Bupati Madiun Resmi Kukuhkan Paskibraka 2026

Iki Radio — Bupati Madiun Hari Wuryanto secara resmi mengukuhkan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Madiun Tahun 2026 di Pendopo Ronggo Djumeno, Sabtu (15/8/2026). 

Prosesi ini menandai kesiapan penuh para putra-putri terbaik daerah untuk mengemban tugas negara pada Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bupati Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi tinggi serta ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka terpilih. Ia menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan momentum penting peneguhan komitmen, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral.

"Amanah ini hendaknya dilaksanakan dengan penuh kebanggaan, keikhlasan, dan tanggung jawab. Ananda sekalian tidak hanya membawa nama pribadi dan sekolah, tetapi juga membawa nama baik Kabupaten Madiun," ujar Hari Wuryanto.

Bupati menambahkan bahwa orientasi pembangunan Kabupaten Madiun tidak sebatas pada pembangunan fisik, tetapi juga bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Dalam konteks ini, pembinaan Paskibraka menjadi bagian integral dalam mencetak generasi muda berkarakter.

Selama masa pelatihan dan karantina, para anggota telah ditempa dengan berbagai keterampilan teknis pengibaran bendera serta penanaman nilai-nilai kepemimpinan, gotong royong, nasionalisme, dan patriotisme. Bupati berharap nilai-nilai tersebut terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pembina, pelatih, dan pendamping atas dedikasi mereka mendidik jajaran Paskibraka 2026.

"Kesempatan luar biasa ini tidak akan hadir untuk kedua kalinya. Manfaatkan sebaik-baiknya sebagai bekal untuk berkarya, berprestasi, dan menjadi contoh teladan bagi pemuda di Kabupaten Madiun," pungkasnya.

Usai di kukuhkan, 76 anggota paskibra Kabupaten Madiun ini akan menjalani karantina hingga selesai menjalankan tugas dalam upacara HUT ke 81 Kemerdekaan RI di Alon Alon Reksogati Caruban pada 17 Agustus 2026 mendatang.

Kegiatan pengukuhan ini ditandai dengan penyematan sabuk paskibra oleh Bupati Hari Wuryanto.

Turut dihadiri dalam pengukuhan ini, jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun atau yang mewakili, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.(ir)

Read More

BNPB Kerahkan Tim dan Helikopter Tangani Dampak Gempa M7,7 di Nagekeo

Iki Radio - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno akan segera menuju wilayah terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).

Gempa terjadi pada pukul 04.58.24 WIB dengan pusat gempa berada di laut, sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer. Guncangan kuat dirasakan di sejumlah wilayah NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Sulawesi Selatan. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami.

"Sebagai langkah percepatan penanganan, BNPB langsung mengerahkan tim penanganan darurat untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kaji cepat, penanganan korban, pendataan dampak, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Dukungan logistik dan peralatan juga disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/8/2026).

Kepala BNPB juga mengarahkan dukungan satu unit helikopter untuk membantu mobilisasi logistik dan mendukung kebutuhan operasional penanganan darurat, termasuk kemungkinan evakuasi apabila diperlukan. Dukungan udara tersebut dinilai penting mengingat karakteristik wilayah NTT yang terdiri atas banyak pulau dan memiliki tantangan akses antardaerah.

Berdasarkan pemutakhiran dan validasi data di lapangan hingga pukul 08.00 WIB, tercatat satu orang meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia merupakan warga Kabupaten Sikka, sedangkan korban luka tercatat di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo.

Sebelumnya, laporan awal menyebutkan terdapat dua korban meninggal dunia. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas di lapangan, data tersebut diperbarui menjadi satu orang meninggal dunia.

BNPB menyampaikan permohonan maaf atas ketidakakuratan pada laporan awal tersebut dan memastikan setiap informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi. Pendataan dan verifikasi terhadap korban maupun dampak lainnya masih terus dilakukan oleh BPBD bersama unsur terkait di lapangan.

Selain itu, sekitar 2.000 warga di Kabupaten Nagekeo melakukan evakuasi mandiri sebagai langkah kewaspadaan setelah gempa dan adanya peringatan dini tsunami. Sementara itu, di Kota Bima tercatat satu kepala keluarga atau enam jiwa terdampak.

