Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan asumsi makro ekonomi yang optimistis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, disertai penurunan defisit anggaran dan perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat.
Optimisme tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2026 yang berada di level 5,4 persen. Target tersebut, menurut dia, akan didukung oleh belanja negara yang lebih besar serta kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen," kata Prabowo.
Untuk mendukung berbagai agenda pembangunan, pemerintah merencanakan belanja negara 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan alokasi belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.
Pemerintah juga merencanakan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Prabowo menegaskan pemerintah akan terus berupaya menekan defisit tersebut agar lebih rendah.
"Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi," ujar Presiden.
Menurut Prabowo, pemerintah memahami bahwa defisit anggaran idealnya dijaga pada tingkat serendah mungkin. Bahkan, dalam jangka panjang pemerintah memiliki cita-cita untuk mewujudkan anggaran yang berimbang.
"Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang," kata Prabowo.
Target defisit 2027 tersebut lebih rendah dibandingkan rencana pembiayaan dalam APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.
Inflasi Dijaga, Rupiah Diproyeksikan Rp17.500 per Dolar AS
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makro yang menunjukkan upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah agenda pertumbuhan yang lebih tinggi.
Inflasi pada 2027 ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 2,5 persen. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada level 6,9 persen.
Sementara itu, nilai tukar rupiah diasumsikan berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS.
Pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar US$75 per barel. Adapun target lifting minyak ditetapkan sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.
Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan efektivitas APBN, pemerintah optimistis perbaikan indikator sosial ekonomi masyarakat dapat terus berlanjut.
Prabowo menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 turun ke rentang 6,0-6,5 persen. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran dalam APBN 2026 yang berada pada rentang 6,5-7,5 persen.
Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun menjadi 4,30-4,87 persen pada 2027, dibandingkan target 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.
Ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui rasio gini juga ditargetkan membaik. Pemerintah menargetkan rasio gini berada pada rentang 0,362-0,367, lebih rendah dibandingkan target tahun ini sebesar 0,377-0,380.
"Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380," jelas Prabowo.
Pada saat yang sama, pemerintah menargetkan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575 pada 2027.
Prabowo menegaskan berbagai target tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.
"Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten," ujar Presiden lagi.
Dengan demikian, RAPBN 2027 tidak hanya dirancang untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen, tetapi juga diarahkan untuk menjaga stabilitas makro, mempersempit defisit, serta memperbaiki indikator kesejahteraan dan pemerataan.
Target tersebut sekaligus menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang berupaya mengejar pertumbuhan lebih tinggi tanpa mengabaikan disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.
