Menko Pangan Zulkifli Hasan Tinjau Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Kediri

KEDIRI, Iki Radio — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau kesiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berlokasi di Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (15/10/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan fasilitas serta ketersediaan komoditas dan barang bersubsidi yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Menko Pangan mengecek langsung berbagai komoditas utama, seperti beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, hingga minyak goreng. Tak hanya memeriksa komoditas pangan, Zulhas juga menjajal beberapa armada operasional fasilitas KDMP, di antaranya becak motor, mobil operasional, dan truk.

Zulhas menjelaskan bahwa pembangunan gedung KDMP beserta sarana pendukung dan isinya bisa menelan anggaran hingga Rp 3 miliar per unit. Koperasi ini dirancang untuk mendekatkan akses warga terhadap berbagai program bantuan pemerintah sekaligus memutar roda perekonomian di tingkat desa.

“KDMP ini nantinya untuk menyalurkan seluruh bantuan bersubsidi pemerintah. Mulai PKH, bantuan pangan, bantuan gas, pupuk, alsintan, pinjam KUR, segala macam yang disubsidi di sini. Untuk KUR saja Pemerintah mempersiapkan Rp 300 triliun, pupuk Rp 44 triliun, bantuan pangan kira-kira Rp 35 triliun, dan PKH sekitar Rp 90 triliun,” ujar Zulhas di Kediri, Kamis (15/10/2026).

Gandeng Pemda, TNI, dan Polri untuk Pengecekan Serentak

Untuk menjamin ketersediaan pasokan di lapangan, pemerintah pusat telah menerbitkan surat edaran resmi kepada para kepala daerah, pimpinan TNI, dan Polri untuk turut mengawasi keberadaan stok barang bersubsidi di setiap KDMP.

“Target kita petugas mampu mengecek 10.070 KDMP selama 8 hari, untuk memastikan barang-barang subsidi tersedia di KDMP. Kita telah membuat surat kepada Pangdam, Kapolda, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk turun dan mengecek. Dengan tujuan jika ada pupuk subsidi atau gas subsidi yang kosong, langsung bisa diisi atau dilengkapi,” tegasnya.

Tantangan Awal: Transaksi Warga Masih Rendah

Meski didukung fasilitas dan anggaran besar, operasional awal KDMP di tingkat desa masih menghadapi tantangan sosialisasi. Pengelola KDMP Desa Sonorejo, Niswatul Hikmah, mengakui bahwa tingkat transaksi dan antusiasme masyarakat setempat saat ini masih relatif minim.

“Barang yang sudah ada di KDMP ini beras, minyak, gula, gas elpiji, pupuk subsidi, dan UMKM, yang harganya lebih murah dibandingkan dengan di pasaran. Antusias warga juga masih minim, dengan omzet per hari hanya Rp 150.000,” ungkap Niswatul.

Menurut Niswatul, kondisi ini terjadi karena sebagian besar warga belum memahami secara utuh fungsi dan peran KDMP, serta belum seluruhnya komoditas kebutuhan masyarakat tersedia secara lengkap di koperasi tersebut.

Sebagai informasi, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan program strategis pemerintah yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis desa. Selain berfungsi sebagai jaringan distribusi barang bersubsidi dan bantuan sosial, KDMP diharapkan mampu menggerakkan potensi usaha lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat terdepan.

 

Read More

BMKG: El Niño Sangat Kuat Picu Kemarau Panjang, 76 Persen Wilayah Indonesia Masih Kering

JAKARTA, Iki Radio — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa fenomena El Niño masih berlangsung dengan intensitas sangat kuat pada awal Oktober 2026. Kondisi ini secara signifikan mengurangi potensi pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia, sehingga menyebabkan durasi musim kemarau menjadi lebih panjang dari biasanya.

BMKG mencatat sebagian besar wilayah Indonesia masih terdampak kekeringan cukup signifikan.

"Sekitar 76 persen Zona Musim (ZOM) di Indonesia masih mengalami musim kemarau, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, sementara 8 persen telah memasuki musim hujan," tulis pernyataan resmi BMKG pada Jumat (16/10/2026).

Fenomena El Niño ini berpotensi memperpanjang kekeringan meteorologis di sejumlah area strategis, meliputi Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan dan Sulawesi, Maluku, hingga Papua Selatan.

Potensi Hujan Lokal Tetap Ada akibat Dinamika Atmosfer

Kendati intensitas curah hujan secara umum diprakirakan berada pada kategori rendah hingga menengah, BMKG menyampaikan bahwa potensi hujan masih dapat terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini didorong oleh dinamika atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan dalam durasi relatif singkat.

Beberapa faktor atmosfer yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain:

• Madden-Julian Oscillation (MJO): Diprakirakan aktif secara spasial di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara.
• Gelombang Rossby Ekuatorial: Diprakirakan aktif di wilayah Samudra Hindia sebelah barat Sumatra.
• Gelombang Kelvin: Diprakirakan aktif di Sumatra Selatan, Bangka Belitung, sebagian besar Kalimantan, pesisir selatan Jawa, sebagian besar Sulawesi, NTT, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua.

"Aktivitas gelombang atmosfer tersebut berpotensi mendukung pertumbuhan awan hujan secara lokal, meskipun kondisi curah hujan secara umum masih cenderung rendah," jelas BMKG.

Imbauan Waspada Cuaca Ekstrem Singkat

Selain aktivitas gelombang atmosfer, BMKG mengidentifikasi adanya pola pertemuan dan perlambatan angin di wilayah Sumatra, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Pola ini mendukung pemusatan massa udara serta pembentukan awan hujan, dibantu oleh suhu muka laut yang relatif hangat di sekitar perairan Indonesia yang menambah ketersediaan uap air.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca secara mendadak akibat kombinasi fenomena tersebut.

"Kombinasi faktor tersebut berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang secara lokal," ujar BMKG menyimpulkan.

 

Read More

Bahlil Dorong Penggunaan CNG Jadi Alternatif LPG: Pangkas Biaya hingga 40% dan Tekan Impor

KARAWANG, Iki Radio — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendorong pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG). Langkah strategis ini diambil guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dan menekan beban anggaran negara.

Penggunaan CNG dinilai berpotensi menghemat pengeluaran hingga 30% sampai 40% dibandingkan LPG. Atas dasar penghematan biaya yang signifikan tersebut, pemerintah kini mulai mengkaji penerapan CNG untuk skala kebutuhan rumah tangga.

"Tabung yang 12 kilogram itu sudah dipakai di beberapa restoran dan hotel, namun tabungnya yang 3 kilogram ini lagi diuji; kalau itu mampu kita adakan, maka impor kita yang 8 juta ton per tahun itu bisa kita selesaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam negeri kita," tegas Bahlil saat meresmikan pengoperasian kilang LPG berskala menengah milik PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) yang bekerja sama dengan Pertamina Hulu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).

Ketimpangan Produksi dan Beban Subsidi

Kebutuhan LPG nasional saat ini berada pada angka yang cukup tinggi, yaitu sekitar 8,5 juta ton per tahun untuk konsumsi masyarakat. Jika ditambah kebutuhan industri petrokimia di Cilegon—seperti PT Lotte Chemical Indonesia dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk—total kebutuhan LPG nasional membengkak menjadi sekitar 11 juta hingga 12 juta ton per tahun.

Di sisi lain, kemampuan produksi LPG dalam negeri baru menyentuh angka maksimal 1,8 juta ton per tahun. Ketimpangan ini memaksa Indonesia untuk mengimpor sekitar 7 juta hingga 8 juta ton LPG setiap tahunnya, yang berdampak serius pada stabilitas devisa dan anggaran subsidi negara:

• Asumsi ICP US$ 70/barel: Anggaran subsidi LPG berada di kisaran Rp 87 triliun.
• Asumsi ICP US$ 90–100/barel: Beban subsidi LPG membengkak hingga mendekati Rp 100 triliun.

Bahlil menjelaskan bahwa berbeda dengan LPG yang membutuhkan komponen hidrokarbon khusus, CNG memanfaatkan gas alam yang didominasi oleh metana dan etana (komponen C1 dan C2). Produksi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Indonesia sangat mencukupi, bahkan sebagian masih diekspor. Maka dari itu, optimalisasi gas alam domestik melalui CNG dianggap sebagai solusi paling rasional.

