17 Guru SMA di Kabupaten Madiun Ditugaskan Jadi Guru Tamu di Sekolah Rakyat Terintegrasi

Iki Radio — Sebanyak 17 guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, resmi ditugaskan menjadi guru tamu di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Kabupaten Madiun. 

Langkah ini dilakukan guna mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM) serta persiapan operasional sekolah baru tersebut.

Sekolah Rakyat Madiun direncanakan mulai beroperasi pada 31 Juli 2026 dan akan diawali dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, Yulinar Quartina, menjelaskan bahwa penugasan ini merupakan tindak lanjut atas surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI serta Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

"Dari situ kami berkoordinasi dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), kemudian diteruskan kepada kepala sekolah anggota," ujar Yulinar saat dikonfirmasi, Kamis (30/7/2026).

Pemilihan 17 guru SMA tersebut dilakukan melalui seleksi kriteria yang cukup ketat untuk memprioritaskan kualitas pembelajaran. 

Guru yang ditugaskan itu merupakan tenaga pendidik kompeten di bidang mata pelajaran masing-masing dan berstatus Guru Penggerak. Memiliki beban mengajar maksimal 24 jam pelajaran per minggu di sekolah asal. Berasal dari SMA di wilayah Kabupaten Madiun agar tidak menyulitkan mobilitas menuju lokasi SRT di Kelurahan Nglames.

Yulinar menegaskan bahwa status para pendidik tersebut tetap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak dipindahkan menjadi guru tetap di Sekolah Rakyat.

"Tugas mengajar di sekolah induk tetap dijalankan. Mereka mengajar di Sekolah Rakyat pada sisa hari yang tidak digunakan untuk mengajar di sekolah asal. Misalnya Senin sampai Rabu di sekolah induk, kemudian Kamis atau Jumat mengajar di Sekolah Rakyat," jelasnya.

Penugasan guru tamu ini dijadwalkan berlangsung selama dua bulan, terhitung sejak 10 Juli hingga 10 September 2026, sesuai dengan arahan Kementerian Sosial RI.(ir)

Read More

Transformasi Bansos : Siapkan Stikerisasi Pemkab Madiun Dorong Peralihan dari Konsumtif ke Produktif

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus mematangkan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Selain merencanakan program stikerisasi bagi rumah warga penerima bantuan sosial (bansos), Pemkab Madiun kini memfokuskan arah kebijakan bantuan dari yang bersifat konsumtif menuju program produktif berbasis pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, ditemui usai kegiatan sosialisasi optimalisasi bansos yang digelar di Kecamatan Balerejo, Kamis (30/7/2026).

Mengenai program stikerisasi rumah penerima bansos, dr. Purnomo Hadi menjelaskan bahwa program tersebut diproyeksikan mulai berjalan pada awal Agustus mendatang di bawah kendali Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun.

Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas serta ketepatan sasaran penerima bantuan.

"Prinsipnya kita ingin ada koordinasi yang ketat dan validasi data. Kalau memang masuk kategori miskin, kenapa harus menolak ditempeli stiker? Penempelan stiker ini penting agar ada pengawasan langsung dari masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas," tegas Purnomo Hadi.

Ia menambahkan, penempelan stiker tersebut tidak bersifat permanen. Pemerintah berharap kondisi ekonomi masyarakat penerima dapat terus membaik sehingga mereka bisa segera terbebas dari status penerima bansos.

Wabup Madiun menggarisbawahi bahwa bantuan tunai maupun bahan pokok hanyalah pemicu (stimulan) jangka pendek. Untuk pengentasan kemiskinan jangka panjang, masyarakat dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4 harus didampingi agar memiliki kemampuan ekonomi yang mandiri.

Strategi ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disperindakop, Disnaker, hingga Pemerintah Desa (Pemdes).

Diantaranya Pemkab Madiun memastikan jaminan kesehatan tercover serta pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui program Sekolah Rakyat (SR) untuk mengubah mindset masyarakat.

