JAMBI, Iki Radio — Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah terpencil, kepulauan, serta wilayah dengan angka stunting tinggi. Hingga saat ini, sekitar 3.400 lokasi telah masuk tahap verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan jangkauan program.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan MBG ke wilayah yang sulit dijangkau memerlukan persiapan lebih cermat agar pelaksanaannya berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi," ujar Sudaryono saat inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat, 20 November 2026.
Sudaryono menjelaskan, verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, kebutuhan penerima manfaat, serta kelayakan pelaksanaan program. BGN tidak ingin terburu-buru mengaktifkan dapur tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan tantangan di tiap daerah.
Menurut dia, wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi perlu diprioritaskan karena karakteristik kebutuhannya berbeda dibandingkan wilayah perkotaan atau kawasan aglomerasi.
"Kita mau fokus utama kita adalah bagaimana yang membutuhkan, yang jauh-jauh dulu kita bereskan," kata pria yang akrab disapa Mas Dar itu.
Secara nasional, potensi SPPG yang akan diaktivasi di wilayah 3T diperkirakan mencapai 3.000 hingga 5.000 unit. Khusus di Provinsi Jambi, terdapat sembilan lokasi yang sedang menjalani proses verifikasi dan validasi untuk persiapan perluasan layanan di daerah 3T.
BGN saat ini juga tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Aturan ini dinilai mendesak karena skema operasional, pembiayaan, dan insentif dapur di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan wilayah perkotaan.
Pertimbangan utama dalam penyusunan aturan tersebut meliputi perbedaan jumlah penerima manfaat, jarak distribusi, kondisi geografis, serta biaya transportasi.
"SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda. Karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita lagi siapkan aturan, harusnya prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya," ungkap Sudaryono.
Ia menegaskan, pemerintah akan menerapkan perlakuan khusus bagi dapur di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi, termasuk penyesuaian anggaran, insentif, serta komponen biaya kemahalan. Untuk daerah kepulauan dan wilayah terpencil seperti Papua, skema tersendiri juga disiapkan guna memberikan kepastian bagi mitra yang membangun dapur layanan.
"Kalau untuk daerah 3T harus ada special treatment.
Harganya, anggarannya, treatment-nya, insentifnya itu pasti akan berbeda,"
tegasnya.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI







