Iki Terbaru/Paling Greeess

Kota Madiun Usulkan UMK 2026 Naik 7,1 Persen

Iki Radio - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) Madiun tahun 2026 mendatang, sebesar Rp 2.594.414,00. Usulan ini lebih besar 7,1 persen atau sekitar Rp 172.000,00 dari UMK Kota Madiun tahun 2025 yakni sebesar Rp 2.422.105,00.

Ilustrasi, pegawai sebuah mall (istimewa)

"Setelah dihitung dengan mendasar berbagai ketentuan aturan, kenaikannya berada di sekitar Rp172 ribu. Saya rasa itu angka yang pas karena pertumbuhan ekonomi Kota Madiun saat ini sedang bagus," ujar Maidi Walikota Madiun.

Usulan UMK 2026 ini berdasarkan hasil keputusan rapat pleno Dewan Pengupahan Kota Madiun yang dilaksanakan pada Kamis (18/12/2025).

Diharapkan usulan ini mampu sebagai penyeimbang antara kebutuhan pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja di Kota Madiun.

"Saya harap para pengusaha juga bisa menghargai usulan ini. Ini demi kesejahteraan pekerja kita dan juga untuk menjaga iklim usaha yang sehat di Kota Madiun," lanjutnya.

Selanjutnya usulan besaran UMK Kota Madiun 2026 ini disampaikan ke Provinsi Jawa Timur. Sedangkan kepastian besarnya UMK 2026 tersebut nantinya bergantung penetapan dari Provinsi.(ant/ist)

 

Operasi Lilin Candi 2025 Amankan Nataru di Demak

Iki Radio - Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Candi 2025 digelar di Halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Jumat (19/12/2025). Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Bupati Demak Eisti’anah, saat memimpin apel untuk kesiapan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Apel diikuti personel gabungan dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Palang Merah Indonesia (PMI), serta instansi terkait lainnya di Kabupaten Demak.

Operasi Lilin Candi 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi ini melibatkan personel gabungan lintas sektor dan didukung pendirian pos pengamanan serta pos pelayanan terpadu yang tersebar di sejumlah titik strategis.

Pos pengamanan dan pos pelayanan disiagakan di berbagai objek vital, seperti gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat wisata, hingga lokasi perayaan malam Tahun Baru. Keberadaan pos tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat selama masa libur Nataru.

Bupati Demak Eisti’anah, saat memimpin apel, membacakan amanat Kapolri. Ia menyampaikan perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan agenda nasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan selalu diiringi peningkatan mobilitas serta aktivitas masyarakat.

Apel Gelar Pasukan menjadi tahapan pengecekan akhir kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung operasi. Dengan kesiapan tersebut, diharapkan seluruh rangkaian pengamanan dan pelayanan Nataru dapat berjalan optimal sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman.

269 Personel Disiagakan

Kapolres Demak AKBP Ari Cahya Nugraha menyampaikan Polres Demak menyiagakan 269 personel untuk pengamanan gereja dan rumah ibadah.

“Di Kabupaten Demak, pengamanan difokuskan pada 30 gereja dan 15 rumah ibadah agar umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah Natal dengan aman dan khidmat. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di destinasi wisata religi, seperti Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu,” ujarnya.

Pengamanan turut diperkuat di sejumlah destinasi wisata yang diprediksi ramai dikunjungi masyarakat, di antaranya Pantai Glagah Wangi, Pantai Morodemak, serta wahana permainan dan wisata air. Selain itu, pengamanan lalu lintas juga difokuskan pada jalur rawan kepadatan, khususnya ruas Kudus–Demak yang masih dalam tahap perbaikan.

Polres Demak memastikan seluruh lokasi ibadah Natal telah dilakukan sterilisasi. Keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan juga dilaksanakan sebagai bentuk penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Demak.

 

Tuban Masuk Empat Besar Penanganan Konflik Sosial Terbaik di Jatim

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Tuban mencatat prestasi tingkat provinsi. Melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tuban meraih peringkat keempat kinerja terbaik penanganan konflik sosial kabupaten/kota se-Jawa Timur 2024.

Penghargaan diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas capaian laporan rencana aksi terpadu yang dinilai komprehensif, responsif, dan berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diterima Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tuban, Yudi Irwanto, mewakili Bupati Tuban, pada Upacara Peringatan Hari Bela Negara di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (19/12/2025).

Kepala Bakesbangpol Tuban Yudi Irwanto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten Tuban.

“Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Prestasi ini menjadi penguat komitmen kami untuk terus menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, sesuai arahan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, keberhasilan tersebut ditopang sinergi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, TNI–Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta partisipasi aktif warga dalam deteksi dini potensi konflik.

