Bupati Madiun Himbau Masyarakat Dengan Kendaraan Nopol Luar Daerah, Segera Balik Nama

Iki Radio - Bupati Madiun Hari Wuryanto menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun, yang memiliki kendaraan bermotor dengan plat nomor luar daerah, untuk segera melakukan balik nama kendaraan.

Sebab dengan melakukan balik nama kendaraan, maka kendaraan tersebut terdaftar di Kabupaten Madiun. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Hal ini disampaikan Mas Hari Wur (sapaan Bupati Madiun) saat Sosialisasi Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025, Selasa (9/12/2025).

Dijelaskan, Tahun 2025 ini terdapat perubahan mekanisme penerimaan pendapatan daerah dari PKB dan BBNKB. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, berubah dengan mekanisme pajak opsen. 

Dimana mekanisme ini, penerimaan pajak PKB/ BBNKB yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Madiun langsung ditransfer masuk ke kas daerah. Selain itu besar kecilnya jumlah pajak opsen PKB dan BBNKB yang diterima, tergantung pada jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Madiun.

"Tahun 2025 ini targetnya sebesar Rp 65 Miliar, per November 2025 kemarin baru Rp 59 Miliar. Insya Allah nanti diakhir Desember mudah-mudahan targetnya bisa tercapai. Itu harapan kita”, katanya.

Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah, diharapkan dapat meningkatkan layanan pada masyarakat.

“Semua yang dibayarkan oleh masyarakat akan kita pertanggungjawabkan. Dengan meningkatnya pajak, kita akan bisa memberikan layanan publik yang terbaik,"lanjutnya.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Yudi Hartono menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini sebagai upaya pemerintah daerah (Pemda) untuk mengedukasi masyarakat tentang tambahan pungutan pajak.

"Bertujuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengkompensasi daerah kehilangan DBH (Dana Bagi Hasil) dari UU 1/2022, dengan mekanisme baru yang tercatat di STNK mulai 2025 untuk transparansi dan mendorong kepatuhan bayar pajak demi pembangunan," jelasnya.

Dalam kegiatan ini juga dihadiri Kepala UPT Pengelola Pendapatan Daerah Madiun (Bapenda Provinsi Jatim), Aries Nuryadhi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kapolres Madiun, OPD, Camat, dan Kepala Desa di Kabupaten Madiun.(iw/IR)

Read More

Peduli Sumatera, Pemkab Madiun Kirim Bantuan Logistik

Iki Radio – Dilepas langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, Pemerintah Kabupaten Madiun mengirimkan bantuan logistik untuk korban bencana alam di Sumatera. Pemberangkatan pengiriman bantuan itu dilaksanakan di Halaman Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa (9/12/2025) pagi.

Bertempat di halaman Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa (9/12/2025), Bupati Madiun melakukan pengecekan bantuan yang akan dikirim ke korban bencana alam di Sumatera.

“Alhamdulillah terkumpul cukup banyak. Ada sembako, pakaian, selimut, sampai obat-obatan. Ini wujud empati masyarakat Madiun untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera,” ujar Bupati Hari Wuryanto.

Sebelumnya bantuan logistik ini dikumpulkan dari masyarakat di Kabupaten Madiun, yang selanjutnya akan dijadikan satu dengan daerah lain di Jawa Timur untuk bersama sama dikirim ke lokasi bencana, mulai dari Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

“Jika tidak ada kendala, malam ini dikirim dari Surabaya menuju lokasi bencana. Semoga membawa manfaat dan sedikit meringankan penderitaan saudara kita di sana,” tambahnya.

Mas Hari Wur – sapaan Bupati Madiun- memberikan apresiasi yang begitu besar terhadap partisipasi masyarakat dalam penggalangan bantuan ini. Mulai dari pemerintahan desa, karang taruna, organisasi kemasyarakatan serta sejumlah pihak lain di Kabupaten Madiun.

“Partisipasi masyarakat luar biasa. Begitu logistik terkumpul, langsung kami bungkus dan kirim hari ini,” lanjutnya.

Untuk korban bencana di Sumatera, Mas Hari Wur tidak lupa menyampaikan ungkapan turut prihatin dengan bencana yang dialami.

“Semoga semuanya diberikan kekuatan. Pemerintah, insyaallah, akan terus hadir memberi dukungan,” tambahnya.

Disisi lain Pemerintah Kabupaten Madiun juga melakukan upaya mitigasi bencana kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun utamanya daerah daerah rawan bencana. Sebab, seperti diketahui, sejumlah daerah di Kabupaten Madiun masuk pada kategori rawan bencana seperti banjir, tanah gerak maupun longsor.

“Karena itu mitigasi harus diperkuat agar dampaknya bisa ditekan,” pungkasnya.(iw/IR)

Read More

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beri sumbangan Rp15 M untuk korban bencana Sumatera

Iki Radio - Aksi pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru-baru ini mencuri perhatian publik. 

Raffi dan Gigi menggelontorkan dana pribadi sebesar Rp15 miliar untuk membantu korban bencana banjir Sumatera. 

Bantuan Rp15 miliar tersebut adalah bentuk kepedulian Raffi dan Gigi kepada korban yang terdampak bencana. 

Bantuan tersebut disalurkan melalui tim RANS dan kantor Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. 

Hal ini dilakukan agar donasi dapat segera sampai ke titik-titik terdampak paling parah. 

Alokasi Dana ke Tiga Titik Utama 

Donasi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dibagi rata sebesar masing-masing Rp5 miliar untuk tiga wilayah administrasi guna percepatan pemulihan. 

Tiga wilayah tersebut adalah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. 

Sumatera Barat

Bantuan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk Sumatera Barat Rp 5 Miliar

Di Sumatera Barat, bantuan dari Raffi Ahmad diterima langsung oleh Wakil Gubernur Vasco Ruseimy. 

Melalui panggilan video, Raffi memberikan dukungan moral. 

“Semoga bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita di sana,” ucap Raffi dikutip dari TribunStyle.com

Sumatera Utara 

Bantuan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk Sumatera Utara diberikan langsung ke Gubernur Bobby Nasution.

Di Sumatera Utara, bantuan Raffi dan Gigi diserahkan langsung kepada Gubernur Bobby Nasution. 

Aceh 

Sementara di Aceh, juga langsung disalurkan melalui Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi. 

Murni Dana Pribadi 

Asisten Raffi Ahmad, Prio, menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan merupakan hasil penggalangan dana, melainkan aset pribadi pasangan tersebut. 

“Bantuan pribadi ini wujud kedekatan batin Raffi dan Gigi dengan masyarakat Sumatera saat menghadapi masa sulit ini,” ujar Prio. 

Harapan untuk Penyaluran Tepat Sasaran

Nagita Slavina secara khusus menitipkan pesan agar bantuan tersebut dikelola dengan cepat oleh perwakilan pemerintah daerah. 

“Semoga disalurkan dengan baik agar manfaatnya segera dirasakan,” ungkap Nagita. 

Saat ini, beberapa wilayah di Sumatera masih berstatus darurat akibat bencana hidrometeorologi.

Read More

Indonesia Perkuat Regulasi Keamanan Digital Anak, Adopsi Pembatasan Usia Medsos

Iki Radio - Australia akan mulai menerapkan aturan baru yang melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk menggunakan media sosial, efektif mulai 10 Desember 2025. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah Australia berupaya membatasi akses anak dan remaja di bawah 16 tahun terhadap berbagai platform digital populer, seperti YouTube, Instagram, hingga TikTok.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat menggelar pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutia Hafid mengatakan bahwa Indonesia pun akan menerapkan kebijakan yang hampir sama seperti halnya di Australia.

Untuk diketahui, Indonesia memperkuat komitmennya dalam melindungi anak-anak dan kelompok rentan di dunia maya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Menurut Menkomdigi kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah RI ini lahir sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap dampak negatif media sosial, sekaligus mendorong lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi muda. "Jadi untuk di dunia, Australia tanggal 10 Desember 2025, kita (Indonesia) juga sedang berpikir kapan waktu yang tepat," kata Meutya saat bertemu pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Di tengah pesatnya arus informasi, ancaman terhadap kelompok rentan—terutama anak-anak—kian nyata. Paparan konten berbahaya, manipulatif, hingga eksploitasi digital telah menjadi keresahan bersama. PP TUNAS juga mengatur kewajiban dan sanksi bagi platform digital untuk menerapkan verifikasi usia terhadap penggunanya. Regulasi ini menjadi dasar hukum kuat bagi negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman, sehat, dan berkeadilan.

Menurut Menkomdigi Meutya Hafid, PP Tunas mengatur penundaan akses anak terhadap media sosial dan platform digital lain berdasarkan usia dan faktor risiko.

PP Tunas mengatur akses digital anak berdasarkan usia 13, 16, dan 18 tahun. Anak usia 13 tahun hanya boleh mengakses platform berisiko rendah, usia 16 tahun dapat menggunakan layanan berisiko kecil hingga sedang, sementara usia 16–18 tahun bisa mengakses fitur yang lebih luas.

