Iki Terbaru/Paling Greeess

KSP Tegaskan Komitmen Jadi Lokomotif Pengawalan Program Prioritas Nasional

JAKARTA, Iki Radio – Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen memperkuat perannya sebagai lokomotif dalam mengawal program prioritas nasional guna mendukung implementasi visi-misi Presiden atau Asta Cita. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

Menurut Ariyo, penguatan peran ini diwujudkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemantauan pelaksanaan program, serta deteksi dini terhadap berbagai kendala di lapangan.

"Ya, kami insyaallah, Pak, kami coba menjadi lokomotif dan juga tadi disampaikan KSP harus berani, harus tampil. Kami akan coba laksanakan tersebut dan juga menjadi lokomotif bagi kegiatan pengawalan prioritas program nasional," ujar Ariyo dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/11/2026).

Ariyo menjelaskan bahwa mekanisme pengawalan program prioritas dilakukan secara terstruktur. Tahapan tersebut diawali dengan koordinasi bersama Kementerian PPN/Bappenas serta kementerian terkait untuk menentukan program strategis yang perlu dikawal. Selanjutnya, pemantauan dijalankan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev), verifikasi lapangan, rapat koordinasi, forum diskusi kelompok, hingga pertemuan langsung dengan mitra kerja.

Ia menambahkan, fungsi pengawalan KSP tidak sebatas memantau, tetapi juga mendorong penyelesaian hambatan secara proaktif bersama instansi terkait agar setiap persoalan dalam implementasi program segera ditindaklanjuti.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI turut memberikan masukan terkait penguatan fungsi strategis KSP. Poin-poin masukan tersebut meliputi pengendalian program prioritas, deteksi dini isu strategis, sinkronisasi kebijakan lintas lembaga, tata kelola dan akuntabilitas kelembagaan, keamanan informasi, hingga koordinasi antara KSP dan Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada publik.

Pihak KSP menilai masukan dari parlemen tersebut menjadi bagian penting untuk meningkatkan efektivitas sinergi antarinstansi pemerintah, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil bagi masyarakat.

Selain mengawal program prioritas, KSP juga terus menjalankan fungsi penanganan aspirasi dan aduan masyarakat melalui program KSP Mendekat. Tercatat hingga November 2026, KSP telah menerima 596 aduan yang mencakup persoalan pertanahan dan agraria, permohonan audiensi, surat resmi, serta berbagai aspirasi lainnya. Dari total tersebut, 169 aduan telah selesai ditindaklanjuti, sementara 427 aduan lainnya masih dalam tahap pemrosesan.

Dalam RDP bersama Komisi XIII DPR RI ini, Plt. Kepala Staf Kepresidenan turut didampingi oleh jajaran pejabat utama KSP, yakni Plt. Deputi I Heru Kreshna Reza, Plt. Deputi II Popy Rufaidah, Plt. Deputi III Yan Hiksas, Plt. Deputi IV Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Kepala Sekretariat KSP Achmad Tjachja Nugraha, serta sejumlah tenaga profesional KSP.

 

Mantan Kasatresnarkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi Divonis 20 Tahun Penjara

BIMA, Iki Radio – Mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Polres Bima Kota, AKP Malaungi, dijatuhi vonis 20 tahun penjara dan denda Rp500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bima pada Kamis (19/11/2026) sore. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk menjual dan menerima narkotika golongan I.

Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Rifai ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya, yakni pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar atas dakwaan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain pidana badan, Malaungi diwajibkan membayar denda Rp500 juta dalam tenggat waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kemungkinan perpanjangan satu bulan.

"Apabila tidak mampu membayar dalam jangka yang ditetapkan, kekayaan atau pendapatan terdakwa akan dilelang. Jika tidak mencukupi denda digantikan dengan pidana penjara 140 hari," ujar Rifai saat membacakan amar putusan.

Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa memberatkan karena menyalahgunakan jabatan sebagai anggota Polri yang seharusnya melindungi warga dan memberantas narkotika, serta berpotensi merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda. Namun, hakim mempertimbangkan hal meringankan berupa pengakuan perbuatan dan sikap kooperatif Malaungi selama persidangan.

Menanggapi putusan tersebut, JPU Syahrurahman menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan. "Masih pikir-pikir untuk banding," katanya.

Hal senada disampaikan penasihat hukum Malaungi, Farman, yang mengaku menghargai pertimbangan majelis hakim. "Adapun upaya hukum lainnya, kami masih mempertimbangkan dengan tim dan klien," jelasnya.

Di luar proses peradilan pidana umum, kasus narkotika yang menjerat Malaungi juga berdampak pada status keanggotaannya. Dalam sidang etik, ia telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Polri.

