Koalisi Arab Saudi Ceget 3 Rudal Balistik Houthi, Operasi Balasan Hancurkan Markas Peluncuran

RIYADH, Iki Radio – Koalisi pimpinan Arab Saudi mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat dan menghancurkan tiga rudal balistik yang diluncurkan oleh kelompok Houthi dari Yaman menuju Provinsi Timur Arab Saudi. Meski demikian, pihak koalisi tidak merinci lokasi spesifik yang menjadi target serangan, maupun memberikan keterangan mengenai adanya potensi korban jiwa atau kerusakan material.

Serangan ini menambah deretan aksi saling balur dalam beberapa hari terakhir. Pada Senin (26/10/2026), koalisi juga telah mencegat dan menghancurkan tiga pesawat nirawak (drone) yang melintas di atas wilayah Riyadh dan kawasan selatan Arab Saudi.

Menanggapi ancaman yang meningkat, koalisi militer langsung melancarkan operasi balasan ke wilayah Yaman.

“Serangan terhadap posisi-posisi Houthi di Yaman telah menghancurkan peluncur rudal balistik, terowongan penyimpanan, dan depot rudal,” ujar Koalisi Pimpinan Arab Saudi, seperti dikutip dari Anadolu, Selasa (27/10/2026).

Juru Bicara Koalisi, Turki al-Maliki, menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut diambil guna melumpuhkan jaringan tempur dan jalur logistik lawan. “Operasi tersebut bertujuan untuk melumpuhkan jaringan rudal balistik kelompok itu serta mengganggu jalur pasokan mereka,” kata Turki al-Maliki.

Ketegangan di kawasan Teluk ini terus memanas seiring terjadinya eskalasi antara Arab Saudi dan Houthi sejak Juli lalu. Situasi semakin diperparah oleh kembali meletusnya pertempuran sengit antara milisi Houthi dan pasukan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.

Sebagai informasi, Arab Saudi telah memimpin koalisi militer multinasional untuk mendukung pemerintah sah Yaman dalam melawan Houthi sejak Maret 2015, setelah kelompok tersebut menguasai ibu kota Sanaa dan sejumlah wilayah strategis lainnya sejak September 2014.

 

Read More

Hari Listrik Nasional ke-81 : Dirut PLN Suroso Isnandar Tekankan Tiga Prioritas Perbaikan Pelayanan dan Budaya Kerja Terbuka

JAKARTA, Iki Radio — Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, menekankan pentingnya perbaikan pelayanan, percepatan penanganan gangguan, dan keterbukaan dalam menyelesaikan persoalan di tubuh perusahaan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar janji.

Direktur Utama PT PLN, Suroso Isnandar Memberi Sambutan HLN ke-81

Pesan tersebut disampaikan Suroso dalam acara Town Hall Keluarga PLN untuk memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Ia meminta seluruh insan PLN, mulai dari jajaran direksi hingga petugas lapangan, memperkuat koordinasi dan memastikan setiap persoalan mendapatkan penyelesaian yang jelas.

Suroso menyoroti pentingnya dukungan manajemen terhadap petugas yang bekerja di lapangan. Ketersediaan peralatan, kecukupan personel, kejelasan prosedur, hingga keselamatan kerja harus menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan.

“Jangan sampai petugas diminta bergerak cepat, sementara kebutuhan kerjanya terlalu lama menunggu keputusan,” tegasnya dalam pidato tersebut.

Ia juga meminta proses birokrasi tidak menjadi penghambat penyelesaian masalah. Setiap keputusan harus memiliki penanggung jawab yang jelas, sedangkan kendala yang muncul perlu dikawal hingga tuntas.

Tiga Prioritas Perbaikan Pelayanan

Dalam arahannya, Suroso menetapkan tiga fokus awal untuk memperkuat kualitas pelayanan PLN, yaitu:

• Pemetaan Wilayah Gangguan: Memetakan dan menangani wilayah yang berulang kali mengalami gangguan berdasarkan pemeriksaan teknis dan tingkat risiko.
• Kesiapan Pemulihan: Memperkuat kesiapan pemulihan melalui dukungan personel, peralatan, material, serta koordinasi antarunit.
• Tindak Lanjut Keluhan: Memperbaiki tindak lanjut keluhan pelanggan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai pihak yang menangani, langkah yang dilakukan, serta perkembangan penyelesaiannya.

Menurut Suroso, gangguan listrik tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis semata, tetapi juga dapat menghambat kegiatan ekonomi, mengganggu pelayanan kesehatan, dan memengaruhi aktivitas masyarakat sehari-hari.

Oleh karena itu, PLN harus menyampaikan informasi secara transparan ketika gangguan terjadi, termasuk langkah penanganan dan perkiraan waktu pemulihan. Jika perkiraan tersebut mengalami perubahan, pelanggan harus segera mendapatkan pembaruan informasi.

Minta Budaya Kerja Lebih Terbuka

Suroso turut mendorong terbentuknya budaya kerja yang mengutamakan kejujuran dan keterbukanan. Ia meminta seluruh pegawai berani menyampaikan persoalan secara terbuka, termasuk ketika target menghadapi kendala atau terdapat risiko pada peralatan.

Menurutnya, laporan yang jujur jauh lebih penting daripada informasi yang hanya memberikan kesan bahwa seluruh pekerjaan berjalan baik.

“Kesalahan yang ditutupi dapat tumbuh menjadi gangguan yang lebih besar. Sebaliknya, persoalan yang disampaikan lebih awal memberi kita kesempatan untuk mencegahnya,” ujar Suroso.

Ia meminta para pimpinan menciptakan ruang aman bagi pegawai untuk menyampaikan masalah tanpa takut dipermalukan. Aspirasi pekerja juga harus didengar dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang jelas. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa keselamatan kerja tidak boleh dikorbankan demi mengejar kecepatan penanganan gangguan.

“Kita ingin listrik kembali menyala. Kita juga ingin setiap petugas kembali ke rumah dengan selamat,” tambahnya.

Siapkan PLN Hadapi Transisi Energi

Selain memperkuat pelayanan, Suroso mengingatkan pentingnya mempersiapkan PLN dalam menghadapi kebutuhan energi masa depan. Ia menekankan bahwa arah kebijakan pemerintah terkait ketahanan energi dan percepatan energi bersih harus diterjemahkan ke dalam perencanaan, investasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Perubahan teknologi dan kebutuhan pelanggan menuntut PLN untuk terus beradaptasi. Untuk itu, pengalaman para pegawai senior perlu dipadukan dengan gagasan generasi muda serta pemanfaatan teknologi yang optimal.

Menutup arahannya, Suroso mengajak seluruh keluarga besar PLN menjadikan momentum Hari Listrik Nasional sebagai penguat komitmen terhadap pelayanan publik. Baginya, keberhasilan PLN bukan hanya diukur dari keandalan sistem kelistrikan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

“Terang yang menemani anak belajar, listrik yang menjaga usaha tetap berjalan, hingga rumah yang kembali nyaman menjadi gambaran nyata dari pengabdian insan PLN,” pungkasnya.

 

Read More

Kemnaker Targetkan Pembahasan UMP 2027 Rampung Akhir November 2026

JAKARTA, Iki Radio — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pembahasan awal terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 dapat diselesaikan pada pekan terakhir November 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa proses evaluasi di tingkat kementerian ditargetkan tuntas pada akhir bulan tersebut sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya. 

Pembahasan dan penghitungan UMP 2027 bakal melalui mekanisme berjenjang, dimulai dari Dewan Pengupahan Nasional hingga Dewan Pengupahan Daerah.

Saat ini, pemerintah tengah menghitung estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan utama. 

Selain itu, Kemnaker bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional akan membahas formulasi pengupahan, termasuk tindak lanjut amanat undang-undang terkait survei KHL.

Penetapan UMP 2027 nantinya dilakukan oleh gubernur di masing-masing provinsi berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi. 

Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker, Dhatun Kuswandari, mengonfirmasi bahwa penetapan ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. 

Dalam regulasi tersebut, rentang indeks kontribusi tenaga kerja ($\alpha$) ditetapkan sebesar 0,5–0,9, dengan formula penghitungan yang tetap memperhitungkan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

 

Read More

Perkuat Pengamanan Ruang Digital, Menkomdigi dan Kapolri Sepakati Langkah Bersama

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menggelar pertemuan bilateral dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta. Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi serta menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) terkait pengamanan ruang digital dan penindakan kejahatan siber di Tanah Air.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa pesatnya kemajuan teknologi menuntut respons cepat dari aparat penegak hukum dan kementerian terkait demi menekan angka kejahatan daring.

"Kita sepakat untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi menjaga ruang digital agar lebih aman. Kejahatan seperti penipuan daring, judi online, hingga love scam harus kita tindak secara cepat demi keamanan negara dan masyarakat," ujar Suyudi dalam konferensi pers.

