Buleleng Operasikan Fasilitas Pilah dan Cacah Plastik TPS 3R

Iki Radio - Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, kini kembali memiliki fasilitas pengelolaan sampah berbasis komunitas yang modern dan terintegrasi dengan teknologi tepat guna. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu dengan konsep Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) “Rumah Pilah Resik Mesari” di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, secara resmi dioperasikan pada Selasa (13/1/2026).

Wakil Bupati (Wabup) Buleleng Gede Supriatna (baju putih) saat mendengarkan penjelasan mengenai proses yang dilakukan mesin pemilah dan pencacah di TPS 3R Rumah Pilah Resik Mesari, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Selasa (13/1/2026).

Peresmian yang dilakukan Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, itu menandai upaya lanjutan transformasi pengelolaan sampah menuju ekonomi sirkular di wilayah setempat. Keunggulan utama fasilitas ini adalah keberadaan mesin pemilah dan pencacah sampah plastik pertama yang dimiliki oleh sebuah TPS 3R di Buleleng.

Wabup Supriatna menyatakan, apresiasi sekaligus pengakuan bahwa langkah itu memang sedikit terlambat jika dibandingkan daerah lain.

Meski demikian, ia berharap masyarakat Desa Anturan dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal untuk mengurangi persoalan lingkungan.

Menurut wabup, pihaknya mengembangkan model serupa di TPS 3R lainnya mengingat kapasitas mesin pemilah dan pencacah sampah plastik itu mencapai 3 hingga 5 ton per hari, sehingga mampu melayani dua atau tiga desa sekaligus dan lebih hemat anggaran.

“Kita juga merasa senang dan bangga karena mesin pemilah dan pencacah sampah plastik ini adalah produk Putra Buleleng asli,” tegas Supriatna, seraya mengungkapkan total anggaran pembangunan dan mesin dari APBD mencapai sekitar Rp800 juta.

Laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang dibacakan oleh Kepala Bidang Cipta Karya, Gede Suharjono, menegaskan  peresmian itu menjadi awal perubahan perilaku masyarakat.

Intinya adalah peralihan dari ekonomi linier menuju ekonomi sirkular, di mana sampah yang dipilah di rumah dianggap sebagai investasi, bukan beban.

Dijelaskan bahwa meski Buleleng telah memiliki 58 prasarana pengelola sampah hingga 2025, volume sampah ke TPA Bengkala belum maksimal teredam karena kendala sampah tercampur.

Kolaborasi dengan PT Rumah Plastik Mandiri menghadirkan solusi teknologi tepat guna berupa mesin pemilah dan pencacah sampah plastik untuk mengolah sampah anorganik, terutama plastik, menjadi bahan campuran aspal.

Untuk sampah residu, diusulkan pembangunan fasilitas RDF (Refuse Derived Fuel) Center yang berpotensi menjadi bahan bakar alternatif PLTU Celukan Bawang.

Sedangkan, Perbekel Desa Anturan, I Ketut Soka, memaparkan mekanisme pengelolaan yang akan diserahkan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) “Rumah Pilah Resik Mesari”.

Pembagian hasil telah diatur: 60% untuk pengelola, 20% untuk Desa Adat, dan 20% untuk Desa.

“Untuk pekerja pemilah, kami anggarkan dari dana desa dan dapat gaji bulanan. Yang struktural di Pokmas tidak digaji, tapi kami berikan modal usaha,” jelas Soka.

Pokmas juga akan segera turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilahan sampah dari sumber.

Dengan dioperasikannya TPS 3R itu, Buleleng berharap dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang mandiri, mengurangi ketergantungan pada TPA, sekaligus membuka peluang ekonomi baru dari sampah yang terkelola.

Keberadaan mesin pemilah dan pencacah sampah plastik menjadi tulang punggung dalam mewujudkan harapan tersebut, dijadikan sebagai pionir bagi pengembangan serupa di kecamatan lain.

 

Read More

Disnakerin Madiun Minta Perusahaan Laksanakan K3 Sesuai Standar

Iki Radio - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Salah satu perusahaan di wilayah Kabupaten Madiun yang aktif mengkampanyekan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.245/MEN/1990

Selain itu, penerapan standar kerja sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku, guna menjamin perlindungan bagi para pekerja.

Hal ini disampaikan Kepala Disnakerin Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto, dalam Bulan K3 tahun 2026, yang dimulai tanggal 12 Januari hingga 12 Februari 2026.