Langkah Strategis dan Tantangan Geopolitik Global

Untuk mempercepat langkah ini, Bahlil menginstruksikan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) serta Lemigas untuk mengakselerasi kajian dan pengembangan CNG bagi kebutuhan sektor usaha maupun rumah tangga.

Langkah ini juga dipicu oleh dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian—mulai dari konflik Israel-Palestina, ketegangan Israel-Amerika Serikat dengan Iran, hingga perang Rusia-Ukraina—yang mengancam pasokan dan harga energi dunia.

"Hampir semua dunia sekarang berpikir tentang bagaimana bisa mengamankan sektor energi mereka dari dalam negeri mereka masing-masing, ini tantangan kita," ujar Bahlil.

Diversifikasi Energi dan Akselerasi Perizinan

Selain penyerapan CNG, pemerintah juga menyiapkan berbagai terobosan lain untuk mewujudkan ketahanan energi nasional:

• Pengembangan Bioetanol: Setelah sukses dengan mandatori B50 (biodiesel), pemerintah merencanakan pencampuran bioetanol dalam bensin berkadar E20 hingga E50.
• Pemberdayaan Lahan Daerah: Bahlil mengajak Pemkab Karawang memanfaatkan lahan non-produktif untuk menanam komoditas bahan baku bioetanol (jagung, singkong, dan tebu) dengan jaminan pasar (offtaker) langsung oleh PT Pertamina.
• Pangkas Birokrasi Perizinan: Menanggapi keluhan perizinan dari pelaku usaha, Bahlil meminta SKK Migas dan Ditjen Migas mempercepat proses izin operasional maksimal satu minggu jika syarat administrasi telah lengkap.

"Kalau sudah selesai persyaratannya dan aturannya sudah memenuhi syarat, paling lama seminggu sudah harus di meja saya untuk saya teken; kerja itu yang gede, tapi kalau cuma omon-omon enggak penting lagi," kata Bahlil menegaskan.

Kendati potensi penghematannya besar, keberhasilan transisi dari LPG ke CNG ini nantinya akan sangat bergantung pada hasil uji coba lapangan, kesiapan infrastruktur, ketersediaan tabung 3 kg yang aman, serta percepatan distribusi gas di tingkat nasional.

 

Read More

Lebih Murah, Kopdes Merah Putih Boyolali Diserbu Warga

BOYOLALI, Iki Radio — Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, diserbu warga yang ingin berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari.

Selain menyediakan bahan pangan dengan harga jauh lebih terjangkau dibanding toko ritel lain, kedatangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto, pada Kamis (15/10/2026) kian menambah antusiasme masyarakat setempat.

Manajer Kopdes Merah Putih Desa Pandeyan, Dea Hagania Laia, mengungkapkan bahwa sejak resmi beroperasi pada 14 September 2026, koperasi ini konsisten melayani kebutuhan pokok warga. Produk yang disajikan mencakup sembako (beras, minyak goreng, gula), gas LPG, hingga pupuk bersubsidi untuk petani.

“Berdasarkan pengalaman dan dialog dengan warga yang berbelanja, harganya cukup terjangkau, bahkan lebih murah daripada di luar,” ujar Dea di sela-sela kegiatan.

Ia mencontohkan, minyak goreng Minyakita di koperasi ini dibanderol Rp15.700 per liter, sedangkan pasaran di luar mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000. Begitu pula dengan gas LPG 3 kg yang dijual seharga Rp16.000, jauh lebih hemat dibanding toko lain yang mematok harga sekitar Rp20.000.

Mudahkan Petani dan Wadahi UMKM Lokal

Tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Kopdes Merah Putih Pandeyan juga mendistribusikan pupuk bersubsidi—seperti Urea, NPK Phonska, dan pupuk organik—sehingga para petani lokal tidak perlu lagi melangkah jauh untuk mendapatkan pasokan pupuk.

Selain itu, koperasi mulai merangkul para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) desa. Saat ini, sebanyak lima produk UMKM lokal telah dipasarkan setelah lolos seleksi kualitas.

“Ke depan, kami berharap dapat memperluas kerja sama dengan pelaku UMKM lainnya di Desa Pandeyan,” tambah Dea.

Saat ini, omzet harian koperasi diperkirakan telah mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000 per hari. Pengelola optimistis angka ini akan terus berkembang seiring makin dikenalnya peran Kopdes di tengah masyarakat.