Selain penindakan hukum, penguatan regulasi dan literasi digital masyarakat turut menjadi perhatian utama untuk membendung penyebaran berita bohong serta misinformasi.

Senada dengan Kapolri, Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya mengintegrasikan upaya pencegahan dari Kemkomdigi dengan penegakan hukum dari Polri. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga fokus utama:

• Menciptakan Ruang Digital yang Aman: Memprioritaskan penanganan jual-beli data ilegal, penipuan daring, pornografi, perundungan siber, dan penyebaran hoaks berdasarkan aduan publik.
• Pemberantasan Judi Daring Lintas Negara: Menindaklanjuti pengungkapan jaringan judi online lintas negara guna menekan angka perputarannya secara signifikan di Indonesia.
• Pengamanan Infrastruktur Digital: Menindak tegas kejahatan fisik terhadap fasilitas telekomunikasi, seperti pencurian fasilitas Base Transceiver Station (BTS) dan pemotongan kabel serat optik.

"Tantangan di ruang digital sangat luas dan tidak bisa diselesaikan oleh Komdigi sendirian. Kolaborasi dengan Polri menjadi kunci utama agar penanganan di lapangan dapat berjalan secepat-cepatnya dan memberi rasa aman bagi masyarakat," tegas Meutya.

 

 

Read More

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 35 Kg Sabu Jaringan Internasional Malaysia, Lima Tersangka Diringkus

PEKANBARU, Iki Radio — Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika lintas negara dengan menyita 35 kilogram sabu yang diduga berasal dari jaringan internasional Malaysia. Dalam operasi penindakan yang melibatkan wilayah Riau hingga Sumatra Barat ini, aparat kepolisian turut mengamankan lima orang tersangka.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Putu Yudha Prawira, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari pelaksanaan Operasi Sarang Narkoba. Petugas menerima informasi intelijen mengenai adanya rencana penyelundupan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar yang masuk melalui jalur perairan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

"Pengungkapan ini berawal dari Operasi Sarang Narkoba dan tim mendapatkan informasi mengenai rencana penyelundupan sabu jumlah besar yang masuk melalui perairan Bantan, Bengkalis," ujar Kombes Putu di Pekanbaru, Selasa, 27 Oktober 2026.

Berbekal informasi tersebut, tim penyelidik bergerak cepat dan berhasil menangkap dua orang tersangka berinisial MZH dan WA pada Rabu, 21 Oktober 2026. Dari hasil penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan keduanya, petugas menemukan 35 bungkus besar sabu dengan berat kotor mencapai 35 kilogram beserta sejumlah barang bukti pendukung lainnya.

Tidak berhenti pada penangkapan kurir di lapangan, polisi langsung mengembangkan penyelidikan ke sejumlah wilayah. Pada hari yang sama, petugas meringkus tersangka berinisial S di Kabupaten Kampar, disusul penangkapan tersangka JA di Kota Pekanbaru.

Pengembangan kasus berlanjut hingga lintas provinsi menuju Sumatra Barat pada Jumat, 23 Oktober 2026. Di wilayah Payakumbuh, petugas kembali menangkap seorang tersangka berinisial S yang diduga berperan vital sebagai pengendali distribusi narkotika dari wilayah pesisir pantai hingga kepada jaringan kurir darat.

"Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku dikendalikan oleh seorang pengendali utama di Malaysia," ungkapnya.

Selain menyita total 35 kilogram sabu dan tambahan seberat 7,4 gram, pihak kepolisian juga mengamankan berbagai barang bukti guna proses hukum lebih lanjut, meliputi empat unit telepon seluler, satu unit sepeda motor, dua unit mobil, serta satu buah komputer tablet.

Hadirnya jaringan ini memicu Polda Riau untuk memperluas jangkauan penyidikan guna memburu pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk oknum yang bertugas menjemput pasokan narkotika langsung dari Malaysia.

"Saat ini kami masih melakukan pengembangan terkait pelaku yang menjemput narkotika ke Malaysia dan sudah kami tetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO)," pungkas Kombes Putu.

 

Read More

520 Rumah di Padalarang Bandung Barat Rusak Diterjang Puting Beliung, Tiga Desa Terdampak

BANDUNG BARAT, Iki Radio — Sebanyak 520 rumah warga di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung. Bencana alam ini melanda tiga desa di wilayah tersebut dan turut merusak sejumlah fasilitas umum.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung Barat, Yoga Ali Imbran, mengungkapkan bahwa ratusan rumah terdampak tersebar di tiga desa.