Dampak kerusakan sementara yang telah teridentifikasi meliputi dua unit rumah rusak berat, satu unit rumah rusak sedang, dua unit rumah rusak ringan, satu gudang Bulog terdampak, tiga fasilitas umum rusak ringan, serta enam kantor pemerintahan terdampak. Data tersebut masih bersifat sementara dan terus diverifikasi oleh BPBD bersama unsur terkait.

Wilayah yang dilaporkan merasakan guncangan antara lain Kabupaten Nagekeo, Sikka, dan Manggarai Barat di NTT; Kota Bima dan Kabupaten Bima di NTB; serta Kabupaten Jeneponto, Kepulauan Selayar, dan Maros di Sulawesi Selatan. Di sejumlah wilayah pesisir, masyarakat sempat melakukan evakuasi sebagai respons terhadap peringatan dini tsunami.

Berdasarkan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan tidak terdapat lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan. Peringatan dini tsunami kemudian dinyatakan berakhir pada pukul 07.31.30 WIB.

Meski demikian, BNPB mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan tidak memasuki bangunan yang mengalami kerusakan atau retak akibat gempa. Masyarakat juga diminta mengikuti arahan pemerintah daerah serta memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi.

Hingga saat ini, kondisi masyarakat di Kota Bima secara umum kondusif. Sementara itu, pendataan dan verifikasi lapangan masih dilakukan. Di Kabupaten Nagekeo, petugas masih melakukan penanganan situasi, dengan kondisi jalan dilaporkan mengalami kemacetan dan aliran listrik masih padam.

BNPB terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTT, BPBD kabupaten/kota terdampak, BMKG, Basarnas, TNI, Polri, serta kementerian/lembaga dan unsur terkait lainnya untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan terpadu.

BNPB memastikan dukungan pemerintah pusat akan terus diberikan sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan, terutama dalam penanganan korban, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan logistik dan peralatan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

Read More

BMKG: Gempa M7,7 NTT Dipicu Sesar Naik Busur Belakang Flores

Iki Radio - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026), dipicu oleh aktivitas sesar naik pada busur belakang Flores atau Flores Back-Arc Thrust. BMKG menyebut wilayah tersebut memiliki potensi gempa dengan magnitudo maksimum 7,8 hingga 7,9.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan gempa M7,7 merupakan pelepasan energi besar pada sistem sesar naik busur belakang Flores. Berdasarkan catatan sejarah, wilayah tersebut juga pernah mengalami gempa bermagnitudo 7,5 pada 1992 yang menimbulkan kerusakan dan tsunami.

“Di busur belakang Flores ini terdapat potensi gempa maksimum M7,8 hingga M7,9. Berdasarkan catatan sejarah, gempa serupa pernah terjadi pada 1992 dengan kekuatan M7,5 yang menimbulkan kerusakan dan terjadi tsunami,” ujar Wijayanto kepada pers. 

BMKG terus memantau aktivitas gempa susulan yang terjadi setelah gempa utama. Hingga pukul 07.07 WIB, BMKG mendeteksi 37 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo 3,6 hingga 6,2. Dari jumlah tersebut, satu gempa susulan dirasakan oleh masyarakat. 

Wijayanto menegaskan, meski peringatan dini tsunami telah diakhiri, pemantauan terhadap aktivitas gempa susulan akan terus dilakukan. Selain aktivitas seismik, BMKG juga memonitor perubahan tinggi muka air laut melalui stasiun-stasiun pemantauan untuk memastikan kondisi di wilayah pesisir tetap terpantau.

Laporan Awal Kerusakan

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu menyampaikan hasil pemantauan awal Stasiun Geofisika Kupang dan koordinasi dengan BPBD setempat menunjukkan adanya dampak kerusakan akibat guncangan gempa.

Beberapa bagian tembok rumah sederhana dilaporkan roboh di wilayah Maumere, Manggarai Barat, dan Labuan Bajo. Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada fasilitas Pelabuhan Maumere serta bangunan Hotel Jayakarta Bajo. 

BMKG mulai menerjunkan tim ke lokasi terdampak untuk melakukan survei kerusakan secara lebih menyeluruh.

Sementara itu, BNPB menyatakan prioritas penanganan saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat dan mencegah timbulnya korban tambahan akibat gempa, gempa susulan, maupun bahaya ikutan lainnya.

BNPB juga masih melakukan pemantauan dan mengintegrasikan informasi bersama BMKG, BPBD, pemerintah daerah, serta unsur terkait untuk memperoleh gambaran dampak gempa yang terverifikasi.

Meskipun peringatan dini tsunami telah diakhiri, BMKG dan BNPB mengimbau masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan gempa susulan.

Masyarakat diminta untuk sementara menjauhi pantai dan menunggu informasi resmi apabila terdapat perkembangan lebih lanjut. Warga juga diimbau tidak memasuki bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat gempa karena masih berpotensi membahayakan jika terjadi gempa susulan.

"BMKG terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan kondisi tinggi muka air laut secara real-time. Masyarakat diminta memperoleh informasi dari kanal resmi BMKG serta tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi," imbau Teguh Rahayu. 

Read More

Tahun 2027 Mesin Pertumbuhan Berbasis Transformasi Sektoral

Iki Radio - Kondisi perekonomian nasional masih dihadapkan dengan beragam risiko ekonomi global yang membayangi, mulai dari konflik geopolitik, gejolak harga energi dan pangan, hingga tingginya suku bunga yang masih terus berlanjut.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domestik dinilai masih memiliki prospek yang positif sejalan dengan proyeksi sejumlah lembaga dunia terhadap perekonomian global yang diperkirakan tumbuh di angka 2,8 persen pada 2026 dan 3,1 persen  pada 2027 mendatang.

Sebelumnya pada Semester I-2026, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,45 persen (ctc), dimana angka tersebut tertinggi untuk periode yang sama dalam 13 tahun terakhir. Tingkat inflasi juga masih menunjukkan capaian yang terkendali dalam sasaran sebesar 2,88 persen.

Dari sisi investasi, realisasi pada periode yang sama telah mencapai Rp1.010,6 triliun, mencerminkan terjaganya kepercayaan dan sentimen positif investor terhadap perekonomian nasional. Sejalan dengan perkembangan positif tersebut, S&P Global Ratings juga mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB/A-2 dengan outlook stabil, sementara Lianhe Ratings memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil untuk penerbitan Panda Bond.

"Rasio Gini turun ke 0,368 di bulan Maret, dan diikuti dengan Tingkat Pengangguran Terbuka itu sebesar 4,65 persen di bulan Mei. Kemudian kalau kita lihat dari sisi konsumen, konsumen juga masih positif, Indeks Keyakinan Konsumen 116,8, PMI Manufaktur juga masuk ke jalur positif yaitu 50,2,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/8/2026).

Aktivitas ekonomi riil juga menunjukkan pertumbuhan yang solid, terlihat pada penjualan mobil yang meningkat sebesar 33,3 persen (yoy), konsumsi listrik yang tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), serta penjualan semen yang naik 13,5 persen (yoy).

Dari sisi sektor keuangan, kondisi juga tetap terjaga dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Juni 2026 sebesar 10,21 persen (yoy) dan kredit sebesar 12,67 persen (yoy). Pertumbuhan kredit juga didukung oleh kredit investasi yang melesat sebesar 24,9 persen (yoy), sementara kredit UMKM mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 1,05 persen pada Juni 2026.

Ketahanan eksternal Indonesia juga tetap kuat, didukung oleh posisi cadangan devisa yang mencapai USD145,3 miliar atau setara dengan 5,5 bulan impor.

Selain itu, neraca perdagangan mencatatkan surplus kumulatif sebesar USD3,58 miliar sepanjang Januari–Juni 2026. Di tengah dinamika perekonomian global, nilai tukar Rupiah juga menunjukkan penguatan sebesar 0,69% dalam sepekan terakhir, mencerminkan tetap terjaganya fundamental ekonomi dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

“Kemudian Pemerintah juga selama ini terus mendorong untuk menjaga daya beli dengan stimulus yang dikeluarkan. Di kuartal pertama totalnya Rp70 triliun, kuartal kedua Rp26,34 triliun untuk insentif pajak, transportasi, pembebasan biaya masuk LPG, magang, vokasi, dan bantuan pangan,” tambah Menko Airlangga.

Sejumlah kebijakan prioritas di bidang ekonomi juga terus menunjukkan capaian positif dalam memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi nasional, diantaranya program B50 yang diperkirakan dapat menghemat devisa mencapai Rp170 triliun, 26 proyek hilirisasi yang telah melakukan groundbreaking, pendirian Bank Emas (Bulion Bank) yang saat ini mengelola sekitar 153 ton emas senilai USD20 miliar, pendirian PT DSI yang mengelola hasil ekspor tiga komoditas strategis dan dinilai positif oleh S&P Ratings dalam mendukung upaya mengatasi praktik under invoicing dan transfer pricing.

Selanjutnya, Pemerintah juga telah mendorong reformasi bursa saham dan rencana demutualisasi pasar modal, mengimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dagang internasional, hingga konsolidasi dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus dilakukan, dengan menutup sebanyak 290 BUMN dari total 1.074 BUMN.

Selanjutnya untuk tahun 2027 mendatang, Pemerintah bersama DPR telah menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN 2027, dengan pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen dan laju inflasi sebesar 2,5 perseb. Pemerintah juga menetapkan sasaran pembangunan yang mencakup tingkat kemiskinan sebesar 6–6,5 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 4,3–4,87 persen.

Pertumbuhan Sektoral Berbasis Transformasi

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah mengarahkan perekonomian nasional tahun 2027 pada penguatan mesin pertumbuhan sektoral berbasis transformasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor bernilai tambah tinggi, seperti digitalisasi, semikonduktor, dan Artificial Intelligence (AI), disertai revitalisasi sektor yang resilien seperti pertanian dan energi, termasuk melalui pendirian bursa komoditas mineral sebagai acuan Indonesia Reference Price.

Di sisi lain, daya saing investasi dan ekspor akan terus ditingkatkan melalui deregulasi, optimalisasi perjanjian internasional, serta pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Arah kebijakan tersebut akan diperkuat melalui bauran kebijakan makro yang memadukan kebijakan fiskal sebagai katalis, kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, serta akselerasi investasi dengan melibatkan Danantara dan sektor swasta. Seluruh arah kebijakan tersebut akan ditopang oleh empat prasyarat utama, yakni iklim investasi yang atraktif, kepastian regulasi, stabilitas makroekonomi yang terjaga, serta APBN yang prudent dan sustainable.

Sejalan dengan upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga memastikan keberlanjutan program perlindungan sosial pada 2027 dengan alokasi sebesar Rp549,9 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung berbagai program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penanganan bencana, subsidi BBM, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program perlindungan sosial lainnya.

“Komitmen Pemerintah tentu untuk tahun 2027 ini fokusnya memperkuat ketahanan perekonomian nasional sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah akan memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran memberikan dampak nyata, baik dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” imbuh Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Read More

Pemerintah Targetkan Ekonomi Tumbuh 6,0 Persen pada 2027, Defisit APBN Ditekan 2,40 Persen

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan asumsi makro ekonomi yang optimistis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, disertai penurunan defisit anggaran dan perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat.

Optimisme tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2026 yang berada di level 5,4 persen. Target tersebut, menurut dia, akan didukung oleh belanja negara yang lebih besar serta kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen," kata Prabowo.

Untuk mendukung berbagai agenda pembangunan, pemerintah merencanakan belanja negara 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan alokasi belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.

Pemerintah juga merencanakan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menekan defisit tersebut agar lebih rendah.

"Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi," ujar Presiden.

Menurut Prabowo, pemerintah memahami bahwa defisit anggaran idealnya dijaga pada tingkat serendah mungkin. Bahkan, dalam jangka panjang pemerintah memiliki cita-cita untuk mewujudkan anggaran yang berimbang.

"Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang," kata Prabowo.

Target defisit 2027 tersebut lebih rendah dibandingkan rencana pembiayaan dalam APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.

Inflasi Dijaga, Rupiah Diproyeksikan Rp17.500 per Dolar AS

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makro yang menunjukkan upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah agenda pertumbuhan yang lebih tinggi.

Inflasi pada 2027 ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 2,5 persen. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada level 6,9 persen.

Sementara itu, nilai tukar rupiah diasumsikan berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS.

Pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar US$75 per barel. Adapun target lifting minyak ditetapkan sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan efektivitas APBN, pemerintah optimistis perbaikan indikator sosial ekonomi masyarakat dapat terus berlanjut.

Prabowo menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 turun ke rentang 6,0-6,5 persen. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran dalam APBN 2026 yang berada pada rentang 6,5-7,5 persen.

Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun menjadi 4,30-4,87 persen pada 2027, dibandingkan target 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.

Ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui rasio gini juga ditargetkan membaik. Pemerintah menargetkan rasio gini berada pada rentang 0,362-0,367, lebih rendah dibandingkan target tahun ini sebesar 0,377-0,380.

"Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380," jelas Prabowo.

Pada saat yang sama, pemerintah menargetkan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575 pada 2027.

Prabowo menegaskan berbagai target tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.

"Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten," ujar Presiden lagi.

Dengan demikian, RAPBN 2027 tidak hanya dirancang untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen, tetapi juga diarahkan untuk menjaga stabilitas makro, mempersempit defisit, serta memperbaiki indikator kesejahteraan dan pemerataan.

Target tersebut sekaligus menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang berupaya mengejar pertumbuhan lebih tinggi tanpa mengabaikan disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

Read More

Bupati Madiun Berencana Kumpulkan Kantor dan Sekretariat Ormas Keagamaan di Sekitar Masjid Quba

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun berencana mengumpulkan dan memfasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam satu kawasan terpadu di sekitar Masjid Quba.

Rencana strategis tersebut disampaikan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, saat menghadiri Pelantikan Pimpinan Daerah Korps Mubaligh Dewan Masjid Indonesia (PD KM DMI) Kabupaten Madiun periode 2026–2031 di Graha Mangga, Kota Madiun, Jumat (14/8/2026).

Bupati menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi serta mempermudah sinergi antarlembaga keagamaan di Kabupaten Madiun.

"Saat ini yang sudah berada di sekitar kawasan Masjid Quba adalah BAZNAS Kabupaten Madiun. Ke depan, kami bersama Wakil Bupati ingin merangkul dan memfasilitasi ormas keagamaan lainnya di lingkungan yang sama," ujar Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Madiun mengapresiasi tema pelantikan “Penguatan Peran Muballighoh dalam Meneladani Syiar Islam dan Memakmurkan Masjid Menuju Madiun Maju, Religius, dan Berdaya.”

Ia menekankan bahwa peran muballighoh tidak hanya sebatas menyampaikan syiar Islam, tetapi juga harus diwujudkan melalui keteladanan nyata. Dengan potensi 1.063 masjid yang tersebar di Kabupaten Madiun, keberadaan para muballighoh sangat krusial untuk memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat.

Bupati juga mengajak Korps Muballighoh DMI untuk memperkuat kolaborasi bersama Pemerintah Daerah dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun.

"Kami berharap Korps Muballighoh DMI ini bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan juga ibu-ibu PKK, supaya manfaatnya betul-betul bisa dirasakan bersama oleh masyarakat. Kami ingin mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani," tambahnya.

Bupati menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada jajaran pengurus PD KM DMI Kabupaten Madiun periode 2026–2031 yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh keikhlasan.

"Semoga para pengurus senantiasa dianugerahi ilmu yang luar biasa sehingga dapat mendedikasikan diri untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Madiun yang maju, religius, dan berdaya," pungkasnya.(ir)

Read More

Pidato Kenegaraan Presiden, DPRD dan Pemkab Madiun Selaraskan Program Prioritas Nasional

Iki Radio – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026, di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, unsur Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madiun.

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menyampaikan bahwa pidato kenegaraan Presiden pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban dan laporan kinerja pemerintah pusat selama satu tahun terakhir, termasuk pemaparan hal-hal unggulan seperti sektor BUMN dan Danantara.

Fery menekankan pentingnya menyesuaikan capaian nasional tersebut dengan kondisi riil serta dinamika di daerah. Menanggapi poin Presiden terkait swasembada pangan, Fery menegaskan bahwa Kabupaten Madiun sejak lama telah menjadi daerah yang mandiri dan tangguh.

"Kalau di Indonesia dinilai swasembada pangan, dari dulu kita memang mampu. Khusus di Kabupaten Madiun sendiri, swasembada pangan itu sudah lama terwujud. Kita sudah bisa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan pangan masyarakat," ujar Fery.

