KSP Tegaskan Komitmen Jadi Lokomotif Pengawalan Program Prioritas Nasional

JAKARTA, Iki Radio – Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen memperkuat perannya sebagai lokomotif dalam mengawal program prioritas nasional guna mendukung implementasi visi-misi Presiden atau Asta Cita. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

Menurut Ariyo, penguatan peran ini diwujudkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemantauan pelaksanaan program, serta deteksi dini terhadap berbagai kendala di lapangan.

"Ya, kami insyaallah, Pak, kami coba menjadi lokomotif dan juga tadi disampaikan KSP harus berani, harus tampil. Kami akan coba laksanakan tersebut dan juga menjadi lokomotif bagi kegiatan pengawalan prioritas program nasional," ujar Ariyo dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/11/2026).

Ariyo menjelaskan bahwa mekanisme pengawalan program prioritas dilakukan secara terstruktur. Tahapan tersebut diawali dengan koordinasi bersama Kementerian PPN/Bappenas serta kementerian terkait untuk menentukan program strategis yang perlu dikawal. Selanjutnya, pemantauan dijalankan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev), verifikasi lapangan, rapat koordinasi, forum diskusi kelompok, hingga pertemuan langsung dengan mitra kerja.

Ia menambahkan, fungsi pengawalan KSP tidak sebatas memantau, tetapi juga mendorong penyelesaian hambatan secara proaktif bersama instansi terkait agar setiap persoalan dalam implementasi program segera ditindaklanjuti.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI turut memberikan masukan terkait penguatan fungsi strategis KSP. Poin-poin masukan tersebut meliputi pengendalian program prioritas, deteksi dini isu strategis, sinkronisasi kebijakan lintas lembaga, tata kelola dan akuntabilitas kelembagaan, keamanan informasi, hingga koordinasi antara KSP dan Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada publik.

Pihak KSP menilai masukan dari parlemen tersebut menjadi bagian penting untuk meningkatkan efektivitas sinergi antarinstansi pemerintah, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil bagi masyarakat.

Selain mengawal program prioritas, KSP juga terus menjalankan fungsi penanganan aspirasi dan aduan masyarakat melalui program KSP Mendekat. Tercatat hingga November 2026, KSP telah menerima 596 aduan yang mencakup persoalan pertanahan dan agraria, permohonan audiensi, surat resmi, serta berbagai aspirasi lainnya. Dari total tersebut, 169 aduan telah selesai ditindaklanjuti, sementara 427 aduan lainnya masih dalam tahap pemrosesan.

Dalam RDP bersama Komisi XIII DPR RI ini, Plt. Kepala Staf Kepresidenan turut didampingi oleh jajaran pejabat utama KSP, yakni Plt. Deputi I Heru Kreshna Reza, Plt. Deputi II Popy Rufaidah, Plt. Deputi III Yan Hiksas, Plt. Deputi IV Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Kepala Sekretariat KSP Achmad Tjachja Nugraha, serta sejumlah tenaga profesional KSP.

 

Dukung Iki Radio

KLIK DISINI
close
Pasang Iklan Disini