JAKARTA, Iki Radio – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai menerima kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Ahmad Muzani, Gibran datang menemui jajaran pimpinan MPR untuk menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar dokumen tersebut segera diproses. Muzani menambahkan bahwa surat serupa juga telah diserahkan Gibran kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani kepada awak media di Gedung DPR/MPR, Kamis (12/11/2026).
"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah
disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis
Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut," imbuhnya.
Kronologi Kedatangan di Parlemen
Berdasarkan pantauan di lokasi, Gibran tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR RI, pada pukul 11.16 WIB dengan pengawalan ketat. Mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, Gibran terlihat membawa sebuah map berwarna putih.
Sebelum menuju ke parlemen, Gibran dikabarkan sempat
berpamitan dengan para pejabat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil
Presiden (Setwapres) RI. Saat tiba di lobi Gedung Nusantara III, ia hanya
melambaikan tangan kepada wartawan sebelum menaiki lift menuju ruang kerja
Ketua MPR di lantai 7. Usai melakukan pertemuan tertutup selama beberapa menit
dengan Ahmad Muzani dan sejumlah Wakil Ketua MPR, Gibran meninggalkan gedung
tanpa memberikan pernyataan pers.
Latar Belakang Polemik Ijazah dan Usulan Pemakzulan
Keputusan pengunduran diri ini terjadi di tengah dinamika politik dan hukum yang menyertainya. Sehari sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026) di Istana Wapres, Gibran sempat menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya dari tingkat SD hingga S1, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya. Saat itu, ia juga menyebut rencana koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada waktu yang bersamaan, DPR RI juga telah menerima
usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran
karena dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Usulan
tersebut telah ditandatangani oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi,
melampaui syarat minimal dukungan sebanyak 25 anggota dewan.
Mekanisme Sidang Istimewa dan Pemilihan Pengganti
Menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut, Ahmad Muzani menyatakan pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MPR akan menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk menyatakan kekosongan jabatan Wakil Presiden serta memilih penggantinya.
Adapun tahapan konstitusional yang akan ditempuh meliputi:
Pemberitahuan kepada Presiden: Pimpinan MPR menggelar rapat gabungan untuk menetapkan jadwal sidang paripurna dan menyampaikannya secara resmi kepada Presiden.
Pengusulan Calon oleh Presiden: Presiden wajib mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta berkas persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
Verifikasi dan Sidang Paripurna: MPR membentuk panitia khusus untuk memeriksa kelengkapan syarat pencalonan. Merujuk Pasal 46 ayat (1) UU MD3, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk menggelar sidang paripurna pemilihan.
Pemungutan Suara dan Pelantikan: Seluruh anggota MPR
(anggota DPR dan DPD) akan melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari
dua kandidat yang diusulkan Presiden. Kandidat dengan suara terbanyak akan
ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dengan mengucapkan sumpah atau
janji di hadapan sidang paripurna sesuai Pasal 47 ayat (1) UU MD3.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI
