Iki Radio — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk aktif menyukseskan program swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut diharapkan terwujud melalui penguatan operasional penyuluhan pertanian kepada masyarakat di tingkat daerah.
Instruksi ini disampaikan Tito usai menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Tito menegaskan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat menjadi aksi nyata di lapangan. Terlebih, swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan sinergi kuat dari semua pihak, khususnya pemerintah daerah.
Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, posisi para penyuluh kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian.
"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," ujar Tito.
Melalui kerja sama ini, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) diposisikan sebagai wadah utama para penyuluh dalam menjalankan tugasnya di tingkat kecamatan. Tito pun meminta para kepala daerah untuk menyokong operasional BPP dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran resmi lainnya.
"Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak
Menteri Pertanian," tegas Mendagri.
Perbaikan Sarana dan Prasarana BPP
Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementan per 9 Oktober 2026, Indonesia memiliki 37.237 penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh wilayah. Dalam menjalankan tugasnya, mereka mengandalkan 5.836 unit BPP.
Amran memastikan jajarannya siap memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan agar fungsi penyuluhan dapat berjalan optimal.
"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," jelas Amran.
Dalam kesempatan yang sama, Mentan juga menyampaikan apresiasinya atas konsistensi Mendagri dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi pangan di daerah.
"Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak Inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini," tutur Amran.
Acara penandatanganan SEB ini turut dihadiri oleh
sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan
Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, serta Direktur
Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.