Disnaker dan Disperindakop ditugaskan memberikan pelatihan kerja, pengembangan UMKM, hingga pendampingan agar warga memiliki motivasi dan keahlian untuk berproduksi.

"Bantuan berupa uang atau bahan pokok itu bukan untuk selamanya. Melalui pelatihan dan edukasi, kita ingin mereka punya kemampuan untuk berusaha sendiri, menghasilkan pendapatan, dan keluar dari zona kemiskinan," tambahnya.

Camat Balerejo, Suci Wuryani, di hadapan 125 peserta sosialisai yang terdiri dari jajaran Kepala Desa, BPD, PKK, Kaur Kesra, Kasun, hingga Pilar Sosial (Pendamping PKH, TKSK, PSM, dan SLRT), menyampaikan komitmennya untuk mengawal perubahan paradigma ini.

Menurut Suci, pemberian bansos konsumtif yang terus-menerus berisiko menumbuhkan mentalitas ketergantungan. Oleh karena itu, Kecamatan Balerejo siap memfokuskan diri pada pemberdayaan sosial, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha mikro.

"Kesejahteraan sosial yang sejati bukan diukur dari seberapa banyak bantuan yang berhasil kita salurkan, melainkan seberapa banyak warga yang bisa kita 'luluskan' atau wisuda dari penerima bantuan menjadi mandiri secara ekonomi," ungkap Suci Wuryani.

Melalui sinergitas antara Pemkab Madiun, pemerintah kecamatan, desa, serta peran aktif masyarakat, program pemberdayaan bansos produktif ini diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat warga kurang mampu secara mandiri dan berkelanjutan.(ir)

 

Read More

Anggota DPRD Jatim Pudji Wahju Widodo Berpulang, Tinggalkan Teladan Kesederhanaan dan Dedikasi

Iki Radio— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyelimuti duka yang mendalam.

Anggota Komisi B dari Fraksi Partai Golkar, Pudji Wahju Widodo, meninggal dunia pada Rabu (29/7/2026) pukul 22.15 WIB di Rumah Sakit Dolopo, Kabupaten Madiun.

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI (Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Nganjuk) ini mengembuskan napas terakhirnya usai berjuang melawan penyakit yang dideritanya.

Sejak Rabu malam hingga Kamis pagi, gelombang ucapan duka dan belasungkawa terus mengalir dari rekan sesama anggota dewan, jajaran internal DPRD Jatim, tokoh masyarakat, hingga konstituennya.

Kepergian Pudji tak hanya menyisakan kursi kosong di Gedung Indrapura, Surabaya, tetapi juga kenangan akan kesederhanaannya yang langka di dunia politik.

Saat akan dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun ini memilih berangkat dari Madiun menggunakan bus umum hingga Terminal Purabaya, lalu berlanjut dengan bus kota ke Gedung DPRD Jatim. Tanpa pengawalan, tanpa protokoler.

Bahkan saat gladi bersih pelantikan, seorang staf DPRD tidak menyadari bahwa pria berkemeja putih sederhana yang datang melipat jas cantiknya di dalam tas adalah calon anggota dewan yang akan dilantik.

"Beliau sosok yang sederhana dan rendah hati. Padahal beliau tokoh di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Tetapi selama menjadi anggota DPRD Jatim, beliau tidak pernah menunjukkan kebesaran dirinya," kenang Hadi Setiawan, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jatim.

Meskipun kesehatannya terus menurun tak lama setelah dilantik, komitmen Pudji terhadap amanah rakyat tidak pernah luntur. Sekretaris Fraksi menceritakan bagaimana Pudji tetap memaksakan hadir dalam agenda partai di Jakarta meskipun masih menggunakan alat bantu pencernaan di tubuhnya, sebelum akhirnya harus menjalani perawatan intensif esok harinya.

Bahkan di akhir hayatnya, almarhum tetap menjalankan kewajibannya. Pada masa reses Persidangan III Tahun 2025–2026 (25 Juli – 1 Agustus 2026), Pudji tetap turun ke lapangan menemui warga demi menyerap aspirasi.