Berdasarkan data pencatatan hingga Selasa (27/10/2026), rincian sebaran wilayah terdampak meliputi Desa Padalarang 398 unit rumah (139 rusak ringan, 161 rusak sedang, 98 rusak berat), Desa Jayamekar 95 unit rumah (71 rusak ringan, 24 rusak berat), Desa Kertajaya 27 unit rumah (14 rusak berat, 4 rusak sedang, 9 rusak ringan).

Kerusakan Fasilitas Umum

Selain permukiman warga, terjangan angin kencang ini juga merusak sembilan fasilitas publik. Tujuh bangunan berada di Desa Padalarang dan dua bangunan lainnya di Desa Kertajaya. Fasilitas yang terdampak di antaranya masjid dan madrasah, Posyandu, Kantor ketahanan pangan, dan bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Penanganan dan Gotong Royong Warga

Proses pendataan serta penilaian tingkat kerusakan telah dilaksanakan sejak Senin (26/10) oleh tim gabungan. Kegiatan ini melibatkan BPBD, perangkat desa, kepala dusun, relawan Desa Tangguh Bencana (Destana), pengurus RT/RW, serta warga setempat.

Selain melakukan pendataan, petugas gabungan bersama masyarakat langsung bergerak membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh akibat angin kencang secara bergotong royong.

Imbauan Kewaspadaan

Menghadapi kondisi cuaca ekstrem saat ini, BPBD Kabupaten Bandung Barat mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat yang disertai angin kencang. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu bencana susulan seperti pohon tumbang, kerusakan bangunan, banjir, maupun tanah longsor.

 

 

Read More

Lonjakan Kasus Kekerasan dan TPPO di Kabupaten Madiun, Bupati Madiun Tekankan Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

MADIUN, Iki Radio — Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dan dana sinergitas lintas sektor dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Penekanan ini disampaikan menyusul grafik kasus yang menunjukkan kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Madiun.

"Kolaborasi lintas sektor termasuk kejaksaan, kepolisian dan dinas terkait perlu ditingkatkan," ujar Bupati, saat Sosialisasi Sinergitas Layanan UPTD PPA dan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Graha Eka Kapti, Pusat Pemerintahan (Puspem) Caruban, Selasa (27/10/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Madiun terus merangkak naik. Pada 2023 tercatat sebanyak 37 kasus, yang kemudian meningkat menjadi 40 kasus pada 2024, dan mencapai 43 kasus pada 2025. Tren yang mengkhawatirkan terlihat pada periode Januari hingga September 2026, di mana jumlah kasus telah mencapai 58 laporan.

Lonjakan kasus ini dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya kondisi sosial ekonomi serta maraknya eksposur media sosial yang dapat mendorong perilaku berisiko di tengah masyarakat.

Guna menekan angka tersebut, pemerintah daerah mendorong peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas terkait diminta untuk terus berinovasi dalam mengemas pesan pencegahan agar lebih relevan dan mudah diakses publik.

"Salah satunya melalui sosial media atau platform digital seperti TikTok maupun konten visual yang menarik," jelasnya.

Kesiapan Layanan UPTD PPA dan Imbauan Publikasi

Pemkab Madiun memastikan bahwa UPTD PPA siap memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari layanan pengaduan, ruang mediasi, pendampingan psikologis, hingga jaminan kerahasiaan data korban. Untuk kasus kompleks yang melibatkan trauma fisik, psikologis, maupun penyandang disabilitas, jalur rujukan medis telah disiapkan ke fasilitas kesehatan seperti RSUD Dolopo, RSUD Caruban, hingga rumah sakit tingkat provinsi.

Selain itu, Bupati Madiun mengimbau media massa dan masyarakat agar tidak melakukan publikasi berlebihan (blow up) atas suatu kasus sebelum penanganan awal dilakukan, demi menjaga kerahasiaan dan keselamatan korban.

Ancaman Serius TPPO dan Langkah Pencegahan

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi turut memaparkan materi mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia menjelaskan bahwa TPPO mencakup tindakan perekrutan, pengiriman, atau pemindahan orang dengan modus tipu daya, rayuan gaji tinggi, pemaksaan, maupun jebakan utang untuk tujuan eksploitasi.

"TPPO adalah bentuk pelanggaran HAM yang serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, para pelaku TPPO dapat diancam sanksi pidana hingga 15 tahun penjara," tegas Wakil Bupati.

Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan jalur resmi yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja saat mencari pekerjaan, khususnya di luar negeri, serta tidak menyerahkan dokumen identitas pribadi kepada pihak yang tidak berwenang. Warga juga diminta segera melapor ke kantor kepolisian terdekat apabila menemukan indikasi atau kecurigaan praktik TPPO di lingkungan sekitar.

Sinergitas Antar-Lembaga

Kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Madiun ini dihadiri oleh berbagai elemen strategis.

Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Madiun, Hendro Suwondo, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam memberikan layanan perlindungan terbaik.

Peserta sosialisasi ini melibatkan koordinator PKB/PLKB dari sejumlah kecamatan, pimpinan lembaga keagamaan dan amil zakat (seperti BAZNAS, Nurul Hayat, PD 'Aisyiyah, PD Nasyiatul Aisyiyah, PC Muslimat NU, PC Fatayat NU), insan media, serta tenaga ahli psikologi klinis guna mewujudkan Kabupaten Madiun yang benar-benar bebas dari TPPO.

 

Read More

Imigrasi Ngurah Rai Gerebek Vila di Bali, 17 WNA Malaysia dan Singapura Jadi Admin Pinjol Ilegal Jaringan Internasional

BADUNG, Iki Radio — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menggerebek sebuah vila di kawasan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (22/10). Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 17 warga negara asing (WNA) yang terdiri atas 15 orang asal Malaysia dan 2 orang asal Singapura karena kedapatan membuka markas bisnis pinjaman online (pinjol) ilegal.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Senin (26/10), mengungkapkan bahwa proses penangkapan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran. Tiga orang penghuni vila kedapatan berupaya melarikan diri dengan melompati tembok belakang bangunan sebelum akhirnya digagalkan oleh petugas yang telah berjaga di titik tersebut.

"Saat masuk di vila, tim mendapati tiga penghuni yang berusaha kabur dengan melompati tembok bagian belakang, terus digagalkan oleh anggota yang telah kita siapkan di posisi tersebut," ujar Novyandri.

Di lantai dua vila, petugas menemukan tiga ruangan yang disulap menjadi pusat kendali operasional. Ruangan tersebut dilengkapi dengan komputer, USB, flashdisk, brankas, puluhan ponsel, hingga uang tunai.

"17 WNA ini menyalahgunakan izin tinggal dan menggunakan lokasi sebagai tempat dugaan kegiatan admin pinjaman daring. Di sini ada warga negara Malaysia dan Singapura," imbuh Novyandri.

Incar Korban Luar Negeri dengan Bunga Capai 30 Persen

Berdasarkan hasil pemeriksaan, belasan WNA tersebut bertindak sebagai administrator yang menjalankan skema pinjaman pribadi secara daring. Mereka memasarkan jasa pinjaman melalui iklan di Facebook serta aplikasi pesan WhatsApp, dengan sasaran korban yang berada di luar negeri seperti China dan sejumlah negara Asia lainnya.

Bunga pinjaman yang diterapkan oleh sindikat ini tergolong sangat tinggi, yakni berkisar antara 20 hingga 30 persen tergantung pada hasil analisis profil calon peminjam.

"Target pelanggan mereka yang merupakan orang asing yang sejauh ini tidak berada di wilayah Indonesia, jadi di luar Indonesia," terang Novyandri.

Setiap kelompok admin dibebani target keuntungan hingga 7.800 dolar AS atau sekitar Rp141,6 juta per bulan. Dari operasional ilegal ini, para pelaku meraup pendapatan pribadi berkisar antara 1.200 hingga 1.600 dolar AS (sekitar Rp21,8 juta hingga Rp29,05 juta) setiap bulannya.

Beroperasi 6 Bulan dan Terancam Deportasi

Jaringan pinjol internasional ini diketahui telah beroperasi di Bali selama lebih dari enam bulan. Praktik terlarang tersebut akhirnya terbongkar berkat laporan dari masyarakat yang ditindaklanjuti secara cepat oleh petugas Imigrasi.

Selain menyalahgunakan izin tinggal, beberapa dari pelaku juga kedapatan telah melewati batas izin tinggal (overstay).

Atas perbuatannya, ke-17 WNA tersebut dijerat dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan memberikan keterangan tidak benar saat mengajukan visa.

"Lokasi ini sementara masih satu. Apakah nanti ada pengembangan kembali, nanti kita akan terus menyelidiki. 17 WNA telah didetensi di ruang Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan akan dikenakan tindakan pendeportasian lalu dicatatkan ke dalam daftar cekal," pungkas Novyandri.

 

Read More