Sambutan Hangat dari Masyarakat

Kehadiran koperasi ini disambut penuh gembira oleh para emak-emak setempat. Lastri, salah seorang pembeli, mengaku senang bisa memborong kebutuhan dapur seperti minyak goreng, beras, mi instan, hingga perlengkapan mandi dengan harga miring.

“Semua ada di sini, lebih murah. Ibu-ibu kalau murah tentu lebih senang,” tutur Lastri tersenyum.

Hal senada disampaikan warga Pandeyan lainnya, Pipit. Ia merasakan langsung selisih harga berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per barang dibandingkan pasar umum. Menurutnya, perbedaan harga tersebut sangat membantu menjaga kestabilan anggaran belanja rumah tangga.

“Saya berharap ke depan produk yang tersedia semakin lengkap, dan jam operasional koperasi bisa diperpanjang,” harap Pipit.

Pemprov Jateng Pacu Verifikasi dan Kompetensi SDM

Pengembangan Kopdes Merah Putih di Jawa Tengah saat ini terus dipacu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Hingga akhir September 2026, progres verifikasi dan validasi gerai telah mencapai 61,67 persen dari total 4.230 Kopdes prioritas—melebihi target yang ditetapkan secara nasional.

Guna memperkuat tata kelola, Pemprov Jateng juga menyiapkan program sertifikasi kompetensi bagi 5.040 bendahara Kopdes pada Oktober hingga November 2026 mendatang.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pengembangan unit bisnis KDKMP (Kopdes) wajib menyesuaikan potensi komoditas unggulan masing-masing daerah.

“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, harus disesuaikan dengan kearifan lokal daerahnya,” tegas Luthfi.

Read More

Rumah Warga Saradan Madiun Ludes Terbakar, Dua Ekor Kambing Ikut Terpanggang

MADIUN, Iki Radio — Sebuah rumah milik warga bernama Kaminem di Dusun Purworejo, Desa Tulung, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, ludes dilalap si jago merah pada Kamis (15/10/2026). 

Peristiwa nahas ini diduga bermula dari sisa bara api di dapur yang belum sepenuhnya padam.

Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun, Andy Koerniawan, mengonfirmasi kejadian tersebut. Berdasarkan laporan awal, petugas pemadam kebakaran menerima informasi insiden ini pada pukul 14.22 WIB dan langsung mengerahkan satu unit armada ke lokasi kejadian.

"Petugas tiba di lokasi sekitar 15 menit setelah laporan diterima. Api berhasil dipadamkan sekitar satu setengah jam kemudian," ujar Andy.

Kerugian Materiil Capai Rp 50 Juta

Meskipun dipastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam peristiwa ini, musibah tersebut menyisakan duka mendalam bagi korban. Selain bangunan rumah beserta isinya yang rata dengan tanah, dua ekor kambing milik Kaminem turut mati terpanggang akibat amukan api yang merambat dengan cepat. Total kerugian materiil akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai Rp 50 juta.

Imbauan Warga: Waspada Potensi Kebakaran Musim Kemarau

Menanggapi insiden ini, Andy mengimbau masyarakat Kabupaten Madiun agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas selama musim kemarau.

Pihaknya mengingatkan beberapa langkah antisipasi penting bagi warga:

Pastikan bara api padam: Warga diminta memastikan bara api di dapur benar-benar padam setelah selesai memasak dan tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan.

Jangan bakar sampah sembarangan: Masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan karena berisiko merambat dan memicu kebakaran besar jika luput dari pengawasan.

Langkah-langkah kewaspadaan dini ini dinilai krusial guna melindungi keselamatan jiwa penghuni rumah serta mencegah kerugian harta benda akibat musibah kebakaran.

Read More

16 Oktober 2026 : Hari Pangan Sedunia Mengusung Semangat Inovasi Pangan Hari Ini Demi Ketahanan Esok Hari

 MADIUN, Iki Radio — Momen bersejarah kembali diperingati oleh masyarakat global pada hari ini, Jumat (16/10/2026). Setiap tahunnya, tanggal 16 Oktober dirayakan sebagai Hari Pangan Sedunia (HPS) (World Food Day) untuk mengenang berdirinya Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945.

ilustrasi (Ai)

Lebih dari 150 negara berpartisipasi merayakan peringatan ini demi meningkatkan kesadaran global terhadap isu kritis kemiskinan, kelaparan, dan ketahanan pangan dunia.