"Informasinya saat reses kemarin beliau hadir menggunakan kursi roda. Beliau tetap menjalankan kewajibannya meski dalam keadaan sakit. Rasa tanggung jawabnya luar biasa," tambah Hadi.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, menegaskan bahwa Fraksi Golkar merasa sangat kehilangan seorang figur teladan yang menjalankan jabatan dengan kesederhanaan, kedisiplinan, dan ketulusan.

Sebelum terjun ke politik, almarhum Pudji Wahju Widodo memiliki rekam jejak panjang dan cemerlang di ranah birokrasi Pemerintah Kabupaten Madiun serta dunia seni bela diri.

Almarhum pernah menjabat sebagai Kabid Bakesbangpollinmas (2000–2003), Camat di Kabupaten Madiun (2003–2013), Kepala Dinas Dukcapil (2013–2018), dan Kepala Dinas Pendidikan (2018–2020).

Selain itu Almarhum juga pernah  menjadi Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), dan Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Madiun.

Pudji Wahju Widodo telah pergi, namun warisan nilai tentang kejujuran, pengabdian, dan kesederhanaan seorang wakil rakyat akan terus dikenang. Selamat jalan, Pak Widodo.(*)

 

Read More

KPK Sita Uang Lebih dari Rp2 Miliar dalam OTT di Pemalang

Iki Radio - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 21 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 12 orang akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sementara penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lima orang yang diamankan di Jakarta telah menjalani pemeriksaan, sedangkan tujuh orang lainnya, terdiri atas enam orang dari Pemalang dan satu orang dari Yogyakarta, dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (29/7/2026) untuk diperiksa lebih lanjut. 

"Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah lebih dari Rp2 miliar serta barang bukti lainnya," kata Budi, kepada rekan-rekan media di Gedung Merah Putih, Rabu (29/7/2026).

Menurut Budi, operasi tangkap tangan tersebut mengungkap dugaan praktik korupsi yang lebih luas dari informasi awal. Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, perkara tidak hanya berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan, tetapi juga mengarah pada dugaan suap atau pemerasan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Ia menjelaskan, seluruh konstruksi perkara masih didalami melalui pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan dan akan dipaparkan secara resmi setelah proses gelar perkara atau ekspose selesai dilakukan.

"Temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan penerimaan yang tidak hanya terkait jual beli jabatan, tetapi juga berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta pengadaan barang," ujarnya.

Seiring meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan, KPK juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan barang bukti dan mendukung proses penyidikan.

Meski belum merinci seluruh lokasi yang disegel, Budi membenarkan bahwa beberapa di antaranya berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan berkaitan dengan proyek-proyek yang sedang didalami penyidik.

KPK menegaskan perkembangan perkara, termasuk penetapan tersangka, konstruksi tindak pidana, serta peran masing-masing pihak akan diumumkan setelah seluruh proses pemeriksaan awal dan gelar perkara rampung dilakukan.

Kasus ini menjadi bagian dari upaya KPK memperkuat pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pemerintah daerah, yang masih menjadi salah satu area dengan tingkat kerawanan korupsi cukup tinggi.

Read More

Puncak Harganas 2026: PKK Kabupaten Madiun Raih Penghargaan Nasional

Iki Radio – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, meraih penghargaan bergengsi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Penghargaan tersebut diserahkan langsung pada Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026 yang digelar di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (29/7/2026).

Apresiasi tingkat nasional ini diberikan atas dedikasi serta kinerja nyata TP PKK Kabupaten Madiun dalam melahirkan berbagai program inovasi dan unggulan. 

PKK Kabupaten Madiun dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, seperti TAMASYA, GATI, SIDAYA, GENTING, hingga program MBG dengan sasaran 3B di wilayah Kabupaten Madiun.

Atas pencapaian ini, Erni Hari Wuryanto mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut pada hakikatnya milik seluruh masyarakat serta kader PKK yang tiada henti bergerak di lapangan.

"Penghargaan ini bukanlah hasil kerja perorangan, melainkan buah dari kolaborasi kuat dan inovasi berkelanjutan antara TP PKK Kabupaten Madiun bersama Dinas Pengendalian Penduduk (PP) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB). Tanpa sinergi yang harmonis di tingkat daerah hingga kader akar rumput, program-program ini tidak akan berjalan optimal," ungkapnya.

Ia menambahkan, penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat bagi seluruh pengurus dan kader untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian ini diharapkan semakin memperkokoh peran PKK Kabupaten Madiun sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Mengawal ketahanan keluarga, mencetak generasi bebas stunting, dan mewujudkan keluarga Madiun yang berkualitas menuju Indonesia Maju.

Peringatan Harganas 2026 mengusung tema besar “Ayah Wajib Hadir, Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Maju”. Kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mempercepat penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor yang solid.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Shodiqin, menegaskan bahwa peringatan Harganas bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting yang harus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan.

"Harganas menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa. Tema 'Ayah Wajib Hadir' mengingatkan bahwa kehadiran ayah dalam pengasuhan memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Upaya percepatan penurunan stunting juga tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi seluruh elemen pemerintah, dunia usaha, hingga para dermawan," jelas Shodiqin.

Read More

Presiden Bangga, Lulusan Terbaik IPDN Berasal dari Anak Buruh hingga Petani

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberagaman latar belakang para Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026. Menurut Presiden, capaian tersebut menunjukkan sistem seleksi IPDN telah berjalan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa.

Dalam amanatnya pada Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/7/2026), Presiden mengungkapkan bahwa sepuluh lulusan terbaik angkatan tersebut berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang sederhana.

"Sebelum naik ke podium, saya mendapat laporan dari Menteri Dalam Negeri bahwa sepuluh lulusan terbaik dari angkatan ini semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ada yang merupakan anak buruh, anak petani, dan ada pula anak bintara TNI," ujar Presiden.

Presiden menilai keberagaman latar belakang tersebut menjadi bukti bahwa proses seleksi IPDN yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri mengedepankan prinsip keadilan dan meritokrasi.

"Ini membuktikan bahwa seleksi IPDN yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri telah berhasil," katanya.

Presiden berharap komitmen tersebut terus dipertahankan agar putra-putri terbaik dari seluruh daerah dan berbagai lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin masa depan.

"Kita inginkan seleksinya benar. Putra-putri terbaik bangsa, anak siapa pun. Kalau anak buruh harian bisa lulus menjadi pamong praja, siapa tahu suatu saat dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat," tutur Presiden.

Menurut Presiden, penerapan sistem meritokrasi merupakan salah satu wujud keberhasilan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, setiap anak bangsa yang memiliki kemampuan dan prestasi harus diberi ruang untuk berkembang tanpa memandang latar belakang keluarga.

"Ini membuktikan bahwa NKRI berhasil, bahwa Pancasila itu benar. NKRI harus dipimpin oleh mereka yang terbaik, mereka yang berprestasi. Meritokrasi. Mereka yang berprestasi, silakan maju. Ini membanggakan hati saya," pungkas Presiden.

Read More

Presiden Bekali Lulusan IPDN dengan Pesan Sederhana: Berpihaklah kepada Rakyat

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan dan pengabdian sebagai aparatur pemerintahan.

Pesan tersebut disampaikan saat memberikan amanat pada Upacara Pelantikan PPM Angkatan XXXIII IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

"Bekerjalah dengan hati tanpa kesombongan. Selalu dekat dengan rakyat, selalu membela rakyatmu. Kalau ragu-ragu, berpihaklah kepada rakyatmu. Kalau kau ragu-ragu mengambil keputusan, tanya kepada dirimu, mana yang menguntungkan rakyat," pesan Presiden.

