Gibran Rakabuming Mundur sebagai Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti

JAKARTA, Iki Radio — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memiliki batas waktu selama 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden (Wapres) baru guna menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi hal tersebut dalam sesi jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sesaat setelah menerima langsung surat pengunduran diri dari Gibran. Menurut Muzani, langkah penunjukan pengganti ini mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," kata Muzani kepada awak media.

Sebelum memberikan keterangan pers, Muzani dan Gibran sempat menggelar pertemuan tertutup di ruang pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, MPR secara resmi menerima dokumen pengunduran diri tersebut.

Lebih lanjut, Muzani menjelaskan bahwa proses administrasi pengunduran diri ini juga telah ditembuskan kepada kepala negara. Selain diserahkan kepada pimpinan MPR, surat pengunduran diri Gibran tersebut diketahui telah lebih dulu atau turut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

 

Read More

Gibran Mundur, Presiden Prabowo Punya Waktu 14 Hari Serahkan Dua Nama Cawapres Pengganti

JAKARTA, Iki Radio — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki waktu selama 14 hari atau dua pekan untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti. Langkah ini menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menuturkan, batas waktu 14 hari tersebut dihitung sejak MPR resmi menyerahkan surat pemberitahuan kekosongan kursi wakil presiden kepada pihak kepresidenan.

"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden adalah 14 hari," ujar Muzani dalam jumpa pers usai menerima surat pengunduran diri Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Mekanisme terkait pengunduran diri presiden maupun wakil presiden ini diatur secara konstitusional dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Setelah Presiden menyerahkan dua nama kandidat cawapres, MPR selanjutnya akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk memeriksa kelengkapan berkas syarat pencalonan. Berdasarkan regulasi, MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk menggelar Sidang Istimewa pemilihan cawapres.

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden," demikian bunyi Pasal 46 ayat (1) UU MD3.

Dalam tahapan akhir proses pemilihan, seluruh anggota MPR yang terdiri dari gabungan anggota DPR dan DPD akan melakukan pemungutan suara (voting) untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan. Kandidat cawapres yang berhasil memperoleh suara terbanyak nantinya akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan (Tap) MPR.

 

Read More

Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RI, MPR Siapkan Sidang Istimewa

JAKARTA, Iki Radio – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai menerima kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Ahmad Muzani, Gibran datang menemui jajaran pimpinan MPR untuk menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar dokumen tersebut segera diproses. Muzani menambahkan bahwa surat serupa juga telah diserahkan Gibran kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani kepada awak media di Gedung DPR/MPR, Kamis (12/11/2026).

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut," imbuhnya.

 

Kronologi Kedatangan di Parlemen

Berdasarkan pantauan di lokasi, Gibran tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR RI, pada pukul 11.16 WIB dengan pengawalan ketat. Mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, Gibran terlihat membawa sebuah map berwarna putih.

Sebelum menuju ke parlemen, Gibran dikabarkan sempat berpamitan dengan para pejabat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI. Saat tiba di lobi Gedung Nusantara III, ia hanya melambaikan tangan kepada wartawan sebelum menaiki lift menuju ruang kerja Ketua MPR di lantai 7. Usai melakukan pertemuan tertutup selama beberapa menit dengan Ahmad Muzani dan sejumlah Wakil Ketua MPR, Gibran meninggalkan gedung tanpa memberikan pernyataan pers.

 

Latar Belakang Polemik Ijazah dan Usulan Pemakzulan

Keputusan pengunduran diri ini terjadi di tengah dinamika politik dan hukum yang menyertainya. Sehari sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026) di Istana Wapres, Gibran sempat menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya dari tingkat SD hingga S1, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya. Saat itu, ia juga menyebut rencana koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada waktu yang bersamaan, DPR RI juga telah menerima usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran karena dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Usulan tersebut telah ditandatangani oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi, melampaui syarat minimal dukungan sebanyak 25 anggota dewan.

 

Mekanisme Sidang Istimewa dan Pemilihan Pengganti

Menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut, Ahmad Muzani menyatakan pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MPR akan menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk menyatakan kekosongan jabatan Wakil Presiden serta memilih penggantinya.

Adapun tahapan konstitusional yang akan ditempuh meliputi:

Pemberitahuan kepada Presiden: Pimpinan MPR menggelar rapat gabungan untuk menetapkan jadwal sidang paripurna dan menyampaikannya secara resmi kepada Presiden.

Pengusulan Calon oleh Presiden: Presiden wajib mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta berkas persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.