Sejarah Singkat Peringatan Hari Pangan Sedunia

Gagasan mengenai Hari Pangan Sedunia pertama kali diusulkan oleh Dr. Pal Romany, Menteri Pertanian dan Pangan Hungaria, pada Konferensi Umum FAO ke-20 pada bulan November 1979. Sejak resmi ditetapkan, peringatan ini terus diselenggarakan secara konsisten tiap tahun.

Guna memberikan pemfokusan isu yang relevan, FAO mulai mengadopsi tema tahunan sejak 1981. Sepanjang sejarah perayaannya, isu Ketahanan Pangan (Food Security) menjadi topik yang paling sering diangkat. Hal ini mencerminkan betapa krusialnya kemampuan setiap individu untuk mengakses pangan yang aman, sehat, dan bergizi secara berkelanjutan.

Tema Hari Pangan Sedunia 2026: "Innovate Today. Nourish Tomorrow"

Pada peringatan HPS tahun 2026, FAO mengusung tema utama "Innovate today. Nourish tomorrow" yang diterjemahkan sebagai "Berinovasi Hari Ini untuk Pangan Esok Hari" (atau dikenal luas dengan jargon "Inovasi Pangan Kini, Ketahanan Pangan Nanti").

Tema tahun ini menyoroti beberapa poin strategis:

Peran Inovasi dan Teknologi: Menekankan pentingnya adopsi teknologi terkini, modernisasi sistem pertanian, serta pemanfaatan data cerdas dalam membangun sistem pangan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Tahun Internasional Petani Perempuan: Peringatan HPS 2026 juga bertepatan dengan penetapan tahun 2026 sebagai Tahun Internasional Petani Perempuan oleh PBB. Momen ini bertujuan memperkecil kesenjangan gender di sektor pertanian serta memberdayakan peran perempuan petani di seluruh dunia.

Aksi Diversifikasi Pangan Lokal: Di tingkat nasional, berbagai daerah di Indonesia turut menyemarakkan HPS 2026 dengan mengencangkan gerakan diversifikasi pangan berbasis bahan baku lokal demi memperkuat ketahanan pangan keluarga dan daerah.

Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 menjadi pengingat bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, serta pelaku industri agrikultur bahwa inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. 

Melalui kolaborasi, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan petani lokal, akses pangan yang cukup dan bergizi bagi generasi esok hari dapat terwujud secara merata.

Read More

10.070 Gerai Koperasi Desa Merah Putih Resmi Beroperasi Serentak, Dorong Ekonomi Lokal dan Jamin Harga Pangan Murah

JAKARTA, Iki Radio — Sebanyak 10.070 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) resmi beroperasi secara serentak di berbagai wilayah Indonesia pada Kamis (15/10/2026). Kehadiran ribuan gerai ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok bersubsidi sekaligus menjadi wadah bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk memasarkan produk secara langsung tanpa perantara.

Gerai KDKMP kini telah tersebar di sembilan provinsi, meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, Bali, Lampung, hingga Sumatra Selatan.

Peluncuran dan operasional serentak ini turut mendapat perhatian khusus dari Kabinet Merah Putih. Sesuai instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri dijadwalkan turun langsung ke lapangan untuk memantau kesesuaian harga jual barang dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Fokus pemantauan meliputi komoditas vital seperti:

• Beras SPHP: Rp58.000 per 5 kg
• Minyak Goreng MinyaKita: Rp15.700 per liter
• LPG 3 kg: Rp16.000 per tabung

Solusi Pangan Terjangkau di KDKMP Cipedak

Manfaat nyata dari hadirnya gerai koperasi ini sudah dirasakan oleh warga, salah satunya di KDKMP Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Manajer KDKMP Cipedak, Syahrul Alfian, menyampaikan bahwa keberadaan gerai ini mendapat antusiasme tinggi dari warga sekitar karena menawarkan harga kebutuhan pokok yang jauh lebih murah dibandingkan pasar umum.

