KARAWANG, Iki Radio — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendorong pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG). Langkah strategis ini diambil guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dan menekan beban anggaran negara.
Penggunaan CNG dinilai berpotensi menghemat pengeluaran hingga 30% sampai 40% dibandingkan LPG. Atas dasar penghematan biaya yang signifikan tersebut, pemerintah kini mulai mengkaji penerapan CNG untuk skala kebutuhan rumah tangga.
"Tabung yang 12 kilogram itu sudah dipakai di beberapa restoran dan hotel, namun tabungnya yang 3 kilogram ini lagi diuji; kalau itu mampu kita adakan, maka impor kita yang 8 juta ton per tahun itu bisa kita selesaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam negeri kita," tegas Bahlil saat meresmikan pengoperasian kilang LPG berskala menengah milik PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) yang bekerja sama dengan Pertamina Hulu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
Ketimpangan Produksi dan Beban Subsidi
Kebutuhan LPG nasional saat ini berada pada angka yang cukup tinggi, yaitu sekitar 8,5 juta ton per tahun untuk konsumsi masyarakat. Jika ditambah kebutuhan industri petrokimia di Cilegon—seperti PT Lotte Chemical Indonesia dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk—total kebutuhan LPG nasional membengkak menjadi sekitar 11 juta hingga 12 juta ton per tahun.
Di sisi lain, kemampuan produksi LPG dalam negeri baru menyentuh angka maksimal 1,8 juta ton per tahun. Ketimpangan ini memaksa Indonesia untuk mengimpor sekitar 7 juta hingga 8 juta ton LPG setiap tahunnya, yang berdampak serius pada stabilitas devisa dan anggaran subsidi negara:
- Asumsi ICP US$ 70/barel: Anggaran subsidi LPG berada di kisaran Rp 87 triliun.
- Asumsi ICP US$ 90–100/barel: Beban subsidi LPG membengkak hingga mendekati Rp 100 triliun.
Bahlil menjelaskan bahwa berbeda dengan LPG yang
membutuhkan komponen hidrokarbon khusus, CNG memanfaatkan gas alam yang
didominasi oleh metana dan etana (komponen C1 dan C2). Produksi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG)
Indonesia sangat mencukupi, bahkan sebagian masih diekspor. Maka dari itu,
optimalisasi gas alam domestik melalui CNG dianggap sebagai solusi paling
rasional.
Langkah Strategis dan Tantangan Geopolitik Global
Untuk mempercepat langkah ini, Bahlil menginstruksikan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) serta Lemigas untuk mengakselerasi kajian dan pengembangan CNG bagi kebutuhan sektor usaha maupun rumah tangga.
Langkah ini juga dipicu oleh dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian—mulai dari konflik Israel-Palestina, ketegangan Israel-Amerika Serikat dengan Iran, hingga perang Rusia-Ukraina—yang mengancam pasokan dan harga energi dunia.
"Hampir semua dunia
sekarang berpikir tentang bagaimana bisa mengamankan sektor energi mereka dari
dalam negeri mereka masing-masing, ini tantangan kita," ujar
Bahlil.
Diversifikasi Energi dan Akselerasi Perizinan
Selain penyerapan CNG, pemerintah juga menyiapkan berbagai terobosan lain untuk mewujudkan ketahanan energi nasional:
- Pengembangan Bioetanol: Setelah sukses dengan mandatori B50 (biodiesel), pemerintah merencanakan pencampuran bioetanol dalam bensin berkadar E20 hingga E50.
- Pemberdayaan Lahan Daerah: Bahlil mengajak Pemkab Karawang memanfaatkan lahan non-produktif untuk menanam komoditas bahan baku bioetanol (jagung, singkong, dan tebu) dengan jaminan pasar (offtaker) langsung oleh PT Pertamina.
- Pangkas Birokrasi Perizinan: Menanggapi keluhan perizinan dari pelaku usaha, Bahlil meminta SKK Migas dan Ditjen Migas mempercepat proses izin operasional maksimal satu minggu jika syarat administrasi telah lengkap.
"Kalau sudah selesai persyaratannya dan aturannya sudah memenuhi syarat, paling lama seminggu sudah harus di meja saya untuk saya teken; kerja itu yang gede, tapi kalau cuma omon-omon enggak penting lagi," kata Bahlil menegaskan.
Kendati potensi penghematannya besar, keberhasilan
transisi dari LPG ke CNG ini nantinya akan sangat bergantung pada hasil uji
coba lapangan, kesiapan infrastruktur, ketersediaan tabung 3 kg yang aman,
serta percepatan distribusi gas di tingkat nasional.
