karena itu kami terjun keliling untuk memastikannya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dalam sambutannya mengungkapkan bahwa tindak lanjut dari kebijakan pusat terkait hemat energi, Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan seruan untuk bersepeda dan efisiensi anggaran. 

Selain itu, lanjut Wabup, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah mencapai 412 desa dari 419 desa. Untuk 7 desa yang belum, masih terkendala masalah tanah yang akan dirampungkan pada bulan Juli ditargetkan 100 persen pembangunan.

Pemkab Bojonegoro juga melakukan pasar murah beberapa kali termasuk penyidakan tabung LPG serta mitigasi musim kemarau panjang. 

“Mitigasi terhadap musim kemarau panjang akan mengusahakan para petani, bersama pak Irjen akan adanya solusi bantuan perpipaan masalah air dan pupuk,” tambah Wabup Nurul.

Dalam kesempatan sama, Pimpinan Ponpes Al-Rosyid K.H. Alamul Huda menyatakan sangat beruntung dan tersanjung dengan kehadiran dari Menko Bidang Pangan. 

Santri ponpes merupakan bagian dari penerus generasi Indonesia dalam menuju Generasi Emas 2045 mendatang.

“Kami berusaha dan berdoa untuk mengabdi dan berjuang untuk negeri. Kami juga merupakan penerima manfaat program pemerinta pusat yaitu MBG. Generasi Emas ini yang diharapkan akan muncul penerus sebagai presiden, menteri maupun kepala daerah,” ujarnya. 

Kegiatan dilanjutkan ke Ponpes Al-Aziz Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander dengan digelar bazar pasar murah. 

Read More

Tambang Rakyat Kalteng Didorong Legal dan Berkelanjutan

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya menata sektor pertambangan rakyat melalui pendekatan legalitas, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, saat menghadiri Deklarasi Aliansi Penambang Rakyat Kalimantan Tengah (APR-KT) di Aula KNPI Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (10/4/2026).

Dalam sambutannya, Darliansjah menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara seimbang, mengingat besarnya potensi tambang di daerah. Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam harus dikelola secara bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

“Kekayaan sumber daya alam ibarat pisau bermata dua. Dapat menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan ekologis dan sosial jika tidak dikelola dengan bijaksana,” ujarnya.

Ia menegaskan, penataan pertambangan rakyat merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan perizinan, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat penambang.

Darliansjah juga mendorong transformasi dari praktik pertambangan tanpa izin menuju sistem legal melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

“Kita perlu mempercepat transformasi menuju WPR yang legal dan terlindungi, agar aktivitas pertambangan rakyat memiliki kepastian hukum serta pembinaan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan.

Dalam aspek keberlanjutan, pemerintah mendorong penerapan praktik pertambangan ramah lingkungan melalui edukasi, pendampingan, serta penggunaan teknologi tepat guna guna meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.

Darliansjah juga menilai kehadiran APR-KT sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat penambang, khususnya dalam menjembatani pemahaman terhadap regulasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi terbentuknya APR-KT dan berharap organisasi tersebut menjadi mitra strategis yang kritis dan solutif dalam mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Tengah, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran pengurus APR-KT.

 

Read More

Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM

Iki Radio - PT Pertamina (Persero)  memperkuat komitmennya dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan, dengan memfasilitasi sebanyak 1.346 sertifikasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia sepanjang periode Januari hingga Maret 2026.

Langkah strategis itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu menembus jaringan ritel modern dan ekosistem industri yang kompetitif.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan program sertifikasi itu mencakup berbagai aspek legalitas dan kualitas, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hingga Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

"Program ini sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pemerataan ekonomi berbasis UMKM, sekaligus memperkuat fondasi bisnis UMKM agar lebih siap menembus pasar yang lebih luas," ujar Baron dalam keterangan resmi, Kamis (9/4/2026).

Menurut Baron, sertifikasi bukan sekadar pemenuhan aspek administrasi atau formalitas semata, melainkan instrumen krusial untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan konsumen.

Ia menekankan bahwa melalui pendampingan yang komprehensif, UMKM diharapkan dapat "naik kelas" dan menjawab kebutuhan pasar yang semakin selektif.

"Sertifikasi menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat," tambah Baron.

Salah satu keberhasilan program itu terlihat pada UMKM Inovasi Mitra Sudjarwo (brand MiniesQ) asal Pondok Aren, Tangerang Selatan. Usaha yang bergerak di bidang makanan sehat ini berhasil memperoleh sertifikat halal untuk produk healthy cookies, brownies, dan camilan berbasis gandum (oat-based snacks).

Pendiri MiniesQ, Minie Sudjarwo, mengungkapkan  legalitas tersebut berdampak langsung pada ekspansi bisnisnya.

Setelah mengantongi sertifikasi halal, ia berhasil menjalin kerja sama distribusi dengan 20 minimarket dan satu supermarket besar di wilayah Jakarta.

"Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat menjadi peluang sekaligus tantangan. Kami ingin menghadirkan produk yang sehat, praktis, dan tetap enak dinikmati," kata mantan atlet nasional tersebut.

Melalui dukungan berkelanjutan ini, Pertamina berharap lebih banyak pelaku UMKM yang mampu mengoptimalkan potensi pasar domestik maupun internasional melalui standarisasi produk yang diakui secara legal dan kualitas.

 

Read More

Efisiensi Energi Jadi Strategi Pemkab Lumajang Hadapi Dinamika Global

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus memperkuat langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas daerah melalui kebijakan efisiensi penggunaan energi.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa penghematan energi harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi dinamika global.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini di Daerah di Aula BKD Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (9/4/2026).

“Pemerintah daerah harus tetap siap dan adaptif. Efisiensi energi menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga stabilitas,” ujarnya.

Sebagai implementasi kebijakan, Pemkab Lumajang mendorong penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik di lingkungan pemerintahan. Upaya ini bertujuan memastikan pemanfaatan energi lebih efektif dan tepat guna.

Selain itu, kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN) juga diterapkan sebagai bagian dari strategi efisiensi.

“Kami terus mendorong budaya kerja yang efisien, termasuk melalui WFH, agar penggunaan energi bisa lebih terkendali,” jelasnya.

Bupati juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung penghematan energi. Kesadaran bersama dinilai menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan penggunaan sumber daya.

Pemkab Lumajang terus mengoptimalkan koordinasi dan pemantauan agar kebijakan yang diterapkan berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan langkah yang terarah dan kolaboratif, pemerintah daerah optimistis stabilitas daerah dapat terjaga, sementara pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan.

 

Read More

Halal Bihalal, TP PKK Madiun Ingatkan Pentingnya Silaturahmi

Iki Radio - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, mengingatkan seluruh pengurus dan anggota TP PKK, tetap menjaga dan melestarikan silaturahmi.

Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Pleno TP PKK, yang dirangkai dengan Halal Bihalal, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (8/4/2026).

Dikatakan, silaturahmi dapat membawa keberkahan serta menguatkan hubungan sosial, menumbuhkan kepedulian, dan dapat membangkitkan kerja sama yang baik antar organisasi.

Dan halal bihalal merupakan tradisi untuk saling memaafkan, membersihkan hati dari kesalahan, mempererat hubungan antar sesama, serta menguatkan nilai kebersamaan.

"Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan, baik dalam ucapan maupun tindakan. Dengan kerendahan hati mari kita saling memaafkan, memperbaiki diri," ujarnya.

Tidak berhenti sampai disitu, seluruh anggota dan pengurus TP PKK, diajak untuk berkomitmen, menjadi pribadi yang lebih bijaksana serta lebih baik ke depannya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kebersamaan dan kekompakan semakin kuat. Dengan demikian seluruh program dapat dijalankan dengan baik.

"Sehingga mampu memberikan manfaat nyata dan membawa keberkahan bagi masyarakat," tambahnya.

Sementara dalam rapat pleno PKK pada bulan April 2026 ini, menjadi kesempatan bagi TP PKK Kecamatan Pilangkenceng untuk memaparkan capaian program PKK dari masing masing kelompok kerja (Pokja).

"Di Kecamatan Pilangkenceng pada Desember 2025 lalu, terdapat 168 balita stunting, sedangkan pada Maret 2026 terdapat 173 balita dengan kondisi stunting. Ini artinya kasus stunting mengalami kenaikan 0,1 persen," kata Siti Maesaroh Edy Sudarko, Ketua TP PKK Kecamatan Pilangkenceng.

Melihat kondisi ini, TP PKK Pilangkenceng telah melakukan berbagai upaya, salah satunya memaksimalkan kegiatan dalam 10 program pokok PKK.

"Monitoring dan evaluasi PTP desa terus kami lakukan," tambahnya.

Selain TP PKK, dalam halal bihalal juga dihadiri Gabungan Organisasi Wanita (GOW) se Kabupaten Madiun.(sw/IR)

Read More

Diikuti 24.681 Siswa , Bupati Ipuk Pantau Pelaksanaan TKA SMP

Iki Radio - Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMP telah resmi dilaksanakan mulai 6 hingga 16 April 2026. 

Di Banyuwangi, terdapat 24.681 siswa dari 224 sekolah yang mengikuti ujian serentak secara nasional tersebut. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau pelaksanaan ujian dan para siswa mengikuti tes dengan baik.

Salah satunya Ipuk meninjau pelaksanaan di SMP Negeri 3 Banyuwangi, Selasa (7/4/2026). SMPN 3 Banyuwangi yang berada di Kelurahan Singotrunan itu menjadi salah satu lokasi pelaksanaan TKA jenjang SMP. 

Di sekolah tersebut, terjadi kendala jaringan internet sejak pagi sehingga pelaksanaan TKA hari ini tertunda. 

Gangguan tersebut menyebabkan ujian yang menggunakan perangkat komputer siswa tertunda. Sejumlah siswa terlihat menunggu di ruang kelas sambil menanti perbaikan sistem diperbaiki oleh petugas teknis.

"Sejak pukul 06.00 jaringan sudah terganggu, kami langsung berkoordinasi dengan Telkom. Laporannya karena ada kabel yang putus. Langsung diperbaiki, dan siang sudah selesai," ungkap Kepala Sekolah SMPN 3, Holilik kepada Ipuk. 

"Mereka nantinya akan mengikuti ujian di lain hari. Kami sudah lapor ke panitia dan pengawas," imbuhnya. 

Saat melihat kondisi tersebut, Ipuk terlihat langsung menghampiri para siswa untuk memberikan semangat agar tetap tenang dan tidak perlu khawatir.

“Tidak perlu khawatir, anak-anak tetap bisa ikut ujian. Ini kendala teknis dan telah diperbaiki,” ujar Ipuk, saat menyapa para siswa.

Ipuk mengatakan sebelumnya pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kelancaran pelaksanaan TKA, termasuk dengan PLN dan Telkom.

“Kami sudah berkoordinasi sebelumnya, termasuk dengan PLN dan Telkom, mereka siap mensupport. Mudah-mudahan gangguan seperti ini tidak terjadi lagi, dan ujian bisa berjalan baik,” kata Ipuk.

Ia juga meminta pihak sekolah terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar setiap kendala teknis dapat segera ditangani. (*)

Read More