 

BGN Verifikasi 3.400 Lokasi untuk Perluasan Makan Bergizi Gratis di Wilayah 3T

JAMBI, Iki Radio — Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah terpencil, kepulauan, serta wilayah dengan angka stunting tinggi. Hingga saat ini, sekitar 3.400 lokasi telah masuk tahap verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan jangkauan program.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan MBG ke wilayah yang sulit dijangkau memerlukan persiapan lebih cermat agar pelaksanaannya berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi," ujar Sudaryono saat inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat, 20 November 2026.

Sudaryono menjelaskan, verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, kebutuhan penerima manfaat, serta kelayakan pelaksanaan program. BGN tidak ingin terburu-buru mengaktifkan dapur tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan tantangan di tiap daerah.

Menurut dia, wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi perlu diprioritaskan karena karakteristik kebutuhannya berbeda dibandingkan wilayah perkotaan atau kawasan aglomerasi.

"Kita mau fokus utama kita adalah bagaimana yang membutuhkan, yang jauh-jauh dulu kita bereskan," kata pria yang akrab disapa Mas Dar itu.

Secara nasional, potensi SPPG yang akan diaktivasi di wilayah 3T diperkirakan mencapai 3.000 hingga 5.000 unit. Khusus di Provinsi Jambi, terdapat sembilan lokasi yang sedang menjalani proses verifikasi dan validasi untuk persiapan perluasan layanan di daerah 3T.

BGN saat ini juga tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Aturan ini dinilai mendesak karena skema operasional, pembiayaan, dan insentif dapur di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan wilayah perkotaan.

Pertimbangan utama dalam penyusunan aturan tersebut meliputi perbedaan jumlah penerima manfaat, jarak distribusi, kondisi geografis, serta biaya transportasi.

"SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda. Karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita lagi siapkan aturan, harusnya prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya," ungkap Sudaryono.

Ia menegaskan, pemerintah akan menerapkan perlakuan khusus bagi dapur di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi, termasuk penyesuaian anggaran, insentif, serta komponen biaya kemahalan. Untuk daerah kepulauan dan wilayah terpencil seperti Papua, skema tersendiri juga disiapkan guna memberikan kepastian bagi mitra yang membangun dapur layanan.

"Kalau untuk daerah 3T harus ada special treatment. Harganya, anggarannya, treatment-nya, insentifnya itu pasti akan berbeda," tegasnya.

Polres Kubu Raya Gagalkan Penyelundupan 9 PMI Ilegal Asal NTT

KUBU RAYA, Iki Radio — Kepolisian Resor (Polres) Kubu Raya, Kalimantan Barat, menggagalkan upaya penyelundupan sembilan calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal asal Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (18/11/2026) dini hari. Para korban rencananya akan diberangkatkan menuju Kota Sibu, Sarawak, Malaysia, melalui jalur tikus di wilayah perbatasan.

Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa Sastika Aktadivia Robinson mengatakan, penggagalan terjadi saat petugas mendapati sembilan warga NTT bersama terlapor berinisial YOH sedang menunggu jemputan di sekitar Jalan Arteri Supadio, Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya.

"Personel melakukan pengecekan, pemeriksaan tas, barang-barang bawaan, selanjutnya sembilan orang lainnya, beserta saudara IN dan sopir dibawa ke Polres Kubu Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Rensa dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan keterangan terlapor YOH, kasus ini bermula saat dirinya bekerja sebagai buruh panen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kota Sibu, Sarawak, Malaysia, sejak Februari 2016. Pada Oktober 2026, YOH pamit kepada rekan kerjanya yang merupakan warga negara India berinisial PKN untuk pulang ke kampung halamannya di Desa Nenotes, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.

Saat itu, PKN meminta YOH merekrut warga di desanya untuk bekerja di perkebunan sawit yang sama dengan masuk ke Malaysia melalui jalur tikus di sekitar perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau. Sesampainya di Desa Nenotes, YOH mengajak sembilan warga setempat yang sedang menganggur, dan tawaran tersebut langsung disetujui.

Rombongan kemudian memulai perjalanan pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 07.30 WIB dari Desa Nenotes menuju Kota Kupang menggunakan mobil, dan tiba sekitar pukul 17.00 WIB untuk bermalam di sebuah penginapan. Keesokan harinya, sekitar pukul 08.00 WIB, mereka bertolak ke Bandara El Tari Kupang untuk terbang menuju Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

Dari Bandara Juanda, YOH dan sembilan warga tersebut melanjutkan penerbangan ke Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, dan tiba sekitar pukul 19.40 WIB. Karena tidak menemukan penginapan di sekitar bandara, mereka berjalan kaki menuju Jalan Arteri Supadio, Desa Limbung.