“Pendekatan dialogis, pemetaan kerawanan konflik, dan langkah pencegahan yang terukur terus kami perkuat agar Tuban tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Tuban berharap capaian ini dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola penanganan konflik sosial serta memperkuat peran daerah dalam menjaga stabilitas sosial demi pembangunan berkelanjutan.

Prestasi tersebut mencerminkan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Tuban dalam menjaga persatuan, ketertiban, dan ketenteraman daerah.

Kemkomdigi Tindak Delapan Aplikasi Diduga Menyalahgunakan Data Nasabah Pembiayaan

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan data nasabah pembiayaan kendaraan bermotor yang beredar melalui aplikasi digital.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar

Hingga saat ini, delapan aplikasi telah diajukan untuk penghapusan (delisting) dari platform digital.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan indikasi penyebaran data objek fidusia secara tidak sah.

“Komdigi telah mengajukan permohonan penghapusan (delisting) terhadap 8 aplikasi digital yang berkaitan dengan praktik mata elang kepada pihak platform digital terkait, yakni Google dalam hal ini. Saat ini, 6 aplikasi diantaranya sudah tidak aktif dan 2 aplikasi lainnya sedang dalam proses,” ungkap Dirjen Alexander di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Aplikasi "Mata Elang" (seperti BESTMATEL) bekerja sebagai alat pendukung bagi debt collector untuk mencari dan mengidentifikasi kendaraan kredit bermasalah dengan memindai nomor polisi secara real-time melalui database dari perusahaan leasing, kemudian membantu mereka melacak, mengintai, dan melakukan penarikan kendaraan di lokasi strategis, di mana data yang diproses mencakup info debitur, kendaraan, hingga ciri-ciri fisik.

Terkait dugaan penjualan dan penyalahgunaan data nasabah pembiayaan kendaraan bermotor yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu, penanganan terhadap aplikasi yang dimaksud dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

“Proses penindakan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan, analisis, serta rekomendasi pemutusan akses atau penghapusan aplikasi berdasarkan surat resmi dari instansi pengawas sektor terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,” lanjut Dirjen Alexander.

Sementara itu, terhadap aplikasi lain yang belum diturunkan, saat ini sedang dilakukan proses verifikasi lanjutan oleh pihak platform.

“Kami terus memperkuat koordinasi dengan instansi pengawas sektor dan platform digital guna memastikan ruang digital tetap aman, serta melindungi masyarakat dari praktik penyalahgunaan data pribadi dan aktivitas ilegal di ranah digital,” tutup Dirjen Alexander.

Tingkatkan Layanan Inklusi, Dispendikbud Madiun Gandeng Wima Madiun

Iki Radio - Berbagai inovasi dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka memberikan layanan inklusi bagi masyarakat di Kabupaten Madiun.

Salah satunya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Madiun.



Dalam meningkatkan layanan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), Dispendikbud Kabupaten Madiun menggandeng Universitas Widya Mandala (Wima) Madiun, untuk melaksanakan asesmen.

Melalui Biro Psikologi Wima Madiun, Dispendikbud Kabupaten Madiun memberikan fasilitas konsultasi psikologi bagi pelajar disabilitas dan ABK, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Madiun.

"Jadi disini kita menggali informasi yang sebanyak banyaknya terhadap kondisi anak, untuk nantinya kami berikan hasilnya per anak kepada dinas sehingga diketahui bagaimana penanganan anak tersebut," terang Rinanda Wardani, Ketua Biro Psikologi Wima Madiun, Jum'at (19/12/2025).



Menurutnya masing masing anak memiliki hambatan dan potensi yang berbeda. 

"Jadi dengan hasil konsultasi ini dinas melalui lembaga misalnya sekolah akan mengetahui bagaimana untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki anak," lanjutnya.


Melalui asesmen ini akan diketahui hambatan yang dialami anak, dan potensi yang dimiliki setiap anak, sehingga akan dapat merumuskan pola pembelajaran yang akan diterapkan.

"Nanti kita sampaikan hasil serta rekomendasinya kepada dinas," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Nur Arif Indrokaryoto, SE menerangkan, program ini memang dirancang untuk mengetahui kebutuhan kebutuhan atau keistimewaan peserta didik.

"Sehingga dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak didik," ujarnya.

Asesmen peserta didik berkebutuhan khusus untuk jenjang PAUD sampai dengan SMP ini diikuti sebanyak 109 peserta didik.

"Ini merupakan program pendidikan inklusi setiap tahunnya. Tahun ini adalah tahun ke 3 dilaksanakannya layanan ULD (Unit Layanan Disabilitas) untuk asesmen psikologis," pungkasnya.(iw/IR)

Pemerintah Pastikan Layanan Dasar Berangsur Pulih di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera

Iki Radio - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan pemerintah terus mempercepat pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Jembatan Bailey - Jembatan sepanjang sekitar 180 meter ini kembali menghubungkan akses darat Bireuen–Aceh Tengah yang terputus akibat banjir bandang, sekaligus memperlancar mobilitas warga dan distribusi logistik pascabencana

“Jaringan listrik di sebagian besar kabupaten dan kota telah berangsur pulih, meskipun masih terjadi gangguan di beberapa desa akibat kerusakan jaringan dan tiang listrik,” ujar Pratikno dalam konferensi pers Jumat (19/12/2025) di Posko Terpadu Tanggap Bencana Sumatra, Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pada sektor komunikasi, layanan telekomunikasi juga mulai membaik, di wilayah terpencil masih dibutuhkan dukungan perangkat darurat, seperti Starlink, radio handy talky (HT), serta telepon satelit untuk memastikan komunikasi tetap berjalan. 

Sementara itu, pemenuhan kebutuhan air bersih di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dan Sumatra Utara (Sumbar) pada umumnya telah kembali terlayani.

Beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Aceh juga masih memerlukan distribusi air bersih melalui mobil tangki, hidran umum, dan fasilitas air darurat akibat kerusakan sistem perpipaan serta tercemarnya sumber air.

Sedangkan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, Pratikno menyampaikan bahwa pasokan di wilayah terdampak secara umum mulai stabil. Namun, di beberapa daerah seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Bener Meriah, dan Aceh Tengah masih terdapat keterbatasan distribusi yang terus diupayakan percepatannya.

“Pemerintah bersama seluruh mitra dan relawan masyarakat terus memberikan dukungan penuh untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.

Untuk mendukung percepatan distribusi logistik, pemerintah juga mengerahkan pesawat dan helikopter, termasuk untuk mengangkut hasil pertanian dari wilayah terdampak. Produk pertanian tersebut dibeli melalui Kementerian Pertanian dan kemudian didistribusikan ke kota-kota, sebagai bagian dari upaya menjaga roda ekonomi masyarakat.

“Sejumlah kabupaten dan kota telah menetapkan status transisi darurat. Sementara itu, beberapa wilayah lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penanganan bencana di daerah masing-masing,” ujar Pratikno.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara terpadu dalam memastikan pemulihan berjalan optimal, dengan mengutamakan keselamatan, kebutuhan dasar, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat terdampak.

Kemkomdigi Bangun Posko Informasi dan Media Center

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menghadirkan layanan dukungan psikososial di wilayah terdampak bencana Sumatra. Selain itu, terus memastikan pemulihan konektivitas jaringan serta infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdampak bencana.

Kemkomdigi juga mendirikan sejumlah posko sebagai pusat informasi dan Media Center untuk mendukung komunikasi darurat serta kelancaran koordinasi penanganan bencana.

Di Aceh, posko dipusatkan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, sementara di Sumatra Barat posko ditempatkan di Kompleks Kantor Gubernur Sumbar.

Untuk Sumatra Utara, Posko Komdigi beroperasi di tiga titik, yakni Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, GOR Pandan Tapanuli Tengah, dan Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.

 

Gelar Pleno, UMK Kabupaten Madiun 2026 Disusulkan Naik 6,04 Persen

Iki Radio - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun, menggelar Rapat Pleno Penyusunan Usulan Upah Minimum Kabupaten Madiun Tahun 2026, di ruang rapat Disnakerin Kabupaten Madiun, Jum’at (19/12/2025).

Dalam rapat pleno itu dibahas usulan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Madiun yang akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang.

Rapat pleno ini dihadiri sejumlah pihak terkait, mulai Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun, Ketua DPC APINDO Kabupaten Madiun, PERBARINDO Kabupaten Madiun, serta perwakilan perusahaan dan serikat pekerja.

“Kita diberikan waktu tanggal 20 (Desember) harus sudah terkirim (ke Provinsi). Jadi kita sudah lakukan tahapan, mulai dari sosialisasi, persiapan persiapan dan rapat dewan pengupahan hari ini, ujar Kepala Disnakerin Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto.

Dijelaskan, dalam menentukan besaran UMK Madiun 2026, yang akan diususlkan dan mendapat penetapan dari Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Diantaranya nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu indikator.

“Dari hasil rapat ini tadi diputuskan untuk usulan UMK Madiun 2026 sebesar Rp 2.545.300, atau naik sebesar 6,04 persen dibandingkan dengan UMK sebelumnya. Kalau dirupiahkan kenaikan mencapai Rp 144.917,” jelasnya.