Ia menegaskan, aturan ini bukan dimaksudkan untuk melarang anak menggunakan media sosial melainkan menunda aksesnya hingga usia tertentu seperti yang diatur dalam regulasi.

PP Tunas juga tidak hanya mengatur media sosial, tetapi juga mengatur seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) mengingat semua platform digital juga memiliki fitur komunikasi dengan orang tidak dikenal. "Kita sudah melihat bahwa ke depan ini kita tidak bisa atur hanya media sosial karena ke depan PSE pun akan atau sebagian besar memiliki fitur komunikasi dengan orang tak dikenal," ujar Meutya Hafid.

Read More

Banjir Rob Meningkat, Pontianak Tetapkan Status Siaga I

Iki Radio - Pemerintah Kota Pontianak menetapkan status siaga 1 terkait banjir rob yang melanda sejumlah kawasan, terutama wilayah pinggiran Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Penetapan tersebut dilakukan setelah ketinggian air meningkat sejak malam sebelumnya akibat angin kencang yang menahan aliran air menuju muara.

Wali Kota Tinjau Lokasi Terdampak Banjir Rob di Pontianak Barat

Ruas Jalan Alpukat Indah atau yang akrab disebut kawasan Yuka, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat menjadi area terdampak air pasang rob sejak Senin (8/12/2025) pagi.

Mendapat laporan warga terkait hal tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono langsung meninjau lokasi untuk memantau kondisi terkini serta mengerahkan dinas terkait sebagai upaya pencegahan.

“Walau sempat pasang, air berangsur surut. Tapi kami mengimbau warga untuk terus waspada dikarenakan besok diperkirakan sebagai puncaknya air pasang,” ujarnya usai peninjauan.

Edi menjelaskan banjir rob kali ini dipicu angin kencang yang membuat gelombang besar dari arah laut menahan aliran air sungai. Kondisi tersebut menyebabkan air naik hingga mencapai sekitar 50 sentimeter lebih tinggi dari posisi normal pada pagi hari.

“Meski siang hari air mulai surut, potensi kenaikan masih dapat terjadi,” imbuhnya.

Seluruh posko penanganan bencana di tingkat kecamatan telah diaktifkan, termasuk posko di kawasan yuka dan BPBD. Jajaran pemerintah daerah disiagakan untuk membantu warga, memantau ketinggian air, serta melakukan evakuasi bila diperlukan.

Di beberapa lokasi, khususnya gang-gang di wilayah Sungai Jawi Dalam, ketinggian air dilaporkan mencapai 60–80 sentimeter dan masuk ke rumah-rumah warga. Sejumlah warga telah dievakuasi karena membutuhkan bantuan. Edi menegaskan upaya penanganan jangka pendek difokuskan pada langkah cepat dan antisipasi.

“Sementara untuk penanganan jangka panjang diperlukan pembangunan bertahap, terutama peninggian ruas jalan utama dan penguatan sistem drainase agar wilayah cepat kering saat air surut,” tuturnya.

Ketua RT 06 RW 16, Budi Hermanto, mengatakan banjir yang terjadi kali ini sudah berlangsung selama dua hari dengan ketinggian air yang cukup mengganggu. 

“Dari pagi air sudah mulai masuk, tapi alhamdulillah warga selamat semua. Hanya rumah saja yang tidak bisa dihindari,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa banjir seperti ini memang kerap terjadi setiap tahun. Namun menurutnya, kondisi kali ini sedikit lebih parah dari biasanya.

“Biasa sih tahun ke tahun seperti ini, cuma hari ini agak parah. Mudah-mudahan besok tidak lagi,” katanya.

Budi menambahkan, warga sudah melakukan berbagai upaya antisipasi untuk mengurangi dampak banjir. Ia juga telah berkoordinasi dengan petugas Basarnas untuk memastikan komunikasi tetap berjalan lancar jika terjadi keadaan darurat. 

“Warga sudah antisipasi. Rumah-rumah pun masih aman. Saya juga sudah minta kontak dari Basarnas supaya kalau ada apa-apa kita cepat menghubungi,” ucapnya.

Di kawasan tersebut tercatat lebih dari 70 kepala keluarga (KK) yang terdampak genangan air, terutama yang berada di sekitar bantaran sungai.

Meski mengaku khawatir, Budi mengatakan masyarakat memahami bahwa banjir ini merupakan bagian dari kondisi alam. Ia berharap pemerintah tetap memberikan perhatian dan dukungan bagi warga. 

“Pemerintah Kota Pontianak tidak tinggal diam. Pak Wali juga sudah hadir ke sini. Tinggal kami masyarakat yang harus waspada,” terangnya.

Untuk sementara waktu, warga masih bertahan di rumah masing-masing karena ketinggian air belum mencapai level yang membahayakan. 

“Air hanya sebatas jendela, tidak terlalu tinggi. Warga belum ada yang mengungsi,” pungkasnya. 

Read More

Operasi Pasar Gas 3 Kg Digelar, Pulihkan Aktivitas Ekonomi Warga Banda Aceh

Iki Radio - Ratusan warga di wilayah Banda Aceh memadati Pasar Tani, Kecamatan Baiturrahman, sejak Senin (8/12/2025) pagi. Mereka rela antre sejak Subuh untuk mendapatkan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) dan non-subsidi dalam operasi pasar yang digelar Pemerintah Kota Banda Aceh. Sebelumnya, elpiji 3 kg maupun 12 kg pascabencana banjir dan longsor di Aceh langka di pasaran.

Halimah (57), warga Baitussalam, mengaku sudah tiga hari tidak bisa memasak karena tidak memiliki tabung gas. Selama itu ia harus membeli makanan di warung untuk kebutuhan sehari-hari. “Saya antre dari jam lima pagi, baru dapat gas jam sepuluh. Hampir lima jam berdiri,” ujarnya.

Ke depan, ia berharap distribusi gas kembali normal agar bisa memasak setiap hari untuk keluarganya seperti biasa.

Kondisi serupa dialami Roghayah (49), ibu rumah tangga yang sehari-hari berjualan kue basah. Ia terpaksa berhenti berjualan karena tidak memiliki gas elpiji. “Jangankan untuk masak buat berjualan, untuk makan sehari-hari saja enggak ada gas. Kami terpaksa masak pakai kayu bakar,” keluhnya.

Satu hal, Roghayah menambahkan, agar persediaan elpiji kembali normal dan pemerintah tidak menaikkan harga jual. 

Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar operasi pasar di empat titik strategis: Pasar Tani Baiturrahman, Kuta Alam, Meuraxa, dan satu titik lain yang disesuaikan dengan kebutuhan distribusi. Operasi ini dilakukan secara proaktif untuk memenuhi kebutuhan energi warga setelah akses transportasi terganggu akibat bencana.

Di Pasar Tani, sebanyak 1.680 tabung gas 3 kg disediakan. Satu truk membawa 560 tabung, dan tiga truk dikerahkan untuk memenuhi tingginya permintaan warga. Truk tiba sekitar pukul 09.00 WIB, disambut warga yang sudah mengantre sejak subuh dengan membawa Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat.

Harga jual dalam operasi pasar ditetapkan sebesar Rp18.000 per tabung untuk elpiji bersubsidi 3 kilogram. Harga ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Pemutusan jalur transportasi akibat banjir dan longsor menjadi salah satu penyebab utama kelangkaan gas di Banda Aceh dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Melalui operasi pasar tersebut, pemerintah berupaya menormalisasi kembali distribusi dan memastikan kebutuhan energi warga terpenuhi.

Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan operasi pasar akan terus dilaksanakan secara berkala hingga suplai kembali stabil dan aktivitas ekonomi warga pulih seperti semula.

Read More

Kukuhkan Karang Taruna Kabupaten Madiun, Bupati Minta Bisa Sinergi Dengan Pemerintah

Iki Radio - Pengurus Karang Taruna Kabupaten Madiun periode 2025 – 2030 resmi dikukuhkan. Dalam pengukuhan yang dilaksanakan di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (8/12/2025), Bupati Madiun, Hari Wuryanto meminta, Karang Taruna dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, terlebih dalam mendukung pelaksanaan program program social dan penguatan tata kelola desa.

“Program Karang Taruna harus satu napas dengan pemerintah daerah. Anak-anak muda kami harapkan selalu memberikan dukungan di lingkup desa, baik dalam tata kelola pemerintahan desa maupun menjaga kesehatan masyarakat,” kata Hari Wuryanto.

Menurut Mas Hari Wur –sapaan Bupati Madiun- karang taruna memiliki peran penting, dalam pelaksanaan program sosial masyarakat, agar bantuan bantuan sosial dapat tepat sasaran.

“Bantuan sosial harus benar-benar diterima warga miskin, terutama desil 1 hingga 4. Karang Taruna bisa membantu pengawasan di lapangan. Kalau ada penerima yang secara ekonomi mampu tetapi masih menerima bantuan, itu harus kita tinjau bersama,” lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakan, sebagai generasi muda harus lebih inovatif dan kreatif, sehingga dapat menunjukkan perannya dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Madiun yang bersih, sehat dan sejahtera.

