MADIUN, Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menargetkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6 hingga 10 persen pada 2027 melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah.
 |
| Dari kiri : Kajari Madiun, Achmad H Mayangkoro ; Bupati Madiun, Hari Wuryanto ; Kepala Bapenda Kab. Madiun, Yudi Hartono |
Guna mencapai target tersebut, Pemkab Madiun melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun di Caruban, Kamis (12/11/2026).
Penandatanganan kerja sama yang dirangkaikan dengan Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Potensi Pajak Daerah ini dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Kepala Kejari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro, Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Yudi Hartono, serta para camat.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa langkah ini penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Sektor pajak menyumbang hampir 41 persen dari total PAD yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
"Dengan keterbatasan fiskal, sumber PAD kita hampir 41 persen berasal dari pajak. Karena itu, harus kita optimalkan. Kalau tidak, kemampuan PAD kita bisa berkurang, sementara kita ingin memberikan pelayanan terbaik, baik secara fisik maupun nonfisik," ujar Hari Wuryanto.
Ia menambahkan, penguatan sektor pajak juga bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal agar Pemkab Madiun tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Kejari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro menyatakan kesiapannya mengawal optimalisasi pajak, termasuk membantu penyelesaian tunggakan melalui jalur nonlitigasi seperti pembinaan, pemanggilan, hingga penagihan.
Namun, ia menggarisbawahi pentingnya pemutakhiran data wajib pajak serta sosialisasi yang humanis oleh Bapenda sebagai sektor utama (leading sector).
"Data yang lama harus diperbarui. Kalau tidak diperbarui, tingkat penerimaannya akan tetap seperti itu saja," tegas Achmad.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Yudi Hartono menjelaskan bahwa ruang lingkup PKS ini mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pendampingan dan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
"Kolaborasi ini diharapkan menciptakan tata kelola pajak yang transparan dan akuntabel demi terwujudnya Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera)," pungkasnya.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI
 Madiun menargetkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6 hingga 10 persen pada 2...){kind=link}