Verifikasi dan Sidang Paripurna: MPR membentuk panitia khusus untuk memeriksa kelengkapan syarat pencalonan. Merujuk Pasal 46 ayat (1) UU MD3, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk menggelar sidang paripurna pemilihan.

Pemungutan Suara dan Pelantikan: Seluruh anggota MPR (anggota DPR dan DPD) akan melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua kandidat yang diusulkan Presiden. Kandidat dengan suara terbanyak akan ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji di hadapan sidang paripurna sesuai Pasal 47 ayat (1) UU MD3.

 

Read More

Genjot PAD 2027 hingga 10 Persen, Pemkab Madiun Gandeng Kejari Optimalkan Pajak Daerah

MADIUN, Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menargetkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6 hingga 10 persen pada 2027 melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah. 

Dari kiri : Kajari Madiun, Achmad H Mayangkoro ; Bupati Madiun, Hari Wuryanto ; Kepala Bapenda Kab. Madiun, Yudi Hartono

Guna mencapai target tersebut, Pemkab Madiun melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun di Caruban, Kamis (12/11/2026).

Penandatanganan kerja sama yang dirangkaikan dengan Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Potensi Pajak Daerah ini dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Kepala Kejari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro, Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Yudi Hartono, serta para camat.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa langkah ini penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Sektor pajak menyumbang hampir 41 persen dari total PAD yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

"Dengan keterbatasan fiskal, sumber PAD kita hampir 41 persen berasal dari pajak. Karena itu, harus kita optimalkan. Kalau tidak, kemampuan PAD kita bisa berkurang, sementara kita ingin memberikan pelayanan terbaik, baik secara fisik maupun nonfisik," ujar Hari Wuryanto.

Ia menambahkan, penguatan sektor pajak juga bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal agar Pemkab Madiun tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Kejari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro menyatakan kesiapannya mengawal optimalisasi pajak, termasuk membantu penyelesaian tunggakan melalui jalur nonlitigasi seperti pembinaan, pemanggilan, hingga penagihan. 

Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pemutakhiran data wajib pajak serta sosialisasi yang humanis oleh Bapenda sebagai sektor utama (leading sector).

"Data yang lama harus diperbarui. Kalau tidak diperbarui, tingkat penerimaannya akan tetap seperti itu saja," tegas Achmad.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Yudi Hartono menjelaskan bahwa ruang lingkup PKS ini mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pendampingan dan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

"Kolaborasi ini diharapkan menciptakan tata kelola pajak yang transparan dan akuntabel demi terwujudnya Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera)," pungkasnya.

Read More

Pemkab Madiun Perkuat Transformasi Layanan Kesehatan pada Peringatan HKN ke-62

MADIUN, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun berkomitmen mempercepat transformasi layanan kesehatan dengan menggeser paradigma pelayanan dari kuratif menjadi gerakan aktif berbasis promotif dan preventif.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, saat memimpin apel peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 bersama jajaran tenaga medis di halaman Puskesmas Balerejo, Kamis (12/11/2026).

Dalam arahannya, Purnomo mengungkapkan bahwa salah satu langkah konkret untuk mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat adalah penguatan fasilitas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Dari total 26 puskesmas yang beroperasi di Kabupaten Madiun, 10 di antaranya telah ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap, termasuk Puskesmas Balerejo.

“Sesuai arahan Kementerian Kesehatan, cek kesehatan gratis kini menonjolkan unsur promotif dan preventif melalui early warning detection (deteksi dini). Tujuannya agar penyakit seperti hipertensi, diabetes, gangguan ginjal, hingga TBC bisa terdeteksi lebih awal sebelum memburuk,” jelasnya.

Selain penguatan infrastruktur, Pemkab Madiun memprioritaskan pemenuhan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Kekuatan tenaga medis—mulai dari dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, petugas laboratorium, nutrisionis, hingga farmasi—terus diselaraskan dengan standar pelayanan.

Untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di tingkat pertama, Pemkab Madiun memaksimalkan skema in-house training dengan memberdayakan dokter spesialis dari RSUD Caruban dan RSUD Dolopo sebagai edukator bagi petugas puskesmas.

Purnomo juga menyoroti pentingnya dedikasi dan kaderisasi kepemimpinan di lingkungan Dinas Kesehatan. Ia menegaskan bahwa kebijakan rotasi maupun mutasi pegawai murni bertujuan untuk penyegaran organisasi dan pembinaan karier, bukan sebagai bentuk hukuman.

Membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI, Wakil Bupati menekankan bahwa prinsip “Sehat untuk Semua” menuntut kolaborasi lintas sektor tanpa meninggalkan satu pun warga negara.

 

 

Read More

Lantik 649 Taruna-Taruni SMKN 1 Wonoasri, Bupati Madiun Tekankan Pentingnya Karakter dan Kedisiplinan

MADIUN, Iki Radio – Bupati Madiun, Hari Wuryanto, secara resmi melantik sebanyak 649 peserta Taruna-Taruni Angkatan XVI SMK Negeri 1 Wonoasri dalam upacara di Alun-Alun Reksogati, Caruban, Kamis (12/11/2026). 

Dalam prosesi tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Madiun itu menegaskan bahwa pendidikan ketarunaan merupakan fondasi utama pembentukan mental dan karakter siswa, bukan sekadar seremonial mengenakan seragam maupun latihan baris-berbaris.

"Disiplin bukanlah beban, melainkan kunci untuk membentuk pribadi yang mandiri, tangguh, dan profesional," tegas Hari Wuryanto dalam amanatnya di hadapan ratusan peserta didik yang baru saja dilantik.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan seluruh taruna-taruni agar memanfaatkan masa pendidikan di SMKN 1 Wonoasri dengan sungguh-sungguh. 

Menurutnya, penguasaan kemampuan teknis atau hard skills semata tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan dunia kerja dan persaingan masa depan. Keberhasilan seorang lulusan vokasi harus selalu ditopang oleh karakter yang kuat, etika, kesantunan, serta perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Melalui pelantikan Angkatan XVI ini, Pemerintah Kabupaten Madiun menaruh harapan besar agar seluruh taruna-taruni mampu mengimplementasikan nilai-nilai kedisiplinan dan rasa tanggung jawab tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan perpaduan antara keterampilan kejuruan yang mumpuni dan integritas moral yang kuat, para siswa diharapkan tumbuh menjadi generasi muda mandiri yang siap berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera).

Upacara pelantikan di pusat pemerintahan Kabupaten Madiun ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Wonoasri, keluarga besar pendidik SMKN 1 Wonoasri, serta ratusan wali murid yang antusias menyaksikan pengukuhan putra-putri mereka.

Read More

Polisi Bongkar Sindikat TPPO Modus Tentara Bayaran Rusia, 8 Tersangka Ditangkap dan 23 WNI Jadi Korban

JAKARTA, Iki Radio — Kepolisian Republik Indonesia berhasil membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus baru, yakni merekrut Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan total delapan orang sebagai tersangka, termasuk Warga Negara Asing (WNA).

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi, mengungkapkan bahwa penyidikan kasus ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Polri. Penyelidikan bermula dari laporan masyarakat yang masuk ke pihak kepolisian.

"Saat ini telah kita tetapkan delapan orang sebagai tersangka, yaitu enam orang awal yang terdiri dari dua warga asing dan empat warga Indonesia. Kemudian Satuan Reserse PPA-PPO juga telah bergerak ke Pemalang dan mengamankan dua orang lagi," ujar Nasriadi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Dari hasil penyidikan sementara, tercatat ada 23 WNI yang menjadi korban dalam jaringan sindikat ini. Tragisnya, satu di antara para korban dikabarkan telah meninggal dunia berdasarkan informasi dari pihak keluarga.

Bermula dari Medsos hingga Sistem Rekrutmen Berantai

Kasus ini mulai terendus publik setelah media sosial dihebohkan dengan kemunculan video mantan prajurit TNI dari Inspektorat Korps Marinir, Satria Arta Kumbara, yang mengaku menjadi tentara Rusia pada Mei 2025 lalu.

Menurut Nasriadi, sindikat ini beroperasi melalui dua klaster rekrutmen. Klaster pertama direkrut melalui media sosial di mana para korban diberikan kontak langsung untuk terhubung ke Rusia.

Sementara pada klaster kedua, sindikat mulai menggunakan agen atau perekrut lokal yang merupakan orang-orang terdekat korban, seperti teman, pacar, hingga sahabat sekolah. Para korban yang sudah lebih dulu bergabung diiming-imingi uang tambahan jika berhasil merekrut kerabat atau kenalan mereka.

Kolaborasi WNA dan Modus 'Kontrak Mati'

Ironisnya, dari delapan tersangka yang berhasil diamankan, dua di antaranya merupakan WNA asal Rusia dan Ukraina. Meski negara asal mereka tengah berperang, di Indonesia kedua warga asing tersebut justru berkolaborasi mencari WNI untuk dijadikan tentara bayaran.

Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia telah menyatakan tidak membenarkan adanya proses rekrutmen tentara dari luar warga negara mereka.

Sindikat ini memprioritaskan kriteria perekrutan bagi laki-laki bertubuh sehat, terutama mantan anggota TNI/Polri atau WNI yang memiliki dasar militer. Bagi warga sipil yang ingin bergabung, sindikat menyediakan pelatihan militer selama enam bulan di kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina, mencakup latihan menembak hingga teknik tempur.

Dalam praktiknya, para WNI yang direkrut diposisikan sebagai pasukan garis depan. Nasriadi menyebut para korban secara tidak langsung diikat dengan apa yang disebut sebagai "kontrak mati".

"Kontraknya adalah kontrak mati. Jadi walaupun kamu kena ranjau, kamu kena tembak, kamu disembuhkan, terus kamu enggak boleh pulang ke Indonesia. Terus berperang sampai dengan perang usai," pungkas Nasriadi.

 

Read More

Imigrasi Bali Deportasi 24 WNA dalam Sepekan, Mulai dari Kasus Sindikat Pinjol hingga Prostitusi

BADUNG-BALI, Iki Radio – Jajaran Kantor Imigrasi di wilayah Bali menindak tegas puluhan warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian. Sepanjang akhir Oktober hingga awal November 2026, total sebanyak 24 WNA dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, sementara dua orang lainnya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Dalam periode 31 Oktober hingga 6 November 2026, Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 19 WNA. Sebanyak 15 orang di antaranya merupakan warga negara Malaysia yang terjaring operasi pengawasan pada 22 Oktober lalu akibat menyalahgunakan izin tinggal untuk menjalankan bisnis pinjaman daring (pinjol).

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, menjelaskan bahwa ke-15 WN Malaysia tersebut dipulangkan ke Kuala Lumpur menggunakan maskapai AirAsia (AK375) dalam dua gelombang, yakni 7 orang pada Kamis (5/11) dan 8 orang pada Jumat (6/11/2026).

"Sebelumnya mereka merupakan pemegang izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) indeks D1," ujar Novyandri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).

Selain jaringan pinjol, Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi dua WNA asal Rusia, yakni ET dan LK. ET kedapatan menyalahgunakan visa kunjungan multiple entry untuk membuka praktik di sebuah klinik kecantikan, sedangkan LK menyalahgunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) remote worker dengan menjadi agen promosi vila melalui aplikasi Telegram.

Dua WNA lainnya yang turut dipulangkan dari Ngurah Rai adalah JWF asal Australia yang dideportasi pada Selasa (3/11) akibat terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni vila, serta PJL asal Inggris yang dideportasi pada Sabtu (31/10) karena melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) selama 65 hari.

 

Penindakan oleh Imigrasi Denpasar

Pada periode yang berdekatan, yakni 5 hingga 8 November 2026, Kantor Imigrasi Denpasar juga menindak 7 WNA bermasalah. Lima orang di antaranya langsung dideportasi, sementara dua lainnya dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada Jumat (6/11/2026).

Kelima WNA yang dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai meliputi:

AJV (WN Prancis): Dideportasi ke Paris pada 5 November 2026 pukul 19.45 WITA karena overstay lebih dari 60 hari.

AS (29, WN Rusia): Dideportasi ke Moskwa pada 6 November 2026 pukul 12.00 WITA karena diduga kuat terlibat praktik prostitusi ilegal.

JN (35, WN Uganda): Dideportasi ke Entebbe pada 7 November 2026 pukul 00.35 WITA terkait dugaan keterlibatan dalam prostitusi ilegal.

AJAO (63, WN Australia): Dideportasi ke Perth pada 7 November 2026 pukul 01.00 WITA karena overstay dan menolak membayar beban denda yang ditentukan.

LML (32, WN Belgia): Dideportasi ke Brusel pada 8 November 2026 pukul 00.35 WITA karena dinilai melakukan aktivitas berisiko yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Sementara itu, dua WNA yang ditahan di Rudenim Denpasar adalah BDC (32) asal Nigeria yang tercatat overstay selama 120 hari, serta CYA (31) asal Ghana yang overstay selama 54 hari.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa setiap orang asing di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku.

"Penegakan hukum keimigrasian akan terus dilakukan secara konsisten terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran. Imigrasi Bali memastikan bahwa keberadaan orang asing di Bali tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku," tegas Haryo.

Ia menambahkan, langkah tegas ini merupakan komitmen jajarannya dalam menjaga ketertiban di Pulau Dewata, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, untuk menghadirkan pengawasan optimal dan penegakan hukum yang berkeadilan.

 

Read More