“Kami menghimbau di perusahaan perusahaan untuk melaksanakan K3 sesuai dengan standart dan peraturan perundangan undangan,” kata Arik, Selasa (13/1/2026).

Penetapan periode Bulan K3 ini bukan tanpa alasan. Tanggal 12 Januari memiliki makna historis karena berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menjadi landasan hukum perlindungan pekerja di Indonesia.

Secara resmi, kampanye Bulan K3 ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.245/MEN/1990.

“Pada tahun 2025 kemarin kami juga melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) untuk K3, dan diikuti oleh 22 perusahaan yang ada di Kabupaten Madiun,” lanjutnya.

Adapun Bulan K3 Nasional Tahun 2026 mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal dan Kolaboratif.”

Tema ini diharapkan menjadi penguat sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam mewujudkan sistem pengelolaan K3 yang berkelanjutan.

Bulan K3 Nasional 2026 adalah panggilan untuk transformasi budaya. Dari sekadar kepatuhan (compliance) menjadi kebutuhan (culture).

Tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif”, yang membawa pesan kuat tentang pentingnya membangun sistem K3 yang tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga terintegrasi dengan profesionalisme dan kerja sama lintas sektor.

Kata “ekosistem” menekankan bahwa K3 bukan tanggung jawab satu pihak saja, melainkan jaringan kerja sama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Profesionalisme dalam tema ini mengacu pada pengelolaan K3 yang berbasis kompetensi dan standar internasional.

Sementara “andal” menekankan konsistensi penerapan K3 di segala kondisi. Aspek “kolaboratif” menjadi kunci, karena tanpa sinergi antara pemerintah, perusahaan, pekerja, hingga masyarakat, upaya perlindungan tenaga kerja tidak akan berjalan optimal.

Tema tahun 2026 ini juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan K3. Penggunaan teknologi informasi untuk sistem manajemen K3, pelaporan kecelakaan kerja secara daring, hingga inovasi e-K3 menjadi fokus yang sejalan dengan perkembangan dunia kerja kontemporer.

“Kami menghimbau, mari ciptakan iklim K3 yang baik dan sehat di perusahaan, untuk meningkatakan produktivitas karyawan dan pekerja,” pungkasnya.(iw/IR)

Read More

Hamil Anak ke-2, Istri AHY Pamer Perut Buncit di Reuni Perak AKABRI 2000

Iki Radio - Kabar bahagia datang dari istri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Annisa Pohan. Bagaimana tidak, Annisa Pohan dikabarkan hamil anak kedua di usia 44 tahun.

Kabar manis itu diketahui saat Annisa Pohan mendampingi AHY reuni perak AKABRI 2000 baru-baru ini. Di momen itu, menantu SBY itu tampak sedang hamil besar.

Mengetahui hal itu, sontak netizen langsung memberikan ucapan selamat. Banyak yang ikut senang dengan kabar bahagia tersebut.

Adapun potret Annisa Pohan hamil anak ke-2 itu diketahui dari unggahan di akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall dan @agusyudhoyono dilansir pada Senin (12/01/2026). Di unggahan itu, AHY tampak sedang melakukan reuni perak AKABRI 2000.

Terlihat, reuni itu digelar dilakukan di Akademi Militer Magelang. Di unggahan tersebut, AHY dan teman-temannya kompak memakai seragam navi. Mereka terlihat mengunjungi Paviliun 5, tempat Taruna ditempa menjadi pemimpin.

"Senang sekali bisa kembali ke Akademi Militer Magelang dalam rangka Reuni Perak AKABRI 2000. Kali ini saya ditemani istri tercinta, @annisayudhoyono, dan secara khusus berkunjung ke Paviliun 5, tempat saya pernah tinggal dan ditempa pada masa-masa akhir pendidikan sebagai taruna."

"Paviliun ini telah melahirkan banyak pemimpin dan jenderal besar termasuk Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan @presidenrepublikindonesia Bapak @Prabowo Subianto.

"Kami kembali melihat ruang-ruang sederhana yang dulu menjadi bagian dari keseharian. Dua tempat tidur, dua lemari di dalam kamar, dan dulu empat meja belajar."

"Terlihat biasa, namun di ruang-ruang inilah banyak mimpi besar mulai disusun. Kini Paviliun 5 telah menjadi museum; sebuah penanda sejarah yang mengingatkan bahwa dari ruang-ruang sederhana inilah lahir para perwira yang kelak mengabdi untuk bangsa dan negara," tulis AHY.

"Di Paviliun 5 inilah saya tinggal bersama teman-teman seperjuangan. Kami tumbuh bersama, saling menguatkan, dan belajar tentang arti tanggung jawab serta kepemimpinan. Bersyukur, saya pernah menjadi bagian dari Paviliun 5 dan berbagi ruang dengan rekan-rekan seperjuangan. Ini adalah salah satu perjalanan hidup yang selalu saya syukuri; pernah ditempa dan dibina di Akademi Militer," tulisnya.

Tak hanya bersama rekan-rekannya, AHY juga mengajak sang istri tercinta, Annisa Pohan. Namun tak seperti biasanya, Annisa Pohan terlihat tengah hamil besar.

Bahkan, perut buncitnya sangat terlihat saat dirinya mengenakan seragam navi mirip milik sang suami. Tak hanya itu, tubuh Annisa juga terlihat sangat berisi.

Terlihat, ibunda Aira Yudhoyono itu memang tengah hamil anak kedua di usia 44 tahun. Mengetahui Annisa Pohan hamil anak ke-2, netizen langsung ramai memberi selamat. Banyak yang berdoa agar kehamilan Annisa dilancarkan.

"MasyAllah... sehat2 bumil, akhirnya aira mau punya adek," tulis akun @iez***.

"Semoga lahiran selamat ya Bu Menteri.Saya juga pejuang garis 2 di umur 41.Semoga nular ya kehamilannya," tulis akun @bud****.

"Alhamdulillah doa terbaik buat bumil," tambah akun @ter***. 

Sekadar informasi, Annisa Pohan memang sempat mengalami keguguran sebelum dikabarkan hamil anak kedua. Hal itu dialami Annisa pada 2022 lalu.

Saat itu, ia harus menjalani kuret saat usia kehamilan 7 minggu. Saat itu, janin di perut Annisa dikabarkan tidak berkembang.

Walau pilu, kini Annisa Pohan akhirnya berbahagia usai dikabarkan hamil anak kedua. Sayangnya, Annisa belum buka suara soal kabar tersebut. (*)

Read More

Gelar Kenduri, Momentum Positif Kabupaten Blora Bagi Pembangunan Desa

Iki Radio - Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Tabrani, menyampaikan kegiatan Kenduri Desa menjadi momentum positif bagi pembangunan desa.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Tabrani (tengah) bersama Bupati Blora Arief Rohman, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua Apdesi Blora di acara Kenduri Desa.

“Pembangunan desa harus dimulai dari bawah untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan sesuai arahan Presiden,” ujarnya.

Demikian pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri kenduri desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin (12/1/2026).    

Dirjen Kemendes PDTT juga menyampaikan bahwa program nasional seperti  Makan Gizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat mampu memberikan dampak ekonomi, khususnya di sektor peternakan dan pangan.

Kemendes PDTT mengapresiasi gagasan desa tematik organik yang digagas oleh Bupati Blora Arief Rohman, serta menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terdapat 191 koperasi desa Merah Putih dalam proses pembangunan dan banyak dapur SPPG  yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Blora menggelar Kenduri Desa dalam rangka Peringatan Hari Desa 2026 di Alun-alun Blora. Kegiatan ini sebagai wujud rasa syukur sekaligus komitmen bersama dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Baznas Kabupaten Blora, Sutaat. Suasana khidmat menyelimuti kegiatan sebagai ungkapan syukur atas ditetapkannya Hari Desa secara nasional.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Blora, Agung Heri Susanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan Kenduri Desa dengan tema “Kenduri Desa Nasional dalam Rangka Hari Desa”.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 di Jawa Tengah pada 15 Januari 2026, yang mendapat kehormatan sebagai tuan rumah, dengan pusat kegiatan di Kabupaten Boyolali, serta Kabupaten Blora turut berpartisipasi menyemarakkan peringatan tersebut.

“Kami mengajak seluruh kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga desa untuk terus membangun desa sesuai dengan arahan dan perintah Presiden Prabowo. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas Hari Desa yang telah ditetapkan secara nasional,” ungkap Agung.

Dalam kegiatan itu, juga ditampilkan pembacaan puisi “Puisi Harapan Desa” oleh perwakilan kepala desa, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan puisi bertajuk sama oleh Agung Heri Susanto, sebagai refleksi dan harapan bagi masa depan desa-desa di Kabupaten Blora.

Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa atas kerja sama, dedikasi, serta pengabdiannya dalam membangun Kabupaten Blora.

“Terima kasih kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Blora atas dedikasi dan pengabdiannya,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya  (THR) bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa tetap diberikan sesuai dengan penghasilan tetap (Siltap) desa tanpa pengurangan.

Selain itu, Bupati menjelaskan adanya kebijakan efisiensi anggaran akibat pemotongan TKD, sehingga pelaksanaan rapat di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara sederhana.

“Ini merupakan bentuk pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai dengan perintah Presiden, sehingga dalam rapat tidak lagi disediakan konsumsi, kecuali air putih,” jelasnya.

Terkait program nasional, Bupati Blora meminta dukungan desa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Di Kabupaten Blora, bahan baku MBG diarahkan untuk disuplai melalui koperasi desa, dengan melibatkan Ibu PKK dalam pengelolaan sayuran, serta TPS3R dalam pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomi.

Bupati juga menyampaikan keberlanjutan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Dari 275 peserta sebelumnya, sebagian peserta telah dinyatakan lulus. Pada  2026, program ini akan dilanjutkan bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan kuota 250 kepala desa atau perangkat desa, yang mendapatkan subsidi biaya sebesar 30 persen.

“Dengan program ini, kami berharap kualitas SDM kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Blora dapat terus meningkat,” tambahnya.

Selain itu, Bupati menegaskan dukungan Kabupaten Blora terhadap program ketahanan pangan melalui pengembangan perkebunan organik.

Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan dan akan melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII, guna mewujudkan Blora sebagai kabupaten organik. Bupati juga mengajak seluruh kepala desa untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan penggalangan dana bagi korban bencana banjir di Sumatra, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Kabupaten Blora.

Pada akhir kegiatan, sejumlah desa menerima penghargaan atas peningkatan Indeks Prestasi Pembangunan Desa, di antaranya Desa Pilang (Randublatung), Sumber (Keradenan), Kapuan, Kentong, Mulyorejo, Nglanjuk (Cepu), Gadu dan Sambongrejo (Sambong), Bangsri, Tempellemahbang, Balong (Jepon), Sukorejo (Tunjungan), Banjarejo (Banjarejo), Trembulrejo, Berbak, Sarimulyo, Sambongrejo (Ngawen), Sempu dan Jagong (Kunduran). 

Read More

Wali Kota Malang Serahkan Penghargaan K3 Perkantoran 2025

Iki Radio - Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga instansi di Kota Malang yang meraih predikat Tempat Kerja yang Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Tahun 2025 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Senin (12/1/2026).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat (tengah) didampingi Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso (dua dari kiri)  menyerahterimakan piagam penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran 2025 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Senin (12/1/2026)

Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Kesehatan Kota Malang, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Malang, serta PT Telkom Indonesia Witel Jawa Timur Barat.

Penyerahan penghargaan yang dirangkaikan dalam apel pagi aparatur sipil negara (ASN) di Balai Kota Malang tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen instansi dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perkantoran.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa penerapan K3 perkantoran merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pegawai saat melaksanakan tugas.

“Penghargaan ini diberikan kepada instansi seperti Dinas Kesehatan, PLN, dan Telkom atas komitmen mereka dalam menjalankan standar keselamatan kerja yang tinggi di lingkungan Kota Malang,” ujar dia.

Ia menambahkan, penghargaan K3 perkantoran bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sekaligus mencegah terjadinya penyakit akibat kerja.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang terus mendorong seluruh instansi dan perkantoran agar menerapkan K3 secara konsisten di lingkungan kerja masing-masing.

“Ini momentum strategis untuk terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan aman guna mendukung terwujudnya K3 perkantoran,” tambah dia.

Penghargaan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tersebut juga menjadi penguatan komitmen lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Jawa Timur.

Selain itu, penghargaan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini diharapkan mendorong peran aktif tenaga kesehatan, lintas program, organisasi profesi, lintas sektor, institusi fasilitas pelayanan kesehatan, serta masyarakat dalam mendukung program prioritas kampanye hidup bersih dan sehat.

Read More

Dana Desa Jadi Penggerak Koperasi Merah Putih dari Akar Rumput

Iki Radio - Upaya pemerintah membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya. Dibalik ruang rapat Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2025), satu pesan ditegaskan, koperasi desa bukan sekadar program, melainkan fondasi baru penguatan ekonomi rakyat.

Mendes PDT Yandri Susanto (kiri, memakai peci) bersama Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rapat koordinator bidang pangan bersama sejumlah menteri terkait.

Rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, itu mempertemukan sejumlah menteri strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan fisik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Salah satu perhatian utama adalah memastikan koperasi ini benar-benar hidup dan beroperasi di tingkat desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, yang hadir bersama Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, membawa kabar penting dari akar pemerintahan desa. Ia memastikan bahwa dukungan terhadap Kopdes Merah Putih kini telah memiliki pijakan hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025.

“Kemendes telah mengeluarkan Permendesa Nomor 16 tahun 2025 tanggal 29 Desember kemarin yaitu tentang fokus penggunaan dana desa. Kami sudah mengatur, salah satu fokus penggunaan dana desa untuk koperasi desa merah putih,” ujar Mendes PDT di hadapan peserta rapat.

Bagi desa, regulasi ini menjadi kunci. Dana Desa yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan lokal kini diarahkan untuk menopang koperasi sebagai motor ekonomi bersama. 

Artinya, Kopdes Merah Putih tidak lagi berdiri sebagai proyek terpisah, tetapi menyatu dalam perencanaan dan musyawarah desa.

“Jadi Pak Menko, sudah kami masukkan sehingga dari sisi legalitas di tingkat desa insyaallah sudah termaktub dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2025. Jadi semua musyawarah desa nanti akan memasukkan dukungan dana desa untuk koperasi desa merah putih,” sambung Yandri.

Di sisi lain, pemerintah pusat bergerak cepat pada tahap implementasi. Menko Pangan Zulkifli Hasan memaparkan progres pembangunan koperasi yang terus dikebut di berbagai daerah.

“Kami sedang mendata, yang sudah sekarang ter data 40.000, dalam proses pembangunan 26.000 Kopdes Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan.

Angka tersebut mencerminkan skala besar dari program Kopdes Merah Putih. Pembangunan fisik gerai koperasi tidak hanya dilakukan oleh satu kementerian, melainkan melibatkan Agrinas Pangan yang bekerja sama dengan TNI di daerah, sebagai bagian dari percepatan operasionalisasi.

Bagi pemerintah, koperasi desa bukan sekadar tempat transaksi. Ia diharapkan menjadi ruang tumbuh ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, memperkuat distribusi pangan, dan memangkas rantai pasok yang selama ini merugikan petani dan pelaku usaha desa.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Menteri Koperasi, Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Kehadiran lintas sektor ini menandakan bahwa Kopdes Merah Putih diposisikan sebagai agenda bersama, bukan program sektoral semata.

Dengan Dana Desa sebagai penggerak, regulasi sebagai pijakan, dan pembangunan fisik yang dipercepat, pemerintah berharap koperasi desa benar-benar menjadi simbol kebangkitan ekonomi dari bawah; dari desa, oleh desa, untuk Indonesia.

Read More

Bulan K3 2026 Dimulai, Menaker Tegaskan Komitmen Turunkan Angka Kecelakaan Kerja

Iki Radio - Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menekan angka kecelakaan kerja nasional melalui pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026. 

Menaker memimpin Apel Hari K3 sekaligus Pencanangan Bulan K3 Nasional 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/1/2026).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan bahwa esensi utama K3 adalah memastikan setiap pekerja dapat kembali ke rumah dalam keadaan selamat setelah bekerja.

Penegasan tersebut disampaikan saat Menaker memimpin Apel Hari K3 sekaligus Pencanangan Bulan K3 Nasional 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/1/2026). 

“K3 bukan sekadar kewajiban regulatif atau administrasi. K3 adalah nilai. Nilai bahwa setiap pekerja berhak pulang dengan selamat,” tegas Yassierli di hadapan ratusan peserta apel.

Bulan K3 Nasional 2026 mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif". 

Tema ini menegaskan bahwa upaya perlindungan keselamatan kerja membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga pekerja itu sendiri.

Menaker Yassierli mengungkapkan, penguatan K3 masih menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat 319.224 kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan. 

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kecelakaan kerja dengan korban jiwa juga masih terjadi dan mendapat sorotan publik. 

“Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan kecelakaan kerja harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal melindungi pekerja dan keluarganya, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha serta produktivitas nasional,” ujarnya.

Memasuki 2026, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memfokuskan agenda aksi K3 nasional pada sejumlah langkah strategis. 