“Anak-anak muda harus kreatif, inovatif, dan memahami data, untuk Madiun yang bersahaja,” tambahnya.

Setelah pengukuhan pengurus Karang Taruna Kabupaten Madiun periode 2025 – 2030 ini, pada tahun 2026 mendatang diharapkan kepengurusan di tingkat kecamatan hingga desa akan segera terbentuk dan aktif.

“Harapannya pada 2026, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Madiun sudah memiliki Karang Taruna yang aktif. Mereka akan menjadi garda terdepan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial,” ujar Supriyadi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun.

Ditambahkan, karang taruna sebagai salah satu pilar sosial, menjadi sangat penting untuk mendorong program pemerintah dapat berjalan dengan baik, sekaligus sebagai bagian fungsi kontrol pemerintah.

“Jika di lapangan ada sesuatu yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat, mereka harus berani menyuarakan. Dengan kepedulian dan idealisme, kritik dari pemuda justru dibutuhkan,” lanjutnya.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Madiun periode 2025–2030, Bayu Aji Prawito mengaku siap berkolaborasi dengan pemerintah, sebagai bagian dalam program kerja karang taruna Kabupaten Madiun. Kata Bayu, pihaknya akan langsung melakukan konsolidasi dan koordinasi, baik dalam kepengurusan di tingkat desa atau kecamatan, dan kegiatan kegiatan karang taruna kedepan.

“Desember ini kami langsung melakukan kegiatan di Kecamatan Saradan dan Kare, bekerja sama dengan Karang Taruna Desa Klangon dan Desa Kare. Salah satunya pelatihan pembuatan suvenir sesuai kebutuhan pemuda di sana,” kata Bayu.

Selain itu pihaknya ingin menunjukan secara nyata, eksistensi organisasi karang taruna Kabupaten Madiun. Terlebih setelah vakum dan mennyandang status caretaker dari Provinsi Jawa Timur selama setahun setrakhir.

“Karang Taruna Kabupaten Madiun bukan hanya forum, tetapi motor penggerak Karang Taruna di desa. Ke depan, kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan kecamatan agar peran kami lebih terasa,” pungkasnya.

Acara Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Madiun, 2025 – 2030 ini juga dihadiri Wakil Bupati, jajaran OPD, camat se-Kabupaten Madiun, tokoh masyarakat, serta perwakilan Karang Taruna dari masing masing kecamatan di Kabupaten Madiun.(iw/IR)

 

 

Read More

Desa Sidorejo Torehkan 100 Persen Pelunasan PBB, Bukti Warga Lumajang Taat Pajak

Iki Radio - Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkung, kembali menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak. Desa ini berhasil mencapai 100 persen pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025, sebuah capaian yang mencerminkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa dan kabupaten.

“Desa Sidorejo telah membuktikan bahwa kepatuhan pajak bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata partisipasi warga dalam pembangunan daerah. Pencapaian 100 persen pelunasan PBB ini menjadi tonggak penting bagi keberlanjutan program pembangunan di desa dan kabupaten,” ujar Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat melepas kegiatan Jalan Santai Reward Pajak di Balai Desa Sidorejo, pada Minggu (7/12/2025).

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif masyarakat dalam membayar pajak memiliki peran langsung terhadap keberlangsungan pembangunan. Setiap rupiah yang dibayarkan warga melalui PBB kembali dalam bentuk manfaat nyata, seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan yang dinikmati masyarakat desa.

Bupati Lumajang menegaskan bahwa keberhasilan Desa Sidorejo dapat menjadi role model bagi desa lain di Kabupaten Lumajang. Menurutnya, ketertiban dalam membayar pajak menjadi fondasi penting dalam mempercepat realisasi pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Semangat gotong royong dan kepatuhan warga Sidorejo adalah contoh nyata bagaimana sinergi masyarakat dengan pemerintah dapat mempercepat kemajuan desa,” tutur Indah.

Sebagai bentuk apresiasi tambahan, pemerintah daerah juga membagikan doorprize kepada peserta jalan santai. Langkah ini diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk terus menumbuhkan budaya sadar pajak, sekaligus memahami bahwa kepatuhan pajak merupakan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.

Dengan pencapaian ini, Desa Sidorejo menegaskan bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga wujud nyata partisipasi warga dalam membangun desa yang mandiri dan berkelanjutan. Keberhasilan tersebut menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Lumajang untuk terus meningkatkan kesadaran pajak demi kemajuan bersama.

Read More