"Masyarakat sangat terbantu. Masyarakat yang biasanya beli LPG 3 kg di warung-warung Rp20 ribu atau Rp21 ribu, sekarang bisa akses di sini dengan harga resmi Rp16 ribu," ujar Syahrul saat ditemui pada Kamis (15/10/2026).

Syahrul menjelaskan, KDKMP Cipedak menerapkan dua jalur pasokan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat:

1. Produk Komersial & Bersubsidi: Dipasok langsung oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, meliputi beras SPHP, minyak goreng MinyaKita, gula konsumsi, dan LPG 3 kg.

2. Produk UMKM: Dipasok langsung oleh para pelaku usaha mikro dan kecil warga setempat.

Meskipun baru diresmikan secara serentak, gerai Kipedak sebenarnya telah melakukan uji operasional sejak 28 Agustus 2026. Respon masyarakat dinilai sangat positif berkat promosi alami dari mulut ke mulut (word of mouth).

Siap Rambah Digital dan Layanan Pesan Antar

Menghadapi era digital, manajemen KDKMP tidak hanya berfokus pada penjualan tatap muka di gerai. Ke depan, KDKMP berencana meluncurkan kanal komunikasi resmi guna memudahkan akses bagi generasi muda dan masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi.

Langkah ini mencakup pendaftaran sistem pemesanan via platform digital seperti WhatsApp hingga penyediaan layanan pesan antar (delivery order) pada jam-jam tertentu.

"Kita harus mengikuti perkembangan zaman untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi, rencana nanti kita mau buat channel resmi sendiri untuk pemesanan via media sosial atau WhatsApp, dan menyediakan layanan pesan antar di jam-jam tertentu," pungkas Syahrul.

Dengan beroperasinya KDKMP secara masif, pemerintah berharap perekonomian desa dapat terus bergerak mandiri, inflasi bahan pangan terjaga, dan kesejahteraan masyarakat tingkat tapak semakin meningkat.

Read More

KPK Tangkap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam OTT ke-23 Tahun 2026

JAKARTA, Iki Radio — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, Lembaga Antirasuah tersebut menangkap Bupati Klaten, Jawa Tengah, Hamenang Wajar Ismoyo, pada Kamis (15/10/2026).

ilustrasi (Ai)

Penangkapan pejabat daerah tersebut dibenarkan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

"Benar," ujar Setyo singkat di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Antara, Kamis (15/10/2026).

Selain Bupati Klaten, dalam operasi tersebut KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten serta pihak dari sektor swasta.

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dan sangkaan terhadap pihak-pihak yang terjaring dalam tangkap tangan ini.

Rentetan Terjaring OTT KPK Sepanjang Tahun 2026

Penangkapan Bupati Klaten ini menambah panjang daftar Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK, menjadikannya OTT ke-23 sepanjang tahun 2026. 

Berikut adalah rekam jejak penindakan OTT KPK sejak awal tahun:

Januari – Maret 2026

Januari (OTT 1–3): KPK mengawali tahun dengan menangkap 8 orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara (9–10 Jan). Dilanjutkan dengan OTT Wali Kota Madiun Maidi (OTT 2) dan Bupati Pati Sudewo (OTT 3).

Februari (OTT 4–6): OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin (OTT 4), Kanwil Bea Cukai Sumbagbar Rizal (OTT 5), serta Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (OTT 6).

Maret (OTT 7–9): Tiga kepala daerah ditangkap dalam OTT terpisah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

April – Juni 2026

April (OTT 10): Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap dalam OTT ke-10. (Catatan: Tidak ada kegiatan OTT selama Mei 2026).

Juni (OTT 11–14):

OTT yang berujung penyerahan diri Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

OTT ke-12 menangkap Bupati Muara Enim Edison.

OTT ke-13 melibatkan ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

OTT ke-14 yang membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.

Juli – Oktober 2026

Juli (OTT 15–18): Menyasar empat kepala daerah, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin (Ondim), Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Agustus (OTT 19): Menyasar jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

September (OTT 20–21): Terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN (OTT 20) dan penangkapan Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena (OTT 21).

Oktober (OTT 22–23): Menyasar pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta pihak swasta (OTT 22), disusul penangkapan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (OTT 23).

Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Bupati Klaten dan pihak-pihak yang diamankan guna menentukan konstruksi perkara serta status hukum mereka.

Read More