Diantaranya penyempurnaan regulasi dan standar K3, transformasi layanan serta pembinaan K3 melalui penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi, serta penguatan peran Balai K3 sebagai motor promotif dan preventif di daerah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan sertifikasi Ahli K3 melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), pembudayaan K3 di kalangan serikat pekerja/buruh dan manajemen perusahaan, serta penguatan pengawasan K3 dengan melibatkan pekerja secara aktif. 

Peran Dewan K3 Nasional dan Dewan K3 Provinsi juga diperkuat untuk memastikan implementasi K3 berjalan efektif di lapangan.

Pemanfaatan data untuk pencegahan kecelakaan kerja yang lebih tepat sasaran, sosialisasi Sistem Manajemen K3 (SMK3), Norma 100, serta agenda K3 lainnya turut menjadi fokus penguatan pada tahun ini.

Menaker menegaskan, tujuan besar K3 hanya dapat dicapai melalui kerja bersama. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator, dunia usaha sebagai pelaksana utama, pekerja sebagai mitra aktif, serta dukungan akademisi, asosiasi profesi, dan media untuk meningkatkan literasi publik.

“Semua aktor harus bergerak dalam satu arah tujuan, yakni mencegah kecelakaan kerja dan melindungi setiap pekerja Indonesia,” pungkasnya.

Read More

Ratusan Becak Listrik Bantuan Presiden Tiba di Banyuwangi

Iki Radio - Sebanyak 200 unit becak listrik bantuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk para tukang becak telah tiba di Kabupaten Banyuwangi, Senin (12/1/2026). Ratusan becak listrik tersebut diprioritaskan untuk pengemudi becak lanjut usia. 

"Alhamdulilah bantuan becak listrik telah tiba di Banyuwangi. Terima kasih bapak Presiden. Program ini akan meringankan para pengemudi becak yang lanjut usia," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. 

Ipuk mengatakan program bantuan elektrifikasi angkutan roda tiga ini diprioritaskan untuk para pengemudi becak, yang berusia di atas 60 tahun.

“Dengan bantuan ini, para tukang becak yang usianya sudah sepuh bisa lebih mudah dan ringan karena tidak perlu mengayuh lagi. Semoga ini bisa mendukung peningkatan kesejahteraan mereka,” ujar Ipuk.

Ratusan becak listrik tersebut didatangkan oleh Gerakan Sosial Nasional (GSN),  yang ditunjuk untuk menyalurkan moda transportasi tersebut kepada para tukang becak.

Perwakilan GSN, Candra Mahardika, mengatakan becak listrik ini diperuntukkan bagi pengemui becak berusia di atas 55 tahun.

"Prioritas utama memang untuk tukang becak lansia. Rinciannya, untuk usia 55–60 tahun hanya diberikan kuota 20 orang, selebihnya harus di atas 60 tahun," kata Candra.

Candra mengatakan GSN telah mendata sekitar 100 tukang becak yang nantinya bakal menerima bantuan becak listrik. Sementara 100 tukang becak calon penerima sisanya masih didata.

GSN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan penerima becak listrik tepat sasaran.

"Becak listrik tidak boleh diberikan ke selain tukang becak. Mau penerimanya berasal dari kecamatan mana pun tidak masalah, yang penting tukang becak aktif dan memenuhi syarat usia," ungkap dia.

Ratusan becak listrik tersebut saat ini berada di area Gedung Korpri Banyuwangi, sebelum nantinya akan diserahkan kepada para tukang becak. Saat ini becak listrik tersebut tengah dilakukan penanganan dasar oleh mekanik sebelum diserahkan.

Becak listrik ini didatangkan ke Banyuwangi dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 100 unit, didatangkan awal Januari lalu. Disusul tahap dua sebanyak 100 unit tiba di Banyuwangi, Senin pagi (12/1/2026).

Becak listrik yang dikirim ke Banyuwangi adalah produk buatan PT Pindad. Becak-becak listrik ini dilengkapi dengan kanopi, spion, lampu, dan sadel serta tempat duduk penumpang yang nyaman.

Becak listrik juga dilengkapi motor penggerak dengan baterai yang diklaim mampu menjalankan kendaraan dengan jarak tempuh sekitar 50 kilometer (km).

Candra menyebut, mekanisme becak listrik ini cukup sederhana. Perawatannya mudah dan dayanya bisa diisi di tempat pengisian daya yang ada di rumah. Perawatan rutin juga bisa dilakukan di mekanik yang ada di Banyuwangi.

"Jika terjadi trouble selama masa garansi 1 tahun, kami akan mengupayakan pendampingan dan penanganan dari pihak kami," ujarnya. (*)

Read More