Di tengah perjalanan, YOH menghubungi IN untuk meminta jemputan mobil sekaligus mencarikan rumah singgah hingga Jumat (20/11/2026) sebelum menyeberang ke Sarawak. Setelah menunggu sekitar dua jam, IN datang bersama sopir mengendarai mobil Daihatsu Sigra hitam bernomor polisi KB 1136 LJ.

Petugas Polres Kubu Raya langsung melakukan pencegahan, menginterogasi, serta memeriksa barang bawaan YOH dan sembilan warga NTT saat mereka hendak memasukkan barang ke dalam mobil. Selain sembilan calon PMI, polisi turut mengamankan YOH, IN, dan sang sopir untuk pemeriksaan lanjutan.

Dalam penggagalan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni:

  • Tujuh lembar tiket pesawat
  • Satu unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam (KB 1136 LJ)
  • Dua lembar nota pembayaran tiket pesawat
  • Satu paspor

Rensa menambahkan, pihaknya segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna menangani kasus tersebut lebih lanjut.

 

Banjir dan Longsor Terjang Lima Kecamatan di Agam, Akses Jalan Diberlakukan Buka Tutup

AGAM, Iki Radio – Banjir dan tanah longsor menerjang lima kecamatan di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 06.10 WIB. Hingga Kamis (19/11/2026), banjir dilaporkan mulai surut sementara pembersihan material longsor terus berlangsung dan akses jalan terdampak dibuka dengan sistem buka tutup.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan menyampaikan bahwa sebanyak enam kepala keluarga (KK) dilaporkan terdampak dan masih dalam proses pendataan.

"Dilaporkan sebanyak enam kepala keluarga (KK) terdampak dan masih dalam pendataan," ujar Berton dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).

Sebaran Wilayah dan Kerusakan

Bencana hidrometeorologi ini meluas ke lima kecamatan dengan rincian wilayah terdampak sebagai berikut:

  • Kecamatan Canduang: Nagari Canduang Koto Laweh
  • Kecamatan Baso: Nagari Padang Tarok dan Koto Gadang
  • Kecamatan Matur: Nagari Panta Pauh
  • Kecamatan Palembayan: Nagari Ampek Koto Palembayan dan Sipinang
  • Kecamatan Palupuh: Nagari Nan Tujuah

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, banjir berdampak pada dua unit rumah, dua fasilitas pendidikan, serta satu fasilitas umum berupa Jembatan Gantung Pakan Rabaa.

Sementara itu, tanah longsor terjadi di sejumlah titik dan mengganggu akses jalan di Kecamatan Canduang, Baso, Palembayan, dan Palupuh. Khusus di Kecamatan Palembayan, longsor berdampak pada sekitar empat unit rumah, tiga akses jalan, serta satu bahu jalan yang amblas. BPBD Kabupaten Agam telah mengerahkan satu unit alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutup badan jalan.

"Berdasarkan kondisi per Kamis (19 November 2026), banjir mulai surut dan pembersihan material longsor masih berlangsung. Akses jalan terdampak sudah dapat dilalui dengan menerapkan sistem buka tutup," jelas Berton.

Imbauan Kesiapsiagaan BNPB

Menyikapi situasi tersebut, BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem.

Langkah kewaspadaan bagi masyarakat:

  • Menjaga kebersihan saluran drainase dan memantau perkembangan cuaca secara berkala.
  • Segera mengungsi ke tempat aman dan mengikuti arahan petugas jika hujan lebat berlangsung lebih dari satu jam dan membatasi jarak pandang, terutama bagi warga di dekat daerah aliran sungai (DAS).
  • Mewaspadai potensi longsor di sekitar perbukitan dan lereng, serta segera mengevakuasi diri bila muncul tanda-tanda pergerakan tanah.
  • Memangkas dahan pohon yang rimbun dan rapuh, memperkuat atap bangunan, serta menjauhi papan reklame, pepohonan, dan tiang listrik saat angin kencang.
  • Menyiapkan tas siaga bencana serta memantau informasi dan peringatan dini dari instansi berwenang.
  • Langkah kesiapsiagaan bagi pemerintah daerah:
  • Menyiapkan personel dan peralatan tanggap darurat.
  • Meningkatkan pemantauan di titik-titik rawan bencana.
  • Memeriksa kondisi infrastruktur pengendali banjir—seperti tanggul, bangunan penahan air, dan sistem peringatan dini—serta memastikan kesiapan rencana evakuasi dan penanganan kedaruratan.

 

Usulan UMK Kabupaten Madiun Tahun 2027 Naik 7,33 Persen Menjadi Rp 2,74 Juta

MADIUN, Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun resmi mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2027 sebesar 7,33 persen atau naik senilai Rp 187.087. Dengan kenaikan tersebut, besaran UMK Kabupaten Madiun tahun 2027 ditetapkan menjadi Rp 2.740.308 dari sebelumnya Rp 2.553.221 pada tahun 2026.