Ia juga menambahkan bahwa kunci utama yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kestabilan ekonomi. 

Menghadapi tantangan penyesuaian anggaran dari pusat, DPRD berkomitmen mendorong Pemkab Madiun agar tetap kreatif mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran.

Menanggapi arahan pusat, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus bersinergi dan menyelaraskan program-program prioritas nasional di daerah. 

Kata Bupati, terkait penguatan ketahanan pangan, Kabupaten Madiun saat ini dalam kondisi surplus beras dan terus diupayakan bertahan meski memasuki musim kemarau.

Di bidang kesehatan, capaian program saat ini telah menembus 47% dan ditargetkan optimal hingga 70% pada akhir tahun. Selain itu upaya peningkatan layanan kesehatan dengan menambah serta menyekolahkan dokter spesialis yang nantinya akan kembali bertugas memperkuat fasilitas kesehatan di Kabupaten Madiun.

"Insya Allah selaras. Terutama program ketahanan pangan kita, alhamdulillah Kabupaten Madiun sudah surplus. Kita juga terus mengusulkan tambahan dokter spesialis dan menyekolahkan beberapa dokter agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga," pungkas Hari Wuryanto.(ir)

Read More

Presiden Prabowo: Ekonomi Hijau Harus Ciptakan Nilai Nyata bagi Rakyat

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pengembangan ekonomi hijau harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah tidak hanya mendorong upaya pengurangan emisi dan perlindungan hutan, tetapi juga membangun instrumen yang dapat mengubah potensi lingkungan menjadi nilai ekonomi bagi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, upaya menjaga hutan, termasuk hutan lindung, memiliki kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Pengurangan emisi tersebut selanjutnya dapat memiliki nilai ekonomi melalui mekanisme perdagangan karbon.

“Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan, artinya emisi karbon kita kurangi, dan untuk itu bangsa-bangsa yang mengeluarkan emisi yang besar bersedia bayar kita,” katanya.

Presiden menekankan, ekonomi hijau harus diarahkan agar manfaat dari pengelolaan lingkungan dapat dirasakan rakyat. Pemerintah, lanjutnya, tidak cukup hanya membangun sistem dan instrumen ekonomi hijau, tetapi harus memastikan keberadaannya menciptakan nilai bagi masyarakat Indonesia.

“Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat. Kita bangun tetapi harus menciptakan nilai bagi rakyat Indonesia,” tegasnya.

Pengembangan sistem nilai ekonomi karbon tersebut sejalan dengan penguatan ekosistem perdagangan karbon nasional. Pada Juli 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut implementasi instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berpotensi mendorong investasi hijau hingga 5,8 miliar dolar AS sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 570 juta ton CO2 ekuivalen.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan nilai ekonomi perdagangan karbon Indonesia berpotensi mencapai sekitar Rp5 triliun apabila dikelola secara benar, akuntabel, transparan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.

Penguatan instrumen tersebut juga mencakup pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi dengan Bursa Karbon Indonesia. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyebut perdagangan karbon dapat memperkuat sektor kehutanan sebagai salah satu pilar pencapaian target penurunan emisi sekaligus penggerak ekonomi hijau.

Di sisi lain, pemerintah menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu pengungkit transformasi ekonomi nasional. Melalui Green Investment and Financing Toolkit (GIFT), pemerintah mendorong proyek hijau yang layak investasi, memperluas akses pendanaan, serta menghubungkan peluang investasi dengan agenda pembangunan rendah karbon.

Penguatan ekonomi hijau juga diarahkan untuk membuka manfaat ekonomi yang lebih luas. Dalam konteks kehutanan, pemerintah mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, serta pengurangan deforestasi dan degradasi hutan sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya juga menilai ekosistem perdagangan karbon yang kredibel merupakan terobosan penting dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus mengembangkan ekonomi hijau. Menurutnya, kesiapan regulasi dan infrastruktur SRUK menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem tersebut.

Dengan penguatan instrumen nilai ekonomi karbon, pemerintah berupaya menjadikan perlindungan lingkungan bukan hanya sebagai agenda pengurangan emisi, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang mampu menciptakan investasi, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Read More