JAKARTA, Iki Radio — Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) menegaskan bahwa ajang Innovative Government Award (IGA) 2026
merupakan momentum penting untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat
budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui ajang ini,
pemerintah ingin inovasi menjadi budaya kerja dengan memberi ruang bagi pegawai
untuk berinisiatif serta melibatkan warga dalam mencari solusi atas masalah
kota.
 |
| ilustrasi (Ai) |
Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam
Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat mewakili Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam pembukaan kegiatan Presentasi Kepala
Daerah sebagai rangkaian proses seleksi pemenang IGA 2026, Selasa (3/11/2026).
Dalam arahannya, Wiyagus menegaskan bahwa esensi IGA
tidak berhenti pada pemberian penghargaan semata, melainkan harus menjadi
pemantik bagi Pemda untuk terus menciptakan, mereplikasi, dan memperluas
manfaat dari praktik-praktik baik. Ruang kreativitas yang ada perlu
dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan secara kontekstual, terukur, dan
bertanggung jawab.
"Jadi inovasi ini bukan sekadar aplikasi baru,
kegiatan baru, atau perubahan nama program. Tapi inovasi ini adalah cara baru
yang lebih efektif untuk menghasilkan nilai untuk publik," kata Wiyagus.
Ia menyoroti beberapa aspek nasional yang masih perlu
diperkuat, seperti produktivitas, kualitas kelembagaan, pengembangan teknologi,
hingga kemampuan mengubah pengetahuan menjadi nilai ekonomi. Untuk itu,
ekosistem inovasi perlu dibangun secara konsisten melalui kolaborasi antara
pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media.
Selain membangun ekosistem, Wiyagus menggarisbawahi pentingnya
inovasi dalam mendorong kemandirian fiskal daerah yang sehat dan berkeadilan.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus bertumpu pada pendataan akurat,
administrasi modern, perluasan basis penerimaan, dan perbaikan layanan.
Sebagai contoh konkret, Wiyagus mengapresiasi inovasi
dari Kota Mojokerto melalui aplikasi Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan
Terintegrasi atau "Bajak Sambal Terasi". Inovasi digital ini
mengintegrasikan nilai tabungan bank sampah warga untuk pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
"Pendekatan ini menunjukkan bagaimana persoalan
lingkungan, inklusi ekonomi, dan administrasi pendapatan dapat dirangkai
menjadi satu. Nilai inovasinya terletak pada keterpaduan, kemudahan bagi warga,
serta peluang menciptakan nilai ekonomi," jelasnya.
Mengutip pemikiran ekonom Amartya Sen, Wiyagus
menambahkan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah upaya memperluas
kapabilitas manusia. Pertumbuhan ekonomi dan penerimaan fiskal menjadi bermakna
ketika mampu membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan
layanan publik yang lebih baik.
"Inilah prinsip yang harus mendasari inovasi.
Manusia bukan hanya sekadar penerima manfaat, melainkan subjek sekaligus
penggerak aksi pembangunan," tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BSKDN
Kemendagri, Raden Gani Muhamad, melaporkan bahwa IGA 2026 berhasil menjaring
48.246 inovasi dari 541 Pemda. Angka ini mencatatkan peningkatan sebesar 31,31
persen dibandingkan tahun 2025.
Proses penilaian IGA 2026 melibatkan 30 anggota tim
penilai independen dari 26 instansi yang terdiri dari kementerian/lembaga,
akademisi, organisasi nonpemerintah (NGO), dan media.
"Tahapan presentasi ini merupakan tahapan penting
bagi penyelenggaraan IGA, karena akan menjadi salah satu dasar untuk pemberian
penghargaan kepada daerah yang telah berhasil melaksanakan inovasi, dan
menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kemajuan daerahnya," tutup
Gani.