Kesepakatan angka kenaikan upah ini diperoleh setelah melalui proses pembahasan penetapan usulan UMK Kabupaten Madiun Tahun 2027 bersama unsur terkait.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kabupaten Madiun, Arik Kusdiananto, menjelaskan bahwa dalam menentukan besaran kenaikan tersebut, pihaknya mengambil jalan tengah dalam penentuan nilai indeks tertentu atau alfa. Nilai alfa yang disepakati berada di angka 0,75 dari rentang regulasi 0,5 hingga 1,0.

"Kita ambil jalan tengah dengan alfa 0,75 dari rentang 0,5 sampai 1, agar pihak pekerja dan perusahaan bisa sejalan," ujar Arik Kusdiananto usai pembahasan penetapan usulan UMK, Jum’at (20/11/2026).

Lebih lanjut, kebijakan pengupahan pada tahun 2027 ini mengusung semangat "Upah Layak, Pekerja Sejahtera, Perusahaan Berdaya, Ekonomi Tumbuh Bersama Kabupaten Madiun Bersahaja". Prinsip ini diharapkan mampu menjaga daya beli dan kesejahteraan para buruh sekaligus memastikan iklim investasi serta kelangsungan usaha di wilayah Kabupaten Madiun tetap kondusif.

Sebagai informasi, penetapan usulan UMK Kabupaten Madiun Tahun 2027 ini merupakan bagian dari tahapan regulasi pengupahan daerah sebelum nantinya diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk disahkan dan diberlakukan secara resmi mulai awal tahun 2027 mendatang.

 

Pedagang Pasar Keluhkan Atap Bocor Saat Hujan, Bupati Hari Wuryanto Janji Fasilitasi

MADIUN, Iki Radio — Pedagang Pasar Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, mengeluhkan kondisi bangunan pasar yang bocor (trocoh) saat hujan turun. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Bupati Madiun Hari Wuryanto saat kegiatan pemantauan ketersediaan dan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027, Jumat (20/11/2026).

Menanggapi laporan pedagang, Hari Wuryanto menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi dan berjanji akan mengupayakan fasilitasi perbaikan. Ia meminta agar titik-titik kebocoran dapat dipastikan secara langsung saat kondisi hujan terjadi agar penanganannya tepat sasaran.

"Tadi sudah kita antisipasi kalau kita tidak bisa ini, 'Wah iki trocoh', ora enek banyune kok trocoh, kan gitu ya. Ya nanti pada saat musim pas hujan, tadi sudah saya suruh kasih nomor telepon biar ditelepon karena harus betul-betul gak trocoh ngomong tenan kan bisa saja," ujar Hari Wuryanto saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait keluhan prasarana pasar.

Menurutnya, pengecekan pada saat hujan sangat diperlukan untuk mengetahui posisi pasti bagian atap atau bangunan yang bermasalah. Ia juga meminta dukungan dan doa agar proses fasilitasi tersebut dapat berjalan lancar.

"Ini nanti kalau harus tahu posisinya. Ya, mudah-mudahan akan kita fasilitasi lah, nggih. Nyuwun ya," imbuhnya.

Keluhan infrastruktur pasar ini mencuat di tengah agenda pemantauan stok dan stabilitas harga kebutuhan pokok yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun bersama Forkopimda menjelang momentum libur akhir tahun dan perayaan Nataru 2027.

Dalam kegiatan pemantauan sembako di Pasar Sambirejo tersebut, harga komoditas seperti cabai rawit dan telur turut menjadi sorotan seiring upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas pasokan dan harga menjelang hari besar keagamaan dan akhir tahun.

Naik 7,1 Persen, UMP DKI Jakarta 2027 Resmi Ditetapkan Menjadi Rp6,13 Juta

JAKARTA, Iki Radio – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau Rp407.065 dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp5.729.876.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, pada Jumat (20/11/2026).

"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," ujar Pramono di kawasan Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara.

Pramono menjelaskan bahwa penetapan nominal tersebut merupakan hasil pembahasan intensif bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan sistem pengupahan yang berkeadilan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Proses perumusan UMP 2027 ini memakan waktu selama tiga hari. Meski batas waktu penyelesaian baru jatuh pada Sabtu (21/11/2026), Pemprov DKI Jakarta bersama unsur serikat buruh dan asosiasi pengusaha berhasil mencapai kesepakatan satu hari lebih awal dari tenggat yang ditentukan.

"Terus terang, saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," pungkasnya.

Sebagai perbandingan, kenaikan UMP 2027 sebesar 7,1 persen ini lebih tinggi dibandingkan persentase kenaikan tahun sebelumnya. Pada tahun 2026, UMP DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876 atau naik 6,1 persen dari tahun 2025.

 

close
Pasang Iklan Disini