Adapu tujuan dilaksanakannya pembahasan untuk usulan UMK 2026 ini adalah untuk mendapatkan keseimbangan antara hak dan kwajiban dari pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha.

“Jadi pekerja mendapatkan upah yang layak, dan dari sisi pelaku usaha juga tetap bisa melakukan usahanya,” tambahnya.

Sementara ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Madiun, Budi Genefianto, menilai besaran UMK 2026 yang akan diusulkan ke Gubernur itu sudah cukup ideal.

“Saya kira sudah cukup baik, cukup ideal. Kita tidak boleh menutup mata bahwa ada gaji karyawan tidak naik naik. Ini kita usulkan naik,” ujarnya.

Sedangkan bila melihat UMK yang diusulkan masih dibawah KHL saat ini, menurutnya hal ini wajar karena secara bertahap akan menyesuaikan.

“Pencapaian terhadap KHL masih wajar karna memang secara bertahap. Kalau UMK bisa mendekati KHL akan lebih baik ini semuanya proses. Yang menentukan dari gubernur kita hanya mengusulkan,” lanjutnya.

Pihaknya berharap, kedepan waktu yang diberikan untuk membahas usulan UMK tidak mepet sehingga akan lebih detail dalam menentukan nilai UMK.

“Tahun ini kita agak kesusu (tergesa gesa), karna memang waktunya mepet. Sedangkan hari ini harus sudah mengusulkan. Tahun depan kita berharap bahwa peraturan juklak juknis untuk UMK lebih memberikan waktu, sehingga pengusaha dan serikat pekerja bisa berdiskusi lebih panjang. Dan bisa menghasilkan nilai yang lebih ideal,” pungkasnya.

Diketahui, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Madiun tahun 2025 adalah sebesar Rp2.400.000,00 per bulan. Besaran UMK ini naik sekitar tujuh persen dibandingkan tahun sebelumnya 2024, dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2025.

Sedangkan besaran UMK tahun 2024 lalu adalah Rp2.274.276,87. Usulan kenaikan UMK 2024 adalah sekitar 3,84 persen dari tahun 2023.(iw/IR)

Meriah, Peringatan HUT DWP Ke26 dan Hari Ibu Ke 97 di Kabupaten Madiun

Iki Radio - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke-26 dan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025, di Kabupaten Madiun berlangsung meriah, Jum'at (19/12/2025).

Senam bersama di Halaman PendopoRonggo Djumeno Caruban Madiun dalam rangka HUT DWP Ke 26 dan Hari Ibu ke 97 oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, Jum'at (19/12/2025)

Dipusatkan di halaman Pendopo Ronggo Djumeno, serangkaian kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) Kabupaten Madiun ini, melibatkan berbagai organisasi wanita, seperti PKK, DWP, Perwosi dan GOW Kabupaten Madiun.

Selain mengkampanyekan pola hidup sehat, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi peran ibu dalam keluarga dan masyarakat, sekaligus mempererat silaturahmi dan persaudaraan antar organisasi perempuan di Kabupaten Madiun dalam semangat Hari Ibu.

"Peringatan hari ibu merupakan refleksi atas perjuangan, pengabdian dan keteladanan perempuan Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Sedangkan Dharma Wanita Persatuan yang selama 26 tahun ini telah menunjukkan kiprah yang nyata, dalam mendukung tugas aparatur sipil negara, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan dan pemberdayaan keluarga," ujar Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam kegiatan tersebut.

Ditegaskan, peringatan HUT DWP dan Hari Ibu menjadi momen yang tepat untuk memperkuat peran perempuan sebagai sumber inspirasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

"Harapannya, kekompakan ini dapat terus terjaga, supaya terwujud keluarga yang kuat dan Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera)," tegas Bupati.

Bazar UMKM di Halaman PendopoRonggo Djumeno Caruban Madiun dalam rangka HUT DWP Ke 26 dan Hari Ibu ke 97 oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, Jum'at (19/12/2025)

Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai senam bersama, sarapan pagi bersama, pengundian doorprize, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga bazar UMKM, serta pasar murah yang menyediakan aneka kebutuhan bahan pokok, seperti beras, minyak, gula dan bumbu dapur.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Madiun, saya menyampaikan Selamat Hari Ibu ke-97 serta Selamat Ulang Tahun ke-26 Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Madiun. Semoga momentum ini semakin memperkuat peran perempuan sebagai pilar keluarga, penggerak masyarakat dan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah,"pungkas Bupati Madiun.(iw/IR)

close
Pasang Iklan Disini