JAKARTA, Iki Radio – Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi kinerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah (pemda). Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku bertajuk 'Daerah Kuat Indonesia Berdaulat' di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
"Upaya (mendorong pertumbuhan) nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.
Untuk mengoptimalkan potensi besar Indonesia—seperti kekayaan sumber daya alam (SDA), tenaga kerja produktif, luas wilayah, dan posisi geografis strategis—Tito meminta kepala daerah menjadikan empat komponen utama pertumbuhan ekonomi sebagai acuan kebijakan:
Konsumsi Rumah Tangga: Menjadi indikator daya beli masyarakat. Konsumsi yang kuat menandakan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, sementara konsumsi rendah dapat mengindikasikan masalah daya beli, pengangguran, dan kemiskinan.
Belanja Pemerintah: Didorong untuk dioptimalkan agar uang beredar di masyarakat. Tito menegaskan penyerapan anggaran harus berdampak nyata pada aktivitas ekonomi, bukan sekadar terserap secara administratif.
Investasi: Membutuhkan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, penguatan pelayanan publik, dan pemberantasan pungutan liar (pungli). Investasi dinilai mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan UMKM, perdagangan, perhotelan, serta pariwisata.
Ekspor Neto (Ekspor dikurangi Impor): Didorong melalui pengembangan produk unggulan daerah dan hilirisasi agar memiliki nilai tambah serta berdaya saing ekspor.
Tito mencontohkan hilirisasi produk kelapa di Maluku Utara yang digarap bersama Kementerian Pertanian RI (Kementan) sebagai model kreatif yang patut direplikasi daerah lain.
"Harus punya kreativitas seperti itu, dan di daerah lain juga seperti itu kita minta setiap dari produk, upayakan produk ini memiliki nilai tambah dan bisa diekspor," jelas Tito.
Forum ini turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik RI (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, perwakilan pemda se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI







