Menkeu: Dana Darurat Rp268 Miliar Cair, Pemulihan Bencana Sumatra Dipercepat

Iki Radio - Pemerintah memastikan percepatan penanganan dan pemulihan wilayah pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui dukungan anggaran negara yang siap disalurkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama jajaran Kabinet Merah Putih dan kepala daerah terdampak di Banda Aceh 

Kepastian ini ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama jajaran Kabinet Merah Putih dan kepala daerah terdampak di Banda Aceh yang dilakukan secara daring, Selasa (30/12/2025).

Menkeu menegaskan bahwa seluruh langkah percepatan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden agar pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah mencairkan dana darurat dengan total Rp268 miliar kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak bencana.

“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak. Program Presiden sebesar Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan seluruhnya,” ujar Menkeu.

Dana tersebut ditujukan untuk mendukung penanganan awal, menjaga keberlangsungan layanan publik, serta mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Menkeu juga mengungkapkan bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember lalu, termasuk Rp650 miliar untuk penanganan bencana di wilayah Sumatra. Hingga kini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp1,51 triliun.

“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp1,51 triliun. Kalau hari ini atau besok BNPB menyelesaikan proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegasnya.

Menkeu menekankan pentingnya percepatan administrasi agar anggaran dapat segera dimanfaatkan di lapangan dan tidak menunda proses pemulihan masyarakat.

Terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana, pemerintah memastikan dukungan anggaran dapat langsung disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB.

“Huntara dan huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung di-charge ke kami lewat BNPB. Dananya masih tersedia, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” pungkas Menkeu.

Pemerintah berharap, melalui percepatan penyaluran dana darurat dan dana siap pakai tersebut, pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.

Read More

Libur Akhir Tahun, Disparpora Kabupaten Madiun Himbau Waspadai Cuaca Ekstrim

Iki Radio - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) Kabupaten Madiun, menghimbau para pengunjung di sejumlah obyek wisata di wilayah Kabupaten Madiun, untuk tetap waspadai perubahan cuaca yang sewaktu waktu bisa saja terjadi, saat libur akhir tahun.

Kepala Disparpora Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati menjelaskan, Disparpora Madiun telah menggelar rapat koordinasi dengan Polres Madiun untuk mengantisipasi bila terjadi peningkatan jumlah pengunjung, hingga terjadinya cuaca ekstrim di sekitar lokasi wisata.

“Hasil rakor dengan Polres (Madiun) ditentukan 3 titik pantau untuk destinasi wisata di Kabupaten Madiun yaitu Monumen Kresek, Nongko Ijo dan Nusantara Edupark,” jelasnya.

Pada masing masing destinasi wisata tersebut juga ditempatkan pos untuk pengamanan dari Polres Madiun. Sebab tingginya antusias masyarakat untuk menikmati libur akhir tahun, membuat sejumlah destinasi wisata tersebut mengalami kenaikan jumlah pengunjung.

“Rata rata kenaikan kunjungan sebesar 40 persen hingga 70 persen,” lanjutnya.

Selanjutnya, Disparpora Kabupaten Madiun menghimbau kepada setiap destinasi dalam hal antisipasi cuaca ekstrim yang belakangan ini terjadi, untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung.

(iw/IR)

 

Read More

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT [BPR] POLATAMA KUSUMA

 

PT. BPR Polatama Kusuma beralamat di Jl. Raya Solo No. 33 Jiwan Madiun 

Solusi keuangan terpercaya untuk masyarakat Madiun! Nikmati layanan TabunganKu, Tabungan Qurban, Tabungan Pelajar, hingga Deposito Berjangka dengan bunga kompetitif. 

Kami juga menyediakan Kredit Usaha, Multiguna, dan Kendaraan untuk mendukung kebutuhan Anda. ✨ Proses cepat, bunga ringan, dan aman! 

📍 Kunjungi kantor kami sekarang atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. 

✅ Wujudkan impian Anda bersama kami! #TabunganMadiun " 

PT. BPR Polatama Kusuma berizin dan diawasi oleh OJK serta merupakan peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Read More

Menkomdigi Apresiasi Kinerja Balmon Jaga Konektivitas selama Libur Nataru

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengapresiasi kerja Balai Monitoring (Balmon) di seluruh Indonesia yang terus menjaga kualitas layanan komunikasi selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Menkomdigi Meutya Hafid saat melakukan pemantauan Posko Nataru di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta

Hal itu disampaikan Menkomdigi saat melakukan pemantauan secara hybrid Posko Nataru Komdigi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, pada Selasa (30/12/2025).

“Semangat kita pertemuan pagi ini justru untuk mengapresiasi kerja dari teman-teman Balai Monitoring di seluruh Indonesia. Apresiasi paling utama menurut kami adalah perhatian. Kita ingin memberi perhatian juga kepada teman-teman dalam rangka memastikan bahwa kerja teman-teman ini termonitor di pusat,” ujar Meutya Hafid.

Menkomdigi menegaskan agar seluruh jajaran Balmon tidak merasa bekerja sendiri di lapangan, mengingat tingginya tantangan selama masa libur panjang akhir tahun.

“Jadi jangan ada yang merasa bahwa ini ada tugas yang menantang, grafiknya cukup tinggi dan lain-lain, tapi tidak diperhatikan atau tidak dilihat oleh kami di pusat,” kata Menkomdigi Meutya.

Ia menjelaskan, Posko Nataru Komdigi telah berjalan sejak 19 Desember 2025 dan akan berakhir pada 4 Januari 2026. Pertemuan tersebut digelar untuk mendapatkan laporan langsung dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

“Agar tidak sekadar melepas saja, hari ini kami ingin mendapatkan update dari kerja-kerja baik yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian di UPT-UPT di berbagai daerah di Indonesia,” jelas Meutya.

Menkomdigi juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Balmon yang tetap bekerja di tengah masa libur untuk memastikan masyarakat dapat berkomunikasi dengan lancar selama perjalanan dan liburan.

“Kami mengapresiasi karena meskipun ini waktu libur, teman-teman terus bekerja untuk mendukung dan memberikan pelayanan bagi masyarakat agar masyarakat dapat berlibur dengan tetap terhubung, tetap terkoneksi,” ujar Meutya.

Perhatian khusus juga disampaikan kepada Balmon di wilayah terdampak bencana.

“Kami ucapkan apresiasi kami juga terkhusus untuk tiga daerah terdampak bencana yaitu Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Terima kasih atas giatnya yang tidak hanya melakukan tupoksi utama pengawal frekuensi, tapi juga melakukan giat-giat tambahan sebagai dukungan kepada masyarakat,” kata Meutya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, melaporkan bahwa Posko Nataru dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Infrastruktur Digital Nomor 168 Tahun 2025.

“Posko bersama pemantauan kualitas layanan komunikasi dan spektrum radio dilaksanakan sejak 19 Desember 2025 dan akan berakhir hingga 4 Januari 2026,” jelasnya.

Pemantauan dilakukan melalui 35 posko UPT Balmon dengan tujuh posko utama di simpul strategis nasional, antara lain Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, Stasiun KCIC, Pantai Kuta Bali, Toraja, Manado, dan Pelabuhan Tanjung Pinang.

“Hasil utama pemantauan menunjukkan bahwa kualitas konektivitas nasional terpantau dalam kondisi stabil dan terjaga dengan performa jaringan yang mampu mengakomodasi peningkatan trafik selama periode tahun baru,” ungkap Wayan.

Ia menyebutkan pengukuran telah dilakukan di 88 kabupaten dan kota di 35 provinsi dengan rata-rata kecepatan unduh 75,49 Megabyte per second (Mbps) dan unggah 33,69 Mbps.

Selain itu, pemantauan kualitas layanan berbasis data crowdsourcing juga dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi dengan kualitas layanan yang kurang memadai.

“Telah ditindaklanjuti dalam bentuk pengiriman 893 tiket kepada operator seluler untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan jika diperlukan,” ujarnya.

Dari sisi pengamanan spektrum frekuensi radio, hingga 30 Desember 2025 tercatat 9.670 frekuensi terpantau aman dan bebas gangguan.

“Seluruh pita prioritas yang digunakan untuk layanan strategis terpantau aman dan bebas gangguan, serta laporan gangguan dapat ditindaklanjuti secara cepat sehingga tidak berdampak pada layanan publik,” tandasnya.

Kemkomdigi selanjutnya menerima laporan singkat dari perwakilan Balmon di berbagai wilayah sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan Posko Nataru 2025–2026.

Read More

Cuaca Ekstrem Awal 2026, BMKG Ingatkan Risiko Banjir hingga Siklon Tropis

Iki Radio - Pemerintah meminta seluruh daerah meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah yang diperkirakan masih mendominasi akhir 2025 hingga awal 2026. Dinamika global dan regional menunjukkan kondisi atmosfer yang mendukung terbentuknya hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Pulau Sumatra.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Teuku Faisal Fathani dalam rapat koordinasi apel kesiapsiagaan bencana yang digelar secara daring, Senin (29/12/2025).

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, Senin (29/12/2025) saat memaparkan perkembangan cuaca dan iklim dalam rapat koordinasi apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi basah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Teuku Faisal menjelaskan, Indonesia saat ini berada dalam kondisi dinamika global yang memicu peningkatan pembentukan awan hujan. Suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia tercatat lebih rendah, sementara perairan Indonesia relatif lebih hangat. Kondisi ini menjadikan wilayah Indonesia sebagai “mesin uap” pembentuk awan konvektif tinggi.  “Anomali suhu permukaan laut tersebut menyebabkan curah hujan di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir cukup tinggi, dan pola ini masih berlanjut hingga awal tahun depan,” ujarnya.

Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari 2026. Wilayah dengan potensi hujan tinggi hingga sangat tinggi meliputi Sumatra bagian selatan, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua bagian selatan, serta sebagian Sulawesi Selatan. Curah hujan di sejumlah wilayah bahkan berpotensi melampaui 500 milimeter per bulan.

Namun demikian, Teuku Faisal mengingatkan adanya peralihan pola hujan di sebagian wilayah Sumatra. Pada Februari 2026, pesisir timur Aceh, Sumatra Utara, Riau, hingga sebagian Jambi mulai memasuki periode relatif lebih kering.  “Untuk wilayah Sumatra bagian tengah dan utara, selain banjir dan longsor, kita juga harus mulai mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan pada Februari,” tegasnya.

BMKG juga melaporkan perkembangan sistem siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia. Siklon Tropis IAU yang terbentuk dari unit siklon 96S terpantau memberikan dampak hujan sedang hingga lebat di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, disertai angin kencang serta gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara.

Selain itu, terdapat unit siklon lain, 98S, di utara Australia yang terus dipantau secara real time oleh pusat-pusat pemantauan internasional, termasuk Australia, Jepang, India, dan Indonesia. BMKG menegaskan bahwa meskipun Indonesia bukan wilayah utama lintasan siklon tropis, dampak tidak langsung tetap perlu diantisipasi.  “Dalam 55 tahun terakhir, hanya lima siklon yang tercatat berdampak langsung ke Indonesia, dan sebagian besar berkategori rendah. Namun dampak hujan, angin, dan gelombang tetap berisiko tinggi,” jelasnya.

Untuk periode sepekan ke depan, 29 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, BMKG memprediksi hujan lebat masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dan Jawa bagian selatan, meski intensitasnya berangsur menurun memasuki Januari.

Teuku Faisal menegaskan, penyampaian informasi cuaca dan peringatan dini bukan untuk menghambat aktivitas masyarakat maupun pariwisata, melainkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah daerah serta masyarakat.  “Informasi cuaca harus menjadi dasar pengambilan keputusan di daerah, terutama dalam mitigasi bencana dan perlindungan kelompok rentan,” pungkasnya.

Pemerintah pusat mendorong seluruh pemerintah daerah, khususnya di wilayah Sumatra, untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan kesiapan sumber daya, serta merespons setiap peringatan dini secara cepat dan terukur guna menekan risiko dan dampak bencana hidrometeorologi di awal 2026.

 

Read More

Kemendagri Terbitkan 63 Ribu Dokumen Kependudukan Gratis untuk Korban Bencana Sumatra

Iki Radio - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pemerintah hingga saat ini telah memproduksi 63 ribu dokumen kependudukan secara gratis bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra, sebagai bagian dari percepatan pemulihan administrasi kependudukan.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memberikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi masyarakat terdampak banjir di Sumatra Barat. (Foto: Kemendagri)

"Untuk yang rusak ini kita perbaiki dan sudah berjalan, dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen dan ini semua tidak bayar," kata Mendagri Tito Karnavian melalui keterangan resmi, Senin (29/12/2025).

Menurut Menteri Tito, sejak 15 Desember 2025 pihaknya mengerahkan sembilan tim untuk mendukung pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di 52 kabupaten dan kota terdampak. Dukungan tersebut difokuskan pada penggantian dokumen warga yang hilang atau rusak akibat bencana.

Hingga saat ini, kata Mendagri, sedikitnya tercatat lebih dari 60 ribu dokumen kependudukan telah diproduksi kembali tanpa dipungut biaya.

Dokumen tersebut meliputi Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen kependudukan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. "Kami akan terus bekerja, artinya membantu masyarakat yang kehilangan dokumen, supaya mereka punya data-data dokumen mereka dan sekali lagi tidak dipungut bayaran," ujar Tito Karnavian. 

Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, sebagian besar unit kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) di daerah terdampak tetap dapat beroperasi atau dalam proses pemulihan.

Dari 52 daerah terdampak, hanya tiga unit dukcapil yang sempat tidak berjalan optimal, yakni di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, dan Kota Langsa.

Adapun unit dukcapil di daerah lain, termasuk di Sumatra Utara dan Sumatra Barat, dilaporkan tetap berjalan, dengan beberapa kendala teknis yang telah diperbaiki.  "Di Sumatra Utara juga bagus. Kota Sibolga ada masalah sedikit tapi sudah kita perbaiki. Kemudian kalau di Sumatra Barat alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak," ujar Tito Karnavian.

 

Read More

UMK Batang 2026 Naik 6,87 Persen, Tertinggi se-Eks Karesidenan Pekalongan

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menggelar sosialisasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Batang Tahun 2026 di Kantor Disnaker Batang, Kabupaten Batang, Senin (29/12/2025).

Disnaker Batang menggelar Sosialisasi UMK 2026 di Kantor Disnaker Batang, Kabupaten Batang

Sosialisasi ini diikuti 30 perwakilan perusahaan dari berbagai kawasan industri yang ada di wilayah Kabupaten Batang.

Kepala Disnaker Batang Suprapto mengatakan, UMK Batang 2026 telah resmi ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Keputusan (SK) tertanggal 24 November 2025. UMK Batang 2026 mengalami kenaikan sebesar 6,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“UMK Batang 2026 ditetapkan sebesar Rp2.708.520,00 atau naik Rp174.138,00 dari UMK 2025 yang sebesar Rp2.534.382,00,” jelasnya.

Dengan penetapan tersebut, Kabupaten Batang kini menjadi daerah dengan UMK tertinggi di wilayah eks Karesidenan Pekalongan. Pasalnya, UMK Kota Pekalongan yang pada 2025 berada di atas Batang, pada 2026 hanya ditetapkan sebesar Rp2.700.926,00.

Suprapto menegaskan bahwa UMK tersebut merupakan batas upah terendah yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, perusahaan wajib menerapkan struktur dan skala upah.

“Bagi perusahaan yang tidak menerapkan ketentuan pengupahan sesuai UMK akan dikenakan sanksi, mulai dari sanksi administratif, teguran, hingga hambatan dalam proses perpanjangan peraturan Perusahaan,” tegasnya.

Menurut Suprapto, penetapan UMK Batang 2026 melalui proses perhitungan dan kesepakatan di tingkat Dewan Pengupahan Kabupaten Batang, yang kemudian direkomendasikan oleh Bupati Batang kepada Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan.

“Sosialisasi ini kami fokuskan kepada perwakilan perusahaan agar penerapan UMK 2026 bisa berjalan sejak awal tahun mendatang,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan perusahaan, Staf HR PT Dream Plastic Indonesia Batang, Imam menyatakan, pihaknya menerima dan siap menerapkan kenaikan UMK Batang 2026 sesuai ketentuan.

“Perusahaan kami terbuka dan menyetujui kebijakan UMK. Berapa pun kenaikannya, kami tetap mengikuti aturan. Selama ini gaji karyawan minimal UMK dan ada tambahan persentase tertentu,” terangnya.

Ia menambahkan, perusahaan akan terus menyesuaikan kebijakan pengupahan sesuai regulasi yang berlaku agar hak pekerja tetap terpenuhi.

“Adanya kenaikan UMK ini para pekerja bisa memberikan kinerja yang bagus untuk perusahaan,” ujar dia. 

Read More

Polres Madiun Kota Sulap Bekas Gudang Beras Jadi Gedung SPPG, Bupati Madiun Ingatkan SOP

Iki Radio - Hanya dalam waktu sekitar dua bulan, Polres Madiun Kota mampu “menyulap” gedung bekas gudang beras di Desa Rejosari, Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, menjadi gedung yang representatif dan siap mendukung program nasional pemenuhan gizi.

Ini disampaikan Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi saat groundbreaking Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Gedung Badan Gizi Nasional SPPG–Polri Polres Madiun Kota, Desa Rejosari, Kecamatan Sawahan, Senin (29/12/2025).

“Dulu lokasi ini merupakan gudang selep beras yang tidak terpakai. Kini telah menjadi gedung yang representatif dan siap mendukung program nasional pemenuhan gizi,” ujar Kapolres.

Dikatakan, dukungan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Madiun, Perguruan Persaudaraan Setia Hati Terate, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta elemen masyarakat lainnya sehingga pembangunan SPPG dapat rampung.

Pembangunan SPPG merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung kebijakan Presiden RI terkait pemenuhan gizi masyarakat sebagai investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. 

Kedepan, pengelolaan SPPG juga akan memberdayakan masyarakat lokal, khususnya dalam pemenuhan bahan baku operasional. 

SPPG di Rejosari merupakan unit keempat yang dikelola oleh Polres Madiun Kota. Terkait pengelolaan limbah, pihaknya memastikan telah menyiapkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar seluruh proses berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan dukungan Polres Madiun Kota terhadap program strategis nasional tersebut. Ia menjelaskan bahwa secara ideal Kabupaten Madiun membutuhkan sekitar 50 SPPG, sementara saat ini telah terbangun 40 unit, dengan 30 di antaranya sudah beroperasi dan 10 masih dalam proses operasional.

“Program SPPG ini adalah program luar biasa dari Presiden RI yang harus kita dukung bersama. Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, dampaknya juga sangat besar terhadap perekonomian masyarakat, terutama melalui pemanfaatan produk lokal,” ujar Bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan SPPG sesuai standar operasional prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional, termasuk aspek kebersihan, kesehatan, dan pengolahan limbah. 

Sementara Ketua Umum PSHT Pusat Madiun R. Moerdjoko HW, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada keluarga besar SH Terate untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan SPPG. 

Ia berharap sinergi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, dan kepolisian dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Read More