Presiden menegaskan bahwa seorang Pamong Praja harus memiliki kecintaan yang tulus kepada tanah air dan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ia meminta para lulusan IPDN untuk terus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

"Jangan punya kesetiaan sempit. Negara kita besar, banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak kelompok etnis. Semua satu keluarga. Semua suku adalah saudaramu. Semua agama adalah saudaramu. Semua ras adalah saudaramu. Semua kelompok etnis adalah saudaramu," ujarnya.

Selain Pancasila, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, UUD 1945 merupakan perwujudan cita-cita para pendiri bangsa yang harus dijaga dan tidak boleh dikhianati.

"Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, adalah murni suara kemerdekaan dan cita-cita pendiri bangsa kita. Jangan pernah mengkhianati pendiri-pendiri bangsa kita," tegas Presiden.

Mengakhiri amanatnya, Presiden meminta para Pamong Praja Muda menjaga nama baik keluarga, almamater, dan institusi tempat mereka mengabdi. Ia berharap seluruh lulusan mampu menjadi aparatur pemerintahan yang membanggakan bangsa melalui dedikasi dan pengabdian terbaik.

"Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kalian di mana pun bertugas dan mengabdi. Indonesia menanti pengabdianmu," pungkas Presiden.

Read More

Raih Penghargaan Kemendukbangga RI di Harganas 2026, Pemkab Madiun Komitmen Tuntaskan Fenomena Fatherless

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun meraih penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga RI) dalam puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026 yang digelar di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Rabu (29/7/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Bupati Madiun, Hari Wuryanto.

Apresiasi tingkat nasional ini diberikan atas keberhasilan Pemkab Madiun bersama Tim Penggerak PKK dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan keluarga, kependudukan, serta keluarga berencana (Bangga Kencana) secara konsisten dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa kualitas suatu bangsa tidak hanya diukur dari kemegahan pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan dari ketahanan unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

"Momen Harganas ini menunjukkan bahwa kalau kita mau membangun bangsa dan negara, tidak selalu hanya dengan membangun jalan atau mendirikan gedung sekolah. Unit yang paling penting, yaitu keluarga, butuh kehadiran pemerintah," tegas Emil.

Secara khusus, Wagub Emil menyoroti maraknya fenomena fatherless—atau minimnya peran dan ketidakhadiran sosok ayah dalam pengasuhan anak—yang kini menjadi tantangan serius di masyarakat.

Emil mengimbau para orang tua untuk senantiasa menjaga komunikasi terbuka dengan anak guna membentengi mereka dari bahaya perundungan (bullying) hingga penyalahgunaan zat berbahaya.

"Pengasuhan bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi membutuhkan kerja sama seimbang antara ayah dan ibu. Jangan sampai komunikasi itu putus," tambahnya.

Menanggapi raihan ini, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan rasa syukur serta apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran instansi Pemkab Madiun, Tim Penggerak PKK, dan segenap elemen masyarakat yang telah bekerja keras.

"Alhamdulillah, sebuah kehormatan menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam puncak Peringatan Harganas 2026 ini. Penghargaan ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan apresiasi atas kerja keras seluruh tim Pemkab Madiun dan TP PKK," ujar Hari Wuryanto.

Bupati Madiun juga mengamini pernyataan Wagub Jatim terkait pentingnya penguatan peran keluarga dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.

"Seperti yang disampaikan Pak Wagub Emil Dardak, kualitas bangsa dimulai dari ketahanan keluarga. Pembangunan SDM unggul berawal dari rumah, termasuk peran penting sinergi ayah dan ibu dalam pengasuhan untuk mencegah fenomena fatherless. Penghargaan ini menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus hadir, mendampingi, dan melindungi setiap keluarga di Kabupaten Madiun. Komitmen ini nyata, bukan sekadar wacana," tegasnya.

Puncak Peringatan Harganas 2026 ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab Madiun untuk terus memperkuat intervensi program berbasis keluarga yang selaras dengan visi pembentukan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing di masa depan.(ir)

 

Read More